Perppu 2; Bukan Kepentingan Politik?

liandoPeraturan Pemerintah Pengganti UU atau Perppu tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baru saja diterbitkan Presiden Joko Widodo pekan lalu. Titel Perppu tersebut adalah Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

 

Subtansinya adalah pertama, mengatur bahwa pemungutan suara Pilkada 2020 ditunda karena bencana non alam, dalam hal ini adalah pandemi Covid-19 di Tanah Air.

 

Kedua, pemungutan suara dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Ketiga, pemungutan suara dapat diundur lagi apabila memang pada bulan Desember 2020 pemungutan suara belum bisa dilaksanakan.

Implementasi dari perppu tersebut, menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama. Tidak serta merta hanya menjadi tugas KPU. Perlu back up penuh institusi lain.

 

Pertama, perlu kesiapan institusi Pemerintah. Untuk memastikan apakah pemungutan suara akan berlangsung Desember 2020 akan sangat ditentukan oleh keputusan Pemerintah menyangkut kapan berakhirnya Covid-19. Jika pelaksanaannya Desember, maka pengumuman Pemerintah harus dilakukan dalam waktu dekat ini. Jika ternyata Covid-19 belum berakhir dalam satu atau dua bulan Kedepan maka akan terlalu beresiko bagi kesehatan maupun kualitas Pilkada. Jika akhirnya Pemerintah sudah mengumumkan Covid-19 telah berakhir maka pengumuman itu menjadi dasar dimulainya tahapan.

 

Terlalu beresiko jika tahapan sudah dimulai sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah tentang berakhirnya bencana non alam itu. Sebab kerugian pembiayaan dan energi sangat besar jika ternyata tahapan sudah berjalan namun ternyata pada Desember keadaan belum memungkinkan.

 

Kedua, kesiapan institusi DPR RI. Memenuhi ketentuan pasal 52 UU 12/2011 tentang penyusunan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa perppu harus mendapat persetujuan DPR.

 

Ada 2 persoalan terkait pasal ini.

(1), pembahasan Perppu akan dilakukan dalam sidang DPR selanjutnya. Kemungkinan besar sidang itu akan dilaksanakan setelah 14 Juni 2020 yakni setelah DPR melaksanakan agenda reses. Dengan demikian diundangkannya Perppu ini baru pada awal Juli 2020. Padahal tahapan Pilkada seharusnya sudah dimulai di awal Juni 2020.

 

Agenda reses DPR ini tentu akan mengganggu juga kesiapan KPU yang akan merevisi PKPU sebagai penyesuaian dari PKPU yang dibentuk berdasarkan UU 10/2016.

 

Memenuhi ketentuan pasal 75 ayat 4 UU 7/2017 tentang pemilu bahwa penyelenggara pemilu wajib berkonsultasi dengan DPR dalam pembentukan aturan pemilu termasuk PKPU.

 

Jika PKPU terkendala agenda reses DPR, tentu tidak hanya menyulitkan KPU. Bawaslu dalam kewenangan pencegahan, pengawasan dan penindakan tetap membutuhkan kepastian hukum. Larangan bagi kepala daerah yang melakukan mutasi acuannya pada PKPU tahapan yang mengatur jadwal penetapan pasangan calon. UU 10/2016 menyebutkan larangan bagi kepala daerah melakukan mutasi pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Jika PKPU tentang tahapan belum diterbitkan maka akan menyulitkan kerja Bawaslu. Padahal banyak kepala daerah yang melalukan mutasi.

 

(2), jika perppu wajib melewati mekanisme persetujuan DPR, maka kondisi ini rawan tersendat terutama soal waktu. Kepentingan di DPR soal Pilkada terpecah pada dua sikap.

 

Pihak lain setuju dengan sikap Pemerintah sebagaimana isi Perppu, namun sebagian menghendaki pengaturan Pilkada harusnya terintegrasi dengan RUU pemilu yang saat ini sedang dibahas DPR. Kelompok ini berharap Pilkada 2020 menyesuikan dengan konsep pemilu nasional dan pemilu lokal.

Pemilu Lokal (Pemilihan gubernur, bupati, walikota, DPRD Provinsi/kabupaten/kota) dilaksanakan 2 tahun sebelum pemilu nasional (pemilihan Presiden/wakil presiden, DPD dan DPR RI). Sehingga pihak ini berharap agar Pilkada 2020 ditundah dan digelar bersamaan dengan pemilu lokal pada 2022 nanti.

Ketiga, kesiapan institusi Pemerintah daerah. Pembiayaan Pilkada telah tertuang dalam NPHD di 270 daerah yang menggelar Pilkada. Namun demikian terlalu sulit jika kesepakatan dalam dokumen Itu tidak tinjau kembali.

 

Pengalaman di berbagai negara, kondisi covid melalui 3 masa besar yakni masa kritis, masa akhir dan masa normal. Jarak waktu antara masa akhir covid ke masa kondisi normal memerlukan waktu 6 bulan. Artinya masa akhir belum tentu benar-benar aman bagi masyarakat.

 

Kita masih trauma dengan tragedi yang dialami pejuang demokrasi pada pemilu 2019. Sebanyak 94 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit ketika itu, dan berharap itu yang terkahir. Jika tahapan terpaksa harus dimulai Juni atau Juli maka Pemerintah daerah perlu memfasilitasi penambahan anggaran untuk melindungi para petugas seperti pengadaan alat pelindung diri seperti Face Shield Visor, masker, sabun sanitizer, dan sarung tangan yang hendak digunakan petugas. Diawal tahapan, petugas harus berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk melakukan pendataan pemilih dan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan.

 

Pemilu di Korea Selatan yang dilakukan belum lama ini, tidak hanya petugas yang dilindungi. Masyarakat juga wajib patuh pada protokol kesehatan Pemerintah. Namun konsekwensinya adalah penyesuaian anggaran. Namun persoalannya tidak semua daerah sanggup memenuhi kebutuhan itu sebab terkonsentrasi menghadapi covid-19 yang juga membutuhkan banyak anggaran. Namun kita harus mendukung sikap Pemerintah menetapkan pemungutan suara pada Desember 2020. Artinya ada optimisme bahwa covid-19 segera akan berakhir dalam waktu dekat.

 

Pemerintah tentu punya perhitungan dan kajian yang tidak banyak diketahui publik. Namun demikan keputusan itu harus mengedepankan keselamatan dan kepentingan kemanusiaan.

 

Dugaan banyak pihak bahwa penetapan itu sebagai the political of setting semoga tidak terbukti. Sebab kapan pemungutan suara itu digelar sangat berpengaruh pada kepentingan kelompok politik tertentu. Pada Februari 2021, hampir semua incumbent akan mengakhiri masa jabatannya. Itu tandanya kekuasaan mereka akan dimutilasi saat akan berkompetisi lagi.

 

Mereka ini berasal dari partai politik pendukung Pemerintah yang saat kampanye lalu memiliki jasa besar terhadap kemanangan elit yang saat ini sedang berkuasa. Sehingga wajar jika mereka juga menuntut kompensasi. Ciri demokrasi adalah kompetisi, namun kompetisi jangan sampai mengabaikan aspek kemanusiaan.

 

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

 

 

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found