Kegiatan AIPI

Diskusi Publik Terbatas “Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Skandal Century”

Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PP AIPI) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik (P2P LIPI), pada tanggal 7 Juli 2010 mengadakan diskusi terbatas dengan tema “Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Skandal Century”. Acara yang bertempat di Ruang Seminar P2P LIPI, Lt. 11 menghadirkan dua pembicara, yakni Dr. Hendri Saparini (Direktur ECONIT), Moch. Nurhasim, S.IP, M.Si (Peneliti P2P LIPI). Dan yang bertindak sebagai moderator adalah Dr. Alfitra Salamm, APU (Ketua Harian PP AIPI).

 

Acara ini dihadiri oleh pengurus serta anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P LIPI) serta undangan dari lembaga-lembaga lain. Acara diskusi ini merupakan acara diskusi bulanan yang diselenggarakan AIPI bekerjasama dengan P2P LIPI.

 

Pembicara pertama, Dr. Hendri Saparini menilai  bahwa perekonomian Indonesia akan terpasung bila kasus Bank Century belum terselesaikan, terlebih pemerintah dan penegak hukum belum menindaklanjuti rekomendasi DPR atas kasus tersebut. Selain itu, kasus Century menyebabkan ketidakpercayaan publik terhadap Bank Indonesia dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama di bidang ekonomi. Berlarut-larutnya masalah ini juga akan mengganggu hubungan antara DPR dengan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah (presiden) diminta mengambil keputusan tegas, dan jangan membiarkan masalah ini berlarut-larut tanpa ada penyelesaian.

 

Peneliti dari P2P LIPI, Moch Nurhasim mengatakan, kasus Bank Century berdampak terhadap politik di Indonesia. Kasus Century tidak murni merupakan isu ekonomi, tetapi kental dengan nuansa politik. Moch. Nurhasim melihat, dengan adanya kasus Century ini, masyarakat terpecah dalam empat kelompok, yakni kelompok masyarakat yang tidak percaya dengan kebijakan pemerintah, kelompok yang percaya dan ragu-ragu, sehingga mereka yang mencari keuntungan.  Ada pula kelompok masyarakat yang mendukung kebijakan pemerintah sesuai dengan situasi politik dan sistem pemerintahan serta kelompok koalisi atau partai koalisi.

 

Salah satu peserta diskusi menekankan bahwa agar AIPI dan P2P sebagai lembaga yang berbasiskan akademisi dapat memberikan rekomendasi atau policy paper, terhadap kasus Century. Lebih jauh, mungkin AIPI dan P2P juga bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi atau kontribusi strategis lainnya untuk kemajuan politik Indonesia. (Prayogo)

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found