Kolom AIPI

Utak-Atik Opsi Pilkada

donaSumber foto: intra LIPIPandemi Covid-19 yang melanda Indonesia belum kunjung usai. Hal ini menyebabkan terganggunya jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang seharusnya digelar pada 23 September mendatang. Kondisi ini praktis membuat penyelenggaraan pemilihan yang akan diikuti oleh 270 daerah itu harus diatur ulang.

Dalam rapat dengar pendapat Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Perwakilan Rakyat pada 30 Maret lalu, KPU mengusulkan tiga opsi jadwal baru pilkada, yaitu pada 9 Desember 2020, 17 Maret 2021, dan 29 September 2021. Namun Dewan akhirnya memilih opsi pertama. Pemerintah pun telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengakomodasi perubahan jadwal tersebut.


Dorongan untuk tetap menyelenggarakan pilkada serentak pada 2020 itu menjadi cukup masuk akal dan akan menguntungkan, terutama bagi kelompok oposisi. Sekalipun seharusnya dalam sebuah negara dengan sistem pemerintahan presidensial tidak dikenal kelompok koalisi dan oposisi, nyatanya di Indonesia dua kubu tersebut menjadi faksi politik cukup kuat yang saling berkompetisi dalam mengambil ceruk dukungan masyarakat. Bila pemilihan tetap dilaksanakan pada tahun ini, pejabat pengganti kepala daerah yang masa jabatannya habis pada tahun ini tentu tidak diperlukan.

 

Apabila pemilihan digelar tahun depan, penjabat kepala daerah dibutuhkan dan kemungkinan besar akan dipilih dari pihak pendukung penguasa. Secara otomatis, hal ini akan merugikan posisi kelompok oposisi, yang tidak mendapatkan "kue politik" dari momentum tersebut. Dampak lebih jauh, sekalipun pejabat itu memiliki kewenangan terbatas dalam menjalankan roda pemerintahan, ia dapat menarik hati rakyatnya untuk mengarahkan pilihan politik pada kepentingan elite politik atau partai yang ia wakili. Panggung politik untuk investasi elektoral yang demikianlah yang mungkin sulit diperoleh pihak yang tidak mendapatkan kue politik apabila jadwal pemilihan mundur pada tahun depan.

 

Penetapan pemilihan pada Desember ini tidak berarti tanpa konsekuensi. Bahkan, menurut saya, menyelenggarakan pesta demokrasi di tengah pandemi seperti saat ini cukup riskan. Pertama, jika pemilihan dilaksanakan pada Desember mendatang, setidaknya pada Juni ini tahapan pemilihan sudah harus dimulai. Namun tampaknya hal itu cukup kontradiktif dengan kondisi darurat pandemi yang masih akan berlangsung hingga 29 Mei, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diperpanjang, atau bahkan baru dimulai di berbagai daerah, dan temuan beberapa kluster baru penularan Covid-19.

 

Bila tahapan pemilihan dipaksakan untuk segera dilakukan, hal ini juga dapat berdampak pada konsekuensi kedua, yaitu kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan. Tentunya pengalaman pahit yang mengorbankan para penyelenggara Pemilihan Umum 2019 tidak ingin kita ulang, bukan?

 

Konsekuensi ketiga berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat. Penerapan kebijakan jaga jarak sosial, yang mengharuskan masyarakat membatasi kegiatan sosial dan tetap berdiam di rumah, dikhawatirkan dapat berpengaruh pada partisipasi pemilih nanti. Sementara sebelum pandemi pemilih yang berdomisili bukan di daerah asal dapat pulang kampung dan menggunakan hak pilihnya, atau melakukan pindah pilih, saat ini hal tersebut sulit dilakukan. Apalagi sejauh ini belum ada pihak yang dapat memastikan kapan pandemi ini berakhir atau justru gelombang kedua pandemi akan terjadi.

 

Kekhawatiran akan turunnya partisipasi pemilih ini berkelindan dengan konsekuensi selanjutnya, yang berkaitan dengan legitimasi kepala daerah terpilih. Meskipun tidak bisa kita maknai bahwa partisipasi politik pemilih yang dilihat dari voters turn out harus tinggi, hal tersebut berkolerasi dengan legitimasi kepala daerah terpilih. Bila partisipasi pemilih rendah, bisa jadi kepala daerah terpilih mendapatkan persentase suara yang lebih rendah daripada persentase pemilih yang tidak menggunakan haknya. Jika hal ini terjadi, legitimasi atas keterpilihannya dapat dipertanyakan.

 

Melihat beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi itu, pemerintah harus segera membuat exit plan, terutama jika pandemi belum kunjung berakhir. Kondisi pandemi membuat diskusi ihwal opsi alternatif dalam penyelenggaraan pemilihan masih terbuka lebar. Apalagi dalam Pasal 201A ayat 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 dinyatakan bahwa apabila pemilihan pada Desember 2020 tidak dapat dilaksanakan, akan dijadwalkan kembali setelah bencana non-alam ini berakhir. Sayangnya, mengapa tidak sedari awal pemerintah dan DPR menyepakati opsi kedua atau ketiga yang diajukan oleh KPU pada 30 Maret lalu? Mengubah jadwal pilkada 2020 menjadi pilkada 2021 sebetulnya dapat menjadi opsi terbaik dalam kondisi saat ini. Meskipun semua serba dalam ketidakpastian, jika penyelenggaraan pemilihan diundur hingga waktu yang semakin menjauhi bencana ini, pemilihan itu diharapkan dapat terselenggara pada masa yang lebih kondusif.

 

Setiap alternatif tentu memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan masak-masak oleh partai politik, eksekutif, legislatif, dan penyelenggara pemilihan. Sudah menjadi kewajiban bersama bahwa pilihan yang diambil haruslah pilihan terbaik. Pilihan itu juga harus menghindari penumpang gelap yang hanya akan mengambil keuntungan sepihak pada masa pandemi ini. Hal yang paling utama adalah upaya mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya, termasuk ambisi elektoral untuk mengamankan suara dalam pemilihan pada masa depan.

  

Oleh: Mouliza K.D. Sweinstani, Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI dan Pengurus Pusat AIPI

Sumber artikel: https://kolom.tempo.co/read/1343839/utak-atik-opsi-pilkada/full&view=ok

 

Refleksi 75 Tahun Pancasila

munhanifSejarah membuktikan, sejak era kemerdekaan negara-negara baru pada 1940-an hingga saat ini, hanya Pancasila yang mampu bertahan mengatasi krisis dan konflik internal yang dihadapi.

 

Perang melawan pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun ini sudah selayaknya menjadi momentum merenungkan kembali perjalanan dasar negara kita, Pancasila.

Pada tahun inilah, tepatnya 1 Juni 2020, Pancasila menginjak usia 75 tahun. Sejak disahkan sebagai cetak biru bagi berdirinya NKRI, Pancasila selalu menjadi sandaran bagi penyelesaian krisis bangsa Indonesia.


Dalam konteks menggugah kesadaran akan arti penting Pancasila inilah, kita perlu merefleksikan pesan mulia akan persatuan bangsa, karakter khas Pancasila, yang membedakannya dari ideologi-ideologi lain di dunia. Meskipun lahir dalam arus besar dari fase puncak nasionalisme di Asia, Pancasila seperti memilih jalannya sendiri untuk tampil menjadi titik pertemuan dari semua ideologi antikolonial masa itu: Marxisme, nasionalisme-etnis, dan agama.

 

Para tokoh pergerakan antikolonial di Hindia Belanda dengan jelas terpengaruh filsafat humanistik modern yang pada gilirannya membentuk visi mereka tentang negara. Namun, berbeda dari ideologi dunia seperti sosialisme, liberalisme, fasisme, atau fundamentalisme, Pancasila berwatak terbuka, toleran, dan menampilkan diri sebagai ”titik pertemuan” dari semua gagasan politik dan kenegaraan.

 

Tak salah jika dikatakan, kalaulah ada ideologi yang lahir dengan kehendak kuat untuk menjembatani semua ideologi politik, serta menjamin hak hidup sistem kepercayaan yang melekat pada kemajemukan sebuah bangsa, itulah Pancasila.

 

Titik pertemuan

Kisah penemuan Pancasila terasa tak lengkap tanpa membuka lembaran dinamis yang terjadi dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Penggali Pancasila tentu adalah Soekarno. Dialah satu-satunya tokoh yang dengan jernih dan tegas mengartikulasikan visi tentang—istilah Ben Anderson (1991)—imagined community untuk negara baru. Dan seperti yang ditunjukkan dalam Surat-surat dari Ende (1958), Pancasila merupakan titik menentukan dari pergulatan pemikiran Soekarno tentang kunci membangun persatuan bagi bangsa yang ia impikan.

 

Sebagai institusi, BPUPKI terlalu penting untuk dilewatkan. Bukan saja karena lembaga ini menjadi embrio kelahiran NKRI, melainkan juga fakta bahwa ia telah menstrukturkan perilaku dan dinamika di hampir semua organisasi pergerakan antikolonial. Banyak peristiwa politik dan militer pascakemerdekaan—bahkan hingga kini—dibentuk oleh warisan politik dari periode singkat kekuasaan Jepang ini. Dokumen Pemerintah Kekaisaran Jepang menyebut BPUPKI dengan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, komisi yang berfungsi sebagai forum musyawarah bagi pemimpin pergerakan untuk persiapan kemerdekaan.

 

Jepang berusaha menampilkan wakil-wakil pemimpin politik seluas-luasnya, mencakup tokoh-tokoh terkemuka, pemimpin agama, dan golongan minoritas dengan rekam jejak perjuangan antikolonial yang tegas. Menurut Ben Anderson (1979), sepertinya karena hati-hati, hanya unsur-unsur yang berpengalaman, tua, dan konservatif yang diangkat Jepang dalam BPUPKI. Tak ada tokoh yang mewakili komunis. Ideolog negara Islam, seperti M Natsir, juga tidak tampak. Wakil pemuda dari ”kelompok Syahrir” yang dikenal anti-Jepang juga tidak masuk.

 

Yang menarik, berdirinya suatu komisi yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan tak hanya terjadi di Indonesia. Jepang membentuk komisi-komisi serupa di hampir seluruh wilayah pendudukan: Korea, Vietnam, Myanmar, Malaysia, dan China (bertempat di Taipei). Penjajahan kembali oleh Eropa dan ancaman tuduhan penjahat perang sejatinya jadi alasan bagi Jepang menghimpun tokoh-tokoh pergerakan. Begitu Perang Dunia II usai, dari komisi-komisi inilah lahir negara-negara baru di Asia.

 

Pada posisi demikian, BPUPKI mencerminkan satu institusi perwakilan dari kekuatan-kekuatan politik masa itu yang dibentuk dengan tujuan mendiskusikan hal-hal yang diperlukan bagi negara merdeka. Hasil kesepakatannya akan berarti kontrak sosial yang digunakan sebagai landasan bagi rancang-bangun institusi-institusi kenegaraan.

Atas dasar inilah, Pancasila sudah seharusnya diterima bukan sebagai ideologi yang koheren tentang kemanusiaan layaknya liberalisme atau sosialisme, melainkan sebagai cetak biru konstitusional bagi negara baru—sebuah dasar negara yang membuka diri pada peran agama, toleran terhadap perbedaan identitas budaya, dan menjadi titik temu bagi warga negara yang plural terbingkai dalam ikatan civic (civic citizenship).

 

Dengan demikian, meskipun rumusan akhir Pancasila dicapai secara cepat, hal itu tak menghalangi kita menangkap spirit pluralitas dan visi membangun persaudaraan civic tadi. Rumusan Pancasila berubah dinamis antara 1 Juni (pidato Soekarno), 22 Juni (Piagam Jakarta), dan 18 Agustus 1945 (Pembukaan UUD). Namun, perubahan yang terjadi bukan merupakan zero sum game politics, di mana setiap golongan mengusulkan untuk saling menafikan satu sama lain. Hal itu justru mencerminkan continuum spirit akan kuatnya komitmen para anggota BPUPKI mencapai kesepakatan dasar negara yang memadukan ketuhanan/keagamaan dengan kemanusiaan/keadaban.

 

Tak satu pun sila yang ditulis dalam Melayu klasik itu diekspresikan dengan nada eksklusif atau radikal. Malah sebaliknya, semua sila berwatak terbuka (modest) dan—dalam arti sebenarnya—tak ada sila yang terbingkai secara keagamaan, identitas budaya, atau merujuk pada ideologi tertentu.

 

Jika diamati rumusan Pancasila yang ada pada Pembukaan UUD 1945, jelas terlihat bahwa satu-satunya frasa yang bernada radikal adalah ”penjajahan di muka bumi harus dihapuskan”. Selebihnya, mukadimah UUD itu mencerminkan cita-cita orang-orang moderat demi mewujudkan suatu negara berperadaban yang ”… sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

 

Solusi politik

Sila ”Persatuan Indonesia” jadi jangkar dari seluruh sila yang—menghadapi ancaman pasca-Perang Dunia—mengikat negara baru dalam kesatuan wilayah, bentuk negara, dan identitas nasional. Bagi BPUPKI, penjajahan kembali oleh Belanda adalah pasti. Dan langkah-langkah kompromi antara faksi-faksi yang bersitegang waktu itu (khususnya soal identitas keagamaan Pancasila) tampaknya dilatari harapan sederhana NKRI cukup solid bertahan hidup di hadapan dua ancaman: 1) kedatangan Belanda, 2) pengambilalihan oleh orang-orang radikal yang mulai menggeliat sejak berita kekalahan Jepang tersebar.

 

Persoalannya, kesepakatan-kesepakatan yang diambil dalam waktu singkat itu membuat Pancasila seolah mewariskan sejumlah isu yang tak selesai (unsettled issues) bagi Indonesia. Setidaknya sifat ”netral identitas” yang melekat dalam rumusan yang terbuka itu menyisakan agenda lanjutan bagi kelompok-kelompok ideologis yang bermunculan. Sekian dasawarsa telah kita lalui, tetapi bagi sebagian kalangan, isu hubungan agama dan negara masih mengganjal dan menjadi sumber pertentangan yang seolah harus dituntaskan secara konstitusional.

 

Kenyataan ini memprihatinkan, khususnya jika dilihat dalam lensa betapa upaya-upaya menggoyah kesepakatan Pancasila di tingkat konstitusi selalu menyimpan potensi konflik dan ancaman bangkitnya gerakan radikal. Selain menyandera bangsa ini dalam pertarungan ideologis, upaya itu juga merusak komitmen kita menangkap pesan civic Pancasila.

Apalagi, kondisi politik kenegaraan dewasa ini juga telah menunjukkan perkembangan yang sebaliknya: persoalan ideologis yang belum selesai itu sejatinya telah terpecahkan, bukan pada ranah ideologi negara atau konstitusi, melainkan pada ranah politik. Dinamika sosial, politik, dan ekonomi dari jatuh bangunnya pemerintahan pascakemerdekan bisa dipandang sebagai arena penyelesaian terhadap ”isu-isu yang belum selesai” tadi.

 

Penyelesaian politik di sini merujuk pada upaya yang sungguh-sungguh dari negara dan kekuatan masyarakat untuk mencari alternatif dari kebuntuan konflik melalui pembentukan institusi-institusi politik dan pemerintahan dalam rangka mewadahi kepentingan ideologis pihak-pihak bertikai. Negara modern, sebagaimana dikemukakan Velarie Bunce (1999) dalam Subversive Institution: the Destruction of Socialism and the State, berbeda-beda dalam hal kemampuan menembus masyarakat dan menerapkan kebijakannya sesuai proyek ideologis yang dicanangkan.

 

Beberapa negara mampu memperlihatkan teknik-teknik logistik yang dibutuhkan untuk membentuk, mengatur, dan mendidik warga dalam hubungan-hubungan sosial, tetapi banyak negara melakukannya dengan cara-cara koersif dan keras untuk kebija

Dalam perspektif ini, dibandingkan negara lain di Asia, Indonesia dengan Pancasila yang terbuka itu memiliki kelebihan dalam kemampuan melakukan transformasi masyarakat untuk penyelesaian konflik antara agama dan ideologi negara. Di satu sisi, rezim-rezim pemerintahan secara periodik menangkap aspirasi keagamaan dan menginkorporasikannya jadi lembaga-lembaga dalam kendali negara.

 

Mulai dari pembentukan Kementerian Agama di 1946, dan ekspansi lembaga-lembaga keagamaan di bawahnya, pendirian MUI dan majelis keagamaan lain, hingga munculnya UU bernuansa agama di Aceh, kesemuanya mengubah struktur konflik agama-negara menjadi tatanan kelembagaan NKRI dalam desain yang baru.

 

Di sisi lain, kaum agamawan juga dengan gigih mencari formula pembaruan ide-ide keagamaan agar sejalan dengan cita-cita keadaban yang ada di Pancasila. Diawali dengan Gerakan Pembaharuan Nucholish Madjid era 1970-an, lalu inisiatif pimpinan ormas Islam dan keagamaan menerima asas Pancasila pada 1980-an, reformasi lembaga pendidikan Islam, dialog antarumat beragama, hingga komunitas pluralisme agama, kesemuanya telah memperkuat terjadinya konvergensi kelembagaan antara agama dan Pancasila.

Dua arus yang dinamis antara negara vis-a-vis masyarakat ini memberi arah bagi desain institusional Indonesia, di mana elemen Piagam Jakarta semakin terinkorporasi ke dalam NKRI tanpa perubahan konstitusi.

 

Watak terbuka dan inklusif Pancasila akhirnya menjadi platform kebangsaan yang dominan. Semua ideologi melebur satu sama lain, membentuk satu tatanan institusi dan sistem pemerintahan yang saling melengkapi. Sebaliknya, gerakan ideologis radikal makin jauh terpinggirkan sebagai norma penyelesaian konflik bagi NKRI: dari yang paling awal PKI Madiun (1948) dan Jakarta (1965), DI/TII (1953), jaringan jihadis dan HTI (2000-an), separatis RMS dan PRRI/Permesta (1957), hingga GAM (1979).

 

Paham kebangsaan NKRI bisa digambarkan dengan kata sederhana: nasionalisme religius yang bercita-cita mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keadaban publik.

 

Problem institusionalisasi ideologi itu menghantui kaum radikal di mana pun sehingga mereka mengambil jalan kekerasan akibat tertutupnya alternatif di segala lini. Theda Skocpol, dalam karya menomentalnya, States and Social Revolutions (1981), mengingatkan bahwa ideologi-ideologi revolusioner tak jarang gagal, bahkan gagal total, ketika dipaksa melakukan institusionalisasi agenda revolusinya ke dalam politik kenegaraan. Watak yang tertutup dari ideologi itu menyulitkan para pemimpin revolusi menemukan ruang negosiasi demi menyelesaikan konflik-konflik internal yang timbul, khususnya setelah revolusi dimenangi.

 

Pertarungan ”sekuler” antarkelas atau antarideologi, demikian Skocpol, pada akhirnya terselesaikan di tingkat politik, bukan di tingkat konstitusi atau kebudayaan. Konstruksi dan destruksi di lapisan tengah institusi negaralah yang menyegel perubahan-perubahan mendasar dalam relasi ideologi dan masyarakat ketika stabilisasi tatanan dari revolusi itu dijalankan.

 

Membandingkan proses institusionalisasi ideologi nasional di Asia, sejarah membuktikan, sejak era kemerdekaan negara-negara baru pada 1940-an hingga saat ini, hanya Pancasila yang mampu bertahan mengatasi krisis dan konflik internal yang dihadapi.

 

Korea, seiring eskalasi Perang Dingin masa itu, pecah jadi dua: Republik Korea di selatan dan Demokrasi Rakyat Korea di utara. Myanmar tersandera dalam radikalisasi agama-negara sehingga melakukan amendemen konstitusi pada 2008. Malaysia kehilangan Singapura pada 1963 dan dipaksa mengatasi ketegangan rasial. China, melalui proses berdarah, membentuk negara baru terpisah dari Taiwan, setelah komunis revolusioner menguasai Beijing 1949. Indonesia dengan Pancasila berhasil menjaga keutuhannya hingga usia ke-75, dan semoga utuh selama-lamanya.

 

Ali Munhanif, Guru Besar Ilmu Politik dan Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (PP AIPI)

 

Pilkada Abnormal di Era New Normal

WhatsApp Image 2020-06-01 at 11.26.22

Presiden Jokowi telah meminta aparatnya mempelajari kondisi lapangan untuk mempersiapkan tatanan normal yang baru di tengah pandemi COVID-19. New normal adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 dalam berbagai bidang seperti kesehatan, sosial, dan ekonomi.

 

Indonesia sepertinya terpkasa mengikuti model yang dilakukan negara lain di dunia sebab Lembaga Biologi Molekuler atau LBM Eijkman waktu lalu sempat menyatakan, virus corona tidak akan hilang dari muka bumi dalam waktu yang lama. Organisasi kesehatan dunia WHO juga telah menyiapkan pedoman transisi menuju new normal selama pandemi COVID-19.

Dengan demikan jika New normal berlaku maka akan terjadi suatu kondisi baru di mana interaksi fisik tidak dapat dilakukan. Ada pola baru yang membedakan dengan pola lama. Tentu membutuhkan adaptasi panjang agar benar-benar masyarakat patuh atas anjuran Pemerintah.

 

Tak semua negara mampu menerapkan kondisi ini. Apalagi di negara-negara yang rakyatnya tidak bisa dikekang akibat hak dan kebebasan individu, tentu mengaturnya sangatlah sulit.

Di Indonesia penerapan kondisi semacam ini tentu membutuhkan proses panjang dan tidak gampang. Bukan soal faktor ketaatan atau kepatuhan masyarakat, namun karena tidak sinkronnya kebijakan satu Institusi Pemerintahan dengan Institusi lainnya.

 

Pada 27 Mei 2020, Pemerintah, Penyelenggara dan DPR telah menyepakati bahwa tahapan Pilkada akan dimulai pada 15 Juni 2020. Tentu memutus mata rantai penyebaran virus dengan cara membatasi interaksi akan sangat sulit terwujud.

 

Ada sejumlah tahapan Pilkada yang amat sulit menghindari dari saling interaksi terutama antara penyelenggara dengan masyarakat ataupun penyelenggara dengan institusi terkait lainnya.

 

Seperti pendataan daftar pemilih, verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, klarifikasi dokumen bakal calon ke institusi lain seperti kebasahan ijasah, maupun peradilan tentang sengketa pengesahan calon.

 

Belum lagi dengan tahapan kampanye, ditribusi logistik, distribusi undangan memilih, berkumpulnya pemilih dalam satu TPS, penghitungan dan rekapitulasi suara hingga sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi.

 

Bisa saja memanfaatkan sarana teknologi untuk memudahkan, namun tidak semua daerah memiliki aksesibilitas jaringan internet dan listrik yang memadai. Kemudian para petugas tidak banyak dibekali dengan kemampuan teknologi.

 

Untuk mengawal kualitas proses, diperlukan pengawasan secara ketat. Pengalaman Pilkada sebelumnya membuktikan bahwa masih banyak bagian-bagian yang perlu dibenahi agar pelaku kejahatan serupa di Pilkada tidak memiliki kesempatan yang sama.

 

Pilkada sebelumnya harus diakui masih terjadi dalam kondisi abnormal. Pada tahap pencalonan masih banyak indikasi terjadi jual beli antara partai politik (parpol) dengan bakal calon (candidate buying). Syarat dukungan awal bagi calon perseorangan kerap dimanipulasi. Suara masyarakat diperoleh dengan cara membayar (vote buying).

 

Melaksanakan Pilkada dalam kondisi New normal tentu membutuhkan tantangan baru. Apakah tahapan Pilkada akan menjadi lebih baik ataukah akan lebih terpuruk. Baik penyelenggara, pengawas, lembaga peradilan pemilu dan penegak hukum memiliki ruang gerak yang terbatas karena kondisi belum bersahabat.

 

Kita pun tidak perlu menuntut banyak dari mereka sebab mereka juga memiliki hak untuk hidup sehat. Maka dapat diduga bahwa jika Pilkada dapat digelar didalam suasana penyebaran virus, maka jangan berharap jika Pilkada dapat berproses dengan baik sehingga sangat wajar jika produk Pilkada tidak sesuai yang diharapkan.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

Aspek Sosiologis PKPU Pilkada

liandoSabtu akhir pekan lalu saya mendapat kiriman draft Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. Draft itu sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2/2020 tentang Pilkada. PKPU merupakan penjabaran teknis yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Kedudukan PKPU sebetulnya tidak tercantum dalam hirarki perundang-undangan sebagaimana ketentuan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenisnya adalah:

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah;


Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Namun demikian dalam pasal 8 UU ini menjelaskan bahwa aturan lain yang dibuat atas perintah UU tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikan prosedur penyusunan PKPU harusnya sama dengan penyusunan aturan lainnya.

Ada 3 kewajiban yang melekat sebagai dasar penyusunan sebuah aturan yakni landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

 

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

 

Sedangkan landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

 

Apapun jenis perundang-undangan yang hendak dibuat, maka aspek logika sosial itu wajib dijadikan dasar dalam pembuatanya. Selama ini banyak produk hukum seperti UU, PP ataupun Perda terpaksa harus dibatalkan karena menyimpang dari logika sosial. UU dibuat tidak boleh menyimpang dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat, tidak boleh merugikan hak-hak asasi manusia dan tidak boleh mengancam keselamatan manusia. Kita tentu ingat waktu dibatalkannya UU 22/2014 tentang Pilkada yang mengatur pemilihan dilakukan oleh DPRD. Dasar pembatalan karena menyimpang dari aspirasi publik.

 

Draft PKPU ini sepertinya belum mengakomodasi ketiga aspek yang di wajibkan. Konsideran pada bagian “Mengingat" hanya mencantumkan landasan Yuridisnya dan belum menyertakan landasan sosiologisnya. Memang KPU akan sangat sulit mencantumkan landasan sosiologisnya sebelum ada pernyataan resmi dari Pemerintah kapan pandemi covid-19 berakhir. Sebab dasar untuk merumuskan PKPU atau untuk memulai tahapan adalah setelah penetapan resmi Pemerintah tentang berakhirnya bencana covid-19.

Oleh karena itu bagian "Mengingat" dalam Konsideran draft PKPU harus memasukan ketetapan Pemerintah ini. Jika hal ini tidak dipertimbangkan maka ada 3 potensi masalah yang bisa saja terjadi.

 

Pertama, PKPU akan menjadi dasar dimulainya tahapan Pilkada 2020. Dengan demikian peluang terancamnya keselamatan jiwa para petugas dan masyarakat bisa terjadi. Sebab tahapan sudah akan dilaksanakan namun penularan covid-19 belum berakhir.

Kedua, DPR bisa saja akan mempersoalkan dasar hukum PKPU jika tidak menunggu penetapan perppu menjadi UU oleh DPR ketika draft itu dibahas di DPR nanti. , Ketiga, Jika tahapan Pilkada dipaksakan berjalan sebelum status bencana belum berakhir maka PKPU itu berpotensi akan bermuara pada judicial review di Mahkamah Agung (MA) karena menyimpang dari keselamatan jiwa masyarakat.

 

Selain persoalan diatas, sepertinya ada hal baru yang tertuang dalam draft PKPU itu. Tahun 2015, KPU RI menerbitkan PKPU No 2/2015 tentang tahapan, program dan jadwal untuk pelaksanaan Pilkada serentak gelombang pertama. Situasi diterbitkannya PKPU itu sama persis dengan situasi saat ini yakni adanya Perppu Pilkada oleh Presiden. Pada waktu itu terbit Perppu No 1/2014 sebagai pengganti atas UU 22/2014 yang mengatur mekanisme Pilkada oleh DPRD. Namun PKPU 2/2015 tidak menggunakan Perppu 1/2014 dalam Konsideran bagian "Mengingat", namun yang digunakan adalah UU No 1/2015 tentang pentapan Perppu 1/2014 menjadi UU.

 

Jika demikan akankah KPU RI harus menunggu penetapan Perppu 2/2020 menjadi UU sebelum PKPU Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2020 ditetapkan. Akankah pembahasan PKPU ini tersendat di DPR jika dasar yang digunakan bukan UU penetapan perppu 2/2020


Menjadi UU oleh DPR sebagaimana yang dilakukan dalam penyusunan PKPU 2/2015. Namun secara filosofis dan yuridis, tak ada norma yang dilanggar KPU RI dalam memformulasikan draft PKPU ini. Sebab asas pemilu sebagaimana tertuang konstitusi UUD kita hanya bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

 

Asas keselamatan dan perlindungan manusia tidak menjadi prinsip utama dalam asas maupun prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Sehingga asas dan prinsip ini perlu dipertimbangkan dalam perumusan RUU pemilu yang sedang di bahas oleh DPR RI saat ini. Hal ini penting agar menjadi dasar bagi KPU dalam setiap perumusan kebijakan.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

Perppu 2; Bukan Kepentingan Politik?

liandoPeraturan Pemerintah Pengganti UU atau Perppu tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baru saja diterbitkan Presiden Joko Widodo pekan lalu. Titel Perppu tersebut adalah Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

 

Subtansinya adalah pertama, mengatur bahwa pemungutan suara Pilkada 2020 ditunda karena bencana non alam, dalam hal ini adalah pandemi Covid-19 di Tanah Air.

 

Kedua, pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Ketiga, pemungutan suara dapat diundur lagi apabila memang pada bulan Desember 2020 pemungutan suara belum bisa dilaksanakan.

Implementasi dari perppu tersebut, menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama. Tidak serta merta hanya menjadi tugas KPU. Perlu back up penuh institusi lain.

 

Pertama, perlu kesiapan institusi Pemerintah. Untuk memastikan apakah pemungutan suara akan berlangsung Desember 2020 akan sangat ditentukan oleh keputusan Pemerintah menyangkut kapan berakhirnya Covid-19. Jika pelaksanaannya Desember, maka pengumuman Pemerintah harus dilakukan dalam waktu dekat ini. Jika ternyata Covid-19 belum berakhir dalam satu atau dua bulan Kedepan maka akan terlalu beresiko bagi kesehatan maupun kualitas Pilkada. Jika akhirnya Pemerintah sudah mengumumkan Covid-19 telah berakhir maka pengumuman itu menjadi dasar dimulainya tahapan.

 

Terlalu beresiko jika tahapan sudah dimulai sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah tentang berakhirnya bencana non alam itu. Sebab kerugian pembiayaan dan energi sangat besar jika ternyata tahapan sudah berjalan namun ternyata pada Desember keadaan belum memungkinkan.

 

Kedua, kesiapan institusi DPR RI. Memenuhi ketentuan pasal 52 UU 12/2011 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa perppu harus mendapat persetujuan DPR.

 

Ada 2 persoalan terkait pasal ini.

(1), pembahasan Perppu akan dilakukan dalam sidang DPR selanjutnya. Kemungkinan besar sidang itu akan dilaksanakan setelah 14 Juni 2020 yakni setelah DPR melaksanakan agenda reses. Dengan demikian diundangkannya Perppu ini baru pada awal Juli 2020. Padahal tahapan Pilkada seharusnya sudah dimulai di awal Juni 2020.

 

Agenda reses DPR ini tentu akan mengganggu juga kesiapan KPU yang akan merevisi PKPU sebagai penyesuaian dari PKPU yang dibentuk berdasarkan UU 10/2016.

 

Memenuhi ketentuan pasal 75 ayat 4 UU 7/2017 tentang pemilu bahwa penyelenggara pemilu wajib berkonsultasi dengan DPR dalam pembentukan aturan pemilu termasuk PKPU.

 

Jika PKPU terkendala agenda reses DPR, tentu tidak hanya menyulitkan KPU. Bawaslu dalam kewenangan pencegahan, pengawasan dan penindakan tetap membutuhkan kepastian hukum. Larangan bagi kepala daerah yang melakukan mutasi acuannya pada PKPU tahapan yang mengatur jadwal penetapan pasangan calon. UU 10/2016 menyebutkan larangan bagi kepala daerah melakukan mutasi pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Jika PKPU tentang tahapan belum diterbitkan maka akan menyulitkan kerja Bawaslu. Padahal banyak kepala daerah yang melalukan mutasi.

 

(2), jika perppu wajib melewati mekanisme persetujuan DPR, maka kondisi ini rawan tersendat terutama soal waktu. Kepentingan di DPR soal Pilkada terpecah pada dua sikap.

 

Pihak lain setuju dengan sikap Pemerintah sebagaimana isi Perppu, namun sebagian menghendaki pengaturan Pilkada harusnya terintegrasi dengan RUU pemilu yang saat ini sedang dibahas DPR. Kelompok ini berharap Pilkada 2020 menyesuikan dengan konsep pemilu nasional dan pemilu lokal.

Pemilu Lokal (Pemilihan gubernur, bupati, walikota, DPRD Provinsi/kabupaten/kota) dilaksanakan 2 tahun sebelum pemilu nasional (pemilihan Presiden/wakil presiden, DPD dan DPR RI). Sehingga pihak ini berharap agar Pilkada 2020 ditundah dan digelar bersamaan dengan pemilu lokal pada 2022 nanti.

Ketiga, kesiapan institusi Pemerintah daerah. Pembiayaan Pilkada telah tertuang dalam NPHD di 270 daerah yang menggelar Pilkada. Namun demikian terlalu sulit jika kesepakatan dalam dokumen Itu tidak tinjau kembali.

 

Pengalaman di berbagai negara, kondisi covid melalui 3 masa besar yakni masa kritis, masa akhir dan masa normal. Jarak waktu antara masa akhir covid ke masa kondisi normal memerlukan waktu 6 bulan. Artinya masa akhir belum tentu benar-benar aman bagi masyarakat.

 

Kita masih trauma dengan tragedi yang dialami pejuang demokrasi pada pemilu 2019. Sebanyak 94 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit ketika itu, dan berharap itu yang terkahir. Jika tahapan terpaksa harus dimulai Juni atau Juli maka Pemerintah daerah perlu memfasilitasi penambahan anggaran untuk melindungi para petugas seperti pengadaan alat pelindung diri seperti Face Shield Visor, masker, sabun sanitizer, dan sarung tangan yang hendak digunakan petugas. Diawal tahapan, petugas harus berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk melakukan pendataan pemilih dan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan.

 

Pemilu di Korea Selatan yang dilakukan belum lama ini, tidak hanya petugas yang dilindungi. Masyarakat juga wajib patuh pada protokol kesehatan Pemerintah. Namun konsekwensinya adalah penyesuaian anggaran. Namun persoalannya tidak semua daerah sanggup memenuhi kebutuhan itu sebab terkonsentrasi menghadapi covid-19 yang juga membutuhkan banyak anggaran. Namun kita harus mendukung sikap Pemerintah menetapkan pemungutan suara pada Desember 2020. Artinya ada optimisme bahwa covid-19 segera akan berakhir dalam waktu dekat.

 

Pemerintah tentu punya perhitungan dan kajian yang tidak banyak diketahui publik. Namun demikan keputusan itu harus mengedepankan keselamatan dan kepentingan kemanusiaan.

 

Dugaan banyak pihak bahwa penetapan itu sebagai the political of setting semoga tidak terbukti. Sebab kapan pemungutan suara itu digelar sangat berpengaruh pada kepentingan kelompok politik tertentu. Pada Februari 2021, hampir semua incumbent akan mengakhiri masa jabatannya. Itu tandanya kekuasaan mereka akan dimutilasi saat akan berkompetisi lagi.

 

Mereka ini berasal dari partai politik pendukung Pemerintah yang saat kampanye lalu memiliki jasa besar terhadap kemanangan elit yang saat ini sedang berkuasa. Sehingga wajar jika mereka juga menuntut kompensasi. Ciri demokrasi adalah kompetisi, namun kompetisi jangan sampai mengabaikan aspek kemanusiaan.

 

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)