News

DKI Tak Siap Layani Warganya

dki tak siapJakarta, Kompas - Jakarta tidak siap melayani kebutuhan warganya kini dan di masa depan. Kekacauan kota saat ini diyakini bakal tetap terjadi karena rencana pengembangan kota tahun 2010-2030 belum bisa memenuhi tuntutan distribusi penduduk secara layak.

”Pembangunan fasilitas seperti penyebaran permukiman, jaringan transportasi umum, dan penataan sungai tidak sinkron. Hal itu bisa dilihat dari gambaran yang ada pada draf rencana detail tata ruang (RDTR),” kata Kepala Jurusan Perencanaan Kota dan Real Estat Universitas Tarumanagara Suryono Herlambang, Minggu (28/10).

 

Menurut Suryono, prediksi jumlah penduduk di Jakarta pada 2030 mencapai 12,5 juta jiwa, naik sekitar 2,5 juta jiwa dari saat ini. Namun, dalam draf RDTR tidak tergambarkan dengan jelas rancangan pembangunan kota untuk mengakomodasi kebutuhan jutaan orang itu.

”Jangankan bicara jaringan transportasi publik atau penataan sungai, rekayasa penempatan dan penyebaran penduduk dalam satu kecamatan saja kacau,” katanya.

 

Tak ada lahan

Sebagai contoh, dalam draf RDTR 2010-2030, penduduk di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, diprediksi naik 122.830 jiwa, dari 68.309 jiwa tahun 2010 menjadi 191.139 jiwa pada 2030. Akan tetapi, jika membandingkan antara peta pengembangan Menteng tahun 2005 dan draf peta RDTR yang baru, tidak terlihat kawasan mana di kecamatan tersebut yang disiapkan untuk menampung pertambahan penduduk. Dalam kedua peta itu malah dijelaskan 70-80 persen kawasan Menteng diperuntukkan perumahan horizontal.

 

”Apakah akan dibangun hunian vertikal dengan kepadatan tinggi semisal 1.000 jiwa per hektar atau kepadatan sedang sekitar 500 jiwa per hektar? Butuh berapa hektar lahan untuk membangun menara-menara? Padahal, Menteng adalah kawasan konservasi budaya sehingga tidak bisa begitu saja kompleks bangunan kuno disandingkan dengan menara beton modern. Warga Menteng perlu tahu masalah ini,” ujar Suryono.

 

Di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, yang juga merupakan kecamatan terpadat se-DKI Jakarta, permukiman dan pengembangan kawasan juga masih dilakukan secara horizontal. Berdasarkan Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik 2010, jumlah penduduk Johar Baru tercatat 116.261 jiwa, dengan tingkat kepadatan 49.150 jiwa per kilometer persegi. Sementara penambahan penduduk diperkirakan 87.926 jiwa. Di lapangan, ruang untuk permukiman di kecamatan tersebut sudah teramat sesak.

Sementara di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada 2030 diproyeksikan akan menampung 410.713 jiwa penduduk, naik lebih dari 120.000 jiwa dibandingkan dengan jumlah pada saat ini. Dalam draf RDTR yang baru, sekitar seperempat luasan kecamatan ini diperuntukkan kawasan permukiman baru. Akan tetapi, dalam peta rencana jaringan transportasinya tidak terlihat ada rencana penambahan stasiun kereta api atau jalur baru bus umum ataupun bus transjakarta. Dengan demikian, dapat dipastikan pergerakan 400.000 lebih jiwa itu akan kembali ditampung oleh kendaraan pribadi.

 

Bagaimana dengan rencana pengembangan ekonomi Jakarta di poros barat-timur yang kini telah ditandai dengan munculnya Sentra Timur di Jakarta Timur dan pembangunan kota baru di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Penduduk di Kembangan akan membengkak menjadi 674.693 jiwa pada 2030 atau naik lebih dari 400.000 jiwa dibandingkan dengan jumlah saat ini. Di Cakung dan Cipayung, Jakarta Timur, dalam 20 tahun ke depan akan dihuni oleh lebih dari 1,2 juta jiwa.

 

”Melihat draf RDTR, untuk melayani pertambahan ratusan ribu jiwa penduduk itu, pemerintah hanya mengandalkan pada penambahan jaringan enam ruas jalan tol yang melewati sebagian besar kecamatan di Jakarta dan terhubung dengan jaringan tol lingkar luar ataupun dalam Jakarta. Kebijakan untuk transportasi publik hanya sekadar menambah tiga koridor bus transjakarta,” kata arsitek lanskap Nirwono Joga.

 

Asal comot

Nirwono juga melihat, dalam 20 tahun ke depan, rencana pembangunan angkutan massal mass rapid transit (MRT) dari Lebak Bulus hingga Kampung Bandan belum bisa menjadi tulang punggung angkutan publik di Jakarta. Hanya ada satu jalur MRT, sementara kapasitas jaringan kereta rel listrik (KRL) dan moda lain juga tak terlihat akan didongkrak maksimal dalam kurun waktu itu.

 

Draf RDTR yang akan disahkan pada Desember 2012, menurut Nirwono, tidak mencerminkan dibuat oleh para ahli yang paham perencanaan kota dan dinamikanya. ”Ini seperti asal comot saja. Lihat saja rencana pembangunan jalan tol dan jaringan jalan layang non-tol di RDTR itu bisa sedemikian detail, sampai daerah mana saja yang dilewati, plus persimpangan-persimpangannya. Sementara yang bicara soal penambahan koridor bus transjakarta baru, MRT, ataupun KRL hanya sebatas rencana global,” katanya.

 

Suryono dan Nirwono menekankan bahwa RDTR adalah salah satu instrumen pemerintah daerah untuk melayani warganya. ”Untuk tahu kebutuhan warga, yang wajib dilakukan adalah membuka seluas-luasnya akses terhadap rencana tata kota dan menawarkan kepada masyarakat agar berpartisipasi menentukan yang terbaik bagi kotanya,” katanya.

 

Suryono mengatakan, penjaringan aspirasi itu harus dilakukan dalam bahasa populer yang mudah dipahami masyarakat luas, bukan sekadar akademisi. ”Yang terjadi saat ini adalah kemalasan pemerintah untuk menjaring aspirasi warga. Masyarakat juga tidak diberi pemahaman tentang draf RDTR dalam bahasa populer yang bisa dimengerti,” lanjutnya.

 

Selain itu, akses atas draf RDTR selama ini juga tidak mudah diperoleh warga. ”Kami punya tiga draf RDTR yang berbeda dan kami tidak tahu mana yang sebenarnya dibahas pemerintah dan DPRD. Di internet juga tidak disampaikan draf RDTR,” kata Elisa Sutanudjaja, peneliti dari Rujak Center for Urban Studies.

 

Ketertutupan dokumen ini membuat perencanaan kota rawan diubah tanpa sepengetahuan warga. Hal ini terjadi pada RDTR 2010 yang awalnya tak mencantumkan pembangunan bus berjalur khusus (busway) transjakarta. ”Baru tahun 2005, setelah ada revisi RDTR, dimasukkan adanya busway,” ujar Elisa.

 

Dalam RDTR 2010 tidak dicantumkan adanya pembangunan jalan layang non-tol. Pada kenyataannya, jalan layang ini sudah mulai dibangun sebelum ada payung hukum tata ruang yang menaunginya. Saat ini, pembangunan jalan layang sudah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

 

Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna berkali-kali menegaskan, jangan sampai RDTR bagai aturan siluman yang tiba-tiba ada dan menjadi dasar pembangunan. ”Tidak tahunya, aturan dibentuk hanya untuk melegalkan kepentingan pengembang dan pihak-pihak tertentu di pemerintahan ataupun wakil rakyat yang nakal, sekadar alat bagi-bagi proyek,” katanya. (NEL/ART)

 

Sumber: Kompas Cetak.

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found