Kegiatan AIPI

Kecurangan Pemilu 2014 Lebih Rawan

Kepala Daerah Potensi Terlibat


curang pemiluMANADO –  Kualitas Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2014 masih diragukan. Rasa sangsi terhadap hasil Pemilu yang akan digelar pada 9 April didasarkan pada potensi penyalahgunaan jabatan dan kewenangan yang tak bisa dicegat penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)/Panwaslu. “Tidak bisa dipungkiri seorang penguasa jika memiliki ikatan langsung dengan caleg misalnya ikatan keluarga pasti akan all out mendukung caleg tersebut baik dukungan yang sesuai aturan ataupun sampai menggunakan  kekuasaannya,” ujar akademisi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Dr Tommy Sumakul di diskusi yang difasilitasi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Manado di Hotel Gran Puri Manado, Rabu kemarin.

 

Mantan Ketua Panwaslu Sulut ini di hadapan peserta focus group discusion (FGD) yang digagas AIPI Manado, Bawaslu Sulut dan Manado Post mencium gelagat lain. Dia mensinyalir ada potensi lain kecurangan dari penyelenggara Pemilu.  ‘’Potensi lainnya juga bahwa kecurangan bisa datang dari penyelenggara pemilu, KPU maupun Bawaslu dan Panwas karena perlu ditegaskan penyelenggara bukanlah malaikat, apalagi dengan kondisi saudara atau kerabat mereka adalah caleg. Para penyelenggara juga harus menjaga integeritasnya,” tegas Sumakul.

 

Diskusi yang dipandu Sekretaris AIPI Manado Dr Ferry Liando didampingi Pemred Manado Post Marlon Sumaraw mengingatkan diskusi dengan topik Potensi Permasalahan Pemilu 2014 ini untuk mencari potensi masalah serta menemukan solusinya. “Jangan nanti setelah terjadi baru menyibukkan diri,  diskusi ini akan dibuat follow up nya,” ujar Liando.

 

Sejumlah stake holders yang diundang angkat bicara. Di antarnya Ketua KPU Sulut Yessi Momongan, Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda, Panwaslu Sulut H Runtunuwu, Ketua KPU Minahasa Meidy Tinangon, akademisi Fakultas Hukum Unsrat Toar Palilingan, Kamajaya Alkatuuk. Mereka cukup kompeten membahas tentang potensi permasalahan yang nmungkin terjadi di pemilu 2014 ini. “Selain money politics, beberapa pelanggaran yang mungkin terjadi misalnya penyalahgunaan masa tenang, dimana saat masa tenang partai politik justru semakin aktif mengerahkan kekuatan yang dimiliki,” kata mantan anggota KPU Sulut Rivai Poli.

 

Diskusi yang  juga dihadiri oleh mahasiswa yang mewakili pemilih pemula dan kaum muda ini mengalir dan terkadang panas. Anggota DPRD Sulut yang juga calon legislatif DPR RI dari Partai Golkar Victor Mailangkay menyentil tentang kualitas  calon anggota legislatif.  Dia memulai dengan penentuan bakal calon legislatif. Di mata Victor ada tiga hal yang dibutuhkan, pertama  kulaitas dari caleg itu sendri, kemudian integritas dan loyalitas terhadap parpol, yang terakhir elektabilitas.

 

Victor mengaku sekarang ini rata-rata Parpol menekankan tentang elektabilitas seseorang dan elektabilitas itu identik dengan money politics. ‘’Makin banyak kekuatan materi Caleg maka semakin besar elektabilitasnya, karena itu dua faktor lain jadi tidak perlu lagi,” ujar Mailangkay. “Harapan saya untuk merubah hal tersebut, Indonesia seharusnya membangun sebuah lembaga independen yang memiliki sertifikat untuk melakukan fit and proper test terhadap bakal calon yang akan duduk di kursi dewan. Dengan begitu kualitas dari Caleg tersebut bisa diakui,” tambahnya.

 

Ketua Ombudsman Sulut Helda Tirajoh menegaskan bahwa Ombudsman bisa ikut terlibat mengawasi terhadap semua yang berkepentingan. Termasuk mengawasi KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu. “Ombudsman memiliki hak dan kewenangan untuk itu,”  beber Tirajoh.

 

Yurni Sendouw akademisi yang menjabat sebagai KPU di Minsel menambahkan bahwa potensi kecurangan bisa juga terjadi di pemerintahan. “Dalam hal penertiban atribut, Kesbang bisa menjadi alat kecurangan titipan dari pemerintah,” paparnya. “Selain itu, saksi juga harus diedukasi agar jangan hanya menjaga Parpol yang menugaskan mereka namun harus melihat dari sudut pandang Parpol lain. Saksi harus pro aktif, selesai perhitungan harus meminta C1 yang telah diisi,” bebernya.

 

H Runtunuwu mengatakan  bahwa penurunan atribut yang melanggar itu seharusnya dilakukan oleh Bawaslu jangan dilakukan pemerintah, agar tidak timbul kecurigaan. “Disarankan juga untuk KPPS yang telah beberapa kali menjabat agar diberikan penghargaan. “KPPS harus diberi penghargaan karena tidak semua mau menjadi KPPS banyak yang takut akan resikonya,” paparnya.

 

Ketua KPU Sulut Yessi Momongan angkat bicara. “Saya tegaskan untuk saksi itu adalah utusan dari partai politik dan untuk DPD itu utusan calon,” tegasnya. “Terkait pemilih pemula, KPU merencanakan banyak sosialisasi dan program-program kampanye untuk menjelaskan tentang Pemilu tahun ini. Sedangkan untuk Golput, tarket kita di Pemilu kali ini bisa diikuti oleh   85 persen pemilih,” tukasnya.

 

Rivai juga menyentil soal money politics. “Beberapa potensi permasalahan yang mungkin terjadi saat pemilu April mendatang yang paling besar adalah  money politics,” ujar akademisi yang kompeten, Rivai Poli. Dalam diskusi tersebut hadir juga Franky R, Yuddi Robot Emanuel Meliala, Elisabeth Lihiang, Donald Monintja, Johny Suah dan Syamsurijal  Musa.(***)

 

Sumber: http://www.mdopost.com/hariini/index.php?option=com_content&view=article&id=8877:kecurangan-pemilu-2014-lebih-rawan&catid=1:berita-utama&Itemid=50

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found