Kolom AIPI

Memaklumi Sikap KPU

liandoHari ini Senin, (15/07) tahapan Pilkada serentak gelombang keempat secara resmi akan dilanjutkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap melaksanakannya. Walaupun hingga kini desakan masyarakat agar menunda Pilkada masih terus menggema. Alasanya jumlah pasien covid 19 belum ada tanda-tanda menurun.

 

Kepres 12/2020 tentang penetapan bencana nonalam belum dicabut. Lembaga negara, NGO maupun tokoh publik ikutan mendesak penundaan. DPD RI sebagai representatif daerah resmi menyatakan penolakannya. Sejumlah organisiasi seperti ICW, JPPR, KIPP Indonesia, Kopel, Netgrit, Netfid, Perludem, PUSaKO FH Unand, Puskapol UI, Rumah Kebangsaan, PPUA Disabilitas, dan Kemitraan, membentuk koalisi besar mengajukan petisi menolak Pilkada di tahun 2020.

 

Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli (PWSPP) baru saja melayangkan gugatan judicial review terhadap perppu 2/2020 tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Penolakan para intelektualpun tak kalah garangnya. Salah satunya adalah Prof Dr Djohermansya Djohan. Dosen IPDN dan penulis buku Koki Otonomi : Kisah Anak Sekolah Pamong” sejak awal sudah menyatakan menentang. Namun sikap ini tak bisa dibendung. Kedaulatan ada ditangan DPR dan pemerintah, tak lagi berasal dari rakyat.

 

Tentu ini ironi bagi negara demokrasi. Sebagai bentuk kesiapannya, KPU RI akhir pekan lalu (13/7) mengumumkan Peraturan KPU (PKPU) 5/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada. PKPU itu merupakan hasil revisi dari PKPU 15/2019.

 

KPU sepertinya tak ada pilihan lain selain untuk terus melangkah. Saya sangat memaklumi sikap KPU itu. Paling tidak ada 3 alasan bagi KPU.

 

Pertama, Pilkada di tahun 2020 sudah ditetapkan melalui Perppu 2/2020. Walaupun bisa saja suatu saat nanti akan berubah jika di waktu pencoblosan ternyata kondisinya tidak memungkinkan.

 

Kedua, KPU dalam posisi sebagai pelaksana UU. Apa yang diamanatkan, maka itu adalah perintah. Jika perintah UU tidak dilaksanakan maka akan dianggap melanggar sumpah jabatan. Jika sumpah dilanggar maka mereka berpotensi akan digiring pada pelanggaran kode etik.

 

Ketiga, KPU mendapat dukungan baik dari sisi politis maupun teknis. Meski suara DPR tidak satu, namun secara kelembagaan mereka menyatakan dukungan Pilkada di tahun ini. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri tak kalah bersemangat memberikan dukungan. Tentu ini modal kuat bagi KPU. Sebab KPU tak bisa apa-apa jika tanpa suport Pemerintah.

 

Dalam hal kelembagan sebagian besar sumber daya manusia sekretariat KPUD masih meminjam tenaga birokrat dari Pemda. Banyak pengalaman terganggunya Pilkada karena kepala daerah menarik aparatnya ketika tahapan sedang berlangsung. KPU pun tetap menggantungkan pembiayaan Pilkada bersumber dari APBD. Ini merupakan amanat UU. Sejauh ini Pemerintah tetap sanggup memenuhi semua kebutuhan angggaran tambahan yang diajukan KPU walaupun pencairan dilakukan secara bertahap.

 

Namun ada kekhawatiran yang bisa saja terjadi seperti kapan anggaran tambahan itu tiba ditangan KPUD sebab minggu ini tahapan sudah harus dimulai. Anggaran tambahan itu mencakup belanja alat pelindung diri (APD) petugas lapangan.

 

Kemudian pencairan anggaran secara bertahap berdasarkan pengalaman selama ini kerap berjalan tidak mulus. Ada-ada saja alasan yang menyebabkan pencairan tidak tepat waktu padahal tahapan terus berjalan.

 

Jika KPU sudah mantap dengan keyakinannya untuk melaksanakan Pilkada, maka ada beberapa hal yang mestinya perlu diantisipasi.

 

Pertama, Kita masih trauma dengan meninggalnya 894 petugas dan 5.175 petugas mengalami sakit pada pemilu 2019 lalu. Tentu trauma itu tidak boleh terulang lagi. Oleh karena itu KPU harus memastikan Pilkada 2020 tidak akan lagi ada korban yang berjatuhan.

Kedua, KPU harus memastikan bahwa Pilkada itu harus berkualitas baik untuk prosesnya maupun dihasil akhir. Tantangan Pilkada kali ini bahwa tidak semua instrumen penunjang Pilkada akan bekerja normal.

 

Koorindiasi KPUD dengan pemerintah daerah dan kepolisian bisa saja terganggu. Sebab kedua Institusi ini sangat sibuk melayani masyarakat terkait pencegahan dan penanganan covid-19.

 

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan daftar pemilih, keikutsertaan dalam mengawasi, mengajukan bukti, memberi keterangan serta berpartisipasi dalam pemberian suara bisa jadi tidak akan optimal lagi.

 

Secara teknis, berdasarkan pengalaman yang dimiliki KPU dan jajarannya, Pilkada bisa saja akan berjalan normal. Namun Pilkada bukan hanya prosedur teknis. Tetapi substansi dan kualitas dari setiap prosedur itu harus benar-benar dijamin.

 

Tugas KPU bukan sekedar untuk melaksanakan Pilkada, tatapi tugas utama KPU yaitu harus memastikan apakah proses dan hasil Pilkada memiliki mutu yang baik.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

 

 

 

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found