Kolom AIPI

Revisi RUU Pemilu: Kepentingan Siapa?

ferryDPR RI melalui Komisi II telah mengajukan draft RUU pemilu untuk segera dibahas di awal 2021 ini. Artinya UU 7 tahun 2017 tentang pemilu akan di revisi lagi (?)

 

Draft yang diajukan masih diwarnai oleh alternatif klasik. Seperti parliament trsehold, presidential treshold, metode penghitungan suara menjadi kursi, besaran daerah pemilihan, sistem pemilu. Poin-poin ini akan menjadi pilihan. Pilihan mana yang akhirnya ditetapkan tentu akan menguntungkan peserta pemilihan.

 

Selain isu-isu klasik diatas, RUU sepertinya akan membahas tentang Pilkada.

 

 

  1. Apakah Pilkada akan diserentakan dengan pemilu (Pilpres dan pilcaleg) atau terpisah.
  2. Kalau dilakukan terpisah apakah Pilkada akan dilakukan bersama dengan pemilihan DPRD provinsi/Kabupaten/Kota (pemilu lokal) atau dilakukan pemilihan model dua cabang. Cabang eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota) dilakukan terpisah dengan pemilihan legislatif (DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota).
  3. Atau dilakukan pemisahan antara pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah seperti yang dilakukan sebelum tahun 2019.

 

Menjadi pertanyaan publik saat ini mengapa setiap kali melaksanakan pemilu harus membuat UU baru. Apakah para pembuat UU tidak memiliki kecakapan dalam perumusannya sehingga banyak norma yang bermasalah dan perlu di revisi lagi. Apakah para penyusun UU tidak visioner sehingga tak mampu mengantisipasi segala bentuk dinamika jangka panjang. Apakah revisi ini dimaksudkan sebagai bentuk strategi untuk mempertahankan empuknya kekuasaan. Atau apakah revisi sengaja dilakukan sesering mungkin sebagai alasan penambahan pendapatan bagi DPR yang ditunjuk parpol menjadi anggota kelompok kerja.

 

Belajar dari pengalaman pembuatan UU pemilu 2017, banyak dimanfaatkan oleh penyusunnya untuk berwisata di Eropa dan negara-negara lainnya dengan alasan studi banding.

 

Pertanyaan besar atas revisi UU pemilu 2021 ini adalah adakah kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bagi negara dan bagi rakyat atas revisi UU ini. Dinamika yang kerap berkembang dalam setiap perdebatan penyusunan UU ini terjadi tarik menarik soal pilihan teknis tanpa subtansi. Misalnya usulan untuk menaikan syarat ambang batas parpol yang diikutsertakan dalam perolehan kursi tentu akan ditolak oleh parpol yang perolehan suaranya rendah pada pemilu 2019.

 

Pilihan soal metode konvensi suara menjadi kursi, tentu parpol besar lebih cenderung akan memilih model yang digunakan pada pemilu 2019 yakni sainte lague. Sebab model kuota hare kerap tidak melahirkan keadilan bagi parpol besar. Perdebatan ini berpotensi menghangat kembali pada pembahasan ditahun ini.

 

Saya sangat ragu apakah pilihan itu punya korelasi bagi kepentingan publik atau tidak. Sebab perdebatan hanya seputar proses namun mengabaikan tujuan pemilu itu sendiri. Perdebatan hanya fokus siapa mendapat apa dan siapa bisa mendapat kursi sebanyak-banyaknya.

 

Tujuan besar pemilu yaitu terpilihnya aktor-aktor politik profesional, bermartabat dan negarawan selalu diabaikan. Oleh karena itu UU yang dibuat harusnya menjawab kebutuhan itu. Ironi, pembiayaan pilkada dan pemilu menghabiskan anggaran puluhan triliunan rupiah tapi pemilu masih banyak memproduksi aktor-aktor koruptor. Mengapa? Karena aktor-aktor pembuat UU lebih sibuk memikirkan bagaimana mendapatkan dan mempertahankan kekuasan melalui rekayasa UU ketimbang memikirkan bagaimana pemilu itu melahirkan banyak negarawan.

 

Tak ada ruang yang disediakan oleh pembuat UU tentang pembentukan moral kader oleh parpol sebagai syarat calon. Namun yang ada adalah membebaskan para mantan koruptor untuk bisa menjadi calon. Alasannya soal HAM. Padahal UU HAM dibuat oleh pihak yang sama. Tidak ada kewajiban sekolah politik atau kaderisasi di parpol dalam waktu panjang sebagai syarat pencalonan, namun yang ada adalah tanpa adanya larangan bagi penguasa untuk mencalonkan kerbat atau sedarah dalam jabatan-jabatan publik tanpa proses kaderisasi. Sebagian besar anggota legislatif dalam setiap tingkatan didominasi oleh anggotanya yang tidak produktif. Lima tahun menjabat tapi tidak tahu apa yang dikerjakannya. Hadir jarang, kalaupun hadir tidak pernah menyampaikan gagasan. Kalaupun ada gagasan belum tentu sesuai kepentingan publik. Ada yang kritis, tapi sebatas hendak memperjuangkan kenaikan gaji atau sekedar mendapat perhatian media.

 

Hal yang sama juga terjadi di sebagian besar kepala daerah. Banyak yang belum tersentuh KPK tapi kerja-kerjanya tidak kreatif dan inovatif. 5-10 tahun menjabat tapi tak menghasilkan apa-apa dari kepemimpinannya itu. Fenomena ini sebuah deskripsi sederhana yang dihasilkan oleh pemilu dan Pilkada kita.

 

Hal krusial yang perlu dipikirkan DPR dalam pembahasan UU pemilu adalah pertama memperkuat infrastruktur politik melalui penguatan kelembagaan parpol. Harusnya UU parpol tak boleh terpisah dengan UU pemilu. Sebab peserta pemilu dan Pilkada adalah parpol itu sendiri. Parpol wajib mempersiapkan calon jauh sebelum tahapan pemilihan. Persiapan itu adalah penguatan pengetahuan, skill individu dan moral kader parpol sebagai syarat calon. Kemudian porses seleksi bagi kader-kader terbaik untuk diusulkan sebagai calon. Proses seleksi bisa melibatkan publik melalui uji publik. Tindakan ini selain mendorong terpilihnya kader berkualitas, maka akan mencegah membesarnya politik kekerbatan (dinasti), mencegah terjadinya mahar, mencegah pindah-pindah parpol (kutu loncat), mencegah money politic saat pemilihan dan mencegah terjadinya korupsi saat menjabat.

 

Kedua, jika UU pilkada terintegrasi dengan UU pemilu maka UU ini perlu memastikan terbentuknya stabilitas pemerintahan daerah pasca Pilkada. Pemilihan yang dilakukan secara berpasangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sering menjadi benalu pemerintahan. Baru menjabat 6 bulan, keduanya tidak harmonis lagi. Saat Pilkada 9 Desember tahun lalu, ada pasangan calon kepala daerah dan wakilnya tak harmonis lagi padahal kampanye masih sedang berlangsung. Konflik pimpinan daerah tentu tidak bagus bagi tata kelola pemerintahan.

 

Ketiga, UU pemilu harus juga merumuskan agar terjadi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam setiap level pemerintahan. Presiden, Gubernur dan Walikota/Nupati yang diusung oleh parpol yang berbeda kerap mengacaukan sistem perencanaannya. Visi dan misi politik yang berbeda menyebabkan dokumen perencanaan sebagai dasar kebijakan di daerah kacau balau. Apalagi Walikota/Bupati tidak mengaggap Gubernur sebagai atasannya. Terkecuali jika Walikota/Bupati memiliki background parpol yang sama dengan Gubernur.

 

Jadi UU pemilu tidak cukup jika hanya sekedar mengatur teknis dan metode namun harus menjawab tujuan besar pemilu yaitu terpilihnya aktor-aktor politik negarawan.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

Mengapa Calon Menyuap Pemilih?

liando

Sabtu akhir pekan lalu saya diminta Pengelola Program Magister Tata Kelola Pemilu Pascasarjana FISIP Andalas untuk membahas, buku terbitan baru berjudul “Sisi Lain Pilkada; Memahami Kontestasi dari Sudut Praktis” yang ditulis rapih oleh Dr Asrinaldi, dosen setempat.

 

Selain topiknya menarik, dikusi menjadi hangat karena penyelenggara juga menghadirkan hakim konstitusi Prof Dr Saldi Isra. Beliau kita kenal tak hanya piawai mengkonstruksi kajian hukum tata negara, namun juga serius dalam membangun kultur demokrasi.

Kegiatan yang dipandu teman diskusi saya, Dr Aidinil Zetra itu juga menghadirkan pembahas lain yakni Dr Mada Sukmajati, dosen UGM salah satu penulis buku paling laris saat ini “Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014”.

Salah satu bagian yang dibahas dalam buku ini menyangkut kekuatan uang suap (money politic) sebagai modal utama oleh sebagian calon memenangi kontestasi. Modus kejahatan ini sepertinya belum akan bisa hilang dalam kompetisi Pilkada 2020.

 

Malahan tindakan ini sepertinya akan lebih parah ketimbang Pilkada sebelumnya.

Pertama, Pilkada akan dijadikan ajang kekuatan masing-masing parpol untuk persiapan pemilu 2024. Bagi parpol, untuk menguasai perolehan jumlah kursi di DPR, maka hal yang harus direbut adalah memenangkan kepala daerah.

 

Bagi ketua umum parpol, jika berambisi menjadi menteri maka harus bermodalkan jumlah kursi di DPR. Semakin banyak kursi diperoleh maka akan semakin banyak elit parpol menduduki jabatan menteri. Sehingga kapasitas dan pengalaman kepemimpinan bukan jadi variebel utama dalam mengusung calon kepala daerah oleh sebagian parpol. Tapi harus atas dasar kekayaan yang dimiliki. Sebab modal kekayaan bisa memudahkan calonnya terpilih.

Kedua, melaksanakan Pilkada ditengah penularan COVID-19 tentu akan menguntungkan calon yang hanya bermodalkan uang. Tekanan ekonomi akibat pemutusan hubungan kerja dan pembatasan aktivitas kerja tentu sebagian besar pemilih berharap santunan dari pihak lain. Keterbatasan bantuan sosial dari pemerintah akan dimanfatakan para calon merebut hati pemilih dengan cara memberinya uang dengan alasan kemanusiaan.

 

Ketiga, menghormati protokol kesehatan yang dibuat pemerintah, maka akan secara otomatis membatasi ruang gerak petugas pengawas Pilkada, media maupun masyarakat mengawasi pergerakan dan aktivitas masing-masing calon dan tim sukses.

 

Keempat, kelemahan regulasi dalam penindakan kejahatan politik uang akan menjadi daya dorong bagi sebagian calon untuk memanfaatkan kondisi ini. Meski di depan mata terjadi sebuah tindakan transaksi antara calon dan pihak pendukung calon dengan masyarakat, namun regulasi tak serta merta menyebut sebagai sebuah pelanggaran pidana.

 

Pemenuhan syarat formil dan materil harus terpenuhi. Perlu dibuktikan secara terstruktur, sistimatis dan masif. Melengkapi unsur-unsur ini tidaklah mudah. Subjek hukumnya juga diatur kapan itu terjadi, apakah saat pemberian ada penyampaian visi, misi dan ajakan untuk mempengaruhi pemilih. Masalah lainnya adalah batas waktu penanganan hanya 3 hari. Ada penambahan waktu, tapi hanya 2 hari (kerja) saja. Pemberi dan penerima pun harus memiliki legal standing. Tanpa itu, unsur kejahatan dianggap tak terpenuhi.

 

Bagi calon kepala daerah yang menjadi pelaku, mengandalkan politik uang bukan karena memanfaatkan kelemahan regulasi atau kendala pengawasan. Tapi karena keadaanlah yang memaksanya untuk harus melakukan itu.

 

Keadaan itu disebabkan karena pertama, parpol tak pernah membekali dia dengan pendidikan moral dan etika kepemimpinan sebelum menjadi calon kepala daerah. Buah atas kelemahan itu menjadikan calon kepala daerah tak melandasi moral sebagai pegangan utama dalam berkompetisi.

 

Jika moral menjadi dasar dalam berkompetisi maka tak mungkin akan ada calon yang berusaha menyuap atau menyogok pemilih agar mendapat dukungan saat pencoblosan. Jika moral sudah ternoda saat dalam proses pemilihan, bagaimana kelak ketika tepilih dan berkuasa.

 

Padahal moral harus jadi modal kuat ketika kekuasaan mengelola anggaran dan kewenangan yang begitu besar. Ironinya ada calon dari parpol baru mendapatkan kartu tanda anggota sehari sebelum berkas pencalonan dimasukan.

 

Kedua, pengalaman kepemimpinan di masyarakat yang terbatas menyebabkan jejaring dan interaksi sosial tidaklah terbuka dan meluas. Ia tak dikenal publik, diragukan track record dan kemampuannya. Sosok yang baru memperkenalkan diri secara instan dengan cara rajin beriklan dan memasang baliho baru menjelang tahapan Pilkada dimulai tentu sangatlah berat. Sehingga cara paling gampang untuk mempengaruhi pemilih adalah menyuap/menyogok.

 

Ketiga, calon kepala daerah, pelaku kejahatan politik uang terkesan sebagai upaya untuk menutupi banyak kekurangan calon. Kekurangan itu bisa jadi karena minim reputasi dimasa lalu sehingga namanya tidak populer atau bisa jadi keterbatasan inovasi dan keterampilan mempengaruhi pemilih. Tak memiliki modal dan talenta kepemimpinan, maka cara baginya untuk mempengaruhi pemilih yaitu dengan menghalalkan segala cara termasuk membeli suara pemilih.

 

Kejahatan politik uang ini akan melahirkan sedikitnya tiga bencana.

Pertama, melanggagar prinsip konstitusi. Menurut UUD 1945 pasal 2 ayat(1) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU 39/1999 tentang HAM dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Mempengaruhi pemilih adalah bentuk intimidasi apalagi menghalangi kebebasan warga negara dalam memilih.

 

Kedua, kejahatan ini merusak prinsip dan kualitas Pilkada bersih. Anggaran Pilkada 2020 sebesar 20,46 triliun akan sia-sia jika akhirnya yang terpilih adalah calon yang hanya mengadakan modal uang atau kekayaan semata.

 

Ketiga, kejahatan politik uang ini akan berdampak pada tata kelola pemerinahan di kemudian hari. Masyarakat akan kesulitan karena mendapat perlakuan pelayanan publik yang buruk. Pejabat pemerintah yang menduduki jabatan struktural bisa saja tak banyak yang menguasai tupoksi.

 

KPK beberapa kali melakukan operasi tangkap tangan karena kepala daerah mewajibkan uang setoran jika ingin menjadi pejabat. Sarana publik tak optimal karena telalu banyak potongan anggaran saat pengerjaan proyek. Perizinan pengelolaan SDA bisa diobral dengan mudah. Kondisi ini berakibat terjadi bencana alam karena adanya eksploitasi alam yang tak terkendali. Para politisi saling berganti jabatan. Mereka datang dan pergi namun kerap yang wariskan hanyalah bencana bagi rakyatnya.

 

Jika parpol tak bisa diharapkan menjaring calon terbaik, jika regulasi memiliki banyak keterbatasan dalam melahirkan pemimpin terbaik maka benteng terakhir untuk menciptakan pemimpin bersih adalah masyarakat pemilih.

 

Pemilih yang baik tentu tidak akan menerima apapun pemberian dari calon manapun. Pemilih yang baik akan bisa menilai bahwa calon yang hanya mengandalkan uang dan berusaha membeli suaranya dapat dijadikan ukuran moral yang buruk. Dan tidak mungkin bagi pemilih itu untuk memilihnya pada 9 Desember 2020 nanti.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

 

Mahar Pilkada, Picu Konflik Parpol

liando-manadoSejumlah pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Medan menolak Bobby Nasution sebagai calon walikota Medan. Padahal DPP PDIP telah mengumumkan pencalonan itu. Kini para kader yang menolak dan sebagiannya merupakan ketua pimpinan anak cabang (PAC) sudah dalam proses pemecatan.

 

Fenomena ini tidak hanya terjadi di PDIP. Nyaris semua partai politik (parpol) mengalami dinamika yang sama disetiap Pilkada. Tindakan pecat memecat, dan musda istimewa, telah banyak dilakonkan parpol belakangan ini.

 

Nafsu dan ambisi kekuasaan menjadi penyebab utama. Apalagi parpol di Indonesia orientasinya fokus pada kekuasaan semata. Kekuasaan itu bukan dijadikan sebagai alat memperjuangkan kepentingan publik namun sekedar alat berburu status sosial, fasilitas negara dan pemenuhan kekayaan oleh sebagian besar aktor di masing-masing parpol.

Lantas apa penyebab parpol itu selalu konflik dalam momentum Pilkada.

 

Pertama, UU Pilkada mewajibkan bahwa penetapan pasangan calon dari partai politik direkomendasikan oleh pengurus pusat parpol. Hal itu diatur pada Pasal 40 A dan Pasal 42, Pasal 164, dan Pasal 186 A. Jika pengurus parpol di tingkat daerah tidak melaksanakan rekomendasi bakal pasangan calon kepala daerah, maka DPP Parpol dapat mengambil alih proses pencalonan tersebut.

 

Ketentuan ini selalu saja menimbulkan pertentangan. Keputusan DPP kerap tidak sesuai dengan kearifan lokal dan tidak menghargai dinamika yang terjadi di tingkat lokal. Kader yang dinilai telah berdarah-darah membesarkan parpol tidak bisa dijamin untuk dicalonkan. Sebagain Calon yang direkomendasi justru belum banyak dikenal di daerah. Ditengarai para calon ini pinter bermain dipintu belakang.

 

Tata kelola pemerintahan daerah telah dikelola secara otonom, namun parpol belum seiring dengan kebiajkan itu. Wajar jika banyak kader di daerah menolak keputusan itu dengan resiko dipecat sekalipun.

 

Kedua, konflik terjadi karena kelembagaan parpol yang tidak dikelola dengan baik dan transparan. Tidak jelas apa parameter yang digunakan sehingga seseorang bisa ditetapkan sebagai calon.

 

Dalam berbagai kajian literatur ilmu politik maupun UU tentang parpol sudah menegaskan, bahwa salah satu fungsi parpol adalah mempersiapkan aktor-aktor politik untuk dipromosikan pada jabatan eksekutif ataupun legislatif. Artinya jauh sebelum tahapan Pilkada dan pencalonan, parpol sudah selesai dengan siapa yang layak dan pantas.

Kondisi yang terjadi hari ini menunjukkan bahwa parpol baru akan sibuk mencari calon, yaitu pada saat menjelang tahapan pencalonan kepala daerah di KPUD setempat. Bahkan hal yang memalukan ketika ada calon baru mendapatkan kartu tanda anggota (KTA) parpol sehari sebelum pencalonan. Bisa jadi yang diusung itu adalah bukan kader parpol atau kader yang pecat dari parpol lain. Inilah sebab mengapa sebagian kader tak terima dengan keputusan ini sehingga membuat gerakan baru untuk melakukan perlawanan.

 

Ketiga, dugaan sebagian parpol mewajibkan mahar bagi calon menyebabkan apa yang direkomendasikan tak bisa diterima oleh sebagain kader. Pilkada menjadi momentum oleh sebagian elit untuk mendapatkan kembali apa yang pernah ia alami. Pada saat munas atau musda, biaya untuk menyogok peserta pemilik suara tidaklah sendikit.

 

Walaupun alasan itu bisa dimanipulasi dengan argumentasi yang sepertinya masuk akal. Misalnya untuk pengganti tiket peserta dari daerah, biaya akomodasi, biaya transportasi dalam kota dan pengganti suar lelah. Jika menang maka sang calon ketua parpol harus relah merogok puluhan hingga ratusan milyar untuk "memperdaya" peserta.

 

Belum lagi ada kewajiban yang diminta panitia bahwa siapa yang menang harus membiayai sewa hotel yang digunakan saat pemilihan. Inilah yang kemudian mengapa sebagian calon kepala daerah diwajibkan dengan uang setoran jika ingin dicalonkan. Permainan setoran ini menyebabkan nama calon yang diumumkan kerap mengagetkan publik.

 

Keempat, keterlibatan pihak eksternal dalam penentuan calon. Momentum Pilkada sering dimanfaatkan pihak lain untuk mempengaruhi kepentingannya. Salah satu indikasi yang terhendus adalah kepentingan pemilik modal. Ada usaha meloloskan calon-calon tetentu dengan kompensasi melindungi bisnis yang sedang dikelola atau ingin menguasai sumber daya alam di daerah itu. Aspirasi kader kalah telak dengan nama yang diusulkan pemilik modal. Pada ujungnya konflikpun tak bisa dihindari.

 

Selama 4 aspek ini tak dibenahi, maka penyakit konflik parpol tak akan pernah sembuh. Bisa saja redam, tapi sewaktu-waktu bisa akut kembali. Semangat KPU RI mendorong tingginya angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan sepertinya terhambat oleh kondisi ini.

 

Nama-nama yang diusung dinilai tak masuk akal dan parpol dilanda konflik internal akan menjauhkan pemilih dari tempat pemungutan suara.

 

Jika calon yang diusung merupakan buah dari proses konflik yang panjang, maka dampaknya akan berpengaruh pada tata kelola pemerintahan. Sehingga buah dari konflik itu adalah masyarakat sendiri. Tidaklah mungkin suatu pelayanan publik akan maksimal bagi rakyat jika kepala daerahnya terus dilanda konflik.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

 

Dilema Proporsional Terbuka

liandoMinggu lalu Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN) Makasar mengabulkan gugatan yang dilayangkan calon legislatif (caleg) Gerindra Sulawesi Selatan Misriyani Ilyas kepada KPUD setempat. Putusan PTUN Makassar itu menggugurkan putusan KPU Sulsel yang mengganti Misriani llyas dengan Adam Muhammad.

 

Peristiwa bermula ketika Gerindra memecat Misriani Ilyas dari keanggotaan partai sehari jelang pelantikan DPRD Sulsel tahun lalu. Padahal pada perhitungan suara KPU, Misriani meraih suara tertinggi yaitu sebanyak 10.057 suara. Misriani sudah sempat memegang SK KPU sejak 13 Agustus 2019 sebagai caleg terpilih dari Dapil 2 Sulsel dan sudah mendapat undangan dari DPRD untuk melakukan gladi pelantikan.

 

Atas putusan PTUN ini Misriani wajar jika harus berbangga, sebab peristiwa yang dialaminya juga dialami oleh banyak calon. Namun nasibnya berbeda. Meski Memperoleh suara terbanyak, tapi oleh kesewenangan partai politik (parpol) hak politik mereka dipindahkan ke orang lain dan nasibnya tak sama dengan Misriani. Belum tahu alasan mengapa parpol tertentu bertindak demikian.

 

Namun kasus yang dilakukan Harun Masiku seolah membongkar tabir gelap ini. Harun kini menjadi DPO KPK atas kasus suap agar dirinya bisa duduk menjadi anggota DPR fraksi PDIP. Lantas mengapa keadaan ini bisa terjadi.

 

Pemilu kita menganut sistem proporsional daftar terbuka atau daftar calon. Parpol mengajukan nama-nama calon, kemudian pemilih akan memilih secara langsung siapa yang dikehendaki.

 

Pasal 420 UU 7/2017 tentang Pemilu bahwa penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota didasarkan atas perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu dapil, dan penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon yang tercantum dalam surat suara. Pasal ini memperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22/2008.

 

Sikap parpol, KPU dan Kemendagri kerep melangkahi kebijakan ini disebabkan oleh pertama, adanya pasal lain dalam UU pemilu yang tidak sejalan dengan pasal 420. Ada kondisi lain yang memungkinkan dilakukan penggantian calon meski memperoleh suara terbanyak.

 

Pasal 426 memunginkan adanya penggantian apabila caleg meninggal dunia, caleg terpilih mengundurkan diri, caleg tidak memenuhi syarat, dan atau jika caleg terbukti melakukan tindak pidana sehingga caleg diberhentikan partai.

 

Pasal 240 menyebut bahwa bakal calon memenuhi syarat apabila terdaftar sebagai anggota parpol. Pasal ini sesungguhnya bermasalah.

 

Dalam UU pemilu menyebut tiga istilah calon. Ketiga istilah ini diatur dalam tiga pasal yang berbeda. Ketiganya adalah bakal calon (pasal 240), calon tetap (pasal 256) dan calon terpilih (pasal 421).

 

UU tidak menjelaskan secara rigit apakah ketentuan atas ketiga istilah ini memiliki konsekuensi hukum yang sama atau sebaliknya. Syarat sebagai anggota parpol menurut UU pemilu secara khusus (hanya) diwajibkan ketika calon masih disebut sebagai bakal calon. Syarat sebagai calon tetap menjadi calon terpilih, tidak lagi mengikutsertakan "kewajiban" ini. Namun demikian syarat "menjadi anggota parpol" merupakan senjata ampuh bagi parpol jika ingin mengganti calon peraih suara terbanyak dengan calon yang memperoleh suara buntut.

 

Hanya dengan membatalkan keanggotaan seseorang di parpol maka KPU tak bisa menghalanginya. Parpol berdalih dengan banyak alasan bahwa yang dipecat itu karena tak sejiwa dengan perjuangan parpol, tak pernah menjadi pengurus parpol, malanggar kode etik yang diatur dalam AD/ART Parpol dan kontribusinya terhadap parpol buruk.

 

Tahun ini DPR sedang merumuskan RUU pemilu baru. Jika DPR konsisten dengan prinsip kedaulatan rakyat, harusnya pasal-pasal lain yang menghalangi prinsip itu harusnya diperbaiki. Jika Status masih sebagai bakal calon, maka masing-masing pihak memang harus tunduk pada kriteria hukum parpol. Namun ketika telah ditetapkan menjadi calon atau calon terpilih, maka yang harus dihormati oleh semua pihak adalah kriteria hukum pemilu.

 

KPU tidak boleh tunduk pada konflik internal parpol. Dalam hal Pilkada misalnya, jika ada calon tepilih yang ternyata ada putusan pengadilan baru yang membuktikan bahwa calon tepilih tak memenuhi syarat pencalonan atau syarat calon, akan tetapi KPUD tak serta merta harus membatalkan calon seketika itu juga. Sebab dasar yang digunakan KPUD adalah syarat pada saat pencalonan/calon sebelum putusan pengadilan itu terbit.

 

Dalam UU 10/2016 tentang Pilkada, ada larangan-larangan yang berlaku bagi pihak-pihak tertentu. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 Ayat 2 bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

 

Larangan seperti ini harusnya bisa diadopsi dalam UU Pemilu. Perlu adanya larangan bagi parpol untuk tidak memecat kadernya ketika proses pemilu sedang berjalan. Terkecuali yang bersangkutan mengalami OTT KPK atau perbuatan pidana lainnya. Jika dua Ketentuan tak diatur dalam RUU pemilu maka kesewenangan parpol membatalkan calon peraih suara terbanyak masih akan terus berulang pada Pemilu selanjutnya.

 

Jika perbuatan kesewenangan ini hak dicegah maka tak hanya akan menjadi benalu dalam sistem proporsional terbuka yang disepakati dalam UU pemilu tetapi juga mengkhianati kedaulatan rakyat.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

Otonomi Daerah Terbelenggu Pilkada

 

liandoSalah satu buah reformasi adalah kebijakan Otonomi Daerah (Otda). Kebijakan ini mulai diberlakukan melalui UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan.

 

Pada prinsipnya kebijakan ini bermaksud mendorong agar aktor-aktor di daerah mampu dan mandiri mengelola daerahnya sendiri. Tak hanya kewenangan Pemerintah yang sebagian besar telah didelegasikan ke Pemerintah daerah.

 

Akan tetapi kebijakan Otda telah menempatkan posisi masyarakat yang awalnya hanya sebagai objek namun berubah menjadi subjek pembangunan

Visi besar dari kebijakan ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik agar menjadi lebih mudah, berkualitas dan adil. Namun demikian sejak diberlakukannya pada 21 tahun lalu, hambatan dalam impelementasinya tidaklah mudah.

 

Visi besar yang harusnya sudah bisa dinikmati, namun masyarakat belum bisa merasakan apa-apa. Baik UU maupun pedoman teknis belum linier sebagai panduan mencapai tujuan. Aturan tidak diciptakan sebagai instrumen memandu pencapaian tujuan, tetapi kebanyakan dirancang untuk dimanfaatkan oleh kekuatan tertentu baik oleh kekuatan politik atupun kekuatan ekonomi.

 

Kebijakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung sesungguhnya merupakan salah satu instrumen agar cita-cita Otda bisa dipenuhi. Idealnya pemimpin di suatau daerah adalah figur yang mengenal persis daerahnya dan dipilih oleh rakyat secara langsung. Agar keeratan emosional antara rakyat dan pemimpinya dapat dibangun.

Oleh karena itu Pilkada yang awalnya dilakukan DPRD namun berubah mekanisme pemilihannya yaitu dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

 

Namun apakah Pilkada sebagai salah satu sarana pencapaian cita-cita Otda telah terwujud ?

Tingginya angka korupsi oleh Kepala Daerah, buruknya kualitas pelayanan publik dan kerusakan lingkungan akibat exploitasi sumber daya alam menjadi indikator bahwa cita-cita itu masih mengawang-awang.

 

Kebijakan Otda ini baru baru dinikmati oleh segelintir politisi ataupun oknum pengusaha. Proses kaderisasi politik yang buruk oleh Partai politik (parpol) menjadi surga bagi pemilik modal. Mereka berusaha memodali biaya pencalonan mulai dari beli tiket parpol (candidate buying) ataupun kampanye calon (Vote buying) dengan kompensasi penguasaan SDA di suatu daerah jika terpilih.

 

Menjelang Pilkada, sebagian Kepala Daerah mengobral perizinan usaha kepada pengusaha agar mendapat biaya tambahan untuk kampanye. Sebagian Terciduk KPK, namun sebagian lolos karena permainannya licin dan licik. Itulah sebabnya ketika musim hujan besar tiba, banyak penduduk tewas terseret banjir dan longsor akibat rusaknya lingkungan sekitar.

Kepala daerah yang terpilih dengan proses instan seperti ini berefek buruk pada kualitas pelayanan publik sebagaiaman cita-cita Otda. Sebagian pejabat yang diangkat diwajibkan harus dengan uang setoran. Semakin "basah", jabatan, maka setoran makin tinggi. Bisa saja tidak harus dengan setoran tetapi pejabat yang hendak dipromosi harus punya jasa saat kampanye Pilkada.

 

Meski aparaturnya profesional, punya pengalaman pemerintahaan, kepangkatan dan sistim meritnya jelas, namun jika tidak punya kontribusi saat kampanye maka jangan berharap untuk mendapatkan apa-apa. Ada juga pejabat titipan dari oknum DPRD sebagai kompensasi atas Persetujuan Perda yang disinyalir sebagai Perda pesanan.

 

Model Rekrutemen semacam ini menjadi benalu bagi proses pelayanan publik. Pejabat tidak berlagak sebagai pelayan, namun selalu mencari untung dalam setiap kesempatan. Mulai dari Markup dan Markdown anggaran, laporan fiktif, manipulasi bansos maupun memperbanyak kegiatan lapangan untuk fasilitas SPPD. Pejabat yang diangkat karena uang setoran dan atau karena jasanya saat kampanye tentu bukanlah provider yang profesional. Mitra sejajar Pemda yakni DPRD, sebagian besar masih menunjukan keadaan yang sama. Para anggotanya belum banyak dihuni oleh wakil rakyat yang mumpuni. Ada yang terpilih karena mengandalakan kekuatan uang juga karena pengaruh hubungan kekerbatan dengan penguasa di daerah.

 

Lihat saja profil anggota DPRD hasil pemilu 2019. Mulai dari isteri, suami, kakak, adik, ipar, mertua, dan keponakan Kepala Daerah dengan mudah memasuki lembaga itu. Power yang dimiliki Kepala Daerah sangatlah gampang mengutus keluarganya. Aparat dan pejabat dimobilisasi sebagai mesin pengumpul suara. Jika target tak dipenuhi dalam satu dapil, maka jabatan akan jadi taruhan. Jabatan Kepala Desa isi dengan pelaksana tugas agar dengan mudah untuk dikendalikan.

 

Memang Hak bagi semua orang untuk setiap jabatan politik. Namun apakah semuanya memiliki bekal dasar sebagai wakil rakyat. Untuk menata kebijakan Otda tak sekedar memperbaiki aturan-aturan sesering mungkin atau memperbanyak aliran uang yang ditransfer ke daerah.

 

Masalah terberat dari kebijakan Otda saat ini adalah perilaku aktor baik parpol, politisi, Birokrasi maupun masyarkatnya. Fungsi utama parpol adalah mempersiapkan calon pemimpin jauh sebelum Pilkada dimulai. Berilah kesempatan kepada figur-figur yang mapan, berakhlak dan diyakini mampu menjadi seorang pemimpin yang berwibawa.

 

Tindakan memperjualbelikan parpol kepada yang tidak pantas, bukan hanya menggagalkan cita-cita Otda tetapi sebagai bentuk penghianatan terhadap publik. Parpol bisa mengusung calon kepala daerah pada Pilkada karena dukungan suara masyarakat ketika memilih saat pemilu tahun 2019 lalu.

 

Tak hanya parpol, tanggung jawab ini penting juga dijaga oleh kesadaran dan kedewasaan masyarakat. Kebijakan Pilkada yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat tak hanya dalam rangka mewujudkan cita-cita konstitusional bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat.

 

Namun yang terpenting adalah rakyat diberikan kebebasan dalam menentukan pemimpin berdarkan selerahnya sendiri. Tapi kebebasan itu harus disertai dengan tanggungjawab moril. Memilih calon tertentu karena faktor uang atau hadiah hanya akan menjerumuskan pada kenikmatan sesaat dan hanya dinikmati sendiri.

 

Politisi yang terbiasa menyuap atau menyogok pemilih merupakan ukuran moralitas yang buruk. Kepemimpinnya tidak bisa melahirkan apa-apa. Uang yang dibagi-bagikannya saat menyuap pemilih di Pilkada akan diusahakan agar bisa kembali berkali-kali lipat hingga kekayaannya tidak akan ludes dalam tujuh turunan, terkecuali terhadang KPK.

 

Semua rancangan kebijakan yang dibuat selalu diuukur dengan keuntungan apa yang diperolehnya. Lihat saja banyak bagunan belum juga di operasionalkan, tapi bagian-bagian tertentu telah rusak. Proyek fisik seperti jalan atau jembatan rusak parah padahal papan proyek masih kokoh berdiri. Itu terjadi karena potongan biaya proyek terlalu besar untuk menutupi keuangan sebagai pengganti suap yang digunakannya ketika menyogok pemilih saat Pilkada.

 

Hak publik untuk mendapatkaan bantuan sosial seperti kesehatan, pendikan dan pemberdayaan ekonomi akan lebih banyak digeser pada proyek-proyek fisik karena di situlah sebagian politisi mendapatkan keuntungan besar.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)