Kolom AIPI

Kekuasaan Minus Budaya Politik

WhatsApp Image 2021-05-19 at 11.14.46

Budaya politik Indonesia dinilai masuk kategori cukup buruk. Penilaian ini disampaikan The Economist Intelegence Unit atau EIU. Lembaga ini baru saja merilis indeks demokrasi dunia tahun 2020. Negara yang memperoleh skor 10 masuk kategori budaya politik terbaik. Dan Indonesia mendapat skor 4,38 nyaris mendekati skor 1 atau terburuk.

 

Saya tidak menggali informasi bagaimana teknik pengumpulan data, sampel informan, quesioner, serta metodologi yang digunakan lembaga ini sampai akhirnya menarik suatu kesimpulan. Namun jika dinilai secara deskriptif, hasil rilis itu sama sekali tidak bisa dibantah.

 

Budaya politik oleh Gabriel Almond selalu mengkaitkannya dengan sikap politik seseorang dalam suatu sistem politik. Sikap adalah respon atau reaksi tentang keadaan tertentu. Sikap seserorang terbentuk antara sikap negatif dan sikap positif. Sikap sesorang kerap tebentuk oleh sistem atau lingkungan demikan pula sebaliknya. Sistem politik yang baik akan membentuk sikap politik yang baik. Namun apa jadinya jika sistem itu terbentuk oleh pengaruhi sikap politik yang buruk.

 

Di Indonesia, entah dari mana yang mempengaruhi. Partai politik (parpol) di Indonesia sesungguhnya belum bisa menyakinkan publik apakah sudah menjalankan fungsinya dengan baik seperti adanya platform politik untuk kepentingan negara, penyiapan aktor-aktor politik yang cakap dan bermoral serta komitmen menjaga kejujuran dalam mengikuti kompetisi pemilu. Sebagian besar parpol tidak memiliki Road Map bagaimana dari mulai merumuskan wacana kebijakan publik, merekrut kader sehingga menjadikannya sebagai calon yang betul-betul punya kapasitas.

 

Selama ini calon yang diajukan, kalau bukan hasil mahar, kebanyakan adalah kerabat dekat elit-elit parpol. Kalaupun parpol itu akomodatif bagi kalangan lain, namun sesungguhnya yang diakomodasi itu hanya sekedar pelengkap atau sekedar vote getter saja. Kondisi ini makin diperparah ketika sikap politik masyarakat dalam menentukan pilihan sangat kuat dipengaruhi oleh imbalan. Tanpa uang, tanpa suara. Itulah sebabnya pemilu atau Pilkada selalu menutup pintu bagi aktor-aktor yang bereputasi dan berdedikasi. Mengandalkan moral saja untuk berkompetisi sama halnya dengan mempersiapkan kegagalan.

 

Menjadi kontestan pemilihan hanya dengan mengadalakan prestasi, moral dan kejujuran jangan terlalu berharap. Jika tidak punya uang untuk menyuap, menyogok atau membeli suara pemilih mungkin harus berpikir panjang untuk berkompetisi. Tentu kita harus mengapresiasi terpilihnya sejumlah aktor yang memang betul-betul mengandalkan reputasi ketika berkompetisi.

 

Meski juga kalau mau jujur banyak cara yang mereka gunakan untuk mengimbangi calon yang yang kerap hanya memanfaatkan kekuatan uang dan intimidasi ketimbang mengandalakan kemampuan personal. Kondisi demikian menjadi pemicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ketika tepilih.

 

Kekuasaan yang harusnya menjadi instrument untuk memperjuangkan kepentingan rakyat berubah menjadi usaha untuk kepentingan diri sendiri. Ada yang memperkaya diri dengan cara memotong bantuan sosial, memperjualbelikan jabatan, membuat laporan fiktif, memperjualbelikan proyek kepada pengusaha, meminta imbalan dalam proses perijinan, memperjualbelikan pasal-pasal baik dalam rancangan Undang-undang maupun perda kepada pihak yang berkepentingan.

 

Begitu banyak nyawa rakyat melayang karena kualitas Infrastruktur tidak memadai akibat tingginya jumlah potongan dalam setiap proyek. Orang miskin tak terlayani dengan baik karena terjadinya pemotongan, serta pelayanan publik kesehatan dan pendidikan jauh dari standar ideal. Pihak legislatif yang harusnya berada di garda terdepan pejuang keadilan, pembela rakyat namun tidak sedikit dari mereka ikut juga berpesta dengan nikmatnya kekuasaan. Wajar jika hotel-hotel di pusat kota selalu penuh di sesaki anggota legislatif pada setiap kali berakhirnya pembahasan APBD ataupun diterimanya laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

 

Fungsi pengawasan menjadi tumpul karena tidak ada beban untuk membela kepentingan rakyat. Uang suap yang diterima pemilih saat pemilihan menjadi kompensasi terkahir dan tidak mungkin lagi bagi pemilih untuk menuntut hak-hak politik setelah yang dipilih itu berkuasa. Untuk mengubahnya entah akan memulai dari mana. Kita merindukan sebuah sistim agar dari situ tepilih orang-orang yang berwatak jujur, berintegritas dalam menjalankan kekuasaan.

 

Parpol sebagai mesin aktor-aktor politik harus berbenah. Persiapkanlah kader sebagai calon-calon pemimpin jauh sebelum pemilihan dimulai. Jika memang kekuatan finansial sesorang dan kekerbatan tak bisa dicegah, paling tidak mereka telah dilatih, dibina dan diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bermoral dan bagaimana menjalankan kekuasaan untuk kepentingan publik.

 

Calon yang hanya mengandalkan uang dan faktor kedekatan, terbukti menjadi benalu di lembaga-lembaga politik saat ini. Hanya sedikit dari mereka yang mampu bersuara, yang walaupun pada akhirnya suara itu tidak benar-benar menjadi sebuah kebijakan untuk kepentingan publik.

 

Disatu sisi, harus ada upaya untuk membenahi undang-undang pemilu. Tidak adanya syarat harus sudah berapa lama menjadi anggota parpol untuk menjadi calon legislatif ataupun eksekutif menjadi penyebab parpol itu dengan gampang dibeli untuk diusung dalam setiap pencalonan, maraknya politisi kutu loncat dan hanya dimanfaatkannya parpol itu oleh kerabat-kerata elit parpol dalam setiap pencalonan.

 

Tidak adanya larangan bagi mantan terpidana korupsi sebagai calon dalam setiap pemilihan tentu tidak melahirkan efek jerah. Bahkan ada yang tepilih kembali dan melakukan kejahatan itu lagi. Masyarakat pun harus memiliki kesadaran untuk memelihara kualitas berdemokrasi. Mengharapkan dan menerima imbalan dari calon, tidak hanya mempersiapkan karpet merah bagi calon untuk menjadi koruptor, namun akan mewariskan budaya politik yang buruk bagi generasi turun temurun.

 

 

Oleh: Ferry Daud Liando, Dosen Kepemiluan Unsrat/wakil Sekjen PP AIPI

 

 

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found