Kolom AIPI

Debat dan Ujian Elektabilitas

 

ferry liandoKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menjadwalkan debat calon Presiden dan wakil Presiden pada Kamis, 17 Januari 2019. Debat itu adalah yang pertama dari 5 kali debat. Tema yang hendak diperdebatkan adalah Hukum, HAM, korupsi dan Terorisme. Debat tak semata pada tahapan prosedural tetapi mengandung makna subtantif yakni komunikasi politik. Publik mendapatkan pesan dan pesan itu direspon dengan sebuah sikap politik.

Debat capres mengandung pesan politik yang bisa menjadi referensi publik untuk memilih atau tidak memilih serta sebagai bentuk pengawasan publik jika capres terpilih. Pertanyaan kemudian adalah (1) apakah debat capres akan mempengaruhi elektabilitas capres, (2) bagaimana mekanisme debat yang ideal agar dapat mempengaruhi elektabilitas capres.

Tipologi Pemilih di Indonesia terbentuk pada 4 karakter yakni pemilih politis, pemilih sosiologis, pemilih pragmatis dan pemilih apatis. (a) Pemilih politis yaitu pilihan seseorang berdasarkan pada kemampuan dan kapasitas yang di miliki seorang Calon. Pemilih percaya bahwa yang dipilihnya didasarkan pada rekam jejak yang baik dari calon. (b) Pemilih sosiologis yaitu Sikap politik pemilih terhadap calon ditentukan berdasarkan karena kesamaan identitas Seperti kesamaan suku, kesamaan agama kesamaan profesi atau kesamaan asal usul. Ketertarikan pemilih karena kedekatan hubungan secara emosional. Dia tidak peduli dengan kapasitas atau kualitas calon. (c) Pemilih pragmatis yakni pemilih yang memilih Calon berdasarkan apa yang ia terima. Ia akan memilih kalau ada imbalan. Jadi kepada siapa ia akan memilih tergantung dari siapa yg memberikannya barang atau uang. (d) Pemilih apatis yakni Pemilih yang tidak percaya dengan pemilu apalagi dengan calonnya.

Dalam kondisi tertentu tipe pemilih ini tidak lagi menyatakan sikap untuk memilih. Hal ini terjadi karena Pemilih ini berada dalam posisi zona nyaman. Apapun hasil pemilu, tidak akan lagi mempengaruhi nasibnya. Faktor lainnya adalah ketidak percayaan pemilih terhadap sistim atau politisi. Sebab siapapun yang akan terpilih maka tidak ada sesuatu yang akan berubah terhadap keadaannya. Pemilih ini trauma dengan kondisi kekinian tentang janji-janji politisi yang tidak terealisasi. Hasil debat kemungkinan besar hanya bisa berpengaruh pada karakteristik pemilih politis. Namun pemilih yang bisa juga disebut pemilih rasional ini populasinya sangat sedikit. Persebarannya hanya di Sebagian wilayah perkotaan, ataupun di perguruan tinggi. Ujian terberat bagi Efektifitas debat adalah pada soal mekanisme.

Proses debat yang cenderung normatif seperti tanya jawab guru dan murid tidak menjadikan debat menjadi menarik apalagi mempengaruhi elektabilitas pasangan calon. Materi debat dalam bentuk tawaran program yang diperdebatkan sesungguhnya bukan sesuatu yang harusnya diperdebatkan. Menyimak visi dan misi kedua pasangan capres sesungguhnya tidak hal yang bisa diperdebatkan karena mengandung subtansi yang sama. Pembedanya adalah susunan dan pilihan kata. Jika memang visi dan misinya sama, lantas buat apa lagi untuk berdebat.

Materi visi dan misi keduanya bukan sesuatu yang baru karena merupakan salinan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025. Dokumen ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Ditetapkannya dokumen ini untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan (termasuk Presiden) bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Jadi siapapun presidennya, kesepakatan dalam dokumen ini harus dijalankan. Sehingga jika sudah menjadi given atau sebuah keharusan, maka tidak lagi sebuah kepantasan bagi siapa saja untuk merumuskannya dalam sebuah visi dan misi politik sebagai alat kampanye. Lantas bagaimana agar mekanisme debat menjadi menarik. Pertama, debat akan menjadi menarik jika apa yang tidak dipikirkan calon 01 namun dipikirkan oleh calon 02, atau juga sebaliknya. Jika kedua calon memikirkan hal yang sama, maka hasilnya akan datar dan tidak akan menarik untuk bisa ditangkap publik. Debat Pilpres 2014 mempertontonkan sesuatu yang memalukan.

Karena materi debatnya serupa sehingga ada satu pasangan calon setuju dengan gagasan dari pendapat calon lain. Kedua, karena cita-cita bangsa yaitu adil, makmur dan sejahtera telah menjadi keharusan (given) oleh siapapun pemimpinnya maka materi debat harusnya bukan lagi mempersoalkan tentang itu. Masing-masing calon sebatas dituntut pada 3 hal yakni strategi, komiten dan sikap. Jika kedua calon memiliki visi dan misi yang sama maka hal yang bisa membedakan dari keduanya adalah strategi. Andaikan dalam satu klub sepak bola, dua strikernya cedera. Lantas dibutuhkan kerja keras bagi pelatih untuk mengatur strategi menutupi kelemahan itu. Salah satu kendala pencapaian visi bangsa adalah terlibatnya politisi yang minim kualitas dan integritas.

Kasus korupsi yang merajalela menjadi bukti. Untuk menutupi kelemahan ini, seorang pemimpin perlu kerja keras membangun Srategi. Tantangan pembangunan kita adalah tingginya tinggal pertumbuhan penduduk. Perlu strategi agar jumlah penduduk tidak menjadi penghambat pembagunan. Debat juga akan menarik jika calon menawarkan komitmen. Misalnya jika target pencapaian tidak terpenuhi maka ada sesuatu yang harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Di negara maju, pemimpin yang gagal memenuhi target, tidak segan menyatakan mengundurkan diri dan mengajukan permintaan maaf ke publik. Mekanisme debat yang dianggap mempengaruhi elektabilitas adalah soal sikap calon. Andaikan dalam posisi dipersimpangan jalan, ada dua kelompok yang berbeda pendapat. Yang lain ingin ke kiri dan yang lain ingin ke kanan.

Seorang pemimpin wajib memiliki sikap, walaupun pilihannya itu akan mengandung resiko karena bisa saja sikapnya itu merugikan kelompok lain dan akhirnya tidak mengakui kepemimpinannya. Dinamika masyarakat kerap diperhadapkan pada keinginan yang berbeda misalnya sangsi bagi koruptor. Sebagian menginginkan hukuman mati namun sebagian menolak karena dianggap pelanggaran HAM. Sebagian masyarakat tidak setuju jika mantan narapidana korupsi bisa jadi caleg namun sebagian menolak karena dianggap pelanggaran HAM. Soal hubungan diplomasi, sebagian masyarakat menghendaki agar Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel namun sebagian menolak. Menyangkut Pilkada, sebagian menginginkan mekanismenya dipilih oleh DPRD namun sebagian menolak. Masih banyak lagi wacana yang melahirkan pro dan kontra berkembang di masyarakat. Harusnya sifat pro dan kontra ini di bawa dalam materi perdebatan calon Presiden.

Di sebagian negara maju, pemilu itu identik dengan referendum terhadap suatu isu. Ada isu yang menjadi pertentangan masyarakat dan dibutuhkan jalan keluar. Di Amerika Serikat, isu publik yang kerap muncul adalah pertentangan masyarkat yang menginginkan perang atau anti perang, menaikan pajak atau menurunkan pajak, anti LGBT atau legitimasi LGBT, anti imigran dan terbuka bagi pendatang. Pertentangan ini dimanfaatkan oleh masing-masing calon untuk meraih dukungan dengan Cara memilih salah satu pilihan. Dan ini yang disebut sikap politik. Donald Trump lebih berpihak pada pilihan membangun AS hebat kembali dengan cara membatasi kaum pendatang. Sedangkan Hillary Clinton mengambil sikap untuk lebih terbuka. Debat Pilpres kita belum terpikir pada mekanisme seperti ini sehingga selain membosankan, publik tidak mendapat pesan politik dan tidak membentuk sikap politik yang permanen baginya.

Oleh: Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

Dimuat di Koran radar (Jawa Post Group), Senin 14 Januari 2019

 

 

 

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found

Kolom AIPI Lainnya