Kolom AIPI

Kejahatan Pencalonan Pilkada

 

ferry liandoAda yang membanggakan dari munas ke X Partai Golkar yang berakhir Jumat (6/12) pekan lalu. Partai penguasa orde baru itu mencanangkan sekaligus mengikrarkan diri sebagai parpol yang tidak menggunakan mahar pada Pilkada 2020. Tentu menjadi tantangan bagi parpol ini apakah mampu mewujudkannya atau hanya sekedar retorika untuk mensiasati opini publik bahwa Golkar yang sekarang bukanlah Golkar seperti masa lalu atau sekdar ingin memposisikan diri berbeda seperti kebanyakan parpol lain.

 

Tentu butuh waktu untuk membuktikannnya. Publik tentu menunggu apa strategi yang dilakukan agar benar-benar komitemen itu tidak rapuh. Apa ancaman sanksi bagi pengurus baik di DPP maupun di daerah jika melakukan itu. Modus pergerakan mahar sebagiamana pernah dilakonkan oleh para calo-calo politik di sejumlah parpol terjadi disemua tingkatan. Jika Pilkada kabupaten/kota, maka mahar harus disetor pada pengurus setempat. Setoran ini sebagai imbalan atas "pengusulan" nama ke tingkat provinsi. Kemudian setoran wajib juga di tingkat Provinsi sebagai imbalan "persetujuan".

 

Perjuangan bakal calon tak cukup sampai Disitu. Pembantaian terkahir terjadi ditingkat pusat. Sebagai imbalan untuk "penetapan" bakal calon. Pemerasan bisa lebih besar jika suatu parpol menggelar seleksi terbuka. Ada "biaya" khusus untuk panitianya jika ingin namanya lolos dalam penjaringan. Jika dalam struktur parpol ada aktor berpengaruh, maka aktor itu berusaha mendapatkan jatah dengan maksud untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh ketua partai di daerah.

 

Ditingkat pusat, bakal calon akan melewati tiga pintu sebelum mendapat restu ketua umumnya. Mulai dari ruang badan pemenangan Pilkada, lanjut ke ruang wakil sekjen untuk mendapatkan paraf berkas pencalonan yang kemudian menjadi dasar penandatanganan Sekjen. Bayangkan saja berapa total uang yang harus diperas. Di Pilkada Jawa Timur, Ketua DPD RI La Nyalla pernah mengaku dimintai uang Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Di Pilkada Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku diminta uang Rp 10 miliar oleh oknum di Partai Golkar. Ini terjadi saat Golkar masih dipimpin Setya Novanto. Di Pilkada Cirebon, Brigjen (Pol) Siswandi mengaku gagal dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera karena diminta mahar (ICW, Kompas.com, 16/1/2018).

 

Banyak ketua parpol harus mewajibkan mahar bagi bakal calon karena pernah juga menjadi korban untuk hal yang sama. Untuk menjadi ketua parpol, uang mahar harus disetor kepada setiap pemilik suara. Jika ketuanya di tingkat kota/kabupaten, uang mengalir pada pengurus kecamatan dan pengurus DPD provinsi. Jika ketuanya di tingkat Provinsi, maka setoran wajib mengalir ke pengurus DPD kabupaten/kota dan pengurus parpol pusat. Modus yang juga tak kalah genitnya ketika ada skenario bakal calon untuk merekayasa popularitasnya. Rancangan kejahatan politik ini terjadi sebagai pemenuhan persyaratan yang hendak dituntut oleh pihak sponsor. Tak bisa di bantah bahwa pencalonan kepala daerah sebagian besar disokong penuh oleh pemilik modal.

 

Kompensasinya jika calon yang didanai itu menang maka penguasaan sumber daya alam akan dikuasai oleh sang pemodal tadi. Ada janji untuk diberikan kemudahan perijinan untuk bisnis apapun berikut penguasaan atas lahan-lahan bisnis seperti pendirian perumahan, ruko dan pabrik. Di sejumlah daerah ada lapangan sepak bola menjadi bagunan pertokoan, sawah rakyat berubah menjadi hotel mewah. Pantai direklamasi, Ada lahan hijau berubah menjadi kawasan Pariwisata. Sebagian besar lingkungan menjadi rusak karena tambang dan galian C. Anehnya semua operasi itu legal.

 

Perijinannya mudah. Wajar jika banyak perumahan hanyut oleh badai ketika musim hujan tiba. Ijin IMB dikeluarkan tanpa kajian dan analisis dampak lingkungan. Entah siapa yang memulai. Ada bakal calon yang mengajukan proposal dukungan pembiayaan kampanye, namun ada juga sebaliknya. Pemilik modal-lah yang menginisiatif itu. Daerah yang kaya sumber daya alam menjadi incaran mereka. Tak heran jika ternyata di satu daerah tidak hanya satu calon yang dibiayai. Ada daerah yang kesemuanya di biayai. Sehingga siapapun pemenangnya, sang pengusaha tetap akan menikmati panennya. 

 

Lalu apa syarat awal yang yang harus dipenuhi. Agar pemilik modal tidak bakal rugi maka Masing-masing bakal calon yang hendak didanai wajib memiliki tingkat popularitas. Data popularitas harus bersumber dari hasil survei. Itulah sebabnya menjelang tahapan Pilkada dimulai begitu banyak menjamur lembaga-lembaga survei musiman. Mereka tumbuh atas supporting para bakal calon. Hasil surveipun telah di setting tanpa melakukan survei. Data itulah yang digunakan untuk mengelabui pada calon sponsornya. Calon yang tidak melalui jalur parpolpun tak kalah siasat. Dukungan awal dalam bentuk KTP masyarakat sebagai syarat pencalonan perseorangan kerap diperoleh secara tidak wajar.

 

Ada yang terang-terangan membagikan sembako lalu kemudian tim suksesnya meminta KTP dan ada yang tanpa malu membujuknya dengan uang. Lantas adakah rakyat yang kelak mau dipimpin oleh produk manipulasi seperti ini. Kelak yang akan terjadi adalah pertama kelangsungan daerah akan terancam karena eksploitasi alam sehingga yang akan mengorbankan masa depan anak-cucu. Kedua, uang mahar dan uang manipulasi hasil survei yang digunakannya akan memanfaatkan APBD untuk pengembaliannya. Semoga pemilih tidak lagi terkecoh dengan calon seperti ini pada Pilkada 2020 nanti.

 

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

 

Pilkada dan Pemda Amburadul

ferry liando

Pekan lalu dua ilmuwan Prof Ramlan Surbakti dan Prof Djohermansyah Djohan menyajikan evaluasi pemerintahan daerah secara beturut-turut di media nasional. Prof Ramlan mengangkat topik "Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" (Kompas, 23/11) dan sehari sebelumnya Prof Djohan mengangkat topik "Reformasi Birokrasi Pemda" (Kompas, 22/11). Keduanya adalah guru sekaligus mentor saya.

 

Ketertarikan saya mendalami peminatan pemilu/pilkada dalam bentuk penelitian dan pengajaran sesungguhnya terinspirasi dari pemikiran-pemikiran Prof Ramlan. Saya pernah diajak masuk dalam tim beliau merumuskan draft naskah akademik Kodifikasi UU Pemilu. Walaupun pertemuan awal sudah terjadi pada tahun 2012 ketika hendak merumuskan draft UU pemilu tahun 2014. Beliaupun menjadi mentor ketika saya bersama akademisi disejumlah kampus mendirikan konsorsium tata kelola pemilu yang kini melaksanakan program pendidikan magister tata pemilu yang diinisiasi KPU dan Bawaslu RI.

 

Pengalaman panjang sebagai birokrat dan akademisi, Prof Djo adalah inspirasi. Saya dan Mantan Dirjen Otomomi daerah itu kini ditunjuk pemerintah sebagai tim ahli otonomi daerah. Tulisan-tulisan beliau tertata rapi pada koleksi kliping di ruang kerja saya. Gagasan Prof Ramlan dan Prof Djo itu tak sekedar memiliki kemiripan tapi saling berkorelasi erat terutama pada evaluasi kinerja pemeritahan daerah. Prof Ramlan menyorot kebijakan publik produk pemerintahan daerah. Bangsa ini mengoleksi banyak kebijakan publik. Untuk membiayainya dibutuhkan anggaran yang semakin besar.

 

Namun sayangnya kebijakan itu kerap tidak di evaluasi apakah kebijakan itu telah mencapai tujuan atau tidak. Pengalaman saya sebagai peneliti di tingkat lokal, pandangan Prof Ramlan itu tak bisa di bantah. Sebagian besar kebijakan yang dirumuskan tidak menjawab sebagaimana landasan filosofis dan sosiologis dari kebijakan itu. Sebagian besar kebijakan disusun sepertinya sekedar alasan aparat untuk memperoleh pendapatan tambahan atau sekedar alasan untuk serapan anggaran. Kebijakan sifanya rutin dan sangat hampa inovasi. Rumusan Rencana Kerja Pemeritah Daerah (RKPD) tak ubahnya dokumen copy paste dari program tahun-tahun sebelumnya.

 

Proses bottom up dan partisipatif dalam perumusan kebijakan publik tak semua unit pemerintahan melaksanakan dan kalaupun ada, kondisinya hanyalah seremonial dan formalistik. Terdapat kebijakan yang teraktualisasi melaui program tak ubahnya dalih agar perangkat daerah bisa menikamati fasilitas Pemerintah ke luar negeri seperti program festival, pagelaran budaya, expo dan lainnya.

 

Kesempatan ini manfaatkan aparat, tim sukses kerbat kepala daerah bisa sampai ke luar negeri dengan alasan sosialisasi. Tahun anggaran pada momentum Pilkada kerap diadakan program yang sifanya menguntungkan calon incumbent. Semua perangkat daerah diwajibkan merumuskan kebijakan yang berkaitan langsung dengan popularitas atau elektabilitas petahana. Anggaran bansos dan humas biasanya meningkat dalam APBD di tahun Pilkada. RKPD nyaris menyimpang jauh dari dokumen RPJMD, bahkan tak memiliki korelasi sama sekali. Bahkan distribusi program dan anggaran Provisni meningkat jauh di kabupaten/kota yang hendak melaksanakan Pilkada jika salah satu kontestannya mendapat dukungan gubernur. Dalam hal kebijakan produk hukum di daerah.

 

Pada tahun 2016, sebanyak 3.032 Perda yang dibatalkan. Alasan pembatalan itu disebakan oleh sejumlah hal. Namun kebanyak Perda itu karena meyimpang dari kebutuhan filosofis, sosiologis dan yuridis. Ditemukan banyak Perda pesanan dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti pengusaha ataupun kelompok agama dan adat. Jumlah diatas belum di hitung dengan Perda laci atau Perda mati. Jenis ini adalah Perda yang hanya sampai ditetapkan dan diundangkan, namun tidak sampai diterapkan. Padahal anggaran pembahasan Perda bisa mencapai ratusan juta.

 

Koordinator Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia mengatakan bahwa satu Perda bisa menelan anggaran 1 hingga 2 milyar. Anggaran itu untuk mengundang tim pakar, penelitian, Pansus DPRD, studi bading, rapat paripurna dan lain-lain. Tidak optimalnya kebijakan publik Pemerintah daerah makin diperparah oleh kondisi pelayanan publik yang memprihatinkan. Meminjam kajian Bill Haris dan Many Morgan (2004) Prof Djo mengatakan kondisi birokrasi Pemerintah daerah di Indonesia sangatlah memprihatinkan.

 

Capaian birokrasi Pemda berjalan sangat lamban. Komitemen para aktor terkesan masih berjalan setengah hati. Pandangan Prof Djo ini bukan tanpa dasar. Lihat saja apa yang diperintahkan Pak Presiden Joko Wododo untuk menialam struktur jabatan eselon lll dan lV. Motifnya untuk menyederhanakan pelayanan publik yang dinilainya sangat buruk.

 

Pelayanan publik berkualitas adalah hak setiap warga negara. Di negara maju, indikator untuk menilai keberhasilan Pemerintah bukan diukur seberapa sering Pemerintah daerah mengoleksi banyak penghargaan sebagiamana yang terjadi sekarang ini (WTP, APBD tercepat, serapan tertinggi, PAD, pertumbuhan ekonomi, anugerah pesona Indonesia, Swasti sabah, kota ramah anak, Adipura, kabupaten sehat dll). Ukuran keberhasilan Pemerintah sangat diukur seberapa bagus Pemerintah memberikan pelayanan publik bagi masyarakatnya. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang berkualitas, adil, cepat dan tepat, tidak menerima suap, suasana pelayanan yang bersih dan menyenangkan. Namun masih sedikit daerah yang benar-benar mampu menerapkan pelayanan seperti ini.

 

Infrastruktur buruk akibat anggaran dipotong untuk keuntungan pribadi, sumber daya aparat yang tidak profesional, pengawasan DPRD yang lemah serta pengawasan internal yang tidak maksimal. Sejak tahun 2015, Ombudsman RI menerima banyak aduan buruknya pelayanan publik. Posisi tertinggi ada pada pemerintah daerah (2489) laporan, kepolisian (801) laporan, instansi pemerintah/kementerian (700 laporan) badan pertanahan nasional (562).

 

Sedangkan maladministrasi yang menempati tiga terbanyak yaitu penundaan berlarut  2.215 laporan (35,33%), penyimpangan prosedur  1.490 (23,76%), dan tidak memberikan pelayanan 1.080 laporan (17,22%).


Kebijakan pemilihan kepala daerah harus diakui menjadi salah satu satu penyebab bagi buruknya kebijakan ataupun pelayanan publik di daerah. Pertama, Proses seleksi calon kepala daerah oleh parpol belum banyak melahirkan pemimpin yang inovatif dan kreatif. Kekuatan terbesar keterpilihan calon bukan karena karya-karya inovatif yang dimiliki calon tetapi karena faktor lain seperti menyogok parpol atau pemilih. Amat jarang bakal calon mendatangi parpol dengan tawaran kebijakan yang sifanya inovatif. Kalaupun ada, tawaran itu akan diabaikan karena sebagian parpol lebih mementingkan "setoran awal". Pemimpin yang tidak inovatif menjadi salah satu pemicu tidak inovatifnya kebijakan publik di daerahnya. Kebijakan Sekedar rutinitas semata agar ada anggaran yang bisa mengalir atau sekedar agar pemerintahan bisa berjalan.

 

Pemimpin yang kerap menyuap parpol dan menyogok pemilih biasanya pemimpin tanpa visi. Sebab yang dipikirkannya adalah keuntungan pribadi yang bisa di raih ketika mengakhiri jabatan. Sehingga mustahil baginya merumuskan kebijakan untuk benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Kedua, salah satu cara yang bisa dilakukan para politisi untuk memenangkan pilakda adalah memanfaatkan pihak lain untuk menutupi kekurangannya.

 

Jika jumlah kursi parpolnya tidak mencapai 20 persen dari jumlah total anggota DPRD, maka akan merangkul parpol lain yang memiliki kursi di DPRD. Jika pembiayaan kampanye tidak mencukupi maka, cara yang dilakukannya adalah mengajak pengusaha. Jika popularitasnya tidak begitu bagus, maka yang dirangkulnya adalah kalangan artis. Konektifitas calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak terbangun atas dasar kesamaan visi, tetapi atas dasar bagimana memenangi pertarungan. Karena perbedaan visi itulah sehingga keduanya mengalami keretakan meski baru menjabat 6 bulan.

 

Nyaris hampir semua pasangan kepala daerah terutama di kabupaten/kota tidak harmonis sampai mengakhiri jabatan. Konflik keduanya menyebabkan gerbong birokrasi terpecah. Yang lain loyal pada kepala daerah dan yang lain loyal kepada wakilnya. Kondisi birokrasi yang terpecah ini mengakibatkan pelayanan publik menjadi buruk. Pola pengawasan dan koordinasi menjadi sangat lemah. Penilaian kinerja aparat tidak diiukur dari kualitas kerja tapi diukur pada kesetiaan dan loyalitas. Ketiga, sebagian besar pejabat struktural di daerah diisi oleh pejabat pelaksana tugas atau Plt yang selama ini memiliki kewenangan yang terbatas. Daerah yang mengoleksi pejabat plt paling besar disebabkan oleh pemberhentian kesewenang-wenangan kepala daerah yang menang atau yang kalah.

 

Meski pejabat-pejabat itu dinilai produktif dan berkinerja baik, tapi jika mereka sebagai pihak yang tertudu tidak berkontribusi bagi pemenangan maka nasib sial akan menimpahnya yaitu pemecatan. Ironinya yang menggantikan mereka adalah ASN yang sesungguhnya belum memenuhi syarat kepangkatan. Pengangkatan tidak didasarkan pada meritokrasi tapi atas dasar balas jasa. Pengalaman kepamong prajaan yang minim, mengakibatkan tata kelola pemerintahan yang dipimpinnya tidak berorientasi pada pelayanan.

 

Keempat, masyarakat yang terbukti tidak memilih kepala daerah yang sedang berkuasa ternyata mendapat perlakuan yang berbeda dalam hal pelayanan publik. Banyak masyarakat mengeluh bahwa anak-anaknya kesulitan mendapatkan bantuan studi, tidak mendapatkan distribusi beras sejahtera (rastra), tidak terdaftar sebagai penerima PKH, gas LPG dan bantuan-bantuan lain karena beda pilihan. Kelima, pembiayaan Pilkada yang bersumber dari APBD tentu sangat mengganggu kualitas pelayanan publik. Anggaran Infrastuktur untuk menunjang pelayanan akan terbagi dengan membiayai Pilkada. Perlu mengoreksi bagian-bagian penting agar benar-benar sistim pilakda langsung tidak digantikan oleh sistim yang lain. Sabab tanpa membenahi sistim pilakda, maka tata kelola pemerintahan daerah akan tetap amburadul seperti ini.

 

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

 

Pilkada, Adu Kuat Tito Vs Titi

ferry liandoPemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh DPRD kini mendengung lagi. Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar proses Pilkada langsung oleh masyarakat perlu di evaluasi. Meski diawal statmennya, Tito tidak secara langsung menyebut mengusulkan kembali dipilih DPRD, namun reaksi publik menjadi pro dan kontra mewarnai diskusi pekan lalu. Sebagian setuju agar Pilkada langsung tak sekedar dievaluasi sebagaimana usulan mantan Kapolri itu, namun lebih menginginkan kembali di pilih oleh DPRD. Usulan seperti ini memang patut dimaklumi.

 

Sistim Pilkada selama ini belum sepenuhnya berjalan sesuai prosedur dan hasilnya belum sebagiamana yang diharapkan. KPK sudah berkali-kali menangkap kepala daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT). Mereka yang ditangkap hanyalah sial belaka, sebab masih banyak kepala daerah yang diduga makin pinter dan ahli memperkaya diri tanpa sentuhan hukum. Sebagian tidak mampu mengoperasikan pemerintahan karena terbatasnya inovasi akibat miskin pengalaman kepemimpinan. UU yang digunakan sebagai landasan hukum Pilkada belum mengakomodasi persyaratan yang ketat. Buktinya UU Pilkada tidak pernah melarang mantan terpidana korupsi sebagi calon kepala daerah.

 

Bawaslu yang seharusnya sebagai lembaga mandiri, namun UU mengatur keputusan bersama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam memutus perkara. Termasuk kendala mengadili ASN yang terbukti tidak netral karena harus menyerahkannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang kemudian eksekusinya diserahkan ke kepala daerah masing-masing. Tidak ada sangsi yang diberlakukan terhadap parpol jika calon yang diusungnya terbukti menyogok pemilih atau melibatkan ASN dalam kampanye. Partai politik yang ditugaskan oleh UU mempersiapkan calon pemimpin dan menyeleksi kader sebagai calon pejabat publik seakan hampa tak bernilai.

 

Parpol cenderung mengutamakan modal sang calon ketimbang reputasi kekaryaan. Lebih mengutamakan popularitas calon karena sensasional ketimbang popularitas karena pengabdian. Bakal calon harus bersedia menebus uang setoran (candidate buying) kepada parpol, sebab ketua parpol juga butuh uang tebusan karena keketuaanya itu direbut atas hasil menyogok para pemegang suara di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota atau menyuap pengurus DPP sebagai pihak penentu akhir. Sebagian Penyelenggara pemilu hingga kini belum juga menunjukan performa yang bisa diandalakan. Ada yang terbukti menerima suap seperti kasus anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Jabar.

 

Bukan tidak mungkin tindakan ini berlaku juga tempat lain namun cukup lihai menutupinya. DKPP telah berkali-kali memutuskan pemecatan sejumlah komisioner karena melanggar etika. Mengutip publikasi Indonesia Legal Roundtable (ILR) bahwa hingga Agustus 2019 bahwa terdapat 74 kasus tindak pidana pada masa pemungutan dan penghitungan suara. Ada 69 kasus saat rekapitulasi penghitungan suara. 56 kasus pengubahan perolehan suara. Sebagian divonis bersalah namun sangsinya rata-rata sangat ringan sehingga tidak akan mungkin melahirkan efek jera.

 

Karakter pemilih menjadi salah satu pihak penyumbang Pilkada makin tidak berkualitas. Kecenderungan pemilih sering termotivasi oleh; 1. kepentingan sosiologis. Karakter pemilih seperti ini tidak melihat calon pilihannya apakah memiliki kualitas atau tidak. Satu-satunya pertimbangan adalah karena kesamaan keimanan, kekeluargaan atau kedekatan emosial lainnya. Inilah sebabnya politik aliran kerap dimainkan oleh kekuatan politik tertentu untuk memenangi pertarungan. 2. Kepentingan pragamatis. Karakter pemilih seperti ini akan menentukan pilihannya berdasarkan apa yang telah diterimanya (vote buying). Moralitas dan reputasi buruk sang calon di masa lampau bukanlah sebuah pantangan. Empat aspek diatas makin diperparah oleh makin merenggangnya kekerbatan sosial akibat ketidakdewasaan dalam menyikapi perbedaan pilihan.

 

Beda pilihan seakan disejajarkan dengan permusuhan. Sehingga saling memusnahkan satu sama lain. Sifat kemanusiaan telah menyimpang jauh oleh beda pilihan. Fenomena ini dimanfaatkan para arsitek mendirikan industri kebohongan. Ironinya banyak calon memanfaatkan industri ini sebagai motif menghalalkan segala cara memenangi kompetisi. Berita kebohongan atau Hoax telah menjadi salah satu kejahatan pilakda. Ia sejajar dengan politik aliran dan politik uang. Tak sedikit para politisi menjadi pemesan atas bisnis ini. Gejala post trust dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para politisi ini sehingga pemilih tidak menilai calonnya dari aspek kapasitas tapi menilai calon atas dasar kesukaan saja. Ketika para politisi ini berkuasa, konflik sosial belum juga reda.

 

Dendam dan kebencian masih terus membara, Sehingga Tersulut api kecil dalam peristiwa berbeda bisa berkobar bagai api neraka meski Pilkada telah usai. Baik kultur maupun struktur sosial jadi rusak karena ketidakmampuan mengendalikan perbedaan pilihan. Pembiayaan Pilkadapun harus diakui menjadi beban. Tertundanya penanda tanganan NPHD pilakda 2020 disejumlah daerah salah satunya dipicu oleh kesulitan Pemerintah daerah menggeser dan memotong anggaran publik untuk dialihkan pada pembiayaan Pilkada. Singkat cerita, akan banyak pembiayaan publik harus dipotong atau dibatalkan. Pilakda 2020 nanti akan menyentuh pada sekitaran 10 triliun.

 

Pada 2018 lalu anggarannya sampai 18,5 triliun. Pilkada tahun 2017 menghabiskan 4,2 triliun turun dari Pilkada 2015 yang menghabiskan anggaran 7,1 triliun. Pilkada Kota Makassar tahun 2018 tidak menghasilkan apa-apa meski anggaran Pilkada menelan 60 milyar. Pilakda harus diulang karena calonnya kalah dari kotak kosong. Biaya pemenangan masing-masing calon menjadi hal yang kerap tidak wajar. Ini menjadi salah satu alasan Mendagri mengevaluasi Pilkada. Simak pernyataannya...Bayangin dia mau jadi kepala daerah bupati modal Rp 30-50 miliar. Gaji (setelah terpilih) taruhlah Rp 200 juta, kali 12 bulan berarti Rp 2,4 miliar, dikali 5 tahun, Rp 12 miliar. Sedangkan keluar Rp 30 miliar. Mau rugi nggak? Apa benar saya ingin mengabdi untuk nusa dan bangsa tapi rugi, bullshit, saya nggak percaya," lanjut Tito.

 

Sebagiamana laporan rekan Eka Savitri dalam detik.com (6/11) lalu. Lantas, untuk apa uang sebanyak itu. Jika hanya sebatas untuk cost politic membiayai tim sukses tentu angkanya tak sefantastis itu. Pembiayaan Pilkada menjadi mahal karena ada distribusi calon untuk parpol pengusung (candidate buying) menyewa lembaga-lembaga Survey musiman untuk mendorong popularitas calon, pembiayaan pemasangan baliho, menyogok pihak-pihak yang berkepentingan, menyuap pemilih serta dalam kondisi tertentu membiayai perselisihan hasil di MK.

 

Pembiayaan yang mahal menjadi pemicu para calon mencari sponsor. Banyak pengusaha bersedia membiayai calon dengan kompensasi jika menang maka sumber daya alam di daerah itu bisa dikuasai sang sponsor tadi termasuk kemudahan Perijinan dan penguasaan proyek-proyek fisik. Namun demikian dengan suasana Pilkada sebagaimana diceritakan diatas tidak serta merta diselesaikan jika sistim pemilihnya digantikan oleh DPRD. Adakah yang bisa menjamin jika proses dan hasil dari pemilihan itu bisa maksimal. Siapa yang bisa menjamin jika DPRD tak akan menerima suap dari calon. Laporan KPK tak pernah sepi dari tertangkapnya anggota DPRD karena menerima suap. Tahun 2018 sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang ditangkap KPK karena melakukan tindak pidana korupsi secara berjamaah. Kebanyakan mereka membutuhkan uang karena terpilihnya mereka sebagai anggota DPRD juga mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Kemudian adakah yang bisa menjamin bahwa parpol pengusung akan bebas melakukan mahar terhadap calonnya. Persoalan Pilkada langsung atau tidak bukan ranah memperdebatkan apakah demokratis atau tidak. Sebab produk DPRD juga tetap disebut demokratis karena mereka juga adalah produk kedaulatan rakyat hasil pemilu walaupun prosesnya sebagian besar hasil vote buying.

 

Pertanyaan utamanya adalah jaminan perubahan jika sistim pilkada berganti. Bagi saya, kualitas Pilkada bukan soal apakah dipilih langsung atau oleh DPRD. Sesungguhnya ada satu sub sistim pilkada yang dianggap tetap bermasalah. Hambatan terbesar baik Pilkada maupun pemilu kita adalah kelembagaan partai politik. Meskipun akhirnya pilkada dilakukan oleh DPRD namun kelembagan parpol tidak dibenahi maka kekuatiran kita terhadap Pilkada hari ini tetap akan ada bahkan berpotensi akan makin parah. Parpol itu memiliki 3 tugas sekaligus. Pertama merumuskan wacana kebijakan publik yang tentunya dikaji bersama para ahli untuk di tawarkan pada publik baik dalam pemilu maupun Pilkada (Ramlan Surbakti, 2019, dikutip dalam buku Konsolidasi Demokrasi, Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia, yang ditulis Hasyim Asy'ari). Kedua mempersiapkan dan menyeleksi orang-orang (politisi) yang mampu memperjuangkan wacana kebijakan publik yang ditawarkan ke publik melalui Pilkada atau pemilu. Itulah sebabnya negara iklas membiayai sebagian kebutuhan parpol. Tahun 2023 nanti negara akan menyanggupi membantu parpol dengan Rp 6 triliun.

 

Ketiga memperjuangkan wacana kebijakan publik parpol melalui kader-kadernya di DPRD maupun eksekutif untuk menjadi kebijakan publik negara melalui dasar hukum dan penganggaran. Ketiga tugas ini belum lasim dilakukan oleh kebanyakan parpol selama ini. Belum banyak parpol yang mempersiapkan calon pemimpinya jauh-jauh sebelum kompetisi dimulai. Kebanyakan calon nanti dimunculkan baru menjelang kompetisi. Mereka lahir atas hasil Survey, hasil pendafaran terbuka oleh parpol atau atas hasil tender, siapa setoran tertinggi maka itulah yang dicalonkan. Kartu tanda anggota (KTA) parpol baru diserahkan pada saat sehari sebelum pendaftaran. Lantas dimana peran parpol mempersiapkan calon-calon pemimpin itu. Karena calon tidak terkaderisasi dan terseleksi dengan sistematis maka para calon inilah yang kerap menghalalkan segala cara untuk memenangi kompetisi. Mulai dari menyuap (mahar) parpol pengusung, menyuap pemilih, menyebarkan berita bohong, mempolarisai pemilih dengan politik aliran (politik adu domba) dan cara-cara kejahatan lainnya. Benar kata kawan saya Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

 

Baginya banyak kepala daerah tersandung kasus korupsi disebabkan ketidakberdayaan partai politik mengawasi kadernya yang berkuasa dan fungsi inspektorat yang tidak berjalan. Calon kepala daerah tidak harus menanggung biaya politik yang besar jika partai politik tidak menerapkan mahar dan partai bisa mengajukan calon yang memiliki basis massa yang kuat. Pendapat Titi yang selama ini merepresentasikan pihak yang tidak setuju jika pemilihan dilakukan oleh DPRD itu benar. Titi beranggapan, kemunculan wacana ini mengindikasi ketidakikhlasan kelompok elite dalam memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat. Titi menegaskan munculnya wacana ini jelas mengindikasi terdapatnya kemunduran dalam demokrasi di Indonesia. Untuk benar-benar menuju demokrasi yang sempurna memang membutuhkan kesabaran.

 

Indonesia sudah mengikrarkan diri sebagai negara demokrasi sejak 1945. Namun implementasinya baru terwujud pascta reformasi 1998. Butuh 53 tahun meski demokrasinya masih pontang panting hingga kini. Pilkada secara langsung baru dimulai tahun 2005. Masih membutuhkan waktu panjang hingga roh Pilkada langsung dapat benar-benar dinikmati. Namun tentunya perlu membenahi masalah-masalah utama yang masih membelenggu Pilkada selama ini.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

Berharap KPU Tidak Bernasib KPK.

 

ferry liandoKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menjadi lembaga "underbow" DPR. Gelagat ini mulai terbaca ketika peserta seleksi pimpinan KPK saling mengikat kontrak politik. Pada saat uji kelayakan calon pimpinan KPK yang dilakukan Komisi lll DPR RI Kamis pekan lalu, para calon "dipaksa" berjanji sesuai dengan keinginan para wakil rakyat. Jika janji sesuai kontrak tidak dilaksanakan saat terpilih maka mereka akan dikenakan sanksi. Tak sekedar itu, jika janji tidak dibuktikan maka harus bersedia mengundurkan diri dari jabatan, dan jika itu tidak dilakukan maka mereka bersedia dituntut secara hukum. Kontrak politik itu tidak main-main sebab ditandatangani diatas meterai.

 

Janji ini seakan memposisikan KPK telah menjadi lembaga subordinatif lembaga politik. Agar dengan mudah bisa terpilih, para calon pimpinan KPK-pun harus cari posisi aman saat uji kelayakan yakni "harus menyetujui" beberapa materi rancangan revisi UU 30/2002 tentang KPK sesuai selera DPR. Padahal wacana Revisi ini sejak awal telah mengandung kontroversi baik dari sisi substansi maupun prosedur penyusunan. Sejumlah materi yang di paksakan dalam rancangan revisi adalah pembentukan Dewan Pangawas KPK bentukan DPR dengan melekat kewenangan yang kuat.

 

KPK harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas jika hendak melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. KPK tidak akan mandiri lagi karena harus berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dalam hal penuntutan. Hal yang bisa dikuatirkan, jika jaksa agungnya berasal dari parpol seperti sekarang maka peran ketua umum parpol sangat dominan mempengaruhi hasil. Untuk bisa mengendalikan penyidik, maka statusnya harus dari aparatur sipil negara (ASN) yang harus tunduk pada kode Etik ASN. Selama ini sanksi ASN dikendalikan kemenpan dan RB. Bagaimana jika nantinya menteri ini diisi oleh kader parpol. Dalam hal prosedur, syarat formil revisi UU ini sebetulnya tidak terpenuhi sebab menurut UU No 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, revisi sebuah UU harus ditetapkan terlebih dahulu dalam perencanaan melalui program legislasi nasional (Prolegnas) pada setiap awal tahun.

 

Padahal istilah hukum perencanaan menganut bahwa "apa yang dilaksanakaan harus sesuai dengan apa yang dianggarkan, dan apa yang dianggarkan harus sesuai dengan perencanaan". Kemudian pada pasal 96 UU ini menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberi masukan secara lisan dan tertulis dalam setiap pembahasan RUU. Namun prosedur ini tidak pernah dilakukan. Secara etis, pembahasan ini seharusnya tidak boleh dilakukan pada saat DPR hendak mengakhiri jabatan. DPR hasil pemilu 2014 akan berakhir pada 1 Oktober 2019. Kepala Daerah dalam mengkiri jabatan, dilarang membuat kebijakan-kebijakan strategis, sebab bisa saja kebijakan itu bisa saja disalah gunakan. Dan benar, kali ini cara itu justru dilakukan DPR.

 

Tidak bisa dipastikan apa alasan DPR bertindak seolah melampaui kehendak publik. Tapi yang pasti pihak-pihak yang selama ini berurusan dengan KPK adalah para anggota DPR/DPRD, menteri dan kepala daerah kader parpol, ketua-ketua parpol, dan para pengusaha yang bersekongkol dengan elit-elit parpol. Tentu jika kontrak politik dengan pimpinan KPK yang baru bisa terwujud dan revisi sejumlah pasal dalam UU KPK benar-benar terjadi maka secara otomatis beban dan ruang gerak DPR tidak sesulit seperti sekarang. Revisi UU ini menjadi sejarah besar bagi bangsa ini sebab baru pertama kali DPR, tanpa perdebatan atau polemik merevisi UU ini sebagaimana pembahasan kebijakan lainnya yang membutuhkan waktu panjang dan menguras banyak energi.

 

Tapi publik tahu, bahwa UU nomor 2/2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyebutkan bahwa jumlah pimpinan MPR periode 2014-2019 terdiri dari satu ketua dan tujuh wakil ketua. UU ini menyebutkan pimpinan MPR hasil pemilu 2019 akan kembali menjadi seperti semula yakni terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua. Namun atas pembahasan tidak kurang dari dua jam, elit di DPR dan Pemerintah pada Jumat pekan lalu menyepakati bahwa pimpinan MPR periode berikutnya terdiri dari satu ketua dan sembilan wakil ketua. Otomatis semua parpol yang lolos ke Senayan hasil pemilu 2019 masing-masing mendapat jatah.          

                                                      

NASIB KPU.                                    

Lantas bagaimana dengan lembaga lain. Selama ini ada dua lembaga yang sering buat pusing para elit politik yakni KPK dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Integritas dan komitmen yang dijunjung tinggi membuat kedua lembaga ini sulit diintervensi. Maka untuk melunakannya, elitpun tidak kehilangan akal. Caranya adalah memanfaatkan power yang dimiliki lewat UU. Revisi UU pemilu bisa saja akan dilakukan dengan masa uji kelayakan dan kepatutan penyelenggara pemilu sebagiamana nasib KPK. Sehingga DPR bisa jadi akan juga menyodorkan kontrak politik yang harus disepakati calon agar bisa terpilih. Selama ini KPU sering berbeda pendapat dengan DPR.

 

Terakhir perseteruan tentang mantan narapidana koruptor. KPU berusaha memaksakan agar mereka tidak boleh menjadi calon anggota legislatif. Namun usaha itu ditentang oleh DPR dengan berbagai macam alasan. Tahun 2016 KPU dan DPR berbeda pendapat juga soal cuti petahana kepala daerah, apakah cuti itu bagian dari persyaratan calon atau bagian dari pengaturan tentang kampanye. Ada peluang DPR memaksa calon penyelenggara untuk "harus" sepakat dengan pasal-pasal yang diinginkan DPR.

 

Bisa jadi, DPR meminta para calon agar jangan mempersulit mantan narapidana korupsi menjadi calon baik untuk legislatif ataupun kepala daerah. Meminta kesepakatan agar dinasti dilegalkan ataupun yang paling berbahaya ketika candidate buying atau vote buying diminta tidak diributkan baik oleh UU ataupun oleh penyelengara, sebab ini yang paling gampang dan memudahkan sebagian dari mereka bisa menjadi anggota DPR/DPRD atau kepala daerah. Jika KPK diamputasi lewat kontrak politik dan revisi UU KPK, maka tidak mustahil jika kelak KPU dan Bawaslu akan bernasib sama.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

 

Pilkada Dan Dilema GBHN

 

ferry liandoWacana untuk memunculkan kembali GBHN hingga kini masih menuai pro dan kontra. Menariknya bukan antar partai politik saja namun membuat ahli-ahli hukum tata negara terpecah pada pandangan keilmuannya. GBHN, garis-garis besar haluan negara yang pada Kekuasaan orde baru menggunakan dokumen ini sebagai payung utama dalam mengintegrasikan program kelembagan pemerintahan baik secara vertikal maupun horisontal.

 

Pergantian kekuasaan hanya formalitas, sebab tidak ada program baru yang disodorkan. Sebab siapapun pejabatnya, program yang dilakukannya harus mengacu pada kebijakan terpadu yakni GBHN. Dokumen GBHN ditetapkan oleh MPR. Namun setelah amandemen UUD 1945 ketiga (2001), terjadi perubahan kekuasaan MPR. Termasuk kewenangan dalam penetapan GBHN. Kemudian untuk menggantikan dokumen ini DPR bersama Presiden mengeluarkan UU no. 25/2004 tentang Sistim perencanaan Pembangunan Nasiona (Sispenas).

 

UU ini menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan berpedoman pada RPJP. Ketika GBHN hendak dimunculkan kembali, rupa-rupa reaksipun muncul. Lembaga apa yang berwenang membahas dan mengesahkan, sementara dalam struktur kekuasaan tidak ada lagi lembaga tertinggi negara seperti MPR di zaman orde baru.

 

Kemudian, dikuatirkan rencana amandemen UUD 1945 sebagai dasar hukum GBHN berpotensi menjadi pintu masuk kepentingan partai politik termasuk mengubah dasar negara atau berpotensi kembali ke konsep naskah asli UUD 1945. Tentu perlu kajian akademik secara mendalam untuk mengatasi dilema ini. Harus diakui pasca UU Sispenas bahwa salah satu pergumulan bangsa ini adalah makin tidak terintegrasinya perencanaan nasional akibat ego sektoral dan teritorial yang makin menonjol. Perbedaan orientasi dan fokus pembagunan bukan karena karakteristik masyarakat yang berbeda sehingga perlu perlakuan berbeda, tetapi karena berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek para penguasa.

 

Menteri atau kepala daerah yang berasal dari parpol menyusun programnya berdasarkan agenda parpol. Kalau agenda Munasnya dilaksanakan di Bali, maka sebagian program Pemerintah dilaksanakan di Bali. Entah kenapa. Agenda kunjungan menteri ke daerah entah mengapa juga selalu cocok dengan waktu pelaksanaan musda-musda parpol di daerah. Jika kepala daerah hendak mencalonkan diri kembali atau mencalonkan istri dan anaknya, entah mengapa anggaran bansos dan humas Pemerintah dalam APBD meningkat dan melambung jauh berbeda di tahun anggaran sebelumnya. Kalau ada kepala daerah yang memiliki anak bersekolah di Amerika Serikat, entah mengapa sasaran studi banding selalu diarahkan di negara itu.

 

Untuk membujuk DPRD menyetujui usulan kebijakan Pemerintah, siasat yang sering dilakukan adalah menganggarkan program seremonial seperti festival, pagelaran ataupun pemecahan rekor. Sebagai alasan kegiatan sosialisasi, maka anggota DPRD dibagi zona negara untuk dikunjungi. Jika keluarga dapat difasilitasi SPPD ke luar negeri, maka modus yang sering dilakukan adalah alasan mendampingi pertunjukan kesenian. APBD kemudian sebagian besar hanya dijadikan bancakan oleh elit-elit daerah. Pasca GBHN, memang prioritas program makin tidak jelas. Program tidak terpadu, bersinergi dan tidak berkelanjutan.

 

Ada daerah yang melaksanakan program berdasarkan selera atau hobi istri atau anak-anak kepala daerah. Apa yang salah? UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan visi pembanguan daerah yang tertuang dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih pada Pilkada. Jika calon berasal dari parpol maka kemungkinan besar visinya menyesuaikan dengan visi parpol yang mengusungnya.

 

Jika parpol yang mengusung Presiden sama dengan parpol yang mengusung gubernur dan bupati/walikota, konsep ini sangat ideal. Namun bagaimana jika Presiden, gubernur dan bupati/walikota diusung oleh parpol yang berbeda. Belum lagi dengan calon yang diusung oleh gabungan parpol. Lantas visi yang mana yang hendak dilaksanakan. Kita kehilangan haluan negara, namun fokus pada perencanaan sesuai ego masing-masing.

 

Ada provinsi yang dengan semangatnya mengadakan program Pariwisata dan penuntasan kemiskinan, tapi sayang kabupaten/kota yang dipimpin bupati/walikota yang tidak berasal dari parpol yang sama dengan gubernur tidak mensinergikannya melalui rencana kerja Pemerintah daerah (RKPD) tahunan. Kekacauan pembangunan diakibatkan pula oleh program yang tidak berkesinambungan. Anggaran ratusan miliar membangun halte menjadi mubasir karena walikota yang merancang tidak terpilih lagi atau keburu tertangkap lewat OTT.

 

Sementara pejabat yang menggantikannya tidak tertarik melanjutkannnya dengan pengadaan transportasi, alasannya tidak sesuai visinya saat Pilkada. Ganti pejabat ganti pula kebijakan. Mengevaluasi kebijakan perencanaan saat ini merupakan hal urgen, namun untuk mengevaluasinya tidak harus dimanfaatkan untuk sekedar memenuhi "agenda besar" para elit politik. Jangan terkesan ada kepentingan atau visi terselubung (hidden agenda) dengan menggunakan alasan GBHN sebagai pintu masuk amandemen UUD 1945.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI