News

TAJUK, Konflik KPK-Polri

Saat ini masyarakat sedang antusias menyoroti konflik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.Apa yang terjadi pada Jumat pekan lalu memperburuk hubungan kedua lembaga hukum tersebut.

 

Pada Jumat itu polisi melakukan upaya penangkapan salah satu penyidik andalan KPK,Kompol Novel Baswedan.Polri menuding Kompol Novel telah melakukan kekerasan terhadap tersangka kasus pencurian sarang burung walet saat menjabat sebagai Kasat Serse di lingkungan Polda Bengkulu pada 2004. Langkah polisi yang tiba-tiba ingin menangkap penyidik kasus simulator mengemudi tersebut mengundang tanda tanya masyarakat.

 

Apalagi, upaya penangkapan itu terjadi beberapa jam seusai pemeriksaan Irjen Pol Djoko Susilo oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi simulator tersebut. Ditambah lagi, kasus yang ditimpakan kepada Kompol Novel terjadi pada 2004. Hal itu tentu mengundang kecurigaan bahwa polisi hanya mencari-cari alasan untuk menghambat laju penyidikan kasus simulator.

 

Penarikan 20 penyidik Polri secara bersamaan juga diduga berkaitan dengan upaya pelemahan KPK. Sejumlah kalangan menyebut langkah Polri itu sebagai upaya kriminalisasi. Terlepas dari benar tidaknya tudingan kriminalisasi tersebut,kita harus berpikir jernih untuk bisa ikut mencari solusi yang tepat agar konflik KPK dan Polri segera berakhir. Setidaknya saat ini para pimpinan kedua lembaga agar tidak mengeluarkan pernyataan provokatif yang menyebabkan eskalasi konflik KPK dan Polri ini semakin runcing.

 

Begitu juga para pengamat dan tokoh masyarakat harus juga melihat permasalahan ini lebih komprehensif. Jangan melihat kasus perseteruan dua lembaga ini secara parsial sehingga kita akan salah untuk menilainya.Jangan sampai kita dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin kedua lembaga tersebut terus berseteru. Yang diperlukan saat ini adalah bagaimana kedua lembaga bisa duduk bersama untuk menyelesaikan berbagai perbedaan yang ada.

 

Tentu kalau ego masing-masing masih ada, konflik ini tentu tidak akan selesai.Tentu pemikiran yang dipakai adalah bagaimana kedua lembaga ini saling bersinergi untuk segera menyelesaikan berbagai kasus yang ada secara baik. Bagaimanapun masalah komunikasi sering kali menjadi problem yang serius atas munculnya konflik seperti ini. Tentu kita tidak adil juga kalau hanya menimpakan kesalahan kepada Polri.

 

Bagaimanapun kita harus memberikan porsi yang sama terhadap kedua lembaga agar bisa berbenah. Karena KPK pun tak lepas dari kekurangan.KPK juga dinilai masih tebang pilih dalam menangani kasus korupsi. Mandeknya kasus-kasus besar seperti kasus Century dan Hambalang sering kali memunculkan anggapan KPK juga masih pandang bulu. Karena itu, peristiwa ini bisa juga dijadikan momentum bagi kedua lembaga hukum itu untuk memperbaiki diri.

 

KPK juga harus menunjukkan independensinya atas penanganan kasus korupsi.Jangan sampai besarnya dukungan masyarakat membuat KPK lalai dan mengecewakan harapan publik. KPK harus bersih dari kepentingan partai politik atau pesanan pihak-pihak tertentu.Di sini profesionalisme KPK diuji.

 

Konflik dua lembaga ini akan sangat merugikan bagi upaya pemberantasan korupsi. Karena itu, perlu segera dicari solusi yang elegan agar konflik ini segera berakhir. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dituntut harus turun tangan. Sikap diam Presiden hanya akan membuat konflik menjadi semakin tajam.

 

Presiden harus bergerak cepat menyelamatkan KPK dan Polri dari ulah oknum yang diuntungkan atas terjadinya konflik ini. Masalah ini tidak akan selesai hanya dengan pidato atau imbauan semata. Perlu langkah tegas Presiden untuk menyelesaikan masalah ini.

 

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/533159/

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found