Kolom AIPI

PMK dan Kedaulatan Rakyat

ferry liandoPekan lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan penggunaan surat keterangan (Suket) perekaman e- KTP sebagai syarat untuk mencoblos. Putusan itu dibuat setelah MK mengabulkan uji materi atau judicial review yang diminta sejumlah pemohon  seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Titi Anggraini, pendiri dan peneliti utama Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis, dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari terhadap pasal 348 ayat 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

 

Hasilnya, pasal tersebut ditetapkan sebagai inkonstitusional bersyarat karena mengizinkan penggunaan Suket. MK juga memutuskan batas waktu pindah memilih dari 30 hari sebelum pencoblosan menjadi 7 hari. Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) memberikan  jaminan kepada WNI yang memiliki hak untuk memilih yang selama ini terkendala proses administrasi. UU mengancam sanksi bagi apa saja yang menyebabkan WNI yang memiliki hak tapi tidak didaftar. 

 

Pasal 511 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih, menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat. Momentum politik untuk menentukan pemimpin sebagiamana yang diinginkannya.

 

Namun dalam kondisi tertentu banyak tindakan yang menyebabkan hilangnya kedaulatan itu. Salah satunya adalah tidak didaftarkannya WNI yang berhak dalam daftar pemilih. Inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar MK memutuskan penggunaan Suket bagi pemilih dan memperpanjang pendaftaran pindah memilih. MK dan pemohon telah membuktikan bahwa kedaulatan rakyat itu jangan sampai menjauh dari sang empunya.

 

Namun demikian masih banyak ancaman yang berpotensi hilangnya kedaulatan itu. Pertama, efek politik uang menjadi salah satu kendala kedaulatan itu. Pemilih bisa saja berubah sikap ketika uang atau barang  yang diterimanya menjadi dasar dalam memilih. Kedaulatan seseorang bisa terbelih oleh caleg yang hanya mengandalakan uang dalam meraih kekuasaan. Kedua, kedaulatan rakyat hilang manakalah ada tindakan intimidasi terhadap pemilih. Pelaku ini Biasanya diperankan para aparatur yang mengendalikan struktur Pemerintah.

 

Mereka memiliki kewenangan memberikan keterangan terhadap masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial atau fasilitas Pemerintah Seperti Suket tanda miskin, kelayakan menerima beras sejahtera, program keluarga harapan, penerima gas LPG. Kewenangan ini kerap dijadikan senjata untuk mengancam agar memilih calon sebagaimana yang dikehendaki aparat.

 

Selama ini banyak masyarakat miskin, tapi justru sulit mendapat fasilitas itu. Bisa jadi sebagai "hukuman" karena tidak taat. Tindakan aparat ini biasanya untuk melindungi jabatannya atau sekedar untuk dipromosi. Ketiga, terganggunya Kedauatan rakyat bisa jadi karena berkembangnya politik aliran. Masyarakat dipaksa oleh kelompoknya agar memilih calon yang sealiran. Masyarakat tidak diberikan kebebasan. Sebab akan dituduh tidak tunduk pada kepentingan aliran. Masyarakat dipaksa dengan alasan solidaritas.

 

Keempat, hilangnya Kedaulatan rakyat bisa juga terjadi manakalah suara pemilih di TPS hilang akibat kelalayan  petugas TPS.  Petugas TPS yang tidak netral bisa menggunakan banyak akal untuk merusak surat suara sehingga bisa menguntungkan atau merugikan calon tertentu. Kita berharap para petugas TPS bukan disusupi oleh oknum yang ternyata berpihak pada kepentingan politik tertentu.

 

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

 

Parpol Buat Gaduh Lagi

ferry liandoCatatan saya hari ini harusnya tentang debat calon wakil Presiden tadi malam. Tapi saya kurang yakin jika catatan ini mendapat tempat bagi pembaca sebab sepertinya isu ini akan kalah menarik ketimbang berita Ketua Umum Partai Persatuan Pembangun (PPP) Muhammad Romahurmuziy yang ditangkap operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

 

Jika bukan OTT, agak mustahil kasus ini berproses di pengadilan apalagi akan berujung vonis. Paling juga bahasanya adalah kriminalisasi. Apalagi tersangka adalah salah satu pendukung salah satu Capres. Temanku bilang kalau ingin jadi kriminal, disarankan untuk bergabung dalam tim sukses. Sebab jika terangkap pasti akan dibela kelompok tertentu karena alasan politisasi. Nasib yang paling menyenangkan saat ini adalah tim sukses.

 

Mereka adalah manusia beban tanpa beban. Sebab jika berbuat kejahatan sekalipun pasti akan dibela dan pihak yang menangani kasusnnya akan di tuduh politis dan pelakunya dianggap korban kriminalisasi. Heran juga ketika berbohong penganiayaan tapi nyatanya akibat operasi plastik tapi masih ada juga pihak yang membela. Ada yang menganiaya, tapi setelah di proses hukum katanya korban kriminalisasi. Ada juga yang menghujat, tapi sekaliber elit papan ataspun tetap menyatakan pembelaannya. Sungguh ironi bagi bangsa demokrasi.

 

Cara memandang seseroang, meski sudah melakukan kejahatan namun kejahatannya itu menguntungkan kelompok tertentu maka tetap diperlakukan seperti seorang malaikat yang harus dibela dan dipuja. Sebaliknya meski sikap sesorang sesuatu yang pantas, namun jika membahayakan kepentingan suatu kelompok maka segala cara bisa dilakukan untuk membantah dan mengkritiknya. Namun usaha KPK melakukan OTT harus diapresiasi sebab tidak mungkin akan muncul sebuah dalil bahwa tersangka sebagai korban kriminalisasi. Semua alat bukti terpenuhi yakni barang dan saksi. Akan lebih dasyat jika KPK mampu membongkar aktor-aktor yang terlibat. Tersangka ditangkap karena dugaan memperjualbelikan jabatan di Kementerian Agama.

 

Tentu modus ini bukan kerja tunggal. Seperti hukum pasar,- ada barang yang dijual, ada penjual, ada perantara dan ada pembeli. Konon pejabat yang dilantik namanya tidak masuk daftar hasil panitia seleksi lelang jabatan. Pihak yang perlu dimintai keterangan adalah pihak sekretariat jendral selaku pejabat yang berwenang membentuk Panitia Seleksi yang bertugas melakukan seleksi secara terbuka. Serta pihak KASN yang merekomendasikan dan menteri sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang melaksanakan pelantikan.

 

Jika benar ada prosedur yang terlewati maka bukan hanya terangka yang dilibatkan dalam proses hukum. Hal yang patut disayangkan adalah keterlibatan pimpinan elit salah satu parpol tertua di negeri ini. Pengalaman ini makin menderetkan daftar nama panjang elit politik paling tersohor. Sebelumnya ulah elit parpol ini sudah dilakukan Anas Urbaningrum (Partai Demokrat), Luthfi Hassan Ishaaq (PKS), Suryadharma Ali (PPP), dan Setya Novanto (Golkar).

 

Peristiwa ini makin memperkuat hipotesis politik bahwa berdirinya partai politik dan diperebutkanya jabatan ketua umum parpol semata hanya untuk kepentingan mendapatkan jabatan atau untuk memperkaya diri. Dengan mendirikan parpol maka aktor yang selama ini jobless secara tiba-tiba mendapatkan kepercayaan memegang jabatan pemerintahan. Banyak pihak belomba mendirikan parpol dengan dalih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Tapi kadang motif yang sesungguhnya adalah mengejar jabatan atau kuasa merebut kewenangan. Karena motif ini banyak parpol memanipulasi data dan dokumen sebagai syarat pendirian parpol. Ketika parpol lolos sebagai peserta pemilu maka tugas parpol selanjutnya adalah mengejar angka suara parlement treshold sebagai syarat parpol yang bisa mengutus wakilnya di parlemen. Pemilu 2019 mensyaratkan Parpol wajib memperoleh suara hasil pemilu sebesar 4 persen. Mencapai angka ini tentu tidak mudah.

 

Sehinga sebagian parpol lebih mementingkan popularitas dan harta kekayaan calon ketimbang calon yang memiliki kapasitas dan kualitas yang memadai. Parpol lebih cenderung mementingkan perolehan suara ketimbang menyodorkan nama-nama yang selama ini sebagai ahli dan mumpuni mengelola negara. Parpol berprinsip bahwa semakin banyak suara maka akan berpengaruh pada perolehan kursi di DPR. Jumlah kursi di DPR menjadikan alat bergaining untuk mendapatkan jabatan baik di kabinet atau pada alat kelengkapan di DPR.

Ketika parpol menguasai jabatan-jabatan itu maka akan sangat mudah untuk mempengaruhi kebijakan termasuk mengintervensi pengangkatan pejabat di bawahnya. Kasus Rommy hanyalah bentuk kesialan saja, sebab modus seperti ini sudah menjadi tradisi. Cuma saja Rommy anak muda pemalu yang tidak banyak bertanya dan tidak mempelajari secara seksama modus yang dilakukan oleh elit politik yang lain yang selalu bebas dari jeratan hukum. Tentu peristiwa hukum ini akan berdampak pada banyak aspek. Pertama secara internal, kasus ini akan berdampak pada Parpolnya yakni PPP yang kini sedang berkompetisi pada pemilu 2019.

 

Dampak terhadap pemilih mungkin tidsk terlalu besar, tapi kekhawatirannya adalah konsolidasi parpol ini bisa terganggu. PPP baru saja bangkit dari konflik internal berkepanjangan. Proses konflik yang panjang dan menguras energi yang besar akhirnya parpol ini bisa bangkit bahkan bisa lolos sebagai peserta pemilu 2019. Keadaan ini jadi momentum membangunkan elit internal dari tidur yang selama ini berseberang. Kedua, kedekatan Rommy dengan Jokowi akan dimanfaatkan oleh lawan politik yang seakan mendapat vitamin baru sebagai energi menyerang. Seakan muncul bahan baku baru untuk digoreng. Jokowi akan dituduh tidak Mampu menjaga orang-orang dekatnya untuk bersih dari korupsi. Ketiga, hal yang paling rawan adalah trauma publik terhadap elit-elit parpol yang tidak mampu menjaga Marwah. Keridakpercayaan ini akan bergeser pada ketidakpercayaan publik pada sistim dan struktur kekuasaan. Ketidakpercayaan selalu berbahaya karena memicu apatisme publik sehingga akan berpotensi tidak akan berpartipasi pada tahapan Pemilu selanjutnya termasuk memikirkan ulang apakah nantinya akan memberikan suara atau tidak.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

Hantu Golput 2019

ferry liando

Logika politik bahwa semakin tinggi angka partisipasi pemilih memberikan hak suaranya pada pemilu maka legitimasi pemilu semakin kuat. Artinya pengakuan terhadap keterpilihan juga akan semakin diakui. Tesis ini bukan juga keliru, sebab buat apa pemilu lalu kepedulian pemilih ternyata sangat rendah. Atas semangat ini KPU membuat sejumlah kebijakan sebagai upaya mendorong tingkat partisipasi pemilih. Pemilu tahun ini KPU menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen. Maka KPU pun bergerak. Mulai dari sosialisasi dalam beragam macam cara, pembentukan rumah pemilu, media centre, relawan demokrasi, KPU goes to campus.

 

Dalam mengelola administrasi data pemilih, KPU tak mengabaikan pencermatan secara akurat dan ketat. Semuanya dilakukan secara sistimatis untuk memastikan agar semua pemegang hak pilih tercatat. Meski kontroversial, pemilih dengan gangguan jiwa pun tak luput dalam daftar. Saking semangatnya, meski berpotensi terjadinya kekuarangan kertas suara di TPS, pemilih yang tak berada di TPS asal tetap didaftarkan dimana pemilih itu sedang berada pada saat pencoblosan. Sungguh usaha yang tidak gampang.

 

Tak hanya KPU yang gesit soal ini, dengan dalih sosialisasi dan pendidkan politik, Pemerintah tak kalah Semangatnya mendorong agar setiap warga negara yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS. Semoga usaha ini akan membuahkan hasil. Sebab tidak gampang "membujuk" para pemilih ditengah hiruk pikuk politik belakangan ini. Kampanye yang harusnya merupakan ajang mempengaruhi pemilih dengan tawaran program, namun ajang ini berubah seperti adu siasat para gerombolan preman yang kehilangan setoran. Seperti kuda kasta liar yang lama tidak dipertemukan dengan kuda betina, seperti pengembara yang berharap oase.   

 

Para politisi seakan tanpa malu mengobar kebengisan dan kebencian hanya sekedar mematahkan dalil politik pihak lawan. Televisi yang terjebak pada rating kerap memanfatakan para debat politisi model ini. Tak ada gagasan, tak ada hiburan, yang ada hanyalah tontonan yang memuakan dan menyeramkan. Sejumlah host televisi tak segan menagadu, mempertentangkan bahkan memicu profokatif. Seakan negara ini makin liar dan tak memberi bagian bagi prinsip etika dan kemanusiaan. Nyaris sebagian besar televisi telah kehilangan jati dirinya sebagai sarana pendidkan politik.

 

Semua berlomba mengejar rating, tanpa peduli dampak atas setiap tontonan yang terus meresahkan. Harusnya televisi juga harus bertanggungjawab terhadap pemilu yang berkualitas. Jika dialog televisi dimaksudkan untuk pendidikan politik, maka sepantasnya, narasumber dan hostnya diselsksi dari mereka yang terdidik. Masing-masing pendukung capres, masih terdapat elit-elit politik yang masih dinilai dan dikenal cakap bermoral. Terdapat ahli-ahli politik yang besar karena karya-karya mereka. Seperti Prof Ramlan Surbakti, Arbi Sanit, Prof Syamsudin Haris, Prof Dewi Fortuna Anwar, Prof Lili Romli, Prof Firman Noor, Dr Refly Harun, dan sejumlah nama lain. Mereka banyak dikenal publik sebagai pengamat yang santun dan objektif, tapi sayang jarang dilibatkan televisi. Sebab seakan televisi lebih peduli pada kepentingan rating ketimbang bobot dialog yang sebenarnya. Tanpa kendali, televisi juga dimanfaatkan para politisi pencari panggung.

 

Banyak politisi mengejar sensasi dengan kata-kata dan pandangan tidak mendidik, namun tindakan ini ternyata positif bagi media untuk pemberitaan. Tak heran belakangan muncul politisi-politisi baru yang sebelumnya namanya tak pernah tersentuh publik karena reputasinya hampa. Tak hanya politisi, para relawan tim kampanye banyak Menjelmakan diri sebagai pengamat atau analis politik. Publik tidak dibuat bingung, tapi makin mengalapakan semangat untuk melibatkan diri. Elit politik yang harusnya membuka kabut gelap agar masa depan politik makin mencerahkan, malah ikut menabur asap hitam bagi sebuah ketidakpastian demokrasi. Di negara lain, kondisi ini tidak hanya melahirkan ketidakpastian, tapi menghambat masyarakat untuk datang ke TPS. Semoga golput tidak menjelma sebagai hantu menyeramkan pada pemilu 2019.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

 

Ancaman Logistik Pemilu

ferry liandoTopik perbincangan tentang isu kepemiluan hari ini adalah desakan sejumlah pihak dibentuk Peraturan Pemerintah pengganti UU atau perppu terhadap sejumlah masalah krusial yang hingga kini belum ada ujungnya. Salah satu bagian yang dikoreksi adalah ketersediaan logistik jumlah kertas suara cadangan sebanyak 2 persen dari jumlah pemilih dalam DPT. Pasal 350 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa jumlah surat suara di setiap TPS menyesuaikan dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan ditambah dua persen. Angka jumlah dua persen itu diambil dari jumlah DPT.

 

Hal ini mengkhawatirkan karena selain pemilih di DPT, KPU juga melayani pemilih pindahan dan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT tapi memiliki KTP. Belakangan atas desakan publik, KPU juga sepertinya akan melayani pemilih yang hanya menggunakan surat keterangan pengganti KTP. Padahal UU hanya mewajibkan pemilih yang memiliki KTP. Jika KPU terus melayani penambahan pemilih maka peluang terjadinya kekurangan surat suara, apalagi kertas suara cadangan hanya 6 lembar (2 persen dikali 300 jumlah DPT). Surat suara ini diperuntukkan juga sebagai pengganti surat suara yang rusak. Namun demikian langkah-langkah KPU menjamin penggunaan hak memilih bagi setiap warga negara yang berhak patut diapresiasi.

 

Pertama, sebagai upaya KPU mendorong kenaikan tingkat partisipasi pemilih. Pemilu 2019, KPU menargetkan capaian partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen. Sebuah upaya memperbaiki pencapaian pada pemilu sebelumnya yang tingkat partisipasinya cenderung rendah. Pada Pilpres 2014, partisipasi pemilih hanya mencapai 69,58 persen. Sedangkan partisipasi pemilih di pilcaleg sebesar 75,11 persen. Angka yang tidak berpartipasi mengalahkan perolehan suara PDIP sebagai pertai politik pemenang pilcaleg yang hanya memperoleh 18,19 persen.

 

Banyak upaya lain yang dialakukan KPU memperbaiki jumlah pemilih seperti membentuk rumah pemilu, relawan demokrasi, goes to campus, Selebrasi dan sosialisasi serta mendata secara akurat para warga negara yang memiliki hak pilih termasuk kaum disabilitas dan yang memiliki gangguan jiwa sekalipun.

 

Kedua, pendataan pemilih sebagai upaya KPU mengantisipasi adanya gugatan warga negara yang kehilangan haknya sebagai pemilih. Ketentuan pasal 510 UU NO 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah).

 

Ketiga, pencermatan data pemilih secara ketat adalah untuk mengantisipasi adanya gugatan pasangan calon yang kalah. Selama ini dalam rangkaian pemilu sebelumnya, sengketa hasil yang diajukan pihak yang kalah adalah menyangkut daftar pemilih. Sehingga KPU berupaya menutupi rapat-rapat adanya celah gugatan terhadap dafar pemilih. Dalam hal ini KPU sudah benar. Namun demikian ada hal yang perlu diluruskan terkait dengan menghilangkan hak pilih warna warga negara. Pasal pidana hanya akan menyeret kepada pihak yang dengan sengaja menghilangkan hak pilih sesorang.

 

Namun demikian jika seseorang atau warga negara yang dengan sengaja menghilangkan sendiri hak pilihnya, maka tidak ada satu frasa dalam UU pemilu yang menjeratnya dalam pasal pidana. Misalnya seseorang yang sudah terdaftar dalam DPT namun pada hari pencoblosan karena dalam keadaan tertentu tidak berada di TPS dimana namanya terdaftar. Keadaan tertentu dikarenakan memilih bekerja di tempat lain, sedang ada aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan atau dengan makaud untuk berlibur. Apalagi tanggal 17 April itu berdekatan dengan perayaan Paskah bagi kaum Nasrani.

 

Momentum ini akan dimanfaatkan oleh siapa saja untuk berlibur. Jika pemilih tidak memiliki niat untuk memilih, maka tidak ada pasal yang bisa menjeratnya. Karena memilih bagi warga negara bukanlah sebuah kewajiban tapi sebatas pada hak politik. Sehingga agak Sulit jika KPU terkesan memaksakan dan berupaya mendaftarkan para pemilih di tempat yang ia datangi pada saat pencoblosan. Jadi jika pemilih tidak memilih di TPS dimana namanya terdaftar Karena Alasan-alasan tertentu, hal itu bukanlah kategori menghilangkan hak pilih sebabagaimana frasa dalam pidana pemilu.

 

Kualitas pemilu tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi, namun kualitas warga negara yang memilih juga menjadi penting. Jika pemilih harus memilih karena dipaksakan, maka akan menjadikan pemilu itu tidak berkualitas.

 

Namun demikian KPU hanyalah eksekutor dari UU pemilu. Hingga kini UU pemilu masih mengisahkan banyak persoalan. Sehingga ada desakan untuk mengkaji kembali. Selain usulan pembuatan perppu, mengajukan judicial review ke MK serta ada juga yang mendesak revisi DPR RI. Apapun pilihannya tetap beresiko. Namun sebuah kritik bagi DPR RI yang memproduksi UU ini. Selama pembahasan RUU pemilu, DPR hanya disibukan pada pasal-pasal krusial yang berkaitan dengan siapa mendapatkan apa. Hal yang lebih krusial dialpakan.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

Ke(Tidak)Bebasan Pers

ferry liando

Politik Thailand makin parah. Ambisi membabi-buta para elit akhirnya menyeret dua institusi publik pada ranah kepentingan kekuasan. Dua institusi itu adalah kerajaan dan angkatan bersenjata Thailand. Keterlibatan kerajaan pada kepentingan kekuasaan itu setelah Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadana Barnavadi (67) kakak perempuan Raja Maha Vajiralingkorn berhasil dibujuk bergabung degan Partai Raksa Chart Thailand. Partai ini merupakan binaan klan mantan perdana menteri Yingluck Shinawarta. Bergabungnya kerajaan pada kompetisi kekuasaan tentu sangat mengejutkan sebab selama ini kerjaan tidak pernah terlibat langsung dalam urusan politik. Kerajaan adalah simbol kemegahan dan kedaulatan negara menjadi milik semua rakyat sehingga terlalu Sulit jika kerajaan harus berpihak pada salah satu kepentingan politik.

 

Tampilnya keluarga kerjaan pada gelanggang politik bukan tidak mungkin untuk menyeimbangi kekuatan partai Phalang Prachart yang didukung angkatan bersenjata. Koalisi ini mengusung Prayuth Chan Ocah menuju perdana menteri. Saya tidak bisa membayangkan apa yang bakalan terjadi jika kedua lembaga ini saling berkompetisi. Apakah kerjaan masih tetap melindungi rakyatnya dengan tulus (sebagiamana tradisi selama ini) jika calon yang didukungnya tidak dipilih oleh rakyat. Saya juga tidak membayangkan jika akhirnya angkatan bersenjata itu akhirnya kalah dalam kompetisi mengingat tentara itu diperlengkapi dengan senjata.

 

Namun inilah sebuah fakta politik manakala ambisi berlebihan tanpa kendali. Institusi yang harusnya dijaga independensi dan kenetralannya, terpaksa harus diseret untuk sebuah ambisi. Kompetisi politik seperti ini juga tidak bisa tehindar dari negeri ini. Di Indonesia, institusi publik yang harusnya dijaga independensinya adalah institusi keagamaan, perguruan tinggi dan pers. Agama harusnya mengajarkan kebenaran bukan mengajarkan kebenaran menurut kepentingan. Perguruan tinggi mengajarkan ilmu pengetahuan bukan pengetahuan menurut kepentingan dan pers memberitakan apa yang patut diketahui bukan memberitakan berdasarkan kepentingan.

 

Keterlibatan kelompok keagamaan pada kompetisi pemilihan Presiden (Pilpres) tercermin pada dua kategori. Ada yang secara terang-terangan memberikan pernyataan dukungan oleh elit-elit dengan membawa atribut organisasi namun ada juga yang tidak secara organisasi tetapi elit-elitanya rajin menonjolkan calon tertentu. Seorang budayawan pernah berujar bahwa Pilpres itu bukan Kompetisi partai politik tapi cenderung pertarungan antar kelompok agama.       

         

Perguruan tinggi sepertinya tidak mampu menjaga Marwahnya sebagai kelompok intelektual yang bersahaja. Kampus akhirnya diseret oleh sebagian kelompok elit untuk sebuah pembenaran yang kadang menjauh dari kebenaran. Akibatnya intelektual kita terpola antara pemikir dungu dan bukan. Pers adalah salah satu institusi publik yang harus dijaga agar jangan ternoda pada hinggar bingar politik yang makin tak pantas. Bukan hanya oleh jurnalis, tetapi juga oleh publik yang selalu berharap pencerahan. Pemilu 2019 menjadi tantangan kebebasan pers dalam mencipta topik dan narasi bagi setiap jurnalis.

 

Menulis dan tidak menulis akan menjadi taruhan atas penilaian publik dan cenderung diarahkan pada kepentingan politik. Prabowo salah satu capres pernah memberikan kritikan pada media massa terkait Reuni Akbar 212 yang berlangsung di Monas, Jakarta, pada Minggu (2/12/2018) karena tidak memberitakan kegiatan itu. Di media massa memang tidak seragam meletakan posisi halaman. Ada yang meletakan di halaman satu dengan judul sebesar nama media. Namun ada juga yang meletakannya di halaman pojok tergabung dengan iklan yang ukuran beritanya sangat kecil dan pendek. Ada yang hanya menyajikan sekali dalam bentuk head line News namun ada juga yang membuat analisis bersambung Berhari-hari. Dalam satu peristiwa bisa melahirkan beragam reaksi masing-masing media. Jika masing-masing media memiliki segmentasi berbeda dalam setiap pemberitaan maka tidak salah jika terjadi perbedaan.

 

Namun jika perbedaan itu diakibatkan karena terjerumusnya media pada kepentingan politik maka tamatlah riwayat kita menjaga kemurnian berdemokrasi. Tak ada harapan bagi publik untuk mempercayai siapa-siapa, sebab media yang seharusnya menjadi pilar utama demokrasi ternyata lenyap tanpa peduli sebagaimana cita-citanya. Terciptanya kebencian dan hampa empati dalam struktur sosial merupakan perbuatan yang gerakan oleh sebagian media terutama yang beorientasi politik dan media bisnis. Di televisi Tidak jarang publik dipertontonkan oleh adu mulut para politisi yang harusnya diteladani banyak orang terutama anak-anak muda. Bukan etika yang dipertotonkan tetapi saling adu ganas, kebencian dan permusuhan. Jika televisi itu bertanggungjawab harusnya para nara sumber harus diseleksi secara ketat. Sebab tidak pantas mempertontonkan kepada publik ketika terjadi adu mulut oleh para politisi pencari panggung yang seolah-olah menggiring penyesatan cara berpikir publik.

 

Tak jarang para host yang memprovokasi para narasumber agar saling menyerang dan memaki. Ketika ada narasumber menyampaikan argumentasi yang cenderung melemahkan calon yang didukung narasumber lain maka sang host ikut mempertegas itu dengan cara memanas-manasi narasumbernya. Host tanpa sadar telah mengadu domba keduanya. Jadilah para narasumber bukan tampil dengan narasi intelektual tapi dengan kekuatan fisik saling menunjuk jari, saling mengepalkan tangan, saling teriak dan saling memaki. Media memang diuntungkan karena ratingnya menjadi tinggi sementara publik disisahkan oleh tontonan sampah yang tak bernilai. Media terjebak pada prinsip bad News Is good News.

 

Tidak jarang pihak yang berkepentingan menjiplak potongan kata-kata provokatif dari narasumber dalam bentuk flyer yang kemudian di viralkan di media sosial. Berapa banyak masyarakat yang disesatkan oleh tindakan semacam ini. Media di daerah kerap juga tidak kalah genitnya. Sebagian telah menjadi bancakan para elit yang berambisi. Tak jarang muncul judul berita sesat yang memaksa publik percaya. " Si A (nama caleg) makin meroket", Si B tak bisa dibendung, Si C tinggal dilantik, si D menguasai dapil Y. Tapi anehnya, dalam narasi pemberitaan tidak ada satupun data atau fakta yang bisa menjelasakan atau mendukung sebagaimana judul berita.

 

Tak jarang dalam puluhan media menarasikan berita yang seragam tanpa ada yang berbeda dari judul, jumlah kata dan kalimat, serta tanda baca. Anehnya pemberitaan seperti ini terjadi pada kebanyakan caleg yang merupakan kerabat dekat dari kepala daerah. Ada pihak yang mengkhawatirkan jangan sampai pemberitaan ini terkait dengan ikatan kontrak iklan Pemerintah daerah yang bersumber dari APBD. Saya berusaha membela media yang beroperasi seperti ini dan pernah membantah dalam sebuah forum, karena memang belum memiliki kaya fakta, namun bukan bagian saya untuk meluruskan. Jika rangkaian alur cerita ini benar adanya maka upaya menggagu kebabasan pers ternyata bukan datang dari pihak lain. Pers-lah yang membelenggu tangannya sendiri agar tetap terpenjara atau terjajah dari ketidakbebasan. Pers memang perlu makan, menghidupi keluarganya dan ingin sejahtera.

 

Namun pers memiliki tanggungjawab moril pada keadilan pemberitaan. Pers itu adalah penjaga moral dari ketimpangan dan ketidakadilan terhadap rakyat. Ia bagai anjing penjaga (watch dog) yang terus menggonggong jika ada yang mengganggu itu dari sang empunya. Namun kerja kemanusian ini tidak boleh diam ketika ada yang merayunya dengan tulang. Hari Pers Nasional (HPN) yang dirayakan pada setiap 9 Februari merupakan momentum untuk memperbaiki semangat sebagiamana cita-cita awal bahwa Pers nasional melaksanakan peranannya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pers memiliki kebebasan dalam mengekspresikan cita-cita itu. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mendorong kemerdekaan pers sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

Kolom AIPI Lainnya