News

Diperlukan Peringatan Dini Konflik Sosial

Jakarta, Kompas - Indonesia membutuhkan sistem peringatan dini terkait konflik sosial untuk mengantisipasi kerusuhan yang bisa merebak di mana-mana.

 

Pakar resolusi konflik Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, dalam diskusi buku Seusai Perang Komunal, Selasa (20/11) di Jakarta, menegaskan, ada 17 indikator yang dapat digunakan untuk membangun sistem tersebut.

 

”Saya pernah diminta Badan Intelijen Negara membuat desainnya, tetapi entah mengapa tidak ditindaklanjuti. Padahal, seperti kasus Maluku tidak terjadi penyelesaian tuntas. Dalam tiga dasawarsa diperkirakan konflik akan kembali meletup,” kata Tamrin.

 

Menurut dia, secara ideal konflik-konflik di Indonesia seperti di Poso, Maluku Utara, Ambon, Papua, dan Lampung harus diselesaikan di tingkat lokal.

 

Untuk itu, pemerintah daerah, kepolisian daerah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan perguruan tinggi setempat harus bekerja sama.

 

Sistem peringatan dini yang dimaksud harus mampu memetakan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam skala angka 1-17.

 

Penulis buku Seusai Perang Komunal, Muhammad Najib Azca dan Tri Susdinarjanti, mengungkapkan, dalam konflik horizontal di Indonesia ada tiga komponen, yakni elite politik, warga, dan lembaga negara seperti polisi dan militer.

 

Tri Susdinarjanti mengatakan, solusi penanganan konflik saat ini sifatnya jangka pendek.

 

Najib Azca mengungkapkan, dalam konflik horizontal, banyak deklarator perdamaian adalah provokator kerusuhan sekaligus kontraktor yang dapat proyek rehabilitasi.

Pengamat Dewi Fortuna Anwar menggarisbawahi perlunya ketegasan polisi mengatasi kerusuhan dan perusuh. ”Kalau membiarkan kerusuhan terjadi itu sudah melanggar HAM,” ujar Dewi yang juga Staf Ahli Wakil Presiden Boediono. (Ong)

 

Sumber: Kompas Cetak, 21 Nopember 2012

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found