Kolom AIPI

Mengapa Jokowi Memilih Ma’ruf Amin

 

hasimTeka-teki siapa yang akan mendampingi Jokowi terjawab sudah. Prof Dr KH Ma’ruf Amin, kader Nahdlatul Ulama (NU) dan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), akhirnya dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres) Jokowi. Penetapan Ma’ruf Amin di luar dugaan banyak pihak, termasuk media. Dalam dinamika politik 2-3 hari ini, nama Ketua MUI hampir tenggelam oleh sosok Prof Dr Mahfud MD. Namun, itulah politik, banyak pertimbangan yang harus diambil agar kekuasaan tetap dapat dipertahankan.

 

Tujuan utama pemilihan cawapres Jokowi adalah untuk memupuk simpati dan dukungan politik umat Islam. Hal yang hampir mirip akan ditempuh oleh kubu Prabowo Subianto, di mana ijtima para ulama mengusulkan agar Ustaz Abdul Somad yang jadi pendamping Prabowo.

 

Mengapa pertimbangan tokoh agama—khususnya Islam—menjadi begitu penting dalam meracik kombinasi pasangan capres dan cawapres? Selama ini kita sering disuguhi pertimbangan sipil-militer; Jawa-Luar Jawa, dan pertimbangan lain yang sifatnya program dan ideologi partai. Saat ini capres-cawapres kubu Jokowi seakan lebih ke arah nasionalis-religius. Padahal, pertimbangan sesungguhnya justru lebih pragmatis.

 

Sejumlah pertimbangan

Pertimbangan pragmatis itu bukan tanpa alasan. Alasan pertama, harus diakui bahwa pasca-gerakan politik Islam 212, kekuatan politik umat Islam telah menjelma sebagai ”gerakan politik” yang dahsyat untuk memobilisasi pemilih. Seorang politikus sekelas Jokowi yang dalam istilah Ngabalin ”Si Jenderal Kancil” sudah pasti tidak mengabaikan fenomena gerakan politik umat 212.

 

Oleh karena itu, salah satu alasannya ialah untuk ”mengekang” gerakan politik umat Islam agar tidak ”liar”, seperti pada Pilkada DKI 2017. Porak porandanya strategi koalisi partai besar pendukung Jokowi atas kekalahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di DKI menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Isu agama dan politik ternyata masih belum bisa dipisahkan, seperti keinginan Presiden Jokowi yang dalam pelbagai kesempatan sering mengingatkan agar tidak membawa-bawa agama dalam politik.

 

Masuknya Ma’ruf Amin dalam koalisi besar Jokowi dengan kata lain bisa dimaknai sebagai strategi membentengi diri dari isu-isu SARA, khususnya agama, dalam konstelasi pemilu serentak tahun 2019 mendatang. Isu bahwa Jokowi dianggap ”memusuhi umat Islam” paling tidak dapat dicegah melalui pendampingnya, Ma’ruf Amin, sebagai cawapres.

 

Ma’ruf Amin adalah tokoh sentral dari lahirnya gerakan politik umat Islam 212 dengan berbagai kontroversinya setelah fatwa MUI yang menyebut Ahok menista agama Islam. Gerakan itu sempat ”dituding” dengan berbagai label yang negatif, tetapi justru berkembang bak gelombang yang tak dapat ditepis oleh pemerintah. Figur Ma’ruf Amin diharapkan dapat pula menyulitkan kubu lawan politiknya agar tak mengulang dramaturgi politisasi agama dalam pemilu serentak tahun 2019, seperti pada Pilkada DKI 2017.

 

Selain bersifat praktis untuk membendung isu SARA dan isu pertentangan dengan umat Islam, ada yang jauh lebih penting atas terpilihnya Ma’ruf Amin. Secara riil politik, dengan Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden, Jokowi dapat dianggap lepas dari ”perangkap kompleks” partai-partai yang mendukungnya.

 

Apa yang saya maksud sebagai ”perangkap kompleks”? Pertama, Jokowi dapat melepaskan diri dari jeratan kepentingan politik sesaat parpol pengusungnya, termasuk PDI Perjuangan (PDI-P). Sebagai seorang presiden petahana, Jokowi memiliki kepentingan untuk bisa mengendalikan pemerintahan satu setengah tahun yang masih tersisa.

 

Memilih salah satu nama dari usulan parpol akan menimbulkan potensi konflik dalam tubuh koalisi. Dengan cara itu, ibaratnya dalam satu langkah, dua tiga pulau terlampui. Targetnya jelas, Jokowi dan lingkaran dalamnya ingin mengendalikan pemerintahan sekaligus mencapai kemenangan tanpa banyak rintangan.

 

Kedua, apakah sosok Mahfud MD yang ”kencang” disebut-sebut akan mendampinginya tidak bisa mengambil peran itu. Secara sekilas bisa karena Mahfud juga intelektual, tokoh agama, dan juga besar di NU. Namun, yang tidak dihitung adalah kemungkinan ”ada keberatan” yang tersembunyi dari PDI-P atau partai pengusung sebab dengan memilih Mahfud, besar kemungkinan wapres Jokowi tersebut potensial akan maju sebagai capres pada Pilpres 2024.

Pertimbangan ini yang kurang tereksplorasi karena dari sisi usia antara Mahfud dan Ma’ruf Amin jauh berbeda. Peluang Mahfud untuk maju kembali sebagai capres periode selanjutnya sangat besar. Sementara kalau Ma’ruf Amin, mungkin saja dari sisi usia tak memungkinkan lagi.

 

Dengan alasan itu, Jokowi ibaratnya tidak ingin membesarkan tokoh yang akan berpeluang besar menggantikannya sebagai presiden periode 2024-2029. Bagaimanapun pertimbangan kedua ini jauh lebih ”tersembunyi”. Itu sebabnya, tak banyak ”gemuruh” dari partai-partai koalisi Jokowi saat ini. Selain karena pilihan nama Ma’ruf Amin dapat meraup dukungan umat Islam, juga tak membahayakan bagi partai koalisi Jokowi sebab selama lima tahun mereka akan membesarkan tokoh mereka masing-masing untuk diusung dalam kontestasi pemilu serentak tahun 2024.

 

Jabatan simbolis

Alasan ketiga, cawapres Ma’ruf Amin secara riil politik akan lebih ”mudah” dikendalikan dalam proses pemerintahan lima tahun mendatang. Mengapa demikian? Selain tidak ”terlalu” memiliki ikatan dengan parpol—kecuali PBNU-MUI dan mungkin PKB, Ma’ruf Amin posisinya dalam pemerintahan ke depan, apabila Jokowi-Ma’ruf ini menang, hanyalah simbolik politik semata. Posisi simbolik semacam itu memang bawaan dari konstitusi kita, wakil presiden ”nyaris tanpa kewenangan”. Dalam politik praktik kenegaraan, tidak boleh ada matahari kembar, apalagi sang wakil lebih jemawa ketimbang presidennya.

 

Berbeda, misalnya, jika yang dipilih adalah Mahfud MD atau tokoh lain, seperti Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, atau tokoh muda, yang mungkin akan terkatrol elektabilitasnya pada pemilu serentak tahun 2024. Dengan kata lain, Jokowi dan PDI-P menyerahkannya pada proses sejarah, biarlah sejarah dan partai-partai politik yang menyiapkannya sendiri sebab waktu masih panjang, tetapi paling tidak Jokowi dan PDI-P tidak ingin membesarkan anak macan.

 

Di tulis oleh: Moch Nurhasim

Peneliti pada Pusat Pendidikan Politik LIPI dan Pengurus Pusat AIPI

 

Dimuat di Kompas, 11 Agustus 2018, hal. 6.

 

Memahami Problem Prabowo

shRapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra akhirnya memberi mandat kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019. Publik semula berharap ada deklarasi pencapresan Prabowo, tetapi tampaknya hanya mandat partai kepada sang ketua umum.

 

Mengapa? Apa problem Prabowo?

Partai Gerindra pada dasarnya tak bisa dipisahkan dari sosok ketua umum sekaligus Ketua Dewan Pembina, Prabowo Subianto. Putera begawan ekonomi Indonesia Sumitro Djojohadikusumo yang juga pernah menjadi mantu mantan Presiden Soeharto ini adalah tokoh sentral Partai Gerindra. Sulit dipungkiri bahwa Gerindra yang didirikan pada awal 2008 ini di antaranya dimaksudkan sebagai kendaraan politik bagi Prabowo setelah mantan Panglima Komando Strategi TNI Angkatan Darat ini mundur dari Partai Golkar usai Musyawarah Nasional 2004.


Daya tarik Prabowo dan Partai Gerindra sudah tampak pada hasil Pileg dan Pilpres 2014 yang lalu. Meskipun dalam pilpres kalah dari Joko Widodo, capres yang diusung oleh Koalisi Indonesia Hebat, tetapi sebagai parpol relatif baru Partai Gerindra berhasil meraih posisi ketiga perolehan suara Pileg 2014 di bawah PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Tidak mengherankan pula jika semua hasil survei publik mengkonfirmasi, Prabowo adalah satu-satunya capres pesaing Jokowi yang tingkat elektabilitasnya cukup signifikan dibandingkan banyak figur publik lainnya.


Karena itu cukup mengejutkan jika Rakornas Gerindra lebih sebagai peneguhan mandat partai ketimbang deklarasi pencapresan Prabowo. Mengapa Prabowo masih tarik-ulur dan tampak gamang, sehingga terkesan tidak siap bertarung pada Pilpres 2019 mendatang?

 

Empat Faktor
Paling kurang ada empat faktor yang saling terkait dan diduga menjadi penyebab mengapa deklarasi pencapresan Prabowo Subianto terkesan kurang “greget”. Pertama, seperti pernah dikemukakan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, penundaan deklarasi Prabowo terkait masalah logistik dan kesehatan (Kompas.com, 28/03/2018, 17:50 WIB). Problem “logistik” atau finansial mungkin ada benarnya mengingat pencapresan Prabowo membutuhkan biaya sangat besar. Kapasitas finansial Prabowo dan adiknya, Hashim, barangkali tidak sekuat saat menghadapi Pilpres 2014 yang lalu. Dalam daftar 50 orang Indonesia terkaya versi Majalah Forbes, pada 2012 keluarga Hashim berada di peringkat 39, namun kini (2017) menurun ke peringkat 41.


Kedua, syarat ambang batas pencalonan presiden yang terlampau berat, yakni parpol dan/atau gabungan parpol harus memiliki minimum 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah secara nasional hasil Pileg 2014. Tanpa dukungan partai lain, Gerindra (13,0 persen kursi; 11,8 persen suara) tidak bisa mengusung capres. Karena itu Gerindra berharap Partai Keadilan Sejahtera (7,1 persen kursi; 6,8 persen suara) konsisten berkoalisi dengan Gerindra dalam mengusung Prabowo sebagai capres. Problemnya, komitmen dukungan PKS baru bersifat wacana belaka, karena bagaimana pun partai dakwah ini berharap salah satu kader mereka bisa diusung sebagai cawapres bagi Prabowo. Sementara itu Partai Amanat Nasional, parpol koalisi pendukung Jokowi yang semula diduga “membelot” dari Jokowi, belakangan diragukan “kesetiaan”nya dalam mendukung Prabowo. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan akhir-akhir ini justru menggagas pembentukan sebuah “koalisi nasional” yang diharapkan bisa mewadahi pencalonan Ketua MPR tersebut sebagai capres alternatif di luar Jokowi dan Prabowo.


Ketiga, faktor siapa cawapres bagi Prabowo merupakan salah masalah krusial. Banyak nama yang disodorkan, baik oleh para petinggi Gerindra maupun lembaga survei dan media. Sejumlah nama populer di antaranya adalah Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. PKS sendiri memiliki sembilan orang kader yang bisa diusung sebagai capres atau cawapres, mulai dari presiden partai hingga ketua majelis syuro partai. Pertanyaannya, jika Prabowo memilih cawapres dari luar PKS, apakah partai pimpinan Mohamad Sohibul Iman ini masih mau berkoalisi dengan Gerindra dan mengusung Prabowo? Jika Prabowo memilih cawapres dari kader PKS, apakah cukup menjanjikan secara elektoral? Tak kalah penting, apakah cawapres dari PKS memiliki akses logistik atau finansial sehingga bisa turut membantu pembiayaan pencapresan? Jadi, kompromi politik terkait cawapres bagi Prabowo ini tampaknya belum tuntas disepakati oleh Gerindra dan PKS, sehingga mantan Danjen Kopassus ini terlihat “gamang” secara publik.


Keempat, Prabowo menunggu hasil pilkada serentak 2018 dengan harapan bisa memperoleh gambaran lebih jelas mengenai tingkat elektabilitas dari pasangan-pasangan calon yang diusung oleh Gerindra. Seperti diketahui, Gerindra memiliki komitmen kerjasama dengan PKS dan PAN untuk mengusung paslon yang sama di lima daerah, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. Sejauh mana koalisi parpol “Tiga Sekawan” ini berhasil di lima daerah, tentu menjadi rujukan yang berguna bagi Prabowo dalam menghitung peluang pencapresannya pada 2019. Jika hasil pilkada tidak menjanjikan maka sangat mungkin Prabowo menghitung kembali potensi elektabilitasnya pada pilpres mendatang.

 

Capres Alternatif
Ada dua skenario lain yang barangkali turut dihitung Prabowo dan pada akhirnya tidak mustahil menjadi pilihan politik mantan suami Titik Soeharto ini pada Pemilu 2019.
Pertama, pilihan paling realistik namun tidak sehat bagi demokrasi kita adalah jika Prabowo akhirnya menjadi cawapres bagi Jokowi. Realistik karena dari hitungan peluang, elektabilitas Prabowo belum cukup menjanjikan jika dibandingkan elektabilitas Jokowi sebagai petahana. Namun bila Prabowo menjadi cawapres Jokowi dan berdampak pada munculnya calon tunggal pada Pilpres 2019, ini tentu tidak sehat serta memalukan dari sudut pandang perkembangan demokrasi kita. Betapa tidak, negara berpenduduk lebih dari 250 juta jiwa dan ada lebih dari 10 parpol yang bersaing ternyata hanya memiliki satu orang yang layak sebagai capres.


Kedua, seperti diwacanakan sejumlah pihak, Prabowo menjadi tokoh di belakang layar atau semacam king maker yang menentukan kemunculan kandidat alternatif yang dianggap lebih menjanjikan secara elektoral namun juga bisa didukung oleh jajaran internal Gerindra dan calon mitra koalisi, khususnya PKS. Media sering menyodorkan nama Gatot Nurmantyo sebagai capres alternatif. Namun persoalannya tidak sederhana. Bukan hanya karena tingkat elektabilitas Gatot yang relatif rendah dibandingkan Prabowo, tetapi juga terkait eksistensi dan kelangsungan Partai Gerindra itu sendiri. Bagaimana pun, Gerindra tetap membutuhkan figur Prabowo sebagai capres dalam rangka mendongkrak elektabilitas partai dalam pemilu legislatif.


Jadi, problem Prabowo tampaknya cukup rumit. Namun salah satu akar tunjang dari semua ini adalah ketergantungan berlebihan segenap jajaran partai kepada Prabowo sebagai tokoh sentral partai. Hal serupa dialami pula oleh beberapa parpol lain yang sangat tergantung pada sosok ketua umum sebagai “pemilik”, atau sekurang-kurangnya pemegang saham mayoritas partai.


Parpol akhirnya terbelenggu kepemimpinan personal, oligarkis, dan feodalistik dari para pemegang saham mayoritas partai. Akibatnya, pilihan-pilihan partai menjadi sangat terbatas karena harus menunggu keputusan dan “kebijaksanaan” sang ketua umum sebagai orang kuat sekaligus sumber dari segenap sumberdaya yang dimiliki partai. Maka ketika sumur para pemegang saham sebagai sumberdaya finansial utama partai mulai “kering”, partai pun turut terperangkap ke dalam lorong ketidakpastian.


Saya kira, realitas politik seperti ini sekali lagi menggarisbawahi urgensi reformasi parpol, bukan hanya karena sistem demokrasi meniscayakan hadirnya parpol yang sehat dengan kepemimpinan institusional, demokratis, dan egaliter. Lebih dari itu, reformasi parpol diperlukan agar bangsa ini tidak terperangkap ke dalam praktik demokrasi elektoral yang sekadar prosedural belaka.


(Dimuat dalam Kompas, 9 Mei 2018).

 

Tahun Politik Tanpa Isu “Sara”

shTahun 2018 dan 2019 secara populer sering disebut sebagai “tahun politik”. Momentum pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019 tampaknya menjadikan penyebutan tersebut seolah-olah benar adanya. Toh, tidak ada yang menggugat. Lalu, apa saja tantangan bangsa kita di tahun politik?

Sebelum menjawab pertanyaan di atas, mungkin perlu sedikit “pelurusan”. Setiap tahun pada dasarnya merupakan tahun politik, dalam arti bahwa kebijakan dalam bidang atau sektor publik apa pun tidak akan terlaksana tanpa keputusan politik. Kehidupan kolektif yang adil, sejahtera, demokratis, dan terkelola secara baik, hanya mungkin diwujudkan melalui keputusan politik, baik yang dibuat bersama oleh Presiden dan DPR dalam bentuk perundang-undangan, maupun yang diputuskan sendiri oleh lembaga eksekutif selaku pemerintah yang telah memperoleh mandat rakyat melalui pemilihan umum.

Hanya saja tahun 2018 dan 2019 menjadi “tahun politik” yang istimewa karena pilkada 2018 yang diselenggarakan bersamaan di 171 daerah merupakan gelombang ketiga atau terakhir dari tiga tahap pilkada serentak, setelah pilkada serentak 2015 dan 2017. Sedangkan Pemilu 2019 adalah pemilu serentak pertama bagi bangsa Indonesia, ketika pemilu presiden dilakukan secara bersamaan pada satu waktu yang sama dengan pemilu legislatif. Dengan demikian pada Pemilu 2019 kita bakal memilih lima lembaga demokrasi sekaligus, yakni Presiden dan Wapres serta anggota-anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Seperti sudah diagendakan oleh Komisi Pemilihan Umum, tahapan Pemilu Serentak 2019 pun sudah dimulai bahkan sejak akhir 2017 (pendaftaran dan verifikasi partai peserta pemilu) dan berlanjut tanpa henti sepanjang 2018 hingga awal 2019.

Momentum penyelenggaraan yang berhimpitan dan bahkan saling beririsan antara pilkada serentak  dan pemilu serentak  itulah yang menjelaskan mengapa para elite parpol begitu percaya bahwa formasi koalisi parpol dalam pilkada akan menentukan keberhasilan formasi koalisi pemilu presiden 2019 mendatang. Dinamika dan tarik-menarik antarpartai dalam mengusung pasangan calon Pilkada 2018 yang begitu tinggi dan cenderung semakin “memanas” akhir-akhir ini merefleksikan hal itu. Para elite pemimpin partai yakin, keberhasilan koalisi partai dalam memenangkan pilkada akan menentukan keberhasilan koalisi dalam memenangkan pilpres.

Parpol Gagal Fokus

Pemilu dan pilkada pada dasarnya adalah momentum untuk merayakan kedaulatan rakyat. Keduanya bagaimana pun, harus dipandang sebagai peristiwa politik rutin yang membuka peluang sebesar-besarnya bagi publik untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang dianggap terbaik, baik dari segi rekam jejak, kapabilitas, visi dan kepemimpinan, maupun moralitas dan integritasnya.

Problemnya, partai politik sebagai institusi demokrasi yang memiliki otoritas dan tanggung jawab mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak pernah benar-benar fokus serta siap dengan kewenangan yang dimilikinya. Terkait paslon yang diusung dalam pilkada serentak 2018 misalnya, ada saja alasan partai-partai politik untuk menunda penetapan paslon, menarik ataupun membatalkan dukungan, hingga detik-detik terakhir batas waktu yang ditentukan oleh KPU.

Penjelasan atas realitas politik seperti ini tidak hanya bisa dicari dari belum adanya sistem kaderisasi yang jelas, terukur, berkala, dan berkesinambungan dari sebagian parpol kita, melainkan juga tidak adanya keseriusan elite dan pemimpin parpol kita untuk melembagakan tradisi rekrutmen politik berbasis kader. Fenomena tarik dukungan Partai Golkar terhadap Ridwan Kamil dalam pilkada Jawa Barat misalnya, begitu pula keputusan beberapa elite politik lokal PDI Perjuangan di NTT untuk keluar dari partai –karena pimpinan pusat partai lebih mengusung paslon nonkader ketimbang kader dalam Pilgub NTT– sekurang-kurangnya merefleksikan realitas politik tersebut.

Gagal fokus itu pula yang menjelaskan mengapa Partai Gerindra lebih ingin mengusung Yenny Wahid sebagai calon gubernur Jawa Timur ketimbang menyiapkan dan mendukung kader mereka sendiri. Seperti diketahui, Yenny akhirnya lebih memilih “tugas sejarah” memperjuangkan ajaran ayahandanya Gus Dur ketimbang berlumur lumpur kekuasaan dalam Pilkada Jatim. Tarik-menarik antara Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat terkait pencalonan Deddy Mizwar dalam Pilkada Jabar bisa pula dibaca dalam konteks yang sama.

Demokrasi yang Riang

Tantangan berikut yang dihadapi bangsa kita memasuki tahun politik adalah bagaimana menjadikan penyelenggaraan pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota pada 2018 ini tidak hanya berlangsung secara bebas dan demokratis, tetapi juga dalam suasana damai dan tanpa gejolak. Terlampau besar ongkos politik yang harus ditanggung bangsa kita jika pilkada yang seharusnya menjadi momentum sirkulasi pemimpin secara damai justru semakin mempertajam konflik dan pembelahan politik di tingkat masyarakat karena berpotensi berlanjut dalam pemilu serentak 2019.

Problemnya, pilkada yang berlangsung damai dan tanpa gejolak tidak hanya mensyaratkan berlangsungnya kompetisi yang fair dan sportif, melainkan juga meniscayakan melembaganya saling percaya di antara berbagai elemen, kelompok, dan golongan masyarakat. Sulit dipungkiri bahwa salah satu persoalan besar yang menjadi sumber kekeruhan dan kegaduhan politik, dan bahkan konflik politik saat ini adalah masih melembaganya suasana saling curiga di antara berbagai elemen bangsa kita. Akibatnya, seperti terekam dalam pilkada Jakarta, masyarakat tidak bisa menikmati demokrasi dalam suasana riang, gembira, dan damai. Sebaliknya, masyarakat berada di bawah tekanan mobilisasi politik berbasis identitas asal, khususnya agama dan etnis. Memilih dan/atau tidak memilih pasangan calon tertentu seolah-olah berkaitan dengan agama ataupun suku yang dianut pemilihnya. Pilkada yang seharusnya merupakan kontestasi mencari pemimpin berbasis kinerja, seolah-olah berubah menjadi ajang memilih agama berbasiskan persepsi “bias” terhadap tingkat kesalehan para paslon.

Apabila tidak ada upaya serius negara, parpol, dan masyarakat menghindarinya, realitas politik pilkada Jakarta bisa terulang di daerah-daerah lainnya. Pada tingkat negara, diperlukan konsistensi penegakan hukum, termasuk penegakan hukum kampanye pilkada berdasarkan UU Pilkada No. 10 Tahun 2016. Di dalam Pasal 69 ayat (b) UU No. 10 Tahun 2016 jelas sekali ada larangan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, para calon kepala daerah dan partai politik. Pada pasal yang sama di ayat berikutnya juga diatur larangan kampanye yang bersifat menghasut, memfitnah, dan mengadu domba partai politik, perseorangan, dan kelompok masyarakat. Termasuk di dalamnya, penyalahgunaan rumah ibadah sebagai ajang kampanye, menghasut, memfitnah, dan mengadu domba antarmassa pendukung paslon dan/atau parpol. Ini tentu menjadi tanggung jawab Polri dan penyelenggara pemilu dan/atau pilkada, khususnya Badan Pengawas Pemilu.

Pilkada Tanpa SARA

Di tingkat parpol, problemnya, kurang sekali kesadaran para pemimpin partai atas daya rusak kompetisi pilkada yang diwarnai oleh politisasi berbasis sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ini tercermin dari kehadiran sejumlah elite pemimpin parpol dalam ajang mobilisasi massa bernuasa SARA menjelang Pilkada Jakarta pada 2017 yang lalu. Mereka tidak menyadari bahwa luka politik dan sosial yang ditimbulkan oleh pembelahan politik berbasis SARA bukan hanya sulit disembuhkan, tetapi juga berpotensi diwariskan secara turun-temurun oleh para pendukung dan loyalis partai di tingkat akar rumput.

Pada tingkat masyarakat, para elite dan pemimpin masyarakat juga perlu menyadari betapa luas, dalam, dan masif potensi kerusakan yang dialami bangsa kita jika pilkada dan pemilu memfasilitasi konflik berbasis sentimen SARA. Tidak ada kerusakan yang melebihi kerusakan dan kehancuran yang diakibatkan oleh konflik berbasis SARA. Kehancuran yang dialami oleh Suriah dan Irak di Timur Tengah akibat perjuangan mereka yang menamakan diri sebagai ISIS merupakan contoh telanjang betapa dahsyat kebinasaan yang diakibatkan konflik berbasis SARA.

Oleh karena itu tantangan terbesar bangsa kita dalam menyongsong pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019 bukan sekadar mencari dan memilih pemimpin terbaik, berintegritas, dan bertanggung jawab. Lebih jauh dari itu, tidak kalah penting adalah bagaimana agar proses mencari pemimpin terbaik tersebut dilakukan secara damai, bermartabat, dan tanpa intervensi sentimen berbasis SARA.

Apalagi sangat jelas, Republik yang disepakati para pendiri bangsa di masa lalu bukanlah negara berbasis agama, suku, ras, atau golongan tertentu, melainkan negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila. Tentu menjadi tanggung jawab moral kita semua untuk turut merawat keberagaman dalam rangka memperkokoh Indonesia.

(Dimuat dalam Kompas, 6 Januari 2018).

 

UU Pemilu dan Konstelasi PT

firman noorRapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang salah satunya berisikan ketentuan adanya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT). Hal ini didahului dengan aksi walk out  yang dilakukan empat fraksi, yakni Fraksi Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS, yang tidak menginginkan dilakukannya voting pengambilan keputusan paket lima isu krusial atas pemilu. 

Mengenai PT sudah sejak setidaknya lima tahun lalu sebagian besar pengamat dan akademisi mengatakan bahwa PT tidak diperlukan. Setelah MK di awal tahun 2014 memutuskan pemilihan serentak, alasan untuk menolak PT diperkuat oleh adanya semangat "keserentakan". Semangat itu berlandaskan keinginan kuat rakyat untuk tidak lagi mengistimewakan pileg atau pilpres karena tidak ingin lagi adanya keterpenjaraan teknis pelaksanaan pilpres oleh pileg dan sebaliknya. Juga tidak ingin dihindari keterpenjaraan alasan pemberian dukungan akibat pengaruh hasil sebuah pemilihan atas pemilihan yang lain. 

Secara politis hal ini demi menciptakan demokrasi yang lebih partisipatif-aspiratif dan pemerintahan yang lebih terbebas dari oportunisme politik yang berujung pada oligarki sebagai dampak kongkalikong di antara partai-partai pendukung dan presiden. Selain itu secara teknis pelaksanaannya jelas problematis mengingat sebuah momen politik yang telah terjadi pada 2014 (lima tahun sebelumnya) dijadikan patokan sebuah gelaran politik pada tahun 2019. 

Apakah kehidupan politik telah demikian terhentinya sehingga hasil-hasil pagelaran politik di masa lampau dianggap masih relevan dan memiliki daya legitimasi yang sama persis dengan kondisi saat ini? Padahal jelas Indonesia termasuk negara dengan tingkat volatilitas politik yang tinggi. 

PDIP, misalnya, pada 1999 berhasil mendapatkan kursi 33,1%, tetapi hanya berselang lima tahun kemudian turun men­jadi 19,8%. Sementara itu Demokrat yang hanya mendapatkan kursi 10,1% pada 2004, secara spektakuler meningkat menjadi 26,8% pada 2009 untuk kemudian turun lagi menjadi 10,9% lima tahun kemudian. 

Jangan ditanya jumlah partai pengisi parlemen. Dari masa ke masa baik jumlah maupun pesertanya juga fluktuatif. Hal ini menunjukkan adanya perubahan tren aspirasi politik rakyat Indonesia yang jelas sama sekali tidak dapat diprediksi. Jelaslah kadar legitimasi sebuah partai dapat jatuh bangun setiap lima tahun sekali dengan proporsi yang kadang cukup tajam. 

Dengan dijadikannya hasil Pileg 2014 sebagai patokan kandidasi dalam Pilpres 2019 demikian, tidak salah pula jika ada kesan mengistimewakan pileg atas pilpres dan memunculkan nuansa diskriminatif dan pertanyaan besar mengapa hanya Pilpres 2019 saja yang ditentukan oleh hasil Pileg 2014? 

Kemudian apakah dengan dukungan 20% ada jaminan pemerintahan akan kuat? Tentu tidak juga. Kasus yang terjadi di Inggris saat ini menunjukkan bahwa dengan memiliki dukungan 50% lebih saja pemerintahan Theresa May dianggap sulit dapat mewujudkan pemerintahan yang kuat dan stabil. Bahkan beberapa kalangan berani memprediksi bahwa usia pemerintahan May tidak lebih dari enam bulan lagi. 

Baiklah, kasus May itu memang terjadi dalam sistem parlementer. Namun yang menarik adalah kasus-kasus yang terjadi dalam sistem presidensial justru menunjukkan situasi yang unik. Dalam pemerintahan, pemerintahan minoritas dalam sistem presidensial pada umumnya dapat tetap survive hingga masa baktinya selesai. Hasil penelitian Jose A Cheibub (2002, 2006) atas jalannya pemerintahan presidensial di berbagai negara menyimpulkan anggapan adanya korelasi kuat antara pemerintahan minoritas dan gonjang-ganjing pemerintahan yang menyebabkan presiden berhenti di tengah jalan adalah sama sekali tidak meyakinkan.  

Untuk kasus Indonesia juga tidak perlu dikhawatirkan karena nantinya tetap saja ada pihak yang tergiur untuk loncat pagar (dengan berbagai alasan yang indah-indah) untuk akhirnya mendukung pemerintah sepenuh hati. Karena memang sejatinya pragmatisme adalah ideologi yang dianut sebagian besar partai-partai kita. Situasi pascapemilu di era Reformasi menunjukkan adanya tren perpindahan dukungan semacam itu.       

Rapat Paripurna dan Nuansa Politis 2019  
Hal yang menarik adalah bahwa hampir semua mereka yang melakukan walk out adalah partai-partai yang memiliki kader-kader yang layak jual pada bursa kandidat presiden atau wakil presiden. Hal lain adalah partai-partai itu berada dalam posisi sebagai partai-partai dengan suara berkisar 6-11% pada pemilu terakhir. 

Dengan perolehan itu, partai-partai tersebut cukup menghitung tertutupnya peluang untuk dapat mencalonkan kandidat mereka dengan mudah manakala PT diberlakukan. Selain itu, kecuali PAN, mereka juga enggan untuk begitu saja melebur dalam koalisi pendukung Jokowi pada 2019. Posisi PAN dalam hal ini menjadi unik. PAN tampak seperti PKS di era Pemerintah SBY. Bagi sebagian kalangan, sikap PAN tersebut menunjukkan lemahnya loyalitas, oleh karenanya layak untuk mendapat penalti, yakni dikeluarkan dari jajaran koalisi pemerintah. Namun, bagi yang lain, sikap PAN kali ini patut mendapat perhatian karena menunjukkan konsistensi memperjuangkan sikap atas dasar kepentingan yang tidak selamanya bersifat mengamankan kekuasaan.       

Adapun partai-partai yang gigih untuk menelurkan kebijakan ini terbagi dua. Pertamaadalah partai-partai dengan hasil pileg yang lumayan. Dengan perolehan kursi tersebut, baik PDIP maupun Golkar punya kepentingan untuk mengamankan kandidat-kandidat­nya, baik untuk posisi presiden ataupun wapres pada 2019. Di balik alasan-alasan normatif yang dikemukakan keduanya, kepentingan di atas jelas tidak dapat dimungkiri. Singkatnya, manuver mereka kali ini terkait dengan upaya untuk menang mudah dalam Pilpres 2019.

 

Kedua adalah partai-partai lain di luar PDIP dan Golkar yang tidak punya kader yang cukup meyakinkan, terutama untuk posisi presiden. Selain itu partai-partai ini pun hanya memiliki suara berkisar 5-9% hingga akan selalu berada dalam bayang-bayang partai-partai semacam PDIP atau Golkar. Dalam mendukung UU ini mereka banyak terdorong oleh kepentingan untuk tetap menjadi bagian pemilik kekuasaan hingga beberapa tahun ke depan. Terlihat jelas sekali partai-partai ingin tetap ikut "gerbong Jokowi" yang berdasarkan kalkulasi mereka adalah kandidat potensial dengan koalisi yang paling mungkin terbentuk meski adanya persyaratan tinggi (20%) sekalipun. 

Pertarungan politik dalam episode pengesahan UU Penyelenggaraan Pemilu ini singkatnya adalah pertarungan di antara mereka yang berpotensi melakukan kandidasi yang dimeriahkan oleh partai-partai nirkandidat potensial, tetapi tetap ingin menjadi bagian dari kekuasaan. Prosesi pengesahan UU ini sesungguhnya merupakan ujian bagi sejauh mana partai-partai dapat membuat aturan bernegara terbebas dari godaan kekuasaan sekaligus berpikir jauh ke depan mendidik rakyat untuk mengedepankan akal sehat dan rela untuk bersikap konsisten terhadap konstitusi. 

Dengan melihat hasil akhir gelaran ini tampak kepentingan berkuasa tetap menjadi panglima, yang sayangnya dapat menggeser begitu saja logika dan aturan main. 

 

Sumber: https://nasional.sindonews.com/read/1223683/18/uu-pemilu-dan-konstelasi-pt-1500946259/13

Merombak Kabinet

sh

Beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan merombak kembali kabinetnya jika kinerja para menteri tidak sesuai target. Ke mana arah perombakan kabinet jilid 3, kocok ulang parpol koalisi, atau benar-benar berbasis kinerja?

Memegang jabatan sebagai menteri negara tentu menjadi idaman banyak orang. Pada era Orde Baru (1966-1998), para menteri pada umumnya mengemban jabatan mereka secara penuh, yakni selama lima tahun. Sejumlah menteri, terutama di bidang ekonomi, bahkan memegang jabatan itu hingga dua sampai empat periode. Almarhum Ali Wardhana misalnya, menjadi menteri kepercayaan Soeharto selama hampir 20 tahun (1968-1988). Begitu pula Radius Prawiro, malang melintang menjadi menteri selama 20 tahun (1973-1993), sementara Widjojo Nitisastro, salah seorang arsitek ekonomi Orde Baru, mengepalai Bappenas hingga menjabat Menko Ekuin selama hampir 13 tahun (1971-1983).

Namun menjadi pembantu presiden di era reformasi tidak bisa “tenang” seperti era Soeharto. Para menteri setiap saat harus siap dicopot atau digeser ke posisi lain jika kinerja mereka tidak sesuai harapan, atau sikap politik partai politik mereka, jika berpartai, bertentangan dengan posisi politik sang Presiden. Hal itu pernah dialami para menteri Kabinet Persatuan Nasional pada era almarhum Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001). Beberapa menteri hanya menjabat 3-6 bulan, beberapa lainnya kurang dari satu tahun, dan beberapa lainnya lagi mundur tak lama setelah menjabat. Mungkin trauma dengan era Gus Dur, Presiden Megawati (2001-2004) yang membentuk Kabinet Gotong Royong tidak melakukan perombakan kabinet. Namun selama dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) berlangsung lima kali perombakan Kabinet Indonesia Bersatu, masing-masing dua kali pada periode I dan tiga kali saat periode II. Kecuali perombakan kabinet skala besar pada 11 Oktober 2011, dua kali perombakan KIB periode II bersifat terbatas.

Manuver Parpol Koalisi
Selama lebih separoh masa pemerintahannya Presiden Jokowi telah dua kali merombak Kabinet Kerja, yakni pada Agustus 2015 dan Juli 2016. Yang menarik, pascaperombakan kabinet jilid 2, Presiden Jokowi secara mengejutkan memberhentikan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar yang baru tiga pekan dilantik karena disinyalir berkewarganegaraan ganda. Sekitar dua bulan kemudian Arcandra Tahar kembali diangkat dalam jabatan Wakil Menteri ESDM, mendampingi Menteri ESDM yang baru, Ignasius Jonan, mantan Menteri Perhubungan yang dua bulan sebelumnya dicopot oleh Presiden Jokowi.

Fenomena menarik lain dari dua setengah tahun Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla adalah begitu seringnya terjadi pergeseran menteri di satu posisi kementerian. Selain Kementerian ESDM, ada empat portofolio kementerian lain yang sudah tiga kali mengalami pergantian menteri, yakni Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (dari Tedjo Edhy Purdijatno, ke Luhut Binsar Panjaitan, kemudian diganti oleh Wiranto), Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya (Indroyono Soesilo, Rizal Ramli, Luhut B. Panjaitan), Kementerian Perdagangan (Rahmat Gobel, Thomas T. Lembong, Enggartiasto Lukita), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Andrinof Chaniago, Sofyan Djalil, Bambang Brojonegoro).

Meskipun demikian kinerja para menteri hasil dua kali perombakan tersebut tampaknya belum memuaskan sang presiden, sehingga mantan Walikota Solo dan Gubernur Jakarta itu memberi sinyal akan merombak kembali kabinetnya. Diduga faktor penting di balik sinyal Presiden adalah kebutuhan akan pencapaian target percepatan pembangunan, sehingga diharapkan sebagian besar program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla bisa segera diwujudkan dan dinikmati masyarakat. Akan tetapi tidak mustahil pula, di luar faktor kinerja para menteri, perombakan kabinet dipicu oleh kebutuhan Presiden akan Kabinet Kerja yang lebih solid serta tidak terganggu manuver politik partai-partai koalisi pendukung Jokowi-JK.

Tarik-menarik dukungan dan manuver politik parpol dalam Pilkada Jakarta, sangat mungkin merisaukan Jokowi. Seperti diketahui, parpol koalisi pendukung Jokowi-JK pada putaran pertama terbelah ke dalam Poros Teuku Umar (rumah Megawati) yang mengusung Basuki-Djarot, dan Poros Cikeas (kediaman SBY) yang mengusung Agus-Sylvi. Pada putaran kedua, parpol koalisi terbelah ke dalam Poros Teuku Umar dan Poros Kertanegara (kediaman Prabowo Subianto). Parpol koalisi, PKB dan PPP yang diharapkan bersatu kembali dengan Poros Teuku Umar, ternyata hanya memberi dukungan “setengah hati” terhadap Basuki-Djarot. Sementara PAN bahkan lebih memilih mendukung Poros Kertanegara yang mengusung Anies-Sandi yang akhirnya memenangkan pertarungan panas Pilkada Jakarta.

Faktor Kinerja atau Politik?
Pertanyaan menggoda yang muncul dibalik setiap kali mencuat isu perombakan kabinet adalah, benarkah dilatarbelakangi oleh faktor kinerja para menteri, atau lebih karena alasan politik, yakni gesekan politik antara Istana dan parpol pendukung? Tentu Presiden Jokowi yang lebih tahu apa saja faktor di balik rencana perombakan kabinet jilid 3 tersebut. Namun tidak ada salahnya pula jika kita mencoba mereka-reka pertimbangan yang mungkin menjadi dasar bagi Presiden Jokowi dalam merombak kabinet.

Pertama, faktor kinerja para menteri itu sendiri. Seperti diketahui, Jokowi adalah seorang pekerja keras yang memiliki target tertentu dari setiap program politik yang dicanangkannya, serta dalam durasi waktu tertentu pula. Jokowi berharap setiap menteri dapat bekerja dengan standar minimum seperti dirinya, sehingga selama lima tahun pemerintahan yang dipimpinnya ada warisan kerja yang jelas dan terukur bagi bangsa kita. Jokowi adalah tipikal Presiden yang tidak sabar dengan gaya birokrat salon, yakni mereka yang hanya pintar memberi perintah di belakang meja, namun tidak memiliki kapasitas dalam mengontrol hasil kerja mereka, sehingga tidak jelas pula mengenjelas pencapaiannya. Selain itu, Jokowi tampaknya adalah tipikal Presiden yang tidak ikhlas jika setiap sen rupiah anggaran negara terbuang percuma hanya karena kinerja para pembantunya yang tidak becus.

Kedua, faktor loyalitas politik. Ini terutama berlaku bagi para menteri yang mewakili parpol koalisi pendukung Jokowi-JK. Seperti diketahui, setiap parpol koalisi pendukung Jokowi-JK memperoleh kompensasi berupa kursi menteri dalam Kabinet Kerja. Kursi-kursi kabinet tersebut tentu tidak gratis. Karena itu setiap parpol pendukung pemerintah dituntut agar tetap loyal serta mendukung setiap program politik dan kebijakan pemerintah. Hanya saja pertanyaannya, apakah perbedaan pilihan parpol dalam pengusungan pasangan calon dalam pilkada, seperti Pilkada Jakarta yang baru berakhir, termasuk dalam kategori penilaan “loyal” dan “tidak loyal” tersebut?

Saya kira, Presiden Jokowi yang memiliki otoritas dalam mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara berhak memberi penafsiran subyektif atas makna dan ruang lingkup “loyalitas” parpol tersebut. Apalagi, sejauh ini tidak ada kesepakatan tertulis antara Jokowi dan parpol koalisi, baik mengenai ruang lingkup dukungan politik parpol terhadap Presiden, maupun terkait etika berkoalisi. Itu artinya, Presiden Jokowi berhak pula merombak formasi kabinetnya jika secara subyektif merasa “gerah” dengan manuver politik parpol pendukungnya. Dalam kaitan ini kita tidak tahu, apakah manuver politik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang mensinyalir adanya “intervensi” Wapres Jusuf Kalla dalam pencalonan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta, terkait potensi tergusurnya menteri PAN dari Kabinet Jokowi atau tidak.

Ketiga, faktor kemampuan dan kapasitas para menteri dalam membangun kerjasama tim (teamwork) di antara mitra sektoral yang bersifat lintas kementerian. Termasuk di sini adalah passion personal para menteri, apakah sungguh-sungguh memiliki komitmen mewujudkan Indonesia yang lebih baik, atau sekadar “menjadi menteri” dengan segenap fasilitas pendukungnya. Para menteri dalam sistem presidensial pada dasarnya tidak bisa bekerja sendiri-sendiri karena secara kolektif mereka harus mewujudkan visi misi dan program politik presiden terpilih. Meskipun sebagian menteri berasal dari parpol, mereka tidak memiliki mandat politik apa pun karena tanggung jawab politik dan pemerintahan berada di pundak Presiden.

Apa pun pilihan politik Jokowi dalam merombak kembali kabinet harus dilihat dalam konteks otoritas prerogatif Presiden dalam skema sistem presidensial. Hanya saja sebagai bagian dari elemen masyarakat yang memberi mandat politik kepada Presiden kita berharap agar perombakan kabinet sungguh-sungguh berorientasi pada percepatan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa kita. Biaya politik yang harus ditanggung bangsa ini terlampau besar jika perombakan kabinet tak lebih dari sekadar prosesi pertukaran kesempatan “menjadi menteri” belaka.
(Dimuat dalam Kompas, 10 Mei 2017).