News

RUU Pilkada, Gubernur Sulut: Pilkada Langsung Amanat UUD

SULUT, (manado24.com) – Terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) yang digodok Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, terus menuai pro dan kontrak.

 

Pasalnya, RUU tersebut banyak mendapat penolakan, baik dari masyarakat awam juga sejumlah Kepala Daerah di Indonesia yang dipilih rakyat secara langsung pada Pilkada selang 10 tahun terakhir ini.

 

Bagi Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR. Sinyo Harry Sarundajang (SHS), menilai jika pelaksanaan Pilkada langsung merupakan amanat UUD.

 

Kepada wartawan, Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) ini menceritakan sedikit proses demokrasi Pilkada dari DPRD, yang kemudian Undang-Undang (UU) 22 Tahun 1999, itu dirubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat.

 

“Panjang ceritanya. Awalnya waktu kita dulu perjuangkan perubahan Undang-Undang 22 tahun 1999 itu, karena pertama dinilai tidak demokratis, kedua masih dianggap pemborosan karena money politik di dewan juga tidak bisa dihindari waktu itu. Jangan salah. Waktu UU 22 Tahun 1999 itu juga ada pasal disitu yang menyatakan bahwa perintah provinsi, kabupaten dan kota tidak ada hubungan hirarki, ini sebenarnya menyalahi,” terang Sarundajang.

 

Lanjutnya, perjuangan itu terus berlanjut hingga akhirnya UU 22 Tahun 1999 dirubah jadi pemilihan langsung dan lahirlah UU 32 tahun 2004.“Tapi ternyata masih ada yang menganggap UU ini masih boros. Sekarang muncul, kembali lagi ke DPRD,” kata Sarundajang, sembari menyatakan sistem apapun yang diputuskan DPR RI terkait RUU Pilkada selama itu didukung penuh rakyat, hal tersebut tak jadi masalah.

 

“Bagi saya, sistem apapun itu kalau memang rakyat menghendaki melalui dewan itu sah-sah saja. Apakah diputuskan pemilihan kepala daerah secara langsung untuk kabupaten kota dan provinsi dipilih DPRD. Atau juga sebaliknya, provinsi gubernurnya dipilih langsung dan kabupaten kota dipilih dewan. Bagi saya itu sah-sah saja asal Undang-Undang itu didukung penuh rakyat melalui dewan,” paparnya.

 

Disisi lain, SHS sapaan familiar Sarundajang menjelaskan, memperjuangkan pemilihan langsung sebenarnya bertujuan untuk mendukung otonomi desentralisasi kepada daerah dalam menjamin berdemokrasi.“Terus terang, kita dulu memperjuangan pemilihan langsung sebenarnya mendungkung pemberian otonomi desentralisasi kepada daerah untuk menjamin kepada demokrasi.

 

Jadi gubernur, bupati walikota dipilih langsung itu amanat Undang-Undang Dasar. Jangan lupa itu. Sebenarnya dirobah dulu Undang-Undang Dasar itu, karena bunyinya kalau tidak salah adalah gubernur, atau kepala daerah dipilih secara demokratis. Nah, pengertian secara demokratis itu kan dipilih langsung, begitu pengertiannya,” tandas Sarundajang. (ton)

 

Sumber: http://www.manado24.com/2014/09/3212/ruu-pilkada-gubernur-sulut-pilkada-langsung-amanat-uud/

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found