Kolom AIPI

Ada Kudeta? Tidaklah

INBOleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti

 

DALAM dua minggu terakhir ini rakyat dikagetkan oleh isu akan adanya gerakan untuk menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam bahasa Prancis, penggulingan kekuasaan terhadap sebuah pemerintahan yang sedang berkuasa disebut coup d’etat (kudeta) yang diterjemakan ke dalam bahasa Inggris sebagai strike to the State.

 

Benarkah akan terjadi kudeta? Mengapa ada pihak-pihak yang akan melakukan kudeta? Mungkinkah terjadi kudeta terhadap Presiden SBY?

 

Bila kita menyimak berbagai berita yang disuguhkan media massa dan juga media sosial di ibu kota Jakarta dalam kurun waktu dua minggu terakhir ini, tampak jelas betapa masyarakat yang melek politik memberi nada minor atas isu kudeta itu.

Wakil Ketua DPR-RI dari Fraksi PDI-P Pramono Anung  yang diwawancarai berbagai televisi menampik adanya isu kudeta itu. “Hari gini ada kudeta? Enggaklah.” Wakil Ketua Komisi I DPR-RI yang juga berasal dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin menyatakan, “…Saya juga tidak melihat potensi kudeta.''

 

Komentarnya tersebut sesuai dengan laporan intelijen akan adanya banyak pendapat yang menimbulkan kegaduhan politik, khususnya sejak Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK dan terkait dengan rencana kongres luar biasa (KLB) Demokrat akhir Maret ini di Bali. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) Laode Ida juga mengatakan cukup sulit untuk melakukan kudeta sebelum pemilu 2014. Sikap panik berlebihan dari SBY dan upaya mengundang belas kasihan rakyat melalui berbagai pernyataan SBY dinilai oleh Laode Ida sebagai “bagian dari politik cengeng.” [Kudeta Tak Masuk Akal, Kompas (19/3)].

 

Kita tahu, memang banyak masalah bangsa yang dihadapi oleh Presiden SBY, terutama yang menohok jantung kekuasaan seperti isu korupsi yang dihadapi Partai Demokrat dan KLB Demokrat yang masih menimbulkan persoalan internal  di partai itu. Pernyataan para tokoh alumni HMI yang memberikan rasa kesetiakawanan sosial terhadap Anas yang juga mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di era awal reformasi, seperti dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung telah menimbulkan rasa khawatir bagi SBY bahwa akan ada gerakan besar yang akan mengganggu pemerintahannya.

 

HMI adalah organisasi kemahasiswaan ekstra kampus terbesar dan tertua di Indonesia pascakemerdekaan Republik Indonesia. Alumni HMI juga ada di mana-mana (omnipresent), baik di ormas-ormas, di partai-partai politik, perusahaan swasta atau bahkan birokrasi pemerintahan.

 

SBY memang tidak pernah menyebut akan adanya kudeta terhadap pemerintahannya yang tinggal setahun ini. Menjelang keberangkatannya ke Jerman, Presiden SBY hanya mengungkapkan bahwa akan ada gerakan yang akan mengganggu jalannya pemerintahan yang pada gilirannya akan merugikan rakyat.

 

Namun, serial undangan Presiden SBY untuk datang ke Istana secara berturut-turut pada 12-15 Maret kepada mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad Prabowo Subianto, tujuh jenderal purnawirawan TNI-AD (Luhut Binsar Panjaitan, Subagyo HS, Fachrul Razi, Agus Widjojo, Johny Josephus Lumintang, Sumardi, dan Suaidi Marasabessy), tiga belas tokoh ormas Islam serta pemimpin redaksi media massa terkemuka di Ibukota, menunjukkan betapa Presisen SBY berupaya menuai dukungan luas agar masa jabatannya yang tinggal setahun ini berjalan aman.

 

Demonstrasi bukan Kudeta
Isu kudeta tambah ramai dengan keluarnya pernyataan dari  Ketua Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Ratna Sarumpaet yang akan mengadakan demonstrasi besar-besaran secara serempak di beberapa kota besar di Indonesia pada 25 Maret ini, yang antara lain menuntut agar Presiden SBY turun dari jabatannya. Pertemuan antara beberapa tokoh di Gedung Joang 45, Menteng Raya, Jakarta, yang antara lain dihadiri oleh mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution minggu lalu, semakin menambah aroma politik akan adanya kudeta ini.

 

Ratna Sarumpaet dalam dialog di JakTV bersama penulis pada Jumat malam (22/3), mengatakan bahwa demo itu untuk memberi ultimatum politik agar SBY mengubah situasi yang sudah gawat di Indonesia. Situasi itu adalah adanya berbagai undang-undang (UU) ekonomi seperti UU Mineral dan Batubara, UU mengenai Air, UU mengenai perdagangan yang membuat kedaulatan negara terancam oleh kepentingan asing. Perusahaan-perusahaan asing sudah menguasai ekonomi Indonesia. Ekonomi memang bertumbuh 6,3%, tapi rakyat bawah semakin sulit hidupnya.

 

Ratna menambahkan, kehidupan berbangsa dan bertanah air kita sudah amat menyedihkan. Kita bukan lagi bangsa yang bhinneka tunggal ika karena ada kelompok-kelompok mayoritas yang menindas kelompok minoritas etnik dan agama, contohnya kasus Ahmadiah, kasus Gereja Yasmin, kasus Islam Syiah di Sampang, Madura dan sebagainya.

 

Gerakan anti teror yang dilakukan polisi, khususnya Densus 88, lebih banyak merupakan rekayasa polisi dalam kaitannya dengan gerakan anti terorisme internasional.

 

Ratna Sarumpaet sudah beberapa kali mengirim surat kepada Presiden SBY baik melalui ibu negara maupun langsung ke Istana, tetapi tidak digbris. Ratna sudah mengirim DVD “Rekayasa Di Balik Terror dan Perpecahan Antar Agama” yang dibuat oleh Australia dengan judul “Inside Indonesia’s War on Terror yang diberi subtitle dan diduplikasi oleh Ratna Sarumpaet Crisis Center. Front Pembela Islam (FPI) bukannya membela Islam yang menjadi kambing hitam dalam isu terorisme itu, malah melakukan gerakan yang mengundang ketakutan masyarakat, khususnya yang terkait dengan penyerangan terhadap kelompok-kelompok minoritas.

 

Negeri ini, di mata Ratna Sarumpaet, sudah menjadi negeri yang menakutkan, baik bagi rakyat maupun bagi pelancong asing. Di saat Indonesia membutuhkan pemimpin yang menangani berbagai persoalan itu, Presiden SBY malah asyik memfokuskan perhatiannya pada persoalan di internal partainya, Partai Demokrat.

 

Demo 25 Maret ini, menurut Ratna Sarumpaet, merupakan awal dari kegiatannya agar Presiden memperhatikan hal-hal yang menjadi kegelisahan masyarakat banyak, jika SBY tidak mau diturunkan. SBY memang harus turun jika kita ingin membangun suatu sistem pemilu yang lebih baik yang menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang baik pula. Tanpa itu, sulit bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa yang siap bertarung dalam kancah politik internasional mendatang.

 

Tidak akan terjadi
Apa yang disuarakan Ratna Sarumpaet dan MKRI-nya adalah sesuatu yang sah dapat dilakukan dalam sistem politik demokrasi. Demokrasi bukan hanya menghasilkan kepemimpinan yang absah (legitimate), menimbulkan dukungan rakyat kepada pemerintah, mengharuskan rakyat patuh pada komando atau aturan yang dibuat oleh penguasa. Demokrasi juga memberi kesempatan kepada rakyat untuk aktif berpartisipasi di antara dua pemilu, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, melakukan kritik dan demonstrasi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.

 

Sikap kritis atau kata-kata yang menginginkan Presiden SBY turun bukanlah suatu kudeta, melainkan hanya ungkapan kekesalan sebagian masyarakat atas ketiadaan kepemimpinan yang responsif di negeri ini. Kalau pun terjadi demonstrasi yang besar pada Senin, 25 Maret hari ini, itu juga bukan suatu kudeta.

 

Kudeta membutuhkan beberapa prasyarat. Pertama dan yang utama adalah situasi ekonomi dan politik yang sudah amat akut. Kedua, gelombang delegitimasi terhadap pemerintah sudah begitu besar dan sulit untuk dibendung lagi. Ketiga, proses politik yang konstitusional tidak lagi dapat menyelesaikan krisis yang sedang dihadapi oleh negara tersebut. Keempat, kaum intelektual, khususnya mahasiswa sebagai kekuatan moral, sudah mulai bergerak, baik atas dasar kemauan sendiri atau pun ada kelompok-kelompok politik dan/atau militer yang menggerakkan serta melindunginya seperti yang terjadi di Indonesia pada 1965-1966. Kelima, adanya penyatuan kekuatan antara kelompok intelektual, massa rakyat golongan miskin kota, kelompok-kelompok buruh, kekuatan kepentingan ekonomi dan politik, ditambah dengan kekuatan militer yang kemudian mengatasnamakan “kekuatan rakyat” atau people power.

 

Ini terjadi di Indonesia saat penggulingan atau meminjam istilah Daniel Dhakidae “Kudeta Merangkak” terhadap Presiden Soekarno antara 1965-1967. Atau penggulingan Presiden Ferdinand Marcos di Filipina pada 1986 setelah terbunuhnya Senator Benigno Aquino (ayah dari Presiden Filipina Aquino sekarang).

 

Di mata penulis, situasi Indonesia tidak seperti pada pertengahan 1960an di mana kelompok neo-kolonialisme dan imperialisme barat, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, menginginkan kejatuhan Soekarno. Kemudian adanya pertarungan kekuasaan (struggle of power) antara PKI-Soekarno-TNI AD, ditambah situasi ekonomi dan politik yang amat kacau pada era itu.

 

Kudeta Konstitusional juga tidak dapat dilakukan terhadap SBY seperti yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) terhadap Presiden Soekarno pada sidang MPRS16 Februari 1967 yang menolak pertanggungjawaban Presiden melalui pidato Nawaksara (Delapan Pasal) perbaikan penjelasan Soekarno atas Peristiwa 1 Oktober 1965.

 

Contoh lain adalah saat kelompok Poros Tengah-Plus menggulingkan Presiden Abdurrahman Wahid melalui pemakzulan pada Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, atau dalam kadarnya yang lebih rendah, saat MPR-RI menolak pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie pada akhir masa jabatannya. Hal itu menutup kesempatan bagi Habibie untuk maju menjadi calon Presiden melalui Sidang Umum MPR-RI  hasil pemilu 1999.

 

Partai-partai politik yang ada di parlemen saat ini, kelompok sekretariat gabungan pendukung SBY-Budiono maupun PDI-P, Hanura dan Gerindra, tentunya tidak ingin sistem pemilu lima tahunan yang reguler untuk memilih anggota legislatif dan presiden terganggu oleh isu kudeta. Kudeta justru merusak sistem pemilu yang reguler ini dan menyebabkan kita melangkah mundur. Kudeta hanya akan memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan demokrasi, sipil maupun militer, untuk mengembalikan sistem politik menuju ke era Orde Lama dan Orde Baru yang korup, busuk dan otoriter.

 

Apa yang diucapkan oleh KSAD Jenderal TNI Pramono Edhi Wibowo adalah benar, yakni agar adik-adiknya para perwira menengah dan anggora TNI tak tergerak oleh isu kudeta ini. Kudeta bisa saja didalangi oleh jenderal militer, tetapi pelaku lapangannya seringkali adalah seorang letnan kolonel atau kolonel. Kudeta di berbagai negara lebih banyak dilakukan oleh para perwira menengah Angkatan Darat, hanya sekali oleh Angkatan Laut di Chili, dan sekali oleh Angkatan Udara di Argentina terkait Perang Malvinas antara Argentina dan Inggris.

 

Kasus penyerangan ke Lembaga Pemasyarakatan Sleman pada Sabtu dini hari (23/3) yang dilakukan 15 orang bersenjata yang amat terlatih. memang amat menyeramkan. Ini terkait dengan balas dendam atas terbunuhnya Sersan Satu Santosa yang merupakan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup 2 Kandang Menjangan, Surakarta, Selasa (19/3). Mereka masuk untuk membunuh 4 tahanan yang diduga pembunuh sang sersan tersebut. Sebelumnya, beberapa anggota Yon Armed di Sumatera Selatan juga melakukan bumi hangus atas markas Polres di Ogan Komering Ulu, terkait dengan terbunuhnya rekan mereka oleh anggota kepolisian yang sedang bertugas. Ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bahwa bisa saja kelompok-kelompok sempalan di TNI-AD  melakukan tindakan di luar jalur komando resmi TNI-AD.

 

Namun, jika Presiden SBY dan jajaran di TNI-AD dapat mengendalikan para anggotanya, dan tidak ada benturan kepentingan antara Presiden dengan TNI-AD, kemungkinan terjadinya kudeta tetap kecil. Pemerintahan SBY memang mengalami krisis kepemimpinan dan kemerosotan legitimasi. Namun, lebih baik segalanya diselesaikan melalui pilihan raya pemilu 2014 ketimbang kudeta di tengah jalan. Kudeta, dengan alasan apa pun, adalah melawan sistem demokrasi!

 

Dimuat di Media Indonesia, 25 Maret 2013

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found