Kolom AIPI

Berharap KPU Tidak Bernasib KPK.

 

ferry liandoKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menjadi lembaga "underbow" DPR. Gelagat ini mulai terbaca ketika peserta seleksi pimpinan KPK saling mengikat kontrak politik. Pada saat uji kelayakan calon pimpinan KPK yang dilakukan Komisi lll DPR RI Kamis pekan lalu, para calon "dipaksa" berjanji sesuai dengan keinginan para wakil rakyat. Jika janji sesuai kontrak tidak dilaksanakan saat terpilih maka mereka akan dikenakan sanksi. Tak sekedar itu, jika janji tidak dibuktikan maka harus bersedia mengundurkan diri dari jabatan, dan jika itu tidak dilakukan maka mereka bersedia dituntut secara hukum. Kontrak politik itu tidak main-main sebab ditandatangani diatas meterai.

 

Janji ini seakan memposisikan KPK telah menjadi lembaga subordinatif lembaga politik. Agar dengan mudah bisa terpilih, para calon pimpinan KPK-pun harus cari posisi aman saat uji kelayakan yakni "harus menyetujui" beberapa materi rancangan revisi UU 30/2002 tentang KPK sesuai selera DPR. Padahal wacana Revisi ini sejak awal telah mengandung kontroversi baik dari sisi substansi maupun prosedur penyusunan. Sejumlah materi yang di paksakan dalam rancangan revisi adalah pembentukan Dewan Pangawas KPK bentukan DPR dengan melekat kewenangan yang kuat.

 

KPK harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas jika hendak melakukan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. KPK tidak akan mandiri lagi karena harus berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan dalam hal penuntutan. Hal yang bisa dikuatirkan, jika jaksa agungnya berasal dari parpol seperti sekarang maka peran ketua umum parpol sangat dominan mempengaruhi hasil. Untuk bisa mengendalikan penyidik, maka statusnya harus dari aparatur sipil negara (ASN) yang harus tunduk pada kode Etik ASN. Selama ini sanksi ASN dikendalikan kemenpan dan RB. Bagaimana jika nantinya menteri ini diisi oleh kader parpol. Dalam hal prosedur, syarat formil revisi UU ini sebetulnya tidak terpenuhi sebab menurut UU No 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, revisi sebuah UU harus ditetapkan terlebih dahulu dalam perencanaan melalui program legislasi nasional (Prolegnas) pada setiap awal tahun.

 

Padahal istilah hukum perencanaan menganut bahwa "apa yang dilaksanakaan harus sesuai dengan apa yang dianggarkan, dan apa yang dianggarkan harus sesuai dengan perencanaan". Kemudian pada pasal 96 UU ini menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberi masukan secara lisan dan tertulis dalam setiap pembahasan RUU. Namun prosedur ini tidak pernah dilakukan. Secara etis, pembahasan ini seharusnya tidak boleh dilakukan pada saat DPR hendak mengakhiri jabatan. DPR hasil pemilu 2014 akan berakhir pada 1 Oktober 2019. Kepala Daerah dalam mengkiri jabatan, dilarang membuat kebijakan-kebijakan strategis, sebab bisa saja kebijakan itu bisa saja disalah gunakan. Dan benar, kali ini cara itu justru dilakukan DPR.

 

Tidak bisa dipastikan apa alasan DPR bertindak seolah melampaui kehendak publik. Tapi yang pasti pihak-pihak yang selama ini berurusan dengan KPK adalah para anggota DPR/DPRD, menteri dan kepala daerah kader parpol, ketua-ketua parpol, dan para pengusaha yang bersekongkol dengan elit-elit parpol. Tentu jika kontrak politik dengan pimpinan KPK yang baru bisa terwujud dan revisi sejumlah pasal dalam UU KPK benar-benar terjadi maka secara otomatis beban dan ruang gerak DPR tidak sesulit seperti sekarang. Revisi UU ini menjadi sejarah besar bagi bangsa ini sebab baru pertama kali DPR, tanpa perdebatan atau polemik merevisi UU ini sebagaimana pembahasan kebijakan lainnya yang membutuhkan waktu panjang dan menguras banyak energi.

 

Tapi publik tahu, bahwa UU nomor 2/2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyebutkan bahwa jumlah pimpinan MPR periode 2014-2019 terdiri dari satu ketua dan tujuh wakil ketua. UU ini menyebutkan pimpinan MPR hasil pemilu 2019 akan kembali menjadi seperti semula yakni terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua. Namun atas pembahasan tidak kurang dari dua jam, elit di DPR dan Pemerintah pada Jumat pekan lalu menyepakati bahwa pimpinan MPR periode berikutnya terdiri dari satu ketua dan sembilan wakil ketua. Otomatis semua parpol yang lolos ke Senayan hasil pemilu 2019 masing-masing mendapat jatah.          

                                                      

NASIB KPU.                                    

Lantas bagaimana dengan lembaga lain. Selama ini ada dua lembaga yang sering buat pusing para elit politik yakni KPK dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Integritas dan komitmen yang dijunjung tinggi membuat kedua lembaga ini sulit diintervensi. Maka untuk melunakannya, elitpun tidak kehilangan akal. Caranya adalah memanfaatkan power yang dimiliki lewat UU. Revisi UU pemilu bisa saja akan dilakukan dengan masa uji kelayakan dan kepatutan penyelenggara pemilu sebagiamana nasib KPK. Sehingga DPR bisa jadi akan juga menyodorkan kontrak politik yang harus disepakati calon agar bisa terpilih. Selama ini KPU sering berbeda pendapat dengan DPR.

 

Terakhir perseteruan tentang mantan narapidana koruptor. KPU berusaha memaksakan agar mereka tidak boleh menjadi calon anggota legislatif. Namun usaha itu ditentang oleh DPR dengan berbagai macam alasan. Tahun 2016 KPU dan DPR berbeda pendapat juga soal cuti petahana kepala daerah, apakah cuti itu bagian dari persyaratan calon atau bagian dari pengaturan tentang kampanye. Ada peluang DPR memaksa calon penyelenggara untuk "harus" sepakat dengan pasal-pasal yang diinginkan DPR.

 

Bisa jadi, DPR meminta para calon agar jangan mempersulit mantan narapidana korupsi menjadi calon baik untuk legislatif ataupun kepala daerah. Meminta kesepakatan agar dinasti dilegalkan ataupun yang paling berbahaya ketika candidate buying atau vote buying diminta tidak diributkan baik oleh UU ataupun oleh penyelengara, sebab ini yang paling gampang dan memudahkan sebagian dari mereka bisa menjadi anggota DPR/DPRD atau kepala daerah. Jika KPK diamputasi lewat kontrak politik dan revisi UU KPK, maka tidak mustahil jika kelak KPU dan Bawaslu akan bernasib sama.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

 

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found