Kegiatan AIPI

Pro Bono Publik untuk Keterwakilan Demokrasi Substantif

syafuan roziFoto: Syafuan Rozi, S.IP., M.SIWawancara

Syafuan Rozi Soebhan, M.Si
Komisi Advokasi AIPI Pusat/Peneliti P2P LIPI/Dosen Politik Kebijakan Publik FISIP UI

 

Pro Bono Publik untuk Keterwakilan Demokrasi Substantif


Selama ini pemilu menghasilkan wakil rakyat yang tak dikenal. Siapa dan bagaimana kualitasnya? Kebijakannya pun dirasa belum bermanfaat atau sesuai dengan kebutuhan rakyat. Peneliti ilmu politik, Syafuan Rozi mengusulkan syarat adanya bentuk kontribusi masyarakat jika seseorang ingin menjadi wakil rakyat. Namanya, “pro bono publik” atau "Endomonia", kerja suka rela  untuk kebaikan orang banyak.

 

Berikut penjelasan Rozi melalui wawancara Usep Hasan Sadikin dari rumahpemilu.org di Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta (6/12).

 

Bisa dijelaskan latarbelakang dari “pro bono publik”?

 

Ya. Ini merupakan syarat untuk menjadi anggota dewan atau kepala pemerintahan. Wakil rakyat harus mempunyai skor pro bono publik. Agar nanti perihal substantive seperti akuntabilitas, representabilitas, responsibilitas itu terwakili dalam diri orang yang mewakili rakyat.

 

Dari pro bono publik ini kita akan dapat calon wakil rakyat yang sudah bekerja dulu untuk masyarakat baru ikut kompetisi. Selama ini yang menjadi calon wakil rakyat, mereka berkampanye dulu. “Saya akan lakukan ini itu.” Ketika terpilih dia baru berencana melakukan hal-hal yang sebelumnya dijanjikan. Ini seperti membeli kucing dalam karung. Kita tak tahu siapa dan kualitasnya bagaimana.

 

Jika kita melihat sekarang, untuk membangun demokrasi yang substantif perlu pelembagaannya. Selama ini kan salah satu kekecewaan masyarakat terhadap wakil rakyat adalah orangnya tak dikenal, kurang bertanggungjawab, belum menerapkan hal yang mendorong perubahan.

 

 Nah, untuk ke depan saya mengusulkan, bagi kita yang ingin menjadi anggota dewan, kepala daerah atau presiden harus mengumpulkan poin pro bono publik.

 

Apa maksud dari istilah “pro bono publik”?

 

Secara kata, “pro bono publik” berarti untuk kebaikan orang banyak. Ada beberapa istilah. Dalam literatur klasik disebut dengan endoponia, yang artinya kebaikan bersama. Dalam bahasa latin adalah pro bono publik. Jika dibahasakan dalam bahasa kita, Indonesia, sudah memberikan nilai kebaikan untuk orang banyak.

 

Penilaiannya seperti apa?

 

Poin dalam pro bono publik adalah satu kegiatan yang bermanfaat untuk kebaikan orang banyak. Misalnya seorang yang ingin menjadi wakil rakyat di provinsi, harus mengumpulkan 50 poin pro bono publik. Sebelum 50 poin terkumpul seseorang belum bisa mencalonkan sebagai wakil rakyat di pemerintahan.

 

Kita bisa memasukan bidang kewirausahaan. Apakah mampu, seseorang bisa menyerap orang bekerja di suatu daerah dari satu unit usaha yang dibuatnya. Di Sukabumi misalnya, selama ini belum ada pengusahaan industri batik Sukabumi. Setelah diusahakan, masyarakat Sukabumi mendapat satu pekerjaan baru melalui batik Sukabumi yang seseorang itu hidupkan. Ini poin pro bono publik kewirausahaan.

Ada lagi poin integritas. Apakah bisa seseorang bisa menanamkan nilai integritas di lingkungannya. Misalnya, seseorang telah membuat dan menjalankan “Kantin Kejujuran”. Bagaimana ia bisa mengajak dan menerapkan kejujuran pada orang banyak dalam keseharian. Ini poin pro bono publik integritas.

 

Dengan poin pro bono publik, seseorang berkontribusi dulu di daerah pemilihan. Maka setiap orang yang mewakili rakyat, memang dikenal. Syarat ini yang mendorong akuntabiltas, representabilitas dan responsibilitas calon wakil rakyat.

 

Itu inovasi dari asosiasi ilmu politik Indonesia. Saya sebagai penelitinya mengusulkan poin pro bono publik sebagai alat ukur untuk menuju demokrasi substansial; demokrasi yang pro kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.

 

Perwujudannya?

 

Untuk mewujudkan itu memang harus ada amandemen undang-undang. Yang diamandemen adalah pasal undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu. Ditambahkan satu pasal, agar bisa menjadi calon wakil rakyat, kepala daerah atau presiden harus mengumpulkan poin pro bono publik itu. Kita bikin bertingkat. Untuk daerah tingkat satu, tingkat dua. Tingkat satu misalnya 100 poin. Tingkat dua 50 poin. Presiden mungkin perlu 500 poin misalnya.

 

Jadi orang berkontribusi dari bawah dulu. Tidak tiba-tiba loncat menjadi kandidat sebelum melakukan sesuatu di lapangan. Hal ini diharapkan mendorong terbangunnya demokrasi substansial, yaitu kedekatan dan kedaulatan rakyat plus rintisan kesejahteraan rakyat sejak dini. Melakukan sesuatu dulu, baru berkampanye. Salam demokrasi deliberatif.

 

Sumber artikel: http://www.rumahpemilu.org/read/975/Syafuan-Rozi-Soeban-Pro-Bono-Publik-untuk-Keterwakilan-Demokrasi-Substantif

 

www.rumahpemilu.org
Rabu, 19 Desember 2012 15:20 WIB

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found