Kolom AIPI

Aspek Sosiologis PKPU Pilkada

liandoSabtu akhir pekan lalu saya mendapat kiriman draft Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. Draft itu sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2/2020 tentang Pilkada. PKPU merupakan penjabaran teknis yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan Pemilu, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Kedudukan PKPU sebetulnya tidak tercantum dalam hirarki perundang-undangan sebagaimana ketentuan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenisnya adalah:

 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah;


Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Namun demikian dalam pasal 8 UU ini menjelaskan bahwa aturan lain yang dibuat atas perintah UU tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikan prosedur penyusunan PKPU harusnya sama dengan penyusunan aturan lainnya.

Ada 3 kewajiban yang melekat sebagai dasar penyusunan sebuah aturan yakni landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

 

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

 

Sedangkan landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

 

Apapun jenis perundang-undangan yang hendak dibuat, maka aspek logika sosial itu wajib dijadikan dasar dalam pembuatanya. Selama ini banyak produk hukum seperti UU, PP ataupun Perda terpaksa harus dibatalkan karena menyimpang dari logika sosial. UU dibuat tidak boleh menyimpang dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat, tidak boleh merugikan hak-hak asasi manusia dan tidak boleh mengancam keselamatan manusia. Kita tentu ingat waktu dibatalkannya UU 22/2014 tentang Pilkada yang mengatur pemilihan dilakukan oleh DPRD. Dasar pembatalan karena menyimpang dari aspirasi publik.

 

Draft PKPU ini sepertinya belum mengakomodasi ketiga aspek yang di wajibkan. Konsideran pada bagian “Mengingat" hanya mencantumkan landasan Yuridisnya dan belum menyertakan landasan sosiologisnya. Memang KPU akan sangat sulit mencantumkan landasan sosiologisnya sebelum ada pernyataan resmi dari Pemerintah kapan pandemi covid-19 berakhir. Sebab dasar untuk merumuskan PKPU atau untuk memulai tahapan adalah setelah penetapan resmi Pemerintah tentang berakhirnya bencana covid-19.

Oleh karena itu bagian "Mengingat" dalam Konsideran draft PKPU harus memasukan ketetapan Pemerintah ini. Jika hal ini tidak dipertimbangkan maka ada 3 potensi masalah yang bisa saja terjadi.

 

Pertama, PKPU akan menjadi dasar dimulainya tahapan Pilkada 2020. Dengan demikian peluang terancamnya keselamatan jiwa para petugas dan masyarakat bisa terjadi. Sebab tahapan sudah akan dilaksanakan namun penularan covid-19 belum berakhir.

Kedua, DPR bisa saja akan mempersoalkan dasar hukum PKPU jika tidak menunggu penetapan perppu menjadi UU oleh DPR ketika draft itu dibahas di DPR nanti. , Ketiga, Jika tahapan Pilkada dipaksakan berjalan sebelum status bencana belum berakhir maka PKPU itu berpotensi akan bermuara pada judicial review di Mahkamah Agung (MA) karena menyimpang dari keselamatan jiwa masyarakat.

 

Selain persoalan diatas, sepertinya ada hal baru yang tertuang dalam draft PKPU itu. Tahun 2015, KPU RI menerbitkan PKPU No 2/2015 tentang tahapan, program dan jadwal untuk pelaksanaan Pilkada serentak gelombang pertama. Situasi diterbitkannya PKPU itu sama persis dengan situasi saat ini yakni adanya Perppu Pilkada oleh Presiden. Pada waktu itu terbit Perppu No 1/2014 sebagai pengganti atas UU 22/2014 yang mengatur mekanisme Pilkada oleh DPRD. Namun PKPU 2/2015 tidak menggunakan Perppu 1/2014 dalam Konsideran bagian "Mengingat", namun yang digunakan adalah UU No 1/2015 tentang pentapan Perppu 1/2014 menjadi UU.

 

Jika demikan akankah KPU RI harus menunggu penetapan Perppu 2/2020 menjadi UU sebelum PKPU Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada 2020 ditetapkan. Akankah pembahasan PKPU ini tersendat di DPR jika dasar yang digunakan bukan UU penetapan perppu 2/2020


Menjadi UU oleh DPR sebagaimana yang dilakukan dalam penyusunan PKPU 2/2015. Namun secara filosofis dan yuridis, tak ada norma yang dilanggar KPU RI dalam memformulasikan draft PKPU ini. Sebab asas pemilu sebagaimana tertuang konstitusi UUD kita hanya bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

 

Asas keselamatan dan perlindungan manusia tidak menjadi prinsip utama dalam asas maupun prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Sehingga asas dan prinsip ini perlu dipertimbangkan dalam perumusan RUU pemilu yang sedang di bahas oleh DPR RI saat ini. Hal ini penting agar menjadi dasar bagi KPU dalam setiap perumusan kebijakan.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found