Kolom AIPI

Menguji Ketajaman Oposisi

 

ferry liandoKeputusan Presiden Joko Widodo membebaskan narapidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir menuai polemik. Ba’asyir dipenjara karena terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk membiayai pelatihan militer kelompok teroris Aceh. Saya memaklumi mengapa polemik itu muncul. Pertama, kebijakan itu bertentangan dengan apa yang menjadi komitemen presiden dalam pencegahan terorisme sebagaimana debat pertama pada 17 Januari 2019 lalu. Membebasakan narapidana teroris berpotensi muculnya gerakan-gerakan baru karena hukum di Indonesia tidak melahirkan efek jera.

 

Kedua, pertimbangan presiden yang melihat hanya dari sisi kemanusiaan justru dianggap jauh dari nilai-nilai keadilan sebab tanpa mempedulikan siksa, derita dan kerugian batin yang dialami oleh keluarga korban akibat kejahatan terorisme. Banyak anak menjadi terlantar karena kehilangan orang tua, tidak sedikit yang cacat permanen baik secara fisik maupun mental. Korban bukan hanya masyarakat kecil, pihak kepolisian, tentara dan media juga banyak yang jadi korban. Adakah naluri kemanusiaan untuk menyelamatkan mereka juga. Jangan sampai kepentingan politik justru membutakan nilai-nilai kemanusiaan yang sesungguhnya. Ada yang membunuh karena alasan kemanusiaan, menyelematkan keluarganya dari lapar, derita, susah nestapa, bertahan untuk hidup. Jika untuk alasan kemanusiaan, dapatkah hukum berpihak kepada pembunuh satu orang ini juga. Adakah cara yang ditawarkan kepada mereka bagaimana cara menjadi seorang pembunuh ratusan orang agar kelak dapat dibebaskan tanpa syarat.

 

Ketiga, sebagai negara hukum, presiden sepertinya tidak mempertimbangkan dasar hukum atas sikapnya itu. Mengacu pada PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syaarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, syarat bagi narapidana yang ingin mendapat remisi dan pembebasan bersyarat harus setia kepada pancasila dan NKRI. Sejumlah media memberitakan bahwa Ba’asyir tidak perlu menyepakati syarat itu. Sungguh ketegasan dan kewibawaan presiden sedang diuji.

 

Keempat, pembebasan itu dilakukan pada saat momentum pemilihan presiden. Ada kesan sikap ini merupakan cara “merayu” pada kelompok tertentu yang selama ini tidak bersimpati dengannya. Hukum negara harusnya tidak diobral hanya karena ingin tetap bertahan pada kekuasaan. Proses pemilihan kepala daerah, dilarang bagi incumbent melakukan kebijakan-kebijakan strategis yang dianggap menguntungkannya. Sepertinya ketetuan ini tidak berlaku bagi seorang presiden yang mencalonkan diri lagi.

 

Lantas dimana oposisi sekarang berada, adakah reaksi?. Bukankah selama ini setiap kebijakan pemerintah selalu ditentang dan dikritik kelompok oposisi. Kebijakan apa saja selalu dipersolakan. Hantam kromo, kerjaannya kritik melulu, entah dengan data atau tanpa data. Mulai dari kebijakan beras, BUMN, pejabat dari parpol yang tidak kompak, kepala BIN dari parpol, persoalan pemutusan kerja sama antara BPJS dengan rumah sakit. Nyaris tidak ada wacana, kebijakan ataupun perkataan presiden yang tidak ditentang kelompok oposisi ini. Belum lagi dengan pernyataan dan kritikan tajam yang dilakukan jajaran tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Hampir semua diskusi-dikusi media yang menghadirkan narasumber dari BPN seolah-olah tidak ada satu yang benar yang dilakukan pemerintah saat ini. Padahal menggantiannya juga dengan pemimpin baru belum tentu juga akan menyeleseaikan persolan bangsa yang begitu pelik saat ini. Siapa yang berani menjamin bahwa dengan mengganti pemimpin, maka negara ini akan menjadi lebih baik. Kita sudah berkali-kali berganti presiden, tapi tujuan dan cita-cita konstitusi yaitu masyarakat adil dan makmur belum semua menikmati. Masalah negara bukan soal aktor belaka. Sistim yang rapuh merupakan akar utama permasalahan bangsa.

 

Pertanyaan sekarang adalah, beranikah pihak oposisi mengkritik kebijakan presiden membebaskan narapidana teroris tanpa syarat ini. Tentu ini bukan pertanyaan gampang sebab ini adalah dilema besar bagi oposisi.

 

Jika oposisi mendukung maka sama artinya dengan menjilat ludah sendiri. Sebab selama ini oposisi selalu berposisi menentang kebijakan pemerintah. Pada momentum ini publik akan menilai apakah pihak oposan ini konsisten atau teguh dalam pendiriannya. Sebaliknya jika oposisi menentang atau mengkritik kebijakan presiden itu maka berpotensi akan menjauhkan dukungan bagi oposisi dari kelompok-kelompok tertentu yang mendukung pembebasan itu. Dalam hal ini ketajaman oposisi akan diuji apakah akan tetap kritis, tegas tetap menentang kebijakan pemerintah seagaiman yang dilakonkan selama ini atau ikut berselingkuh dengan lawan politik menikmati sebuah kepentingan yang sama yaitu “pemilik suara” dari kelompok tertentu.

 

Namun dalam ruang inilah sepertinya kelicikian politik tak dapat dibendung. Sikap politik kerap hanya diukur dari untung dan rugi. Politik hanya diukur bagaimana kekuasaan itu bisa digenggam, tidak peduli apakah menyimpang dari sisi moral atau kemanusiaan sekalipun.

Sikap ini bukan tanpa resiko politik. Reaksi yang bisa muncul adalah kemungkinan melahirkan sebuah sikap golput (menyatakan sikap politik untuk tidak memilih) bagi kalangan tertentu. Populasinya memang sedikit, paling tidak hanya bagi keluarga korban kejahatan teroris yang masih dilanda trauma. Meski tidak akan mempengaruhi derajat atau digit poresentasi suara, namun sikap politik seperti ini harus dipahami oleh para pemburuh dan penikmat kekuasaan bahwa sikap politik tidak memilih bukan sekedar karena ketidakpercayaan pada elit tetapi wujud mempertahankan harga diri sebagai bentuk perlawanan kepada siapa saja yang dengan gampangnya mempermainkan hukum negara hanya karena ingin bertahan atau merebut kekuasaan yang penuh kenikmatan.

 

Oleh: Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found

Kolom AIPI Lainnya