Kolom AIPI

Revisi RUU Pemilu: Kepentingan Siapa?

ferryDPR RI melalui Komisi II telah mengajukan draft RUU pemilu untuk segera dibahas di awal 2021 ini. Artinya UU 7 tahun 2017 tentang pemilu akan di revisi lagi (?)

 

Draft yang diajukan masih diwarnai oleh alternatif klasik. Seperti parliament trsehold, presidential treshold, metode penghitungan suara menjadi kursi, besaran daerah pemilihan, sistem pemilu. Poin-poin ini akan menjadi pilihan. Pilihan mana yang akhirnya ditetapkan tentu akan menguntungkan peserta pemilihan.

 

Selain isu-isu klasik diatas, RUU sepertinya akan membahas tentang Pilkada.

 

 

  1. Apakah Pilkada akan diserentakan dengan pemilu (Pilpres dan pilcaleg) atau terpisah.
  2. Kalau dilakukan terpisah apakah Pilkada akan dilakukan bersama dengan pemilihan DPRD provinsi/Kabupaten/Kota (pemilu lokal) atau dilakukan pemilihan model dua cabang. Cabang eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota) dilakukan terpisah dengan pemilihan legislatif (DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota).
  3. Atau dilakukan pemisahan antara pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah seperti yang dilakukan sebelum tahun 2019.

 

Menjadi pertanyaan publik saat ini mengapa setiap kali melaksanakan pemilu harus membuat UU baru. Apakah para pembuat UU tidak memiliki kecakapan dalam perumusannya sehingga banyak norma yang bermasalah dan perlu di revisi lagi. Apakah para penyusun UU tidak visioner sehingga tak mampu mengantisipasi segala bentuk dinamika jangka panjang. Apakah revisi ini dimaksudkan sebagai bentuk strategi untuk mempertahankan empuknya kekuasaan. Atau apakah revisi sengaja dilakukan sesering mungkin sebagai alasan penambahan pendapatan bagi DPR yang ditunjuk parpol menjadi anggota kelompok kerja.

 

Belajar dari pengalaman pembuatan UU pemilu 2017, banyak dimanfaatkan oleh penyusunnya untuk berwisata di Eropa dan negara-negara lainnya dengan alasan studi banding.

 

Pertanyaan besar atas revisi UU pemilu 2021 ini adalah adakah kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bagi negara dan bagi rakyat atas revisi UU ini. Dinamika yang kerap berkembang dalam setiap perdebatan penyusunan UU ini terjadi tarik menarik soal pilihan teknis tanpa subtansi. Misalnya usulan untuk menaikan syarat ambang batas parpol yang diikutsertakan dalam perolehan kursi tentu akan ditolak oleh parpol yang perolehan suaranya rendah pada pemilu 2019.

 

Pilihan soal metode konvensi suara menjadi kursi, tentu parpol besar lebih cenderung akan memilih model yang digunakan pada pemilu 2019 yakni sainte lague. Sebab model kuota hare kerap tidak melahirkan keadilan bagi parpol besar. Perdebatan ini berpotensi menghangat kembali pada pembahasan ditahun ini.

 

Saya sangat ragu apakah pilihan itu punya korelasi bagi kepentingan publik atau tidak. Sebab perdebatan hanya seputar proses namun mengabaikan tujuan pemilu itu sendiri. Perdebatan hanya fokus siapa mendapat apa dan siapa bisa mendapat kursi sebanyak-banyaknya.

 

Tujuan besar pemilu yaitu terpilihnya aktor-aktor politik profesional, bermartabat dan negarawan selalu diabaikan. Oleh karena itu UU yang dibuat harusnya menjawab kebutuhan itu. Ironi, pembiayaan pilkada dan pemilu menghabiskan anggaran puluhan triliunan rupiah tapi pemilu masih banyak memproduksi aktor-aktor koruptor. Mengapa? Karena aktor-aktor pembuat UU lebih sibuk memikirkan bagaimana mendapatkan dan mempertahankan kekuasan melalui rekayasa UU ketimbang memikirkan bagaimana pemilu itu melahirkan banyak negarawan.

 

Tak ada ruang yang disediakan oleh pembuat UU tentang pembentukan moral kader oleh parpol sebagai syarat calon. Namun yang ada adalah membebaskan para mantan koruptor untuk bisa menjadi calon. Alasannya soal HAM. Padahal UU HAM dibuat oleh pihak yang sama. Tidak ada kewajiban sekolah politik atau kaderisasi di parpol dalam waktu panjang sebagai syarat pencalonan, namun yang ada adalah tanpa adanya larangan bagi penguasa untuk mencalonkan kerbat atau sedarah dalam jabatan-jabatan publik tanpa proses kaderisasi. Sebagian besar anggota legislatif dalam setiap tingkatan didominasi oleh anggotanya yang tidak produktif. Lima tahun menjabat tapi tidak tahu apa yang dikerjakannya. Hadir jarang, kalaupun hadir tidak pernah menyampaikan gagasan. Kalaupun ada gagasan belum tentu sesuai kepentingan publik. Ada yang kritis, tapi sebatas hendak memperjuangkan kenaikan gaji atau sekedar mendapat perhatian media.

 

Hal yang sama juga terjadi di sebagian besar kepala daerah. Banyak yang belum tersentuh KPK tapi kerja-kerjanya tidak kreatif dan inovatif. 5-10 tahun menjabat tapi tak menghasilkan apa-apa dari kepemimpinannya itu. Fenomena ini sebuah deskripsi sederhana yang dihasilkan oleh pemilu dan Pilkada kita.

 

Hal krusial yang perlu dipikirkan DPR dalam pembahasan UU pemilu adalah pertama memperkuat infrastruktur politik melalui penguatan kelembagaan parpol. Harusnya UU parpol tak boleh terpisah dengan UU pemilu. Sebab peserta pemilu dan Pilkada adalah parpol itu sendiri. Parpol wajib mempersiapkan calon jauh sebelum tahapan pemilihan. Persiapan itu adalah penguatan pengetahuan, skill individu dan moral kader parpol sebagai syarat calon. Kemudian porses seleksi bagi kader-kader terbaik untuk diusulkan sebagai calon. Proses seleksi bisa melibatkan publik melalui uji publik. Tindakan ini selain mendorong terpilihnya kader berkualitas, maka akan mencegah membesarnya politik kekerbatan (dinasti), mencegah terjadinya mahar, mencegah pindah-pindah parpol (kutu loncat), mencegah money politic saat pemilihan dan mencegah terjadinya korupsi saat menjabat.

 

Kedua, jika UU pilkada terintegrasi dengan UU pemilu maka UU ini perlu memastikan terbentuknya stabilitas pemerintahan daerah pasca Pilkada. Pemilihan yang dilakukan secara berpasangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sering menjadi benalu pemerintahan. Baru menjabat 6 bulan, keduanya tidak harmonis lagi. Saat Pilkada 9 Desember tahun lalu, ada pasangan calon kepala daerah dan wakilnya tak harmonis lagi padahal kampanye masih sedang berlangsung. Konflik pimpinan daerah tentu tidak bagus bagi tata kelola pemerintahan.

 

Ketiga, UU pemilu harus juga merumuskan agar terjadi sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam setiap level pemerintahan. Presiden, Gubernur dan Walikota/Nupati yang diusung oleh parpol yang berbeda kerap mengacaukan sistem perencanaannya. Visi dan misi politik yang berbeda menyebabkan dokumen perencanaan sebagai dasar kebijakan di daerah kacau balau. Apalagi Walikota/Bupati tidak mengaggap Gubernur sebagai atasannya. Terkecuali jika Walikota/Bupati memiliki background parpol yang sama dengan Gubernur.

 

Jadi UU pemilu tidak cukup jika hanya sekedar mengatur teknis dan metode namun harus menjawab tujuan besar pemilu yaitu terpilihnya aktor-aktor politik negarawan.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si (Ilmu Politik Unsrat dan Wakil Sekjen Pengurus Pusat AIPI)

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found