Pecah Kongsi dan Regulasi Pilkada

pecah kongsiSumber foto: Poskota.co.idJumat (30/12), Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Cabang Sulawesi Tengah menutup akhir tahun 2011 dengan menggelar diskusi bertajuk “Pecah Kongsi dan Regulasi Pilkada”. Tema ini dibahas karena fenomena politik Indonesia dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah marak terjadi pecah kongsi. Padahal, sepasang kandidat yang telah terpilih, secara harfiahnya telah mengikat “kontrak politik” bagi masyarakat yang telah memilihnya setidaknya untuk lima tahun ke depan.

 

“Inilah kondisi politik di Indonesia, bahkan yang paling menarik perhatian adalah mundurnya Wagub DKI Jakarta, Prijanto” kupas Slamet Riadi, Ketua AIPI Sulteng. Ia menambahkan bahwa pecah kongsi bisa saja diakibatkan karena pembagian kerja yang tidak “sesuai” dengan konsep awal ketika mereka ingin maju ke arena pilkada. “Hanya saja ini menciderai komitmen masyarakat yang telah memilihnya” ungkap Slamet.

 

Selama ini memang ada keinginan ketika awal periode pertama sepasang Kepala Daerah dan Wakilnya terpilih, maka harmonisasi terbangun dengan baik. Namun, biasanya hanya mampu bertahan sekitar tiga tahu, kemudian masing-masing sibuk untuk menjadi orang-orang nomor satu. “Awalnya mereka harmonis, namun ketika akan berakhir masa maka umumnya mengarah ke pecah kongsi” ungkap Andi Maddukelleng, Dekan FISIP Universitas Tadulako. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa jangankan pilkada, pilpres pun mengalami hal yang sama. Dulu SBY dan JK, sekarang SBY dan Boediono. “Mungkin ada ketakutan dari “mereka” bahwa pencitraan personalitas didominasi oleh salah satu pihak.

 

Untuk itu, pilkada ke depan harus menata regulasi yang jelas yang tertuang dalam UU Politik yang mumpuni. “Nah, jika pasangan tersebut bukan dari Partai Politik atau Independen maka mekanisme politiknya akan semakin amburadul” tambah Achmad Herman, Sekretaris AIPI Sulteng. Ia menambahkan bahwa hal ini akan menyulitkan karena siapa kandidat yang berhak diusulkan untuk mendampingi kandidat yang lainnya. “Hal inilah yang kurang mendapat perhatian serius dalam regulasi kita” jelasnya. Herman juga menilai bahwa pecah kongsi tidak selamanya karena kurang harmonisnya hubungan kedua pasangan. Melainkan juga karena salah satu pasangannya berkompetisi lagi pada arena pemilihan kepala daerah yang lebih tinggi. Misalnya, di Sulawesi Tengah, Bupati Parigi Moutong Longki Djanggola yang maju di Pemilihan Gubernur dan menang. Hal yang kurang lebih sama juga terjadi pada Pilkada Banten, Rano Karno yang masih menjabat Wabup Tangerang harus “pecah kongsi” dan berkompetisi di Pilgub menjadi Wakil sampai akhirnya menang.

 

Diskusi yang dilaksanakan di Pendopo Kampoeng Nelayan ini dihadiri oleh beberapa anggota AIPI Sulteng dan wartawan media cetak. Diskusi ini juga banyak mengulas fenomena politik pecah kongsi seperti merumuskan pengganti yang mengundurkan diri sebelum akhir masa jabatannya, calon independen (Dicki Chandra) dan pilkada yang tidak satu paket dengan wakilnya. Dari hasil diskusi ditarik kesimpulan bahwa perlu regulasi yang tegas untuk mengatur Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia agar tidak berujung konflik antar pasangan hingga level grass root. (Acher)

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found