Kolom AIPI

Road Map Menuju Pemilu 2024

WhatsApp Image 2021-06-14 at 09.09.00DPR dan Pemerintah bersama penyelenggara pemilu akhirnya menyepakati tanggal 28 Februari 2024 sebagai hari pemungutan suara pemilihan umum (pemilu). Serta menetapkan hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak nasional pada 27 November 2024.

 

Pemilu terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Sedangkan Pilkada serentak adalah pemilihan bupati dan walikota di 514 kabupaten/kota dan pemilihan gubernur di 34 provinsi. Penetapan pemungutan suara Pemilu kemungkinan besar masih akan berubah karena ternyata bertepatan dengan hari raya keagamaan Galungan.

 

Dinamika pemilu 2024 sangat berbeda dari pelaksanaan pemilu periode sebelumnya. Perbedaan itu adalah :

Pertama, Pemilu 2024 tidak menggunakan UU Pemilu baru. DPR dan Pemerintah menyepakati bahwa Pemilu 2024 masih akan menggunakan uu yang digunakan pada Pemilu tahun 2019 yaitu UU 7/2017. Pemilu 1999 menggunakan UU 3/1999.

Pemilihan anggota DPR dan DPRD 2004 menggunakan UU 12/2003. Tahun 2004, untuk pertama kali pemilih memilih presiden/wakil presiden secara langsung dan menggunakan UU 23/2003.

Pemilihan anggota DPR, DPRD dan DPD 2009 menggunakan UU 10/2008. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2009 menggunakan UU 42/2008.

Pemilihan DPR, DPR dan DPD 2014 menggunakan UU 8/2012.

Serta pemilihan Presiden/wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD 2019 menggunakan UU 7/2017.

Karena Pemilu 2024 menggunakan UU yang sama dengan UU Pemilu 2019 maka permasalahan yang terjadi pada Pemilu 2019 kemungkinan besar masih akan kembali terjadi.

Penetapan ambang batas 20 persen kursi bagi parpol atau gabungan parpol untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden berpotensi memicu dua polarisasi besar di masyarakat sehingga rawan memecah belah keutuhan bangsa. Efek polarisasi itu masih terasa hingga saat ini. Sentimen sara dan siasat membangun kebencian terhadap pemerintah makin kuat.

Sebanyak 894 anggota KPPS meninggal dunia karena tekanan pekerjaan yang sangat berat pada Pemilu 2019. Keadaan demikian masih berpotensi terjadi karena tugas, kewajiban dan wewenang paten mengikuti pasal 59, 60, 61, dan 62 UU 7/2017 termasuk soal ketentuan jumlah. KPU tidak mungkin mengeluarkan kebijakan baru untuk mengurangi beban kerja dan jumlah KPPS karena terikat oleh UU.

Adanya permohonan sejumlah parpol untuk mengganti calon DPR dan DPRD padahal berdasarkan data KPU bahwa calon yang bersangkutan memperoleh suara terbanyak. Di satu sisi ada ruang bagi parpol untuk mencabut keanggotaan parpol calon yang bersangkutan sebagai dasar penggantian, tapi di satu sisi sikap ini sama halnya dengan mengabaikan kedaulatan rakyat.

Kedua, Pemilu dan Pilkada dilakukan secara bersamaan di tahun yang sama. Tentu berpotensi melahirkan banyak risiko. Pemilu tahun 2019, DKPP menerima sebanyak 1.027 aduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara. Jumlah penyelenggara yang mendapatkan sanksi peringatan sebanyak 1.019 orang (41,5 persen). Terdapat 33 penyelenggara (1,3 persen) mendapatkan sanksi pemberhentian dari jabatan. Pilkada 2024 nanti, jika sidang dilakukan setelah pemilu, maka konsentrasi penyelenggara pada tahapan Pilkada akan terganggu. Apalagi yang menghadiri sidang adalah pihak teradu yang kerap melibatkan semua penyelenggara baik KPUD maupun Bawaslu. Proses pergantian antar waktu untuk pengantian penyelenggara yang dipecat pasti akan membutuhkan waktu panjang.

Ketiga, pada 2024 Pilkada akan dilakukan serentak nasional. Hal yang perlu diantisipasi adalah soal kesiapan lembaga-lembaga peradilan baik Bawaslu ataupun MK. Jumlah permohonan bakalan akan jauh lebih meningkat ketimbang Pilkada 2020

Road Map
Kesepakatan lainnya adalah menetapkan tahapan pemilu 2024 akan dimulai pada Maret 2022 atau 25 bulan sebelum pencoblosan. Persiapan dengan waktu yang panjang tentu menjadi sebuah modal terutama dalam rangka mengoptimalkan kegiatan-kegiatan tertentu seperti seleksi penyelenggara pemilu, penganggaran dan penyusunan daftar pemilih. Namun demikian hal ini belum akan menjamin manakala kesiapan stakeholder tidak dioptimalkan.

Diperlukan satu visi dan acuan bersama bagaimana memulai, menghadapi dan menyelesaikan secara bersama-sama. Kepentingan memacu serapan anggaran masing-masing institusi, beda persepsi terhadap aturan, saling menyalahkan satu sama lain dan berusaha menjadi yang paling baik menjadi salah satu sebab gelaran Pemilu dan Pilkada tidak optimal.

Semua pemangku kepentingan harus menyepakati satu visi dengan peta jalan yang sama. Atas kesepakatan itu maka semua pemangku dapat memulai perjalanan bersama-sama, melakukan identivikasi bersama terhadap masalah yang berpotensi mengganggu, menyelesaikan masalah secara bersama-sama jika dalam satu titik jalan terbentur masalah, belok arah bersama-sama dan menyelesaikan perjalanan secara bersama-sama. Peta jalan adalah panduan yang bisa digunakan sebagai petunjuk dalam mengarahkan jalan, di pelaksanaan suatu program kegiatan dalam kurun waktu tertentu.

Aufa Atila (2021) road map merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab. Sehingga harus diketahui oleh semua pihak dan juga dipahami oleh semua pihak tidak boleh satu atau dua orang saja. Baginya salah satu prinsip dalam pembuatan road map adalah adalah komitmen.

Terdapat sejumlah aktivitas yang membutuhkan kesepakatan bersama misalnya keakuratan DP4 milik pemerintah sebagai pertimbangan penyusunan daftar pemilih. Ketepatan dalam penetapan NPHD, persepsi hukum Bawaslu, polisi dan jaksa. Selama ini kerap berbeda pendapat dalam penanganan perkara. Koordinasi Bawaslu, KASN dan pemerintah daerah dalam penanganan netralitas ASN, persepsi Parpol dengan KPU dalam hal pembatalan calon DPR/DPRD terpilih, penyamaan persepsi antara KPU Bawaslu dan DKPP terkait penanganan pelanggaran administrasi. Perlu pembahasan bersama antara KPU dan DKPP tentang persyaratan pencalonan baik untuk pemilihan legislatif ataupun Pilkada. Perlu pembahasan bersama antara KPU dan Bawaslu terkait putusan pembatalan calon setelah penetapan perolehan suara oleh KPUD.

Persoalan di atas hanyalah segelintir persoalan dari banyaknya persoalan yang terjadi. Masih banyak persoalan lain yang segera diselesaikan secara bersama-sama oleh pemangku kepentingan sebelum memulai perjalanan. Perjalanan menuju Pemilu amatlah panjang. Kondisi ini menjadi momentum juga bagi parpol untuk mempersiapkan kader-kader dengan baik untuk bisa mengikuti kontestasi itu. Persiapan memilih kader-kader potensial akan meminimkan terjadinya mahar, dinasti dan politik uang. Tiga penyakit ini sering terjadi karena proses kaderisasi parpol yang sangat buruk.

Oleh: Ferry Daud Liando, Dosen Kepemiluan Unsrat/wakil Sekjen PP AIPI

Kekuasaan Minus Budaya Politik

WhatsApp Image 2021-05-19 at 11.14.46

Budaya politik Indonesia dinilai masuk kategori cukup buruk. Penilaian ini disampaikan The Economist Intelegence Unit atau EIU. Lembaga ini baru saja merilis indeks demokrasi dunia tahun 2020. Negara yang memperoleh skor 10 masuk kategori budaya politik terbaik. Dan Indonesia mendapat skor 4,38 nyaris mendekati skor 1 atau terburuk.

 

Saya tidak menggali informasi bagaimana teknik pengumpulan data, sampel informan, quesioner, serta metodologi yang digunakan lembaga ini sampai akhirnya menarik suatu kesimpulan. Namun jika dinilai secara deskriptif, hasil rilis itu sama sekali tidak bisa dibantah.

 

Budaya politik oleh Gabriel Almond selalu mengkaitkannya dengan sikap politik seseorang dalam suatu sistem politik. Sikap adalah respon atau reaksi tentang keadaan tertentu. Sikap seserorang terbentuk antara sikap negatif dan sikap positif. Sikap sesorang kerap tebentuk oleh sistem atau lingkungan demikan pula sebaliknya. Sistem politik yang baik akan membentuk sikap politik yang baik. Namun apa jadinya jika sistem itu terbentuk oleh pengaruhi sikap politik yang buruk.

 

Di Indonesia, entah dari mana yang mempengaruhi. Partai politik (parpol) di Indonesia sesungguhnya belum bisa menyakinkan publik apakah sudah menjalankan fungsinya dengan baik seperti adanya platform politik untuk kepentingan negara, penyiapan aktor-aktor politik yang cakap dan bermoral serta komitmen menjaga kejujuran dalam mengikuti kompetisi pemilu. Sebagian besar parpol tidak memiliki Road Map bagaimana dari mulai merumuskan wacana kebijakan publik, merekrut kader sehingga menjadikannya sebagai calon yang betul-betul punya kapasitas.

 

Selama ini calon yang diajukan, kalau bukan hasil mahar, kebanyakan adalah kerabat dekat elit-elit parpol. Kalaupun parpol itu akomodatif bagi kalangan lain, namun sesungguhnya yang diakomodasi itu hanya sekedar pelengkap atau sekedar vote getter saja. Kondisi ini makin diperparah ketika sikap politik masyarakat dalam menentukan pilihan sangat kuat dipengaruhi oleh imbalan. Tanpa uang, tanpa suara. Itulah sebabnya pemilu atau Pilkada selalu menutup pintu bagi aktor-aktor yang bereputasi dan berdedikasi. Mengandalkan moral saja untuk berkompetisi sama halnya dengan mempersiapkan kegagalan.

 

Menjadi kontestan pemilihan hanya dengan mengadalakan prestasi, moral dan kejujuran jangan terlalu berharap. Jika tidak punya uang untuk menyuap, menyogok atau membeli suara pemilih mungkin harus berpikir panjang untuk berkompetisi. Tentu kita harus mengapresiasi terpilihnya sejumlah aktor yang memang betul-betul mengandalkan reputasi ketika berkompetisi.

 

Meski juga kalau mau jujur banyak cara yang mereka gunakan untuk mengimbangi calon yang yang kerap hanya memanfaatkan kekuatan uang dan intimidasi ketimbang mengandalakan kemampuan personal. Kondisi demikian menjadi pemicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ketika tepilih.

 

Kekuasaan yang harusnya menjadi instrument untuk memperjuangkan kepentingan rakyat berubah menjadi usaha untuk kepentingan diri sendiri. Ada yang memperkaya diri dengan cara memotong bantuan sosial, memperjualbelikan jabatan, membuat laporan fiktif, memperjualbelikan proyek kepada pengusaha, meminta imbalan dalam proses perijinan, memperjualbelikan pasal-pasal baik dalam rancangan Undang-undang maupun perda kepada pihak yang berkepentingan.

 

Begitu banyak nyawa rakyat melayang karena kualitas Infrastruktur tidak memadai akibat tingginya jumlah potongan dalam setiap proyek. Orang miskin tak terlayani dengan baik karena terjadinya pemotongan, serta pelayanan publik kesehatan dan pendidikan jauh dari standar ideal. Pihak legislatif yang harusnya berada di garda terdepan pejuang keadilan, pembela rakyat namun tidak sedikit dari mereka ikut juga berpesta dengan nikmatnya kekuasaan. Wajar jika hotel-hotel di pusat kota selalu penuh di sesaki anggota legislatif pada setiap kali berakhirnya pembahasan APBD ataupun diterimanya laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

 

Fungsi pengawasan menjadi tumpul karena tidak ada beban untuk membela kepentingan rakyat. Uang suap yang diterima pemilih saat pemilihan menjadi kompensasi terkahir dan tidak mungkin lagi bagi pemilih untuk menuntut hak-hak politik setelah yang dipilih itu berkuasa. Untuk mengubahnya entah akan memulai dari mana. Kita merindukan sebuah sistim agar dari situ tepilih orang-orang yang berwatak jujur, berintegritas dalam menjalankan kekuasaan.

 

Parpol sebagai mesin aktor-aktor politik harus berbenah. Persiapkanlah kader sebagai calon-calon pemimpin jauh sebelum pemilihan dimulai. Jika memang kekuatan finansial sesorang dan kekerbatan tak bisa dicegah, paling tidak mereka telah dilatih, dibina dan diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bermoral dan bagaimana menjalankan kekuasaan untuk kepentingan publik.

 

Calon yang hanya mengandalkan uang dan faktor kedekatan, terbukti menjadi benalu di lembaga-lembaga politik saat ini. Hanya sedikit dari mereka yang mampu bersuara, yang walaupun pada akhirnya suara itu tidak benar-benar menjadi sebuah kebijakan untuk kepentingan publik.

 

Disatu sisi, harus ada upaya untuk membenahi undang-undang pemilu. Tidak adanya syarat harus sudah berapa lama menjadi anggota parpol untuk menjadi calon legislatif ataupun eksekutif menjadi penyebab parpol itu dengan gampang dibeli untuk diusung dalam setiap pencalonan, maraknya politisi kutu loncat dan hanya dimanfaatkannya parpol itu oleh kerabat-kerata elit parpol dalam setiap pencalonan.

 

Tidak adanya larangan bagi mantan terpidana korupsi sebagai calon dalam setiap pemilihan tentu tidak melahirkan efek jerah. Bahkan ada yang tepilih kembali dan melakukan kejahatan itu lagi. Masyarakat pun harus memiliki kesadaran untuk memelihara kualitas berdemokrasi. Mengharapkan dan menerima imbalan dari calon, tidak hanya mempersiapkan karpet merah bagi calon untuk menjadi koruptor, namun akan mewariskan budaya politik yang buruk bagi generasi turun temurun.

 

 

Oleh: Ferry Daud Liando, Dosen Kepemiluan Unsrat/wakil Sekjen PP AIPI

 

 

Tiket Gratis Peserta Pemilu 2024

WhatsApp Image 2021-05-19 at 11.14.46

Baru-baru ini (4/5) Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan pengujian Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan itu adalah parpol politik (parpol) yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan parlimentary threshold pada Pemilu 2019 tidak diverifikasi secara faktual. Bagi parpol yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, parpol yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi kabupaten/kota dan parpol yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi kabupaten/kota diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual.

 

Bagi MK pemberlakuan itu juga sama berlaku terhadap parpol baru mendaftar. Putusan itu banyak yang tidak sejalan dengan kebijakan lainnya (policy gap).

 

Pertama pada tahun 2012 MK mengeluarkan putusan No. 52/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa verifikasi dilakukan kepada seluruh parpol calon peserta Pemilu 2014. Karena berpedoman pada pasal yang sama dalam konstitusi UUD 1945 maka MK mempertegas sikapnya itu pada tahun 2017 dengan putusan No 53/PUU-XV/2017. Bagi Mahkamah, perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Namun putusan yang baru saja di keluarkan ditahun 2021 ini sama dengan pertentangan atau koreksi atas putusan MK sendiri.

 

Kedua, Verifikasi faktual adalah pencocokan fakta dengan apa yang tercatat. Artinya tidak semua dokumen administrasi yang diajukan oleh parpol sebagai syarat kepesertaan pemilu itu cocok keberadaannya dilapangan. Banyak yang memanipulasi dan datanya fiktif. Parpol yang kini sedang memiliki kursi di DPR periode 2019-2024 yang oleh putusan MK tidak perlu dilakukan verifikasi faktual, hanya cukup diperiksa administrasinya. Padahal parpol itu banyak yang tidak lagi memiliki kepengurusan ditingkat kabupaten/kota hingga kecamatan. Syarat jumlah pengurus dan kepengurusan 30 persen perempuan tidak lagi sesuai fakta. Kebanyakan parpol itu tidak lagi memiliki kantor. Sebab kantor itu biasanya hanya rumah pribadi ketua parpol atau bangunan sewaan sehingga jika terjadi pergantian ketua maka secara otomatis kantor parpolpun dialihfungsikan. Sayang, sepertinya keadaan ini tak dapat dijangkau MK.

 

Ketiga, dalam rangka mengefektifkan sistim pemerintahan presidensial, maka cara yang harus dilakukan adalah membatasi jumlah peserta pemilu baik untuk mengikuti pemilu maupun jumlah peserta dalam keanggotaan legislatif. Jumlah parpol yang terlalu banyak menyebabkan syarat ambang batas 20 persen pencalonan presiden sulit terpenuhi. Jalan sederhananya adalah koalisi (penggabungan parpol untuk memenuhi ambang batas). Konsekwensinya, kabinet yang dibentuk adalah kabinet pelangi. Tujuan pembangunan nasional sulit dicapai karena kuatnya ego (kepentingan) masing-masing parpol dalam kabinet. Sebagian memanfatakan jabatan untuk memperkaya diri.

 

Keempat, MK sepertinya lupa bahwa asas pemilu itu terdiri dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kata “asas adil” adalah bentuk perlakuan yang sama dan setara terhadap peserta pemilu baik oleh UU maupun oleh penyelenggara. Jika yang lain di verifikasi faktual, maka harusnya tindakan yang sama diberlakukan juga pada peserta yang lain.

 

Putusan MK ini justru melahirkan perlakuan yang tidak adil bagi peserta. Dan ini telah menyimpang dari Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3) UUD 1945. Inilah konsekwensi jika lembaga-lembaga yang harusnya independen namun merupakan produk lembaga-lembaga politik. Semoga saja putusan ini bukan konsekwensi itu sehingga tidak mengesankan adanya tiket gratis bagi peserta pemilu.

 

Oleh: Ferry Daud Liando, Dosen Kepemiluan Unsrat/wakil Sekjen PP AIPI

 

Dampak Buruk Pasca Pemilu

WhatsApp Image 2021-05-10 at 10.05.17Kamis (7/5) pekan lalu, saya diundang KPUD Pangkal Pinang untuk menjadi pembahas bersama Hasyim Asy’ari, anggota KPU RI dalam bedah buku berjudul “Green Constitution Masa Depan Pemilu di Indonesia” karya Dr Herwyn Malonda. Bukunya sangat menarik karena fokus membahas tentang dampak setelah pelaksanaan pemilu.

 

Pemilu pasca gerakan reformasi telah mengalami banyak perubahan. Pertama, perubahan dari aspek sistem pemilu telah berubah dari proporsional daftar tertutup (close list representation) menjadi proporsional daftar terbuka (open list representation). Awalnya pemilih memilih partai politik (parpol) berubah menjadi pemilihan calon secara langsung. Kemudian metode penghitungan perolehan jumlah kursi DPR, dari yang sebelumnya memakai Kuota Hare kini menjadi Sainte Lague. Untuk pemilihan kepala daerah, awalnya dipilih oleh DPRD kini telah dipilih secara langsung oleh rakyat. Sedangkan untuk parpol, awalnya menganut sistem multipartai sederhana, kini berubah menjadi sistem multi partai penuh.

 

Kedua, perubahan dari aspek kelembagaan penyelenggara pemilu. Awalnya penyelenggara pemilu merupakan unsur penyelenggara pemerintahan, lalu kemudian berubah komposisi pengabungan unsur independen dan perwakilan parpol dan hingga kini dengan adanya UU 7/2017 telah diisi oleh murni kalangan independen. Untuk mendorong pemilu makin baik, maka penyelenggara dilengkapi juga dengan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan dan DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara. Bawaslu awalnya sebagai lembaga ad hoc kini telah menjadi lembaga permanen baik di tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota.

 

Ketiga, untuk memudahkan pelaksanaan, akses pelayanan yang mudah, kontrol publik dan transparansi penyelenggara, juga dimungkinkan penggunaan sistem teknologi elektronik sebagai aspek pendukung seperti sidalih, silon, sipol, sidapil, silog, siswaslu, gowaslu dan lain-lain.

 

Keempat, untuk mencegah terjadinya kerumitan dalam tahapan pemilihan tertentu, penyelenggara telah melakukan kegiatan sebelum tahapan dimulai. Selama ini baik pemilu maupun pemilihan, tahapan yang paling rumit adalah penyusunan daftar pemilih. Belum lama ini KPU RI telah mencangakan program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu/pemilihan berikutnya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk tingkat KPU Kabupaten/Kota setiap sebulan sekali, ditingkat KPU Provinsi setiap tiga bulan sekali.

 

Keempat aspek ini menjelaskaan bahwa ada upaya dari pembuat undang-undang untuk membenahi proses pemilu agar dalam pelaksanannya akan menjadi lebih berkualitas. Namun kualitas pemilu sesungguhnya tidak hanya diukur dari proses atau pelaksanaannya secara teknis.

 

Kajian Ilmu Adminisrtasi Negara menjelaskan bahwa kebijakan publik yang berhasil tidak hanya dilihat bagaimana proses atau implementasi kebijakan berjalan dan apakah target kebijkan itu tercapai. Kajian utama kebijakan publik adalah apakah isu dalam rencana kebijakan sesuai kepentingan publik, apakah pembahasan dan perumusan kebijakan itu transparan, apakah kebijakan itu terimplementasi dengan baik, apakah tujuan kebijakan tercapai dan apakah kebijakan itu tidak melahirkan risiko atau dampak buruk.

 

Hingga saat ini masih amat jarang para penulis, ahli-ahli pemilu maupun pembuat kebijakan melakukan identifikasi atas dampak buruk yang terjadi setelah pemilu/pemilihan itu dilaksanakan lalu kemudian mengusulkan apa solusi pencegahan/mitigasi. Pelaksanaan pemilu selama ini masih kerap melahirkan resiko dan dampak buruk yang selama ini belum pernah dikaji, dianalisis dan kemudian melahirkan sebuah kebijakan pencegahan.

 

Pertama, pencegahan konflik sosial akibat polarisasi pemilih dan kelompok pemilih pasca pemilu. Meski akhirnya Prabowo mendapatkan jabatan menteri dari rival politiknya Joko Widodo namun polarisasi masyarakat belum bisa diatasi. Sentimen agama masih terasa. Salah ucap dan salah sikap sedikit bisa menjadi persoalan besar. Pihak yang kalah belum sepenuhnya menerima kenyataan atas kekalahan itu sementara pihak yang menang tidak juga kalah genit memprovokasi. Perbedaan pilihan berdampak pada kerusakan struktur dan kultur sosial. Di beberapa daerah, keadaan demikian begitu terasa.

 

Kedua, instabilitas birokrasi pemerintahan pasca pilkada. Hal mencolok yang terjadi di daerah enam bulan pasca pelantikan kepala daerah adalah bongkar pasang pejabat dari tingkat eselon II hingga aparatur desa/kelurahan. Sebagian besar pejabat diganti mengisinya dengan aparatur yang dianggap memiliki jasa memenangkan kepala daerah.

Banyak pejabat eseolon II harus diisi oleh pelaksana tugas atau plt. Pejabat itu tidak bisa didefinitifkan karena persyaratan adminisitrasi seperti kepangkatan dan sistem merit belum memenuhi. Mereka dipilih bukan karena kapasitas, prestasi dan reputasi, tapi karena faktor subjektivitas kepala daerah. Tentu keadaan ini mengakibatkan pelayanan publik menjadi buruk sebab disatu sisi pengangkatan plt dianggap belum mapan sementara kewenangan sangatlah terbatas. Di tingkat desa, sebagian besar kepala desa diganti tanpa proses pemilihan. Kebijakan yang sedang berproses diganti dengan kebijkanan baru padahal anggaran sudah terpakai. Sarana prasarana dan infrastruktur seperti bangunan, logo dan papan nama pemerintah daerah, meja dan kursi berubah warna dicat sesuai warna parpol pengusung.

 

Ketiga, potensi anggota legislatif dan kepala daerah melakukan tindakan korupsi akibat pemilihan berbiaya mahal. Pengakuan para tersangka korupsi terkait motif melakukan tindakan korupsi karena untuk mengembalikan uang pinjaman pada saat pencalonan. Mulai dari setoran ke parpol (candidate buying), belanja iklan dan baliho serta untuk menyuap pemilih. Tidak semua pelaku dapat tersentuh KPK, karena modus operandinya semakin canggih. Itulah sebabnya kondisi infrastruktur publik kebanyakan tidak layak dan pelayanan bantuan sosial tidak tersalurkan.

 

Keempat, konflik pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagian besar pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya berakhir tidak harmonis. Sepanjang periode menjabat keduanya konflik. Diusung parpol yang berbeda, pengangakatan pejabat serta pembagian fee proyek menjadi faktor penyebab. Konflik pasangan kepala daerah mengakibatkan tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik dan dampaknya adalah pelayanan publik yang buruk.

 

Kelima, maraknya ekspolitasi sumber daya alam. KPK mempublikasikan bahwa 82% pencalonana kepala daerah itu dibiayai sponsor. Sponsor selalu identik dengan kompensasi. Pihak sponsor selalu berusaha meraih keuntungan atas apa yang diberikannya. Mereka selalu menginginkan kemudahan perizinan usaha termasuk mengeksploitasi sumber daya alam di daerah.

 

Keenam,, tidak bersinerginya perencanaan pembangunan daerah. Fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tidak berjalan efektif akibat pembangkangan sejumlah bupati/walikota terhadap gubernur. Pembangkangan itu karena parpol pengusung gubernur dengan parpol pengusung bupati/walikota berbeda. Perencanaan yang tidak terkoordinasi menjadi salah satu penghambat pembagunan di daerah.

 

Ketujuh, tahapan pemilu kerap tidak ramah lingkungan seperti penggunaan kotak dan surat suarat, dokumen isian hasil pemungutan suara, perusakan pohon yang dipaku dengan baliho calon, pencetakan baliho berukuran besar baik yang gunakan calon atupun oleh penyelenggara dalam pelaksanaan berbagai kegiatan (sosialisasi dan bimtek) dan pembuangan kemasan botol plastik pada saat kampanye akbar. Keadaan ini akan sangat menggangu kelestarian lingkungan di kemudian hari.

 

Tujuh aspek diatas merupakan dampak buruk setelah diadakannya pemilu maupun pemilihan yang terjadi selama ini. Sehingga diperlukan kebijakan sebagai pencegahannya.

Buku yang ditulis Dr Herwyn Malonda merupakan salah satu bentuk kritik atas dampak buruk pelaksanaan pemilu selama ini. Buku setebal 191 halaman itu mengulas bahwa dari 11 tahapan pemilu, terdapat 3 tahapan yang memiliki kontribusi besar terkait masalah lingkungan yaitu penyusunan daftar pemilih, kampanye, penghitungan dan rekapitluasi suara. Kegiatan itu berdampak pada emisi karbon, penggunaan kertas berlebihan dan penggunaan bahan palastik dan berpotensi banyaknya sampah pemilu (hal 85-86). Ia mengusulkan agar pemilu menempatkan posisi demokrasi dan lingkunan secara seimbang (hal 113). Baginya kebebasan dalam berdemokrasi tidak harus menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

 

Buku ini bisa menjadi pintu masuk bagi penyiapan kebijakan pencegahan agar pemilu tidak berdampak buruk dikemudian hari. Tidak hanya soal pencegahan kerusakan lingkungan, namun juga pada aspek-aspek yang lain.

 

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dijabarkan oleh Bawaslu hanya sebatas membaca potensi masalah yang bakal terjadi pada proses tahapan, bukan membaca potensi kerawanan pasca pemilu/pemilihan. Namun tujuan IKP itu yaitu untuk deteksi dini, mitigasi dan pencegahan dapat diadopisi untuk mengatasi potensi masalah yang bakal terjadi pasca pemilu. Sebagai penguatan untuk pembuatan kebijakan pencegahan maka diperlukan Indeks Kerawanan Pasca Pemilu/Pemilihan. Indeks ini bisa menjadi rujukan bagi DPR sebagai pembuat UU, penyelenggara pemilu, parpol, KPK, LSM dan stakeholder lain guna pencegahan pemilu berdampak buruk bagi negara ini.

 

Oleh: Ferry Daud Liando, Dosen Kepemiluan Unsrat/wakil Sekjen PP AIPI

 
Pemilu pasca gerakan reformasi telah mengalami banyak perubahan. Pertama, perubahan dari aspek sistem pemilu telah berubah dari proporsional daftar tertutup (close list representation) menjadi proporsional daftar terbuka (open list representation). Awalnya pemilih memilih partai politik (parpol) berubah menjadi pemilihan calon secara langsung. Kemudian metode penghitungan perolehan jumlah kursi DPR, dari yang sebelumnya memakai Kuota Hare kini menjadi Sainte Lague. Untuk pemilihan kepala daerah, awalnya dipilih oleh DPRD kini telah dipilih secara langsung oleh rakyat. Sedangkan untuk parpol, awalnya menganut sistem multipartai sederhana, kini berubah menjadi sistem multi partai penuh.
 
Kedua, perubahan dari aspek kelembagaan penyelenggara pemilu. Awalnya penyelenggara pemilu merupakan unsur penyelenggara pemerintahan, lalu kemudian berubah komposisi pengabungan unsur independen dan perwakilan parpol dan hingga kini dengan adanya UU 7/2017 telah diisi oleh murni kalangan independen. Untuk mendorong pemilu makin baik, maka penyelenggara dilengkapi juga dengan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan dan DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara. Bawaslu awalnya sebagai lembaga ad hoc kini telah menjadi lembaga permanen baik di tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota.
 
Ketiga, untuk memudahkan pelaksanaan, akses pelayanan yang mudah, kontrol publik dan transparansi penyelenggara, juga dimungkinkan penggunaan sistem teknologi elektronik sebagai aspek pendukung seperti sidalih, silon, sipol, sidapil, silog, siswaslu, gowaslu dan lain-lain.
 
Keempat, untuk mencegah terjadinya kerumitan dalam tahapan pemilihan tertentu, penyelenggara telah melakukan kegiatan sebelum tahapan dimulai. Selama ini baik pemilu maupun pemilihan, tahapan yang paling rumit adalah penyusunan daftar pemilih. Belum lama ini KPU RI telah mencangakan program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu/pemilihan berikutnya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk tingkat KPU Kabupaten/Kota setiap sebulan sekali, ditingkat KPU Provinsi setiap tiga bulan sekali.
 
Keempat aspek ini menjelaskaan bahwa ada upaya dari pembuat undang-undang untuk membenahi proses pemilu agar dalam pelaksanannya akan menjadi lebih berkualitas. Namun kualitas pemilu sesungguhnya tidak hanya diukur dari proses atau pelaksanaannya secara teknis.
 
Kajian Ilmu Adminisrtasi Negara menjelaskan bahwa kebijakan publik yang berhasil tidak hanya dilihat bagaimana proses atau implementasi kebijakan berjalan dan apakah target kebijkan itu tercapai. Kajian utama kebijakan publik adalah apakah isu dalam rencana kebijakan sesuai kepentingan publik, apakah pembahasan dan perumusan kebijakan itu transparan, apakah kebijakan itu terimplementasi dengan baik, apakah tujuan kebijakan tercapai dan apakah kebijakan itu tidak melahirkan risiko atau dampak buruk.
 
Hingga saat ini masih amat jarang para penulis, ahli-ahli pemilu maupun pembuat kebijakan melakukan identifikasi atas dampak buruk yang terjadi setelah pemilu/pemilihan itu dilaksanakan lalu kemudian mengusulkan apa solusi pencegahan/mitigasi. Pelaksanaan pemilu selama ini masih kerap melahirkan resiko dan dampak buruk yang selama ini belum pernah dikaji, dianalisis dan kemudian melahirkan sebuah kebijakan pencegahan. 
 
Pertama, pencegahan konflik sosial akibat polarisasi pemilih dan kelompok pemilih pasca pemilu. Meski akhirnya Prabowo mendapatkan jabatan menteri dari rival politiknya Joko Widodo namun polarisasi masyarakat belum bisa diatasi. Sentimen agama masih terasa. Salah ucap dan salah sikap sedikit bisa menjadi persoalan besar. Pihak yang kalah belum sepenuhnya menerima kenyataan atas kekalahan itu sementara pihak yang menang tidak juga kalah genit memprovokasi. Perbedaan pilihan berdampak pada kerusakan struktur dan kultur sosial. Di beberapa daerah, keadaan demikian begitu terasa.
 
Kedua, instabilitas birokrasi pemerintahan pasca pilkada. Hal mencolok yang terjadi di daerah enam bulan pasca pelantikan kepala daerah adalah bongkar pasang pejabat dari tingkat eselon II hingga aparatur desa/kelurahan. Sebagian besar pejabat diganti mengisinya dengan aparatur yang dianggap memiliki jasa memenangkan kepala daerah. Banyak pejabat eseolon II harus diisi oleh pelaksana tugas atau plt. Pejabat itu tidak bisa didefinitifkan karena persyaratan adminisitrasi seperti kepangkatan dan sistem merit belum memenuhi. Mereka dipilih bukan karena kapasitas, prestasi dan reputasi, tapi karena faktor subjektivitas kepala daerah. Tentu keadaan ini mengakibatkan pelayanan publik menjadi buruk sebab disatu sisi pengangkatan plt dianggap belum mapan sementara kewenangan sangatlah terbatas. Di tingkat desa, sebagian besar kepala desa diganti tanpa proses pemilihan. Kebijakan yang sedang berproses diganti dengan kebijkanan baru padahal anggaran sudah terpakai. Sarana prasarana dan infrastruktur seperti bangunan, logo dan papan nama pemerintah daerah, meja dan kursi berubah warna dicat sesuai warna parpol pengusung.
 
Ketiga, potensi anggota legislatif dan kepala daerah melakukan tindakan korupsi akibat pemilihan berbiaya mahal. Pengakuan para tersangka korupsi terkait motif melakukan tindakan korupsi karena untuk mengembalikan uang pinjaman pada saat pencalonan. Mulai dari setoran ke parpol (candidate buying), belanja iklan dan baliho serta untuk menyuap pemilih. Tidak semua pelaku dapat tersentuh KPK, karena modus operandinya semakin canggih. Itulah sebabnya kondisi infrastruktur publik kebanyakan tidak layak dan pelayanan bantuan sosial tidak tersalurkan.
 
Keempat, konflik pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagian besar pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya berakhir tidak harmonis. Sepanjang periode menjabat keduanya konflik. Diusung parpol yang berbeda, pengangakatan pejabat serta pembagian fee proyek menjadi faktor penyebab. Konflik pasangan kepala daerah mengakibatkan tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik dan dampaknya adalah pelayanan publik yang buruk.
 
Kelima, maraknya ekspolitasi sumber daya alam. KPK mempublikasikan bahwa 82% pencalonana kepala daerah itu dibiayai sponsor. Sponsor selalu identik dengan kompensasi. Pihak sponsor selalu berusaha meraih keuntungan atas apa yang diberikannya. Mereka selalu menginginkan kemudahan perizinan usaha termasuk mengeksploitasi sumber daya alam di daerah.
 
Keenam,, tidak bersinerginya perencanaan pembangunan daerah. Fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tidak berjalan efektif akibat pembangkangan sejumlah bupati/walikota terhadap gubernur. Pembangkangan itu karena parpol pengusung gubernur dengan parpol pengusung bupati/walikota berbeda. Perencanaan yang tidak terkoordinasi menjadi salah satu penghambat pembagunan di daerah.
 
Ketujuh, tahapan pemilu kerap tidak ramah lingkungan seperti penggunaan kotak dan surat suarat, dokumen isian hasil pemungutan suara, perusakan pohon yang dipaku dengan baliho calon, pencetakan baliho berukuran besar baik yang gunakan calon atupun oleh penyelenggara dalam pelaksanaan berbagai kegiatan (sosialisasi dan bimtek) dan pembuangan kemasan botol plastik pada saat kampanye akbar. Keadaan ini akan sangat menggangu kelestarian lingkungan di kemudian hari.
 
Tujuh aspek diatas merupakan dampak buruk setelah diadakannya pemilu maupun pemilihan yang terjadi selama ini. Sehingga diperlukan kebijakan sebagai pencegahannya.
 
Buku yang ditulis Dr Herwyn Malonda merupakan salah satu bentuk kritik atas dampak buruk pelaksanaan pemilu selama ini. Buku setebal 191 halaman itu mengulas bahwa dari 11 tahapan pemilu, terdapat 3 tahapan yang memiliki kontribusi besar terkait masalah lingkungan yaitu penyusunan daftar pemilih, kampanye, penghitungan dan rekapitluasi suara. Kegiatan itu berdampak pada emisi karbon, penggunaan kertas berlebihan dan penggunaan bahan palastik dan berpotensi banyaknya sampah pemilu (hal 85-86). Ia mengusulkan agar pemilu menempatkan posisi demokrasi dan lingkunan secara seimbang (hal 113). Baginya kebebasan dalam berdemokrasi tidak harus menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
 
Buku ini bisa menjadi pintu masuk bagi penyiapan kebijakan pencegahan agar pemilu tidak berdampak buruk dikemudian hari. Tidak hanya soal pencegahan kerusakan lingkungan, namun juga pada aspek-aspek yang lain.
 
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dijabarkan oleh Bawaslu hanya sebatas membaca potensi masalah yang bakal terjadi pada proses tahapan, bukan membaca potensi kerawanan pasca pemilu/pemilihan. Namun tujuan IKP itu yaitu untuk deteksi dini, mitigasi dan pencegahan dapat diadopisi untuk mengatasi potensi masalah yang bakal terjadi pasca pemilu. Sebagai penguatan untuk pembuatan kebijakan pencegahan maka diperlukan Indeks Kerawanan Pasca Pemilu/Pemilihan. Indeks ini bisa menjadi rujukan bagi DPR sebagai pembuat UU, penyelenggara pemilu, parpol, KPK, LSM dan stakeholder lain guna pencegahan pemilu berdampak buruk bagi negara ini.

Revisi RUU Pemilu: Kepentingan Siapa?

ferryDPR RI melalui Komisi II telah mengajukan draft RUU pemilu untuk segera dibahas di awal 2021 ini. Artinya UU 7 tahun 2017 tentang pemilu akan di revisi lagi (?)

 

Draft yang diajukan masih diwarnai oleh alternatif klasik. Seperti parliament trsehold, presidential treshold, metode penghitungan suara menjadi kursi, besaran daerah pemilihan, sistem pemilu. Poin-poin ini akan menjadi pilihan. Pilihan mana yang akhirnya ditetapkan tentu akan menguntungkan peserta pemilihan.

 

Selain isu-isu klasik diatas, RUU sepertinya akan membahas tentang Pilkada.

 

 

  1. Apakah Pilkada akan diserentakan dengan pemilu (Pilpres dan pilcaleg) atau terpisah.
  2. Kalau dilakukan terpisah apakah Pilkada akan dilakukan bersama dengan pemilihan DPRD provinsi/Kabupaten/Kota (pemilu lokal) atau dilakukan pemilihan model dua cabang. Cabang eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota) dilakukan terpisah dengan pemilihan legislatif (DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota).
  3. Atau dilakukan pemisahan antara pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah seperti yang dilakukan sebelum tahun 2019.

 

Menjadi pertanyaan publik saat ini mengapa setiap kali melaksanakan pemilu harus membuat UU baru. Apakah para pembuat UU tidak memiliki kecakapan dalam perumusannya sehingga banyak norma yang bermasalah dan perlu di revisi lagi. Apakah para penyusun UU tidak visioner sehingga tak mampu mengantisipasi segala bentuk dinamika jangka panjang. Apakah revisi ini dimaksudkan sebagai bentuk strategi untuk mempertahankan empuknya kekuasaan. Atau apakah revisi sengaja dilakukan sesering mungkin sebagai alasan penambahan pendapatan bagi DPR yang ditunjuk parpol menjadi anggota kelompok kerja.

 

Belajar dari pengalaman pembuatan UU pemilu 2017, banyak dimanfaatkan oleh penyusunnya untuk berwisata di Eropa dan negara-negara lainnya dengan alasan studi banding.

 

Pertanyaan besar atas revisi UU pemilu 2021 ini adalah adakah kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bagi negara dan bagi rakyat atas revisi UU ini. Dinamika yang kerap berkembang dalam setiap perdebatan penyusunan UU ini terjadi tarik menarik soal pilihan teknis tanpa subtansi. Misalnya usulan untuk menaikan syarat ambang batas parpol yang diikutsertakan dalam perolehan kursi tentu akan ditolak oleh parpol yang perolehan suaranya rendah pada pemilu 2019.

 

Pilihan soal metode konvensi suara menjadi kursi, tentu parpol besar lebih cenderung akan memilih model yang digunakan pada pemilu 2019 yakni sainte lague. Sebab model kuota hare kerap tidak melahirkan keadilan bagi parpol besar. Perdebatan ini berpotensi menghangat kembali pada pembahasan ditahun ini.

 

Saya sangat ragu apakah pilihan itu punya korelasi bagi kepentingan publik atau tidak. Sebab perdebatan hanya seputar proses namun mengabaikan tujuan pemilu itu sendiri. Perdebatan hanya fokus siapa mendapat apa dan siapa bisa mendapat kursi sebanyak-banyaknya.

 

Tujuan besar pemilu yaitu terpilihnya aktor-aktor politik profesional, bermartabat dan negarawan selalu diabaikan. Oleh karena itu UU yang dibuat harusnya menjawab kebutuhan itu. Ironi, pembiayaan pilkada dan pemilu menghabiskan anggaran puluhan triliunan rupiah tapi pemilu masih banyak memproduksi aktor-aktor koruptor. Mengapa? Karena aktor-aktor pembuat UU lebih sibuk memikirkan bagaimana mendapatkan dan mempertahankan kekuasan melalui rekayasa UU ketimbang memikirkan bagaimana pemilu itu melahirkan banyak negarawan.

 

Tak ada ruang yang disediakan oleh pembuat UU tentang pembentukan moral kader oleh parpol sebagai syarat calon. Namun yang ada adalah membebaskan para mantan koruptor untuk bisa menjadi calon. Alasannya soal HAM. Padahal UU HAM dibuat oleh pihak yang sama. Tidak ada kewajiban sekolah politik atau kaderisasi di parpol dalam waktu panjang sebagai syarat pencalonan, namun yang ada adalah tanpa adanya larangan bagi penguasa untuk mencalonkan kerbat atau sedarah dalam jabatan-jabatan publik tanpa proses kaderisasi. Sebagian besar anggota legislatif dalam setiap tingkatan didominasi oleh anggotanya yang tidak produktif. Lima tahun menjabat tapi tidak tahu apa yang dikerjakannya. Hadir jarang, kalaupun hadir tidak pernah menyampaikan gagasan. Kalaupun ada gagasan belum tentu sesuai kepentingan publik. Ada yang kritis, tapi sebatas hendak memperjuangkan kenaikan gaji atau sekedar mendapat perhatian media.

 

Hal yang sama juga terjadi di sebagian besar kepala daerah. Banyak yang belum tersentuh KPK tapi kerja-kerjanya tidak kreatif dan inovatif. 5-10 tahun menjabat tapi tak menghasilkan apa-apa dari kepemimpinannya itu. Fenomena ini sebuah deskripsi sederhana yang dihasilkan oleh pemilu dan Pilkada kita.

 

Hal krusial yang perlu dipikirkan DPR dalam pembahasan UU pemilu adalah pertama memperkuat infrastruktur politik melalui penguatan kelembagaan parpol. Harusnya UU parpol tak boleh terpisah dengan UU pemilu. Sebab peserta pemilu dan Pilkada adalah parpol itu sendiri. Parpol wajib mempersiapkan calon jauh sebelum tahapan pemilihan. Persiapan itu adalah penguatan pengetahuan, skill individu dan moral kader parpol sebagai syarat calon. Kemudian porses seleksi bagi kader-kader terbaik untuk diusulkan sebagai calon. Proses seleksi bisa melibatkan publik melalui uji publik. Tindakan ini selain mendorong terpilihnya kader berkualitas, maka akan mencegah membesarnya politik kekerbatan (dinasti), mencegah terjadinya mahar, mencegah pindah-pindah parpol (kutu loncat), mencegah money politic saat pemilihan dan mencegah terjadinya korupsi saat menjabat.

 

Kedua, jika UU pilkada terintegrasi dengan UU pemilu maka UU ini perlu memastikan terbentuknya stabilitas pemerintahan daerah pasca Pilkada. Pemilihan yang dilakukan secara berpasangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sering menjadi benalu pemerintahan. Baru menjabat 6 bulan, keduanya tidak harmonis lagi. Saat Pilkada 9 Desember tahun lalu, ada pasangan calon kepala daerah dan wakilnya tak harmonis lagi padahal kampanye masih sedang berlangsung. Konflik pimpinan daerah tentu tidak bagus bagi tata kelola pemerintahan.

 

Ketiga, UU pemilu harus juga merumuskan agar terjadi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam setiap level pemerintahan. Presiden, Gubernur dan Walikota/Nupati yang diusung oleh parpol yang berbeda kerap mengacaukan sistem perencanaannya. Visi dan misi politik yang berbeda menyebabkan dokumen perencanaan sebagai dasar kebijakan di daerah kacau balau. Apalagi Walikota/Bupati tidak mengaggap Gubernur sebagai atasannya. Terkecuali jika Walikota/Bupati memiliki background parpol yang sama dengan Gubernur.

 

Jadi UU pemilu tidak cukup jika hanya sekedar mengatur teknis dan metode namun harus menjawab tujuan besar pemilu yaitu terpilihnya aktor-aktor politik negarawan.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)