Kolom AIPI

Berharap KPU Tidak Bernasib KPK.

 

ferry liandoKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menjadi lembaga "underbow" DPR. Gelagat ini mulai terbaca ketika peserta seleksi pimpinan KPK saling mengikat kontrak politik. Pada saat uji kelayakan calon pimpinan KPK yang dilakukan Komisi lll DPR RI Kamis pekan lalu, para calon "dipaksa" berjanji sesuai dengan keinginan para wakil rakyat. Jika janji sesuai kontrak tidak dilaksanakan saat terpilih maka mereka akan dikenakan sanksi. Tak sekedar itu, jika janji tidak dibuktikan maka harus bersedia mengundurkan diri dari jabatan, dan jika itu tidak dilakukan maka mereka bersedia dituntut secara hukum. Kontrak politik itu tidak main-main sebab ditandatangani diatas meterai.

 

Janji ini seakan memposisikan KPK telah menjadi lembaga subordinatif lembaga politik. Agar dengan mudah bisa terpilih, para calon pimpinan KPK-pun harus cari posisi aman saat uji kelayakan yakni "harus menyetujui" beberapa materi rancangan revisi UU 30/2002 tentang KPK sesuai selera DPR. Padahal wacana Revisi ini sejak awal telah mengandung kontroversi baik dari sisi substansi maupun prosedur penyusunan. Sejumlah materi yang di paksakan dalam rancangan revisi adalah pembentukan Dewan Pangawas KPK bentukan DPR dengan melekat kewenangan yang kuat.

 

KPK harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas jika hendak melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. KPK tidak akan mandiri lagi karena harus berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dalam hal penuntutan. Hal yang bisa dikuatirkan, jika jaksa agungnya berasal dari parpol seperti sekarang maka peran ketua umum parpol sangat dominan mempengaruhi hasil. Untuk bisa mengendalikan penyidik, maka statusnya harus dari aparatur sipil negara (ASN) yang harus tunduk pada kode Etik ASN. Selama ini sanksi ASN dikendalikan kemenpan dan RB. Bagaimana jika nantinya menteri ini diisi oleh kader parpol. Dalam hal prosedur, syarat formil revisi UU ini sebetulnya tidak terpenuhi sebab menurut UU No 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, revisi sebuah UU harus ditetapkan terlebih dahulu dalam perencanaan melalui program legislasi nasional (Prolegnas) pada setiap awal tahun.

 

Padahal istilah hukum perencanaan menganut bahwa "apa yang dilaksanakaan harus sesuai dengan apa yang dianggarkan, dan apa yang dianggarkan harus sesuai dengan perencanaan". Kemudian pada pasal 96 UU ini menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberi masukan secara lisan dan tertulis dalam setiap pembahasan RUU. Namun prosedur ini tidak pernah dilakukan. Secara etis, pembahasan ini seharusnya tidak boleh dilakukan pada saat DPR hendak mengakhiri jabatan. DPR hasil pemilu 2014 akan berakhir pada 1 Oktober 2019. Kepala Daerah dalam mengkiri jabatan, dilarang membuat kebijakan-kebijakan strategis, sebab bisa saja kebijakan itu bisa saja disalah gunakan. Dan benar, kali ini cara itu justru dilakukan DPR.

 

Tidak bisa dipastikan apa alasan DPR bertindak seolah melampaui kehendak publik. Tapi yang pasti pihak-pihak yang selama ini berurusan dengan KPK adalah para anggota DPR/DPRD, menteri dan kepala daerah kader parpol, ketua-ketua parpol, dan para pengusaha yang bersekongkol dengan elit-elit parpol. Tentu jika kontrak politik dengan pimpinan KPK yang baru bisa terwujud dan revisi sejumlah pasal dalam UU KPK benar-benar terjadi maka secara otomatis beban dan ruang gerak DPR tidak sesulit seperti sekarang. Revisi UU ini menjadi sejarah besar bagi bangsa ini sebab baru pertama kali DPR, tanpa perdebatan atau polemik merevisi UU ini sebagaimana pembahasan kebijakan lainnya yang membutuhkan waktu panjang dan menguras banyak energi.

 

Tapi publik tahu, bahwa UU nomor 2/2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyebutkan bahwa jumlah pimpinan MPR periode 2014-2019 terdiri dari satu ketua dan tujuh wakil ketua. UU ini menyebutkan pimpinan MPR hasil pemilu 2019 akan kembali menjadi seperti semula yakni terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua. Namun atas pembahasan tidak kurang dari dua jam, elit di DPR dan Pemerintah pada Jumat pekan lalu menyepakati bahwa pimpinan MPR periode berikutnya terdiri dari satu ketua dan sembilan wakil ketua. Otomatis semua parpol yang lolos ke Senayan hasil pemilu 2019 masing-masing mendapat jatah.          

                                                      

NASIB KPU.                                    

Lantas bagaimana dengan lembaga lain. Selama ini ada dua lembaga yang sering buat pusing para elit politik yakni KPK dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Integritas dan komitmen yang dijunjung tinggi membuat kedua lembaga ini sulit diintervensi. Maka untuk melunakannya, elitpun tidak kehilangan akal. Caranya adalah memanfaatkan power yang dimiliki lewat UU. Revisi UU pemilu bisa saja akan dilakukan dengan masa uji kelayakan dan kepatutan penyelenggara pemilu sebagiamana nasib KPK. Sehingga DPR bisa jadi akan juga menyodorkan kontrak politik yang harus disepakati calon agar bisa terpilih. Selama ini KPU sering berbeda pendapat dengan DPR.

 

Terakhir perseteruan tentang mantan narapidana koruptor. KPU berusaha memaksakan agar mereka tidak boleh menjadi calon anggota legislatif. Namun usaha itu ditentang oleh DPR dengan berbagai macam alasan. Tahun 2016 KPU dan DPR berbeda pendapat juga soal cuti petahana kepala daerah, apakah cuti itu bagian dari persyaratan calon atau bagian dari pengaturan tentang kampanye. Ada peluang DPR memaksa calon penyelenggara untuk "harus" sepakat dengan pasal-pasal yang diinginkan DPR.

 

Bisa jadi, DPR meminta para calon agar jangan mempersulit mantan narapidana korupsi menjadi calon baik untuk legislatif ataupun kepala daerah. Meminta kesepakatan agar dinasti dilegalkan ataupun yang paling berbahaya ketika candidate buying atau vote buying diminta tidak diributkan baik oleh UU ataupun oleh penyelengara, sebab ini yang paling gampang dan memudahkan sebagian dari mereka bisa menjadi anggota DPR/DPRD atau kepala daerah. Jika KPK diamputasi lewat kontrak politik dan revisi UU KPK, maka tidak mustahil jika kelak KPU dan Bawaslu akan bernasib sama.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

 

Pilkada Dan Dilema GBHN

 

ferry liandoWacana untuk memunculkan kembali GBHN hingga kini masih menuai pro dan kontra. Menariknya bukan antar partai politik saja namun membuat ahli-ahli hukum tata negara terpecah pada pandangan keilmuannya. GBHN, garis-garis besar haluan negara yang pada Kekuasaan orde baru menggunakan dokumen ini sebagai payung utama dalam mengintegrasikan program kelembagan pemerintahan baik secara vertikal maupun horisontal.

 

Pergantian kekuasaan hanya formalitas, sebab tidak ada program baru yang disodorkan. Sebab siapapun pejabatnya, program yang dilakukannya harus mengacu pada kebijakan terpadu yakni GBHN. Dokumen GBHN ditetapkan oleh MPR. Namun setelah amandemen UUD 1945 ketiga (2001), terjadi perubahan kekuasaan MPR. Termasuk kewenangan dalam penetapan GBHN. Kemudian untuk menggantikan dokumen ini DPR bersama Presiden mengeluarkan UU no. 25/2004 tentang Sistim perencanaan Pembangunan Nasiona (Sispenas).

 

UU ini menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan berpedoman pada RPJP. Ketika GBHN hendak dimunculkan kembali, rupa-rupa reaksipun muncul. Lembaga apa yang berwenang membahas dan mengesahkan, sementara dalam struktur kekuasaan tidak ada lagi lembaga tertinggi negara seperti MPR di zaman orde baru.

 

Kemudian, dikuatirkan rencana amandemen UUD 1945 sebagai dasar hukum GBHN berpotensi menjadi pintu masuk kepentingan partai politik termasuk mengubah dasar negara atau berpotensi kembali ke konsep naskah asli UUD 1945. Tentu perlu kajian akademik secara mendalam untuk mengatasi dilema ini. Harus diakui pasca UU Sispenas bahwa salah satu pergumulan bangsa ini adalah makin tidak terintegrasinya perencanaan nasional akibat ego sektoral dan teritorial yang makin menonjol. Perbedaan orientasi dan fokus pembagunan bukan karena karakteristik masyarakat yang berbeda sehingga perlu perlakuan berbeda, tetapi karena berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek para penguasa.

 

Menteri atau kepala daerah yang berasal dari parpol menyusun programnya berdasarkan agenda parpol. Kalau agenda Munasnya dilaksanakan di Bali, maka sebagian program Pemerintah dilaksanakan di Bali. Entah kenapa. Agenda kunjungan menteri ke daerah entah mengapa juga selalu cocok dengan waktu pelaksanaan musda-musda parpol di daerah. Jika kepala daerah hendak mencalonkan diri kembali atau mencalonkan istri dan anaknya, entah mengapa anggaran bansos dan humas Pemerintah dalam APBD meningkat dan melambung jauh berbeda di tahun anggaran sebelumnya. Kalau ada kepala daerah yang memiliki anak bersekolah di Amerika Serikat, entah mengapa sasaran studi banding selalu diarahkan di negara itu.

 

Untuk membujuk DPRD menyetujui usulan kebijakan Pemerintah, siasat yang sering dilakukan adalah menganggarkan program seremonial seperti festival, pagelaran ataupun pemecahan rekor. Sebagai alasan kegiatan sosialisasi, maka anggota DPRD dibagi zona negara untuk dikunjungi. Jika keluarga dapat difasilitasi SPPD ke luar negeri, maka modus yang sering dilakukan adalah alasan mendampingi pertunjukan kesenian. APBD kemudian sebagian besar hanya dijadikan bancakan oleh elit-elit daerah. Pasca GBHN, memang prioritas program makin tidak jelas. Program tidak terpadu, bersinergi dan tidak berkelanjutan.

 

Ada daerah yang melaksanakan program berdasarkan selera atau hobi istri atau anak-anak kepala daerah. Apa yang salah? UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan visi pembanguan daerah yang tertuang dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih pada Pilkada. Jika calon berasal dari parpol maka kemungkinan besar visinya menyesuaikan dengan visi parpol yang mengusungnya.

 

Jika parpol yang mengusung Presiden sama dengan parpol yang mengusung gubernur dan bupati/walikota, konsep ini sangat ideal. Namun bagaimana jika Presiden, gubernur dan bupati/walikota diusung oleh parpol yang berbeda. Belum lagi dengan calon yang diusung oleh gabungan parpol. Lantas visi yang mana yang hendak dilaksanakan. Kita kehilangan haluan negara, namun fokus pada perencanaan sesuai ego masing-masing.

 

Ada provinsi yang dengan semangatnya mengadakan program Pariwisata dan penuntasan kemiskinan, tapi sayang kabupaten/kota yang dipimpin bupati/walikota yang tidak berasal dari parpol yang sama dengan gubernur tidak mensinergikannya melalui rencana kerja Pemerintah daerah (RKPD) tahunan. Kekacauan pembangunan diakibatkan pula oleh program yang tidak berkesinambungan. Anggaran ratusan miliar membangun halte menjadi mubasir karena walikota yang merancang tidak terpilih lagi atau keburu tertangkap lewat OTT.

 

Sementara pejabat yang menggantikannya tidak tertarik melanjutkannnya dengan pengadaan transportasi, alasannya tidak sesuai visinya saat Pilkada. Ganti pejabat ganti pula kebijakan. Mengevaluasi kebijakan perencanaan saat ini merupakan hal urgen, namun untuk mengevaluasinya tidak harus dimanfaatkan untuk sekedar memenuhi "agenda besar" para elit politik. Jangan terkesan ada kepentingan atau visi terselubung (hidden agenda) dengan menggunakan alasan GBHN sebagai pintu masuk amandemen UUD 1945.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

Rekonsiliasi Monopoli Elit

 

 

ferry liandoJoko Widodo dan Prabowo akhirnya bertemu pada Sabtu (13/07) lalu. Suasana yang dinanti oleh sejumlah pihak itu akhirnya terwujud. Pertemuan ini dianggap sebagai bentuk rekonsiliasi setelah keduanya berseteru pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun ini. Rekonsiliasi tak hanya sekedar untuk kepentingan umum namun sangat menguntungkan juga bagi kedua bela pihak.

Prabowo tentu sangat diuntungkan karena sikap bertemu bekas lawan politik merupakan jiwa kesatria atau kedewasaan.

 

Tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, namun mendasarkan pada keuntungan umum yang diutamakan. Sifat-sifat ini banyak melekat pada sosok seorang negarawan. Tentu dengan sikap ini, Prabowo tidak hanya menjadi teladan bagi pendukungnya, namun menumbuhkan rasa simpati dari pihak-pihak yang selama ini menolaknya. Jika saja Prabowo tetap dalam pendiriannya, maka sikap ini sebuah modal elektoral jika akhirnya Prabowo harus tampil lagi pada Pilpres 2024.

 

Bagi Joko Widodo (Jokowi), pertemuan ini sangat menguntungkan karena memperkuat legitimasi politik atas hasil Pilpres pada waktu lalu. Sekitar 45 persen pemilih tidak menyatakan dukungan padanya. Sampai kini belum semua pemilih menerima atas kemenangannya. Sebelum Prabowo bertemu Jokowi, ia dihadang oleh sejumlah relawan yang menolak diadakannya rekonsiliasi itu. Namun pertemuan itu makin melegitimasi posisi Jokowi sebagai calon Presiden terpilih.

 

Namun demikian rekonsiliasi diharapkan tak hanya sebatas menguntungkan kedua belah pihak. Harusnya tak hanya elit yang bisa memonopoli rekonsiliasi itu. Sebab bisa jadi Jokowi dan Prabowo betul-betul telah berdamai, namun belum tentu jajaran yang mengitari keduanya ikutan berdamai. Diantara mereka, ada yang terlanjur tersakiti yang mustahil jika terobati atau redam dalam sesaat. Mereka lelah saling memusuhi dan dimusuhi.

 

Mereka bahkan kehilangan kosa kata sebagai pengganti kata-kata makian dan fitnah dalam berbagai forum. Mereka terlanjur di lebel oleh publik sebagai penyebar kebohongan, pengadu domba dan provokator. Lantas ketika semua itu terlanjur dan akhirnya tidak mendapat apa-apa, maka sangat mustahil jika harus berpestapora dalam sekejap: rekonsiliasi. Untuk memastikan stabilitas politik, Perlu rekonsiliasi berlapis dan bertahap. Rekonsiliasi utama sudah diperankan Jokowi dan Prabowo. Rekonsiliasi kedua perlu dilakukan para think thank, pembisik atau ring utama.

 

Rekonsiliasi ketiga perlu dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan dan organisasi yang mengatasnamakan agama yang selama ini berhasil dimanfatkan elit-elit sebagai serdadu-serdadu perang baik dalam doktrin maupun mobilisasi. Rekonsiliasi keempat adalah kalangan grass root. Selama ini masyarakat terpolarisasi pada dua gerbong yang berbeda.

 

Toleransi yang dibangun berpuluh-puluh tahun oleh tokoh-tokoh bangsa sekejap menjadi arena kebencian dan hilangnya rasa hormat. Tidak hanya kultur sosial yang tercabik-cabik namun struktur sosial makin mencekam dan memprihatinkan. Rekonsiliasi elit, tidak bermakna jika tidak diikuti dengan rekonsiliasi sosial. Kedepan masih ada ancaman yang sewaktu-waktu bisa mengejutkan kita. Pilpres 2019, para kelompok radikal berhasil membentuk kekuatan baru.

 

Mereka berhasil mengkonsolidasikan diri begitu rapi. Salah satu kontestan Pilpres diperdaya dan berhasil dimanfaatkan untuk mengganggu keutuhan bangsa, berhasil sebagai penumpang gelap. Tahun 2020, akan berlanjut kompetisi politik di aras lokal. Polarisasi belum juga redup, namun kompetisi baru segera datang.

 

Kita berharap, kepolisian dan intelejen daerah sama profesionalnya dengan kepolisian ditingkat pusat. Namun jika kesiagaan tidak dilakukan dengan cermat, bukan tidak mungkin konflik di daerah akan membarah. Apalagi penggunaan media sosial sebagai instrumen pemecah belah dan permusuhan masih begitu liar tanpa kendali.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

 

Kabinet Ahli atau Politik

shJika gugatan sengketa hasil pemilu presiden yang diajukan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Joko Widodo akan dilantik kembali sebagai Presiden RI untuk masa jabatan kedua (2019- 2024) pada 20 Oktober 2019. Salah satu momen yang ditunggu publik adalah formasi baru kabinet Jokowi. Menuju kabinet ahli atau kabinet balas jasa politik? Isu formasi kabinet hampir selalu menarik perhatian masyarakat pada umumnya, kalangan dunia usaha, para politisi parpol, dan tentu saja pemburu berita yang mencari sensasi dan kontroversi di balik setiap berita politik.

 

Daya tarik isu formasi kabinet terkait realitas bahwa para menterilah pada akhirnya yang menerjemahkan visi dan haluan politik Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan. Apabila para menteri gagal memahami dan mewujudkan visi dan haluan politik Jokowi-Amin melalui kebijakan kementerian teknis terkait, sang presiden bisa dinilai gagal. Pilihan Jokowi atas menteri-menteri negara yang kelak membantu selama periode kedua pemerintahannya, akan sangat menentukan kapasitas dan kualitas kinerja kabinet.

 

Belajar dari pengalaman presiden-presiden sebelumnya, ada beberapa kriteria yang lazim digunakan presiden terpilih dalam mencari pembantunya. Pertama, kualifikasi terkait keahlian, kompetensi, dan kapabilitas calon menteri hampir pasti jadi kriteria utama. Kedua, integritas moral dan rekam jejak para calon pembantu presiden itu sendiri, apakah sungguh-sungguh bersih dari korupsi dan tak memiliki kasus hukum, serta punya pengalaman dan rekam jejak yang baik. Ketiga, representasi politik kandidat, apakah berasal dari parpol koalisi pengusung dan pendukung capres-cawapres terpilih atau mereka yang memiliki basis politik dan sosial di luar itu. Namun, boleh jadi faktor penentunya bukanlah tiga kriteria itu melainkan tiga faktor tambahan lainnya.

 

Pertama, apakah calon menteri tersebut seorang yang tegas dan memiliki nyali dalam mengambil keputusan. Saat bertemu jajaran Kamar Dagang dan Industri (Kadin), menurut Jokowi, seorang menteri harus mampu mengeksekusi program yang telah direncanakan pemerintah. Kedua, sejauh mana kandidat memiliki chemistry dengan presiden terpilih. Ini tentu bersifat personal sehingga hanya Jokowi pribadi yang bisa mengukurnya. Ketiga, apakah kandidat punya kapasitas bekerja dalam tim yang bersifat lintas sektor dan terbiasa berada di bawah tekanan, terutama ketika pemerintah harus mengejar target yang sudah ditetapkan.

 

"Zaken" kabinet

Namun, semua itu sangat tergantung format kabinet yang hendak disusun Presiden Jokowi. Terkait ini, Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan agar Presiden membentuk suatu zaken kabinet atau kabinet ahli pada periode kedua kepresidenan Jokowi. Seperti pernah disampaikan kepada insan media oleh anggota BPIP, Buya Syafii Maarif, zaken kabinet berisi para ahli di bidangnya yang pengusulannya bisa saja berasal dari parpol. Menurut Buya, kabinet ahli diperlukan untuk meningkatkan kualitas kinerja kabinet yang kurang optimal pada periode Kabinet Kerja I (2014-2019).

 

Wacana serupa dilontarkan Saut Situmorang, salah seorang wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu kemudian. Formasi kabinet yang lebih berbasis keahlian ketimbang politik dianggap sebagai pilihan ideal karena kabinet relatif bisa terhindar dari potensi konflik kepentingan. Dengan demikian, para menteri bisa fokus menerjemahkan dan mengimplementasikan visi dan haluan politik presiden terpilih ke dalam kebijakan publik tanpa harus terganggu oleh benturan kepentingan partai. Akan tetapi, benarkah demikian? Dalam pengalaman sejarah bangsa kita, kabinet ahli pernah dipraktikkan pada masa Kabinet Ir H Djuanda (1957-1959), tetapi hanya berlangsung sebentar karena Presiden Soekarno selaku formatur kabinet akhirnya mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945. Kabinet Djuanda yang dibentuk atas dasar UUD Sementara pun dinyatakan bubar. Selanjutnya, pada era Orde Baru, secara umum kabinet yang dibentuk Soeharto lebih bersifat kabinet ahli ketimbang kabinet politik. Sekurang-kurangnya itu tecermin dari keterlibatan para ahli ekonomi dan keuangan lulusan University of California at Berkeley—dijuluki "Mafia Berkeley"—yang menjadi menteri negara dan tulang punggung pertumbuhan ekonomi era Orde Baru.

 

Selama sekitar tiga dekade para ekonom-teknokrat yang dipimpin Prof Widjojo Nitisastro jadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, meski akhirnya Orde Baru runtuh pada 1998. Pada era Reformasi, Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah Presiden BJ Habibie yang pendek (1998-1999), formasi menteri negara cukup banyak diisi kalangan ahli dan profesional. Namun, sejak Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), kemudian Kabinet Gotong Royong Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Kabinet Indonesia Bersatu Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), dan Kabinet Kerja Jokowi periode pertama (2014-2019), kalangan politisi parpol pengusung sang presiden kian banyak mengisi jabatan menteri.

 

Kabinet politik

 

Selain potensi konflik dan benturan kepentingan partai, jabatan menteri yang diduduki politisi sering kali jadi sumber dana "haram" atau semacam ATM bagi partai. Pada gilirannya ini berpotensi melembagakan tindak pidana suap, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan para penyelenggara negara seperti masih marak terjadi dewasa ini. Kekhawatiran seperti ini cukup beralasan karena beberapa pemimpin partai yang menjabat menteri akhirnya jadi "pasien" KPK dan menghuni hotel prodeo. Walaupun demikian, sulit dibantah pula, tak sedikit politisi yang memiliki keahlian dan kompetensi pada bidang-bidang tertentu dan tetap profesional serta berintegritas ketika dipercaya sebagai menteri negara. Mereka biasanya para profesional yang ahli di bidangnya yang kemudian direkrut dan bergabung ke parpol, baik atas kemauan sendiri maupun diajak oleh kalangan partai untuk meningkatkan kualitas sumber daya di parpol. Seperti contoh para ekonom-teknokrat pada era Orde Baru, beberapa menteri merupakan pengurus Golkar, dikenal memiliki keahlian dan kompetensi yang diperlukan kementerian teknis yang dipimpinnya. Jadi, tak ada masalah jika politisi partai menjadi menteri sepanjang penempatannya proporsional. Karena itu, yang menjadi persoalan adalah ketika politisi yang tak memiliki kapasitas, keahlian dan kompetensi dipaksakan memimpin kementerian teknis yang butuh keahlian teknis pula.

 

Bagaimana pun seorang menteri harus memahami portofolio kementerian serta ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya agar tak sekadar menjadi representasi politik belaka bagi partainya. Apakah Jokowi akan membentuk kabinet ahli atau kabinet politik? Mungkin saja tidak dua-duanya. Pertama, penting digarisbawahi, kabinet ahli dan kabinet politik pada dasarnya tak sepenuhnya bersifat dikotomis. Seperti disinggung di atas, bisa saja ada ahli yang berlatar belakang politisi, atau sebaliknya politisi yang sebelum masuk partai berlatar belakang keahlian atau profesional pada bidang tertentu. Kedua, Presiden Jokowi, saya kira, tak memiliki cukup nyali membentuk kabinet yang semata-mata berbasis keahlian dan menafikan urgensi representasi politik parpol koalisi yang mengusungnya sebagai capres. Apalagi, seperti sering diakui Jokowi, "saya bukan ketua umum (partai)".

 

Secara tak langsung Jokowi ingin mengatakan bahwa sebagai kader PDI Perjuangan (PDI-P) dia harus loyal pada kehendak partai, dalam hal ini Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Ketiga, sulit dibantah bahwa dukungan politik yang diberikan parpol koalisi pengusung Jokowi-Amin jelas tak bersifat gratis. Seperti bunyi ungkapan klasik, tak ada makan siang gratis dalam politik. Itu artinya, parpol yang turut berkeringat dalam mengusung dan memenangkan kembali Jokowi sebagai presiden tentu sangat berharap ada balas jasa politik bagi partai mereka. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahkan berharap partainya bisa memperoleh jatah 10 menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi jilid II. Suatu harapan yang tentu sah-sah saja, tetapi, menurut saya, kurang etis dikemukakan secara publik karena yang "berjasa" memenangkan Jokowi bukan semata-mata parpol pengusung, melainkan juga mayoritas rakyat yang memberi mandat politik baru bagi mantan Gubernur Jakarta tersebut.

 

Kabinet rekonsiliasi?

 

Tantangan terbesar Jokowi dalam penyusunan formasi baru kabinet adalah bagaimana mengelola harapan ideal publik akan terbentuknya suatu kabinet ahli di satu pihak dan memenuhi aspirasi serta syahwat parpol akan suatu kabinet politik di pihak lain. Sebagai pilihan yang tak bersifat dikotomis, Jokowi ditantang untuk bisa meramu hal itu secara cerdas dan bijak sehingga bisa meminimalkan potensi kekecewaan berbagai pihak yang telah memberikan dukungannya. Problem lain bagi Jokowi adalah fakta begitu banyak pihak yang merasa turut berkeringat di balik keterpilihan kembali mantan Wali Kota Solo tersebut. Di luar kalangan parpol pengusung, ada pula tim sukses nonpartai.

 

Selain itu, ada berlapis-lapis dan beragam sukarelawan, baik yang benar-benar sukarela membantu maupun mereka yang punya pamrih untuk memperoleh bagian kue kekuasaan. Belum lagi dukungan personal sejumlah figur publik serta dukungan finansial dan logistik dari beragam pihak yang mungkin saja memiliki pamrih serupa. Dalam perkembangan politik mutakhir, muncul pula wacana tentang kabinet rekonsiliasi, yakni kabinet yang tak semata-mata berbasis parpol pengusung Jokowi, tetapi juga parpol pengusung Prabowo. Silaturahmi beruntun Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Jokowi dan AHY serta Eddy Baskoro Yudhoyono dengan keluarga Megawati saat Idul Fitri bisa dibaca sebagai sinyal kemungkinan masuknya putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu ke dalam kabinet Jokowi. Apakah kabinet ahli, kabinet politik, atau kabinet rekonsiliasi, sangat tergantung kepada Jokowi sendiri. Juga, apakah Jokowi ingin dikenal sebagai presiden yang lembek dan kompromis, atau hendak meninggalkan warisan (legacy) sehingga dikenang sebagai presiden yang sungguh-sungguh peduli pada harapan dan nasib rakyat. Kata kuncinya, sejauh mana Jokowi memiliki keberanian dan nyali politik untuk lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai, kelompok, dan golongan.

Ditulis oleh: Syamsuddin Haris, Profesor riset LIPI dan Dewan Pengawas PP AIPI

Dimuat di Kompas, 11 Juni 2019

Energi Politik Ibu Negara

 

ferry liandoInna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangsa Indonesia sedang berkabung. Ibu Negara tahun 2004-2014 Kristiani Herrawati alias Ani berpulang ke Rahmatullah, Sabtu (1/6) bertepatan dengan perayaan hari lahir Pancasila. Tentu banyak pihak yang menaruh simpati dan dukacita yang mendalam karena Ibu Ani menjadi bagian sejarah bangsa. Kesetiaan dan keteladanan sebagai Isteri menghantarkan suaminya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden selama dua periode berturut-turut.

 

Dalam sejumlah kesaksian, SBY mengakui bahwa usahanya mencapai karier politik tertinggi tidak lepas dari peran penting Ibu Ani. Menjabat kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, tentu tidak gampang. Kadang terlalu sulit untuk mengambil keputusan karena apapun selalu ada resiko. Tekanan selalu ada dan ancaman mustahil tidak ada. Dalam kondisi seperti ini peran seorang istri sangatlah penting. Pengalaman ini mengingatkan kita atas pengakuan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama.

 

Selama menjadi Presiden AS, sejak 2009 hingga 2017, tentu banyak hal yang harus dihadapi, dipertimbangkan dan diputuskan. "Tidak selalu mudah menjadi pucuk pimpinan tertinggi, apalagi bagi negara sebesar AS yang begitu berpengaruh". Kata Obama, di balik segala hal yang telah dia lalui, selalu berpikir waras dan tetap seimbang saat menghadapi tekanan adalah karena kehadiran sang istri. "Dia bukan cuma perempuan idaman yang hebat, tapi juga batu karang bagi saya. Saya mengandalkannya dalam banyak hal," sambung Obama kepada Oprah Winfrey pada tahun 2011, dikutip dari CNBC.

 

Peristiwa yang paling menghentak dunia adalah sosok Maria Eva Duarte de Peron. Istri tercinta Presiden Argentina Juan Peron (1946-1952) itu sangat dicintai rakyatnya karena kuatnya kharisma dan kepedulian Eva dalam gerakan-gerakan amal sebelum suaminya menjadi seorang Presiden. Bahkan para analis menyebutkan kekuatan terbesar Juan Peron menjadi Presiden, itu karena kecintaan rakyat Argentina terhadap Eva. Perjuangan kemanusiaan Eva itu akhirnya kisah hudupnya di filmkan pada tahun 1996 dengan judul Evita.

 

Sosok istri hebat lain yang menghantarkan suaminya menjadi seorang Presiden adalah Hillary Clinton. Konon, yang mengantarkan Bill Clinton menjadi seorang politisi sampai puncak karirnya sebagai Presiden justeru karena popularitas Hillary yang memang getol memperjuangkan kepentingan banyak orang. Berawal dari seorang aktivis gereja hingga menjadi pengacara handal yang membela kelompok marjinal. Banyak kisah yang menjelaskan energi politik seorang isteri hingga karir politik suaminya mencapai puncak.

 

Namun tidak sedikit pula kisah terhambatnya karier politik seorang aktor politik karena prilaku istrinya. Banyak kepala negara jatuh karena keserakahan sang istri. Gerakan people power di Filipina tahun 1986 yang menumbangkan Presiden Ferdinan Marcos, salah satu sebab karena kemarahan publik atas gaya hidup mewah sang isteri Imelda Marcos yang rajin berbelanja dan mengoleksi barang mewah sementara rakyatnya menderita akibat negara itu dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Peristiwa naas juga di alami perdana menteri Malaysia Najib Razak. Dia tersingkir dalam jabatannya belum lama ini karena kehidupan mewah sang istri Rosmah Mansor. Baik Najib dan isterinya kini berhadapan dengan hukum terkait megakorupsi 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) sebesar 681 juta dolar AS atau sekitar Rp 9,5 triliun. Semasa menjabat sebagai ibu negara , Publik Malaysia pernah mengkritik Rosmah, karena ia masih sempat mengeluhkan tingginya pengeluaran rumah tangga meski sudah dinilai melimpah. Rosmah mencontohkan biaya penata rambutnya khusus untuk mengecat rambut menjadi RM 1.200 (setara Rp 4,28 juta) dan penata busana RM 500 (setara Rp 1,78 juta) sekali datang yang dinilainya tidak cukup.

 

Di Indonesia, ada banyak gaya hidup mewah para isteri yang akhirnya menghambat karir suaminya. Istri tersangka suap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Darwati A. Ganiyang memiliki gaya hidup mewah seperti ibu-ibu sosialita. Ia perna disorot karena menggunakan tas seri Capucines PM berwarna pink seharga US$4.800 atau sekitar Rp68 jutaan saat melakukan kunjungan di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh. Tas bermerek sama ternyata terdapat beragam koleksi. Selain itu, Ia gemar plesiran ke berbagai negara, dalam Instagram Ia terlihat jalan-jalan ke Genting Highlands, Malaysia yang ditemani tas ransel Louis Vuitton dengan harga Rp29 jutaan. Ia berpose di kawasan Bukit Bintan, Malaysia dengan membawa tas Louis Vuitton yang termasuk koleksi vintage dengan harga Rp39 jutaan. 

 

Gaya hidup mewah tidak hanya dipertontonkan istri Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh. Menurut KPK banyak kepala daerah akhirnya terjerat kasus korupsi karena kehidupan mewah para istri. Di beberapa tempat, banyak dugaan para istri justru lebih berkuasa dari suaminya yang menjabat kepala daerah. Para pejabat birokrat, tidsk tunduk pada perintah kepala daerah, tapi hanya tunduk pada istrinya. Perannya sangat dominan, Mulai dari pengangkatan pejabat, penentuan proyek hingga intervensi penyusunan RAPBD.

 

Tidak cuma itu, sebagian memanfatakan jabatan suami sebagai kepala daerah untuk merebut jabatan-jabatan publik lainnya seperti menjadi anggota legislatif. Tak puas menggerogoti pundi-pundi suami, banyak istri menduduki jabatan itu sekedar mengharapkan fasilitas milik negara berupa tunjangan dan pendapatan lain agar kepuasan batinia makin terpenuhi sementara kapasitas politik yang dimiliki tidak ada yang bisa ditonjolkan. Beberapa fakta yang terjadi, banyak istri kepala daerah enggan mendampingi suaminya turun ke lapangan menjumpai warga apalagi di kawasan pedalaman. Kalaupun menyapa dan menyalami warga tak bisa dihindarkan, biasanya tissu basah selalu disediakan ajudan untuk membersihkan tangannya. Jika tidak dipayungi dari terik matahari, maka sang ajudan harus siap-siap dimarahi.

 

Namun suasana akan lain jika sang suami mendapat tugas ke luar daerah apalagi ke luar negeri. Rasa duka cita yang mendalam dialami rakyat Indonesia hari ini mengingatkan kita pada perjuangan seorang pendamping Presiden Ibu Ani. Pengaggum fotografi itu adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh para isteri-isteri politisi. Ia mampu membesarkan anak-anak ketika sang suami sedang berdinas di berbagai tempat termasuk ke luar negeri. Ia sangat setia mendampingi dan menasihati sang suami. Benar perkataan bijak bahwa dibalik sukses sang suami, terdapat istri yang hebat. Eva Peron, tidak hanya mengantarkan suaminya menjadi Presiden, tetapi Eva ternyata jauh melampaui popularitas suaminya sendiri hingga saat ini.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI