News

Tajuk Rencana: Gerilya Melemahkan KPK

Energi elite politik bangsa ini untuk memerangi korupsi kian kedodoran. KPK, lembaga simbol pemberantasan korupsi, dipereteli kewenangannya.

 

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki pernah mengibaratkan KPK adalah sebuah nyala lilin yang menerangi jalan bangsa memberantas korupsi. Menerangi kegelapan bangsa dalam memerangi korupsi yang telah menghancurkan sendi kehidupan bangsa dan menciptakan kemiskinan.

 

Kini, terang lilin itu kian pudar dan sebentar lagi (boleh jadi) bakal padam. KPK, si pembawa lilin, mulai kehabisan energi ketika penyidik yang berasal dari Polri ditarik Mabes Polri, ketika politisi di Senayan bersekongkol memereteli kewenangan KPK. Kewenangan penuntutan dicabut, kewenangan menyadap harus minta izin. KPK akan menjadi sejarah! Nasib KPK akan sama dengan komisi ad hoc yang pernah didirikan bangsa ini untuk memberantas korupsi.

 

Menghilangkan kewenangan menyadap secara langsung sama dengan merampas senjata andal KPK dalam menangkap tangan penjarah uang negara. Sejumlah anggota DPR yang menilap uang negara itu bisa diungkap KPK karena adanya kewenangan penyadapan itu. Jika kewenangan KPK dipereteli melalui revisi UU tentang KPK, maka memang benar kata Ketua KPK Abraham Samad, ”Mendingan KPK dibubarkan saja!” Itulah kemenangan bagi koruptor!

 

Kita sependapat dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas bahwa semangat politisi Senayan memereteli kewenangan KPK adalah pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Politisi DPR melakukan balas dendam ketika sejumlah anggota yang menyandang status ”Yang Terhormat” itu masuk penjara karena perlakuan yang tidak terhormat. Meski dibantah sejumlah anggota DPR, publik bisa membaca politisi DPR sedang menggunakan kekuasaannya untuk melemahkan KPK. Padahal, menurut jajak pendapat Kompas, 18 Juni 2012, kepercayaan publik kepada KPK mencapai 60 persen, paling tinggi dibandingkan dengan kepada penegak hukum lainnya.

 

KPK sedang kesepian! Dukungan verbal yang diucapkan pimpinan parpol hanya dukungan kosong. Diam-diam gerilya politik melumpuhkan KPK dikerjakan politisi Senayan. Buktinya, draf revisi UU KPK telah disusun menunggu pembahasan formal. KPK tinggal menyandarkan dukungan pada media massa, tokoh agama, masyarakat sipil yang punya keprihatinan terhadap nasib bangsa ini.

 

Kita angkat kembali pernyataan peraih Nobel Oscar Arias Sanchez. Skandal korupsi berkepanjangan mengecewakan hati rakyat dan pada suatu saat akan membuat rakyat frustrasi. Perlawanan dan kudeta dapat saja muncul di sejumlah negara. Sinyal boikot pajak yang bergema dalam Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama harus dibaca sebagai reaksi atas kerja politik politisi Senayan. Kita berharap politisi DPR introspeksi diri dan kita memandang revisi UU KPK belum diperlukan saat ini!

 

China-Jepang Perlu Duduk Bersama

China dan Jepang perlu duduk bersama dan membicarakan masa depan empat pulau di gugusan pulau di Laut China Timur yang dipersengketakan.

 

China menamakan gugusan pulau itu Diaoyu, sementara Jepang menyebutnya Senkaku. Sengketa wilayah antara China dan Jepang itu muncul ke permukaan, awal September lalu, ketika Pemerintah Jepang menyetujui untuk membeli empat pulau di gugusan pulau di Laut China Timur, yang diklaim China sebagai miliknya, dari keluarga Kurihara, warga Jepang.

 

Dalam versi Jepang, gugusan Pulau Senkaku digabungkan ke Prefektur Okinawa, Jepang, 14 Januari 1895, setelah Jepang mengonfirmasi bahwa kepulauan itu tidak berada di bawah penguasaan Dinasti Qing (1644-1912). Kekuasaan Dinasti Qing berakhir 1912, dengan berdirinya Republik China. Namun, kita juga tidak lupa bahwa Jepang pada saat itu merupakan negara yang militeristis.

 

Sekitar tahun 1900, pengusaha Jepang, Koga Tatsushiro, berbisnis tanaman di empat pulau di Senkaku dengan membawa 200 pekerja. Tahun 1940, bisnisnya gagal dan empat pulau itu dibiarkan terbengkalai.

 

China dalam kurun waktu itu mengabaikan gugusan pulau itu, dan secara de facto berada di bawah kekuasaan Jepang. Menyusul kekalahan Jepang dari Amerika Serikat dalam Perang Pasifik (1941-1945), gugusan pulau itu berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat.

 

Tahun 1969, Komisi Ekonomi PBB untuk Asia dan Timur Jauh (ECAFE) mengidentifikasi adanya cadangan minyak dan gas di sekitar Senkaku. Dua tahun sesudahnya, ketika Amerika Serikat mengembalikan Senkaku ke Jepang, China dan Taiwan secara resmi mengklaim Senkaku (Diaoyu) sebagai wilayahnya.

 

Tahun 1972, ahli waris Koga Tatsushiro menjual empat pulau itu kepada keluarga Kurihara, yang kemudian menyewakannya kepada Pemerintah Jepang. Awal September lalu, keluarga Kurihara menjual empat pulau itu kepada Pemerintah Jepang. China dan Taiwan memprotes keras pembelian itu dan menegaskan bahwa pulau-pulau itu sebagai wilayahnya. Bukan itu saja, China pun mengirimkan kapal patroli ke perairan itu.

 

Foto utama di halaman 1 harian ini, Rabu, 26 September 2012, memperlihatkan, kapal penjaga pantai Jepang menggunakan meriam air untuk menghalau kapal ikan Taiwan di sekitar gugusan Pulau Senkaku yang dipersengketakan. Kapal penjaga pantai Taiwan yang mengawal beberapa kapal ikan Taiwan juga terlihat menggunakan meriam air.

Kita berharap negara-negara yang bersengketa itu dapat mengupayakan penyelesaian damai melalui serangkaian pertemuan di antara mereka. Baik China maupun Jepang adalah raksasa ekonomi Asia. Permusuhan di antara kedua raksasa itu pasti akan membawa dampak yang buruk bagi Asia, bahkan juga bagi dunia.

 

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2012/09/28/04595697/tajuk.rencana

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found