News

Dibodohi oleh Bangsa Sendiri

Rakyat Indonesia sesungguhnya mendapat karunia yang luar biasa besar, mulai dari kekayaan laut hingga harta tambang dan mineral yang tertanam di dalam perut buminya. Begitu besar kekayaan ini sehingga jika dikelola sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, tingkat kemakmuran rakyat Indonesia akan sejajar dengan Amerika Serikat dan bangsa-bangsa makmur lain di Eropa Barat.

 

Faktanya, amanat luhur UUD 45 itu sekadar sederet kata, titik dan koma tanpa makna. Sejak merdeka sampai sekarang, kekayaan tambang dan mineral di perut bumi Indonesia lebih banyak dinikmati orang asing melalui perusahaan-perusahaan mereka yang beroperasi di bumi Nusantara. Mereka sangat leluasa mengeksploitasi kekayaan tambang Indonesia karena aturan, tata hukum, dan perundang-undangan yang mengaturnya pun lebih memihak investor asing ketimbang pro-kemakmuran rakyat Indonesia.

 

Pakar perminyakan, Kurtubi, memaparkan, penguasaan hasil tambang dan mineral Indonesia oleh perusahaan-perusahaan asing, terutama Amerika Serikat (AS), dimulai dengan keluarnya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. UU ini memberikan ruang seluas-luasnya bagi perusahaan asing. ”Bahkan, kepemilikannya bisa 100 persen asing,” ujar Kurtubi.

 

UU No 1/1967 tersebut kemudian melahirkan UU No 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam UU ini, hal yang paling mencelakakan bangsa Indonesia adalah ketentuan mengenai kontrak karya (KK). Menurut Kurtubi, dalam KK yang berkontrak adalah Pemerintah Indonesia dengan investor. Karena menjadi para pihak dalam kontrak, pemerintah tidak dapat begitu saja mengubah perjanjian, semisal dalam besaran royalti, tanpa persetujuan pihak investor. Cerita paling miris terjadi pada kekayaan tambang emas Indonesia yang dikelola Freeport McMoran di Irian (sekarang Papua).

 

Saat menandatangani kontrak pertama kali dengan Freeport McMoran (kini PT Freeport Indonesia/PT FI), disebutkan royalti emas sebesar satu persen. Selama puluhan tahun, PT FI menikmati hasil tambang emas yang sangat besar, sedangkan Pemerintah Indonesia hanya kebagian royalti satu persen. Ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 45/2003 yang menyebutkan royalti emas sebesar 3,75 persen dari harga jual, PT FI sama sekali tidak menggubrisnya.

”Dalam hal ini PT FI benar karena berpegang pada perjanjian tahun 1967 yang mengatakan, semua perubahan pasal perjanjian harus melalui kesepakatan dua pihak,” ujar Kurtubi.

 

Kondisi ini bisa terjadi karena dalam KK yang berkontrak adalah investor dengan pemerintah. Artinya, B to G, business to government. ”Keluarnya PP No 45/2003 bagi PT FI baru persetujuan satu pihak. Jadi, mereka tidak menggubrisnya. Maka, meskipun mewakili negara berdaulat, Pemerintah Indonesia tidak bisa serta-merta mengubah perjanjian itu. Di sinilah kedaulatan negara hilang,” ujar Kurtubi.

 

Ketentuan mengenai KK seharusnya dihapus saat keluarnya UU No 4/2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara (Minerba). Sayangnya, soal KK masih diakomodasi dalam Pasal 169. Kontrak karya yang masih berlaku saat undang-undang ini lahir tetap diberlakukan sampai perjanjian berakhir. ”Jadi, PT FI masih akan membayar royalti sebesar satu persen untuk emas sampai dengan 2021. Sebab, pada 1997 ketika kontrak mereka habis, pemerintah memperpanjang lagi sampai 2021 tanpa ada perubahan mengenai besaran royalti,” papar Kurtubi.

 

”Jadi, kekayaan kita dikeruk bangsa lain, sedangkan bangsa sendiri membodohi rakyat lewat peraturan,” ujarnya. (joy)

 

Sumber: Kompas Cetak, 2 November 2012

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found