Kolom AIPI

Dampak Buruk Pasca Pemilu

WhatsApp Image 2021-05-10 at 10.05.17Kamis (7/5) pekan lalu, saya diundang KPUD Pangkal Pinang untuk menjadi pembahas bersama Hasyim Asy’ari, anggota KPU RI dalam bedah buku berjudul “Green Constitution Masa Depan Pemilu di Indonesia” karya Dr Herwyn Malonda. Bukunya sangat menarik karena fokus membahas tentang dampak setelah pelaksanaan pemilu.

 

Pemilu pasca gerakan reformasi telah mengalami banyak perubahan. Pertama, perubahan dari aspek sistem pemilu telah berubah dari proporsional daftar tertutup (close list representation) menjadi proporsional daftar terbuka (open list representation). Awalnya pemilih memilih partai politik (parpol) berubah menjadi pemilihan calon secara langsung. Kemudian metode penghitungan perolehan jumlah kursi DPR, dari yang sebelumnya memakai Kuota Hare kini menjadi Sainte Lague. Untuk pemilihan kepala daerah, awalnya dipilih oleh DPRD kini telah dipilih secara langsung oleh rakyat. Sedangkan untuk parpol, awalnya menganut sistem multipartai sederhana, kini berubah menjadi sistem multi partai penuh.

 

Kedua, perubahan dari aspek kelembagaan penyelenggara pemilu. Awalnya penyelenggara pemilu merupakan unsur penyelenggara pemerintahan, lalu kemudian berubah komposisi pengabungan unsur independen dan perwakilan parpol dan hingga kini dengan adanya UU 7/2017 telah diisi oleh murni kalangan independen. Untuk mendorong pemilu makin baik, maka penyelenggara dilengkapi juga dengan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan dan DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara. Bawaslu awalnya sebagai lembaga ad hoc kini telah menjadi lembaga permanen baik di tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota.

 

Ketiga, untuk memudahkan pelaksanaan, akses pelayanan yang mudah, kontrol publik dan transparansi penyelenggara, juga dimungkinkan penggunaan sistem teknologi elektronik sebagai aspek pendukung seperti sidalih, silon, sipol, sidapil, silog, siswaslu, gowaslu dan lain-lain.

 

Keempat, untuk mencegah terjadinya kerumitan dalam tahapan pemilihan tertentu, penyelenggara telah melakukan kegiatan sebelum tahapan dimulai. Selama ini baik pemilu maupun pemilihan, tahapan yang paling rumit adalah penyusunan daftar pemilih. Belum lama ini KPU RI telah mencangakan program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu/pemilihan berikutnya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk tingkat KPU Kabupaten/Kota setiap sebulan sekali, ditingkat KPU Provinsi setiap tiga bulan sekali.

 

Keempat aspek ini menjelaskaan bahwa ada upaya dari pembuat undang-undang untuk membenahi proses pemilu agar dalam pelaksanannya akan menjadi lebih berkualitas. Namun kualitas pemilu sesungguhnya tidak hanya diukur dari proses atau pelaksanaannya secara teknis.

 

Kajian Ilmu Adminisrtasi Negara menjelaskan bahwa kebijakan publik yang berhasil tidak hanya dilihat bagaimana proses atau implementasi kebijakan berjalan dan apakah target kebijkan itu tercapai. Kajian utama kebijakan publik adalah apakah isu dalam rencana kebijakan sesuai kepentingan publik, apakah pembahasan dan perumusan kebijakan itu transparan, apakah kebijakan itu terimplementasi dengan baik, apakah tujuan kebijakan tercapai dan apakah kebijakan itu tidak melahirkan risiko atau dampak buruk.

 

Hingga saat ini masih amat jarang para penulis, ahli-ahli pemilu maupun pembuat kebijakan melakukan identifikasi atas dampak buruk yang terjadi setelah pemilu/pemilihan itu dilaksanakan lalu kemudian mengusulkan apa solusi pencegahan/mitigasi. Pelaksanaan pemilu selama ini masih kerap melahirkan resiko dan dampak buruk yang selama ini belum pernah dikaji, dianalisis dan kemudian melahirkan sebuah kebijakan pencegahan.

 

Pertama, pencegahan konflik sosial akibat polarisasi pemilih dan kelompok pemilih pasca pemilu. Meski akhirnya Prabowo mendapatkan jabatan menteri dari rival politiknya Joko Widodo namun polarisasi masyarakat belum bisa diatasi. Sentimen agama masih terasa. Salah ucap dan salah sikap sedikit bisa menjadi persoalan besar. Pihak yang kalah belum sepenuhnya menerima kenyataan atas kekalahan itu sementara pihak yang menang tidak juga kalah genit memprovokasi. Perbedaan pilihan berdampak pada kerusakan struktur dan kultur sosial. Di beberapa daerah, keadaan demikian begitu terasa.

 

Kedua, instabilitas birokrasi pemerintahan pasca pilkada. Hal mencolok yang terjadi di daerah enam bulan pasca pelantikan kepala daerah adalah bongkar pasang pejabat dari tingkat eselon II hingga aparatur desa/kelurahan. Sebagian besar pejabat diganti mengisinya dengan aparatur yang dianggap memiliki jasa memenangkan kepala daerah.

Banyak pejabat eseolon II harus diisi oleh pelaksana tugas atau plt. Pejabat itu tidak bisa didefinitifkan karena persyaratan adminisitrasi seperti kepangkatan dan sistem merit belum memenuhi. Mereka dipilih bukan karena kapasitas, prestasi dan reputasi, tapi karena faktor subjektivitas kepala daerah. Tentu keadaan ini mengakibatkan pelayanan publik menjadi buruk sebab disatu sisi pengangkatan plt dianggap belum mapan sementara kewenangan sangatlah terbatas. Di tingkat desa, sebagian besar kepala desa diganti tanpa proses pemilihan. Kebijakan yang sedang berproses diganti dengan kebijkanan baru padahal anggaran sudah terpakai. Sarana prasarana dan infrastruktur seperti bangunan, logo dan papan nama pemerintah daerah, meja dan kursi berubah warna dicat sesuai warna parpol pengusung.

 

Ketiga, potensi anggota legislatif dan kepala daerah melakukan tindakan korupsi akibat pemilihan berbiaya mahal. Pengakuan para tersangka korupsi terkait motif melakukan tindakan korupsi karena untuk mengembalikan uang pinjaman pada saat pencalonan. Mulai dari setoran ke parpol (candidate buying), belanja iklan dan baliho serta untuk menyuap pemilih. Tidak semua pelaku dapat tersentuh KPK, karena modus operandinya semakin canggih. Itulah sebabnya kondisi infrastruktur publik kebanyakan tidak layak dan pelayanan bantuan sosial tidak tersalurkan.

 

Keempat, konflik pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagian besar pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya berakhir tidak harmonis. Sepanjang periode menjabat keduanya konflik. Diusung parpol yang berbeda, pengangakatan pejabat serta pembagian fee proyek menjadi faktor penyebab. Konflik pasangan kepala daerah mengakibatkan tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik dan dampaknya adalah pelayanan publik yang buruk.

 

Kelima, maraknya ekspolitasi sumber daya alam. KPK mempublikasikan bahwa 82% pencalonana kepala daerah itu dibiayai sponsor. Sponsor selalu identik dengan kompensasi. Pihak sponsor selalu berusaha meraih keuntungan atas apa yang diberikannya. Mereka selalu menginginkan kemudahan perizinan usaha termasuk mengeksploitasi sumber daya alam di daerah.

 

Keenam,, tidak bersinerginya perencanaan pembangunan daerah. Fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tidak berjalan efektif akibat pembangkangan sejumlah bupati/walikota terhadap gubernur. Pembangkangan itu karena parpol pengusung gubernur dengan parpol pengusung bupati/walikota berbeda. Perencanaan yang tidak terkoordinasi menjadi salah satu penghambat pembagunan di daerah.

 

Ketujuh, tahapan pemilu kerap tidak ramah lingkungan seperti penggunaan kotak dan surat suarat, dokumen isian hasil pemungutan suara, perusakan pohon yang dipaku dengan baliho calon, pencetakan baliho berukuran besar baik yang gunakan calon atupun oleh penyelenggara dalam pelaksanaan berbagai kegiatan (sosialisasi dan bimtek) dan pembuangan kemasan botol plastik pada saat kampanye akbar. Keadaan ini akan sangat menggangu kelestarian lingkungan di kemudian hari.

 

Tujuh aspek diatas merupakan dampak buruk setelah diadakannya pemilu maupun pemilihan yang terjadi selama ini. Sehingga diperlukan kebijakan sebagai pencegahannya.

Buku yang ditulis Dr Herwyn Malonda merupakan salah satu bentuk kritik atas dampak buruk pelaksanaan pemilu selama ini. Buku setebal 191 halaman itu mengulas bahwa dari 11 tahapan pemilu, terdapat 3 tahapan yang memiliki kontribusi besar terkait masalah lingkungan yaitu penyusunan daftar pemilih, kampanye, penghitungan dan rekapitluasi suara. Kegiatan itu berdampak pada emisi karbon, penggunaan kertas berlebihan dan penggunaan bahan palastik dan berpotensi banyaknya sampah pemilu (hal 85-86). Ia mengusulkan agar pemilu menempatkan posisi demokrasi dan lingkunan secara seimbang (hal 113). Baginya kebebasan dalam berdemokrasi tidak harus menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

 

Buku ini bisa menjadi pintu masuk bagi penyiapan kebijakan pencegahan agar pemilu tidak berdampak buruk dikemudian hari. Tidak hanya soal pencegahan kerusakan lingkungan, namun juga pada aspek-aspek yang lain.

 

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dijabarkan oleh Bawaslu hanya sebatas membaca potensi masalah yang bakal terjadi pada proses tahapan, bukan membaca potensi kerawanan pasca pemilu/pemilihan. Namun tujuan IKP itu yaitu untuk deteksi dini, mitigasi dan pencegahan dapat diadopisi untuk mengatasi potensi masalah yang bakal terjadi pasca pemilu. Sebagai penguatan untuk pembuatan kebijakan pencegahan maka diperlukan Indeks Kerawanan Pasca Pemilu/Pemilihan. Indeks ini bisa menjadi rujukan bagi DPR sebagai pembuat UU, penyelenggara pemilu, parpol, KPK, LSM dan stakeholder lain guna pencegahan pemilu berdampak buruk bagi negara ini.

 

Oleh: Ferry Daud Liando, Dosen Kepemiluan Unsrat/wakil Sekjen PP AIPI

 
Pemilu pasca gerakan reformasi telah mengalami banyak perubahan. Pertama, perubahan dari aspek sistem pemilu telah berubah dari proporsional daftar tertutup (close list representation) menjadi proporsional daftar terbuka (open list representation). Awalnya pemilih memilih partai politik (parpol) berubah menjadi pemilihan calon secara langsung. Kemudian metode penghitungan perolehan jumlah kursi DPR, dari yang sebelumnya memakai Kuota Hare kini menjadi Sainte Lague. Untuk pemilihan kepala daerah, awalnya dipilih oleh DPRD kini telah dipilih secara langsung oleh rakyat. Sedangkan untuk parpol, awalnya menganut sistem multipartai sederhana, kini berubah menjadi sistem multi partai penuh.
 
Kedua, perubahan dari aspek kelembagaan penyelenggara pemilu. Awalnya penyelenggara pemilu merupakan unsur penyelenggara pemerintahan, lalu kemudian berubah komposisi pengabungan unsur independen dan perwakilan parpol dan hingga kini dengan adanya UU 7/2017 telah diisi oleh murni kalangan independen. Untuk mendorong pemilu makin baik, maka penyelenggara dilengkapi juga dengan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan dan DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara. Bawaslu awalnya sebagai lembaga ad hoc kini telah menjadi lembaga permanen baik di tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten/kota.
 
Ketiga, untuk memudahkan pelaksanaan, akses pelayanan yang mudah, kontrol publik dan transparansi penyelenggara, juga dimungkinkan penggunaan sistem teknologi elektronik sebagai aspek pendukung seperti sidalih, silon, sipol, sidapil, silog, siswaslu, gowaslu dan lain-lain.
 
Keempat, untuk mencegah terjadinya kerumitan dalam tahapan pemilihan tertentu, penyelenggara telah melakukan kegiatan sebelum tahapan dimulai. Selama ini baik pemilu maupun pemilihan, tahapan yang paling rumit adalah penyusunan daftar pemilih. Belum lama ini KPU RI telah mencangakan program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu/pemilihan berikutnya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk tingkat KPU Kabupaten/Kota setiap sebulan sekali, ditingkat KPU Provinsi setiap tiga bulan sekali.
 
Keempat aspek ini menjelaskaan bahwa ada upaya dari pembuat undang-undang untuk membenahi proses pemilu agar dalam pelaksanannya akan menjadi lebih berkualitas. Namun kualitas pemilu sesungguhnya tidak hanya diukur dari proses atau pelaksanaannya secara teknis.
 
Kajian Ilmu Adminisrtasi Negara menjelaskan bahwa kebijakan publik yang berhasil tidak hanya dilihat bagaimana proses atau implementasi kebijakan berjalan dan apakah target kebijkan itu tercapai. Kajian utama kebijakan publik adalah apakah isu dalam rencana kebijakan sesuai kepentingan publik, apakah pembahasan dan perumusan kebijakan itu transparan, apakah kebijakan itu terimplementasi dengan baik, apakah tujuan kebijakan tercapai dan apakah kebijakan itu tidak melahirkan risiko atau dampak buruk.
 
Hingga saat ini masih amat jarang para penulis, ahli-ahli pemilu maupun pembuat kebijakan melakukan identifikasi atas dampak buruk yang terjadi setelah pemilu/pemilihan itu dilaksanakan lalu kemudian mengusulkan apa solusi pencegahan/mitigasi. Pelaksanaan pemilu selama ini masih kerap melahirkan resiko dan dampak buruk yang selama ini belum pernah dikaji, dianalisis dan kemudian melahirkan sebuah kebijakan pencegahan. 
 
Pertama, pencegahan konflik sosial akibat polarisasi pemilih dan kelompok pemilih pasca pemilu. Meski akhirnya Prabowo mendapatkan jabatan menteri dari rival politiknya Joko Widodo namun polarisasi masyarakat belum bisa diatasi. Sentimen agama masih terasa. Salah ucap dan salah sikap sedikit bisa menjadi persoalan besar. Pihak yang kalah belum sepenuhnya menerima kenyataan atas kekalahan itu sementara pihak yang menang tidak juga kalah genit memprovokasi. Perbedaan pilihan berdampak pada kerusakan struktur dan kultur sosial. Di beberapa daerah, keadaan demikian begitu terasa.
 
Kedua, instabilitas birokrasi pemerintahan pasca pilkada. Hal mencolok yang terjadi di daerah enam bulan pasca pelantikan kepala daerah adalah bongkar pasang pejabat dari tingkat eselon II hingga aparatur desa/kelurahan. Sebagian besar pejabat diganti mengisinya dengan aparatur yang dianggap memiliki jasa memenangkan kepala daerah. Banyak pejabat eseolon II harus diisi oleh pelaksana tugas atau plt. Pejabat itu tidak bisa didefinitifkan karena persyaratan adminisitrasi seperti kepangkatan dan sistem merit belum memenuhi. Mereka dipilih bukan karena kapasitas, prestasi dan reputasi, tapi karena faktor subjektivitas kepala daerah. Tentu keadaan ini mengakibatkan pelayanan publik menjadi buruk sebab disatu sisi pengangkatan plt dianggap belum mapan sementara kewenangan sangatlah terbatas. Di tingkat desa, sebagian besar kepala desa diganti tanpa proses pemilihan. Kebijakan yang sedang berproses diganti dengan kebijkanan baru padahal anggaran sudah terpakai. Sarana prasarana dan infrastruktur seperti bangunan, logo dan papan nama pemerintah daerah, meja dan kursi berubah warna dicat sesuai warna parpol pengusung.
 
Ketiga, potensi anggota legislatif dan kepala daerah melakukan tindakan korupsi akibat pemilihan berbiaya mahal. Pengakuan para tersangka korupsi terkait motif melakukan tindakan korupsi karena untuk mengembalikan uang pinjaman pada saat pencalonan. Mulai dari setoran ke parpol (candidate buying), belanja iklan dan baliho serta untuk menyuap pemilih. Tidak semua pelaku dapat tersentuh KPK, karena modus operandinya semakin canggih. Itulah sebabnya kondisi infrastruktur publik kebanyakan tidak layak dan pelayanan bantuan sosial tidak tersalurkan.
 
Keempat, konflik pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagian besar pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya berakhir tidak harmonis. Sepanjang periode menjabat keduanya konflik. Diusung parpol yang berbeda, pengangakatan pejabat serta pembagian fee proyek menjadi faktor penyebab. Konflik pasangan kepala daerah mengakibatkan tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik dan dampaknya adalah pelayanan publik yang buruk.
 
Kelima, maraknya ekspolitasi sumber daya alam. KPK mempublikasikan bahwa 82% pencalonana kepala daerah itu dibiayai sponsor. Sponsor selalu identik dengan kompensasi. Pihak sponsor selalu berusaha meraih keuntungan atas apa yang diberikannya. Mereka selalu menginginkan kemudahan perizinan usaha termasuk mengeksploitasi sumber daya alam di daerah.
 
Keenam,, tidak bersinerginya perencanaan pembangunan daerah. Fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tidak berjalan efektif akibat pembangkangan sejumlah bupati/walikota terhadap gubernur. Pembangkangan itu karena parpol pengusung gubernur dengan parpol pengusung bupati/walikota berbeda. Perencanaan yang tidak terkoordinasi menjadi salah satu penghambat pembagunan di daerah.
 
Ketujuh, tahapan pemilu kerap tidak ramah lingkungan seperti penggunaan kotak dan surat suarat, dokumen isian hasil pemungutan suara, perusakan pohon yang dipaku dengan baliho calon, pencetakan baliho berukuran besar baik yang gunakan calon atupun oleh penyelenggara dalam pelaksanaan berbagai kegiatan (sosialisasi dan bimtek) dan pembuangan kemasan botol plastik pada saat kampanye akbar. Keadaan ini akan sangat menggangu kelestarian lingkungan di kemudian hari.
 
Tujuh aspek diatas merupakan dampak buruk setelah diadakannya pemilu maupun pemilihan yang terjadi selama ini. Sehingga diperlukan kebijakan sebagai pencegahannya.
 
Buku yang ditulis Dr Herwyn Malonda merupakan salah satu bentuk kritik atas dampak buruk pelaksanaan pemilu selama ini. Buku setebal 191 halaman itu mengulas bahwa dari 11 tahapan pemilu, terdapat 3 tahapan yang memiliki kontribusi besar terkait masalah lingkungan yaitu penyusunan daftar pemilih, kampanye, penghitungan dan rekapitluasi suara. Kegiatan itu berdampak pada emisi karbon, penggunaan kertas berlebihan dan penggunaan bahan palastik dan berpotensi banyaknya sampah pemilu (hal 85-86). Ia mengusulkan agar pemilu menempatkan posisi demokrasi dan lingkunan secara seimbang (hal 113). Baginya kebebasan dalam berdemokrasi tidak harus menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
 
Buku ini bisa menjadi pintu masuk bagi penyiapan kebijakan pencegahan agar pemilu tidak berdampak buruk dikemudian hari. Tidak hanya soal pencegahan kerusakan lingkungan, namun juga pada aspek-aspek yang lain.
 
Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dijabarkan oleh Bawaslu hanya sebatas membaca potensi masalah yang bakal terjadi pada proses tahapan, bukan membaca potensi kerawanan pasca pemilu/pemilihan. Namun tujuan IKP itu yaitu untuk deteksi dini, mitigasi dan pencegahan dapat diadopisi untuk mengatasi potensi masalah yang bakal terjadi pasca pemilu. Sebagai penguatan untuk pembuatan kebijakan pencegahan maka diperlukan Indeks Kerawanan Pasca Pemilu/Pemilihan. Indeks ini bisa menjadi rujukan bagi DPR sebagai pembuat UU, penyelenggara pemilu, parpol, KPK, LSM dan stakeholder lain guna pencegahan pemilu berdampak buruk bagi negara ini.

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found