Kampus Menuju Jalan Sesat

ferry liando

Akhir pekan lalu (26/01), ribuan alumni dari 115 perguruan tinggi yang tergabung dalam Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) berkumpul di gedung Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta untuk mendeklarasikan diri mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi. Rasanya sulit dibantah bahwa dukungan itu Sebagai reaksi dukungan belasan ribu alumni UI dan sejumlah kampus berkumpul di GBK pada 12 Januari 2019 lalu mendeklarasikan diri mendukung pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin.

 

Meski menyebut diri sebagai kelompok alumni, namun sejumlah tokoh yang hadir merupakan kalangan akademisi kampus yang masih aktif. Mereka yang selama ini kita kenal sebagai para pemikir yang hebat. Belum jelas, apakah mereka sebagai inisiator dari dukungan itu. Yang pasti tidak mungkin jika mengumpulkan ribuan orang tanpa di kendalikan oleh aktor yang berkepentingan. Dukungan masyarakat yang mengatasnamakan perguruan tinggi seakan mensiasati opini publik bahwa dukungan itu objektif tanpa embel-embel kepentingan.

Namun sangat berbahaya jika kelompok yang berkepentingan menggunakan label kampus sebagai instrumen memperdaya masyarkat. Dukungan kalangan kampus seperti ini melahirkan 3 pandangan terhadap eksistensi pengajar di perguruan tinggi menghadapi Pilpres. pertama, tampilnya kalangan dosen pendukung/berpihak pada Pasangan calon. Kalangan ini aktif melakukan kajian-kajian ilmiah, membentuk opini publik atas pandangan dan keyakinan pada calon tertentu. Kedua, kalangan dosen yang Pasif terhadap dinamika politik.

 

Mereka lebih tertutup, aktif di laboratorium, meneliti, menulis jurnal dan terjebak pada kompetisi scopus sebagai syarat menjadi Lektor kepala dan guru besar agar bisa menikmati tunjangan, jabatan struktural dan status sosial. Ketiga kalangan dosen yang ikut bergumul agar pemilu bisa berjalan secara demokratis. Kalangan ini aktif mencari jalan keluar jika prosedur pemilu bermuara pada dilema antara melakukan atau tidak melakukan.

 

Aktif mendiskusikan jika dua lembaga peradilan memutuskan hasil yang berbeda, ikut membantu menyusun peta kerawanan yang berpotensi menggagu tahapan pemilu, mendidik pemilih agar tidak terjebak pada politik pragmatis, mengawal penyelenggara agar tetap on the track, serta mengkritik peserta pemilu yang dinilai menghalalkan segala cara meraih kekuasan. Kalangan ini terpanggil dan memikirkan bagaiman agar demokrasi bisa menghasilkan kualitas politik yang sejati melalui kontribusi dunia kampus ketimbang terjebak pada scopus yang belum tentu memberi kontribusi pada masalah kenegaraan.

 

Kampus sama derajatnya dengan agama dan media massa. Tiga institusi ini tidak boleh melacurkan diri pada keberpihakan bagi kekuatan politik tertentu. Agama bertugas mengajarkan kebenaran bukan memaksakan kebenaran menurut kepentingan. Media massa bertugas menginformasikan bukan membentuk opini publik menurut kepentingan. kampus membentuk nalar bukan merekayasa nalar untuk kepentingan. Jika agama dan media massa tidak bisa membentengi dirinya dari arena kekuasaan, harusnya kampus menjadi benteng terakhir untuk tidak tergoda pada arus kepentingan kekuasaan tertentu.

 

Kampus harus kokoh.

Kampus mengajarkan esensi politik serta visi yang harus dicapai. Kampus sebagai arena perdebatan idiologi serta proses pendidikan mempersiapkan calon-calon pemimpin, tapi kampus tidak boleh Diracuni oleh aktor-aktor yang kerap merekayasa kebenaran untuk ambisi kekuasaan. Kita tidak mengharapkan jika ada dosen yang tidak objektif dalam memberikan pengajaran dikelas karena jebakan kepentingan atau keberpihakan.

 

Jika ada Mahasiwa yang bertanya kepada dosennya tentang dampak demonstrasi 212, jawabannya bisa melahirkan dua pandangan. Jika dosen berpihak pada Joko Widodo, kemungkinan beser jawabannya adalah tidak berpengaruh. Sebaliknya jika dosennya pendukung Prabowo maka kemungkinan jawabannya adalah tentu Sangat berpengaruh. Dosen yang ditanyai mahasiswa tentang debat Pilpres tahap pertama pasti akan melahirkan tanggapan berbeda, tergantung kepada calon mana yang didukung sang dosen.

 

Jika dosennya berpihak pada Joko Widodo, kemungkinan dosen akan menilai bahwa Joko Widodo yang tampil terbaik. Jika dosennya berpihak Pada Prabowo, kemungkinan jawabnya adalah Prabowo yang terbaik. Dosen akan merespon menurut kepentingannya. Pandangan dosen terhadap calon Presiden , bukan didasarkan pada kebenaran tetapi pada kepentingan. Itulah sebabnya mengapa kampus harus steril dari kepentingan politik. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h melarang lembaga pendidikan Dijadikan tempat untuk berkampanye. UU ini sudah mengantisipasi agar kampus dijaga dan dijauhkan dari cara-cara yang menyesatkan. UU melarang jika TNI dan Polri berpolitik karena mereka punya senjata untuk melindungi warga negara.

 

Jika mereka berpihak, bukan tidak mungkin senjata yang akan memaksa warga negara untuk memilih calon tertentu. UU juga melarang aparatur sipil negara (ASN) berpolitik karena mereka punya tugas melayani publik. Jika mereka berpihak bukan tidak mungkin pelayanan lebih mengutamakan masyarakat yang pilihan politiknya sejalan. Kampus harusnya bersih dari kepentingan politik kekuasaan, agar pengajarannya tidak sesat dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan yang esensial yaitu membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

  

Oleh: Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found