... Liando, kepada BeritaManado.com, Rabu (17/2/2021).
Ferry Liando, yang juga merupakan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI, menambahkan, sebelum dijabat Sarundajang, organisiasi ini pernah dipimpin ...
... partai politik direkomendasikan oleh pengurus pusat parpol. Hal itu diatur pada Pasal 40 A dan Pasal 42, Pasal 164, dan Pasal 186 A. Jika pengurus parpol di tingkat daerah tidak melaksanakan rekomendasi ...
...
Ada kewenangan dari Pemerintah pusat untuk mengisi sementara jabatan kepala daerah yang kosong akibat masa jabatan berakhir sebelum digelar Pilkada.
Permendagri 74/2016 tidak mendikotomikan ...
... mengamankan suara dalam pemilihan pada masa depan.
Oleh: Mouliza K.D. Sweinstani, Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI dan Pengurus Pusat AIPI
Sumber artikel: https://kolom.tempo.co/read/1343839/utak-atik-opsi-pilkada/full&view=ok ...
... baik ditingkat DPD tingkat Kabupaten Kota, Provinsi hingga Pusat haruslah mematuhi peraturan konstitusi tersebut agar kaderisasi parpol tidak menjadi terhambat oleh tendensi kelompok yang berkepentingan ...
... keutuhannya hingga usia ke-75, dan semoga utuh selama-lamanya.
Ali Munhanif, Guru Besar Ilmu Politik dan Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik ...
... pemerintah pusat dan daerah. Dalam kasus Corona ini, pemerintah daerah sepertinya dibatasi oleh pemerintah pusat padahal otonomi daerah sudah diatur dalam UU Otonomi Daerah dan itu adalah salah satu amanah ...
... dan politik di Indonesia.
Bagi mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Prof. Djohermansyah Djohan, corona membuat pemerintah pusat sewenang-wenang terhadap pemerintah ...
... Antara lain dr. Pandu Riono, MPH, Ph. D (Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia) dan Prof. Dr. Djohermansyah Djohan (mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri/Pengurus Pusat AIPI). ...