Kolom AIPI

Kena Batu di Lahad Datu

roziOleh: Syafuan Rozi, S.IP., M.Si

“Malaysia Dianggap Kini Menerima ‘Hukum Karma’, setelah “tak diapa-apakan” dalam Soal Klaim Blok Ambalat dan Sipadan Ligitan dengan Pihak Indonesia.”
 
Insiden  Lahad Datu terjadi setelah seratusan orang bersenjata tiba dengan perahu di Kampung Tanduo, Lahad Datu, Sabah. Mereka berasal dari pulau Simunul, Tawi-Tawi, Sulu, Filipina Selatan pada tanggal 11 Februari 2013. Kelompok ini, menyebut diri mereka Pasukan Keamanan Kerajaan Kesultanan Sulu dan Borneo Utara. yang dikirim oleh Jamalul Kiram III, salah satu penuntut tahta Kesultanan Sulu. Kiram menyatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk menegaskan kembali tuntutan teritorial mereka yang belum terselesaikan di timur Sabah (bekas Borneo Utara) tersebut.


Awal Maret tahun ini, telah terjadi aksi saling tembak dengan pasukan keamanan Malaysia yang berujung tewasnya puluhan orang dari kedua belah pihak. Konflik melebar dari tempat awal terjadi, dari Lahad Datu menyebar ke Semporna dan Kunak yang berdekatan dengan Tawau, perbatasan dengan Kalimantan Utara (Kaltara), provinsi terbaru di Indonesia.


Sejatinya, akar dari konflik ini tampaknya soal klasik; frustasi atas kekuasaan wilayah yang hilang dan berkurang dari waktu ke waktu, dalam lintasan sejarah Borneo.  Konflik antara Kesultanan Sulu dengan tentara kerajaaan Malaysia tersebut tegang dan panas dari hari ke hari. PM Malaysia Najib lewat media menyatakan kemarahannya kepada para “pengganas” tersebut. Pihak kerajaan belum mau menanggapi bahwa Sabah adalah wilayah yang disewa dari Kesultanan Sulu dan menyalahkan Sultan Sulu yang sekarang bukan pewaris yang resmi. Pasukan malaysia akan terus menumpas tentara Sulu yang membawa senjata api. Begitu juga sebaliknya pasukan Kesultanan Sulu menyatakan tidak akan mundur sebelum Sabah menjadi kepemilikan mereka kembali. Kedua kelompok mengalami kondisi menang jadi arang kalah jadi abu,   darah manusia tumpah  dalam mempertahankan tanah airnya. Padahal mereka berjiran tinggal “Sebumi” milik ciptaan Tuhan Ilahi.
 
Akar Konflik Politik
Penyebab konflik antara Malaysia dan Sulu merupakan alasan yang klasik yaitu frustasi atas kekuasaan wilayah yang hilang dan berkurang dari waktu kewaktu dalam lintasan sejarah  Borneo. Segera setelah Perang Dunia II, Borneo Utara diklaim sebagai jajahan kerajaan Inggris, dan Inggris memerintah wilayah tersebut sampai tahun 1963 dengan Kinanbalu sebagai ibu kotanya. Kemudian, Sabah (sebelumnya dikenal sebagai Borneo Utara) dan Sarawak bergabung di bawah Federasi Malaysia melalui sebuah penggabungan resmi. Tetapi banyak orang Filipina, Kesulltanan Sulu, termasuk Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), tidak setuju.


 Klaim Sulu atas Sabah, mempunyai keterkaitan dengan perundingan antara Filipina dengan Moro National Liberation Front (MNLF). Perundingan yang dimediasi oleh Malaysia pada Oktober 2012 lalu, menghasilkan keputusan bahwa Mindanao termasuk juga Sulu sebagai wilayah otonomi dan diberikan sebagian besar wilayah untuk dikelola secara independen oleh Mindanao.


Pelajaran apa yang bisa dipetik dari konflik vertikal yang terjadi? Pertama, ada pandangan bahwa pihak kerajaan dan tentara Malaysia telah mendapat pelajaran dari lawan yang bernyali dan menerima hukum karma setelah “tak diapa-apakan” dalam soal klaim Blok Ambalat dan pulau Sipadan-Ligitan dengan pihak Indonesia. Pihak nasionalis di Indonesia banyak yang bertepuk tangan dan mengatakan “sekarang kena batunya”.


Kedua,  ada pelajaran anomali bahwa konflik antara Malaysia dengan Kesultanan Sulu ini, merupakan konflik yang unik dan langka di Asia. Dalam interaksi antarnegara bangsa, tidak biasanya kesultanan atau sistem monarki  kecil berani berkonfrontasi dengan negara yang berdaulat seperti halnya dengan Malaysia. Hal yang lazim terjadi adalah negara melawan negara yang disebut perang atau berperkara ke pengadilan internasional atau pihak mediator untuk sengketa wilayah yang mereka perjuangkan. Kelompok Sulu memilih jalan non-dialog dan non-justice. Secara fisik melawan negara kerajaan yang disebutnya telah kurang ajar membayar sewa tanah dengan harga yang tidak wajar. Juru bicara Kesultanan Sulu, Abraham Idjirani, memperlihatkan beberapa dokumen yang menunjukkan klaim Sulu atas Sabah. Dia juga menyertakan selembar cek senilai 69.700 peso atau hanya sekitar Rp16,6 juta, sebagai pembayaran sewa Sabah dari Malaysia. "Ini adalah cek yang dibayarkan oleh Kedutaan Besar Malaysia di Filipina. Nilainya setara 69.700 peso, untuk wilayah seluas 77.699 kilometer persegi," menurut Idjirani seperti dikutip ABC CBN News, Kamis 21 Februari 2013.


Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman menolak klaim yang menyatakan pembayaran uang setiap tahun kepada pewaris Sultan Sulu sebagai uang sewa wilayah Sabah. Uang itu dibayarkan untuk penyerahan Sabah. Menurut Anifah, perjanjian antara Alfred Dent dan Baron von Overbeckn dari the British North Borneo Company dengan Sultan Sulu yang dibuat pada tahun 1878 menyatakan bahwa Sultan Sulu menyerahkan wilayah Kalimantan Utara secara permanen. Oleh Sebab itu, Malaysia tidak mengakui klaim pihak lain yang menyatakan Sabah bukan milik Malaysia. Anifah mengaku sedih dengan klaim Sulu yang menyatakan Sabah merupakan milik mereka.


Kesultanan Sulu yang masuk dalam negara Filipina dan mendapat otonomi daerah tesendiri, merupakan suatu kekuatan yang dilihat dari kacamata internasional tidak termasuk perang antar negara. Namun, Kesultanan Sulu berani menyatakan tuntutan mereka atas pemilikan Sabah pada Malaysia dengan cara konfrontasi senjata. Walaupun kepemilikan Sabah belum tentu didapat oleh Sulu. Inilah yang menyebabkan konflik Sulu dan Malaysia tergolong unik, belum pernah ada sebelumnya peristiwa seperti ini.


Ketiga, ada pihak Malaysia yang menyalahkan bahwa konflik dipicu oleh berita di media internet dan teriakan di Social Media. Salah satu situs berita yang paling berpengaruh di negara itu, The Malaysian Insider berpandangan bawha internet mungkin telah memiliki andil dalam menyebabkan krisis saat ini. Sebuah "Perang Wiki" sedang berlangsung dan apa yang disebut " bom Google" mungkin telah menyulut emosi, membantu memicu konflik.


Beberapa hari sebelum konflik terjadi di Lahat Datu, nasionalis Malaysia dan Filipina yang mengklaim wilayah Sabah sebagai milik mereka mencoba untuk menggunakan Wikipedia dalam rangka mengajukan pandangan mereka. Mereka juga berusaha untuk memanipulasi hasil pencarian di internet yang berkaitan dengan Sabah dengan menciptakan ratusan tautan dan URL – praktik yang dijuluki "bom Google", dinamakan seperti nama mesin pencari populer itu. Google sendiri tidak ada hubungannya dengan kegiatan tersebut. Pada satu saat, ensiklopedia online mengandung perkataan yang berbunyi Sabah “secara tidak sah” dianggap sebagai salah satu dari 13 negara bagian Malaysia". Tetapi definisi ini kemudian berubah menjadi 'Sabah adalah salah satu dari 13 negara bagian Malaysia'. Itu terjadi berkali-kali sampai invasi Sultan Sulu. Perang CYBER ini seru di duni maya, hingga mempengaruhi situs-situs web pemerintah Malaysia untuk aktif dalam kiprahnya membentuk opini dunia.


Dalam konteks perbatasan, beberapa kajian menunjukan bahwa perbatasan yang terbentuk tidak dapat dilepaskan dari praktek kolonialisme yang terjadi di wilayah itu, persekutuan yang dibentuk antara elite penguasa baik pribumi atau yang melibatkan kalangan asing dan kepentingan yang bersifat menjaga teritori, yang terutama terkait dengan kepemilikan sumber daya alam dan wilayah. Dalam kaitannya dengan masalah nasionalisme, persoalan perbatasan merupakan elemen terpenting di dalamnya. Keterkaitan di antara keduanya juga lantaran makna kebangsaan yang secara fundamental terkait dengan keinginan untuk bersatu atau lepas dalam sebuah unit politik, berupa institusi dengan wilayah perbatasan Sabah Malaysia Timur dan Otonomi Khusus Sulu, Mindanau di Filipina Selatan.


Sebelum hadirnya negara-bangsa, menurut Giddens, hanya ada apa yang disebut sebagai frontiers, di mana batas-batas geografis yang legitimatif dan disepakati bersama, yang kerap ditandai dengan adanya patok-patok perbatasan yang jelas, belum muncul. Sebagai fenomena modern, nasionalisme yang menghadirkan negara-bangsa membutuhkan perangkat yang disebut sebagai batas negara. Tanpa batas negara, arena nasionalisme akan demikian cair dan berpotensi untuk tergerus. Dalam hal ini, perbatasan memainkan peran timbal-balik, yakni sebagai penentu keberlangsungan eksistensi negara-bangsa dan pada akhirnya tegaknya ideologi sebumi dan kewargaan dunia.


Bagi sebagian negara, perbatasan menandai sebuah konsensus politik yang bersifat primordialistik. Pada umumnya, meski kemudian kerap tetap memunculkan konflik, wilayah sebuah negara muncul sebagai hasil dari kesepahaman dan pengakuan atas dasar perbedaan primordial-historis di antara dua atau beberapa negara. Hal ini akan cenderung menuai konflik dan bukan kerja sama sekawasan. Semakin nasionalis suatu bangsa yang menolak hadirnya kewargaan dunia maki semakin besar potensi perang dalam aneka bentuknya pecah menuai korban manusia.


Pemerhati masalah kebangsaan memaklumi bahwa persoalan kesebumian (earthisme, global citizenship) bukanlah sesuatu yang secara alamiah tumbuh. Perlu sebuah “rekayasa” dan pemeliharaan yang gigih untuk dapat menumbuhkembangkan dan memeliharanya. Kesebumian muncul dalam berbagai pengertian dan penafsiran soal kebangsaan. Salah satu yang dikembangkan oleh filsuf Perancis Ernest Renan. Dalam bukunya “Apakah Bangsa Itu?”, Renan menyimpulkan bahwa nasionalisme merupakan kesadaran untuk bersatu tanpa paksaan yang dituntun oleh obsesi mewujudkan sebuah kepentingan kolektif yang dianggap luhur. Tampaknya orang Sulu tidak atau belum nyaman menjadi bagian orang Melayu Raya. Hal ini perlu dialog dan konsesi yang sifatnya meneggakan jembatan kemanusaian dan peradaban milik bersama. Ilmu pengetahuan dan penerapannya di kawasan, merupakan salah satu kuncinya. Jika saja Sulu dibuat maju secara ilmu pengetahuan dan teknologi oleh negara sekawasan, tidak ada alasan untuk berperang demi mempersoalkan sewa atau klaim wilayah, sesederhana itu.


Gejala Paradoks seperti yang diramalkan oleh John Naisbitt dalam bukunya Global Paradox seolah terbukti dan kembali muncul berulang di Asia. Ketika beberapa negara demokratis di Eropa semangat bersatu membangun komunitas bersama dan negara konfederasi, maka sebaliknya seolah negara yang bersistem otokrasi di Asia cenderung berkonflik soal wilayah dan perbatasan. Ketika orang di Eropa telah “sebumi” dengan terbentuknya  Eropa Bersatu, EU (European Union). Sepakat dengan mata uang bersama, menghapuskan hambatan tariff dan non tariff.  Sebaliknya, di Lahad Datu, Sulu dan Malaysia “berebut bumi”.


Apakah tidak lebih indah jika selisih paham tersebut didialogkan dengan berseni dan memandang masa depan bersama. Alangkah indahnya masa depan, jika bumi kita diisi oleh anak cucu bersama dengan “kota terapung” atau “negeri bawah laut” Asia. Hal yang mesti dipikirkan ketika kelangkaan sumber daya dan kepadatan manusia mulai mendorong perebutan dan klaim wilayah di bumi milik Tuhan, yang “anak cucu Adam Hawa” (terikat keluarga besar umat-manusia), mestinya berbagi tanah dan air bersama, dengan damai.
 
Paradoks di Lahad Datu
Persoalan kebangsaan  dan kedaulatan wilayah di perbatasan bagi sebagian negeri, seperti kerajaan Malaysia tampakna telah dianggap selesai. Padahal belum bagi Kesultanan Sulu. Kesadaran itu, pada akhirnya menciptakan konflik vertikal soal identitas nasion atau ke-Melayu Raya-an yang menjadi mimpi kebangkitan Asia. Sulu menolak berdampingan atau  bersamaan dengan Kemalaysiaan. Sejalan dengan itu, Guibernau dan Rex berpandangan bahwa nasionalisme merupakan kesediaan bersatu secara sukarela dalam semangat persamaan dan kewarganegaraan  dengan dilandasi oleh semangat mengedepankan hak-hak warga di dalamnya. Sudahkan kerajaan Malaysia berinstropeksi dan menggunakan nurani ajaran “Hang Tuah” yang bertamadun tersebut.


Dari berbagai definisi di atas dan juga pengalaman sejarah terbentuknya nasionalisme yang berhulu pada pengalaman empiris di Eropa pasca-Renaissance setidaknya tiga persoalan penting yang relatif selalu ada dalam pemaknaan nasionalisme. Pertama, nasionalisme merupakan persoalan yang terkait dengan upaya menumbuhkan dan memelihara kesadaran akan adanya “identitas kolektif yang mengikat dan menumbuhkan rasa persaudaraan sebangsa” atau bahwkan sebumi jika berbeda fenotif dan genotifnya. Identitas ini dapat berupa ikatan primordial (etnis dan agama), mitos, sejarah kebesaran masa lalu, atau nilai-nilai ideal. Identitas inilah yang kemudian menjadi penumbuh rasa persaudaraan yang kental, yang secara internal menyebabkan rasa nyaman dan aman, dan secara eksternal menciptakan batasan antara “kami” dan “yang lainnya” adalah setara. Kedua, nasionalisme kerap berarti adanya sebuah “obsesi dan cita-cita bersama untuk membangun kebaikan dan kebanggaan kolektif Sabah dan Sulu. Malaysia dan Fillipina yang se-Asia”. Adanya obsesi menciptakan definisi tentang apa yang menjadi tujuan? apa yang harus dilakukan?, siapakah saja yang harus bersama mewujudkan? dan kepada siapa upaya itu diabdikan?. Dalam bentuk konkretnya “obsesi” ini mewujud pada kesadaran kolektif yang dibimbing oleh peradaban bersama.


Sementara itu, dalam soal “membangun kebanggaan kolektif” hal-hal yang lebih konkret, termasuk kebanggan atas segenap karya cipta bangsa dan peradaban Melayu raya. Bagi perspektif A. Giddens, hal ini mungkin dipandang sebagai terlalu konservatif atau tidak cukup kosmopolitan. Namun kebanggan semacam itu merupakan sebuah kewajaran dan cukup menggejala di pelbagai negara. Apalagi kemudian semangat kebanggaan ini dapat saja memberikan manfaat bagi perdamaian kawasan atau konflik memang sengaja diadakan agar ada keseimbangan baru dan pemenuhan rasa keadilan yang selama ini tak dipenuhi haknya.


Namun, bagi negara-negara tertentu, penciptaan teritori dan perbatasan kerap terkait dengan hasil tawar menawar politik, baik dalam makna damai ataupun perang. Di sini, gerakan nasionalis, yang berupaya menghadirkan sebuah nation-state, adalah gerakan pembebasan dari segenap kungkungan, termasuk atas penciptaan perbatasan (border creation) yang dipaksakan. Gerakan nasionalis kemudian mempertanyakan batas wilayah yang telah ditetapkan oleh pihak tertentu, dan kemudian diobsesikan untuk membentuk batas wilayah baru yang dianggap lebih mewakili jatidirinya. Keberhasilan gerakan nasionalis akan menghasilkan sebuah wilayah negara bangsa, beserta perbatasan, yang baru. Namun berbuah petaka kemanusian jika perangnya berlarut-larut.


Sementara itu, bagi kerajaan Malaysia, perbatasan berarti sebuah peninggalan (legacy) dari pemerintahan kolonial Inggris yangmenjadi induk di masa lalunya. Di sini, hasil sebuah peperangan, sewa-menyewa atau pembelian yang dilanjutan dengan adanya perjanjian negara yang dilakukan penjajah, dijadikan patokan atas keabsahan sebuah wilayah, atau batas wilayah. Tidak jarang, masing-masing negara baru memiliki definisi dan data hukum yang berbeda. Akibatnya saling klaim dan bahkan konflik berpotensi besar terjadi.


Perbatasan Malaysia-Filipina di  Lahad Datu kini telah menjadi saksinya. Secara umum, akankah persoalan siapa yang berhak memilikinya akan menemukan solusinya. Tidak jarang, Malaysia memanfaatkan kebelumpastian ini sebagai momen untuk memenangkan hati masyarakat di wilayah sengketa itu. Itu berhasil di Sepadan-Ligitan, tapi tidak di Lahad Datu. Malaysia kena karmanya, kata kaum nasionalis di Indonesia. Kesultanan Sulu tampil menjadi sang pembalas. Atau, mari kita tutup buku soal itu, bangkitkan kesebumian saja, sebagai lembaran baru.
 
Politik Perbatasan dan Solusi Ideologi Sebumi?
Perbatasan diartikan sebagai garis imajiner yang menandai sebuah batas wilayah yang diambil berdasarkan sebuah keputusan politik yang melibatkan dua negara (atau lebih) yang tertuang dalam sebuah kesepakatan tertulis legal yang diakui oleh pihak-pihak yang bersepakat di dalamnya. Dalam batasan itu, terkandung kuat bahwa perbatasan tidak lagi sama dengan batas (frontiers) yang kerap lebih disepakati secara personal, primordial atau mistik, tanpa mengindahkan aspek legal-politis atau perdamaian kawasan yang menyumbang tertibnya dunia.


Keberadaan perbatasan kerap sejalan dengan wilayah persebaran etnisitas atau kultural. Namun dalam perkembangannya, keberadaan perbatasan atau border kerap bertabrakan dengan batas-batas primordial. Saat ini makin banyak negara yang sifatnya lintas etnis. Di sisi lain, semakin banyak pula perbatasan yang melintasi dan memisahkan komunitas yang secara primordial atau mitologi sama. Dengan kata lain, batas negara hadir lebih sebagai sebuah kesepakatan legal-politis untuk membentuk apa yang kemudian disebut komunitas baru dan imajiner yang cenderung terbebas dari batasan-batasan kultural.


Atas dasar itulah, banyak kalangan yang meyakini bahwa pembentukan sebuah perbatasan lebih merupakan hasil dari kerja-kerja legal-politik dan sosial untuk membentuk apa yang disebut “kategori sosial”, ketimbang sebagai bentuk pengejawantahan atau pengukuhan sebuah batas yang dilandasai oleh sebuah kreatifitas budaya atau kepentingan primordial.  Tingkat kemakmuran yang lebih tinggi di Sabah dan tidak di Sulu, peluang hidup yang lebih layak di Sabah dan tidak di Sulu, dan berbagai kemudahan dan “kepedulian” yang kerap ditunjukan oleh Malaysia dalam kurun waktu yang lama diyakin beberapa kalangan telah cukup menarik hati warga di sekitar perbatasan, menimbulkan geram dan keberanian untuk memcah konflik fungsional. Agar Malaysia tidak semena-mena di kawasan, seperti yang terjadi di Blok Ambalat beberapa tahun yang silam.


Penelitian LIPI mengenai perbatasan Indonesia-Malaysia, hampir 20 tahun yang lalu, mengindikasikan bahwa masyarakat di perbatasan cenderung memiliki persepsi positif teradap Malaysia, dalam makna bahwa mereka memandang negara jiran itu jauh lebih makmur dan sejahtera. Situasi dan persepsi itu menunjukan bahwa wilayah perbatasan Kalimantan-Malaysia memiliki potensi daya tarik keluar (sentrifugal) yang lebih kuat dibanding dengan perbatasan darat lain seperti di NTT-Timor Leste dan Papua-PNG. Selain itu, dalam dimensi sejarah, perbatasan Indonesia dan Malaysia merupakan wilayah yang sarat ketegangan. Tak jarang sentimen kebangsaan dan eksistensi negara yang berdaulat kerap diuji di sini, dengan insiden Lahad Datu ini.


Sejak kelahirannya, Malaysia pernah  ditantang oleh Presiden Soekarno dan mewujud belakangan dengan adanya Operasi Dwikora di tahun 1963. Hingga kini Malaysia bagi sebagian pihak merupakan jiran yang kerap menimbulkan persoalan dalam soal kejatidirian bangsa Melayunya. Berbagai kasus terakhir, --seperti terambilnya dua pulau karang Sipadan dan Ligitan, kasus Ambalat, klaim sepihak pelbagai hasil kreasi seni dan budaya anak bangsa, perlakuan tidak manusiawi terhadap TKI, pencurian pelbagai hasil bumi dan pelanggaran patok-patok negara– telah menempatkan negara jiran ini sebagai “kerikil dalam sepatu kebangsaan dan kesebumian kawasan. Rentetan perilaku tidak simpatik dari negara tetangga itu, telah menimbulkan problematika dan “kebisingan” tersendiri atas kelangsungan dan ketenangaan kedaulatan komunitas sekawasan.


Peristiwa Lahad Datu sebenarnya mengajarkan bahwa sudah saatnya pendekatan kesejahteraan lebih dikedepankan ketimbang pendekatan keamanan. Dan sudah saatnya pula paradigma yang melihat perbatasan sebagai wilayah belakang rumah (backyard) diganti dengan paradigma yang melihat wilayah belakang sebagai beranda (veranda).   Kemungkinan masa depan yang dapat dipilih untuk meredam konflik kawasan adalah memperkuan gerakan Asia-Sebumi, Kita semua Satu warga dunia.
Bagi kalangan instrumentalis, kehadiran kedaulatan wilayah bagi sebagian kalangan tidak lepas dari hasil kreatif elite politik untuk menumbuhkan sebuah identitas kolektif dengan mengaitkannya dengan berbagai hal termasuk mitologi, harga diri, kesejarahan, hingga kepentingan material. Rekayasa inilah yang kemudian menjadi landasan untuk mendefiniskan antara “mereka” dan “kami” yang dari sana akan lahir sebuah identitas baru untuk membenarkan keberadaan sebuah bangsa, namun juga kebersamaan umat manusia dan kedamaian Sebumi dalam geliat dinamisnya.


Perbatasan Malaysia-Filipina di Lahad Datu kini jadi batu ujian bagi Malaysia. Dalam kasus sengketa yang lain dengan pihak Indonesia soal Sipadan Ligitan, Malaysia berhasil memanfaatkan ketidakpastian perbatasan untuk mememenangkan hati masyarakat di wilayah sengketa dan di Mahkamah Internasional  di Denhaag, Belanda. Kali ini mereka kena batunya. Kena hukum karma kata para nasionalis dan spiritualis Indonesia. Kesultanan Sulu seolah tampil menjadi sang pembalas bagi Indonesia untuk “Malingsia”, katanya. Atau, bagi yang pasifis dan bersahabat dengan Malaysia, berharap, mati kita tutup buku saja soaal kisruh perbatasan ini, mari berdialog dan mulai membangkitkan kesebumian kita sebagai lembaran baru bersama. ***.
 
Penulis: Syafuan Rozi, Peneliti P2P LIPI-Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; staf Komisi Advokasi dan Pengmas AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia). Pendiri LKI (Lembaga Kompetensi Indonesia ) dan dosen Politik Kebijakan Publik di FISIP UI dan IISIP Jakarta.

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found