Kolom AIPI

Ke(Tidak)Bebasan Pers

ferry liando

Politik Thailand makin parah. Ambisi membabi-buta para elit akhirnya menyeret dua institusi publik pada ranah kepentingan kekuasan. Dua institusi itu adalah kerajaan dan angkatan bersenjata Thailand. Keterlibatan kerajaan pada kepentingan kekuasaan itu setelah Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadana Barnavadi (67) kakak perempuan Raja Maha Vajiralingkorn berhasil dibujuk bergabung degan Partai Raksa Chart Thailand. Partai ini merupakan binaan klan mantan perdana menteri Yingluck Shinawarta. Bergabungnya kerajaan pada kompetisi kekuasaan tentu sangat mengejutkan sebab selama ini kerjaan tidak pernah terlibat langsung dalam urusan politik. Kerajaan adalah simbol kemegahan dan kedaulatan negara menjadi milik semua rakyat sehingga terlalu Sulit jika kerajaan harus berpihak pada salah satu kepentingan politik.

 

Tampilnya keluarga kerjaan pada gelanggang politik bukan tidak mungkin untuk menyeimbangi kekuatan partai Phalang Prachart yang didukung angkatan bersenjata. Koalisi ini mengusung Prayuth Chan Ocah menuju perdana menteri. Saya tidak bisa membayangkan apa yang bakalan terjadi jika kedua lembaga ini saling berkompetisi. Apakah kerjaan masih tetap melindungi rakyatnya dengan tulus (sebagiamana tradisi selama ini) jika calon yang didukungnya tidak dipilih oleh rakyat. Saya juga tidak membayangkan jika akhirnya angkatan bersenjata itu akhirnya kalah dalam kompetisi mengingat tentara itu diperlengkapi dengan senjata.

 

Namun inilah sebuah fakta politik manakala ambisi berlebihan tanpa kendali. Institusi yang harusnya dijaga independensi dan kenetralannya, terpaksa harus diseret untuk sebuah ambisi. Kompetisi politik seperti ini juga tidak bisa tehindar dari negeri ini. Di Indonesia, institusi publik yang harusnya dijaga independensinya adalah institusi keagamaan, perguruan tinggi dan pers. Agama harusnya mengajarkan kebenaran bukan mengajarkan kebenaran menurut kepentingan. Perguruan tinggi mengajarkan ilmu pengetahuan bukan pengetahuan menurut kepentingan dan pers memberitakan apa yang patut diketahui bukan memberitakan berdasarkan kepentingan.

 

Keterlibatan kelompok keagamaan pada kompetisi pemilihan Presiden (Pilpres) tercermin pada dua kategori. Ada yang secara terang-terangan memberikan pernyataan dukungan oleh elit-elit dengan membawa atribut organisasi namun ada juga yang tidak secara organisasi tetapi elit-elitanya rajin menonjolkan calon tertentu. Seorang budayawan pernah berujar bahwa Pilpres itu bukan Kompetisi partai politik tapi cenderung pertarungan antar kelompok agama.       

         

Perguruan tinggi sepertinya tidak mampu menjaga Marwahnya sebagai kelompok intelektual yang bersahaja. Kampus akhirnya diseret oleh sebagian kelompok elit untuk sebuah pembenaran yang kadang menjauh dari kebenaran. Akibatnya intelektual kita terpola antara pemikir dungu dan bukan. Pers adalah salah satu institusi publik yang harus dijaga agar jangan ternoda pada hinggar bingar politik yang makin tak pantas. Bukan hanya oleh jurnalis, tetapi juga oleh publik yang selalu berharap pencerahan. Pemilu 2019 menjadi tantangan kebebasan pers dalam mencipta topik dan narasi bagi setiap jurnalis.

 

Menulis dan tidak menulis akan menjadi taruhan atas penilaian publik dan cenderung diarahkan pada kepentingan politik. Prabowo salah satu capres pernah memberikan kritikan pada media massa terkait Reuni Akbar 212 yang berlangsung di Monas, Jakarta, pada Minggu (2/12/2018) karena tidak memberitakan kegiatan itu. Di media massa memang tidak seragam meletakan posisi halaman. Ada yang meletakan di halaman satu dengan judul sebesar nama media. Namun ada juga yang meletakannya di halaman pojok tergabung dengan iklan yang ukuran beritanya sangat kecil dan pendek. Ada yang hanya menyajikan sekali dalam bentuk head line News namun ada juga yang membuat analisis bersambung Berhari-hari. Dalam satu peristiwa bisa melahirkan beragam reaksi masing-masing media. Jika masing-masing media memiliki segmentasi berbeda dalam setiap pemberitaan maka tidak salah jika terjadi perbedaan.

 

Namun jika perbedaan itu diakibatkan karena terjerumusnya media pada kepentingan politik maka tamatlah riwayat kita menjaga kemurnian berdemokrasi. Tak ada harapan bagi publik untuk mempercayai siapa-siapa, sebab media yang seharusnya menjadi pilar utama demokrasi ternyata lenyap tanpa peduli sebagaimana cita-citanya. Terciptanya kebencian dan hampa empati dalam struktur sosial merupakan perbuatan yang gerakan oleh sebagian media terutama yang beorientasi politik dan media bisnis. Di televisi Tidak jarang publik dipertontonkan oleh adu mulut para politisi yang harusnya diteladani banyak orang terutama anak-anak muda. Bukan etika yang dipertotonkan tetapi saling adu ganas, kebencian dan permusuhan. Jika televisi itu bertanggungjawab harusnya para nara sumber harus diseleksi secara ketat. Sebab tidak pantas mempertontonkan kepada publik ketika terjadi adu mulut oleh para politisi pencari panggung yang seolah-olah menggiring penyesatan cara berpikir publik.

 

Tak jarang para host yang memprovokasi para narasumber agar saling menyerang dan memaki. Ketika ada narasumber menyampaikan argumentasi yang cenderung melemahkan calon yang didukung narasumber lain maka sang host ikut mempertegas itu dengan cara memanas-manasi narasumbernya. Host tanpa sadar telah mengadu domba keduanya. Jadilah para narasumber bukan tampil dengan narasi intelektual tapi dengan kekuatan fisik saling menunjuk jari, saling mengepalkan tangan, saling teriak dan saling memaki. Media memang diuntungkan karena ratingnya menjadi tinggi sementara publik disisahkan oleh tontonan sampah yang tak bernilai. Media terjebak pada prinsip bad News Is good News.

 

Tidak jarang pihak yang berkepentingan menjiplak potongan kata-kata provokatif dari narasumber dalam bentuk flyer yang kemudian di viralkan di media sosial. Berapa banyak masyarakat yang disesatkan oleh tindakan semacam ini. Media di daerah kerap juga tidak kalah genitnya. Sebagian telah menjadi bancakan para elit yang berambisi. Tak jarang muncul judul berita sesat yang memaksa publik percaya. " Si A (nama caleg) makin meroket", Si B tak bisa dibendung, Si C tinggal dilantik, si D menguasai dapil Y. Tapi anehnya, dalam narasi pemberitaan tidak ada satupun data atau fakta yang bisa menjelasakan atau mendukung sebagaimana judul berita.

 

Tak jarang dalam puluhan media menarasikan berita yang seragam tanpa ada yang berbeda dari judul, jumlah kata dan kalimat, serta tanda baca. Anehnya pemberitaan seperti ini terjadi pada kebanyakan caleg yang merupakan kerabat dekat dari kepala daerah. Ada pihak yang mengkhawatirkan jangan sampai pemberitaan ini terkait dengan ikatan kontrak iklan Pemerintah daerah yang bersumber dari APBD. Saya berusaha membela media yang beroperasi seperti ini dan pernah membantah dalam sebuah forum, karena memang belum memiliki kaya fakta, namun bukan bagian saya untuk meluruskan. Jika rangkaian alur cerita ini benar adanya maka upaya menggagu kebabasan pers ternyata bukan datang dari pihak lain. Pers-lah yang membelenggu tangannya sendiri agar tetap terpenjara atau terjajah dari ketidakbebasan. Pers memang perlu makan, menghidupi keluarganya dan ingin sejahtera.

 

Namun pers memiliki tanggungjawab moril pada keadilan pemberitaan. Pers itu adalah penjaga moral dari ketimpangan dan ketidakadilan terhadap rakyat. Ia bagai anjing penjaga (watch dog) yang terus menggonggong jika ada yang mengganggu itu dari sang empunya. Namun kerja kemanusian ini tidak boleh diam ketika ada yang merayunya dengan tulang. Hari Pers Nasional (HPN) yang dirayakan pada setiap 9 Februari merupakan momentum untuk memperbaiki semangat sebagiamana cita-cita awal bahwa Pers nasional melaksanakan peranannya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pers memiliki kebebasan dalam mengekspresikan cita-cita itu. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mendorong kemerdekaan pers sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found