Kolom AIPI

Parpol Baru, Cari Makan atau Cari Jodoh

WhatsApp Image 2021-06-14 at 09.09.00

Minggu lalu KPU mulai mempersiapkan Peraturan KPU (PKPU) tentang pelaksanaan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik (parpol) Peserta Pemilu 2024. PKPU yang akan disusun merupakan penyempurnaan atas regulasi yang telah dipergunakannya pada pemilu sebelumnya. Mengacu pada ketentuan PKPU 11/2019, jadwal waktu pendaftaran parpol peserta pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Meski pemilu 2024 akan menggunakan UU yang sama dengan UU Pemilu 2019, namun penyempurnaan masih perlu dilakukan sehubungan dengan adanya putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Tahun lalu, MK melalui putusan No. 55/PUU-XVIII/2020 tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu menyebutkan bahwa parpol yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada pemilu 2019 tidak perlu diverifikasi secara faktual. Parpol itu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Parpol diluar itu harus dilakukan verifikasi faktual termasuk untuk parpol baru, calon peserta pemilu 2024.

 

Pemberlakuan syarat yang tidak adil akan menjadi tantangan berat bagi parpol baru. Bagaikan perlombaan lari maraton, peserta lomba tidak berada dalam posisi start yang sama, melainkan ada 9 pelari yang ditempatkan di bagian depan dekat posisi finis. Mereka tidak perlu berlari sekuat tenaga, tinggal memastikan agar posisi mereka tidak terkejar. Sebelum pistol start aba-aba dibunyikan sudah dapat ditebak siapa pemenang dan menjadi penghuni di parlemen nanti. Para pelari ini tentu sangat diuntungkan, maklum aktor-aktor dalam institusi yang membuat kebijakan ini sebagian produk dari mereka.

Menjadi parpol baru tidak semudah yang dibayangkan para pendirinya. Bukan hanya sulit bagaimana memenuhi ketentuan syarat pendirian parpol sebagaimana UU Pemilu, namun tantangan yang tidak kalah berat adalah bagaimana parpol baru bisa berkompetisi dengan parpol-parpol lama yang telah lebih dahulu eksis untuk mendapatkan suara 4 persen agar diikutsertakan dalam penghitungan suara kursi parlemen.

 

Terdapat 5 tantangan berat yang harus dilalui parpol baru untuk dapat menjadi peserta pemilu maupun untuk mencapai perolehan ambang 4 persen suara hasil pemilu.

Pertama, tantangan untuk memenuhi ketentuan administratif agar dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu. Parpol harus memiliki dokumen berita negara yang menyatakan bahwa parpol terdaftar sebagai badan hukum, surat keterangan dari pengurus pusat parpol tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat Provinsi, dan pengurus tingkat Kabupaten/Kota, bukti keanggotaan parpol paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada setiap Kabupaten/Kota, memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi, memiliki kepengurusan paling sedikit 75% dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% jumlah Kecamatan, menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat. Dokumen yang diajukan masih harus di verifikasi faktual untuk pencocokan kebenaran dari isi dokumen dengan fakta yang sebenarnya.

 

Belajar dari pengalaman, proses pencocokan ini sangat penting sebab banyak parpol memuat data fiktif atau data yang tidak benar seperti keadaan kantor, keadaan kepengurusan dan keadaan jumlah pengurus 30 persen keterwakilan perempuan. Ada masyarakat yang mengaku tidak pernah menyatakan kesediaan diri menjadi pengurus, tapi tercatat sebagai pengurus.

 

Kedua, tantangan dalam merumuskan ideologi, platform atau branding parpol. Bagi pemilih salah satu cara untuk dapat membedakan ketertarikan satu parpol dan parpol lainnya terletak pada ketiga hal itu. Label parpol di Indonesia cenderung bukan menspesifikasikan pada area kebutuhan publik berdasarkan kebutuhan profesi yang hendak diperjuangkan. Seperti partai buruh untuk kepentingan pekerja, partai hijau untuk kepentingan kelestarian alam dan lingkungan, partai rakyat untuk kepentingan petani dan kelas menengah ke bawah.

 

Di Indonesia, label parpol identik pada partai agama, partai nasionalis dan partai nasionalis agama. Pemilih di Indonesia pun sebagian besar telah terpolarisasi pada 3 gerbong besar itu. Sangat wajar jika menjelang pemilu banyak politisi berubah wujud menjadi ahli pemuka agama, alim ulama dan penghotbah. Kalau parpol-parpol lama telah mengklaim ke 3 branding itu, lantas branding apa lagi yang hendak ditawarkan parpol baru untuk dijadikan ideologi atau paltform sebagai makanan umpan perangkap bagi calon pemilih.

 

Ketiga, perjuangan parpol akan terbentur juga dengan persepsi publik terhadap parpol yang dianggap makin buruk belakangan ini. Penilaian itu disebabkan buruknya kinerja parpol dalam mempersiapkan calon pemimpin publik. Akibatnya banyak politisi parpol melakukan korupsi, menghalalkan segala cara untuk berkuasa seperti menyogok pemilih (politik uang) untuk mendapatkan suara, menyuap penyelenggara untuk mengubah hasil pemilu serta mengadu domba pemilih dengan politisasi sara. Tata kelola kekuasaan oleh kader-kader parpol kerap bukan untuk kepentingan rakyat tapi hanya untuk kepentingan diri sendiri dan parpol.

 

Publik sepertinya tidak akan yakin apakah tabiat parpol baru akan berbeda dengan tabiat buruk parpol lama. Sebab sebagian besar parpol yang sudah ada saat ini, saat waktu proses perjuangannya untuk menjadi peserta pemilu juga melakukan cara memengaruhi pemilih dengan ikrar dan janji sebagaimana apa yang dilakukan oleh pendiri parpol baru saat ini.

 

Pasca tumbangnya orde baru dan memasuki era reformasi ada banyak elite mendirikan parpol baru. Untuk mendapatkan dukungan pemilih, para pendiri selalu mengajak masyarakat untuk berkaca pada parpol lama yang cenderung korup, nepotisme dan kolusi. Sehingga mereka menawarkan diri sebagai elite dan parpol baru sebagai solusi.

PKS pada awal pendiriannya mengusung semangat dakwah dan antikorupsi. Tapi Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ditangkap KPK karena korupsi. Partai Gerindra lahir bermula dari keprihatinan para pendiri, untuk mengangkat rakyat dari jerat kemelaratan, akibat permainan orang-orang yang tidak peduli pada kesejahteraan. Belakangan kader parpol itu Edhy Prabowo ditangkap KPK karena korupsi dan dinilai tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat. Untuk menjadi daya tarik pemilih, partai Demokrat diawal pendiriannya memiliki slogan "Katakan Tidak pada Korupsi". Tapi belakangan Ketua umumnya Anas Urbaningrum dan kader lainnya seperti Andi Malaranggeng, Nazaruddin dan Angelina Sondakh masuk dalam jajaran koruptor kelas kakap.

 

Ketika PKB didirikan semangat awal para pendiri adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya dalam rangka peningkatan pelayanan publik, namun kenyataannya salah satu kader Imam Nahrawi menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap KONI kepada Kemenpora terkait dana hibah Tahun Anggaran 2018. NasDem sejak awal pembentukannya mengampanyekan perjuangan restorasi. Boro-boro mengubah menjadi baik malah kadernya Rio Capella dipenjara selama 2,5 tahun setelah tertangkap tangan oleh KPK karena menerima uang Rp250 juta. Ketika itu, Capella masih menjabat sebagai anggota DPR di Fraksi Partai NasDem.

 

PAN di awal pendiriannya bercita-cita menjadikan agama dan etika berbangsa serta bernegara sebagai landasannya. Tapi kadernya yang merupakan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

 

Partai-partai bekas orde baru yang hingga kini masih eksis seperti PDIP (dahulunya disebut PDI), Golkar dan PPP tidaklah kalah kelasnya dalam mengoleksi koruptor.

Melihat performa parpol saat ini, tentu tidaklah gampang bagi parpol baru untuk eksis. Parpol baru akan terdampak limpahan dosa-dosa politik parpol terdahulu. Apalagi harapan dan cita para elite-elite pendiri parpol baru sama persis dengan kalimat-kalimat, harapan dari pendiri parpol yang telah ada saat ini.

 

Keempat, belajar dari pengalaman pendirian parpol terdahulu, ternyata motif sebagian besar parpol didirikan bukan semata untuk kepentingan publik. Banyak elite parpol yang kalah berkompetisi untuk menjadi ketua umum parpol atau berkompetisi merebut rekomendasi pencalonan presiden atau jabatan-jabatan tertentu. Kalah berkompetisi di internal maka hal yang dilakukannya adalah membentuk parpol baru. Prabowo, Wiranto, dan Surya Paloh dahulunya adalah kader Golkar. Elite-elite pendiri PAN dan PKB sebelumnya pernah di PPP. Fenomena ini mirip dengan pendirian parpol Gelora yang pendirinya kini adalah dari mantan elite-elite PKS.

 

Baik di pusat dan daerah, meski tingkat perolehan suara parpol baru itu kecil tapi tetap menjadi efektif sebagai bergaining posisi untuk mendapatkan jabatan. Parpol bari bergabung dan menyatakan dukungan pada calon presiden/wakil presiden yang diusung parpol lainnya. Konsekuensi atas semua itu adalah diperoleh banyak jabatan di BUMN, cukup untuk mendapatkan penghidupan yang layak memenuhi makan keluarga. Dalam hal ini janji parpol untuk mewujudkan kepentingan masyarakat tidak terpenuhi karena gagal memperoleh kursi di parlemen.

 

Di daerah, parpol-parpol yang kerap disebut gurem ini kerap dijodohkan atau sekedar diperdagangkan kepada parpol lain dalam rangka memenuhi ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah. Ada parpol besar yang perolehan kursinya tidak mencapai perolehan kursi 20 persen di DPRD sebagaimana syarat UU 10/2016. Maka cara untuk mencukupinya adalah membeli kursi milik parpol gurem agar syarat ambang batas terpenuhi.

 

Kelima, adalah tantangan dalam merekrut figur sebagai daya tarik. Figur merupakan cara lain untuk mempengaruhi pemilih selain pada ketertarikan pemilih pada ideologi, platform atau branding. Sejumlah parpol sempat menjadi fenomenal dan berada dipapan atas perolehan suara pemilu, disebabkan karena pengaruh figur yang menjadi simbol parpol. Seperti Ibu Megawati Soekarno Putri di PDIP, Gus Dur di PKB dan Amin Rais di PAN serta Susilo Bambang Yudhoyono di Demokrat. PSI, meski tidak mencapai ambang batas perolehan kursi DPR RI pada pemilu 2019 namun perolehan kursi parpol itu di daerah sangat dominan. Strategi marketing politic dengan cara “menjual” figur Basuki Tjahaya Purnama menjadi salah satu daya tarik pemilih terhadap parpol ini.

 

Tantangan terberat dari parpol baru adalah apakah mampu menyodorkan figur populer yang bisa menjadi magnet pemilih. Tanpa figur, maka kekuatan finansial parpol tidak akan menjamin.

 

Oleh: Ferry Daud Liando, Dosen Kepemiluan Unsrat/wakil Sekjen PP AIPI

Ada Apa dengan Pemilu Kita

WhatsApp Image 2021-05-19 at 11.14.46Pekan lalu lembaga legislatif jadi viral lagi. Kali ini bukan giliran di DPR RI tapi di DPRD. Viral bukan karena prestasi yang membanggakan mengangkat reputasi bangsa seperti atlit bulu tangkis Greysia Polli dan Apriliani karena perjuangan mereka maka berhasil mengibarkan bendera merah putih dipentas olimpiade. Atau bukan viral karena prestasi seperti Santo Purnama, Orang Indonesia Pembuat Alat Tes Corona 10 Menit. Produk tersebut telah memperoleh lisensi dari Eropa dengan sertifikasi CE, India yang disetujui oleh National Institute of Virology dan Dewan Riset Medis India, serta persetujuan semi dari Amerika Serikat melalui Food and Drug Administration (FDA).


Lembaga ini menjadi viral karena berkaitan dengan tidak adanya rasa empati mereka terhadap perang melawan covid. Padahal mereka sesungguhnya adalah wakil rakyat, wakil yang merasakan kesulitan yang dialami rakyat saat ini.


Di Bungo Provinsi Jambi sejumlah anggota DPRD setempat menyatakan sikap mogok kerja karena uang jalan-jalan mereka selama tiga bulan belum dibayarkan pemerintah setempat. Ironinya, tuntutan itu tidak disampaikan dalam rapat resmi DPRD dengan pemerintah namun disampaikan dalam sebuah video yang akhirnya menyebar.


Di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara Lima orang anggota DPRD ditangkap polisi pada 9 Agustus 2021 saat menggelar pesta narkoba di sebuah tempat karaoke di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Seusai dilakukan tes urin kelima anggota DPRD ini dinyatakan positif narkotika dengan barang bukti sisa pil ekstasi yang telah disita petugas.
Di Kota Tanggerang, DPRD setempat membuat pengadaan pakaian dinas bermerek internasional Louis Vuitton yang merupakan merek mode ternama yang berpusat di kota Paris, Prancis. Merek ini dikenal sebagai rumah mode terkemuka di dunia dengan menjual produk-produk mewah dan berkualitas, mulai dari pakaian, sepatu, jam tangan, perhiasan, kacamata, koper, hingga aksesoris lainnya. Selain itu untuk jenis pakaian lain juga tak kalah bergengsi seperti merek Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).


Sungguh miris dan tidak masuk diakal manakalah tuntutan ini terjadi ketika rakyat sedang kesusahan akibat penularan covid-19. Banyak anak-anak harus jadi pengemis karena ditinggal pergi orang tuanya. Banyak yang sedang kelaparan dan banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena tidak mampu membeli laptop, handphone dan pulsa untuk belajar daring.


Lantas dari mana para aktor ini berasal. Mereka bukanlah produk geng motor, bukan lulusan kelompok begal, bukan juga dari kelompok pemberontak. Mereka merupakan produk politik hasil pemilu 17 April 2019 lalu. Jika mereka berasal dari sana, lalu ada apa dengan pemilu kita.


Anggaran negara untuk membiayai pemilu mulai dari persiapan, pelaksanaan tahapan hingga pasca pelaksanaan bisa mencapai angka hingga puluhan bahkan bisa sampai triliun rupiah. Pada saat persiapan, anggaran negara dipakai untuk penyusunan UU pemilu yang terdiri dari pembiayaan narasumber dan tim ahli, pembiayaan uang duduk pansus, pembiayaan studi banding ke luar negeri, biaya uji publik serta biaya sosialisasi UU.
Persiapan lainnya adalah seleksi penyelenggara pemilu mulai dari pembayaran honor dan bimtek tim seleksi, pembiayaan kegiatan seleksi dari rekrutmen, biaya seremonial pelantikan dan pembiayaan bimtek penyelenggara. Selain pembiayaan penyelenggara pemilu, pembiayaan terbesar juga adalah untuk membiayai petugas ad hoc baik ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan hingga ke petugas tempat pemungutan suara.

 

Pembiayaan yang paling mahal adalah pada pelaksanaan pemilu. Membandingkan pemilu 2019 dana yang dianggarkan untuk penyelenggaraannya mencapai Rp25,59 triliun naik 61 persen dibandingkan anggaran Pemilu 2014 sebesar Rp15,62 triliun. Selanjutnya, anggaran pengawasan pemilu naik dari Rp3,67 triliun pada Pemilu 2014 menjadi Rp4,85 triliun pada Pemilu 2019. Begitupun anggaran untuk kegiatan pendukung pemilu, meningkat dari Rp1,7 triliun pada Pemilu 2014 menjadi Rp3,29 triliun pada Pemilu 2019. Pasca pemilu anggaran negara juga banyak tersedot untuk seremonial pelantikan, pengadaan pin anggota dan kegiatan-kegiatan bimtek sebelum mereka menjalankan tugas. Total anggaran untuk satu kali pemilu bisa saja untuk menghidupi setengah dari jumlah penduduk miskin dengan kegiatan UMKM.


Namun dengan anggaran fantastis membiayai pemilu, apakah telah menjamin terpilihnya aktor-aktor politik lebih berkualitas? KPK berkali-kali melakukan operasi tangkap tangan akibat persekongkolan jahat bersama kepala daerah, pengusaha dan pihak lain melakukan korupsi. Sebagian besar DPRD kita di daerah belum cakap menjalankan tugas-tugasnya dalam pengawasan, legislasi, penganggaran atau tugas-tugas lain yang melekat kepadanya.


Lantas apa yang harus dibenahi dari pemilu kita? Untuk mendapatkan anggota DPRD terdapat tiga tahap penjaringan. Pengusulan calon oleh partai politik (parpol), penetapan calon oleh KPU berdasarkan kriteria UU Pemilu dan pemilihan dilakukan secara langsung oleh masyarakat.


Jaring yang digunakan untuk mendapatkan anggota DPRD seperti masih banyak bolongnya sehingga meloloskan aktor-aktor yang harusnya tidak bisa untuk jabatan itu. Alat penjaring di parpol tidak efektif untuk mendapatkan sari buah yang enak, segar dan menyehatkan. Dalam menjaring calon kebanyakan yang dilakukan parpol belum konsisten mempertimbangkan kapasitas dan moralitas. Hal yang dilakukan lebih kepada kemampuan finansial, popularitas dan faktor kekerabatan belaka.


Calon tidak melewati proses kaderisasi yang matang di parpol dan kebanyakan Kartu Tanda Anggota (KTA) diperjualbelikan kepada orang lain sebagai syarat pencalonan. Surat ijin mengemudi (SIM) yang diperoleh tidak atas dasar latihan dan uji kompetensi sering berakibat fatal baik bagi bagi dirinya maupun orang lain ketika hendak membawa kendaraan.


Politisi-politisi instan yang diproduksi parpol selama ini merupakan salah satu beban bangsa dan dilema bagi demokrasi di negara ini.


KPU dalam menetapkan calon anggota DPRD menggunakan UU Pemilu 2017. UU ini mengandung banyak sekali kelemahan sehingga UU ini tidak ideal melahirkan politisi bermartabat. Mantan narapidana korupsi, meski berhasil dan bebas mencuri uang rakyat, tidaklah dilarang oleh UU untuk dapat dicalonkan kembali karena alasan HAM.


Calon yang tidak memiliki pengalaman kepemimpinan, tidak pernah mengikuti kaderisasi dan pembinaan mental dan moral di parpol tetap dinyatakan sah sebagai calon. Calon yang hanya bermodalkan baca tulis tanpa kemampuan merumuskan kebijakan publik, perencanaan anggaran publik, skill legislasi dan tidak teruji reputasi dan moralitasnya dapat dengan mudah ditetapkan sebagai calon. Jauh lebih sulit untuk memenuhi syarat untuk menjadi kepala lingkungan atau lurah.


Calon yang membeli dukungan parpol (candidate buying) dan membeli suara pemilih (vote buying) amatlah sulit dijangkau oleh UU ini untuk ditertibkan. Akibatnya yang menentukan keterpilihan calon hanya diukur dari kemampuan finansial semata. Wajar jika ketika terpilih, maka yang dilakukannya adalah berusaha mendapatkan uang itu kembali dengan cara apapun.


Penjaringan calon yang dilakukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat pun hingga kini masih saja dilanda dua penyakit berat dan akut. Penyakit politik uang dan penyakit politik identitas. Baginya kapasitas dan moral calon adalah nomor kesekian. Syarat baginya untuk memilih sangat dipengaruhi oleh adanya transaksional dan faktor kesamaan latar belakang sosial.


Tanpa ada semangat dan cita-cita untuk membenahi ketiga aspek ini maka apa yang dilakukan para anggota DPRD di tiga daerah pekan lalu, tabiat itu masih berpotensi akan terjadi lagi dan akan menyasar di daerah lain. Prilaku buruk salah satu anggota DPR yang menginginkan rumah sakit khusus pejabat akan menjalar.


Negara ini tidak akan pernah maju, rakyatnya tidak makmur dan sejahtera jika anggaran negara hanya tersedot membiayai lembaga-lembaga yang harusnya tidak perlu ada tapi dipaksakan ada karena alasan demokrasi prosedural. Wakil rakyat dipilih untuk menyelamatkan banyak orang. Mereka digaji agar menjadi pahlawan bagi rakyat, bukan menjadi pahlawan bagi dirinya dan keluarganya semata. Saya pernah mengritik kolega saya yang menyatakan bahwa negara ini tidak akan kolaps jika tanpa DPRD. Perlahan saya mulai mengakui pernyataan teman saya itu.

 

Oleh: Ferry Daud Liando, Dosen Kepemiluan Unsrat/wakil Sekjen PP AIPI

 

Road Map Menuju Pemilu 2024

WhatsApp Image 2021-06-14 at 09.09.00DPR dan Pemerintah bersama penyelenggara pemilu akhirnya menyepakati tanggal 28 Februari 2024 sebagai hari pemungutan suara pemilihan umum (pemilu). Serta menetapkan hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak nasional pada 27 November 2024.

 

Pemilu terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Sedangkan Pilkada serentak adalah pemilihan bupati dan walikota di 514 kabupaten/kota dan pemilihan gubernur di 34 provinsi. Penetapan pemungutan suara Pemilu kemungkinan besar masih akan berubah karena ternyata bertepatan dengan hari raya keagamaan Galungan.

 

Dinamika pemilu 2024 sangat berbeda dari pelaksanaan pemilu periode sebelumnya. Perbedaan itu adalah :

Pertama, Pemilu 2024 tidak menggunakan UU Pemilu baru. DPR dan Pemerintah menyepakati bahwa Pemilu 2024 masih akan menggunakan uu yang digunakan pada Pemilu tahun 2019 yaitu UU 7/2017. Pemilu 1999 menggunakan UU 3/1999.

Pemilihan anggota DPR dan DPRD 2004 menggunakan UU 12/2003. Tahun 2004, untuk pertama kali pemilih memilih presiden/wakil presiden secara langsung dan menggunakan UU 23/2003.

Pemilihan anggota DPR, DPRD dan DPD 2009 menggunakan UU 10/2008. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2009 menggunakan UU 42/2008.

Pemilihan DPR, DPR dan DPD 2014 menggunakan UU 8/2012.

Serta pemilihan Presiden/wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD 2019 menggunakan UU 7/2017.

Karena Pemilu 2024 menggunakan UU yang sama dengan UU Pemilu 2019 maka permasalahan yang terjadi pada Pemilu 2019 kemungkinan besar masih akan kembali terjadi.

Penetapan ambang batas 20 persen kursi bagi parpol atau gabungan parpol untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden berpotensi memicu dua polarisasi besar di masyarakat sehingga rawan memecah belah keutuhan bangsa. Efek polarisasi itu masih terasa hingga saat ini. Sentimen sara dan siasat membangun kebencian terhadap pemerintah makin kuat.

Sebanyak 894 anggota KPPS meninggal dunia karena tekanan pekerjaan yang sangat berat pada Pemilu 2019. Keadaan demikian masih berpotensi terjadi karena tugas, kewajiban dan wewenang paten mengikuti pasal 59, 60, 61, dan 62 UU 7/2017 termasuk soal ketentuan jumlah. KPU tidak mungkin mengeluarkan kebijakan baru untuk mengurangi beban kerja dan jumlah KPPS karena terikat oleh UU.

Adanya permohonan sejumlah parpol untuk mengganti calon DPR dan DPRD padahal berdasarkan data KPU bahwa calon yang bersangkutan memperoleh suara terbanyak. Di satu sisi ada ruang bagi parpol untuk mencabut keanggotaan parpol calon yang bersangkutan sebagai dasar penggantian, tapi di satu sisi sikap ini sama halnya dengan mengabaikan kedaulatan rakyat.

Kedua, Pemilu dan Pilkada dilakukan secara bersamaan di tahun yang sama. Tentu berpotensi melahirkan banyak risiko. Pemilu tahun 2019, DKPP menerima sebanyak 1.027 aduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara. Jumlah penyelenggara yang mendapatkan sanksi peringatan sebanyak 1.019 orang (41,5 persen). Terdapat 33 penyelenggara (1,3 persen) mendapatkan sanksi pemberhentian dari jabatan. Pilkada 2024 nanti, jika sidang dilakukan setelah pemilu, maka konsentrasi penyelenggara pada tahapan Pilkada akan terganggu. Apalagi yang menghadiri sidang adalah pihak teradu yang kerap melibatkan semua penyelenggara baik KPUD maupun Bawaslu. Proses pergantian antar waktu untuk pengantian penyelenggara yang dipecat pasti akan membutuhkan waktu panjang.

Ketiga, pada 2024 Pilkada akan dilakukan serentak nasional. Hal yang perlu diantisipasi adalah soal kesiapan lembaga-lembaga peradilan baik Bawaslu ataupun MK. Jumlah permohonan bakalan akan jauh lebih meningkat ketimbang Pilkada 2020

Road Map
Kesepakatan lainnya adalah menetapkan tahapan pemilu 2024 akan dimulai pada Maret 2022 atau 25 bulan sebelum pencoblosan. Persiapan dengan waktu yang panjang tentu menjadi sebuah modal terutama dalam rangka mengoptimalkan kegiatan-kegiatan tertentu seperti seleksi penyelenggara pemilu, penganggaran dan penyusunan daftar pemilih. Namun demikian hal ini belum akan menjamin manakala kesiapan stakeholder tidak dioptimalkan.

Diperlukan satu visi dan acuan bersama bagaimana memulai, menghadapi dan menyelesaikan secara bersama-sama. Kepentingan memacu serapan anggaran masing-masing institusi, beda persepsi terhadap aturan, saling menyalahkan satu sama lain dan berusaha menjadi yang paling baik menjadi salah satu sebab gelaran Pemilu dan Pilkada tidak optimal.

Semua pemangku kepentingan harus menyepakati satu visi dengan peta jalan yang sama. Atas kesepakatan itu maka semua pemangku dapat memulai perjalanan bersama-sama, melakukan identivikasi bersama terhadap masalah yang berpotensi mengganggu, menyelesaikan masalah secara bersama-sama jika dalam satu titik jalan terbentur masalah, belok arah bersama-sama dan menyelesaikan perjalanan secara bersama-sama. Peta jalan adalah panduan yang bisa digunakan sebagai petunjuk dalam mengarahkan jalan, di pelaksanaan suatu program kegiatan dalam kurun waktu tertentu.

Aufa Atila (2021) road map merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab. Sehingga harus diketahui oleh semua pihak dan juga dipahami oleh semua pihak tidak boleh satu atau dua orang saja. Baginya salah satu prinsip dalam pembuatan road map adalah adalah komitmen.

Terdapat sejumlah aktivitas yang membutuhkan kesepakatan bersama misalnya keakuratan DP4 milik pemerintah sebagai pertimbangan penyusunan daftar pemilih. Ketepatan dalam penetapan NPHD, persepsi hukum Bawaslu, polisi dan jaksa. Selama ini kerap berbeda pendapat dalam penanganan perkara. Koordinasi Bawaslu, KASN dan pemerintah daerah dalam penanganan netralitas ASN, persepsi Parpol dengan KPU dalam hal pembatalan calon DPR/DPRD terpilih, penyamaan persepsi antara KPU Bawaslu dan DKPP terkait penanganan pelanggaran administrasi. Perlu pembahasan bersama antara KPU dan DKPP tentang persyaratan pencalonan baik untuk pemilihan legislatif ataupun Pilkada. Perlu pembahasan bersama antara KPU dan Bawaslu terkait putusan pembatalan calon setelah penetapan perolehan suara oleh KPUD.

Persoalan di atas hanyalah segelintir persoalan dari banyaknya persoalan yang terjadi. Masih banyak persoalan lain yang segera diselesaikan secara bersama-sama oleh pemangku kepentingan sebelum memulai perjalanan. Perjalanan menuju Pemilu amatlah panjang. Kondisi ini menjadi momentum juga bagi parpol untuk mempersiapkan kader-kader dengan baik untuk bisa mengikuti kontestasi itu. Persiapan memilih kader-kader potensial akan meminimkan terjadinya mahar, dinasti dan politik uang. Tiga penyakit ini sering terjadi karena proses kaderisasi parpol yang sangat buruk.

Oleh: Ferry Daud Liando, Dosen Kepemiluan Unsrat/wakil Sekjen PP AIPI

Kekuasaan Minus Budaya Politik

WhatsApp Image 2021-05-19 at 11.14.46

Budaya politik Indonesia dinilai masuk kategori cukup buruk. Penilaian ini disampaikan The Economist Intelegence Unit atau EIU. Lembaga ini baru saja merilis indeks demokrasi dunia tahun 2020. Negara yang memperoleh skor 10 masuk kategori budaya politik terbaik. Dan Indonesia mendapat skor 4,38 nyaris mendekati skor 1 atau terburuk.

 

Saya tidak menggali informasi bagaimana teknik pengumpulan data, sampel informan, quesioner, serta metodologi yang digunakan lembaga ini sampai akhirnya menarik suatu kesimpulan. Namun jika dinilai secara deskriptif, hasil rilis itu sama sekali tidak bisa dibantah.

 

Budaya politik oleh Gabriel Almond selalu mengkaitkannya dengan sikap politik seseorang dalam suatu sistem politik. Sikap adalah respon atau reaksi tentang keadaan tertentu. Sikap seserorang terbentuk antara sikap negatif dan sikap positif. Sikap sesorang kerap tebentuk oleh sistem atau lingkungan demikan pula sebaliknya. Sistem politik yang baik akan membentuk sikap politik yang baik. Namun apa jadinya jika sistem itu terbentuk oleh pengaruhi sikap politik yang buruk.

 

Di Indonesia, entah dari mana yang mempengaruhi. Partai politik (parpol) di Indonesia sesungguhnya belum bisa menyakinkan publik apakah sudah menjalankan fungsinya dengan baik seperti adanya platform politik untuk kepentingan negara, penyiapan aktor-aktor politik yang cakap dan bermoral serta komitmen menjaga kejujuran dalam mengikuti kompetisi pemilu. Sebagian besar parpol tidak memiliki Road Map bagaimana dari mulai merumuskan wacana kebijakan publik, merekrut kader sehingga menjadikannya sebagai calon yang betul-betul punya kapasitas.

 

Selama ini calon yang diajukan, kalau bukan hasil mahar, kebanyakan adalah kerabat dekat elit-elit parpol. Kalaupun parpol itu akomodatif bagi kalangan lain, namun sesungguhnya yang diakomodasi itu hanya sekedar pelengkap atau sekedar vote getter saja. Kondisi ini makin diperparah ketika sikap politik masyarakat dalam menentukan pilihan sangat kuat dipengaruhi oleh imbalan. Tanpa uang, tanpa suara. Itulah sebabnya pemilu atau Pilkada selalu menutup pintu bagi aktor-aktor yang bereputasi dan berdedikasi. Mengandalkan moral saja untuk berkompetisi sama halnya dengan mempersiapkan kegagalan.

 

Menjadi kontestan pemilihan hanya dengan mengadalakan prestasi, moral dan kejujuran jangan terlalu berharap. Jika tidak punya uang untuk menyuap, menyogok atau membeli suara pemilih mungkin harus berpikir panjang untuk berkompetisi. Tentu kita harus mengapresiasi terpilihnya sejumlah aktor yang memang betul-betul mengandalkan reputasi ketika berkompetisi.

 

Meski juga kalau mau jujur banyak cara yang mereka gunakan untuk mengimbangi calon yang yang kerap hanya memanfaatkan kekuatan uang dan intimidasi ketimbang mengandalakan kemampuan personal. Kondisi demikian menjadi pemicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ketika tepilih.

 

Kekuasaan yang harusnya menjadi instrument untuk memperjuangkan kepentingan rakyat berubah menjadi usaha untuk kepentingan diri sendiri. Ada yang memperkaya diri dengan cara memotong bantuan sosial, memperjualbelikan jabatan, membuat laporan fiktif, memperjualbelikan proyek kepada pengusaha, meminta imbalan dalam proses perijinan, memperjualbelikan pasal-pasal baik dalam rancangan Undang-undang maupun perda kepada pihak yang berkepentingan.

 

Begitu banyak nyawa rakyat melayang karena kualitas Infrastruktur tidak memadai akibat tingginya jumlah potongan dalam setiap proyek. Orang miskin tak terlayani dengan baik karena terjadinya pemotongan, serta pelayanan publik kesehatan dan pendidikan jauh dari standar ideal. Pihak legislatif yang harusnya berada di garda terdepan pejuang keadilan, pembela rakyat namun tidak sedikit dari mereka ikut juga berpesta dengan nikmatnya kekuasaan. Wajar jika hotel-hotel di pusat kota selalu penuh di sesaki anggota legislatif pada setiap kali berakhirnya pembahasan APBD ataupun diterimanya laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

 

Fungsi pengawasan menjadi tumpul karena tidak ada beban untuk membela kepentingan rakyat. Uang suap yang diterima pemilih saat pemilihan menjadi kompensasi terkahir dan tidak mungkin lagi bagi pemilih untuk menuntut hak-hak politik setelah yang dipilih itu berkuasa. Untuk mengubahnya entah akan memulai dari mana. Kita merindukan sebuah sistim agar dari situ tepilih orang-orang yang berwatak jujur, berintegritas dalam menjalankan kekuasaan.

 

Parpol sebagai mesin aktor-aktor politik harus berbenah. Persiapkanlah kader sebagai calon-calon pemimpin jauh sebelum pemilihan dimulai. Jika memang kekuatan finansial sesorang dan kekerbatan tak bisa dicegah, paling tidak mereka telah dilatih, dibina dan diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bermoral dan bagaimana menjalankan kekuasaan untuk kepentingan publik.

 

Calon yang hanya mengandalkan uang dan faktor kedekatan, terbukti menjadi benalu di lembaga-lembaga politik saat ini. Hanya sedikit dari mereka yang mampu bersuara, yang walaupun pada akhirnya suara itu tidak benar-benar menjadi sebuah kebijakan untuk kepentingan publik.

 

Disatu sisi, harus ada upaya untuk membenahi undang-undang pemilu. Tidak adanya syarat harus sudah berapa lama menjadi anggota parpol untuk menjadi calon legislatif ataupun eksekutif menjadi penyebab parpol itu dengan gampang dibeli untuk diusung dalam setiap pencalonan, maraknya politisi kutu loncat dan hanya dimanfaatkannya parpol itu oleh kerabat-kerata elit parpol dalam setiap pencalonan.

 

Tidak adanya larangan bagi mantan terpidana korupsi sebagai calon dalam setiap pemilihan tentu tidak melahirkan efek jerah. Bahkan ada yang tepilih kembali dan melakukan kejahatan itu lagi. Masyarakat pun harus memiliki kesadaran untuk memelihara kualitas berdemokrasi. Mengharapkan dan menerima imbalan dari calon, tidak hanya mempersiapkan karpet merah bagi calon untuk menjadi koruptor, namun akan mewariskan budaya politik yang buruk bagi generasi turun temurun.

 

 

Oleh: Ferry Daud Liando, Dosen Kepemiluan Unsrat/wakil Sekjen PP AIPI

 

 

Tiket Gratis Peserta Pemilu 2024

WhatsApp Image 2021-05-19 at 11.14.46

Baru-baru ini (4/5) Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan pengujian Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan itu adalah parpol politik (parpol) yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan parlimentary threshold pada Pemilu 2019 tidak diverifikasi secara faktual. Bagi parpol yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, parpol yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi kabupaten/kota dan parpol yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi kabupaten/kota diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual.

 

Bagi MK pemberlakuan itu juga sama berlaku terhadap parpol baru mendaftar. Putusan itu banyak yang tidak sejalan dengan kebijakan lainnya (policy gap).

 

Pertama pada tahun 2012 MK mengeluarkan putusan No. 52/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa verifikasi dilakukan kepada seluruh parpol calon peserta Pemilu 2014. Karena berpedoman pada pasal yang sama dalam konstitusi UUD 1945 maka MK mempertegas sikapnya itu pada tahun 2017 dengan putusan No 53/PUU-XV/2017. Bagi Mahkamah, perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Namun putusan yang baru saja di keluarkan ditahun 2021 ini sama dengan pertentangan atau koreksi atas putusan MK sendiri.

 

Kedua, Verifikasi faktual adalah pencocokan fakta dengan apa yang tercatat. Artinya tidak semua dokumen administrasi yang diajukan oleh parpol sebagai syarat kepesertaan pemilu itu cocok keberadaannya dilapangan. Banyak yang memanipulasi dan datanya fiktif. Parpol yang kini sedang memiliki kursi di DPR periode 2019-2024 yang oleh putusan MK tidak perlu dilakukan verifikasi faktual, hanya cukup diperiksa administrasinya. Padahal parpol itu banyak yang tidak lagi memiliki kepengurusan ditingkat kabupaten/kota hingga kecamatan. Syarat jumlah pengurus dan kepengurusan 30 persen perempuan tidak lagi sesuai fakta. Kebanyakan parpol itu tidak lagi memiliki kantor. Sebab kantor itu biasanya hanya rumah pribadi ketua parpol atau bangunan sewaan sehingga jika terjadi pergantian ketua maka secara otomatis kantor parpolpun dialihfungsikan. Sayang, sepertinya keadaan ini tak dapat dijangkau MK.

 

Ketiga, dalam rangka mengefektifkan sistim pemerintahan presidensial, maka cara yang harus dilakukan adalah membatasi jumlah peserta pemilu baik untuk mengikuti pemilu maupun jumlah peserta dalam keanggotaan legislatif. Jumlah parpol yang terlalu banyak menyebabkan syarat ambang batas 20 persen pencalonan presiden sulit terpenuhi. Jalan sederhananya adalah koalisi (penggabungan parpol untuk memenuhi ambang batas). Konsekwensinya, kabinet yang dibentuk adalah kabinet pelangi. Tujuan pembangunan nasional sulit dicapai karena kuatnya ego (kepentingan) masing-masing parpol dalam kabinet. Sebagian memanfatakan jabatan untuk memperkaya diri.

 

Keempat, MK sepertinya lupa bahwa asas pemilu itu terdiri dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kata “asas adil” adalah bentuk perlakuan yang sama dan setara terhadap peserta pemilu baik oleh UU maupun oleh penyelenggara. Jika yang lain di verifikasi faktual, maka harusnya tindakan yang sama diberlakukan juga pada peserta yang lain.

 

Putusan MK ini justru melahirkan perlakuan yang tidak adil bagi peserta. Dan ini telah menyimpang dari Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3) UUD 1945. Inilah konsekwensi jika lembaga-lembaga yang harusnya independen namun merupakan produk lembaga-lembaga politik. Semoga saja putusan ini bukan konsekwensi itu sehingga tidak mengesankan adanya tiket gratis bagi peserta pemilu.

 

Oleh: Ferry Daud Liando, Dosen Kepemiluan Unsrat/wakil Sekjen PP AIPI