Blog

Dharma Praja: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tubuh dan pikiran terutama ditujukan untuk pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Tubuh dan pikiran harus melakukan bermacam-macam fungsi demi kebaikan masyarakat, bangsa dan negara. Fungsi sebagai sevaka dharma dan dharma praja berarti menerapkan kebajikan untuk kepentingan orang banyak tanpa memperhitungkan kepentingan sendiri atau golongan.

  • Home
    Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
  • Categories
    Categories Displays a list of categories from this blog.
  • Tags
    Tags Displays a list of tags that has been used in the blog.
  • Bloggers
    Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
  • Login

Nilai-nilai Demokrasi dalam Kebudayaan Bali

Ditulis oleh pada di Politik
  • Font size: Larger Smaller
  • Mendaftar pada tulisan ini
  • Print

NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM KEBUDAYAAN BALI[1]

 

Oleh:

I Wayan Gede Suacana[2]

 

 

  1. PENDAHULUAN

 

Kebudayaan Bali menyimpan banyak potensi nilai-nilai demokrasi yang hingga kini masih dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai itu yang merupakan lapisan pertama yaitu ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling substantif dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian diikuti dengan lapisan yang lebih konkrit yaitu norma dan hukum (Koentjaraningrat, 1987:11-12), akan banyak menentukan corak kehidupan demokrasi masyarakat.

Manifestasi empirik dari nilai-nilai demokrasi itu terlihat ketika pelaksanaan upacara khusus Pemarisuda Karipubaya yang bermakna penyucian alam semesta pasca tragedi yang dipercayai telah mencemari dan mengganggu keseimbangan Bhuwana Agung (Makrokosmos) dan Bhuwana Alit (mikrokosmos) alam Bali. Masyarakat Bali dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan ‘balas dendam’ dengan kekerasan, tetapi justru menempuh pendekatan spiritual tersebut yang secara simbolik mengandung pesan perdamaian, persatuan dan toleransi yang menembus batas-batas ras, negara, etnik, agama dan telah mendapat empati dan simpati masyarakat lokal, nasional dan dunia (Geriya, 2003: 1). Nilai-nilai demokrasi itu merupakan modal sosial, modal religius-kultural, modal rohaniah-batiniah bagi pengembangan kebudayaan Bali masa mendatang.

Di tengah upaya pemulihan akibat dampak Bom Legian, Kuta dan Jimbaran saat itu  muncul  tuntutan otonomi khusus (otsus) bagi Bali[3] kepada Pemerintah Pusat yang diharapkan bisa menjadi solusi pemulihan pariwisata Bali pasca bom dan juga untuk mengatasi berbagai dampak ketidakharmonisan hubungan pusat dengan daerah Bali yang terjadi selama ini. Otsus tersebut oleh para penggagasnya dimaksudkan untuk memperjuangkan beberapa kepentingan strategis masyarakat Bali (Pratikno, 2004: 3). Pertama, menjaga dan mengembangkan kapasitas institusi sosio kultural di Bali, terutama dalam kaitannya dengan desa pakraman dan istitusi adat lainnya. Kedua,  meningkatkan perolehan pendapatan negara yang berasal dari Bali, khususnya perolehan bagi hasil yang lebih adil dalam kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini sering dikaitkan dengan tuntutan otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan pariwisata. Ketiga, meningkatkan kapasitas pemerintah provinsi dalam rangka pemerataan kemampuan daerah (PAD) dan pembangunan antar daerah di Bali. Hal ini seringkali dikaitkan pula dengan manajemen pengelolaan pendapatan dari pariwisata yang perlu difokuskan di tingkat pemerintah provinsi. Adapun alasannya karena otonomi di tingkat provinsi mempunyai kelebihan yang bisa menjaga entitas budaya Bali dan menjembatani kesenjangan pendapatan antar daerah kabupaten/ kota.

Tuntutan otsus Bali itu bisa merupakan refleksi pemikiran sebagian elite di Bali yang mendambakan prinsip pengaturan tata hubungan Pusat dan Daerah yang lebih harmonis dengan menghargai heterogenitas. Konsep pemikiran ini  merupakan hal positif dan produktif dalam upaya pengembangan berbagai bentuk kreativitas masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu. Berbagai unsur budaya yang plural diberikan hak hidup secara adil, di dalam sebuah ruang demokratisasi kultural Bali. Prinsip demikian, menurut Piliang (2005:358) hanya bisa dibangun berdasarkan pada penghargaan terhadap heterogenitas-inklusif, dekonstruksi yang rekonstruktif, prinsip dialogis, prinsip lintas budaya, multikulturalisme-dinamis, inklusivisme, pertukaran mutual, toleransi dan keterbukaan yang kritis

Prinsip-prinsip demikian sejalan dengan konsep ‘tirtha’ yang dikemukakan oleh Kautilya (2003:229), yaitu dorongan hati untuk mengangkat kondisi masyarakat yang plural menuju ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, berdasarkan integritas dan semangat kebersamaan. Dengan menerapkan konsep itu, pembelaan terhadap masyarakat bisa dilakukan dan  mengantarkannya pada pengejawantahan kekuatan hidup yang dinamis. Penerapan prinsip  seperti itu,  sejalan dengan  sifat dan karakter manusia Bali yang dominan, seperti: terbuka, ramah dan luwes, jujur, kreatif dan estetis, kolektif, kosmologis, religius, dan moderat (Naya Sujana, 1994:49-50). Masyarakat Bali dicitrakan sebagai masyarakat yang lebih berminat pada seni, budaya dan agama yang oleh Miquel Covarrubias (1930) digambarkan sebagai daerah yang harmonis, eksotis dan apolitis.

Namun, di sisi yang berbeda masyarakat Bali juga memiliki sejarah kelam berupa ketegangan dan konflik sosial yang besar dalam kehidupan politiknya, yakni ketika terjadi peristiwa G 30 S PKI tahun 1965 (Robinson, 2006). Kekerasan politik maupun sosial sudah terjadi sejak masa pemerintahan kerajaan-kerajaan di Bali. Hal ini bisa dibuktikan dari berbagai catatan sejarah kerajaan di Bali yang terdapat dalam Babad. Raja saling bersaing untuk merebut kekuasaan dengan pertikaian politik dan intrik kekuasaan. Secara garis besar, konflik yang terjadi dalam masyarakat Bali meliputi konflik antarkasta, politik, penguasa, wilayah, dan ekonomi (Zuhro, 2009).

Varian dalam dinamika kehidupan sosial itu mencerminkan dualisme wajah demokrasi dalam kehidupan masyarakat di Bali. Di satu sisi, wajah Bali adalah wilayah apolitis dimana masyarakatnya lebih memfokuskan kehidupan pada ranah budaya, agama dan adat. Namun, di sisi yang lain Bali juga merupakan wilayah politis karena sejarah kekerasan politik yang panjang serta Bali sebagai daerah perebutan konstelasi politik pemerintah pusat.  Dalam kondisi seperti itu, kajian terhadap nilai-nilai demokrasi dalam kebudayaan Bali menjadi sangat menarik dan penting.

 

 

B.     PEMBAHASAN

 

1.    Nilai dan Indikator Demokrasi

 

Pemahaman terhadap demokrasi biasanya  dilakukan dengan dua cara, yakni pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, misalnya dalam arti harfiah lewat ungkapan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Sedangkan makna demokrasi secara empirik, adalah demokrasi yang terwujud dalam kehidupan politik praktis yang disebut juga demokrasi prosedural (procedural democracy), melihat demokrasi senyatanya, yaitu bagaimana nilai-nilai ideal itu dijalankan (Gaffar, 2004: 3-10).

Bagian awal tulisan ini, menjelaskan demokrasi dari sudut pandang yang pertama, dan pada bagian selanjutnya dari sudut pandang yang kedua, sehingga keseluruhan nilai-nilai dan pengalaman sosial budaya yang membentuk pola ciri tingkah laku demokrasi masyarakat sebagai bagian dari budaya demokrasi (Plano, 1989: 53, 166-167) akan bisa diungkapkan.   Nilai-nilai demokrasi dalam  kehidupan budaya tidak terlepas  dari kedudukan dilematis seperti yang diungkapkan Dahl, yaitu antara otonomi di satu pihak dan kontrol di pihak yang lain (Pelly, 1993:209). Untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai demokrasi dalam kebudayaan kiranya dapat dilihat melalui kerangka unsur/ isi  kebudayaan seperti yang diajukan oleh Koentjaraningrat (1987:2) yaitu 1) Sistem Religi dan Upacara Keagamaan, 2) Sistem dan Organisasi Kemasyarakatan, 3) Sistem Pengetahuan, 4) Bahasa, 5) Kesenian, 6) Sistem Mata Pencaharian Hidup, serta 7) Sistem Teknologi dan Peralatan

Berbagai indikator  yang menandakan nilai-nilai  demokrasi tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat  (Zuhro, 2009; Gaffar, 2004; Sorensen, 2003; Macridis dan Brown, 1977) yang erat kaitannya dengan keunggulan kebudayaan Bali adalah 1) Penghargaan terhadap hak-hak individu (kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama); 2) mengindahkan tata krama (fatsoen) politik; 3) semangat kerja sama; 4) Adanya rotasi kekuasaan dan pergantian pemimpin secara berkala; 5) Kesetaraan dan penghargaan atas hak-hak warga; 6) Toleransi dalam perbedaan pendapat; 7) Transparansi dan akuntabilitas pemegang kekuasaan; dan 8) Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik.

Dalam tulisan ini, nilai-nilai demokrasi yang dibahas hanya difokuskan pada ranah tiga unsur/ isi kebudayaan yang pertama, yaitu: 1) Sistem Religi dan Upacara Keagamaan, 2) Sistem dan Organisasi Kemasyarakatan, serta 3) Sistem Pengetahuan. Uraian beberapa parameter yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam kebudayaan Bali itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

 

1)      Penghargaan terhadap hak-hak individu

 

·      Adanya persamaan hak setiap warga untuk mendapatkan pendidikan (Sistem pengetahuan).

Seseorang wajib menuntut pengetahuan dan keutamaan/ taki takining sewaka guna widya (Kakawin Nitisastra, V: 1) Setiap orang diharapkan mampu memberikan pendidikan kepada yang bodoh, memajukan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk atau vairagya (Titib, 1996:429). Pendidikan adalah perwujudan kesempurnaan yang telah ada pada manusia yang tujuan akhirnya adalah pembentukkan karakter (Sadia, 1988:17). Dalam praktiknya, ketika Bali masih berada di bawah penjajahan Belanda, hanya kaum Triwangsa yang berhak memperoleh pendidikan. Kondisi ini ternyata mendapat tentangan dari kaum sudra yang menuntut hak yang sama sehingga sempat menimbulkan konflik saat itu (Zuhro, 2009:203). Di samping itu, salah satu dari tujuh dosa sosial  yang menurut Mahatma Gandhi cenderung dilakukan  dalam kehidupan masyarakat modern, tidak terkecuali di Bali, adalah penyelenggaraan sistem pendidikan tanpa disertai pengembangan karakter (education without character). Pendidikan demikian hanya diarahkan pada tujuan kecerdasan intelektual guna menopang hidup siswa kelak, dengan mengabaikan fungsinya yang lain, yakni sebagai upaya mengembangkan kesadaran spiritual ke arah atma jnana. Fisikawan kontemporer, Fritjof Capra menyatakan diantara kedua fungsi pendidikan itu idealnya terdapat hubungan paralel, dimana kecerdasan intelektual "supra-rasional” dan kesadaran spiritual “supra-religius” bisa disandingkan pada puncak-puncak pencapaian kreativitas manusia.

·      Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang tanpa membedakan kelas, ras dan agama (Sistem religi dan upacara keagamaan serta Sistem dan organisasi kemasyarakatan)

Masyarakat Bali bisa menerima dan menghargai pendatang yang berlainan etnis dan agama. Ajaran Tat Twam Asi menekankan pada toleransi tanpa menonjolkan perbedaan. Di samping itu, dalam Tat Twam Asi juga terkandung nilai solidaritas yang tinggi serta toleransi yang menimbulkan rasa persaudaraan dan kerukunan hidup antar sesama manusia dan mewarnai tata susila masyarakat  Bali, seperti: Tresna Asih, Anresangsia, Catur Paramitha, Tri Kaya Parisudha, dan Yadnya (Setia, 1993: 58-59, 149). Dengan demikian, hakikat Tat Twam Asi pada akhirnya bermuara dari kasih sayang yang diaktualisasikan ke dalam bentuk sikap egaliter yang memandang segala makhluk adalah sama. Sikap egaliter ini pula dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dirumuskan dan dikemas ke dalam konsep “musyawarah-mufakat’ sebagai inti dari Demokrasi Pancasila.

Dalam Nitisastra V. 2 dinyatakan bahwa setiap orang di dunia ini mempunyai kewajiban saling menghormati terhadap sesamanya. Orang suci apalagi tamu wajib dihormati termasuk orang tua. Citra harmoni, apolitis dan damai dalam berdemokrasi ditunjukkan dengan adanya pengakuan dan penghargaan atas hak-hak warga dan toleransi dalam perbedaan pendapat, agama dan suku sering dituangkan dalam ajaran Rwa Bhineda. Konsep ini memberikan pengakuan terhadap pluralisme, tiada dua hal yang sama di alam ini, sehingga ada ungkapan celebingkah baten biu, don sente don plendo (gumi linggah ajak liu ada kene ada keto) serta bhinneka tunggal ika tan hana dharma manggruwa. Untuk penegakkan serta kesetaraan dalam bidang hukum adat dikenal istilah tri danda (tiga sanksi adat) yaitu arta danda (denda dalam wujud materi), sangaskara danda (sanksi dalam bentuk upacara tertentu) dan jiwa danda atau atma danda yang pada zaman dulu berupa hukuman mati, sekarang berupa pangaksama/ ngidih pelih atau menyampaikan permintaan maaf di hadapan paruman atau rapat desa (Windia, 2004:29-31). Namun, seiring dengan itu juga terjadi berbagai tindakan yang cenderung menjadi eksklusif, intoleran seperti penertiban penduduk pendatang pasca Bom Bali beberapa waktu lalu dan restorasi tradisi politik Bali yang dipelopori oleh kelompok media Bali Post dengan mengusung gerakan Ajeg Bali (Zuhro, 2009:216).

 

2)      Mengindahkan etika (fatsoen) politik (Sistem kemasyarakatan)[4]

 

Etika atau filsafat moral mempunyai tujuan menerangkan kebaikan dan kejahatan. Etika politik, dengan demikian, memiliki tujuan menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik dan sebaliknya. Standar baik dalam konteks politik adalah bagaimana politik diarahkan untuk memajukan kepentingan umum. Jadi, kalau politik sudah mengarah pada kepentingan yang sangat pribadi dan golongan tertentu, itu politik yang tak beretika. Etika politik bisa berjalan kalau ada penghormatan terhadap kemanusiaan dan keadilan. Ini merupakan prasyarat mendasar yang perlu dijadikan acuan bersama dalam merumuskan politik demokratis yang berbasis etika dan moralitas. Ketidakjelasan secara etis berbagai tindakan politik di negeri ini membuat keadaban publik saat ini mengalami kehancuran. Fungsi pelindung rakyat tidak berjalan sesuai komitmen. Keadaban publik yang hancur inilah yang seringkali merusak wajah hukum, budaya, pendidikan dan agama. Rusaknya sendi-sendi ini membuat wajah masa depan bangsa ini semakin kabur. Sebuah kekaburan yang disebabkan karena etika tidak dijadikan acuan dalam kehidupan politik. Rakyat  hanya disuguhi hal yang menyenangkan dan bersifat indrawi belaka. Artinya hanya diberi harapan tanpa realisasi. Inilah yang membuat rakyat  terajari agar menerapkan orientasi hidup serba instan melalui berbagai bentuk simulakrum politik lewat kegiatan yang disebut simakrama atau dharma swaka.  Batas antara kebenaran dan kewajaran dikaburkan oleh keinginan dan kepentingan politik yang tak terbatas.

Ada nilai-nilai demokrasi berupa ajaran moral yang tetap melekat dalam kepribadian masyarakat Bali, yakni de koh ngomong (nilai penguasaan diri dalam berbicara/bahasa), de ngaden awak bisa (nilai kontrol penonjolan diri), dan de ngulurin indriya (nilai pengendalian ambisi berkuasa).

Nilai-nilai demokrasi dan etika politik dalam Sistem Keyakinan Agama  yang bisa dijadikan  pegangan   oleh pemimpin dalam melakukan pelayanan (seva) terhadap masyarakat, antara lain 1) Sathya, yakni Memegang teguh kebenaran dan berusaha terus-menerus memperjuangkannya, betapa pun pahitnya. 2) Dharma, yakni menerapkan kebajikan tanpa memperhitungkan kepentingan sendiri atau golongan, serta menggunakan tubuh dan pikiran untuk kebaikan orang banyak. 3) Shanti, yaitu menumbuhkan kedamaian setiap saat yang terpancar dari kesadaran akan realitas di dalam diri. 4) Prema, yaitu memupuk cinta kasih murni tanpa ego. 5) Ahimsa, yakni pantang menggunakan cara-cara kekerasan (Sadia, 1988).

Nilai-nilai itu harus dipegang agar menjadi pemimpin yang baik, yang mampu memadukan  karakter individu (pribadi) dan karakter nasional. Dengan melepaskan kepentingan pribadi, melepaskan secara total pikiran kepemilikan “punyaku” dan “punyamu”, pemimpin sejati semestinya mempersembahkan segala kemampuannya bagi kesejahteraan bersama dan mengangkat reputasi negara.

 

3)      Semangat kerja sama (Sistem kemasyarakatan)

 

Masyarakat Indonesia menganut konsepsi bahwa hal yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu suka bekerjasama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas yang besar. Konsep ini bisa disebut nilai gotong royong, mempunyai ruang lingkup yang amat luas karena hampir semua karya manusia itu biasanya dilakukan dalam rangka kerjasama dengan orang lain (Koentjaraningrat, 1987:11). Kerjasama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional di Bali diantaranya dilakukan dengan matembung yaitu melakukan suatu perbuatan yang mengandung arti saling membantu satu sama lain berdasarkan atas kepatutan (Windia, 2004:258). Dalam berbagai ungkapan juga tercermin bagaimana nilai-nilai kerbersamaan, kerjasama, gotong-royong itu dijunjung tinggi, seperti tercermin dalam konsepsi sagilik saguluk, salunglung sabayantaka, paras parossarpanaya, beriuksaguluk. Konsepsi ini mengandung nilai solidaritas yang tinggi dalam suka dan duka, baik dan buruk ditanggung bersama. Bersama-sama dalam kegiatan baik suka maupun duka (Titib, 2012).

 

4)      Adanya rotasi kekuasaan dan pergantian pemimpin secara berkala[5] (Sistem dan organisasi kemasyarakatan)

 

Rotasi kekuasaan di desa-desa pegunungan atau Bali  Aga yang menganut sistem uluapad berlangsung secara alami dimana terjadi perpindahan atau meningkatnya jabatan seseorang anggota krama desa yang sekaligus berarti bergesernya kedudukan anggota tersebut. Misalnya, dari pangluduhan meningkat menduduki jabatan tambalapu dan seterusnya sampai kedudukan yang paling atas. Sedangkan dalam masyarakat di desa dataran sudah melalui sebuah sistem  pemilihan dalam sebuah pasangkepan/ paruman desa yang biasanya dilakukan secara reguler dalam kurun waktu tertentu, misalnya lima tahun kecuali ada hal-hal lain, yang menyebabkan rotasi kekuasaan lewat pemilihan bisa dilakukan lebih cepat dari itu. 

Ada dua cara terjadinya rotasi kekuasaan, yaitu: Pertama,  rotasi kekuasaan yang terjadi bila terdapat salah seorang dari anggota krama desa melepaskan keanggotaannya, karena tidak lagi mampu memenuhi ketentuan-ketentuan adat yang berlaku. Kekosongan jabatan dalam pemerintahan desa pakraman yang ditinggalkannya kemudian diisi oleh anggota krama desa yang berada persis di bawahnya dan beralih ke atas satu tingkat. Kondisi ini kemudian diikuti oleh bergesernya semua anggota krama desa yang berada di bawah anggota yang naik tingkat tadi. Kedua, rotasi kekuasaan dalam pemerintahan desa pakraman yang  rutin dilaksanakan setiap bulan sekali, yakni pada pesangkepan pati panten untuk mengangkat seorang penyarikan dan empat orang saya. Sedangkan di desa Apanage atau dataran, rotasi kekuasaan didasarkan pada habisnya masa jabatan para prajuru sehingga diadakan pergantian jabatan tersebut, misalnya setelah kurun waktu lima tahun.

 

5)      Kesetaraan dan penghargaan atas hak-hak warga (Sistem kemasyarakatan)

 

  • Jaminan atas masyarakat yang majemuk (etnisitas, agama, ras, gender, kelas, status sosial) dan Pengakuan status kelompok-kelompok minoritas/ termarjinalisasi

 

Ajaran Tattvamasi dan Vasudhaiva Kutumbakam juga mengandung nilai yang memandang setiap makhluk hakekatnya sama, karena ada atma yang menghidupkan setiap makhluk dan memahami bahwa semua makhluk adalah bersaudara, bagaikan sebuah keluarga sehingga semestinya ada kesetaraan dan penghargaan terhadap hak-hak setiap orang.

Di masa kerajaan dan pemerintahan kolonial dahulu, status sosial dan pekerjaan ditentukan oleh kasta. Pemimpin berasal dari kasta ksatria. Setelah kemerdekaan, kasta tidak lagi tegas. Pekerjaan dan strata ekonomi bervariasi, tidak tergantung kasta. Misalnya, seorang yang bergelar gusti (dari kasta ksatria bisa menjadi bellboy, sementara yang berkasta sudra bisa menjadi atasannya. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan (desa adat, banjar) masih sangat terbatas. Tidak ada ketua adat perempuan, meskipun ada organisasi khusus perempuan, yaitu krama istri. Namun, dalam penyelenggaran upacara adat, perempuan memegang peranan yang penting.

Pada tahun 1960-an, perempuan mulai berpartisipasi dalam organisasi politik seperti Gerwani. Pada masa Orde Baru, peran perempuan kembali terbatas karena trauma politik pasca Gestok 1965. Peran politik perempuan kembali terbuka setelah reformasi. Gerakan emansipasi perempuan menguat, terbukti perempuan Bali sudah terlibat sebagai anggota DPD, DPRD maupun bupati.

 

6)      Toleransi dalam perbedaan pendapat (Sistem dan organisasi kemasyarakatan)

 

 Setiap orang mengaktualisasikan diri sebagai makhluk sosial yang menghargai heterogenitas,  inklusivisme, pertukaran mutual, toleransi dan kebersamaan dengan mengedepankan penerimaan tanpa diskriminasi, serta menghindari persaingan yang  dapat memicu konflik politik. Hymne terakhir kitab Rg Veda X, 191, 2-4 mengisyaratkan pentingnya rasa kebersamaan. Sam gacchadhvam, sam vadadhvam, sam vo manamsi janatam. Hendaknya bersatu padulah, bermusyawarah dan mufakat guna mencapai tujuan bersama. Ungkapan  paras paros menganjurkan untuk saling memberi dan menerima pendapat orang lain. Dalam rangka bermusyawarah dan mufakat, desa-desa pakraman di Bali memiliki sabha desa yaitu satu lembaga yang bertugas khusus untuk menyiapkan berbagai program yang harus dilaksanakan oleh desa pakraman yang bersangkutan dalam sebuah paruman/ rapat atau pertemuan desa (Windia, 2004:7-8, 165). Warga memiliki hak dipilih dan memilih, khususnya dalam struktur pemerintahan desa. Pemimpin umumnya dipilih secara mufakat. Calon pemimpin diajukan oleh warga dan pada mulanya tidak mengajukan diri. Seiring dengan perkembangan kini warga yang berminat jadi pemimpin bisa mengajukan diri. Keputusan pun bisa diambil melalui pemungutan suara (voting).

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat di sebuah paruman desa, diharapkan pendapat tetap dikemukakan dengan cara sopan dengan mengggunakan bahasa Bali halus. Bila ada salah satu pihak yang emosional, sehingga sulit mengendalikan diri, lalu mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh, seperti memisuh, mencaci maka orang ini bisa dikenakan sanksi danda pacamil (denda karena melakukan kesalahan saat berbicara) bentuknya bisa uang atau juga upacara tertentu (Windia, 2004:33-34). Dengan demikian, konsepsi merakpak danyuh, berbeda pendapat tanpa menghilangkan persahabatan (Suastika, 2005) perlu terus dijadikan pegangan.

 

7)      Transparansi dan akuntabilitas pemimpin/ pemegang kekuasaan (Sistem dan organisasi kemasyarakatan)

 

  • Ada kode etik dalam pelaksanaan pelayanan publik

 

Konsepsi Karmaphala mengandung nilai sebab akibat karena perbuatan yang baik akan selalu menghasilkan pahala yang baik demikian sebaliknya. Konsepsi ini merupakan landasan bagi pengendalian diri dan dasar penting bagi pembinaan moral dalam berbagai segi kehidupan (Titib, 2012), tidak terkecuali pelayanan publik.

Dalam Kitab Dharma Vahini ditegaskan bahwa tubuh dan pikiran terutama ditujukan untuk pencapaian jalan kebajikan. Tubuh dan pikiran harus melakukan bermacam-macam fungsi demi kebaikan masyarakat,  bangsa dan negara. Fungsi sebagai Sevaka Dharma berarti menerapkan kebajikan dan integritas tanpa memperhitungkan kepentingan sendiri atau golongan, serta menggunakan tubuh dan pikiran untuk kebaikan orang banyak. Bahkan ajaran Manava Seva-Madava Seva menegaskan bahwa pelayanan yang diberikan kepada sesama itu pada hakikatnya juga adalah pelayanan kepada Tuhan.

Dalam Kakawin Nitisastra (Sargah XIII:9 Wirama Sardulavikridita) dinyatakan:

Ring wwang wastung iweh hinuttama, hane dehanya nityaneneb,      sangkeng lobhanikangalap guna, muwah ring harsa tan kagraha,       yekangde hilanging sakawruhika, ring purwatemah wigraha,                      nda tan kagraha rakwa teki, wekasan sirnabalik nirguna.

 

Pangkal kesulitan terbesar bagi manusia tersembunyi dalam dirinya sendiri. Pemimpin dan pemegang kekuasaan semestinya membatasi keinginan karena nafsu loba dan pengingkaran pada integritas menyebabkan orang berlaku hina sehingga tak dapat mencapai kebaikan yang dicita-citakan. Itu pula yang menyebabkan semua pengetahuan yang dikumpulkan sejak lama lalu hilang. Kemudian tidak dapat dicari, sehingga akhirnya habis tanpa meninggalkan bekas.

 

  • Adanya sanksi atas pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang

 

Di dalam ajaran Hindu di Bali, korupsi merupakan prilaku yang melanggar ajaran dharma terutama penerapan ajaran hidup Prwerti Marga yakni pelangaran Catur Purusa Artha, Karma Phala dan pelanggaran terhadap Hukum Hindu dan Adat Bali. Dalam kearifan lokal di Bali, korupsi disebutkan sebagai sebuah tindakan pelanggaran hukum dan pelakunya disebut maling metimpuh, ngutil, bedak suginin,metopong kuskusan, imba solahe sekadi raksasa, demikian juga disebut sebagai nastika, duracara, dusmati, duratman, silabramsanam, dursila, durbudi, semua tindakan tersebut disebut asubhakarma.  Dalam hukum Hindu yang berlaku di Bali korupsi merupakan tindakan pelanggaran hukum dengan melakukan Asta Corah dan Asta Dusta (delapan macam kejahatan yang dilakukan bersama sama). Steya (hukum tentang pencurian uang negara), Aswamiwikraya (penjualan barang tak bertuan) dan Samwidwyatikarma (hukum mengenai tidak melakukan tugas yang diperjanjikan). Semua prilaku korupsi merupakan pelanggaran ajaran agama dan pelanggaran hukum formal (UU RI No. 3,Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukum agama Hindu, dan hukum adat Bali (Sudiana, 2010).

 

  • Jaminan atas akuntabilitas pejabat publik.

 

Kitab Bharata Yudha yang diyakini oleh masyarakat Bali mengajarkan, “Hanya orang berkarakter teguh, berintegritas dan bijaksana dapat memimpin pemerintahan secara baik dan bersih”. Hal itu berarti untuk menjadi pemimpin yang baik harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti berkarakter, berintegritas serta bijaksana. Di samping itu juga terdapat tuntunan harmoni (keselarasan) agar pemimpin mampu bertindak adil dan akuntabel. Weda Smerti VII.32 menegaskan: pemimpin dan pejabat publik semestinya berlaku adil di lingkungan kerjanya, mengendalikan lawan-lawan yang kuat dan tidak mendua terhadap teman serta tidak berlaku keras terhadap brahmana. Untuk menjamin akuntabilitas pejabat publik, ada semacam pengadilan di beberapa desa pakaman di Bali yang dikenal dengan kertha sabha. Lembaga ini dibentuk untuk meringankan tugas-tugas bendesa adat, khususnya yang berhubungan dengan kasus-kasus adat yang muncul di desa (Windia, 2004:9-10)

 

8)      Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik (Sistem dan organisasi kemasyarakatan)

 

  • Jaminan atas eksistensi masyarakat sipil

 

Ada empat aspek yang berperan dalam dinamika masyarakat sipil di Bali, yaitu pasar, pura, puri dan perpustakaan. Pusatnya dulu ada di puri, tetapi kini sudah bergeser dengan munculnya pasar sebagai pemilik modal (Zuhro, 2009: ). Sudah ada Lembaga-lembaga masyarakat sipil sebagai perwujudan institusi demokrasi lokal yang menjadi wadah bagi masyarakat sipil di Bali. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Majelis Desa Pakraman (MDP). Kedua lembaga ini umumnya menangani hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama dan adat. PHDI umumnya memberikan saran-saran dan konsultasi. Sedangkan MDP banyak memfasilitasi konflik-konflik adat yang terjadi. Namun, MDP dinilai masih belum optimal dalam melaksanakan tugasnya. Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam memengaruhi pemikiran pejabat maupun masyarakat di Bali. Salah satu contohnya adalah Harian Bali Post yang mengeluarkan dan memasyarakatkan konsep serta wacana “Ajeg Bali”[6].

 

  • Jaminan atas partisipasi masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan

 

Sudah kurang lebih tiga puluh tahun terakhir ini, dalam masyarakat Bali muncul sindrom political taboo atau tabu politik. Dalam sindrom ini, politik dianggap sebagai sesuatu yang kotor, perlu dihindari, cermin kelicikan, amoral, penuh darah dan kekerasan. Sindrom tabu politik ini tidak hanya menjangkiti birokrasi pemerintahan, tetapi juga masuk ke ruang kesadaran berbagai segmentasi sosial masyarakat Bali, mulai dari akademisi, agamawan, pengamat, aktivis NGO, pengusaha sampai dengan prajuru (pengurus desa adat) maupun krama (warga) desa adat (Dwipayana dalam Darma Putra, 2004:58). Nilai-nilai yang ditanamkan adalah politik dan adat tidak dapat disatukan. Masyarakat dijauhkan dari politik sehingga tidak banyak ikut campur dalam urusan nasional. Namun demikian, ada mekanisme untuk mengutarakan pendapat melalui paruman terkait kebijakan atau hal-hal yang bersifat lokal di tingkat desa pakraman atau banjar. Khusus dalam hubungan dengannya di tingkat daerah, masyarakat pada umumnya akan mengutarakan pendapatnya pada orang yang dihormati di masyarakat  dan memercayakannya untuk menyampaikan aspirasi tersebut pada pemerintah. Namun, setelah era reformasi, masyarakat sipil memiliki banyak arena dan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya langsung pada pemerintah yang dituju (Zuhro, 2009:244) sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk merumuskan dan memperjuangkan kepentingannya sendiri dalam proses kebijakan publik.

 

2.    Manifestasi Empirik Nilai-nilai Demokrasi[7]

 

Nilai-nilai demokrasi memiliki arti penting bagi demokratisasi dan desentralisasi pada aras lokal yang sedang dikembangkan hingga kini, yakni perubahan  dari sistem otoritarian-sentralistik menjadi demokratis-desentralistik (Dwipayana et.al, 2003: v) atau dari sistem “leviathan” ke arah sistem “liliput”[8] (Piliang, 2005:352).

Nilai-nilai demokrasi tersebut akan memengaruhi bagaimana masyarakat Bali menjabarkan konsep  demokrasi sebagai basis kekuatan dan kemandirian dalam transisi demokrasi sekarang ini.  Sementara, penerapan  nilai-nilai dan parameter demokrasi itu juga memengaruhi bagaimana bentuk dan sifat relasi antara masyarakat Bali dengan pemerintah sebagai bagian institusi negara. Sebagian diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, sistem pemilihan secara langsung sudah lama diterapkan dalam pergantian jabatan prajuru di desa-desa dataran di Bali. Mereka biasanya dipilih dari, oleh dan untuk desa pakraman melalui paruman/ sangkepan krama yang secara khusus diadakan untuk itu. Pemilihan prajuru bisanya berjalan secara demokratis sesuai aturan yang tertuang dalam awig-awig desa. Di desa Bali Aga (pegunungan) kepercayaan terhadap senioritas dan orang yang lebih berpengalaman dalam memangku jabatan prajuru desa sangat besar. Budaya demokrasi ini menjadikan krama desa di Bali tidak canggung dalam sistem pemilihan umum langsung nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan umum langsung untuk memilih gubernur dan bupati. Kepercayaan pada senioritas memberikan kecenderungan pilihan krama desa pada pemimpin kharismatis daripada yang profesional.

Kedua, perhatian dan keterlibatan krama desa dalam ikut mengawasi penggunaan keuangan desa, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga desa pakraman dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa sudah mulai terlihat. Ada hubungan simetris antara kesederhanaan prasyaratan untuk menjadi prajuru desa dengan kualitas dan kemampuan manajerialnya dalam mengelola sumber-sumber dana desa pakraman.  Pada sistem pergiliran di desa pegunungan, sejumlah anggota yang paling senior—dihitung berdasarkan usia perkawinannya—langsung menduduki jabatan prajuru desa secara kolektif, sedangkan di desa dataran yang menggunakan sistem pemilihan kriterianya antara lain: kemampuan baca tulis latin, pengetahuan tentang agama dan adat istiadat setempat, mempunyai kewibawaan, kharisma, dan sebagainya sebagai primus interpares (Pitana, 1994:152). Kesederhanaan persyaratan prajuru dan sistem seleksi yang dilakukan menyebabkan kesulitan dalam mengelola pemerintahan dan manajemen keuangan desa pakraman yang semakin kompleks. Apalagi setelah era reformasi sumber-sumber dana kegiatan desa pakraman jauh lebih luas daripada desa dinas, dibandingkan dengan era sebelumnya.

Ketiga, demokrasi di desa pakraman umumnya sangat bervariasi. Dengan berkembangnya konsep desa-kala patra yang bermakna bahwa variasi yang ada memang diakui dan dihargai, sesuai dengan daerah, waktu, dan situasi objektif yang sedang terjadi. Bahkan kemudian ‘hak untuk berbeda’ dari suatu desa pakraman juga dibenarkan dalam tatanan masyarakat Bali, sehingga muncul ungkapan pembenaran yang dikenal dengan istilah desa mawacara yang maksudnya hak desa pakraman untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan tradisi yang berkembang setempat[9]. Dalam kondisi  seperti itu, relasi masyarakat desa pakraman dengan institusi pemerintahan desa—di Bali disebut desa dinas--sebagai perpanjangan ‘tangan’ negara akan selaras apabila didukung oleh asas desentralisasi (pemencaran kewenangan) daripada sentralisasi (kewenangan terpusat) dalam sistem hubungan Pusat dan Daerah. Penerapan sistem sentralisasi dengan UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa pada masa Orde Baru ternyata belum memenuhi harapan masyarakat. Hal tersebut antara lain disebabkan karena UU itu hanya mengatur desa dari segi pemerintahannya yang menghendaki penyeragaman bentuk dan susunan organisasi pemerintahan desa, padahal pasal 18 UUD 1945 mengakui keanekaragaman adat yang mempunyai hak untuk mengatur dirinya. Dengan kata lain, UU itu telah gagal membina budaya demokrasi masyarakat desa pakraman, karena kuatnya intervensi negara lewat pengaturan yang serba seragam pada struktur, sistem pemerintahan dan demokrasi di desa.

Keempat, nilai-nilai demokrasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Bali telah mewariskan segi-segi berpikir positif yang patut ditumbuhkembangkan dalam penguatan kehidupan demokrasi di Bali, maupun Indonesia nantinya. Beberapa diantaranya:  tatas, tetes (kehati-hatian dalam bertindak); tat twam asi (toleransi tanpa menonjolkan perbedaan); paras paros (saling memberi dan menerima pendapat orang lain); salunglung sabayantaka (bersatu teguh bercerai runtuh); merakpak danyuh atau perbedaan pendapat tidak menghilangkan persahabatan. (Suastika, 2005:16-18). Di samping itu juga ada Ajaran Tattvamasi dan Vasudhaiva Kutumbakam juga mengandung nilai yang memandang setiap makhluk hakekatnya sama, sehingga semestinya ada kesetaraan dan penghargaan terhadap hak-hak setiap orang. Konsepsi Desa, Kala, dan Patra memberikan batasan ruang, waktu manusia yang berintikan penyesuaian atau keselarasan serta dapat menerima perbedaan dan persatuan sesuai dengan motto Bhineka Tunggal Ika. Konsepsi ini memberikan landasan yang luwes dalam komunikasi ke dalam maupun ke luar, sepanjang tidak menyimpang dari esensinya. Konsepsi Karmaphala mengandung nilai sebab akibat karena perbuatan yang baik akan selalu menghasilkan pahala yang baik dan demikian sebaliknya. Konsepsi ini merupakan  landasan bagi pengendalian diri dan dasar penting bagi pembinaan moral dalam berbagai segi kehidupan. Sementara, konsepsi Salunglung Sabhayantaka, Paras Parosarpanaya, atau Beriuksaguluk mengandung nilai solidaritas yang tinggi dalam suka dan duka, baik dan buruk ditanggung bersama. Bersama-sama dalam kegiatan baik suka maupun kedukaan (Titib, 2012). Nilai-nilai demokrasi itu merupakan warisan yang telah teruji dalam sejarah dan mempunyai kemampuan yang memadai untuk memecahkan masalah kehidupan masyarakat  di Bali. Di samping itu, upaya pengembangannya juga mengandung aspek pelestarian nilai-nilai kearifan lokal (local genius) yang sangat penting bagi perjuangan untuk mewujudkan sistem demokrasi Indonesia modern dengan  tetap berpijak pada keunggulan kebudayaan daerah.

Kelima, ada beberapa prinsip moral yang dijadikan acuan dalam kehidupan berdemokrasi di Bali. Masyarakat Bali jarang mengidentikkan aktivitas berpolitik dan berdemokrasi sebagai wilayah pragmatisme dan oportunisme yang lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau golongan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan. Apalagi, dengan menerapkan konsep Machiavellian yang menghalalkan  segala cara dalam mencapai tujuan, sesuatu yang kerap dipraktikkan oleh kalangan politisi pragmatis daerah maupun nasional. Namun, dengan melepaskan kepentingan pribadi, melepaskan secara total pikiran kepemilikan “punyaku” dan “punyamu”,  pemimpin sejati akan bisa mempersembahkan segala kemampuannya bagi kesejahteraan bersama dan mengangkat reputasi negaranya (Jendra dan Maswinara,  2001). Dengan begitu kehidupan berdemokrasi dan politik tidak dianggap sebagai sesuatu yang tabu lagi tetapi justeru sebagai satu cara untuk memperjuangkan kesejahteraan hidup masyarakat (jagadhita).

Keenam, ada lima nilai utama bagi  pemimpin dalam melakukan pelayanan (seva) terhadap masyarakat[10], yaitu: 1) Sathya, memegang teguh kebenaran dan berusaha terus-menerus memperjuangkannya, betapa pun pahitnya. Dalam mengungkapkan kebenaran hendaknya bisa menimbulkan kebaikan bersama, dan tidak mencelakakan serta mengorbankan pihak lain. Kebenaran yang dipraktekkan dengan cara itu akan dapat mengatasi sekat-sekat perbedaan suku, etnis, ideologi bahkan keyakinan agama. 2) Dharma, menerapkan kebajikan tanpa memperhitungkan kepentingan sendiri atau golongan, serta menggunakan tubuh dan pikiran untuk kebaikan orang banyak. Sariram Aadyam Khalu Dharma Saadhanam. Tubuh dan pikiran terutama ditujukan untuk pencapaian jalan kebajikan. Tubuh dan pikiran harus melakukan bermacam-macam fungsi demi kebaikan masyarakat,  bangsa dan negara. 3) Shanti, menumbuhkan kedamaian setiap saat yang terpancar dari kesadaran akan realitas di dalam diri. Keadaan ini merupakan manifestasi dari Sat, keberadaan murni dari jiwa, karena kedamaian sendiri melampaui pemahaman. Visi sakral berkombinasi dengan kebebasan jiwa menghasilkan kedamaian yang dalam kenyataannya merupakan “madhura-ananda” atau kebahagiaan bagi seluruh rakyat. 4) Prema, memupuk cinta kasih murni tanpa ego. Bisa mengatasi kepicikan di dalam diri dan mengidentifikasikan diri dengan golongan lain dalam satu kesatuan. Pemimpin yang memiliki cinta kasih bagi yang lain, dengan berpegang pada kebenaran, dan membaktikan dirinya untuk kebaikan orang lain, dialah pelayan rakyat yang sebenar-benarnya, dan 5) Ahimsa, pantang menggunakan cara-cara kekerasan. Penyelesaian masalah dengan kekerasan justru akan mengundang kekerasan baru. Kekerasan bukannya menyadarkan pihak yang dianggap berbeda pandangan, tetapi justru menyuburkan kebencian dan rasa dendam. Sebaliknya, dengan paham pantang kekerasan, pemimpin dapat mengembangkan cinta kasih dan kemampuannya sehingga dapat mengaktualisasikan diri sebagai makhluk sosial yang menghargai heterogenitas,  inklusivisme, pertukaran mutual, toleransi dan kebersamaan dengan mengedepankan penerimaan tanpa diskriminasi, serta menghindari persaingan yang  memicu konfik politik. Hymne terakhir kitab Rg Veda telah mengisyaratkan pentingnya rasa kebersamaan itu. Sam gacchadhvam, sam vadadhvam, sam vo manamsi janatam. Berkumpullah, berdiskusilah bersama, buatlah pikiran kita bersatu padu.

Ketujuh, nilai-nilai  demokrasi yang ada semestinya dijadikan acuan bagi upaya  untuk menciptakan kesetaraan dan keselarasan antar sesama krama (warga Bali) maupun krama tamiu (penduduk pendatang). Hal ini merupakan prasyarat penting bagi pencegahan kemungkinan timbulnya konflik horizontal di Bali, maupun dalam membina kehidupan masyarakat yang majemuk. Apalagi dalam kondisi masyarakat Bali yang pemilahan, fragmentasi serta polarisasi sosialnya relatif tinggi sangat mungkin terjadi konflik karena ketidaksetaraan dipersepsikan sebagai ketidakadilan.

Kedelapan,  penerapan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat Bali masih menghadapi sejumlah persoalan. Instrumen demokrasi yang digunakan justru bisa menimbulkan persoalan demokratisasi baru yang mengarah pada penguatan kembali institusi dan aktor politik masa lalu yang tidak demokratis (feodalisme atau oligarkis). Penerapan indigenisme juga bisa memancing rasisme yang anti pluralisme maupun multikulturalisme (Dwipayana, 2003: 355). Pluralisme menjadi landasan  ideal kehidupan masyarakat untuk membawa semua ekspresi kebudayaan, termasuk budaya demokrasi masyarakat ke dalam struktur yang seimbang dimana praktik penghormatan terhadap keberbedaan ditujukan untuk mengatasi masalah ‘eksklusivitas’ yang dapat memicu konflik etnis, rasial maupun religius (Setyaningrum, 2004: 303).

Dengan berpegang pada pluralisme, nilai-nilai  demokrasi dalam kebudayaan Bali  tidak sekadar mengajarkan,  “mengenal, menghargai dan menyambut perbedaan”, yang sering dianggap sebagai slogan klise yang statis. Tetapi, yang terpenting semua komponen masyarakat dengan keberagaman  yang ada menjadi ikut  “terlibat, mempertanyakan dan mempelajari” satu sama lain, sehingga mampu menangkap sifat dinamis dan sinergis dalam interaksi masyarakat yang heterogen (Fay, 2002). Kondisi ini mendekati konsepsi ideal masyarakat heteronomi (otonomi dialogis) menurut Piliang (2005), serta konsep tirtha dari Kautilya (2003). Keduanya memberikan hak hidup secara adil berbagai unsur budaya yang plural, di dalam sebuah ruang demokratisasi kultural dengan berdasarkan prinsip-prinsip semangat penghargaan terhadap nilai heterogenitas-inklusif, dekonstruksi yang rekonstruktif, prinsip dialogis, prinsip lintas budaya, pluralisme-dinamis, inklusivisme, pertukaran mutual, toleransi dan keterbukaan yang kritis.

 

C.    PENUTUP

1.    Simpulan

 

Nilai-nilai demokrasi seperti yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat Bali merupakan bagian dari  prinsip-prinsip demokrasi modern, khususnya demokrasi empirik/ prosedural. Berbagai parameter yang menandakan nilai-nilai  demokrasi tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat  yang erat kaitannya dengan keunggulan kebudayaan Bali adalah 1) Penghargaan terhadap hak-hak individu (kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama); 2) mengindahkan tata krama (fatsoen) politik; 3) semangat kerja sama; 4) Adanya rotasi kekuasaan dan pergantian pemimpin secara berkala; 5) Kesetaraan dan penghargaan atas hak-hak warga; 6) Toleransi dalam perbedaan pendapat; 7) Transparansi dan akuntabilitas pemegang kekuasaan; dan 8) Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Nilai-nilai demokrasi yang dianut akan memengaruhi bagaimana masyarakat Bali menjabarkan konsep  demokrasi sebagai basis kekuatan dan kemandiriannya dalam transisi demokrasi yang sedang berlangsung saat ini. 

Beberapa manifestasi empirik nilai-nilai demokrasi dalam kebudayaan Bali adalah: Pertama, tradisi sistem pemilihan secara langsung dalam pergantian jabatan prajuru di desa dataran dan kepercayaan terhadap senioritas dan orang yang lebih berpengalaman dalam memangku jabatan prajuru desa di desa pegunungan. Kedua, perhatian dan keterlibatan krama desa dalam pengawasan keuangan desa, serta keinginan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga desa pakraman dalam penyelenggaraan pemerintahan  desa. Ketiga, demokrasi di desa pakraman pada umumnya sangat bervariasi, sehingga lebih tepat diterapkan desentralisasi daripada sentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keempat, nilai-nilai demokrasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat desa juga telah mewariskan segi-segi berpikir positif yang patut dikembangkan dalam penguatan kehidupan demokrasi modern. Kelima, prinsip-prinsip moralitas selalu dijadikan acuan dalam kehidupan demokrasi. Krama desa pakraman tidak pernah mengidentikkan aktivitas berpolitik dan berdemokrasi sebagai wilayah pragmatisme dan oportunisme yang lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau golongan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan. Keenam, untuk membina kehidupan demokrasi yang harmonis, diperlukan lima nilai utama bagi pemimpin sebagai persiapan melakukan pelayanan (seva) tertinggi bagi masyarakat dan negara, yaitu dengan tetap berpegang pada: kebenaran (sathya), kebajikan (dharma), kedamaian (shanti), kasih sayang (prema) dan tanpa kekerasan (ahimsa). Ketujuh, keragaman praktik demokrasi semestinya diarahkan pada upaya  menciptakan kesetaraan dan keselarasan antar sesama krama desa maupun krama tamiu. Hal ini merupakan prasyarat penting bagi pencegahan kemungkinan timbulnya konflik horizontal di Bali, maupun dalam membina kehidupan masyarakat majemuk yang tidak selamanya  kondusif bagi tumbuhnya toleransi dan demokrasi.

Beberapa nilai demokrasi tersebut bisa jadi hanya sebagian dari sekian banyak unsur eksternal penting yang juga harus ada apabila demokrasi ingin ditegakkan. Nilai-nilai demokrasi  itu saja tidak cukup untuk menghasilkan sistem politik demokratis tanpa disertai dengan situasi dan kondisi serta institusi politik yang mendukung. Penerapan nilai-nilai demokrasi tersebut dalam beberapa kasus masih menuai  persoalan, seperti penguatan kembali institusi dan aktor politik masa lalu yang tidak demokratis (feodalisme atau oligarkis). Begitu pula penerapan indigenisme akan bisa memancing rasisme yang anti pluralisme. Nilai kebebasan dan kesamaan (equality) sebagai bagian dari nilai-nilai demokrasi juga terhambat dalam budaya politik lokal di Bali karena budaya paternalistik yang masih membatasi kebebasan masyarakat.

 

2.    Saran-saran

 

 

Dengan memerhatikan bagaimana manifestasi empirik nilai-nilai demokrasi dalam kebudayaan Bali itu,  maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, perlu ada penanaman pemikiran demokrasi yang berlandaskan etika dan moralitas guna mengakhiri tabu politik pada sebagian masyarakat Bali. Nilai-nilai dasar demokrasi seperti kebebasan (liberte), kesetaraan (egalite) dan persamaan (fraternite) mesti terus diperjuangkan dalam politik selain pengaturan prosedural untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan dan berkompetisi dalam pemilihan umum.

 

Kedua, bentuk relasi masyarakat desa pakraman dengan institusi pemerintahan desa dinas--sebagai perpanjangan ‘tangan’ negara lebih baik didesentralisasikan (pemencaran kewenangan) daripada disentralisasikan (dengan kewenangan terpusat) sebagai wujud pengakuan keanekaragaman desa yang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri. Dengan begitu, budaya demokrasi masyarakat desa pakraman dapat tumbuh dan berkembang secara harmonis, karena semakin kecilnya intervensi negara lewat pengaturan yang serba seragam pada struktur dan sistem pemerintahan, serta pada demokrasi dan otonomi desa pakraman.

Ketiga, nilai-nilai demokrasi dalam kebudayaan Bali yang ada mesti terus dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Pengembangan itu mengandung maksud pelestarian nilai-nilai kearifan lokal (local genius) yang sekaligus memberikan kontribusi bagi ‘pribumisasi’ sistem demokrasi Indonesia  sehingga  tetap berpijak pada nilai-nilai utama demokrasi dalam kebudayaan daerah, tidak terkecuali kebudayaan Bali.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Dwipayana, Ari, 2003. “Catatan Kritis Pelaksanaan Otonomi Tingkat Desa di Bali” dalam Karim, Abdul Gaffar, (ed), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Pustaka Pelajar dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta.

 

Fay, Brian, 2002, M., Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer, Penerbit Jendela, Yogyakarta.

 

Gaffar, Afan, 2004. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

 

Geriya, I Wayan, 2003, ”Potensi Konflik dan mediasi Konflik Dampak Tragedi Bom Kuta, Bali”,  Laporan Penelitian Baseline Impact Assesment-Sub National of the Bali Bombing, Kerjasama FE Unud dengan World Bank, UNDP, USAID, Denpasar, 18 Januari 2003

 

Jendra, I Wayan dan Maswinara, I Wayan (ed), 2001, Wejangan Sai Baba tentang Kepemimpinan, Yayasan SSSB-Indonesia, Jakarta.

 

Kautilya (Canakya), 2003. Arthasastra, Penerbit Paramita, Surabaya.

 

Koentjaraningrat, 1987., Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Penberbit PT Gramedia, Jakarta.

 

Macridis, Roy C and Brown,Bernard E.,1977, Comparative Politics: Notes and Reading, The Dorsey Press, Illinois.

 

Naya Sujana, Nyoman, 1994, “Manusia Bali di Persimpangan Jalan”, dalam Pitana, I Gde (ed), Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali, Penerbit BP, Denpasar.

 

Parimartha, I Gde, 2003, Memahami Desa Adat, Desa Dinas dan Desa Pakraman: Suatu Tinjauan Historis, Kritis, Orasi Ilmiah/ Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Sastra pada Fakultas Sastra, Universitas Udayana, Denpasar

 

Pasek Diantha, I Made, 2003, ”Eksistensi Desa Menurut UU No. 22 tahun 1999, dalam Suacana, I Wayan Gede, et al (ed), 2003, Eksistensi Desa Pakraman di Bali, Penerbit: Yayasan Tri Hita Karana Bali, Denpasar

 

Pelly, Usman, 1993, “Demokrasi dalam Kehidupan Budaya”, dalam Effendi, Sofian et al (peny), Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

 

Piliang, Yasraf A., 2005, Transpolitika: Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas, Jalasutra, Yogyakarta.

 

Pitana, I Gde, 1994, “Desa Adat dalam Arus Modernisasi”, dalam Pitana, I Gde (ed), 1994, Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali, Penerbit BP, Denpasar.

 

Plano, Jack C. et al ., 1982, Kamus Analisa Politik, Penerbit CV Rajawali, Jakarta.

 

Rao, M.V. Krishna, 2003. Studies in Kautilya, Program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan Unhi bekerjasama dengan Penerbit Widya Dharma, Denpasar.

 

Reuter, Thomas A., 2005. Custodians of the Sacred Montains: Budaya dan Masyarakat di Pegunungan Bali, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

 

Robinson, Geofrey, 2006. Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik, LkiS, Yogyakarta.

 

Sadia, I Wayan (penerjemah), tt,  Pendidikan Nilai-nilai Kemanusiaan untukJaman Baru, SSS Centre, Jakarta.

 

Sastrodiwiryo, Soegianto, 1999, Perjalanan Danghyang Nirartha: Sebuah Dharmayatra (1478-1560) dari Daha sampai Tambora, PT Bali Post, Denpasar.

 

Setia, Putu (ed), 1993. Suara Kaum Muda Hindu, Yayasan Dharma Nusantara-FCHI, Jakarta.

 

Setyaningrum, 2004,  Multikulturalisme Sebagai Identitas Kolektif, Kebijakan Publik dan Realitas Sosial, dalam Hiariej, Erick dkk (ed), Politik Transisi Pasca Soeharto, Penerbit Fisipol UGM, Yogyakarta.

 

Sorensen, Georg, 2003, Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

 

Suacana, I Wayan Gede, 2011, Praktik Demokrasi di Desa Pakaraman Bali Age dan Apanage, Jurnal Kajian Bali, Volume 01, Nomor 01, April 2011, Pusat Kajian Bali Universitas Udayana Denpasar.

 

________________________, 2006. “Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Desa di Bali” dalam Buku Bali Bangkit Bali Kembali, (Kontributor), Kerjasama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI dan Universitas Udayana, Jakarta, Desember.

 

___________________, 2006. “Belajar Budaya Demokrasi dari Masyarakat Desa”, http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/6/5/o2.htm

 

Suastika, I Made, 2005, “Berpikir Positif dalam Budaya Bali” dalam PaEni, Mukhlis dan Pudentia (ed), 2005, Bunga Rampai Budaya berpikir Positif Suku-suku Bangsa, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata & Asosiasi Tradisi Lisan, Jakarta

 

Sudiana, I Gusti Ngurah, 2010. Rancangan Bhisama Sabha Pandita PHDI Pusat tentang Antikuropsi

 

Titib, I Made, 1996, Veda: Sabda Suci Pedoman Prakts Kehidupan, Penerbit Paramita, Surabaya.

__________,2012, Sinergi Agama Hindu dan Budaya Bali, dalam http://www.parisada.org/index.php?option=com_content&task=view&id=507&Itemid=79&limit=1&limitstart=3 diunduh 12-12-2012.

 

Uhlin, Anders, 1995. Democracy and Diffusion: Transnational Lesson-Drawing among Indonesian Pro-Democracy Actors, Departement of Political Science, Lund University, Sweden.

 

Windia, Wayan P., 2004, Danda Pacamil: Catatan Populer Istilah Hukum Adat Bali, Upada Sastra, Denpasar.

 

Zuhro, R. Siti, 2009, Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

 

1997. Kakawin Nitisastra dan Putra Sesana, Pesantian Sanathana Gita, Mataram.



[1] Disampaikan dalam Seminar Nasional “Keunggulan Budaya Bali” di Ruang Teater Widya Sabha, Fakultas Kedokteran Lantai 4,   Kampus Universitas Udayana, Jl. Sudirman Denpasar, Jumat 11 Januari 2013.

[2] Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Warmadewa Denpasar

[3] Tim Perumus otonomi khusus (otsus) Bali yang dibentuk DPD PDIP Bali beranggotakan 21 orang dari berbagai kalangan partai dan akademisi. Targetnya, naskah otsus sudah bisa mulai dibahas oleh DPR pada Juni 2006,  sehingga pada bulan November 2006 sudah bisa dilakukan pengesahan. Lihat Nusa Bali 9 Oktober 2005.

[4] Lihat, Suacana, Politik Semestinya Berlandaskan Etika dan Moralitas, Suara Warmadewa, Edisi 05, April 2009

 

[5] Lihat Suacana, Praktik Demokrasi di Desa Pakaraman Bali Age dan Apanage, Jurnal Kajian Bali, Volume 01, Nomor 01, April 2011, Pusat Kajian Bali Universitas Udayana Denpasar.

[6] Lihat Darmaputra, I Made (ed), Ajeg Bali: Sebuah Cita-cita, Penerbit Bali Post, Denpasar, 2004;  Degung Santikarma Ajeg Bali: Dari Gadis Cilik ke Made Schwarzenegger, Kompas 7 Desember 2003; Ngurah Suryawan, Ajeg Bali" dan Lahirnya "Jago-jago" Kebudayaan, Kompas, 7 Januari 2004

[7] Lihat Suacana, Praktik Demokrasi di Desa Pakaraman Bali Age dan Apanage, Jurnal Kajian Bali, Volume 01, Nomor 01, April 2011, Pusat Kajian Bali Universitas Udayana Denpasar; Suacana, “Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Desa di Bali” dalam Buku Bali Bangkit Bali Kembali, (Kontributor), Kerjasama Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI dan Universitas Udayana, Jakarta, Desember 2006. Suacana, 2006. “Belajar Budaya Demokrasi dari Masyarakat Desa”, http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/6/5/o2.htm.

[8] Leviathan adalah sebuah metafora yang digunakan oleh Thomas Hobbes untuk menjelaskan sistem negara modern yang dibangun oleh sebuah sistem kekuasaan yang tidak bisa dibagi, berada di satu tangan monster Leviathan dan terkonsentrasi di sebuah pusat kekuasaan. Liliput adalah sistem kekuasaan yang terpecah-pecah, dibagi-bagi, dan tidak lagi terpusat pada sebuah otoritas yang tidak bisa dihalang-halangi. Kondisi ini disebut pembagian kekuasaan oleh Rousseau, penyebaran kekuasaan yang sangat tersegmentasi oleh Foucault, atau narasi-narasi kecil oleh Lyotard. Lihat Piliang, 2005:352

[9] Namun demikian, bukan berarti masing-masing desa pakraman mempunyai kemerdekaan yang mutlak, sebab meskipun ada ungkapan ‘desa mawacara’, tetapi ada juga ungkapan ‘negara mawatata’ (negaralah yang berhak mengatur). Di samping itu, dalam pelaksanaan kehidupan desa pakraman di Bali dikenal adanya catur dresta, yaitu empat aturan hukum yang harus diperhatikan, yaitu 1) purwadresta atau kunadresta, yaitu kebenaran yang berdasarkan tradisi yang telah diwarisi secara turun-temurun; 2) lokadresta, yaitu kebiasaan yang berlaku hanya secara lokal pada suatu daerah; 3) desadresta, yaitu tradisi atau kebiasaan yang unik dan berlaku hanya pada suatu desa tertentu; dan 4) sastradresta, yaitu ajaran-ajaran yang bersumber pada agama Hindu. Dalam hal ini, kebenaran yang berdasarkan sastradresta mempunyai tingkatan yang paling tinggi. Lihat Pitana (1994: 145).

[10] Lihat, Suacana, Politik Semestinya Berlandaskan Etika dan Moralitas, Suara Warmadewa, Edisi 05, April 2009

 


Rate this blog entry:
0
Trackback URL for this blog entry.

Leave your comments

0 / 500 Character restriction
Your text should be in between 10-500 characters
terms and condition.
  • No comments found

Profil Penulis

Tubuh dan pikiran terutama ditujukan untuk pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Tubuh dan ...

Komentar terbaru

Belum ada komentar.

Blog Arsip