Kolom AIPI

Format Pemilukada Yang Demokratis

I. PENGANTAR
ferry liandoDr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.SiFormat pemilukada saat ini berkembang pada beberapa wacana yaitu  ada yang meinginginkan pemilukada tetap dilakukan secara langsung, pemilukada dilakukan oleh DPRD, gabungan kedua-duanya ataupun membedakan format pemilukada Bupati dan walikota dengan pemilukada gubernur. Munculnya beberapa wacana untuk menggantikan model yang seperti sekarang berangkat dari akibat tingginya konflik horisonatal, pelanggaran baik peserta, pemilih maupun penyelenggara serta mahalnya biaya pemilukada tapi ternyata tidak berbanding lurus dengan hasil yang dicapai. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memikirkan lagi tentang format yang ideal dalam rangka pemilukada yang lebih demokratis. Pembahasan tentang format pemilukada yang ideal telah sering diperbincangkan oleh karena itu makalah ini tidak lagi akan membahas menganai  pemikiran penulis tentang pemilukada apakah tetap dilakukan secara langsung, apakah pemilukada dilakukan oleh DPRD, gabungan kedua-duanya ataupun membahas format pemilukada yang berbeda antara pemilukada Bupati dan walikota dengan pemilukada gubernur. Bagi penulis format apapun yang akan dipilih tetap akan memiliki kekurangan atau kelebihannya. Makalah ini hanya sebatas mengungkapkan bagaimana proses atau teknis pemilukada yang ideal serta bagaimana pemilukada itu bisa menghasilkan pemimpin yang ideal.


Permasalahan pemilukada sesungguhnya bukan hanya sebatas karena proses teknisnya yang sering ditemui banyak pelanggaran tetapi permasalahan utamanya adalah hasil atau substansi dari pemilukada masih jauh seperti yang diharapkan. Hasil akhir yang sesungguhnya diharpakan dari pemilukada adalah melahirkan pemimpin yang ideal. Kenyataan selama ini bahwa selain proses pelaksanaan masih bersifat amatiran dan tidak profesional, kepala daerah terpilih yang dihasilkan lewat proses pemilukada masih dianggap punya kulitas rendah, mulai dari keterbatasan profesionalisme kepemimpinan, bermasalah secara hukum serta tidak adanya kemajuan dari daerah yang dipimpinnya sampai saat mengakhiri jabatan.

 

II. PEMBENAHAN REGULASI
Salah satu sebab kegagalan implementasi kebijakan pemilukada lebih disebabkan oleh regulasi itu sendiri. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mecantumkan 16 syarat menjadi calon kepala daerah tetapi persyaratan tersebut hanya terbatas pada ketentuan normatif tentang persyaratan calon kepala daerah, bukan pada ketentuan persyaratan substantif. UU itu tidak dirancang untuk menyaring dan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas hendaknya sudah dimulai dari regulasi yang mengaturnya. Harus ada aturan yang tidak hanya mencantumkan 16 syarat yang bersifat formil normatif sebagaimana ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 bagi calon kepala daerah tetapi harus juga menyaratkan persyaratan khusus terutama soal pengalaman kepemimpinan. Itulah sebabnya peserta pemilukada lebih banyak diikuti oleh calon-calon yang belum mapan dalam hal kepemimpinan sehingga menjadi sasaran empuk para pengusaha yang memiliki modal yang besar untuk menggenggamnya. Oleh karena itu RUU Pemilukada yang saat ini sedang dikaji perlu mensyaratkan persyaratan khusus bagi calon kepala daerah yakni pengalaman kepemimpinan seperti pengalaman kepemimpian pemerintahan, ormas, parpol, perusahaan atau pengalaman kepemimpinan lain yang bisa memperkuat pengalamannya menjadi kepala daerah. UU Pemilukada harus dirancang untuk membatasi mereka yang  minim pengalaman untuk menjadi calon kepala daerah. Pemimpin pemerintahan di AS biasanya memulai karir kepemimpinannya dari skala kecil. Mulai dari walikota, gubernur di negara bagian, senator lalu menjadi seorang presiden. Tidak lantas karena punya uang meski minim pengalaman lalu mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

 

III. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA
Pengalaman disejumlah daerah, tidak berkualitasnya proses penyelenggaraan pemilukada lebih disebabkan karena belum profesionalnya penyelenggara pemilukada itu sendiri terutama pada level ad hoc. Penyelenggara pemilukada pada level ini yaitu PPK, PPS, dan KPPS banyak yang berstatus PNS dan mekanisme perekrutan dilakukan dengan melibatkan (rekomendasi) aparat desa sehingga begitu muda diintervensi oleh kekuatan politik yang sedang berkompetisi apalagi salah satu kontestan pemilukada adalah kepala daerah yang sedang menjabat. Akibatnya banyak pelanggaran terjadi akibat persekongkolan (intimidasi) antar penyelengara dengan salah satu kekuatan politik.
Penyelenggara di leval ini kerap juga tidak memiliki pengalaman dalam kaitan dengan pekerjaan yang diahadapinya. Rekrutmen yang dilakukan pada saat proses pemilukada sudah sedang berjalan menjadi salah satu sebab keterbatasan pengalaman mereka. Dalam beberapa kasus, sudah dilakukan pencoblosan di TPS, tapi penyelenggaranya belum sempat mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) penyelengaraan pemilukada, sehingga tugas pokok dan fungsinya dilakukan seadanya.


Disatu sisi status kepala sekretariat KPUD yang menduduki posisi jabatan struktural di pemerintahan daerah sangatlah mempengaruhi profesionalisme kerja dari KPUD. Posisi ini kerap dimanfaatkan pula oleh salah satu kekuatan politik peserta pemilukada untuk mengamankan kepentingannya. Kualitas pemilukada sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana yang memadai, terutama dalam menunjang tugas-tugas penyelenggara dalam hal ini KPUD. Tugas sekretrais KPUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki kewenangan dalam hal perencanaan maupun penggunaan anggaran, sehingga dalam hal ini personil KPUD harus “tunduk” kepadanya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan begitu mudahnya kepala daerah mempengaruhi jadwal dan tahapan pemilukada di daerahnya untuk kepentingan politiknya.


Kualitas pemilukada juga sangat ditentukan oleh pola pengawasan pemilkuada yang baik. Kewenangan Panitia Pengawas yang hanya sebatas memberikan rekomendasi terhadap setiap pelanggaran pemilukada justru sangat menghambat terlaksananya pemilukada yang berkualitas. Panwas diberikan senjata yang punya teropong tetapi tidak punya peluru. Panwas bisa saja mengungkapan semua pelanggaran yang ditemukannya tetapi belum tentu pelanggaran itu bisa sampai pada keputusan vonis atau berkekuatan hukum tetap (eksekusi), karena oleh aturan panwas tidak punya kewenangan sampai disitu. Itulah sebabanya memunculkan keresahan masyarakat akibat banyaknya terjadi pelanggaran tapi tidak tuntas sampai ke tahap eksekusi. Panwas hanya dibatasi pada monitor dan melapor pelanggaran, tapi tidak bisa sampai pada tahap eksekutor terhadap pelaku pelanggaran.

 

IV. PENGUATAN KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DI DAERAH
Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat mekanisme pemilihan di DPRD sesungguhnya bukan sebuah jawaban atas buruknya penyelenggaraan pemilukada belakangan ini. Seandainya Pemilukada saat ini dilakukan lewat mekanisme pemilihan di DPRD belum tentu bisa mengakiri permasalahan yang selama ini terjadi.


Permasalahan utamanya bukan pada proses teknis atau mekanismenya. Proses rekrutmen calon anggota legsilatif (caleg) sebagaimana pengalaman beberapa kali Pemilu di Indonesia sangat memperihatinkan. Parpol tampaknya tidak peduli dengan kapasitas maupun profesionalisme caleg pada saat melakukan perekrutan dan yang biasanya dipikirkan adalah besarnya peluang keterpilihan caleg yang bersangkutan. Parpol termotivasi bahwa kebesaran sebuah parpol bukan ditentukan pada kuliatas tetapi ditentukan oleh berapa perolehan suara atau kursi yang akan diperoleh dalam sebuah ajang pemilu. Apalagi ada angka-angka politik yang harus dipenuhi dan menjadi target bagi setiap partai politik. Secara nasional papol harus menargetkan harus memperolah suara dengan angka 3,5 persen sebagi syarat parliament threshold. Parpol juga harus mati-matian mendapatkan angka 25 persen suara sah nasional sebagai syarat untuk mengikuti pencalonan partai pada pemilihan presiden (pilpres). Di daerah, parpol berebutan suara untuk mecapai perolehan angka 15 persen kursi di DPRD sebagai syarat untuk mengikuti pencalonan Kepala Daerah tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain. Dilain hal, partai politik di daerah harus pula berjuang mencari angka suara terbanyak, sebab syarat menjadi pimpinan DPRD adalah parpol peraih angka suara terbanyak.


Inilah yang kemudian menjadi sebab bahwa parpol lebih mengutamakan merekrut masyarakat untuk menjadi caleg yang berpeluang menang meski minim pengalaman kepemimpinan menjadi caleg. Kalau di pusat, kebanyakan yang direkrut adalah para artis dan pengusaha. Kalau di daerah yang paling banyak direkrut adalah keluarga para pejabat di daerah ataupun pengusaha dari luar daerah. Tentu bukan sebauah permasalahan apabila mereka-mereka itu punya kapasitas dan pengalaman kepemimpinan. Tetapi jika merujuk hasil pemilu 2014, pengalaman kepemimpinan dari caleg-caleg terpilih yang berasal dari kerabat pejabat dan pengusaha masih sangat diragukan.


Tidak bisa dibayangkan apabila kelak kepala daerah yang akan dipilih oleh anggota dewan hasil pemilu saat ini yang proses rekrutmennya sangat amatiran. Dalam teori sistim, Input dan proses yang buruk akan menghasilkan keluaraan dan dampak yang buruk pula. Jika anggota DPRDnya minim pengalaman dan kapasitas dan profesionalismenya diragukan maka dengan pasti telah dapat ditebak bahwa kepala daerah yang terpilih lewat proses ini tentu tidak bisa diharapkan.


Dengan demikian jika kepala daerah dipilih oleh DPRD tetapi anggota DPRDnya tidak memiliki kapasitas dan profesionalisme, maka kebijakan ini akan lebih buruk dari kebijakan pemilukada yang dipilih langsung oleh rakyat. Penulis berpendapat bahwa bisa saja pemilukada dilakukan oleh DPRD tetapi persyaratan mutlak yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah penguatan kelembagaan parpol. Rekrutmen kader parpol tidak boleh dilakukan dengan tiba saat, tiba akal, tetapi harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan harus didasarkan pada kebutuhan organisasi. Parpol harus menjadikan organisasinya sebagai wadah sekolah politik bagi anggota-anggotanya yang proses pendidikannya harus melewati tahapan rekrutmen yang jelas, pola ujian dan seleksi yang profesional yang pada akhirnya perlu dilakukan promosi anggota untuk jabatan-jabatan publik yang dianggap lulus dalam proses pendidikan politik. Sebagai wadah sekolah politik, parpol harus melewati proses belajar dan mengajar tentang kepemimpinan, etika politik, konflik dan konsensus, pengambilan keputusan dan teknik-teknik berorganisasi lainnya bagi anggota-anggotanya. Agar kelak ketika anggota parpol tersebut terpilih sebagai pejabat publik, mereka telah memiliki bekal kepemimpinan yang dapat bermanfaat bagi banyak orang.


Oleh sebab itulah persyaratan keanggotaan parpol sangat penting sebagai persyaratan menjadi caleg. Perlu kiranya diusulkan bahwa syarat keanggotaan parpol bagi caleg harus sudah pernah menjadi anggota minimal lima tahun keanggotaan. Masa 5 tahun tersebut harus diisi oleh proses pendidikan politik yang panjang dengan diakhiri sertifikat sebagai bukti keikutsertaan dalam proses pendidikan tersebut. Syarat keanggotaan 5 tahun ini akan membatasi masyarakat yang tiba-tiba menjadi anggota parpol karena ingin memenuhi persyaratan menjadi caleg. Kemudian mengantisipasi pula fenomena exodus masyarakat dari partai satu ke partai lain saat menjelang pemilu.

 

V. PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH
Kualitas pemilukada akan sangat ditentukan pula oleh kualitas pemilih. Semakin bagus kualitas pemilih maka proses dan hasil pemilukada akan semakin berkualitas pula. Pengalaman selama ini bahwa sikap pemilih tidak terpengaruh dengan dengan visi, misi maupun program dari kandidat kepala daerah. Sikap pemilih dalam menentukan pilhan dipengaruhi oleh faktor transaski, kesamaan kepercayaan, dan kesamaan etnik. Pemilih tidak peduli dengan apa yang dijanjikan kandidat, tetapi tertarik pada aspek finansial dan kekerabatan dengan kandidat.


Penting untuk kiranya dilakukan saat ini adalah mencari pola startegi yang ideal dalam rangka pendidikan politik kepada masyarakat. Bagaimana memilih pemimpin  daerah yang ideal dan tentunya strategi itu tidak hanya dilakukan saat menjelang pemilukada tetapi sudah harus dilakukan secara reguler jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada di mulai. Pemilih harus dijarakan apa dampak yang diakibatkan karena salah memilih pemimpin dan bagaimana seharusnya memilih pemimpin daerah yang bermanfaat baginya dan orang lain.

 

VI. KOALISI PARPOL BERJENJANG DAN LINIER
Salah satu kegagalan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah tidak sinergitasnya antara perencanaan pembangunan nasional dengan daerah. Penyebanya adalah tidak singkronya antara visi politik antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu penting sekali untuk mensinergikan antara koalisi pemerintahan di tingkat pusat dengan koalisi parpol pada saat pencalonan kepala daerah dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah


VII. REKOMENDASI
Pemilukada yang demokratis dapat tercapai apabila :
1.    UU Pemilukada tidak hanya mencantumkan persyaratan normatif bagi calon kepala daerah, tetapi juga syarat khusus yang lebih substantif mengenai pengalaman kepemimpinan pemerintahan calon kepala daerah
2.    Kelembagaan Penyelenggara terutama pada level ad hoc perlu dibenahi mulai dari syarat keanggotaan, pola rekrutmen serta pembekalan mengnai manajemen kepemiluan secara regular. Sekretaris KPUD sebaiknya pegawai yang diambil dari pusat untuk menghindari tekanan kekuatan politik di daerah saat proses pemilukada berlangsung. Kewenangan Panwas perlu ditingkatkan sampai pada tahap eksekusi.
3.    Rerutmen dan proses kaderisasi parpol terhadap kadernya harus dilakukan secara sistematis, agar kelak jika kader-kader tersebut terpilih sebagai pejabat-pejabat publik mampu melahirkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini penting dilakukan terutama jika wacana pemilukada dilakukan DPRD terwujud
4.    Pendidikan politik pemilih perlu dilakukan secara terus menerus, bukan hanya pada saat menjelang pemilukada. Hal ini penting dilakukan agar pemilih dalam menentukan sikap politiknya tidak hanya terpengaruh pada tindakan transaksional atau karena kekerabatan.
5.    Perlu mensinergikan antara koalisi pemerintahan di tingkat pusat dengan koalisi parpol pada saat pencalonan kepala daerah dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah
6.    Apapun format pemiluakda yang dipilih, apakah tetap dilakukan secara langsung, pemilukada dilakukan oleh DPRD, gabungan dipilih DPRD dan secara langsung ataupun membedakan format pemilukada Bupati dan walikota dengan pemilukada gubernur tetapi jika tidak membenahi kelima hal diatas, maka kualitas pemilukada akan sulit terlaksana secara optimal


Materi disampaikan dalam FGD Pusat Penelitian Politik LIPI, Kamis 12 Juni 2014 di Hotel Qualiti Manado.

 

Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si

(Penulis adalah Pengurus Pusat AIPI, Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat)

 

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found