Hantu Golput 2019

ferry liando

Logika politik bahwa semakin tinggi angka partisipasi pemilih memberikan hak suaranya pada pemilu maka legitimasi pemilu semakin kuat. Artinya pengakuan terhadap keterpilihan juga akan semakin diakui. Tesis ini bukan juga keliru, sebab buat apa pemilu lalu kepedulian pemilih ternyata sangat rendah. Atas semangat ini KPU membuat sejumlah kebijakan sebagai upaya mendorong tingkat partisipasi pemilih. Pemilu tahun ini KPU menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen. Maka KPU pun bergerak. Mulai dari sosialisasi dalam beragam macam cara, pembentukan rumah pemilu, media centre, relawan demokrasi, KPU goes to campus.

 

Dalam mengelola administrasi data pemilih, KPU tak mengabaikan pencermatan secara akurat dan ketat. Semuanya dilakukan secara sistimatis untuk memastikan agar semua pemegang hak pilih tercatat. Meski kontroversial, pemilih dengan gangguan jiwa pun tak luput dalam daftar. Saking semangatnya, meski berpotensi terjadinya kekuarangan kertas suara di TPS, pemilih yang tak berada di TPS asal tetap didaftarkan dimana pemilih itu sedang berada pada saat pencoblosan. Sungguh usaha yang tidak gampang.

 

Tak hanya KPU yang gesit soal ini, dengan dalih sosialisasi dan pendidkan politik, Pemerintah tak kalah Semangatnya mendorong agar setiap warga negara yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS. Semoga usaha ini akan membuahkan hasil. Sebab tidak gampang "membujuk" para pemilih ditengah hiruk pikuk politik belakangan ini. Kampanye yang harusnya merupakan ajang mempengaruhi pemilih dengan tawaran program, namun ajang ini berubah seperti adu siasat para gerombolan preman yang kehilangan setoran. Seperti kuda kasta liar yang lama tidak dipertemukan dengan kuda betina, seperti pengembara yang berharap oase.   

 

Para politisi seakan tanpa malu mengobar kebengisan dan kebencian hanya sekedar mematahkan dalil politik pihak lawan. Televisi yang terjebak pada rating kerap memanfatakan para debat politisi model ini. Tak ada gagasan, tak ada hiburan, yang ada hanyalah tontonan yang memuakan dan menyeramkan. Sejumlah host televisi tak segan menagadu, mempertentangkan bahkan memicu profokatif. Seakan negara ini makin liar dan tak memberi bagian bagi prinsip etika dan kemanusiaan. Nyaris sebagian besar televisi telah kehilangan jati dirinya sebagai sarana pendidkan politik.

 

Semua berlomba mengejar rating, tanpa peduli dampak atas setiap tontonan yang terus meresahkan. Harusnya televisi juga harus bertanggungjawab terhadap pemilu yang berkualitas. Jika dialog televisi dimaksudkan untuk pendidikan politik, maka sepantasnya, narasumber dan hostnya diselsksi dari mereka yang terdidik. Masing-masing pendukung capres, masih terdapat elit-elit politik yang masih dinilai dan dikenal cakap bermoral. Terdapat ahli-ahli politik yang besar karena karya-karya mereka. Seperti Prof Ramlan Surbakti, Arbi Sanit, Prof Syamsudin Haris, Prof Dewi Fortuna Anwar, Prof Lili Romli, Prof Firman Noor, Dr Refly Harun, dan sejumlah nama lain. Mereka banyak dikenal publik sebagai pengamat yang santun dan objektif, tapi sayang jarang dilibatkan televisi. Sebab seakan televisi lebih peduli pada kepentingan rating ketimbang bobot dialog yang sebenarnya. Tanpa kendali, televisi juga dimanfaatkan para politisi pencari panggung.

 

Banyak politisi mengejar sensasi dengan kata-kata dan pandangan tidak mendidik, namun tindakan ini ternyata positif bagi media untuk pemberitaan. Tak heran belakangan muncul politisi-politisi baru yang sebelumnya namanya tak pernah tersentuh publik karena reputasinya hampa. Tak hanya politisi, para relawan tim kampanye banyak Menjelmakan diri sebagai pengamat atau analis politik. Publik tidak dibuat bingung, tapi makin mengalapakan semangat untuk melibatkan diri. Elit politik yang harusnya membuka kabut gelap agar masa depan politik makin mencerahkan, malah ikut menabur asap hitam bagi sebuah ketidakpastian demokrasi. Di negara lain, kondisi ini tidak hanya melahirkan ketidakpastian, tapi menghambat masyarakat untuk datang ke TPS. Semoga golput tidak menjelma sebagai hantu menyeramkan pada pemilu 2019.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

 

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found