Kolom AIPI

Ke(Tidak)Bebasan Pers

ferry liando

Politik Thailand makin parah. Ambisi membabi-buta para elit akhirnya menyeret dua institusi publik pada ranah kepentingan kekuasan. Dua institusi itu adalah kerajaan dan angkatan bersenjata Thailand. Keterlibatan kerajaan pada kepentingan kekuasaan itu setelah Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadana Barnavadi (67) kakak perempuan Raja Maha Vajiralingkorn berhasil dibujuk bergabung degan Partai Raksa Chart Thailand. Partai ini merupakan binaan klan mantan perdana menteri Yingluck Shinawarta. Bergabungnya kerajaan pada kompetisi kekuasaan tentu sangat mengejutkan sebab selama ini kerjaan tidak pernah terlibat langsung dalam urusan politik. Kerajaan adalah simbol kemegahan dan kedaulatan negara menjadi milik semua rakyat sehingga terlalu Sulit jika kerajaan harus berpihak pada salah satu kepentingan politik.

 

Tampilnya keluarga kerjaan pada gelanggang politik bukan tidak mungkin untuk menyeimbangi kekuatan partai Phalang Prachart yang didukung angkatan bersenjata. Koalisi ini mengusung Prayuth Chan Ocah menuju perdana menteri. Saya tidak bisa membayangkan apa yang bakalan terjadi jika kedua lembaga ini saling berkompetisi. Apakah kerjaan masih tetap melindungi rakyatnya dengan tulus (sebagiamana tradisi selama ini) jika calon yang didukungnya tidak dipilih oleh rakyat. Saya juga tidak membayangkan jika akhirnya angkatan bersenjata itu akhirnya kalah dalam kompetisi mengingat tentara itu diperlengkapi dengan senjata.

 

Namun inilah sebuah fakta politik manakala ambisi berlebihan tanpa kendali. Institusi yang harusnya dijaga independensi dan kenetralannya, terpaksa harus diseret untuk sebuah ambisi. Kompetisi politik seperti ini juga tidak bisa tehindar dari negeri ini. Di Indonesia, institusi publik yang harusnya dijaga independensinya adalah institusi keagamaan, perguruan tinggi dan pers. Agama harusnya mengajarkan kebenaran bukan mengajarkan kebenaran menurut kepentingan. Perguruan tinggi mengajarkan ilmu pengetahuan bukan pengetahuan menurut kepentingan dan pers memberitakan apa yang patut diketahui bukan memberitakan berdasarkan kepentingan.

 

Keterlibatan kelompok keagamaan pada kompetisi pemilihan Presiden (Pilpres) tercermin pada dua kategori. Ada yang secara terang-terangan memberikan pernyataan dukungan oleh elit-elit dengan membawa atribut organisasi namun ada juga yang tidak secara organisasi tetapi elit-elitanya rajin menonjolkan calon tertentu. Seorang budayawan pernah berujar bahwa Pilpres itu bukan Kompetisi partai politik tapi cenderung pertarungan antar kelompok agama.       

         

Perguruan tinggi sepertinya tidak mampu menjaga Marwahnya sebagai kelompok intelektual yang bersahaja. Kampus akhirnya diseret oleh sebagian kelompok elit untuk sebuah pembenaran yang kadang menjauh dari kebenaran. Akibatnya intelektual kita terpola antara pemikir dungu dan bukan. Pers adalah salah satu institusi publik yang harus dijaga agar jangan ternoda pada hinggar bingar politik yang makin tak pantas. Bukan hanya oleh jurnalis, tetapi juga oleh publik yang selalu berharap pencerahan. Pemilu 2019 menjadi tantangan kebebasan pers dalam mencipta topik dan narasi bagi setiap jurnalis.

 

Menulis dan tidak menulis akan menjadi taruhan atas penilaian publik dan cenderung diarahkan pada kepentingan politik. Prabowo salah satu capres pernah memberikan kritikan pada media massa terkait Reuni Akbar 212 yang berlangsung di Monas, Jakarta, pada Minggu (2/12/2018) karena tidak memberitakan kegiatan itu. Di media massa memang tidak seragam meletakan posisi halaman. Ada yang meletakan di halaman satu dengan judul sebesar nama media. Namun ada juga yang meletakannya di halaman pojok tergabung dengan iklan yang ukuran beritanya sangat kecil dan pendek. Ada yang hanya menyajikan sekali dalam bentuk head line News namun ada juga yang membuat analisis bersambung Berhari-hari. Dalam satu peristiwa bisa melahirkan beragam reaksi masing-masing media. Jika masing-masing media memiliki segmentasi berbeda dalam setiap pemberitaan maka tidak salah jika terjadi perbedaan.

 

Namun jika perbedaan itu diakibatkan karena terjerumusnya media pada kepentingan politik maka tamatlah riwayat kita menjaga kemurnian berdemokrasi. Tak ada harapan bagi publik untuk mempercayai siapa-siapa, sebab media yang seharusnya menjadi pilar utama demokrasi ternyata lenyap tanpa peduli sebagaimana cita-citanya. Terciptanya kebencian dan hampa empati dalam struktur sosial merupakan perbuatan yang gerakan oleh sebagian media terutama yang beorientasi politik dan media bisnis. Di televisi Tidak jarang publik dipertontonkan oleh adu mulut para politisi yang harusnya diteladani banyak orang terutama anak-anak muda. Bukan etika yang dipertotonkan tetapi saling adu ganas, kebencian dan permusuhan. Jika televisi itu bertanggungjawab harusnya para nara sumber harus diseleksi secara ketat. Sebab tidak pantas mempertontonkan kepada publik ketika terjadi adu mulut oleh para politisi pencari panggung yang seolah-olah menggiring penyesatan cara berpikir publik.

 

Tak jarang para host yang memprovokasi para narasumber agar saling menyerang dan memaki. Ketika ada narasumber menyampaikan argumentasi yang cenderung melemahkan calon yang didukung narasumber lain maka sang host ikut mempertegas itu dengan cara memanas-manasi narasumbernya. Host tanpa sadar telah mengadu domba keduanya. Jadilah para narasumber bukan tampil dengan narasi intelektual tapi dengan kekuatan fisik saling menunjuk jari, saling mengepalkan tangan, saling teriak dan saling memaki. Media memang diuntungkan karena ratingnya menjadi tinggi sementara publik disisahkan oleh tontonan sampah yang tak bernilai. Media terjebak pada prinsip bad News Is good News.

 

Tidak jarang pihak yang berkepentingan menjiplak potongan kata-kata provokatif dari narasumber dalam bentuk flyer yang kemudian di viralkan di media sosial. Berapa banyak masyarakat yang disesatkan oleh tindakan semacam ini. Media di daerah kerap juga tidak kalah genitnya. Sebagian telah menjadi bancakan para elit yang berambisi. Tak jarang muncul judul berita sesat yang memaksa publik percaya. " Si A (nama caleg) makin meroket", Si B tak bisa dibendung, Si C tinggal dilantik, si D menguasai dapil Y. Tapi anehnya, dalam narasi pemberitaan tidak ada satupun data atau fakta yang bisa menjelasakan atau mendukung sebagaimana judul berita.

 

Tak jarang dalam puluhan media menarasikan berita yang seragam tanpa ada yang berbeda dari judul, jumlah kata dan kalimat, serta tanda baca. Anehnya pemberitaan seperti ini terjadi pada kebanyakan caleg yang merupakan kerabat dekat dari kepala daerah. Ada pihak yang mengkhawatirkan jangan sampai pemberitaan ini terkait dengan ikatan kontrak iklan Pemerintah daerah yang bersumber dari APBD. Saya berusaha membela media yang beroperasi seperti ini dan pernah membantah dalam sebuah forum, karena memang belum memiliki kaya fakta, namun bukan bagian saya untuk meluruskan. Jika rangkaian alur cerita ini benar adanya maka upaya menggagu kebabasan pers ternyata bukan datang dari pihak lain. Pers-lah yang membelenggu tangannya sendiri agar tetap terpenjara atau terjajah dari ketidakbebasan. Pers memang perlu makan, menghidupi keluarganya dan ingin sejahtera.

 

Namun pers memiliki tanggungjawab moril pada keadilan pemberitaan. Pers itu adalah penjaga moral dari ketimpangan dan ketidakadilan terhadap rakyat. Ia bagai anjing penjaga (watch dog) yang terus menggonggong jika ada yang mengganggu itu dari sang empunya. Namun kerja kemanusian ini tidak boleh diam ketika ada yang merayunya dengan tulang. Hari Pers Nasional (HPN) yang dirayakan pada setiap 9 Februari merupakan momentum untuk memperbaiki semangat sebagiamana cita-cita awal bahwa Pers nasional melaksanakan peranannya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pers memiliki kebebasan dalam mengekspresikan cita-cita itu. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mendorong kemerdekaan pers sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

Kampus Menuju Jalan Sesat

ferry liando

Akhir pekan lalu (26/01), ribuan alumni dari 115 perguruan tinggi yang tergabung dalam Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) berkumpul di gedung Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta untuk mendeklarasikan diri mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi. Rasanya sulit dibantah bahwa dukungan itu Sebagai reaksi dukungan belasan ribu alumni UI dan sejumlah kampus berkumpul di GBK pada 12 Januari 2019 lalu mendeklarasikan diri mendukung pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin.

 

Meski menyebut diri sebagai kelompok alumni, namun sejumlah tokoh yang hadir merupakan kalangan akademisi kampus yang masih aktif. Mereka yang selama ini kita kenal sebagai para pemikir yang hebat. Belum jelas, apakah mereka sebagai inisiator dari dukungan itu. Yang pasti tidak mungkin jika mengumpulkan ribuan orang tanpa di kendalikan oleh aktor yang berkepentingan. Dukungan masyarakat yang mengatasnamakan perguruan tinggi seakan mensiasati opini publik bahwa dukungan itu objektif tanpa embel-embel kepentingan.

Namun sangat berbahaya jika kelompok yang berkepentingan menggunakan label kampus sebagai instrumen memperdaya masyarkat. Dukungan kalangan kampus seperti ini melahirkan 3 pandangan terhadap eksistensi pengajar di perguruan tinggi menghadapi Pilpres. pertama, tampilnya kalangan dosen pendukung/berpihak pada Pasangan calon. Kalangan ini aktif melakukan kajian-kajian ilmiah, membentuk opini publik atas pandangan dan keyakinan pada calon tertentu. Kedua, kalangan dosen yang Pasif terhadap dinamika politik.

 

Mereka lebih tertutup, aktif di laboratorium, meneliti, menulis jurnal dan terjebak pada kompetisi scopus sebagai syarat menjadi Lektor kepala dan guru besar agar bisa menikmati tunjangan, jabatan struktural dan status sosial. Ketiga kalangan dosen yang ikut bergumul agar pemilu bisa berjalan secara demokratis. Kalangan ini aktif mencari jalan keluar jika prosedur pemilu bermuara pada dilema antara melakukan atau tidak melakukan.

 

Aktif mendiskusikan jika dua lembaga peradilan memutuskan hasil yang berbeda, ikut membantu menyusun peta kerawanan yang berpotensi menggagu tahapan pemilu, mendidik pemilih agar tidak terjebak pada politik pragmatis, mengawal penyelenggara agar tetap on the track, serta mengkritik peserta pemilu yang dinilai menghalalkan segala cara meraih kekuasan. Kalangan ini terpanggil dan memikirkan bagaiman agar demokrasi bisa menghasilkan kualitas politik yang sejati melalui kontribusi dunia kampus ketimbang terjebak pada scopus yang belum tentu memberi kontribusi pada masalah kenegaraan.

 

Kampus sama derajatnya dengan agama dan media massa. Tiga institusi ini tidak boleh melacurkan diri pada keberpihakan bagi kekuatan politik tertentu. Agama bertugas mengajarkan kebenaran bukan memaksakan kebenaran menurut kepentingan. Media massa bertugas menginformasikan bukan membentuk opini publik menurut kepentingan. kampus membentuk nalar bukan merekayasa nalar untuk kepentingan. Jika agama dan media massa tidak bisa membentengi dirinya dari arena kekuasaan, harusnya kampus menjadi benteng terakhir untuk tidak tergoda pada arus kepentingan kekuasaan tertentu.

 

Kampus harus kokoh.

Kampus mengajarkan esensi politik serta visi yang harus dicapai. Kampus sebagai arena perdebatan idiologi serta proses pendidikan mempersiapkan calon-calon pemimpin, tapi kampus tidak boleh Diracuni oleh aktor-aktor yang kerap merekayasa kebenaran untuk ambisi kekuasaan. Kita tidak mengharapkan jika ada dosen yang tidak objektif dalam memberikan pengajaran dikelas karena jebakan kepentingan atau keberpihakan.

 

Jika ada Mahasiwa yang bertanya kepada dosennya tentang dampak demonstrasi 212, jawabannya bisa melahirkan dua pandangan. Jika dosen berpihak pada Joko Widodo, kemungkinan beser jawabannya adalah tidak berpengaruh. Sebaliknya jika dosennya pendukung Prabowo maka kemungkinan jawabannya adalah tentu Sangat berpengaruh. Dosen yang ditanyai mahasiswa tentang debat Pilpres tahap pertama pasti akan melahirkan tanggapan berbeda, tergantung kepada calon mana yang didukung sang dosen.

 

Jika dosennya berpihak pada Joko Widodo, kemungkinan dosen akan menilai bahwa Joko Widodo yang tampil terbaik. Jika dosennya berpihak Pada Prabowo, kemungkinan jawabnya adalah Prabowo yang terbaik. Dosen akan merespon menurut kepentingannya. Pandangan dosen terhadap calon Presiden , bukan didasarkan pada kebenaran tetapi pada kepentingan. Itulah sebabnya mengapa kampus harus steril dari kepentingan politik. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h melarang lembaga pendidikan Dijadikan tempat untuk berkampanye. UU ini sudah mengantisipasi agar kampus dijaga dan dijauhkan dari cara-cara yang menyesatkan. UU melarang jika TNI dan Polri berpolitik karena mereka punya senjata untuk melindungi warga negara.

 

Jika mereka berpihak, bukan tidak mungkin senjata yang akan memaksa warga negara untuk memilih calon tertentu. UU juga melarang aparatur sipil negara (ASN) berpolitik karena mereka punya tugas melayani publik. Jika mereka berpihak bukan tidak mungkin pelayanan lebih mengutamakan masyarakat yang pilihan politiknya sejalan. Kampus harusnya bersih dari kepentingan politik kekuasaan, agar pengajarannya tidak sesat dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan yang esensial yaitu membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

  

Oleh: Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

Menguji Ketajaman Oposisi

 

ferry liandoKeputusan Presiden Joko Widodo membebaskan narapidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir menuai polemik. Ba’asyir dipenjara karena terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk membiayai pelatihan militer kelompok teroris Aceh. Saya memaklumi mengapa polemik itu muncul. Pertama, kebijakan itu bertentangan dengan apa yang menjadi komitemen presiden dalam pencegahan terorisme sebagaimana debat pertama pada 17 Januari 2019 lalu. Membebasakan narapidana teroris berpotensi muculnya gerakan-gerakan baru karena hukum di Indonesia tidak melahirkan efek jera.

 

Kedua, pertimbangan presiden yang melihat hanya dari sisi kemanusiaan justru dianggap jauh dari nilai-nilai keadilan sebab tanpa mempedulikan siksa, derita dan kerugian batin yang dialami oleh keluarga korban akibat kejahatan terorisme. Banyak anak menjadi terlantar karena kehilangan orang tua, tidak sedikit yang cacat permanen baik secara fisik maupun mental. Korban bukan hanya masyarakat kecil, pihak kepolisian, tentara dan media juga banyak yang jadi korban. Adakah naluri kemanusiaan untuk menyelamatkan mereka juga. Jangan sampai kepentingan politik justru membutakan nilai-nilai kemanusiaan yang sesungguhnya. Ada yang membunuh karena alasan kemanusiaan, menyelematkan keluarganya dari lapar, derita, susah nestapa, bertahan untuk hidup. Jika untuk alasan kemanusiaan, dapatkah hukum berpihak kepada pembunuh satu orang ini juga. Adakah cara yang ditawarkan kepada mereka bagaimana cara menjadi seorang pembunuh ratusan orang agar kelak dapat dibebaskan tanpa syarat.

 

Ketiga, sebagai negara hukum, presiden sepertinya tidak mempertimbangkan dasar hukum atas sikapnya itu. Mengacu pada PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syaarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, syarat bagi narapidana yang ingin mendapat remisi dan pembebasan bersyarat harus setia kepada pancasila dan NKRI. Sejumlah media memberitakan bahwa Ba’asyir tidak perlu menyepakati syarat itu. Sungguh ketegasan dan kewibawaan presiden sedang diuji.

 

Keempat, pembebasan itu dilakukan pada saat momentum pemilihan presiden. Ada kesan sikap ini merupakan cara “merayu” pada kelompok tertentu yang selama ini tidak bersimpati dengannya. Hukum negara harusnya tidak diobral hanya karena ingin tetap bertahan pada kekuasaan. Proses pemilihan kepala daerah, dilarang bagi incumbent melakukan kebijakan-kebijakan strategis yang dianggap menguntungkannya. Sepertinya ketetuan ini tidak berlaku bagi seorang presiden yang mencalonkan diri lagi.

 

Lantas dimana oposisi sekarang berada, adakah reaksi?. Bukankah selama ini setiap kebijakan pemerintah selalu ditentang dan dikritik kelompok oposisi. Kebijakan apa saja selalu dipersolakan. Hantam kromo, kerjaannya kritik melulu, entah dengan data atau tanpa data. Mulai dari kebijakan beras, BUMN, pejabat dari parpol yang tidak kompak, kepala BIN dari parpol, persoalan pemutusan kerja sama antara BPJS dengan rumah sakit. Nyaris tidak ada wacana, kebijakan ataupun perkataan presiden yang tidak ditentang kelompok oposisi ini. Belum lagi dengan pernyataan dan kritikan tajam yang dilakukan jajaran tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Hampir semua diskusi-dikusi media yang menghadirkan narasumber dari BPN seolah-olah tidak ada satu yang benar yang dilakukan pemerintah saat ini. Padahal menggantiannya juga dengan pemimpin baru belum tentu juga akan menyeleseaikan persolan bangsa yang begitu pelik saat ini. Siapa yang berani menjamin bahwa dengan mengganti pemimpin, maka negara ini akan menjadi lebih baik. Kita sudah berkali-kali berganti presiden, tapi tujuan dan cita-cita konstitusi yaitu masyarakat adil dan makmur belum semua menikmati. Masalah negara bukan soal aktor belaka. Sistim yang rapuh merupakan akar utama permasalahan bangsa.

 

Pertanyaan sekarang adalah, beranikah pihak oposisi mengkritik kebijakan presiden membebaskan narapidana teroris tanpa syarat ini. Tentu ini bukan pertanyaan gampang sebab ini adalah dilema besar bagi oposisi.

 

Jika oposisi mendukung maka sama artinya dengan menjilat ludah sendiri. Sebab selama ini oposisi selalu berposisi menentang kebijakan pemerintah. Pada momentum ini publik akan menilai apakah pihak oposan ini konsisten atau teguh dalam pendiriannya. Sebaliknya jika oposisi menentang atau mengkritik kebijakan presiden itu maka berpotensi akan menjauhkan dukungan bagi oposisi dari kelompok-kelompok tertentu yang mendukung pembebasan itu. Dalam hal ini ketajaman oposisi akan diuji apakah akan tetap kritis, tegas tetap menentang kebijakan pemerintah seagaiman yang dilakonkan selama ini atau ikut berselingkuh dengan lawan politik menikmati sebuah kepentingan yang sama yaitu “pemilik suara” dari kelompok tertentu.

 

Namun dalam ruang inilah sepertinya kelicikian politik tak dapat dibendung. Sikap politik kerap hanya diukur dari untung dan rugi. Politik hanya diukur bagaimana kekuasaan itu bisa digenggam, tidak peduli apakah menyimpang dari sisi moral atau kemanusiaan sekalipun.

Sikap ini bukan tanpa resiko politik. Reaksi yang bisa muncul adalah kemungkinan melahirkan sebuah sikap golput (menyatakan sikap politik untuk tidak memilih) bagi kalangan tertentu. Populasinya memang sedikit, paling tidak hanya bagi keluarga korban kejahatan teroris yang masih dilanda trauma. Meski tidak akan mempengaruhi derajat atau digit poresentasi suara, namun sikap politik seperti ini harus dipahami oleh para pemburuh dan penikmat kekuasaan bahwa sikap politik tidak memilih bukan sekedar karena ketidakpercayaan pada elit tetapi wujud mempertahankan harga diri sebagai bentuk perlawanan kepada siapa saja yang dengan gampangnya mempermainkan hukum negara hanya karena ingin bertahan atau merebut kekuasaan yang penuh kenikmatan.

 

Oleh: Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

Debat dan Ujian Elektabilitas

 

ferry liandoKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menjadwalkan debat calon Presiden dan wakil Presiden pada Kamis, 17 Januari 2019. Debat itu adalah yang pertama dari 5 kali debat. Tema yang hendak diperdebatkan adalah Hukum, HAM, korupsi dan Terorisme. Debat tak semata pada tahapan prosedural tetapi mengandung makna subtantif yakni komunikasi politik. Publik mendapatkan pesan dan pesan itu direspon dengan sebuah sikap politik.

Debat capres mengandung pesan politik yang bisa menjadi referensi publik untuk memilih atau tidak memilih serta sebagai bentuk pengawasan publik jika capres terpilih. Pertanyaan kemudian adalah (1) apakah debat capres akan mempengaruhi elektabilitas capres, (2) bagaimana mekanisme debat yang ideal agar dapat mempengaruhi elektabilitas capres.

Tipologi Pemilih di Indonesia terbentuk pada 4 karakter yakni pemilih politis, pemilih sosiologis, pemilih pragmatis dan pemilih apatis. (a) Pemilih politis yaitu pilihan seseorang berdasarkan pada kemampuan dan kapasitas yang di miliki seorang Calon. Pemilih percaya bahwa yang dipilihnya didasarkan pada rekam jejak yang baik dari calon. (b) Pemilih sosiologis yaitu Sikap politik pemilih terhadap calon ditentukan berdasarkan karena kesamaan identitas Seperti kesamaan suku, kesamaan agama kesamaan profesi atau kesamaan asal usul. Ketertarikan pemilih karena kedekatan hubungan secara emosional. Dia tidak peduli dengan kapasitas atau kualitas calon. (c) Pemilih pragmatis yakni pemilih yang memilih Calon berdasarkan apa yang ia terima. Ia akan memilih kalau ada imbalan. Jadi kepada siapa ia akan memilih tergantung dari siapa yg memberikannya barang atau uang. (d) Pemilih apatis yakni Pemilih yang tidak percaya dengan pemilu apalagi dengan calonnya.

Dalam kondisi tertentu tipe pemilih ini tidak lagi menyatakan sikap untuk memilih. Hal ini terjadi karena Pemilih ini berada dalam posisi zona nyaman. Apapun hasil pemilu, tidak akan lagi mempengaruhi nasibnya. Faktor lainnya adalah ketidak percayaan pemilih terhadap sistim atau politisi. Sebab siapapun yang akan terpilih maka tidak ada sesuatu yang akan berubah terhadap keadaannya. Pemilih ini trauma dengan kondisi kekinian tentang janji-janji politisi yang tidak terealisasi. Hasil debat kemungkinan besar hanya bisa berpengaruh pada karakteristik pemilih politis. Namun pemilih yang bisa juga disebut pemilih rasional ini populasinya sangat sedikit. Persebarannya hanya di Sebagian wilayah perkotaan, ataupun di perguruan tinggi. Ujian terberat bagi Efektifitas debat adalah pada soal mekanisme.

Proses debat yang cenderung normatif seperti tanya jawab guru dan murid tidak menjadikan debat menjadi menarik apalagi mempengaruhi elektabilitas pasangan calon. Materi debat dalam bentuk tawaran program yang diperdebatkan sesungguhnya bukan sesuatu yang harusnya diperdebatkan. Menyimak visi dan misi kedua pasangan capres sesungguhnya tidak hal yang bisa diperdebatkan karena mengandung subtansi yang sama. Pembedanya adalah susunan dan pilihan kata. Jika memang visi dan misinya sama, lantas buat apa lagi untuk berdebat.

Materi visi dan misi keduanya bukan sesuatu yang baru karena merupakan salinan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025. Dokumen ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Ditetapkannya dokumen ini untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan (termasuk Presiden) bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Jadi siapapun presidennya, kesepakatan dalam dokumen ini harus dijalankan. Sehingga jika sudah menjadi given atau sebuah keharusan, maka tidak lagi sebuah kepantasan bagi siapa saja untuk merumuskannya dalam sebuah visi dan misi politik sebagai alat kampanye. Lantas bagaimana agar mekanisme debat menjadi menarik. Pertama, debat akan menjadi menarik jika apa yang tidak dipikirkan calon 01 namun dipikirkan oleh calon 02, atau juga sebaliknya. Jika kedua calon memikirkan hal yang sama, maka hasilnya akan datar dan tidak akan menarik untuk bisa ditangkap publik. Debat Pilpres 2014 mempertontonkan sesuatu yang memalukan.

Karena materi debatnya serupa sehingga ada satu pasangan calon setuju dengan gagasan dari pendapat calon lain. Kedua, karena cita-cita bangsa yaitu adil, makmur dan sejahtera telah menjadi keharusan (given) oleh siapapun pemimpinnya maka materi debat harusnya bukan lagi mempersoalkan tentang itu. Masing-masing calon sebatas dituntut pada 3 hal yakni strategi, komiten dan sikap. Jika kedua calon memiliki visi dan misi yang sama maka hal yang bisa membedakan dari keduanya adalah strategi. Andaikan dalam satu klub sepak bola, dua strikernya cedera. Lantas dibutuhkan kerja keras bagi pelatih untuk mengatur strategi menutupi kelemahan itu. Salah satu kendala pencapaian visi bangsa adalah terlibatnya politisi yang minim kualitas dan integritas.

Kasus korupsi yang merajalela menjadi bukti. Untuk menutupi kelemahan ini, seorang pemimpin perlu kerja keras membangun Srategi. Tantangan pembangunan kita adalah tingginya tinggal pertumbuhan penduduk. Perlu strategi agar jumlah penduduk tidak menjadi penghambat pembagunan. Debat juga akan menarik jika calon menawarkan komitmen. Misalnya jika target pencapaian tidak terpenuhi maka ada sesuatu yang harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Di negara maju, pemimpin yang gagal memenuhi target, tidak segan menyatakan mengundurkan diri dan mengajukan permintaan maaf ke publik. Mekanisme debat yang dianggap mempengaruhi elektabilitas adalah soal sikap calon. Andaikan dalam posisi dipersimpangan jalan, ada dua kelompok yang berbeda pendapat. Yang lain ingin ke kiri dan yang lain ingin ke kanan.

Seorang pemimpin wajib memiliki sikap, walaupun pilihannya itu akan mengandung resiko karena bisa saja sikapnya itu merugikan kelompok lain dan akhirnya tidak mengakui kepemimpinannya. Dinamika masyarakat kerap diperhadapkan pada keinginan yang berbeda misalnya sangsi bagi koruptor. Sebagian menginginkan hukuman mati namun sebagian menolak karena dianggap pelanggaran HAM. Sebagian masyarakat tidak setuju jika mantan narapidana korupsi bisa jadi caleg namun sebagian menolak karena dianggap pelanggaran HAM. Soal hubungan diplomasi, sebagian masyarakat menghendaki agar Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel namun sebagian menolak. Menyangkut Pilkada, sebagian menginginkan mekanismenya dipilih oleh DPRD namun sebagian menolak. Masih banyak lagi wacana yang melahirkan pro dan kontra berkembang di masyarakat. Harusnya sifat pro dan kontra ini di bawa dalam materi perdebatan calon Presiden.

Di sebagian negara maju, pemilu itu identik dengan referendum terhadap suatu isu. Ada isu yang menjadi pertentangan masyarakat dan dibutuhkan jalan keluar. Di Amerika Serikat, isu publik yang kerap muncul adalah pertentangan masyarkat yang menginginkan perang atau anti perang, menaikan pajak atau menurunkan pajak, anti LGBT atau legitimasi LGBT, anti imigran dan terbuka bagi pendatang. Pertentangan ini dimanfaatkan oleh masing-masing calon untuk meraih dukungan dengan Cara memilih salah satu pilihan. Dan ini yang disebut sikap politik. Donald Trump lebih berpihak pada pilihan membangun AS hebat kembali dengan cara membatasi kaum pendatang. Sedangkan Hillary Clinton mengambil sikap untuk lebih terbuka. Debat Pilpres kita belum terpikir pada mekanisme seperti ini sehingga selain membosankan, publik tidak mendapat pesan politik dan tidak membentuk sikap politik yang permanen baginya.

Oleh: Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

Dimuat di Koran radar (Jawa Post Group), Senin 14 Januari 2019

 

 

 

Mengapa Jokowi Memilih Ma’ruf Amin

 

hasimTeka-teki siapa yang akan mendampingi Jokowi terjawab sudah. Prof Dr KH Ma’ruf Amin, kader Nahdlatul Ulama (NU) dan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), akhirnya dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres) Jokowi. Penetapan Ma’ruf Amin di luar dugaan banyak pihak, termasuk media. Dalam dinamika politik 2-3 hari ini, nama Ketua MUI hampir tenggelam oleh sosok Prof Dr Mahfud MD. Namun, itulah politik, banyak pertimbangan yang harus diambil agar kekuasaan tetap dapat dipertahankan.

 

Tujuan utama pemilihan cawapres Jokowi adalah untuk memupuk simpati dan dukungan politik umat Islam. Hal yang hampir mirip akan ditempuh oleh kubu Prabowo Subianto, di mana ijtima para ulama mengusulkan agar Ustaz Abdul Somad yang jadi pendamping Prabowo.

 

Mengapa pertimbangan tokoh agama—khususnya Islam—menjadi begitu penting dalam meracik kombinasi pasangan capres dan cawapres? Selama ini kita sering disuguhi pertimbangan sipil-militer; Jawa-Luar Jawa, dan pertimbangan lain yang sifatnya program dan ideologi partai. Saat ini capres-cawapres kubu Jokowi seakan lebih ke arah nasionalis-religius. Padahal, pertimbangan sesungguhnya justru lebih pragmatis.

 

Sejumlah pertimbangan

Pertimbangan pragmatis itu bukan tanpa alasan. Alasan pertama, harus diakui bahwa pasca-gerakan politik Islam 212, kekuatan politik umat Islam telah menjelma sebagai ”gerakan politik” yang dahsyat untuk memobilisasi pemilih. Seorang politikus sekelas Jokowi yang dalam istilah Ngabalin ”Si Jenderal Kancil” sudah pasti tidak mengabaikan fenomena gerakan politik umat 212.

 

Oleh karena itu, salah satu alasannya ialah untuk ”mengekang” gerakan politik umat Islam agar tidak ”liar”, seperti pada Pilkada DKI 2017. Porak porandanya strategi koalisi partai besar pendukung Jokowi atas kekalahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di DKI menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Isu agama dan politik ternyata masih belum bisa dipisahkan, seperti keinginan Presiden Jokowi yang dalam pelbagai kesempatan sering mengingatkan agar tidak membawa-bawa agama dalam politik.

 

Masuknya Ma’ruf Amin dalam koalisi besar Jokowi dengan kata lain bisa dimaknai sebagai strategi membentengi diri dari isu-isu SARA, khususnya agama, dalam konstelasi pemilu serentak tahun 2019 mendatang. Isu bahwa Jokowi dianggap ”memusuhi umat Islam” paling tidak dapat dicegah melalui pendampingnya, Ma’ruf Amin, sebagai cawapres.

 

Ma’ruf Amin adalah tokoh sentral dari lahirnya gerakan politik umat Islam 212 dengan berbagai kontroversinya setelah fatwa MUI yang menyebut Ahok menista agama Islam. Gerakan itu sempat ”dituding” dengan berbagai label yang negatif, tetapi justru berkembang bak gelombang yang tak dapat ditepis oleh pemerintah. Figur Ma’ruf Amin diharapkan dapat pula menyulitkan kubu lawan politiknya agar tak mengulang dramaturgi politisasi agama dalam pemilu serentak tahun 2019, seperti pada Pilkada DKI 2017.

 

Selain bersifat praktis untuk membendung isu SARA dan isu pertentangan dengan umat Islam, ada yang jauh lebih penting atas terpilihnya Ma’ruf Amin. Secara riil politik, dengan Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden, Jokowi dapat dianggap lepas dari ”perangkap kompleks” partai-partai yang mendukungnya.

 

Apa yang saya maksud sebagai ”perangkap kompleks”? Pertama, Jokowi dapat melepaskan diri dari jeratan kepentingan politik sesaat parpol pengusungnya, termasuk PDI Perjuangan (PDI-P). Sebagai seorang presiden petahana, Jokowi memiliki kepentingan untuk bisa mengendalikan pemerintahan satu setengah tahun yang masih tersisa.

 

Memilih salah satu nama dari usulan parpol akan menimbulkan potensi konflik dalam tubuh koalisi. Dengan cara itu, ibaratnya dalam satu langkah, dua tiga pulau terlampui. Targetnya jelas, Jokowi dan lingkaran dalamnya ingin mengendalikan pemerintahan sekaligus mencapai kemenangan tanpa banyak rintangan.

 

Kedua, apakah sosok Mahfud MD yang ”kencang” disebut-sebut akan mendampinginya tidak bisa mengambil peran itu. Secara sekilas bisa karena Mahfud juga intelektual, tokoh agama, dan juga besar di NU. Namun, yang tidak dihitung adalah kemungkinan ”ada keberatan” yang tersembunyi dari PDI-P atau partai pengusung sebab dengan memilih Mahfud, besar kemungkinan wapres Jokowi tersebut potensial akan maju sebagai capres pada Pilpres 2024.

Pertimbangan ini yang kurang tereksplorasi karena dari sisi usia antara Mahfud dan Ma’ruf Amin jauh berbeda. Peluang Mahfud untuk maju kembali sebagai capres periode selanjutnya sangat besar. Sementara kalau Ma’ruf Amin, mungkin saja dari sisi usia tak memungkinkan lagi.

 

Dengan alasan itu, Jokowi ibaratnya tidak ingin membesarkan tokoh yang akan berpeluang besar menggantikannya sebagai presiden periode 2024-2029. Bagaimanapun pertimbangan kedua ini jauh lebih ”tersembunyi”. Itu sebabnya, tak banyak ”gemuruh” dari partai-partai koalisi Jokowi saat ini. Selain karena pilihan nama Ma’ruf Amin dapat meraup dukungan umat Islam, juga tak membahayakan bagi partai koalisi Jokowi sebab selama lima tahun mereka akan membesarkan tokoh mereka masing-masing untuk diusung dalam kontestasi pemilu serentak tahun 2024.

 

Jabatan simbolis

Alasan ketiga, cawapres Ma’ruf Amin secara riil politik akan lebih ”mudah” dikendalikan dalam proses pemerintahan lima tahun mendatang. Mengapa demikian? Selain tidak ”terlalu” memiliki ikatan dengan parpol—kecuali PBNU-MUI dan mungkin PKB, Ma’ruf Amin posisinya dalam pemerintahan ke depan, apabila Jokowi-Ma’ruf ini menang, hanyalah simbolik politik semata. Posisi simbolik semacam itu memang bawaan dari konstitusi kita, wakil presiden ”nyaris tanpa kewenangan”. Dalam politik praktik kenegaraan, tidak boleh ada matahari kembar, apalagi sang wakil lebih jemawa ketimbang presidennya.

 

Berbeda, misalnya, jika yang dipilih adalah Mahfud MD atau tokoh lain, seperti Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, atau tokoh muda, yang mungkin akan terkatrol elektabilitasnya pada pemilu serentak tahun 2024. Dengan kata lain, Jokowi dan PDI-P menyerahkannya pada proses sejarah, biarlah sejarah dan partai-partai politik yang menyiapkannya sendiri sebab waktu masih panjang, tetapi paling tidak Jokowi dan PDI-P tidak ingin membesarkan anak macan.

 

Di tulis oleh: Moch Nurhasim

Peneliti pada Pusat Pendidikan Politik LIPI dan Pengurus Pusat AIPI

 

Dimuat di Kompas, 11 Agustus 2018, hal. 6.