Kolom AIPI

Parpol Buat Gaduh Lagi

ferry liandoCatatan saya hari ini harusnya tentang debat calon wakil Presiden tadi malam. Tapi saya kurang yakin jika catatan ini mendapat tempat bagi pembaca sebab sepertinya isu ini akan kalah menarik ketimbang berita Ketua Umum Partai Persatuan Pembangun (PPP) Muhammad Romahurmuziy yang ditangkap operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

 

Jika bukan OTT, agak mustahil kasus ini berproses di pengadilan apalagi akan berujung vonis. Paling juga bahasanya adalah kriminalisasi. Apalagi tersangka adalah salah satu pendukung salah satu Capres. Temanku bilang kalau ingin jadi kriminal, disarankan untuk bergabung dalam tim sukses. Sebab jika terangkap pasti akan dibela kelompok tertentu karena alasan politisasi. Nasib yang paling menyenangkan saat ini adalah tim sukses.

 

Mereka adalah manusia beban tanpa beban. Sebab jika berbuat kejahatan sekalipun pasti akan dibela dan pihak yang menangani kasusnnya akan di tuduh politis dan pelakunya dianggap korban kriminalisasi. Heran juga ketika berbohong penganiayaan tapi nyatanya akibat operasi plastik tapi masih ada juga pihak yang membela. Ada yang menganiaya, tapi setelah di proses hukum katanya korban kriminalisasi. Ada juga yang menghujat, tapi sekaliber elit papan ataspun tetap menyatakan pembelaannya. Sungguh ironi bagi bangsa demokrasi.

 

Cara memandang seseroang, meski sudah melakukan kejahatan namun kejahatannya itu menguntungkan kelompok tertentu maka tetap diperlakukan seperti seorang malaikat yang harus dibela dan dipuja. Sebaliknya meski sikap sesorang sesuatu yang pantas, namun jika membahayakan kepentingan suatu kelompok maka segala cara bisa dilakukan untuk membantah dan mengkritiknya. Namun usaha KPK melakukan OTT harus diapresiasi sebab tidak mungkin akan muncul sebuah dalil bahwa tersangka sebagai korban kriminalisasi. Semua alat bukti terpenuhi yakni barang dan saksi. Akan lebih dasyat jika KPK mampu membongkar aktor-aktor yang terlibat. Tersangka ditangkap karena dugaan memperjualbelikan jabatan di Kementerian Agama.

 

Tentu modus ini bukan kerja tunggal. Seperti hukum pasar,- ada barang yang dijual, ada penjual, ada perantara dan ada pembeli. Konon pejabat yang dilantik namanya tidak masuk daftar hasil panitia seleksi lelang jabatan. Pihak yang perlu dimintai keterangan adalah pihak sekretariat jendral selaku pejabat yang berwenang membentuk Panitia Seleksi yang bertugas melakukan seleksi secara terbuka. Serta pihak KASN yang merekomendasikan dan menteri sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang melaksanakan pelantikan.

 

Jika benar ada prosedur yang terlewati maka bukan hanya terangka yang dilibatkan dalam proses hukum. Hal yang patut disayangkan adalah keterlibatan pimpinan elit salah satu parpol tertua di negeri ini. Pengalaman ini makin menderetkan daftar nama panjang elit politik paling tersohor. Sebelumnya ulah elit parpol ini sudah dilakukan Anas Urbaningrum (Partai Demokrat), Luthfi Hassan Ishaaq (PKS), Suryadharma Ali (PPP), dan Setya Novanto (Golkar).

 

Peristiwa ini makin memperkuat hipotesis politik bahwa berdirinya partai politik dan diperebutkanya jabatan ketua umum parpol semata hanya untuk kepentingan mendapatkan jabatan atau untuk memperkaya diri. Dengan mendirikan parpol maka aktor yang selama ini jobless secara tiba-tiba mendapatkan kepercayaan memegang jabatan pemerintahan. Banyak pihak belomba mendirikan parpol dengan dalih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Tapi kadang motif yang sesungguhnya adalah mengejar jabatan atau kuasa merebut kewenangan. Karena motif ini banyak parpol memanipulasi data dan dokumen sebagai syarat pendirian parpol. Ketika parpol lolos sebagai peserta pemilu maka tugas parpol selanjutnya adalah mengejar angka suara parlement treshold sebagai syarat parpol yang bisa mengutus wakilnya di parlemen. Pemilu 2019 mensyaratkan Parpol wajib memperoleh suara hasil pemilu sebesar 4 persen. Mencapai angka ini tentu tidak mudah.

 

Sehinga sebagian parpol lebih mementingkan popularitas dan harta kekayaan calon ketimbang calon yang memiliki kapasitas dan kualitas yang memadai. Parpol lebih cenderung mementingkan perolehan suara ketimbang menyodorkan nama-nama yang selama ini sebagai ahli dan mumpuni mengelola negara. Parpol berprinsip bahwa semakin banyak suara maka akan berpengaruh pada perolehan kursi di DPR. Jumlah kursi di DPR menjadikan alat bergaining untuk mendapatkan jabatan baik di kabinet atau pada alat kelengkapan di DPR.

Ketika parpol menguasai jabatan-jabatan itu maka akan sangat mudah untuk mempengaruhi kebijakan termasuk mengintervensi pengangkatan pejabat di bawahnya. Kasus Rommy hanyalah bentuk kesialan saja, sebab modus seperti ini sudah menjadi tradisi. Cuma saja Rommy anak muda pemalu yang tidak banyak bertanya dan tidak mempelajari secara seksama modus yang dilakukan oleh elit politik yang lain yang selalu bebas dari jeratan hukum. Tentu peristiwa hukum ini akan berdampak pada banyak aspek. Pertama secara internal, kasus ini akan berdampak pada Parpolnya yakni PPP yang kini sedang berkompetisi pada pemilu 2019.

 

Dampak terhadap pemilih mungkin tidsk terlalu besar, tapi kekhawatirannya adalah konsolidasi parpol ini bisa terganggu. PPP baru saja bangkit dari konflik internal berkepanjangan. Proses konflik yang panjang dan menguras energi yang besar akhirnya parpol ini bisa bangkit bahkan bisa lolos sebagai peserta pemilu 2019. Keadaan ini jadi momentum membangunkan elit internal dari tidur yang selama ini berseberang. Kedua, kedekatan Rommy dengan Jokowi akan dimanfaatkan oleh lawan politik yang seakan mendapat vitamin baru sebagai energi menyerang. Seakan muncul bahan baku baru untuk digoreng. Jokowi akan dituduh tidak Mampu menjaga orang-orang dekatnya untuk bersih dari korupsi. Ketiga, hal yang paling rawan adalah trauma publik terhadap elit-elit parpol yang tidak mampu menjaga Marwah. Keridakpercayaan ini akan bergeser pada ketidakpercayaan publik pada sistim dan struktur kekuasaan. Ketidakpercayaan selalu berbahaya karena memicu apatisme publik sehingga akan berpotensi tidak akan berpartipasi pada tahapan Pemilu selanjutnya termasuk memikirkan ulang apakah nantinya akan memberikan suara atau tidak.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found

Kolom AIPI Lainnya