Kegiatan AIPI

Seminar Nasional XXVII AIPI, Pemilu Serentak 2019

 

Yogyakarta, kpu.go.id Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada menjadi tuan rumah Seminar Nasional XXVII AIPI pada tanggal 27-28 April 2017 dengan tema “Pemilu Serentak 2019”. Kegiatan yang diprakarsai Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerjasama dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut menghadirkan tidak hanya tokoh-tokoh nasional yang telah diketahui sebagai pakar Pemilu tanah air sebagai pembicara tetapi juga pemakalah sumbangan yang lolos dari seleksi Call For Papers yang diselenggarakan AIPI sebelumnya yaitu 24 Maret-14 April 2017. 

Seminar yang dihadiri peserta dari berbagai kalangan mahasiswa, penyelenggara pemilu, pemerhati pemilu, dosen, pengamat politik, peneliti maupun kalangan umum ini dibuka dengan sambutan dari Ketua umum pengurus Pusat AIPI, Alfitra Salamm, dilanjutkan perwakilan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Wawan Mas’udi, dan resmi dibuka dengan pemukulan gong oleh Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubowo X.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahyo Kumolo sebagai Keynote Speech mengawali pembahasan Pemilu Serentak 2019 dan dilanjutkan oleh Ketua DKPP RI Jimly Asshididiqie,. 

Selanjutnya sesi utama seminar dipandu Sinyo Harry Sarundajang dengan narasumber yang terdiri dari Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari, membahas “Kesiapan penyelenggara pemilu dalam Pemilu Serentak 2019” yang menawarkan makna keserentakan tersebut pada dua fase pembagian pemilu yang dinilai efisien yaitu Pemilu Nasional tiga kotak (Presiden, DPR, DPD)  dan pemilu lokal atau daerah empat kotak (gubernur, walikota/bupati, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten). Pendapat itu mendapat dukungan dari  Dewan Pengawas Pengurus Pusat AIPI, Syamsuddin Haris yang mengusung sub tema bahasan “Desain Pemilu Serentak 2019”.

Ketua Pansus RUU Pemilu, H.M. Lukman Edy, mengemukakan “Isu-isu krusial dalam UU Pemilu Serentak 2019” yang tampak lebih fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, seperti diantaranya pembatasan jumlah, perubahan status, dan masa kerja komisioner KPU Kabupaten/Kota. 

 
Sementara itu, Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Bambang Eka CW, yang mewakili pengurus AIPI Yogyakarta sekaligus mantan Bawaslu RI menekankan pembahasan pada “Sistem pengawasan dalam pemilu serentak 2019” yang menawarkan tambahan metode alternative dispute resolution sebagai ruang keadilan yang pantas dibuka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kecil yang diduga akan membebani penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Negosiasi, mediasi ataupun arbitrasi sebagai metode penyelesaian sengketa pemilu memerlukan payung hukum untuk dapat diaplikasikan Bawaslu untuk menyelesaikan permasalahan pemilu disamping metode preventif dan electoral dispute yang telah ada.

Kemudian, Komisioner DKPP Nur Hidayat Sardini, melengkapi diskusi dengan “Potensi pelanggaran etik penyelenggara pemilu dalam pemilu serentak 2019”.

Sesi paralel memaparkan 15 makalah sumbangan yang lolos seleksi AIPI, yaitu:

  1. Adek Risma Dedees (Direktur Riset Mahija Institute). “Ci(ne)tizen Participation: Media dan Political Literacy)”.
  2. Dody Nur Andriyan, SH, MH, Dosen Hukum Tata Negara IAIN Purwokerto, “Gagasan Desain Aturan Pemilu Serentak dalam Rangka Memperkuat Sistem Presidensial Multipartai dalam Bingkai Ketatanegaraan Republik Indonesia.”
  3. Audra Jovani, Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP UKI, “Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen Melalui Zipper System pada Pemilu 2019.”
  4. Ratnia Solihah dan Siti Witianti, Dosen Ilmu Politik FISIP UNPAD, “Peluang, Tantangan, dan Upaya Mewujudkan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik.”
  5. Triono, Dosen FISIP Universitas Mergou Pak Tulang Bawang Lampung, “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019.”
  6. Pardiyanto, “Demokratisasi Politik Menuju Demokrasi Konsolidatif.”
  7. Asrinaldi A, Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas, “Coattail Effect dalam Pemilu Serentak, Mungkinkah?: Tinjauan Terhadap Ketidakparalelan Pilihan Masyarakat dalam Pemilu Legislatif di Indonesia.
  8. Abdul Kadir Jaelani, Orin Gusta Andini, Mahasiswa Program Magister Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, “Rekonstruksi Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu di Era Pemilu Serentak 2019.”
  9. Arya Budi, Research Fellow Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, “Pengarusutamaan Pencalonan Presiden dalam Pentahapan Pemilu Serentak 2019.”
  10. Dr. Daud Liando Ferry, SIP, M.Si, Koordinator Pengelola Program Pendidikan Magister Tta Kelola Pemilu Pascasarjana Unsrat Manado, “Ambang Batas dan Legitimasi Politik Peserta Pemilu Serentak 2019.”
  11. Muhammad Hidayanto, Mahasiswa Pascasarjana Departemen Politik Pemerintahan FISIPOL UGM, “Menakar Derajat Efektivitas Pemilu Serentak Terhadap Penguatan Sistem Presidensil.”
  12. Sri Zul Chairiyah, Anggota AIPI Cabang Padang, “Sistem Pemilu dan Tantangan Keterwakilan Politik Perempuan dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019.”
  13. Natasha Hassan Attamimi, Centre for Innovation Policy and Governance, “Dampak Presidential Threshold terhadap Perilaku Pemilih pada Pemilu 2019: Studi Genealogis atas Ideologi dari Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.”
  14. Santi Chovarida, Mahasiswa Tata Kelola Pemilu Universitas Airlangga, “Legitimasi Pemilu dan Invalid Voter dalam Pemilu Legislatif 2014.”
  15. Drs. Suwondo, MA, “Tantangan Pemilu Serentak 2019 dan Kartelisasi Partai Politik.” (Mardiana)

Sumber:http://kpu.go.id/index.php/post/read/2017/6002/Seminar-Nasional-XXVII-AIPI-Pemilu-Serentak-2019

 

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found