Jurnal AIPI

Jurnal Ilmu Politik AIPI Vol. 22, No.1, Tahun 2017

 

PENGANTAR REDAKSI

 

Cover JIP Volume 22 2017SALAM DARI MEJA REDAKSI. Seluruh jajaran Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) mengucapkan selamat tahun baru 2017 kepada seluruh pembaca setia Jurnal Ilmu Politik.Pada kesempatan yang sama, Dewan Redaksi mengucapkan selamat atas suksesnya pergantian kepengurusan PP AIPI dari Dr. S.H. Sarundajang ke Dr. Alfitra Salamm pada Kongres AIPI IX, 27-28 Agustus 2015 di Jakarta. Di tengah kesibukan para pengurusnya, tekad PP AIPI untuk terus menghidupkan Jurnal Ilmu Politik tidak pernah padam.

 

Pengurus PP AIPI 2015-2019 menargetkan Jurnal Ilmu Politik dapat terbit secara berkala, minimum dua kali dalam setahun. Dewan Redaksi tidak memutuskan tema besar untuk setiap edisi Jurnal Ilmu Politik agar redaksi memiliki bank data naskah. Walau demikian, konsistensi penerbitan tetap diperlukan, sehingga Redaksi Jurnal Ilmu Politik akan tetap menetapkan benang merah dari setiap artikel yang akan dimuat ke dalam tema besar yang relatif lebih longgar.Tantangan Demokrasi Kontemporer dirasa cocok sebagai tema yang dapat menjembatani artikel yang satu dengan artikel lainnya pada Jurnal Ilmu Politik Volume 22, No.1, Tahun 2017.

 

Perkembangan demokrasi di Asia secara umum dan khususnya juga di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan. Tantangan demokrasi saat ini berbeda dengan tahun-tahun ke belakang, seperti yang disebut oleh Saiful Munjani. Asia merupakan benua dengan tipe rezim yang masih cukup beragam dibandingkan dengan Eropa Barat, Amerika Utara, Eropa Timur dan Amerika Latin. Salah satu tantangan terbesarnya ialah tingkat konsolidasi demokrasi masing-masing negara, tidaklah sama. Meskipun praktik kebebasan demokrasi di Asia yang paling spektakuler dibandingkan dengan kawasan lain, bukan berarti seluruh hak politik warga negara telah diberi jaminan. Di tengah perubahan praktik demokrasi itu, demokrasi di Indonesia relatif lebih muda dibandingkan dengan demokrasi sejumlah negara Asia seperti India, Filipina, Malaysia, dan Thailand, namun justru cenderung lebih stabil dan terkonsolidasi. Sejumlah praktik demokrasi laiinya juga berjalan secara progresif, terlihat dari praktik-praktik demokrasi elektoral yang spektakuler, diawali oleh pemilihan presiden secara langsung, pemilihan kepada daerah secara langsung—dan kini proses elektoral yang awalnya terpecah-pecah penyelenggaraannya, sebagian telah diserempakkan pada 2015 dan akan diserempakkan lagi pada 2017.

 

Meskipun telah ada keserempakan penyelenggaran, namun di sana-sini masih ada dilema dalam penyelenggaraan pemilu, karena keserentakan berbeda substansinya dengan kesempakan.Terlepas dari itu semua, demokrasi elektoral di Indonesia harus diakui terus mengalami kemajuan yang cukup berarti. Kemajuan-kemajuan berdemokrasi itu itu pantas di catat sebagai praktik yang baik, walau tidak sedikit pula tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Sebagai contoh, gagasan pilkada serentak yang awalnya diinisasi oleh masyarakat sipil agar terjadi efisiensi anggaran dan perbaikan kualitas demokrasi, dalam praktiknya tidak semudah yang diasumsikan. Daud Ferry Liando misalnya menyebut bahwa penyelenggaran pilkada serentak 2015 di Sulawesi Utara masih menghadapi tantangan yang hampir umum terjadi di beberapa tempat lain yakni rendahnya tingkat kehadiran pemilih, pembiayaan yang tidak efisien, dan kualitas hasil pilkada yang belum “mengembirakan.” Mengapa demikian? Karena Pilkada Serentak belum sesuai dengan ekspektasi publik, melahirkan kepemimpinan lokal yang lebih baik, dan masih “kentalnya” dinasti politik serta politik uang.

 

Gejala-gejala anomali politik dalam perkembangan proses elektoral di Indonesia memang tidak bisa hindari. Secara umum, dari proses elektoral yang terjadiselain masih ada masalah, tetapi tetap menyisakan sejumlah harapan.Harapan itu, misalnya tampak dari hasil kajian Dwi windyastuti bahwa kebijakan affirmative action terhadap perempuan melalui quota 30 perempuan dalam pemilu legislatif di Indonesia dan Pilkada telah mendorong perempuan lebih asertif terhadap kekuasaan dengan merebut jabatan-jabatan politik melalui sebuah kontestasi. Perempuan dalam politik semakin diperhitungkan karena memiliki elektabilitas yang tidak bisa diremehkan. 

 

Seiring dengan perubahan-perubahan politik dalam berdemokrasi, dalam konteks politik lokal, demokrasi tidak hanya terjadi pada tingkat kabupaten/kota, tetapi juga hingga tingkat desa. Artikel I Wayan Gede Suacana tentang peluang otonomi desa dalam membangun governance di desa, misalnya memperlihatkan sebuah kecenderungan bahwa praktik demokrasi di tingkat desa, selain mengalami perubahan pengaturan dan filosofi kebijakan, juga telah merembah desa untuk “memaksa” agar praktik demokrasi tidak bisa dielakkan, khususnya bagaimana masyarakat desa dan pemerintahan desa harus menerapkan prinsip-prinsip governance atau tata pemerintahan yang baik dan partisipatif. Tantangannya terletak pada sejauhmana ide otonomi desa itu dapat diterapkan dan dipraktikkan ditengah-tengah pengalaman berdemokrasi yang masih tidak sama.

 

Berbicara tentang pengalaman demokrasi, dari perkembangan demokrasi di Asia dan juga negara Timur Tengah, khususnya di Iraq dan Suriah, tantangan terbesar demokrasi saat ini (komtemporer) ialah bagaimana demokrasi menjadi nilai setiap individu, dan di sisi yang lain demokrasi menjadi praktif pemerintahan di negara-negara Islam di Timur Tengah. Bagaimanapun dari fenomena gerakan NIIS di Iraq dan Suriah—dengan segala ragam dimensi gerakan politiknya dalam mendirikan sebuah negara, tetap menjadi tantangan demokrasi yang paling berat sebagai sebuah sistem politik.

 

Sebagai sebuah sistem nilai, pengalaman di sejumlah negara—khususnya di Asia menunjukkan ada prospek demokrasi yang cerah ke depan. Konsolidasi demokrasi pada tingkat individual di tujuh kasus negara demokrasi Asia secara umum cukup tinggi.Warga di negara-negara tersebut lebih menginginkan demokrasi dibanding rezim lainnya. Tidak ada satu kasus pun dari tujuh kasus tersebut yang mayoritas warganya tidak menginginkan demokrasi. Preferensi atas demokrasi dibanding rezim selainnya, rata-rata di atas 60%. Apa makna yang dapat kita persandingkan bahwa demokrasi telah menjadi suatu sistem nilai dan sistem pemerintahan yang dipercaya. Persoalan besarnya setelah semua negara di Asia memilih demokrasi sebagai sistem nilai dan sistem politik adalah bagaimana sistem demokrasi didorong membahwa kebaikan, manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. Itulah benang merah artikel-artikel yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Politik Volume 22, No.1, Tahun 2017

 

Selamat membaca!

Redaksi

 

Bagi yang berminat dengan Jurnal Ilmu Politik Volume 22, Nomor 1, Tahun 2017 dengan harga Rp. 50.000,- belum termasuk ongkos kirim. Silakan menghubungi Redaksi Jurnal Ilmu Politik AIPI di nomor Telp: 021-5251542 Ext. 2315 (Sdr. Prayogo)

 

Lampiran dokumen

 

 

PENGANTAR REDAKSI

SALAM DARI MEJA REDAKSI. Seluruh jajaran Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) mengucapkan selamat tahun baru 2017 kepada seluruh pembaca setia Jurnal Ilmu Politik.Pada kesempatan yang sama, Dewan Redaksi mengucapkan selamat atas suksesnya pergantian kepengurusan PP AIPI dari Dr. S.H. Sarundajang ke Dr. Alfitra Salamm pada Kongres AIPI IX, 27-28 Agustus 2015 di Jakarta. Di tengah kesibukan para pengurusnya, tekad PP AIPI untuk terus menghidupkan Jurnal Ilmu Politik tidak pernah padam.

Pengurus PP AIPI 2015-2019 menargetkan Jurnal Ilmu Politik dapat terbit secara berkala, minimum dua kali dalam setahun. Dewan Redaksi tidak memutuskan tema besar untuk setiap edisi Jurnal Ilmu Politik agar redaksi memiliki bank data naskah. Walau demikian, konsistensi penerbitan tetap diperlukan, sehingga Redaksi Jurnal Ilmu Politik akan tetap menetapkan benang merah dari setiap artikel yang akan dimuat ke dalam tema besar yang relatif lebih longgar.Tantangan Demokrasi Kontemporer dirasa cocok sebagai tema yang dapat menjembatani artikel yang satu dengan artikel lainnya pada Jurnal Ilmu Politik No. 22.

Perkembangan demokrasi di Asia secara umum dan khususnya juga di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan. Tantangan demokrasi saat ini berbeda dengan tahun-tahun ke belakang, seperti yang disebut oleh Saiful Munjani. Asia merupakan benua dengan tipe rezim yang masih cukup beragam dibandingkan dengan Eropa Barat, Amerika Utara, Eropa Timur dan Amerika Latin. Salah satu tantangan terbesarnya ialah tingkat konsolidasi demokrasi masing-masing negara, tidaklah sama. Meskipun praktik kebebasan demokrasi di Asia yang paling spektakuler dibandingkan dengan kawasan lain, bukan berarti seluruh hak politik warga negara telah diberi jaminan. Di tengah perubahan praktik demokrasi itu, demokrasi di Indonesia relatif lebih muda dibandingkan dengan demokrasi sejumlah negara Asia seperti India, Filipina, Malaysia, dan Thailand, namun justru cenderung lebih stabil dan terkonsolidasi. Sejumlah praktik demokrasi laiinya juga berjalan secara progresif, terlihat dari praktik-praktik demokrasi elektoral yang spektakuler, diawali oleh pemilihan presiden secara langsung, pemilihan kepada daerah secara langsung—dan kini proses elektoral yang awalnya terpecah-pecah penyelenggaraannya, sebagian telah diserempakkan pada 2015 dan akan diserempakkan lagi pada 2017.

Meskipun telah ada keserempakan penyelenggaran, namun di sana-sini masih ada dilema dalam penyelenggaraan pemilu, karena keserentakan berbeda substansinya dengan kesempakan.Terlepas dari itu semua, demokrasi elektoral di Indonesia harus diakui terus mengalami kemajuan yang cukup berarti. Kemajuan-kemajuan berdemokrasi itu itu pantas di catat sebagai praktik yang baik, walau tidak sedikit pula tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Sebagai contoh, gagasan pilkada serentak yang awalnya diinisasi oleh masyarakat sipil agar terjadi efisiensi anggaran dan perbaikan kualitas demokrasi, dalam praktiknya tidak semudah yang diasumsikan. Daud Ferry Liando misalnya menyebut bahwa penyelenggaran pilkada serentak 2015 di Sulawesi Utara masih menghadapi tantangan yang hampir umum terjadi di beberapa tempat lain yakni rendahnya tingkat kehadiran pemilih, pembiayaan yang tidak efisien, dan kualitas hasil pilkada yang belum “mengembirakan.” Mengapa demikian? Karena Pilkada Serentak belum sesuai dengan ekspektasi publik, melahirkan kepemimpinan lokal yang lebih baik, dan masih “kentalnya” dinasti politik serta politik uang.

Gejala-gejala anomali politik dalam perkembangan proses elektoral di Indonesia memang tidak bisa hindari. Secara umum, dari proses elektoral yang terjadiselain masih ada masalah, tetapi tetap menyisakan sejumlah harapan.Harapan itu, misalnya tampak dari hasil kajian Dwi windyastuti bahwa kebijakan affirmative action terhadap perempuan melalui quota 30 perempuan dalam pemilu legislatif di Indonesia dan Pilkada telah mendorong perempuan lebih asertif terhadap kekuasaan dengan merebut jabatan-jabatan politik melalui sebuah kontestasi. Perempuan dalam politik semakin diperhitungkan karena memiliki elektabilitas yang tidak bisa diremehkan.

Seiring dengan perubahan-perubahan politik dalam berdemokrasi, dalam konteks politik lokal, demokrasi tidak hanya terjadi pada tingkat kabupaten/kota, tetapi juga hingga tingkat desa. Artikel I Wayan Gede Suacana tentang peluang otonomi desa dalam membangun governance di desa, misalnya memperlihatkan sebuah kecenderungan bahwa praktik demokrasi di tingkat desa, selain mengalami perubahan pengaturan dan filosofi kebijakan, juga telah merembah desa untuk “memaksa” agar praktik demokrasi tidak bisa dielakkan, khususnya bagaimana masyarakat desa dan pemerintahan desa harus menerapkan prinsip-prinsip governance atau tata pemerintahan yang baik dan partisipatif. Tantangannya terletak pada sejauhmana ide otonomi desa itu dapat diterapkan dan dipraktikkan ditengah-tengah pengalaman berdemokrasi yang masih tidak sama.

Berbicara tentang pengalaman demokrasi, dari perkembangan demokrasi di Asia dan juga negara Timur Tengah, khususnya di Iraq dan Suriah, tantangan terbesar demokrasi saat ini (komtemporer) ialah bagaimana demokrasi menjadi nilai setiap individu, dan di sisi yang lain demokrasi menjadi praktif pemerintahan di negara-negara Islam di Timur Tengah. Bagaimanapun dari fenomena gerakan NIIS di Iraq dan Suriah—dengan segala ragam dimensi gerakan politiknya dalam mendirikan sebuah negara, tetap menjadi tantangan demokrasi yang paling berat sebagai sebuah sistem politik.

Sebagai sebuah sistem nilai, pengalaman di sejumlah negara—khususnya di Asia menunjukkan ada prospek demokrasi yang cerah ke depan. Konsolidasi demokrasi pada tingkat individual di tujuh kasus negara demokrasi Asia secara umum cukup tinggi.Warga di negara-negara tersebut lebih menginginkan demokrasi dibanding rezim lainnya. Tidak ada satu kasus pun dari tujuh kasus tersebut yang mayoritas warganya tidak menginginkan demokrasi. Preferensi atas demokrasi dibanding rezim selainnya, rata-rata di atas 60%. Apa makna yang dapat kita persandingkan bahwa demokrasi telah menjadi suatu sistem nilai dan sistem pemerintahan yang dipercaya. Persoalan besarnya setelah semua negara di Asia memilih demokrasi sebagai sistem nilai dan sistem politik adalah bagaimana sistem demokrasi didorong membahwa kebaikan, manfaat dan dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. Itulah benang merah artikel-artikel yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Politik No. 22.

Selamat membaca!

Redaksi

Jurnal Ilmu Politik AIPI No. 21 Tahun 2010

Jurnal Ilmu Politik  merupakan salah satu kegiatan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) untuk mengembangkan dan menyebar-luaskan ilmu politik, ilmu hubungan internasional, ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara. Jurnal ini dapat dijadikan wadah atau forum saling tukar pandang dan informasi di antara para cendekiawan, sarjana, dan peminat serius masalah-masalah politik. Sebagai bentuk pengabdian kepada nusa dan bangsa, sekaligus mendorong para sarjana dan cendekiawan untuk mengembangkan serta mendiseminasikan pemikiran ilmiah di bidang ilmu politik, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

 

Berikut isi dari Jurnal Ilmu Politik AIPI, No. 21, Tahun 2010. Dengan tema besar: Memasuki Dasawarsa Kedua Otonomi Daerah: Evaluasi dan Prospek".