Kolom AIPI

Politik Kaum Sarungan 2014

shOleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris

 

Meski sempat bertandang bersama sang ibunda, Shinta Nuriyah, ke kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Yenny Wahid, akhirnya batal berlabuh di pangkuan Partai Demokrat. Ke mana arah politik kaum Nahdliyin pada Pemilu 2014?


Keputusan puteri sulung almarhum KH Abdurrahman Wahid tersebut tampaknya diambil lantaran kalangan internal Demokrat menolak memposisikan Yenny sebagai salah seorang wakil ketua yang direncanakan ditambah pasca-Kongres Luar Biasa di Bali. Setelah gagal meloloskan partai yang didirikannya, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), dalam verifikasi parpol peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum, Yenny diwartakan hendak bergabung ke partai segitiga biru. PKBIB sendiri semula dimaksudkan Yenny untuk mewadahi kepentingan massa pendukungnya, yakni kaum Nahdliyin yang setia pada perjuangan mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.


Secara formal, kalangan Nahdlatul Ulama (NU) sebenarnya memiliki Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang lahir dari rahim Pengurus Besar NU pada era almarhum Gus Dur. Namun parpol yang sempat menjadi tiga besar perolehan suara pada Pemilu 1999 ini belakangan didera konflik internal. Pada Pemilu 2009 perolehan suara PKB merosot drastis sehingga hanya memiliki 27 kursi DPR, padahal sebelumnya 52 kursi (1999) dan 51 kursi (2004). Sebagian kalangan Nahdliyin menyalurkan aspirasi melalui parpol-parpol lain, termasuk Partai Golkar dan Demokrat. Dalam perkembangan terakhir, PKB juga ditinggalkan oleh Lily Wahid, adik kandung Gus Dur, yang pindah ke Partai Hanura setelah sebelumnya bersama-sama dengan Efendy Choiri dipecat dari keanggotaan DPR oleh partainya.


Di luar PKBIB Yenny Wahid dan PKB pimpinan Muhaimin Iskandar, di lingkungan Nahdliyin masih ada Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU) pimpinan Chairul Anam yang juga gagal dalam verifikasi KPU. Yang menarik, sebagian pengurus PKNU menyatakan bergabung ke Partai Gerindra, sedangkan sebagian kader lainnya dicalonkan sebagai legislator oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), parpol Islam yang juga menjadi “rumah singgah” sebagian kalangan NU.


Gerbong “Kaum Sarungan”
Kiprah politik kalangan pewaris ahlussunnah waljamaah ini selalu menarik perhatian. Setelah kecewa dengan Partai Masyumi, pada 1952 NU akhirnya keluar dan bahkan menjadi parpol dengan suara terbanyak ketiga setelah PNI dan Masyumi pada Pemilu 1955. Ketika kecewa dengan PPP pada 1984, NU lagi-lagi keluar melalui kebijakan kembali ke khittah 1926, sehingga satu-satu parpol Islam pada era Soeharto itu merosot drastis pada Pemilu 1987. Dalam pemilu pertama era reformasi pada 1999 NU kembali berjaya sebagai peraih suara terbanyak ketiga sesudah PDI Perjuangan dan Golkar.


Namun kini menjelang Pemilu 2014 peta aspirasi kalangan yang di era kolonial dikenal sebagai “kaum sarungan” ini tidak lagi “seragam” seperti di masa lalu. Fenomena basis NU di Jawa Timur pada Pemilu 2009 misalnya, memperlihatkan semakin beragamnya pilihan politik kaum Nahdliyin. Sebagian bertahan di PKB Muhaimin, sebagian ke Golkar dan Demokrat, serta sebagian lagi ke PPP dan parpol lain. Karena itu, seandainya Yenny Wahid jadi bergabung ke Demokrat, tidak berarti gerbong “kaum sarungan” tumpah-ruah mendukung parpol segitiga biru yang kini dipimpin langsung oleh Presiden SBY.


Walaupun demikian, pilihan warga Nahdliyin yang semakin beragam bagaimana pun merupakan “pukulan” bagi PKB Muhaimin. Di tengah meningkatnya daya tarik dan popularitas partai-partai nasionalis baru seperti Gerindra, Hanura, dan Nasdem, semakin sulit bagi PKB mengulang sukses elektoral dalam pemilu mendatang. Belum lagi menghitung partai-partai nasionalis lama, Golkar dan PDI Perjuangan, yang juga menjadikan basis NU di Jawa sebagai lumbung pendulangan suara.


Berita Gembira?
Semakin beragamnya pilihan politik warga NU dapat dipandang sebagai berita positif. Itu artinya, pilihan politik kalangan Nahdliyin tidak semata-mata ditentukan oleh para kiai dan elite politik, melainkan juga rasionalitas mereka sendiri. Kecenderungan tersebut sekaligus merefleksikan semakin memudarnya politik aliran dalam pemilu-pemilu demokratis pasca-Orde Baru. Masyarakat tidak lagi memilih berdasarkan identifikasi agama dan atau aliran suatu parpol, tetapi lebih pada preferensi individual masing-masing.


Di sisi lain, jika pilihan masyarakat, termasuk kaum sarungan, dari pemilu ke pemilu terlalu “cair” dan begitu mudah berubah-ubah, hal itu juga bukanlah berita gembira. Kecenderungan demikian justru merefleksikan lemahnya ikatan kelembagaan antara parpol dan konstituennya. Artinya, parpol gagal membangun identitas diri secara institusional, sehingga terbuka peluang bagi parpol baru merebut simpati publik. Tidak mengherankan jika, seperti dikonfirmasi sejumlah hasil survei, persentase responden yang belum menentukan pilihan (swing voters) hampir selalu lebih besar dibandingkan elektabilitas parpol terbesar pada survei yang sama.


Mengingat sebagian besar pemilih Indonesia adalah penduduk Jawa dan Madura, maka warga Nahdliyin yang basisnya berada di wilayah ini menjadi segmen pemilih terbesar yang selalu menjadi incaran parpol pada setiap pemilu. Karena itu fenomena Yenny Wahid –meskipun batal bergabung ke Demokrat—dan juga bibinya, Lily Wahid, pada dasarnya menggarisbawahi transformasi budaya politik yang tengah berlangsung di lingkungan elite kaum sarungan. Meski arah tranformasi itu belum begitu jelas, namun relatif tidak ada lagi arus utama arah politik kaum sarungan seperti tercermin pada Pemilu 1955, 1999, dan 2004.


Ketua Umum Tanfidziyah PBNU KH Said Agil Siradj tampaknya cenderung mendukung PKB sebagai representasi politik NU. Tetapi di sisi lain, Rois Aam Syuriah PBNU KH Sahal Mahfud berpendirian agar warga NU menjaga jarak yang sama dengan semua parpol. Quo vadis politik kaum sarungan pada Pemilu 2014?


(Dimuat dalam Kompas, 19 April 2013)

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found