News

TAJUK, Buruh Tunggu Respons Pemerintah

Aksi demo buruh tidak berpengaruh pada perdagangan di lantai bursa saham. Pada penutupan perdagangan kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) memang terkoreksi, tetapi tipis saja dan lebih dipicu anjloknya sejumlah harga komoditas di pasar global.


Pada awal perdagangan,indeks langsung menguat 0,12% atau 4,946 poin pada level 4.261,785. Namun,kenaikan indeks tersebut tidak berlanjut, bahkan terkoreksi sekitar 0,13% atau 5,328 poin pada posisi 4.251,511. Adapun nilai tukar rupiah terhadap USD juga melemah tipis. Pada penutupan perdagangan kemarin tercatat Rp9.595 per USD dibandingkan posisi penutupan perdagangan sehari sebelumnya pada level Rp9.590 per USD.

 

Semula para pelaku bisnis,terutama mereka yang berkiprah di pasar modal, diliputi kekhawatiran akan dampak aksi demo buruh. Pasalnya, sehari sebelumnya Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) telah menyampaikan bahwa tak kurang dari 3 juta buruh se-Indonesia siap menggelar aksi mogok massal. Aksi demo buruh yang berlangsung di Jabodetabek memang tidak diwarnai aksi yang tidak diinginkan.

Pesan yang disampaikan menyangkut soal penghapusan praktik outsourcing, pemenuhan upah yang layak,dan penyediaan jaminan kesehatan tinggal menunggu respons pemerintah.Apabila tuntutan tersebut tidak dipedulikan pemerintah, para buruh mengancam akan menduduki sejumlah objek vital. Masalahnya, apakah pemerintah akan menunjukkan keberpihakan kepada buruh?

 

Kalau tuntutan yang sudah disampaikan tidak diperhatikan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Said Iqbal akan membuktikan ancamannya “menguasai” objek vital sehingga aktivitas perekonomian terganggu. Kalau aspirasi buruh tidak didengar, sebanyak 10 juta buruh akan dikoordinasi untuk mogok nasional dengan menduduki 12 pintu tol, 4 bandara internasional, dan menutup sejumlah pelabuhan. “Aksi hari ini merupakan early warning.Kami akan melakukan aksi lebih besar lagi bila tuntutan tidak direspons,”tegasnya.

 

Menyikapi tuntutan buruh tersebut, pemerintah justru balik bertanya apa lagi yang harus dilakukan? Pemerintah mengklaim bahwa tuntutan buruh tersebut setidaknya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) No 13 Tahun tentang 60 item komponen survei harga kebutuhan hidup layak (KHL) acuan penetapan minimum.

 

Sementara urusan outsourcing (alih daya), Menakertrans bersama wakil pengusaha, buruh, dan lembaga kerja sama Tripartit Nasional sudah menyepakati hanya lima pekerjaan alih daya yang diizinkan, yakni jasa kebersihan,keamanan,katering,transportasi, dan jasa pertambangan migas.

Menurut pemerintah, kelima pekerjaan alih daya itu tinggal dibuatkan aturan main yang tegas.Sebab praktik alih daya selama ini diakui oleh pemerintah maupun kalangan pengusaha banyak terjadi multitafsir di lapangan yang merugikan para buruh. Kita berharap penyelewengan yang dilakukan pengusaha yang nakal itu harus ditindak tegas.

 

Di sisi lain, menghapus praktik outsourcing jelas akan memberatkan kalangan pengusaha, sebab tidak semua pekerja yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan harus dijadikan karyawan tetap,misalnya petugas jasa kebersihan. Kita berharap semua pihak harus menggunakan akal sehat menyelesaikan masalah ini.

Pemerintah sebagai wasit harus bertindak adil dan tegas, pengusaha sebagai pemberi upah juga harus menyejahterakan para buruh sebagai ujung tombak perusahaan. Kalangan buruh pun sudah saatnya mengurangi frekuensi turun ke jalan untuk sekadar menyuarakan aspirasinya, apalagi mengancam menduduki objek vital.

 

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/532186/

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found