search
Anda disini: Home search

Total: 50 hasil ditemukan.

Pencarian untuk:
Cari hanya:

Halaman 1 dari 3

1. Mengapa Calon Menyuap Pemilih?
(Kolom AIPI)
... Beliau kita kenal tak hanya piawai mengkonstruksi kajian hukum tata negara, namun juga serius dalam membangun kultur demokrasi. Kegiatan yang dipandu teman diskusi saya, Dr Aidinil Zetra itu juga menghadirkan ...
Dibuat pada 12 Oktober 2020
2. Mahar Pilkada, Picu Konflik Parpol
(Kolom AIPI)
... dan sebagiannya merupakan ketua pimpinan anak cabang (PAC) sudah dalam proses pemecatan.   Fenomena ini tidak hanya terjadi di PDIP. Nyaris semua partai politik (parpol) mengalami dinamika yang ...
Dibuat pada 31 Agustus 2020
3. Bahan Narasumber Webinar "Menata Pilkada dalam Rangka Good Governance". Kamis, 27 Agustus 2020.
(Publikasi)
  Materi Webinar.   1. Prof. Dr. Djohermansyah Djohan Judul PPT: "Menata Pilkada dalam Rangka Good Governance"   2. Prof. Dr. Nurliah Nurdin Judul PPT: Desentralisasi ...
Dibuat pada 28 Agustus 2020
4. Dilema Proporsional Terbuka
(Kolom AIPI)
... atas perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu dapil, dan penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon yang tercantum dalam surat suara. Pasal ini ...
Dibuat pada 29 Juli 2020
5. Jurnal Ilmu Politik AIPI Volume 22 Nomor 1 Tahun 2017
(Publikasi)
...  Evaluasi Pilkada Serentak di Sulawesi Utara Oleh: Daud Ferry Liando   Perempuan dalam Kontestasi Politik: Representasi Deskriptif Perempuan pada Pileg 2014 dan Pilkada 2015 Oleh: Dwi Windyastuti ...
Dibuat pada 21 Juli 2020
6. Otonomi Daerah Terbelenggu Pilkada
(Kolom AIPI)
... dari kebijakan ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik agar menjadi lebih mudah, berkualitas dan adil. Namun demikian sejak diberlakukannya pada 21 tahun lalu, hambatan dalam impelementasinya tidaklah ...
Dibuat pada 20 Juli 2020
7. Koalisi dan Konflik Kepala Daerah
(Kolom AIPI)
... persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum angka ...
Dibuat pada 06 Juli 2020
8. Secara Sosiologis RUU HIP tidak memenuhi Syarat untuk dilanjutkan
(Seputar Kegiatan AIPI)
... Politik Indonesia (AIPI) Cabang Malut pada Jumat (26/06), yang mengangkat Tema “Meneropong Isu Komunisme, RUU HIP dalam Tinjauan Teori Kekuasaan”   Menurut Saiful Deni, Terdapat Dua kelompok masa ...
Dibuat pada 06 Juli 2020
9. Pemahaman Idiologi Pancasila Rendah Penyebab Lahirnya RUU HIP
(Seputar Kegiatan AIPI)
... tema “Meneropong Isu Komunisme, RUU HIP dalam Tinjauan Teori Kekuasaan” “Saya melihat ini satu problem bangsa yang sangat luar biasa, seluruh komponen bangsa sudah terlibat dalam membahas RUU HIP. Sukarno, ...
Dibuat pada 06 Juli 2020
10. Ketum AIPI : RUU HIP Dimaksudkan untuk Menguatkan BPIP
(Seputar Kegiatan AIPI)
... DPRD Provinsi Malut dan Dr Nurlela Syarif, Politisi Partai Nasdem.   Alfitra Salam, dalam sambutannya menilai RUU HIP, sebetulnya dimaksudkan untuk menguatkan Badan Pembinaan Idelogi Pancasila ...
Dibuat pada 06 Juli 2020
11. RUU HIP Masih Bisa Dicabut dari Prolegnas
(Seputar Kegiatan AIPI)
... diskusi via aplikasi zoom meeting yang digelarpada Jumat (26/06) malam dengan tema “Meneropong Isu Komunisme, RUU HIP dalam Tinjauan Teori Kekuasaan”   Bahwa secara teori lanjut Saiful, Kekuatan ...
Dibuat pada 06 Juli 2020
12. Nurlela Syarif Nilai Pembahasan RUU HIP Terturup dan Terburu-buru
(Seputar Kegiatan AIPI)
... tengah-tengah masyarakat. “Kami mengapresiasi Asosisiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Malut atas undangan Diskusi virtual yang mengangkat tema meneropong isu komunisme, RUU HIP dalam tinjauan Teori Kekuasaan ...
Dibuat pada 06 Juli 2020
13. Mahar dan Kejahatan Pilkada
(Kolom AIPI)
... Subianto. Ia mengatakan uang tersebut diduga sebagai mahar politik terkait dengan pencalonan dirinya sebagai Gubernur Jawa Timur dalam pemilihan kepala daerah serentak pada Juni 2018.   Pengakuan ...
Dibuat pada 22 Juni 2020
14. Memaklumi Sikap KPU
(Kolom AIPI)
... kondisinya tidak memungkinkan.   Kedua, KPU dalam posisi sebagai pelaksana UU. Apa yang diamanatkan, maka itu adalah perintah. Jika perintah UU tidak dilaksanakan maka akan dianggap melanggar ...
Dibuat pada 15 Juni 2020
15. Dilema Pengawasan Pilkada
(Kolom AIPI)
... Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam. Kegiatan itu sebagai lanjutan setelah Pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu menyepakati tahapan Pilkada dimulai pada 15 Juni 2020. Penetapan itu diambil sebelum ...
Dibuat pada 12 Juni 2020
16. Tokoh Agama Kompak Dukung Penanganan Covid 19
(Seputar Kegiatan AIPI)
PERAN ULAMA: Para narasumber dan peserta Webinar seri-2 yang digelar pengurus AIPI Cabang Jember, Kamis (11/6). Dalam diskusi virtual ini, ulama atau tokoh agama punya andil besar dalam membantu menangani ...
Dibuat pada 12 Juni 2020
17. Utak-Atik Opsi Pilkada
(Kolom AIPI)
... pada 23 September mendatang. Kondisi ini praktis membuat penyelenggaraan pemilihan yang akan diikuti oleh 270 daerah itu harus diatur ulang. Dalam rapat dengar pendapat Komisi Pemilihan Umum dan Dewan ...
Dibuat pada 04 Juni 2020
18. Pengamat Sebut Penundaan Pilkada Akibat Dampak Covid 19 Pengaruhi Elektabilitas Bakal Calon
(Berita-Berita Politik)
... untuk maju dalam pilkada. Karena, selain mempunyai anggaran untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui jabatannya, calon incumbent juga sudah dikenal masyarakat terutama masyarakat telah melihat ...
Dibuat pada 03 Juni 2020
19. Pengamat Ingatkan Pentingnya Kaderisasi dan Regenerasi Dalam Parpol
(Berita-Berita Politik)
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Satu diantara Pengamat Politik Untan, Dr. Elyta, M.Si menilai mestinya ada kaderisasi dan regenerasi dalam sebuah jabatan ketua.   Berikut penuturannya.   ...
Dibuat pada 03 Juni 2020
20. Pemkot Palu Kembali Didesak Segera Berlakukan PSBB
(Berita-Berita Politik)
... memiliki dasar hukum untuk membuat regulasi sesuai dengan kondisi daerah. Dengan demikian Pemkot Palu memiliki sebuah regulasi berupa sanksi yang nantinya akan diatur dalam dokumen PSBB melalui Peraturan ...
Dibuat pada 03 Juni 2020