Kolom AIPI

Dilema Proporsional Terbuka

liandoMinggu lalu Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN) Makasar mengabulkan gugatan yang dilayangkan calon legislatif (caleg) Gerindra Sulawesi Selatan Misriyani Ilyas kepada KPUD setempat. Putusan PTUN Makassar itu menggugurkan putusan KPU Sulsel yang mengganti Misriani llyas dengan Adam Muhammad.

 

Peristiwa bermula ketika Gerindra memecat Misriani Ilyas dari keanggotaan partai sehari jelang pelantikan DPRD Sulsel tahun lalu. Padahal pada perhitungan suara KPU, Misriani meraih suara tertinggi yaitu sebanyak 10.057 suara. Misriani sudah sempat memegang SK KPU sejak 13 Agustus 2019 sebagai caleg terpilih dari Dapil 2 Sulsel dan sudah mendapat undangan dari DPRD untuk melakukan gladi pelantikan.

 

Atas putusan PTUN ini Misriani wajar jika harus berbangga, sebab peristiwa yang dialaminya juga dialami oleh banyak calon. Namun nasibnya berbeda. Meski Memperoleh suara terbanyak, tapi oleh kesewenangan partai politik (parpol) hak politik mereka dipindahkan ke orang lain dan nasibnya tak sama dengan Misriani. Belum tahu alasan mengapa parpol tertentu bertindak demikian.

 

Namun kasus yang dilakukan Harun Masiku seolah membongkar tabir gelap ini. Harun kini menjadi DPO KPK atas kasus suap agar dirinya bisa duduk menjadi anggota DPR fraksi PDIP. Lantas mengapa keadaan ini bisa terjadi.

 

Pemilu kita menganut sistem proporsional daftar terbuka atau daftar calon. Parpol mengajukan nama-nama calon, kemudian pemilih akan memilih secara langsung siapa yang dikehendaki.

 

Pasal 420 UU 7/2017 tentang Pemilu bahwa penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota didasarkan atas perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu dapil, dan penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon yang tercantum dalam surat suara. Pasal ini memperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22/2008.

 

Sikap parpol, KPU dan Kemendagri kerep melangkahi kebijakan ini disebabkan oleh pertama, adanya pasal lain dalam UU pemilu yang tidak sejalan dengan pasal 420. Ada kondisi lain yang memungkinkan dilakukan penggantian calon meski memperoleh suara terbanyak.

 

Pasal 426 memunginkan adanya penggantian apabila caleg meninggal dunia, caleg terpilih mengundurkan diri, caleg tidak memenuhi syarat, dan atau jika caleg terbukti melakukan tindak pidana sehingga caleg diberhentikan partai.

 

Pasal 240 menyebut bahwa bakal calon memenuhi syarat apabila terdaftar sebagai anggota parpol. Pasal ini sesungguhnya bermasalah.

 

Dalam UU pemilu menyebut tiga istilah calon. Ketiga istilah ini diatur dalam tiga pasal yang berbeda. Ketiganya adalah bakal calon (pasal 240), calon tetap (pasal 256) dan calon terpilih (pasal 421).

 

UU tidak menjelaskan secara rigit apakah ketentuan atas ketiga istilah ini memiliki konsekuensi hukum yang sama atau sebaliknya. Syarat sebagai anggota parpol menurut UU pemilu secara khusus (hanya) diwajibkan ketika calon masih disebut sebagai bakal calon. Syarat sebagai calon tetap menjadi calon terpilih, tidak lagi mengikutsertakan "kewajiban" ini. Namun demikian syarat "menjadi anggota parpol" merupakan senjata ampuh bagi parpol jika ingin mengganti calon peraih suara terbanyak dengan calon yang memperoleh suara buntut.

 

Hanya dengan membatalkan keanggotaan seseorang di parpol maka KPU tak bisa menghalanginya. Parpol berdalih dengan banyak alasan bahwa yang dipecat itu karena tak sejiwa dengan perjuangan parpol, tak pernah menjadi pengurus parpol, malanggar kode etik yang diatur dalam AD/ART Parpol dan kontribusinya terhadap parpol buruk.

 

Tahun ini DPR sedang merumuskan RUU pemilu baru. Jika DPR konsisten dengan prinsip kedaulatan rakyat, harusnya pasal-pasal lain yang menghalangi prinsip itu harusnya diperbaiki. Jika Status masih sebagai bakal calon, maka masing-masing pihak memang harus tunduk pada kriteria hukum parpol. Namun ketika telah ditetapkan menjadi calon atau calon terpilih, maka yang harus dihormati oleh semua pihak adalah kriteria hukum pemilu.

 

KPU tidak boleh tunduk pada konflik internal parpol. Dalam hal Pilkada misalnya, jika ada calon tepilih yang ternyata ada putusan pengadilan baru yang membuktikan bahwa calon tepilih tak memenuhi syarat pencalonan atau syarat calon, akan tetapi KPUD tak serta merta harus membatalkan calon seketika itu juga. Sebab dasar yang digunakan KPUD adalah syarat pada saat pencalonan/calon sebelum putusan pengadilan itu terbit.

 

Dalam UU 10/2016 tentang Pilkada, ada larangan-larangan yang berlaku bagi pihak-pihak tertentu. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 Ayat 2 bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

 

Larangan seperti ini harusnya bisa diadopsi dalam UU Pemilu. Perlu adanya larangan bagi parpol untuk tidak memecat kadernya ketika proses pemilu sedang berjalan. Terkecuali yang bersangkutan mengalami OTT KPK atau perbuatan pidana lainnya. Jika dua Ketentuan tak diatur dalam RUU pemilu maka kesewenangan parpol membatalkan calon peraih suara terbanyak masih akan terus berulang pada Pemilu selanjutnya.

 

Jika perbuatan kesewenangan ini hak dicegah maka tak hanya akan menjadi benalu dalam sistem proporsional terbuka yang disepakati dalam UU pemilu tetapi juga mengkhianati kedaulatan rakyat.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

Otonomi Daerah Terbelenggu Pilkada

 

liandoSalah satu buah reformasi adalah kebijakan Otonomi Daerah (Otda). Kebijakan ini mulai diberlakukan melalui UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan.

 

Pada prinsipnya kebijakan ini bermaksud mendorong agar aktor-aktor di daerah mampu dan mandiri mengelola daerahnya sendiri. Tak hanya kewenangan Pemerintah yang sebagian besar telah didelegasikan ke Pemerintah daerah.

 

Akan tetapi kebijakan Otda telah menempatkan posisi masyarakat yang awalnya hanya sebagai objek namun berubah menjadi subjek pembangunan

Visi besar dari kebijakan ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik agar menjadi lebih mudah, berkualitas dan adil. Namun demikian sejak diberlakukannya pada 21 tahun lalu, hambatan dalam impelementasinya tidaklah mudah.

 

Visi besar yang harusnya sudah bisa dinikmati, namun masyarakat belum bisa merasakan apa-apa. Baik UU maupun pedoman teknis belum linier sebagai panduan mencapai tujuan. Aturan tidak diciptakan sebagai instrumen memandu pencapaian tujuan, tetapi kebanyakan dirancang untuk dimanfaatkan oleh kekuatan tertentu baik oleh kekuatan politik atupun kekuatan ekonomi.

 

Kebijakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung sesungguhnya merupakan salah satu instrumen agar cita-cita Otda bisa dipenuhi. Idealnya pemimpin di suatau daerah adalah figur yang mengenal persis daerahnya dan dipilih oleh rakyat secara langsung. Agar keeratan emosional antara rakyat dan pemimpinya dapat dibangun.

Oleh karena itu Pilkada yang awalnya dilakukan DPRD namun berubah mekanisme pemilihannya yaitu dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

 

Namun apakah Pilkada sebagai salah satu sarana pencapaian cita-cita Otda telah terwujud ?

Tingginya angka korupsi oleh Kepala Daerah, buruknya kualitas pelayanan publik dan kerusakan lingkungan akibat exploitasi sumber daya alam menjadi indikator bahwa cita-cita itu masih mengawang-awang.

 

Kebijakan Otda ini baru baru dinikmati oleh segelintir politisi ataupun oknum pengusaha. Proses kaderisasi politik yang buruk oleh Partai politik (parpol) menjadi surga bagi pemilik modal. Mereka berusaha memodali biaya pencalonan mulai dari beli tiket parpol (candidate buying) ataupun kampanye calon (Vote buying) dengan kompensasi penguasaan SDA di suatu daerah jika terpilih.

 

Menjelang Pilkada, sebagian Kepala Daerah mengobral perizinan usaha kepada pengusaha agar mendapat biaya tambahan untuk kampanye. Sebagian Terciduk KPK, namun sebagian lolos karena permainannya licin dan licik. Itulah sebabnya ketika musim hujan besar tiba, banyak penduduk tewas terseret banjir dan longsor akibat rusaknya lingkungan sekitar.

Kepala daerah yang terpilih dengan proses instan seperti ini berefek buruk pada kualitas pelayanan publik sebagaiaman cita-cita Otda. Sebagian pejabat yang diangkat diwajibkan harus dengan uang setoran. Semakin "basah", jabatan, maka setoran makin tinggi. Bisa saja tidak harus dengan setoran tetapi pejabat yang hendak dipromosi harus punya jasa saat kampanye Pilkada.

 

Meski aparaturnya profesional, punya pengalaman pemerintahaan, kepangkatan dan sistim meritnya jelas, namun jika tidak punya kontribusi saat kampanye maka jangan berharap untuk mendapatkan apa-apa. Ada juga pejabat titipan dari oknum DPRD sebagai kompensasi atas Persetujuan Perda yang disinyalir sebagai Perda pesanan.

 

Model Rekrutemen semacam ini menjadi benalu bagi proses pelayanan publik. Pejabat tidak berlagak sebagai pelayan, namun selalu mencari untung dalam setiap kesempatan. Mulai dari Markup dan Markdown anggaran, laporan fiktif, manipulasi bansos maupun memperbanyak kegiatan lapangan untuk fasilitas SPPD. Pejabat yang diangkat karena uang setoran dan atau karena jasanya saat kampanye tentu bukanlah provider yang profesional. Mitra sejajar Pemda yakni DPRD, sebagian besar masih menunjukan keadaan yang sama. Para anggotanya belum banyak dihuni oleh wakil rakyat yang mumpuni. Ada yang terpilih karena mengandalakan kekuatan uang juga karena pengaruh hubungan kekerbatan dengan penguasa di daerah.

 

Lihat saja profil anggota DPRD hasil pemilu 2019. Mulai dari isteri, suami, kakak, adik, ipar, mertua, dan keponakan Kepala Daerah dengan mudah memasuki lembaga itu. Power yang dimiliki Kepala Daerah sangatlah gampang mengutus keluarganya. Aparat dan pejabat dimobilisasi sebagai mesin pengumpul suara. Jika target tak dipenuhi dalam satu dapil, maka jabatan akan jadi taruhan. Jabatan Kepala Desa isi dengan pelaksana tugas agar dengan mudah untuk dikendalikan.

 

Memang Hak bagi semua orang untuk setiap jabatan politik. Namun apakah semuanya memiliki bekal dasar sebagai wakil rakyat. Untuk menata kebijakan Otda tak sekedar memperbaiki aturan-aturan sesering mungkin atau memperbanyak aliran uang yang ditransfer ke daerah.

 

Masalah terberat dari kebijakan Otda saat ini adalah perilaku aktor baik parpol, politisi, Birokrasi maupun masyarkatnya. Fungsi utama parpol adalah mempersiapkan calon pemimpin jauh sebelum Pilkada dimulai. Berilah kesempatan kepada figur-figur yang mapan, berakhlak dan diyakini mampu menjadi seorang pemimpin yang berwibawa.

 

Tindakan memperjualbelikan parpol kepada yang tidak pantas, bukan hanya menggagalkan cita-cita Otda tetapi sebagai bentuk penghianatan terhadap publik. Parpol bisa mengusung calon kepala daerah pada Pilkada karena dukungan suara masyarakat ketika memilih saat pemilu tahun 2019 lalu.

 

Tak hanya parpol, tanggung jawab ini penting juga dijaga oleh kesadaran dan kedewasaan masyarakat. Kebijakan Pilkada yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat tak hanya dalam rangka mewujudkan cita-cita konstitusional bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat.

 

Namun yang terpenting adalah rakyat diberikan kebebasan dalam menentukan pemimpin berdarkan selerahnya sendiri. Tapi kebebasan itu harus disertai dengan tanggungjawab moril. Memilih calon tertentu karena faktor uang atau hadiah hanya akan menjerumuskan pada kenikmatan sesaat dan hanya dinikmati sendiri.

 

Politisi yang terbiasa menyuap atau menyogok pemilih merupakan ukuran moralitas yang buruk. Kepemimpinnya tidak bisa melahirkan apa-apa. Uang yang dibagi-bagikannya saat menyuap pemilih di Pilkada akan diusahakan agar bisa kembali berkali-kali lipat hingga kekayaannya tidak akan ludes dalam tujuh turunan, terkecuali terhadang KPK.

 

Semua rancangan kebijakan yang dibuat selalu diuukur dengan keuntungan apa yang diperolehnya. Lihat saja banyak bagunan belum juga di operasionalkan, tapi bagian-bagian tertentu telah rusak. Proyek fisik seperti jalan atau jembatan rusak parah padahal papan proyek masih kokoh berdiri. Itu terjadi karena potongan biaya proyek terlalu besar untuk menutupi keuangan sebagai pengganti suap yang digunakannya ketika menyogok pemilih saat Pilkada.

 

Hak publik untuk mendapatkaan bantuan sosial seperti kesehatan, pendikan dan pemberdayaan ekonomi akan lebih banyak digeser pada proyek-proyek fisik karena di situlah sebagian politisi mendapatkan keuntungan besar.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

 

Koalisi dan Konflik Kepala Daerah

 

liandoHari ini partai politik (parpol) khusuk berjibaku agar ikut mengusung calon pada kontestasi Pilkada 2020. Hanya parpol peraih kursi di DPRD hasil pemilu 2019 yang bisa mengsung calon. Juga tidak semua parpol peraih kursi di DPRD bisa mengusung calon.

 

Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada berbunyi “Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum angka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan".

 

Pasal inilah yang kemudian mendorong parpol yang tidak memiliki persyaratan itu berkoalisi atau bergabungnya sejumlah parpol agar ketentuan terpenuhi untuk mengusung calon.

Sebetulnya UU Pilkada tidak pernah menyebut istilah koalisi. Istilah yang digunakan adalah gabungan partai politik. Pembuat UU dalam hal ini DPR RI menyadari bahwa sistim pemerintahan presidensial sebagaiamana dianut Indonesia itu tidak pernah mengenal istilah koalisi. Istilah ini hanya berlaku bagi negara-negara yang memberlakukan sistim paemerintahan parlementer dengan Multi partai. Koalisi dilakukan dalam rangka pembentukan pemerintahan.

 

Syarat terbentuknya pemerintahan dalam sistim itu adalah parpol yang memiliki jumlah kursi lebih dari setengah jumlah kursi anggota parlemen hasil pemilu. Jika suatu parpol tidak mencukupi, maka parpol itu harus membagun kerjasama dengan parpol lain untuk menjadi sekutu sampai jumlah lebih dari setengah terpenuhi.

 

Koalisi itu terbentuk bukan sekedar membentuk pemerintahan akan tetapi untuk memperoleh dukungan mayoritas atas sebuah wacana kebijakan. Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan praktek yang berlaku di Indonesia. Koalisi dilakukan bukan untuk mengumpul dukungan mayoritas memilih sebuah pilihan kebijakan akan tetapi untuk sebuah kursi kekuasaan. Koalisi yang dibangun bukan atas dasar kesamaan visi.

 

Tujuan berkoalisi hanya bersifat jangka pendek yaitu agar syarat ambang batas terpenuhi. Parpol yang tidak mencapai ambang batas berusaha mendekati parpol peraih kursi kecil agar bisa bekerja sama. Kesepakatan yang terjadi adalah parpol peraih kursi lebih banyak menempatkan orangnya sebagai calon kepala daerah dan parpol peraih kursi kecil kebagian posisi calon wakil kepala daerah.

 

Ada juga parpol yang tak tertarik menawarkan posisi, tetapi menawarkannya dengan imbalan uang. Sebagian besar koalisi parpol mengikuti kontestasi Pilkada itu tidak didasarkan pada motif karena kesamaan idiologi atau atas dasar cita-cita yang sama untuk kemudian diperjuangkan jika berkuasa. Buktinya koalisi tidak terbangun secara linier. Untuk pemilihan gubernur, antara satu parpol dengan parpol lain berkoalisi. Akan tetapi pada pemilihan bupati atau walikota, parpol yang berkoalisi tadi justru saling berhadap-hadapan.

Motif koalisi hanya sekedar untuk memenuhi syarat pencalonan dan sedapat mungkin bisa menang. Lalu apa akibat jika koalisi semu ini terjadi. Biasanya Hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya bisa bertahan harmonis enam bulan setelah pelantikan.

 

Koalisi paksa ini mirip kawin paksa. Perceraian atau konflik selalu datang dengan cepat. Tanda-tanda konflik terjadi karena adanya tarik menarik dalam pengisian posisi penting dalam jabatan struktural. Tarik menarik karena untuk balas jasa saat kampanye dan atau karena salah satunya memperdagangkan posisi jabatan pada pejabat tertentu agar biaya kampanyenya bisa kembali.

 

Konflik inilah yang menyebabakan tata kelola pemerintahan terganggu. Dampaknya adalah pelayanan publik menjadi buruk. Birokrasi tak leluasa bekerja karena memiliki matahari kembar.

 

Satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya koalisi adalah pertama, menerapkan syarat parlement treshold (PT) untuk DPRD. Selama ini syarat itu hanya berlaku di DPR RI. PT adalah syarat perolehan suara bagi parpol peserta pemilu untuk memperoleh kursi di DPR. UU 7/2017 tentang pemilu mensyaratkan 4 persen. Jika PT diterapkan di DPRD maka jumlah parpol di DPRD akan terbatas sehingga peluang suatu parpol untuk mencapai 20 persen kursi akan diperoleh oleh lebih dari satu parpol. Sehingga tidak perlu berkoalisi dengan parpol lain.

 

Kedua, jika dalam RUU pemilu menyatakan PT menjadi 7 hingga 10 persen maka jumlah parpol di DPRD berpotensi hanya terdapat 4 atau 5 parpol. Ketiga, pasal 40 UU 10/2016 tentang gabungan parpol dapat dibatalkan.

 

Sehingga jika di DPRD hanya terdiri dari 4 parpol maka semua parpol itu wajib mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi. Polarisasi besar bisa dicegah sehingga bisa terhindar dari kerawanan sebagaimana pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta belum lama ini.

 

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

 

 

Mahar dan Kejahatan Pilkada

WhatsApp Image 2020-06-22 at 10.18.20Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mattalitti pada 2018 pernah menghebohkan pemberitaan media massa. Waktu itu ia mengaku dimintai uang sebesar Rp. 40 milyar oleh Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia mengatakan uang tersebut diduga sebagai mahar politik terkait dengan pencalonan dirinya sebagai Gubernur Jawa Timur dalam pemilihan kepala daerah serentak pada Juni 2018.

 

Pengakuan yang sama pernah juga terlontar dari Dedi Mulyadi, politisi partai Golkar Jawa Barat. Meski sebagai kader, ia mengaku dimintakan uang mahar 10 milyar untuk mendapatakan rekomendasi sebagai calon gubernur pada Pilkada tahun 2018.

 

Dua pengakuan ini paling tidak bisa menjadi sebuah bukti bahwa modus-modus seperti telah menjadi sebuah "tradisi" dalam partai politik (parpol). Kemungkinan masih banyak korban lain, tetapi diam membisu karena (bisa jadi) telah menikmati hasil transaksi gelap itu.

 

Parpol telah menjelma menjadi predator bahkan sebagai kanibalisme. Sebab kewajiban mahar tidak hanya menggerogoti pihak eksternal parpol, tetapi juga wajib bagi kader sendiri.

 

Inilah alasan mengapa sejak awal saya tidak setuju jika mendirikan parpol diperbanyak dan dipermudah. Sebab saya menduga, banyak parpol didirikan hanya sebagai motif untuk memperkaya diri bagi para pendirinya. Lantas, mengapa mahar (candidate buying) tak bisa dicegah.

 

Pertama, baik UU 2/2011 tentang parpol dan UU 10/2016 tentang pilkada sama sekali tidak memaksa bahwa calon yang diusung parpol harus sebagai kader.

 

Kedua, tidak ada batasan berapa lama seharusnya menjadi kader parpol lalu memenuhi syarat untuk di calonkan. Terdapat sejumlah calon yang mendapat kartu tanda anggota (KTA) parpol sehari sebelum pencalonan. Praktik kutu loncat terjadi karena hal ini.

 

Ketiga, saat suksesi pemilihan ketua parpol dalam semua tingkatan, masing-masing calon ketua mengeluarkan uang banyak untuk menyuap para pemilik suara baik dalam tataran darerah, cabang maupun ranting. Sehingga kewajiban mahar bagi calon kepala daerah diduga sebagai bentuk mengembalikan uang suksesi dalam memperebutkan ketua di parpol itu.

 

Keempat, calon yang menyuap dengan cara mahar di masing-masing parpol bisanya mereka yang tidak memiliki reputasi, track record buruk, minim pengalaman, dan kelangkaan jejaring sosial. Kondisi ini menyebabkan popularitasnya tak menjangkau, kalah survey sehinggga tak membuat parpol tertarik. Maka cara untuk mendapatakan "tiket" parpol adalah dengan usaha menyuap.

 

Kelima, para pelaku mahar belum memiliki legal standing untuk diawasi sebagai pelaku kejahatan pilkada sebab proses transaksi gelap itu dilakukan pada saat sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon dan juga tidak dilakukannya pada saat kampanye.

Ada tiga bentuk potensi parpol yang rawan menerima mahar.

 

Pertama, parpol yang memiliki ambang batas Pencalonan yang cukup (20% kursi hasil pemilu), namun parpol itu tidak memiliki figur kuat atau tokoh sentral untuk dicalonkan.

 

Kedua, parpol yang memiliki ambang batas pencalonan yang cukup namun ada terdapat dua atau lebih bakal calon yang bersemangat memperebutkan dukungan parpol itu.

Ketiga, parpol yang tak mencukupi syarat Ambang batas di DPRD. Parpol peraih kursi kecil ini rawan dibeli untuk mencukupi jumlah kursi parpol lain yang juga tak memenuhi syarat ambang batas.

 

Lantas, apa saja yang bisa diakibatkan oleh prilaku dan siasat jahat ini.

Pertama, jika hulunya buruk maka proses hingga hilirnya akan terdampak (Garbage in, garbage out). Karena parpol memaksakan mencalonkan sesorang yang tidak bereputasi dan tidak bermoral (akibat mahar), maka secara otomatis tak akan ada penerimaan publik atasnya.

 

Namun demikan, politisi licik selalu saja punya cara bagaimana meracuni akal sehat pemilih. Himpitan ekonomi masyarakat akibat covid-19 akan menjadi peluang dan alasan pembenaran baginya untuk menghipnotis pemilih dengan harta benda yang dimilikinya.

Dalam catatan KPK bahwa politisi yang memiliki harta kekayaan besar dan kerap membagikannya ke publik untuk kepentingan politik sebagian besar adalah hasil korupsi.

Kedua, legitimasi atas keterpilihannya tidak akan kuat sebab pemilih yang memilihnya bukan atas dasar suka atau percaya tetapi atas dasar intimidasi politik uang (vote buying) yang dilakukan calon. Itulah sebanyak banyak kepala daerah yang setiap kebijakan yang buatnya selalu mendapat penolakan publik.

 

Ketiga, jika kepala daerah yang terpilih karena menyogok parpol dan pemilih maka kualitas dan kemampuannya sangat terbatas.

 

Tata kelola pemeritahan tidak optimal, dan pelayanan publik menjadi buruk. Gaya kepemimpinan tidak akan kooperatif dan cenderung otoriter. Itulah sebabnya hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harmonis sebelum setahun menjabat.

Aparatur profesional dan berkualitas dibabat habis karena tidak mau "bekerjasama" mengakali APBD, kemudian digantikan dengan aparat berkarakter "pencuci tangan" dan "pencari muka" meski minim pengalaman.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

 

Memaklumi Sikap KPU

liandoHari ini Senin, (15/07) tahapan Pilkada serentak gelombang keempat secara resmi akan dilanjutkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap melaksanakannya. Walaupun hingga kini desakan masyarakat agar menunda Pilkada masih terus menggema. Alasanya jumlah pasien covid 19 belum ada tanda-tanda menurun.

 

Kepres 12/2020 tentang penetapan bencana nonalam belum dicabut. Lembaga negara, NGO maupun tokoh publik ikutan mendesak penundaan. DPD RI sebagai representatif daerah resmi menyatakan penolakannya. Sejumlah organisiasi seperti ICW, JPPR, KIPP Indonesia, Kopel, Netgrit, Netfid, Perludem, PUSaKO FH Unand, Puskapol UI, Rumah Kebangsaan, PPUA Disabilitas, dan Kemitraan, membentuk koalisi besar mengajukan petisi menolak Pilkada di tahun 2020.

 

Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli (PWSPP) baru saja melayangkan gugatan judicial review terhadap perppu 2/2020 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Penolakan para intelektualpun tak kalah garangnya. Salah satunya adalah Prof Dr Djohermansya Djohan. Dosen IPDN dan penulis buku Koki Otonomi : Kisah Anak Sekolah Pamong” sejak awal sudah menyatakan menentang. Namun sikap ini tak bisa dibendung. Kedaulatan ada ditangan DPR dan pemerintah, tak lagi berasal dari rakyat.

 

Tentu ini ironi bagi negara demokrasi. Sebagai bentuk kesiapannya, KPU RI akhir pekan lalu (13/7) mengumumkan Peraturan KPU (PKPU) 5/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada. PKPU itu merupakan hasil revisi dari PKPU 15/2019.

 

KPU sepertinya tak ada pilihan lain selain untuk terus melangkah. Saya sangat memaklumi sikap KPU itu. Paling tidak ada 3 alasan bagi KPU.

 

Pertama, Pilkada di tahun 2020 sudah ditetapkan melalui Perppu 2/2020. Walaupun bisa saja suatu saat nanti akan berubah jika di waktu pencoblosan ternyata kondisinya tidak memungkinkan.

 

Kedua, KPU dalam posisi sebagai pelaksana UU. Apa yang diamanatkan, maka itu adalah perintah. Jika perintah UU tidak dilaksanakan maka akan dianggap melanggar sumpah jabatan. Jika sumpah dilanggar maka mereka berpotensi akan digiring pada pelanggaran kode etik.

 

Ketiga, KPU mendapat dukungan baik dari sisi politis maupun teknis. Meski suara DPR tidak satu, namun secara kelembagaan mereka menyatakan dukungan Pilkada di tahun ini. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri tak kalah bersemangat memberikan dukungan. Tentu ini modal kuat bagi KPU. Sebab KPU tak bisa apa-apa jika tanpa suport Pemerintah.

 

Dalam hal kelembagan sebagian besar sumber daya manusia sekretariat KPUD masih meminjam tenaga birokrat dari Pemda. Banyak pengalaman terganggunya Pilkada karena kepala daerah menarik aparatnya ketika tahapan sedang berlangsung. KPU pun tetap menggantungkan pembiayaan Pilkada bersumber dari APBD. Ini merupakan amanat UU. Sejauh ini Pemerintah tetap sanggup memenuhi semua kebutuhan angggaran tambahan yang diajukan KPU walaupun pencairan dilakukan secara bertahap.

 

Namun ada kekhawatiran yang bisa saja terjadi seperti kapan anggaran tambahan itu tiba ditangan KPUD sebab minggu ini tahapan sudah harus dimulai. Anggaran tambahan itu mencakup belanja alat pelindung diri (APD) petugas lapangan.

 

Kemudian pencairan anggaran secara bertahap berdasarkan pengalaman selama ini kerap berjalan tidak mulus. Ada-ada saja alasan yang menyebabkan pencairan tidak tepat waktu padahal tahapan terus berjalan.

 

Jika KPU sudah mantap dengan keyakinannya untuk melaksanakan Pilkada, maka ada beberapa hal yang mestinya perlu diantisipasi.

 

Pertama, Kita masih trauma dengan meninggalnya 894 petugas dan 5.175 petugas mengalami sakit pada pemilu 2019 lalu. Tentu trauma itu tidak boleh terulang lagi. Oleh karena itu KPU harus memastikan Pilkada 2020 tidak akan lagi ada korban yang berjatuhan.

Kedua, KPU harus memastikan bahwa Pilkada itu harus berkualitas baik untuk prosesnya maupun dihasil akhir. Tantangan Pilkada kali ini bahwa tidak semua instrumen penunjang Pilkada akan bekerja normal.

 

Koorindiasi KPUD dengan pemerintah daerah dan kepolisian bisa saja terganggu. Sebab kedua Institusi ini sangat sibuk melayani masyarakat terkait pencegahan dan penanganan covid-19.

 

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan daftar pemilih, keikutsertaan dalam mengawasi, mengajukan bukti, memberi keterangan serta berpartisipasi dalam pemberian suara bisa jadi tidak akan optimal lagi.

 

Secara teknis, berdasarkan pengalaman yang dimiliki KPU dan jajarannya, Pilkada bisa saja akan berjalan normal. Namun Pilkada bukan hanya prosedur teknis. Tetapi substansi dan kualitas dari setiap prosedur itu harus benar-benar dijamin.

 

Tugas KPU bukan sekedar untuk melaksanakan Pilkada, tatapi tugas utama KPU yaitu harus memastikan apakah proses dan hasil Pilkada memiliki mutu yang baik.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)