Produk Demokrasi; Power Lemah.

 

ferry liandoBesok, Selasa 21 April, Bangsa Indonesia akan merayakan hari kelahiran Pahlwan Raden Ajeng Kartini. Dia diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno pada 2 Mei 1964 atas jasa-jasanya memperjuangkan derajat perempuan pribumi.

 

Untuk memotivasi para perempuan ia pernah menulis "Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam."

 

Tak ada seorangpun yang mendapat gelar kehormatan sebagai pahlawan tanpa pernah mendedikasikan dirinya bagi banyak orang.

 

Hari ini dalam situasi penyebaran covid 19, bukanlah sesuatu yang berlebihan jika gelar pahlawan kita sematkan kepada para medis, TNI dan Polisi. Tentu semua tahu bahwa tidak ada pihak lain yang sedang mengalami kesulitan sebagaimana yang mereka hadapi. Mereka mengorbankan nyawa hanya karena ingin menyelamatkan nyawa banyak orang. Harus meninggalkan keluarga dan membagikan cinta kasih bagi orang lain.

 

Covid 19 adalah fenomena mendunia. Masing-masing negara mengalami kendala berbeda-beda dalam pemberantasannya. Ada kendala ekonomi, kendala sosial dan kependudukan, kendala politik ataupun kendala alam atau geografi. Indonesia sendiri tak luput dari berbagai hambatan. Salah satu hambatan terbesar kita adalah kesulitan dalam koordinasi vertikal dan pengendalian aktivitas masyarakat. Pemerintah pusat dalam momentum tertentu bukan saja kewalahan mengatur rakyatnya namun juga amat sulit menyatukan kebijakan dalam satu komando. Sejumlah daerah telah menetapkan kebijakan lockdown. Sementara belum ada perintah dari Pemerintah pusat soal kebijakan itu.

 

Sebaliknya Pemerintah pusat telah menetapkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

 

Namun belum semua daerah patuh pada kebijakan itu. Elit di daerah lebih nyaman dengan kepentingan wilayahnya. Alasannya jika dilakukan maka dapat menimbulkan resiko besar. Baik itu beresiko pada perekonomian ataupun dapat menimbulkan kesenjangan sosial.

Keadaan di daerah tak juga kalah sulitnya. Himbauan Pemerintah daerah untuk tidak keluar rumah belum juga ditaati oleh sebagian masyarakat. Malahan ada masyarakat yang secara terang-terangan dan sangat berani menentang petugas yang menertibkan. Keadaan ini terjadi dimana-mana. Ada yang ditindak secara hukum. Itupun karena ada masyarakat yang sempat mengambil gambar dan diviralkan ke publik.

 

Baik Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota adalah pejabat produk demokrasi. Mereka dipilih bukan oleh lembaga perwakilan tapi melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyatnya. Keadaan ini harusnya menjadi legitimasi bagi siapapun yang sedang berkuasa.

 

Namun ada kondisi yang memunginkan para penguasa tidak bisa mengendalikan rakyatnya secara utuh. Meski sebagai seorang Presiden sekalipun, jika yang hendak dikendalikan adalah Gubernur atau Bupati/walikota yang tidak berasal dari partai politik yang sama maka Presiden tetap akan mengalami banyak kesulitan.

 

Salah satu tantangan kebijakan otonomi daerah selama ini adalah ketimpangan kebijakan yang tidak terkoordinasi dan terintegrasi akibat perbedaan latar belakang politik. Banyak kebijakan di daerah justru menentang kebijakan Pemerintah pusat. Akan halnya dengan Pemerintah provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kesulitan yang sama sepertinya dirasakan oleh banyak kepala daerah ketika hendak mengurus dan mengendalikan rakyatnya di daerah.

 

Hampir semua kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah selalu ditentang dan dicurigai oleh sebagian rakyatnya sendiri. Jangankan kebijakan yang salah, kebijakan yang sudah dianggap benarpun tetap saja dikritik dan dipersoalkan. Karena kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, harusnya ada kewajiban bagi rakyatnya untuk mendukung kebijakan yang dibuat pemimpin yang dipilihnya itu. Apalagi jika kebijakan itu nyata untuk kepentingan banyak orang.

 

Namun kendalanya adalah soal power atau kekuasan. Kepala daerah yang terpilih tidak serta merta mendapat dukungan sebagian besar pemilih. Pasal 107 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.

 

Kemudian Pasal 109 ayat 1 menyatakan bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih. Ketentuan ini, kepala daerah yang terpilih tidak harus mendapat dukungan suara mayoritas mutlak sebagaiman pengambilan keputusan di DPR. Cukup dengan suara terbanyak, maka sah bagi pasangan calon untuk ditetapkan. Kalau kontestan hanya terdiri dari dua pasangan, maka angka mayoritas bisa saja tepenuhi. Namun jika kontestan terdiri dari 4 hingga 5 pasangan, maka pemenang Pilkada bisa saja hanya didukung oleh 25 hingga 30 persen pemilih.

 

Jika ini yang terjadi maka terlalu sulit bagi kepala daerah untuk mengendalikan wilayahnya jika sebanyak 70 persen warganya tidak akan taat dan patuh kepadanya. Sebanyak 25 hingga 30 persen yang memilihnya tidak juga dapat disimpulkan sebagai pemilih rasional atau pemilih yang setia. Bisa jadi sebanyak 20 persen dari jumlah 30 persen pemilih adalah pemilih akibat di suap (money politic) atau terpaksa memilih karena terintimidasi. Mereka bukan pemilih loyal dan taat. Tapi mereka memilih karena keadaan atau terpaksa. Namun hubungan politik antara jenis pemilih hanya sampai pada pencoblosan. Setelah itu mereka akan berpaling. Persentase masyarakat yang tidak loyal, bisa bertambah dan mereka berasal dari masyarakat yang awalnya loyal. Perubahan sikap terjadi, karena terlalu banyak janji saat kampanya namun tidak ditepati ketika sedang berkuasa.

 

Jika ada rakyat yang tidak patuh atas kebijakannya, harusnya kepala daerah memiliki dan melekat kewenangan memaksa atau menerapkan sanksi. Namun dalam momentum mendekati Pilkada seperti ini, adakah kepala daerah yang berani melakukannya? Ini pertanyaan sulit terutama bagi para incunbent. Menindak rakyatnya sendiri sama artinya menurunkan popularitasnya dan menjauhkan pemilih darinya. Sehingga sangat diragukan jika ada kepala daerah yang berani menertibkan apalagi dengan sanksi bagi rakyatnya yang tidak patuh.

 

Sebagain kepala daerah terkendala juga oleh team work yang profesional. Elit perangkat daerah yang dibentuknya bukan dipilih untuk siap "bertempur". Kebanyakan bukan bermental pekerja. Diangkat hanya karena dedikasi pada saat kampanye Pilkada. Saat itu mereka berada di garda terdepan membantu pemenagan. Mulai dari cara mengitimidasi pemilih, membagi sembako APBD dengan label calon yang sedang didukung maupun menyajikan logistik secara sukarela. Sehingga wajar, ketika kepala daerah dilantik dan kemdian mereka dapat jatah jabatan.

 

Banyak daerah yang mengoleksi pejabat dengan status plt atau pelaksana tugas. Itu terjadi karena mereka diangkat sebagai pejabat namun belum memenuhi syarat kepangkatan. Jangankan dalam kondisi darurat m, untuk kondisi normalpun kerap kesulitan.

 

Cerita ini hendak menjelaskan bahwa Pilkada itu bukan sekedar adu kuat antara satu parpol dengan parpol lain atau adu kaya antara pengusaha satu dengan pengusaha lainnya atau adu licik antara politisi satu dengan politisi lainya. Pilkada itu tak sekedar persaingan.

 

Pilkada itu arena penjaringan bagi orang-orang yang tepat menjadi pemimipin dalam hal apapun dan dalam segala resiko apapun. Jika menjadi kepala daerah hanya sekedar untuk memimpin rapat, dilayani bawahan, ahli berpidato, gunting pita, pamer kekayaan/barang mewah, memanfaatkan fasilitas Pemerintah dan hanya untuk tanda tangan maka tentu terlalu berat bagi negeri ini untuk terus membiayai pilkada dengan biaya ratusan miliar.

Kedepan kita perlu mengevaluasi agar produk Pilkada dapat melahirkan para golongan profesional yang trampil, inovatif dan tahu mengendalikan wilayahnya dalam keadaan apapun.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

 

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found