Dilema Proporsional Terbuka

liandoMinggu lalu Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN) Makasar mengabulkan gugatan yang dilayangkan calon legislatif (caleg) Gerindra Sulawesi Selatan Misriyani Ilyas kepada KPUD setempat. Putusan PTUN Makassar itu menggugurkan putusan KPU Sulsel yang mengganti Misriani llyas dengan Adam Muhammad.

 

Peristiwa bermula ketika Gerindra memecat Misriani Ilyas dari keanggotaan partai sehari jelang pelantikan DPRD Sulsel tahun lalu. Padahal pada perhitungan suara KPU, Misriani meraih suara tertinggi yaitu sebanyak 10.057 suara. Misriani sudah sempat memegang SK KPU sejak 13 Agustus 2019 sebagai caleg terpilih dari Dapil 2 Sulsel dan sudah mendapat undangan dari DPRD untuk melakukan gladi pelantikan.

 

Atas putusan PTUN ini Misriani wajar jika harus berbangga, sebab peristiwa yang dialaminya juga dialami oleh banyak calon. Namun nasibnya berbeda. Meski Memperoleh suara terbanyak, tapi oleh kesewenangan partai politik (parpol) hak politik mereka dipindahkan ke orang lain dan nasibnya tak sama dengan Misriani. Belum tahu alasan mengapa parpol tertentu bertindak demikian.

 

Namun kasus yang dilakukan Harun Masiku seolah membongkar tabir gelap ini. Harun kini menjadi DPO KPK atas kasus suap agar dirinya bisa duduk menjadi anggota DPR fraksi PDIP. Lantas mengapa keadaan ini bisa terjadi.

 

Pemilu kita menganut sistem proporsional daftar terbuka atau daftar calon. Parpol mengajukan nama-nama calon, kemudian pemilih akan memilih secara langsung siapa yang dikehendaki.

 

Pasal 420 UU 7/2017 tentang Pemilu bahwa penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota didasarkan atas perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu dapil, dan penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon yang tercantum dalam surat suara. Pasal ini memperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22/2008.

 

Sikap parpol, KPU dan Kemendagri kerep melangkahi kebijakan ini disebabkan oleh pertama, adanya pasal lain dalam UU pemilu yang tidak sejalan dengan pasal 420. Ada kondisi lain yang memungkinkan dilakukan penggantian calon meski memperoleh suara terbanyak.

 

Pasal 426 memunginkan adanya penggantian apabila caleg meninggal dunia, caleg terpilih mengundurkan diri, caleg tidak memenuhi syarat, dan atau jika caleg terbukti melakukan tindak pidana sehingga caleg diberhentikan partai.

 

Pasal 240 menyebut bahwa bakal calon memenuhi syarat apabila terdaftar sebagai anggota parpol. Pasal ini sesungguhnya bermasalah.

 

Dalam UU pemilu menyebut tiga istilah calon. Ketiga istilah ini diatur dalam tiga pasal yang berbeda. Ketiganya adalah bakal calon (pasal 240), calon tetap (pasal 256) dan calon terpilih (pasal 421).

 

UU tidak menjelaskan secara rigit apakah ketentuan atas ketiga istilah ini memiliki konsekuensi hukum yang sama atau sebaliknya. Syarat sebagai anggota parpol menurut UU pemilu secara khusus (hanya) diwajibkan ketika calon masih disebut sebagai bakal calon. Syarat sebagai calon tetap menjadi calon terpilih, tidak lagi mengikutsertakan "kewajiban" ini. Namun demikian syarat "menjadi anggota parpol" merupakan senjata ampuh bagi parpol jika ingin mengganti calon peraih suara terbanyak dengan calon yang memperoleh suara buntut.

 

Hanya dengan membatalkan keanggotaan seseorang di parpol maka KPU tak bisa menghalanginya. Parpol berdalih dengan banyak alasan bahwa yang dipecat itu karena tak sejiwa dengan perjuangan parpol, tak pernah menjadi pengurus parpol, malanggar kode etik yang diatur dalam AD/ART Parpol dan kontribusinya terhadap parpol buruk.

 

Tahun ini DPR sedang merumuskan RUU pemilu baru. Jika DPR konsisten dengan prinsip kedaulatan rakyat, harusnya pasal-pasal lain yang menghalangi prinsip itu harusnya diperbaiki. Jika Status masih sebagai bakal calon, maka masing-masing pihak memang harus tunduk pada kriteria hukum parpol. Namun ketika telah ditetapkan menjadi calon atau calon terpilih, maka yang harus dihormati oleh semua pihak adalah kriteria hukum pemilu.

 

KPU tidak boleh tunduk pada konflik internal parpol. Dalam hal Pilkada misalnya, jika ada calon tepilih yang ternyata ada putusan pengadilan baru yang membuktikan bahwa calon tepilih tak memenuhi syarat pencalonan atau syarat calon, akan tetapi KPUD tak serta merta harus membatalkan calon seketika itu juga. Sebab dasar yang digunakan KPUD adalah syarat pada saat pencalonan/calon sebelum putusan pengadilan itu terbit.

 

Dalam UU 10/2016 tentang Pilkada, ada larangan-larangan yang berlaku bagi pihak-pihak tertentu. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 Ayat 2 bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

 

Larangan seperti ini harusnya bisa diadopsi dalam UU Pemilu. Perlu adanya larangan bagi parpol untuk tidak memecat kadernya ketika proses pemilu sedang berjalan. Terkecuali yang bersangkutan mengalami OTT KPK atau perbuatan pidana lainnya. Jika dua Ketentuan tak diatur dalam RUU pemilu maka kesewenangan parpol membatalkan calon peraih suara terbanyak masih akan terus berulang pada Pemilu selanjutnya.

 

Jika perbuatan kesewenangan ini hak dicegah maka tak hanya akan menjadi benalu dalam sistem proporsional terbuka yang disepakati dalam UU pemilu tetapi juga mengkhianati kedaulatan rakyat.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found