Kolom AIPI

Kabinet Ahli atau Politik

shJika gugatan sengketa hasil pemilu presiden yang diajukan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Joko Widodo akan dilantik kembali sebagai Presiden RI untuk masa jabatan kedua (2019- 2024) pada 20 Oktober 2019. Salah satu momen yang ditunggu publik adalah formasi baru kabinet Jokowi. Menuju kabinet ahli atau kabinet balas jasa politik? Isu formasi kabinet hampir selalu menarik perhatian masyarakat pada umumnya, kalangan dunia usaha, para politisi parpol, dan tentu saja pemburu berita yang mencari sensasi dan kontroversi di balik setiap berita politik.

 

Daya tarik isu formasi kabinet terkait realitas bahwa para menterilah pada akhirnya yang menerjemahkan visi dan haluan politik Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan. Apabila para menteri gagal memahami dan mewujudkan visi dan haluan politik Jokowi-Amin melalui kebijakan kementerian teknis terkait, sang presiden bisa dinilai gagal. Pilihan Jokowi atas menteri-menteri negara yang kelak membantu selama periode kedua pemerintahannya, akan sangat menentukan kapasitas dan kualitas kinerja kabinet.

 

Belajar dari pengalaman presiden-presiden sebelumnya, ada beberapa kriteria yang lazim digunakan presiden terpilih dalam mencari pembantunya. Pertama, kualifikasi terkait keahlian, kompetensi, dan kapabilitas calon menteri hampir pasti jadi kriteria utama. Kedua, integritas moral dan rekam jejak para calon pembantu presiden itu sendiri, apakah sungguh-sungguh bersih dari korupsi dan tak memiliki kasus hukum, serta punya pengalaman dan rekam jejak yang baik. Ketiga, representasi politik kandidat, apakah berasal dari parpol koalisi pengusung dan pendukung capres-cawapres terpilih atau mereka yang memiliki basis politik dan sosial di luar itu. Namun, boleh jadi faktor penentunya bukanlah tiga kriteria itu melainkan tiga faktor tambahan lainnya.

 

Pertama, apakah calon menteri tersebut seorang yang tegas dan memiliki nyali dalam mengambil keputusan. Saat bertemu jajaran Kamar Dagang dan Industri (Kadin), menurut Jokowi, seorang menteri harus mampu mengeksekusi program yang telah direncanakan pemerintah. Kedua, sejauh mana kandidat memiliki chemistry dengan presiden terpilih. Ini tentu bersifat personal sehingga hanya Jokowi pribadi yang bisa mengukurnya. Ketiga, apakah kandidat punya kapasitas bekerja dalam tim yang bersifat lintas sektor dan terbiasa berada di bawah tekanan, terutama ketika pemerintah harus mengejar target yang sudah ditetapkan.

 

"Zaken" kabinet

Namun, semua itu sangat tergantung format kabinet yang hendak disusun Presiden Jokowi. Terkait ini, Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan agar Presiden membentuk suatu zaken kabinet atau kabinet ahli pada periode kedua kepresidenan Jokowi. Seperti pernah disampaikan kepada insan media oleh anggota BPIP, Buya Syafii Maarif, zaken kabinet berisi para ahli di bidangnya yang pengusulannya bisa saja berasal dari parpol. Menurut Buya, kabinet ahli diperlukan untuk meningkatkan kualitas kinerja kabinet yang kurang optimal pada periode Kabinet Kerja I (2014-2019).

 

Wacana serupa dilontarkan Saut Situmorang, salah seorang wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu kemudian. Formasi kabinet yang lebih berbasis keahlian ketimbang politik dianggap sebagai pilihan ideal karena kabinet relatif bisa terhindar dari potensi konflik kepentingan. Dengan demikian, para menteri bisa fokus menerjemahkan dan mengimplementasikan visi dan haluan politik presiden terpilih ke dalam kebijakan publik tanpa harus terganggu oleh benturan kepentingan partai. Akan tetapi, benarkah demikian? Dalam pengalaman sejarah bangsa kita, kabinet ahli pernah dipraktikkan pada masa Kabinet Ir H Djuanda (1957-1959), tetapi hanya berlangsung sebentar karena Presiden Soekarno selaku formatur kabinet akhirnya mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945. Kabinet Djuanda yang dibentuk atas dasar UUD Sementara pun dinyatakan bubar. Selanjutnya, pada era Orde Baru, secara umum kabinet yang dibentuk Soeharto lebih bersifat kabinet ahli ketimbang kabinet politik. Sekurang-kurangnya itu tecermin dari keterlibatan para ahli ekonomi dan keuangan lulusan University of California at Berkeley—dijuluki "Mafia Berkeley"—yang menjadi menteri negara dan tulang punggung pertumbuhan ekonomi era Orde Baru.

 

Selama sekitar tiga dekade para ekonom-teknokrat yang dipimpin Prof Widjojo Nitisastro jadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, meski akhirnya Orde Baru runtuh pada 1998. Pada era Reformasi, Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah Presiden BJ Habibie yang pendek (1998-1999), formasi menteri negara cukup banyak diisi kalangan ahli dan profesional. Namun, sejak Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001), kemudian Kabinet Gotong Royong Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Kabinet Indonesia Bersatu Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), dan Kabinet Kerja Jokowi periode pertama (2014-2019), kalangan politisi parpol pengusung sang presiden kian banyak mengisi jabatan menteri.

 

Kabinet politik

 

Selain potensi konflik dan benturan kepentingan partai, jabatan menteri yang diduduki politisi sering kali jadi sumber dana "haram" atau semacam ATM bagi partai. Pada gilirannya ini berpotensi melembagakan tindak pidana suap, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan para penyelenggara negara seperti masih marak terjadi dewasa ini. Kekhawatiran seperti ini cukup beralasan karena beberapa pemimpin partai yang menjabat menteri akhirnya jadi "pasien" KPK dan menghuni hotel prodeo. Walaupun demikian, sulit dibantah pula, tak sedikit politisi yang memiliki keahlian dan kompetensi pada bidang-bidang tertentu dan tetap profesional serta berintegritas ketika dipercaya sebagai menteri negara. Mereka biasanya para profesional yang ahli di bidangnya yang kemudian direkrut dan bergabung ke parpol, baik atas kemauan sendiri maupun diajak oleh kalangan partai untuk meningkatkan kualitas sumber daya di parpol. Seperti contoh para ekonom-teknokrat pada era Orde Baru, beberapa menteri merupakan pengurus Golkar, dikenal memiliki keahlian dan kompetensi yang diperlukan kementerian teknis yang dipimpinnya. Jadi, tak ada masalah jika politisi partai menjadi menteri sepanjang penempatannya proporsional. Karena itu, yang menjadi persoalan adalah ketika politisi yang tak memiliki kapasitas, keahlian dan kompetensi dipaksakan memimpin kementerian teknis yang butuh keahlian teknis pula.

 

Bagaimana pun seorang menteri harus memahami portofolio kementerian serta ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya agar tak sekadar menjadi representasi politik belaka bagi partainya. Apakah Jokowi akan membentuk kabinet ahli atau kabinet politik? Mungkin saja tidak dua-duanya. Pertama, penting digarisbawahi, kabinet ahli dan kabinet politik pada dasarnya tak sepenuhnya bersifat dikotomis. Seperti disinggung di atas, bisa saja ada ahli yang berlatar belakang politisi, atau sebaliknya politisi yang sebelum masuk partai berlatar belakang keahlian atau profesional pada bidang tertentu. Kedua, Presiden Jokowi, saya kira, tak memiliki cukup nyali membentuk kabinet yang semata-mata berbasis keahlian dan menafikan urgensi representasi politik parpol koalisi yang mengusungnya sebagai capres. Apalagi, seperti sering diakui Jokowi, "saya bukan ketua umum (partai)".

 

Secara tak langsung Jokowi ingin mengatakan bahwa sebagai kader PDI Perjuangan (PDI-P) dia harus loyal pada kehendak partai, dalam hal ini Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Ketiga, sulit dibantah bahwa dukungan politik yang diberikan parpol koalisi pengusung Jokowi-Amin jelas tak bersifat gratis. Seperti bunyi ungkapan klasik, tak ada makan siang gratis dalam politik. Itu artinya, parpol yang turut berkeringat dalam mengusung dan memenangkan kembali Jokowi sebagai presiden tentu sangat berharap ada balas jasa politik bagi partai mereka. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahkan berharap partainya bisa memperoleh jatah 10 menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi jilid II. Suatu harapan yang tentu sah-sah saja, tetapi, menurut saya, kurang etis dikemukakan secara publik karena yang "berjasa" memenangkan Jokowi bukan semata-mata parpol pengusung, melainkan juga mayoritas rakyat yang memberi mandat politik baru bagi mantan Gubernur Jakarta tersebut.

 

Kabinet rekonsiliasi?

 

Tantangan terbesar Jokowi dalam penyusunan formasi baru kabinet adalah bagaimana mengelola harapan ideal publik akan terbentuknya suatu kabinet ahli di satu pihak dan memenuhi aspirasi serta syahwat parpol akan suatu kabinet politik di pihak lain. Sebagai pilihan yang tak bersifat dikotomis, Jokowi ditantang untuk bisa meramu hal itu secara cerdas dan bijak sehingga bisa meminimalkan potensi kekecewaan berbagai pihak yang telah memberikan dukungannya. Problem lain bagi Jokowi adalah fakta begitu banyak pihak yang merasa turut berkeringat di balik keterpilihan kembali mantan Wali Kota Solo tersebut. Di luar kalangan parpol pengusung, ada pula tim sukses nonpartai.

 

Selain itu, ada berlapis-lapis dan beragam sukarelawan, baik yang benar-benar sukarela membantu maupun mereka yang punya pamrih untuk memperoleh bagian kue kekuasaan. Belum lagi dukungan personal sejumlah figur publik serta dukungan finansial dan logistik dari beragam pihak yang mungkin saja memiliki pamrih serupa. Dalam perkembangan politik mutakhir, muncul pula wacana tentang kabinet rekonsiliasi, yakni kabinet yang tak semata-mata berbasis parpol pengusung Jokowi, tetapi juga parpol pengusung Prabowo. Silaturahmi beruntun Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Jokowi dan AHY serta Eddy Baskoro Yudhoyono dengan keluarga Megawati saat Idul Fitri bisa dibaca sebagai sinyal kemungkinan masuknya putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu ke dalam kabinet Jokowi. Apakah kabinet ahli, kabinet politik, atau kabinet rekonsiliasi, sangat tergantung kepada Jokowi sendiri. Juga, apakah Jokowi ingin dikenal sebagai presiden yang lembek dan kompromis, atau hendak meninggalkan warisan (legacy) sehingga dikenang sebagai presiden yang sungguh-sungguh peduli pada harapan dan nasib rakyat. Kata kuncinya, sejauh mana Jokowi memiliki keberanian dan nyali politik untuk lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai, kelompok, dan golongan.

Ditulis oleh: Syamsuddin Haris, Profesor riset LIPI dan Dewan Pengawas PP AIPI

Dimuat di Kompas, 11 Juni 2019

Energi Politik Ibu Negara

 

ferry liandoInna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangsa Indonesia sedang berkabung. Ibu Negara tahun 2004-2014 Kristiani Herrawati alias Ani berpulang ke Rahmatullah, Sabtu (1/6) bertepatan dengan perayaan hari lahir Pancasila. Tentu banyak pihak yang menaruh simpati dan dukacita yang mendalam karena Ibu Ani menjadi bagian sejarah bangsa. Kesetiaan dan keteladanan sebagai Isteri menghantarkan suaminya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden selama dua periode berturut-turut.

 

Dalam sejumlah kesaksian, SBY mengakui bahwa usahanya mencapai karier politik tertinggi tidak lepas dari peran penting Ibu Ani. Menjabat kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, tentu tidak gampang. Kadang terlalu sulit untuk mengambil keputusan karena apapun selalu ada resiko. Tekanan selalu ada dan ancaman mustahil tidak ada. Dalam kondisi seperti ini peran seorang istri sangatlah penting. Pengalaman ini mengingatkan kita atas pengakuan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama.

 

Selama menjadi Presiden AS, sejak 2009 hingga 2017, tentu banyak hal yang harus dihadapi, dipertimbangkan dan diputuskan. "Tidak selalu mudah menjadi pucuk pimpinan tertinggi, apalagi bagi negara sebesar AS yang begitu berpengaruh". Kata Obama, di balik segala hal yang telah dia lalui, selalu berpikir waras dan tetap seimbang saat menghadapi tekanan adalah karena kehadiran sang istri. "Dia bukan cuma perempuan idaman yang hebat, tapi juga batu karang bagi saya. Saya mengandalkannya dalam banyak hal," sambung Obama kepada Oprah Winfrey pada tahun 2011, dikutip dari CNBC.

 

Peristiwa yang paling menghentak dunia adalah sosok Maria Eva Duarte de Peron. Istri tercinta Presiden Argentina Juan Peron (1946-1952) itu sangat dicintai rakyatnya karena kuatnya kharisma dan kepedulian Eva dalam gerakan-gerakan amal sebelum suaminya menjadi seorang Presiden. Bahkan para analis menyebutkan kekuatan terbesar Juan Peron menjadi Presiden, itu karena kecintaan rakyat Argentina terhadap Eva. Perjuangan kemanusiaan Eva itu akhirnya kisah hudupnya di filmkan pada tahun 1996 dengan judul Evita.

 

Sosok istri hebat lain yang menghantarkan suaminya menjadi seorang Presiden adalah Hillary Clinton. Konon, yang mengantarkan Bill Clinton menjadi seorang politisi sampai puncak karirnya sebagai Presiden justeru karena popularitas Hillary yang memang getol memperjuangkan kepentingan banyak orang. Berawal dari seorang aktivis gereja hingga menjadi pengacara handal yang membela kelompok marjinal. Banyak kisah yang menjelaskan energi politik seorang isteri hingga karir politik suaminya mencapai puncak.

 

Namun tidak sedikit pula kisah terhambatnya karier politik seorang aktor politik karena prilaku istrinya. Banyak kepala negara jatuh karena keserakahan sang istri. Gerakan people power di Filipina tahun 1986 yang menumbangkan Presiden Ferdinan Marcos, salah satu sebab karena kemarahan publik atas gaya hidup mewah sang isteri Imelda Marcos yang rajin berbelanja dan mengoleksi barang mewah sementara rakyatnya menderita akibat negara itu dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Peristiwa naas juga di alami perdana menteri Malaysia Najib Razak. Dia tersingkir dalam jabatannya belum lama ini karena kehidupan mewah sang istri Rosmah Mansor. Baik Najib dan isterinya kini berhadapan dengan hukum terkait megakorupsi 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) sebesar 681 juta dolar AS atau sekitar Rp 9,5 triliun. Semasa menjabat sebagai ibu negara , Publik Malaysia pernah mengkritik Rosmah, karena ia masih sempat mengeluhkan tingginya pengeluaran rumah tangga meski sudah dinilai melimpah. Rosmah mencontohkan biaya penata rambutnya khusus untuk mengecat rambut menjadi RM 1.200 (setara Rp 4,28 juta) dan penata busana RM 500 (setara Rp 1,78 juta) sekali datang yang dinilainya tidak cukup.

 

Di Indonesia, ada banyak gaya hidup mewah para isteri yang akhirnya menghambat karir suaminya. Istri tersangka suap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Darwati A. Ganiyang memiliki gaya hidup mewah seperti ibu-ibu sosialita. Ia perna disorot karena menggunakan tas seri Capucines PM berwarna pink seharga US$4.800 atau sekitar Rp68 jutaan saat melakukan kunjungan di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh. Tas bermerek sama ternyata terdapat beragam koleksi. Selain itu, Ia gemar plesiran ke berbagai negara, dalam Instagram Ia terlihat jalan-jalan ke Genting Highlands, Malaysia yang ditemani tas ransel Louis Vuitton dengan harga Rp29 jutaan. Ia berpose di kawasan Bukit Bintan, Malaysia dengan membawa tas Louis Vuitton yang termasuk koleksi vintage dengan harga Rp39 jutaan. 

 

Gaya hidup mewah tidak hanya dipertontonkan istri Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh. Menurut KPK banyak kepala daerah akhirnya terjerat kasus korupsi karena kehidupan mewah para istri. Di beberapa tempat, banyak dugaan para istri justru lebih berkuasa dari suaminya yang menjabat kepala daerah. Para pejabat birokrat, tidsk tunduk pada perintah kepala daerah, tapi hanya tunduk pada istrinya. Perannya sangat dominan, Mulai dari pengangkatan pejabat, penentuan proyek hingga intervensi penyusunan RAPBD.

 

Tidak cuma itu, sebagian memanfatakan jabatan suami sebagai kepala daerah untuk merebut jabatan-jabatan publik lainnya seperti menjadi anggota legislatif. Tak puas menggerogoti pundi-pundi suami, banyak istri menduduki jabatan itu sekedar mengharapkan fasilitas milik negara berupa tunjangan dan pendapatan lain agar kepuasan batinia makin terpenuhi sementara kapasitas politik yang dimiliki tidak ada yang bisa ditonjolkan. Beberapa fakta yang terjadi, banyak istri kepala daerah enggan mendampingi suaminya turun ke lapangan menjumpai warga apalagi di kawasan pedalaman. Kalaupun menyapa dan menyalami warga tak bisa dihindarkan, biasanya tissu basah selalu disediakan ajudan untuk membersihkan tangannya. Jika tidak dipayungi dari terik matahari, maka sang ajudan harus siap-siap dimarahi.

 

Namun suasana akan lain jika sang suami mendapat tugas ke luar daerah apalagi ke luar negeri. Rasa duka cita yang mendalam dialami rakyat Indonesia hari ini mengingatkan kita pada perjuangan seorang pendamping Presiden Ibu Ani. Pengaggum fotografi itu adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh para isteri-isteri politisi. Ia mampu membesarkan anak-anak ketika sang suami sedang berdinas di berbagai tempat termasuk ke luar negeri. Ia sangat setia mendampingi dan menasihati sang suami. Benar perkataan bijak bahwa dibalik sukses sang suami, terdapat istri yang hebat. Eva Peron, tidak hanya mengantarkan suaminya menjadi Presiden, tetapi Eva ternyata jauh melampaui popularitas suaminya sendiri hingga saat ini.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

Paskah Dan Teladan Elit

ferry liando

Jika saja Yesus dapat menggerakkan people power pada pemungutan suara publik untuk menentukan siapa yang akan dibebaskan antara dirinya atau Barnabas, maka Yesus belum tentu akan mati terbunuh. Jika Yesus dapat menghalalkan cara memprovokasi pengikutnya, tentu mereka bisa saja menghadang para tentara yang menangkapnya di taman Getsemani. Dimasa hidupnya, Yesus adalah seorang pengajar, pendidik sekaligus mengadakan mujiasat, membantu orang miskin, menegakan keadilan dan menyembuhkan banyak orang sakit. Dia berkeliling di banyak tempat di Galilea, Siria, Dekapolis, Yerusalem, Yudea hingga seberang Yordan. Perjalanan panjang ini membuatnya terkenal dan banyak yang mengikuti Dia.

 

Yesus tidak hanya mengajar, tetapi pernah memberi makan 4 ribu orang pengikutnya yang telah mengikutinya selama 3 hari. Angka itu belum termasuk jumlah perempuan dan anak-anak. Tidak cuma itu, ketika Dia berkunjung ke Yerusalem, Dia disambut pula oleh orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Semua turun ke jalan, ada yang membuka bajunya dan memotong ranting pohon mengalaskannya di jalan yang hendak dilewatinya. Cerita ini menjelaskan bahwa Yesus bisa saja lolos dari hukuman jika mampu memobilisasi pengikutnya yang banyak saat Pemungutan suara siapa yang harus dibebaskan antara Yesus atau Barnabas, sang pembunuh itu. Atau menghasut pengikutnya agar menghadang para pasukan yang menangkapnya ketika Dia sedang berdoa di Taman Getsemani.

 

Ketika di depan pengadilan Mahkamah agama, para Imam-Imam kepala berusaha mencari pasal pidana yang bisa dituduhkan kepadanya. Karena amat sulit menemukan kesalahan maka dirancanglah skenario jahat yakni mencari saksi-saksi palsu yang dapat memberatkannya termasuk merancang daftar pemilih untuk menentukan suara siapa yang harus dibebaskan dari hukuman. Jika saja pengikut Yesus terdaftar dalam daftar pemilih saat itu, mungkin sejarah akan berkata lain. Namun Yesus tidak memanfatakan pengaruhnya memobilisasi pengikutnya untuk mendukung kepentingannya. Jika saja itu terjadi, bukan hanya ada pertumpahan darah, namun kekuasaan politik saat itu bisa jatuh karena kudeta para pengikut dan pendukung Yesus kala itu. Yesus sepertinya lebih mengutamakan stabilitas sosial ketimbang terjadinya gejolak atau pertumpahan darah.

 

Dia tidak memanfatakan para pengikutnya untuk melakukan perlawanan. Yesus yang disimbolkan sebagai Kasih itu, lebih menerapkan prinsip kerendahan hati ketimbang memamerkan Show of force yang dimilikinya. Kisah ini tidak banyak yang tahu apalagi meneladaninya. Sebagian besar elit tidak peduli dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Untuk mendapatkan ambisinya, rakyat kerap diadu domba, stuktur sosial terpecah belah pada polarisasi kepentingan politik. Masing-masing umat saling diadu, seolah-olah itu merupakan perjuangan kepentingan umat yang satu dengan umat yang lain. Tapi ini hanyalah ulah para elit untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan.

 

Sayangnya tidak banyak umat yang sadar bahwa mereka sedang diadu domba untuk kepentingan para elit yang memanfaatkan mereka. Publik diadu dengan rasa kebencian dan provokasi. Ketika usaha itu berhasil, maka kesempatan para elit memuluskan niat mendapatkan ambisinya. Sungguh perbuatan yang keji. Saling claim kemenangan masing-masing tim sukses calon Presiden pasca pencoblosan 17 April 2019, tidak hanya akan meresahkan publik tetapi juga bisa melahirkan ketidakpercayaan terhadap apapun yang hendak diputuskan KPU RI yang diberikan kewenangan oleh UU untuk mengumpul dan merekapitulasi keseluruhan suara hasil pencoblosan pada 22 Mei 2019 yang akan datang. Rakyat menunggu keteladanan para elit kita. Hari ini semua umat Kristiani diseluruh dunia merayakan Paskah Kedua, sebuah peringatan kebangkitan Kristus yang telah disiksa, dan mati diatas kayu salib.

 

Kisah ini menjadi sebuah pelajaran abadi sebab belum banyak politisi yang dimemiliki bangsa ini memiliki kerendahan hati. Padahal sikap ini tidak hanya untuk meredam ketegangan, tetapi menjadi penentu untuk masa depan dan untuk keselamatan demokrasi di Indonesia. Kita patut belajar kerendahan hati dari Seorang negarawan di Amerika Serikat bernama McCain. Senator yang dikalahkan Barack Obama pada pemilihan Presiden AS tahun 2008. Saat itu meski baru hasil berdasarkan exit poll, McCain tampil di depan rakyat Amerika dan mengatakan “Saya tidak suka hasil pemilu 2008. Tapi saya punya kewajiban untuk menerimanya. Sebuah konsesi bukan hanya bentuk sopan-santun. Konsesi merupakan tindakan untuk menghormati kehendak rakyat Amerika, suatu tindakan yang merupakan tanggung jawab pertama setiap pemimpin Amerika Serikat”.

 

Ia mengakui kemenangan Barack Obama, orang Amerika keturunan Afrika pertama yang menduduki Gedung Putih. McCain juga berkata, “Ini adalah waktu yang sulit bagi negara kita, dan saya berjanji kepadanya malam ini untuk sekuat tenaga membantunya dalam memimpin kita melalui berbagai tantangan yang akan kita hadapi.” Ayo para elit. Singkirkan ambisimu hanya sekedar untuk jabatan dan kekuasaan. Kalau ingin berkarya bagi bangsa ini, kita tidak harus merekayasa apa saja untuk merebut kekuasaan. Cukup dengan keteladanan para elit, maka bangsa ini bisa terselamatkan.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

 

PMK dan Kedaulatan Rakyat

ferry liandoPekan lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan penggunaan surat keterangan (Suket) perekaman e- KTP sebagai syarat untuk mencoblos. Putusan itu dibuat setelah MK mengabulkan uji materi atau judicial review yang diminta sejumlah pemohon  seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Titi Anggraini, pendiri dan peneliti utama Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis, dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari terhadap pasal 348 ayat 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

 

Hasilnya, pasal tersebut ditetapkan sebagai inkonstitusional bersyarat karena mengizinkan penggunaan Suket. MK juga memutuskan batas waktu pindah memilih dari 30 hari sebelum pencoblosan menjadi 7 hari. Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) memberikan  jaminan kepada WNI yang memiliki hak untuk memilih yang selama ini terkendala proses administrasi. UU mengancam sanksi bagi apa saja yang menyebabkan WNI yang memiliki hak tapi tidak didaftar. 

 

Pasal 511 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih, menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat. Momentum politik untuk menentukan pemimpin sebagiamana yang diinginkannya.

 

Namun dalam kondisi tertentu banyak tindakan yang menyebabkan hilangnya kedaulatan itu. Salah satunya adalah tidak didaftarkannya WNI yang berhak dalam daftar pemilih. Inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar MK memutuskan penggunaan Suket bagi pemilih dan memperpanjang pendaftaran pindah memilih. MK dan pemohon telah membuktikan bahwa kedaulatan rakyat itu jangan sampai menjauh dari sang empunya.

 

Namun demikian masih banyak ancaman yang berpotensi hilangnya kedaulatan itu. Pertama, efek politik uang menjadi salah satu kendala kedaulatan itu. Pemilih bisa saja berubah sikap ketika uang atau barang  yang diterimanya menjadi dasar dalam memilih. Kedaulatan seseorang bisa terbelih oleh caleg yang hanya mengandalakan uang dalam meraih kekuasaan. Kedua, kedaulatan rakyat hilang manakalah ada tindakan intimidasi terhadap pemilih. Pelaku ini Biasanya diperankan para aparatur yang mengendalikan struktur Pemerintah.

 

Mereka memiliki kewenangan memberikan keterangan terhadap masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial atau fasilitas Pemerintah Seperti Suket tanda miskin, kelayakan menerima beras sejahtera, program keluarga harapan, penerima gas LPG. Kewenangan ini kerap dijadikan senjata untuk mengancam agar memilih calon sebagaimana yang dikehendaki aparat.

 

Selama ini banyak masyarakat miskin, tapi justru sulit mendapat fasilitas itu. Bisa jadi sebagai "hukuman" karena tidak taat. Tindakan aparat ini biasanya untuk melindungi jabatannya atau sekedar untuk dipromosi. Ketiga, terganggunya Kedauatan rakyat bisa jadi karena berkembangnya politik aliran. Masyarakat dipaksa oleh kelompoknya agar memilih calon yang sealiran. Masyarakat tidak diberikan kebebasan. Sebab akan dituduh tidak tunduk pada kepentingan aliran. Masyarakat dipaksa dengan alasan solidaritas.

 

Keempat, hilangnya Kedaulatan rakyat bisa juga terjadi manakalah suara pemilih di TPS hilang akibat kelalayan  petugas TPS.  Petugas TPS yang tidak netral bisa menggunakan banyak akal untuk merusak surat suara sehingga bisa menguntungkan atau merugikan calon tertentu. Kita berharap para petugas TPS bukan disusupi oleh oknum yang ternyata berpihak pada kepentingan politik tertentu.

 

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

 

Parpol Buat Gaduh Lagi

ferry liandoCatatan saya hari ini harusnya tentang debat calon wakil Presiden tadi malam. Tapi saya kurang yakin jika catatan ini mendapat tempat bagi pembaca sebab sepertinya isu ini akan kalah menarik ketimbang berita Ketua Umum Partai Persatuan Pembangun (PPP) Muhammad Romahurmuziy yang ditangkap operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

 

Jika bukan OTT, agak mustahil kasus ini berproses di pengadilan apalagi akan berujung vonis. Paling juga bahasanya adalah kriminalisasi. Apalagi tersangka adalah salah satu pendukung salah satu Capres. Temanku bilang kalau ingin jadi kriminal, disarankan untuk bergabung dalam tim sukses. Sebab jika terangkap pasti akan dibela kelompok tertentu karena alasan politisasi. Nasib yang paling menyenangkan saat ini adalah tim sukses.

 

Mereka adalah manusia beban tanpa beban. Sebab jika berbuat kejahatan sekalipun pasti akan dibela dan pihak yang menangani kasusnnya akan di tuduh politis dan pelakunya dianggap korban kriminalisasi. Heran juga ketika berbohong penganiayaan tapi nyatanya akibat operasi plastik tapi masih ada juga pihak yang membela. Ada yang menganiaya, tapi setelah di proses hukum katanya korban kriminalisasi. Ada juga yang menghujat, tapi sekaliber elit papan ataspun tetap menyatakan pembelaannya. Sungguh ironi bagi bangsa demokrasi.

 

Cara memandang seseroang, meski sudah melakukan kejahatan namun kejahatannya itu menguntungkan kelompok tertentu maka tetap diperlakukan seperti seorang malaikat yang harus dibela dan dipuja. Sebaliknya meski sikap sesorang sesuatu yang pantas, namun jika membahayakan kepentingan suatu kelompok maka segala cara bisa dilakukan untuk membantah dan mengkritiknya. Namun usaha KPK melakukan OTT harus diapresiasi sebab tidak mungkin akan muncul sebuah dalil bahwa tersangka sebagai korban kriminalisasi. Semua alat bukti terpenuhi yakni barang dan saksi. Akan lebih dasyat jika KPK mampu membongkar aktor-aktor yang terlibat. Tersangka ditangkap karena dugaan memperjualbelikan jabatan di Kementerian Agama.

 

Tentu modus ini bukan kerja tunggal. Seperti hukum pasar,- ada barang yang dijual, ada penjual, ada perantara dan ada pembeli. Konon pejabat yang dilantik namanya tidak masuk daftar hasil panitia seleksi lelang jabatan. Pihak yang perlu dimintai keterangan adalah pihak sekretariat jendral selaku pejabat yang berwenang membentuk Panitia Seleksi yang bertugas melakukan seleksi secara terbuka. Serta pihak KASN yang merekomendasikan dan menteri sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang melaksanakan pelantikan.

 

Jika benar ada prosedur yang terlewati maka bukan hanya terangka yang dilibatkan dalam proses hukum. Hal yang patut disayangkan adalah keterlibatan pimpinan elit salah satu parpol tertua di negeri ini. Pengalaman ini makin menderetkan daftar nama panjang elit politik paling tersohor. Sebelumnya ulah elit parpol ini sudah dilakukan Anas Urbaningrum (Partai Demokrat), Luthfi Hassan Ishaaq (PKS), Suryadharma Ali (PPP), dan Setya Novanto (Golkar).

 

Peristiwa ini makin memperkuat hipotesis politik bahwa berdirinya partai politik dan diperebutkanya jabatan ketua umum parpol semata hanya untuk kepentingan mendapatkan jabatan atau untuk memperkaya diri. Dengan mendirikan parpol maka aktor yang selama ini jobless secara tiba-tiba mendapatkan kepercayaan memegang jabatan pemerintahan. Banyak pihak belomba mendirikan parpol dengan dalih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Tapi kadang motif yang sesungguhnya adalah mengejar jabatan atau kuasa merebut kewenangan. Karena motif ini banyak parpol memanipulasi data dan dokumen sebagai syarat pendirian parpol. Ketika parpol lolos sebagai peserta pemilu maka tugas parpol selanjutnya adalah mengejar angka suara parlement treshold sebagai syarat parpol yang bisa mengutus wakilnya di parlemen. Pemilu 2019 mensyaratkan Parpol wajib memperoleh suara hasil pemilu sebesar 4 persen. Mencapai angka ini tentu tidak mudah.

 

Sehinga sebagian parpol lebih mementingkan popularitas dan harta kekayaan calon ketimbang calon yang memiliki kapasitas dan kualitas yang memadai. Parpol lebih cenderung mementingkan perolehan suara ketimbang menyodorkan nama-nama yang selama ini sebagai ahli dan mumpuni mengelola negara. Parpol berprinsip bahwa semakin banyak suara maka akan berpengaruh pada perolehan kursi di DPR. Jumlah kursi di DPR menjadikan alat bergaining untuk mendapatkan jabatan baik di kabinet atau pada alat kelengkapan di DPR.

Ketika parpol menguasai jabatan-jabatan itu maka akan sangat mudah untuk mempengaruhi kebijakan termasuk mengintervensi pengangkatan pejabat di bawahnya. Kasus Rommy hanyalah bentuk kesialan saja, sebab modus seperti ini sudah menjadi tradisi. Cuma saja Rommy anak muda pemalu yang tidak banyak bertanya dan tidak mempelajari secara seksama modus yang dilakukan oleh elit politik yang lain yang selalu bebas dari jeratan hukum. Tentu peristiwa hukum ini akan berdampak pada banyak aspek. Pertama secara internal, kasus ini akan berdampak pada Parpolnya yakni PPP yang kini sedang berkompetisi pada pemilu 2019.

 

Dampak terhadap pemilih mungkin tidsk terlalu besar, tapi kekhawatirannya adalah konsolidasi parpol ini bisa terganggu. PPP baru saja bangkit dari konflik internal berkepanjangan. Proses konflik yang panjang dan menguras energi yang besar akhirnya parpol ini bisa bangkit bahkan bisa lolos sebagai peserta pemilu 2019. Keadaan ini jadi momentum membangunkan elit internal dari tidur yang selama ini berseberang. Kedua, kedekatan Rommy dengan Jokowi akan dimanfaatkan oleh lawan politik yang seakan mendapat vitamin baru sebagai energi menyerang. Seakan muncul bahan baku baru untuk digoreng. Jokowi akan dituduh tidak Mampu menjaga orang-orang dekatnya untuk bersih dari korupsi. Ketiga, hal yang paling rawan adalah trauma publik terhadap elit-elit parpol yang tidak mampu menjaga Marwah. Keridakpercayaan ini akan bergeser pada ketidakpercayaan publik pada sistim dan struktur kekuasaan. Ketidakpercayaan selalu berbahaya karena memicu apatisme publik sehingga akan berpotensi tidak akan berpartipasi pada tahapan Pemilu selanjutnya termasuk memikirkan ulang apakah nantinya akan memberikan suara atau tidak.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI