Kolom AIPI

PMK dan Kedaulatan Rakyat

ferry liandoPekan lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan penggunaan surat keterangan (Suket) perekaman e- KTP sebagai syarat untuk mencoblos. Putusan itu dibuat setelah MK mengabulkan uji materi atau judicial review yang diminta sejumlah pemohon  seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Titi Anggraini, pendiri dan peneliti utama Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis, dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari terhadap pasal 348 ayat 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

 

Hasilnya, pasal tersebut ditetapkan sebagai inkonstitusional bersyarat karena mengizinkan penggunaan Suket. MK juga memutuskan batas waktu pindah memilih dari 30 hari sebelum pencoblosan menjadi 7 hari. Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) memberikan  jaminan kepada WNI yang memiliki hak untuk memilih yang selama ini terkendala proses administrasi. UU mengancam sanksi bagi apa saja yang menyebabkan WNI yang memiliki hak tapi tidak didaftar. 

 

Pasal 511 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih, menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat. Momentum politik untuk menentukan pemimpin sebagiamana yang diinginkannya.

 

Namun dalam kondisi tertentu banyak tindakan yang menyebabkan hilangnya kedaulatan itu. Salah satunya adalah tidak didaftarkannya WNI yang berhak dalam daftar pemilih. Inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar MK memutuskan penggunaan Suket bagi pemilih dan memperpanjang pendaftaran pindah memilih. MK dan pemohon telah membuktikan bahwa kedaulatan rakyat itu jangan sampai menjauh dari sang empunya.

 

Namun demikian masih banyak ancaman yang berpotensi hilangnya kedaulatan itu. Pertama, efek politik uang menjadi salah satu kendala kedaulatan itu. Pemilih bisa saja berubah sikap ketika uang atau barang  yang diterimanya menjadi dasar dalam memilih. Kedaulatan seseorang bisa terbelih oleh caleg yang hanya mengandalakan uang dalam meraih kekuasaan. Kedua, kedaulatan rakyat hilang manakalah ada tindakan intimidasi terhadap pemilih. Pelaku ini Biasanya diperankan para aparatur yang mengendalikan struktur Pemerintah.

 

Mereka memiliki kewenangan memberikan keterangan terhadap masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial atau fasilitas Pemerintah Seperti Suket tanda miskin, kelayakan menerima beras sejahtera, program keluarga harapan, penerima gas LPG. Kewenangan ini kerap dijadikan senjata untuk mengancam agar memilih calon sebagaimana yang dikehendaki aparat.

 

Selama ini banyak masyarakat miskin, tapi justru sulit mendapat fasilitas itu. Bisa jadi sebagai "hukuman" karena tidak taat. Tindakan aparat ini biasanya untuk melindungi jabatannya atau sekedar untuk dipromosi. Ketiga, terganggunya Kedauatan rakyat bisa jadi karena berkembangnya politik aliran. Masyarakat dipaksa oleh kelompoknya agar memilih calon yang sealiran. Masyarakat tidak diberikan kebebasan. Sebab akan dituduh tidak tunduk pada kepentingan aliran. Masyarakat dipaksa dengan alasan solidaritas.

 

Keempat, hilangnya Kedaulatan rakyat bisa juga terjadi manakalah suara pemilih di TPS hilang akibat kelalayan  petugas TPS.  Petugas TPS yang tidak netral bisa menggunakan banyak akal untuk merusak surat suara sehingga bisa menguntungkan atau merugikan calon tertentu. Kita berharap para petugas TPS bukan disusupi oleh oknum yang ternyata berpihak pada kepentingan politik tertentu.

 

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

 

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found

Kolom AIPI Lainnya