Kolom AIPI

Republik Kartu As

firman noorOleh: Firman Noor, Ph.D*
 

Dewasa ini jagat politik kita tengah dihangati sikap sebagian elite politik dan pemerintahan untuk menyerang dengan melakukan tuduhan tertentu setelah munculnya sebuah penilaian atau opini.

 

Berbagai kasus di level nasional yang menyeruak saat ini memicu munculnya komentar publik tentang mengapa baru sekarang melaporkan kebobrokan yang telah terjadi tahunan, bahkan puluhan tahun sehingga nyaris seperti tradisi. Sikap elite itu layaknya seorang yang menggunakan kartu as di saat-saat yang dirasa tepat. Terlepas dari apakah niat di balik upaya pembongkaran perilaku buruk lawan politik atau pihak tertentu itu, kartu as biasanya memang dikeluarkan ketika situasi telah “memaksa” seseorang untuk melakukannya.

 

Diawali oleh penilaian anggota Dewan pada kinerja yang dinilai kurang memuaskan, Menteri Dahlan Iskan terpicu untuk mengeluarkan kartu as dengan mengungkap namanama anggota Dewan yang dia tuduh telah memeras beberapa BUMN. Kasus teranyar dan hampir sama adalah langkah Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang memanaskan situasi dengan melaporkan beberapa kasus kongkalikong di beberapa kementerian ke KPK yang ditengarai melibatkan elite politik di parlemen.

 

Sebagian kalangan meyakini manuver Dipo Alam yang cukup berani itu merupakan respons atas berbagai opini mengenai situasi internal Istana yang bermasalah, terutama terkait dengan grasi presiden yang diberikan kepada bandar narkoba Meirika Franola (Syamsudin Haris,Seputar Indonesia,14 November 2012). Dalam bentuk yang lain, kartu as juga dimainkan oleh beberapa politisi yang tersangkut kasus korupsi,semisal M Nazaruddin atau Wa Ode Nurhayati, yang berupaya memicu adanya efek bola salju dengan menyebut nama-nama mantan rekan sejawat untuk turut diperiksa dan masuk bui.

 

Di sisi lain, berteletelenya proses penahanan orang yang diduga bersalah bisa jadi dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan dilemparkannya kartu as manakala orang tersebut terdesak. Perilaku elite politik bangsa ini yang saling membongkar dan melaporkan kelemahan, sebagai sebuah serangan balik, saat merasa terpojok atau dipojokkan, juga muncul hingga ke ranah politik lokal. Pada level lokal hal itu tecermin di antaranya dengan diungkapkannya berbagai kekurangan atau cacat lawan politik setelah kekalahan dalam pilkada.

 

Beberapa kasus memperlihatkan bahkan tidak lama setelah hasil pilkada diumumkan pihak yang kalah langsung membeberkan kecacatan lawan politik, seperti misalnya menggunakan politik uang, ijazah palsu, atau tindakan kriminal lain. Dalam beberapa kasus kartu as juga dilemparkan ketika terjadi perceraian politik menjelang pilkada. Tidak jarang kelemahan seorang petahana diungkapkan oleh figur-figur yang selama ini mengelilinginya, termasuk wakil dari petahana itu.Demikian semangatnya mengumbar kartu as, seolah mereka benar-benar sosok baru yang tidak ada kaitannya dengan pemerintahan sebelumnya.

 

Benang merah dari situasi ini adalah fenomena saling bongkar terjadi saat muncul kebutuhan mendesak,di mana kemudian pihak yang terpojok akan memainkan kartunya untuk membalas, melemahkan posisi lawan, atau sekadar mengalihkan perhatian publik. Dengan kata lain,bisa jadi sebetulnya berbagai kebusukan yang ada akan tetap dipendam bareng-bareng dan hilang dari amatan publik, jika tidak ada situasi politik yang memojokkan diri,kelompok,atau partainya.

 

Kekacauan Paradigma dan Rekrutmen Politik

Munculnya fenomena kartu as bisa saja dilihat sebagai bentuk tanggung jawab seorang politisi dan birokrat manakala melihat sebuah kebusukan.Namun, bisa jadi pula sumber utama dari fenomena kartu as ini adalah masih kuatnya paradigma zero sum game (menangkalah) dalam pengelolaan negara dan pemerintahan, terutama vis-a-vis mereka yang berseberangan, dan bukan paradigma negarawan sejati.

 

Di sini, orientasi menjaga citra diri dan kelompok sulit dimungkiri masih kental terlihat, meski dalam beberapa kasus kerap harus diakui juga berkelindan dengan kepentingan yang lebih luhur. Kenyataannya, secara kronologis, “heroisme”muncul setelah sebuah serangan politik dilancarkan, atau dalam kasus politisikoruptor setelah tertangkap, atau setelah mengalami kekalahan bagi para politisi peserta pilkada; dan bukan sebaliknya.

 

Lebih dari itu,boleh jadi, apa yang dilakukan oleh para politisi itu memang dengan niat tulus, namun apakah dengan sikap reaksioner-sensasional dengan jurus kartu as itu mampu menyelesaikan pelbagai persoalan paling mendasar dari segenap tetek bengek yang ada dalam dunia politik kita.Alih-alih menyelesaikan, sikap politisi, baik di parlemen atau eksekutif semacam itu bisa jadi hanya makin melemahkan kepercayaan masyarakat pada sistem dan institusi demokrasi yang ada. Di sisi lain,kekacauan paradigma memupuk pragmatisme dalam berpolitik yang kemudian menyuburkan sikap saling melindungi.

 

Studi mengenai “kartel politik” di Indonesia, misalnya, memperlihatkan adanya jejaring eksklusif di antara para politisi atau parpol untuk bekerja sama membangun kekuatan politik yang saling menguntungkan sesama mereka. Melalui pendekatan ini dapat dikatakan bahwa di banyak kasus fenomena kartu as muncul sebagai efek dari terhentinya hubungan harmonis dan sikap melindungi sesama elite politik yang diakibatkan terlanggarnya “norma-norma” kepentingan yang terbangun di antara mereka.

 

Selain itu,situasi kaderisasi partai politik, yang kebanyakan masih centang perenang, turut pula menyuburkan situasi ini.Lemahnya pola rekrutmen politik telah menyebabkan bangsa ini sering kecolongan dengan demikian banyaknya politisi dan pejabat, baik di pusat hingga ke daerahdaerah, yang belum memenuhi kualifikasi, baik dalam makna kemampuan teknis, administratif hingga moral. Ke depan, partai politik harus lebih keras lagi memperbaiki pola rekrutmen dan kaderisasi.

 

Partai hendaknya punya rasa malu—yang sepadan dengan syahwat berkuasanya— terhadap keberadaan para rekrutannya yang berperan di bawah standar kepatutan. “Sisi baik”dari upaya saling mengumbar kartu as ini adalah publik makin disadarkan bahwa mereka sesungguhnya tengah terjajah oleh bangsa sendiri, melalui praktik oligarki sebagian politisi busuk dan kolaboratornya.

 

Dengan situasi ini, sosok pahlawan dalam dunia politik bagi masyarakat saat ini adalah mereka yang berani mengungkap dan memutuskan rantai dan prilaku oligarkis, tentu saja dengan cara yang elegan dan konstruktif, di mana pun dan kapan pun.


*) Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI, Dosen pada Universitas Indonesia

 

Artikel ini dimuat di Seputar Indonesia, Rabu 21 Nopember 2012

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found