Kolom AIPI

Tiket Gratis Peserta Pemilu 2024

WhatsApp Image 2021-05-19 at 11.14.46

Baru-baru ini (4/5) Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan pengujian Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan itu adalah parpol politik (parpol) yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan parlimentary threshold pada Pemilu 2019 tidak diverifikasi secara faktual. Bagi parpol yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, parpol yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi kabupaten/kota dan parpol yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi kabupaten/kota diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual.

 

Bagi MK pemberlakuan itu juga sama berlaku terhadap parpol baru mendaftar. Putusan itu banyak yang tidak sejalan dengan kebijakan lainnya (policy gap).

 

Pertama pada tahun 2012 MK mengeluarkan putusan No. 52/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa verifikasi dilakukan kepada seluruh parpol calon peserta Pemilu 2014. Karena berpedoman pada pasal yang sama dalam konstitusi UUD 1945 maka MK mempertegas sikapnya itu pada tahun 2017 dengan putusan No 53/PUU-XV/2017. Bagi Mahkamah, perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Namun putusan yang baru saja di keluarkan ditahun 2021 ini sama dengan pertentangan atau koreksi atas putusan MK sendiri.

 

Kedua, Verifikasi faktual adalah pencocokan fakta dengan apa yang tercatat. Artinya tidak semua dokumen administrasi yang diajukan oleh parpol sebagai syarat kepesertaan pemilu itu cocok keberadaannya dilapangan. Banyak yang memanipulasi dan datanya fiktif. Parpol yang kini sedang memiliki kursi di DPR periode 2019-2024 yang oleh putusan MK tidak perlu dilakukan verifikasi faktual, hanya cukup diperiksa administrasinya. Padahal parpol itu banyak yang tidak lagi memiliki kepengurusan ditingkat kabupaten/kota hingga kecamatan. Syarat jumlah pengurus dan kepengurusan 30 persen perempuan tidak lagi sesuai fakta. Kebanyakan parpol itu tidak lagi memiliki kantor. Sebab kantor itu biasanya hanya rumah pribadi ketua parpol atau bangunan sewaan sehingga jika terjadi pergantian ketua maka secara otomatis kantor parpolpun dialihfungsikan. Sayang, sepertinya keadaan ini tak dapat dijangkau MK.

 

Ketiga, dalam rangka mengefektifkan sistim pemerintahan presidensial, maka cara yang harus dilakukan adalah membatasi jumlah peserta pemilu baik untuk mengikuti pemilu maupun jumlah peserta dalam keanggotaan legislatif. Jumlah parpol yang terlalu banyak menyebabkan syarat ambang batas 20 persen pencalonan presiden sulit terpenuhi. Jalan sederhananya adalah koalisi (penggabungan parpol untuk memenuhi ambang batas). Konsekwensinya, kabinet yang dibentuk adalah kabinet pelangi. Tujuan pembangunan nasional sulit dicapai karena kuatnya ego (kepentingan) masing-masing parpol dalam kabinet. Sebagian memanfatakan jabatan untuk memperkaya diri.

 

Keempat, MK sepertinya lupa bahwa asas pemilu itu terdiri dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kata “asas adil” adalah bentuk perlakuan yang sama dan setara terhadap peserta pemilu baik oleh UU maupun oleh penyelenggara. Jika yang lain di verifikasi faktual, maka harusnya tindakan yang sama diberlakukan juga pada peserta yang lain.

 

Putusan MK ini justru melahirkan perlakuan yang tidak adil bagi peserta. Dan ini telah menyimpang dari Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3) UUD 1945. Inilah konsekwensi jika lembaga-lembaga yang harusnya independen namun merupakan produk lembaga-lembaga politik. Semoga saja putusan ini bukan konsekwensi itu sehingga tidak mengesankan adanya tiket gratis bagi peserta pemilu.

 

Oleh: Ferry Daud Liando, Dosen Kepemiluan Unsrat/wakil Sekjen PP AIPI

 

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found