Kolom AIPI

Road Map Menuju Pemilu 2024

WhatsApp Image 2021-06-14 at 09.09.00DPR dan Pemerintah bersama penyelenggara pemilu akhirnya menyepakati tanggal 28 Februari 2024 sebagai hari pemungutan suara pemilihan umum (pemilu). Serta menetapkan hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak nasional pada 27 November 2024.

 

Pemilu terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Sedangkan Pilkada serentak adalah pemilihan bupati dan walikota di 514 kabupaten/kota dan pemilihan gubernur di 34 provinsi. Penetapan pemungutan suara Pemilu kemungkinan besar masih akan berubah karena ternyata bertepatan dengan hari raya keagamaan Galungan.

 

Dinamika pemilu 2024 sangat berbeda dari pelaksanaan pemilu periode sebelumnya. Perbedaan itu adalah :

Pertama, Pemilu 2024 tidak menggunakan UU Pemilu baru. DPR dan Pemerintah menyepakati bahwa Pemilu 2024 masih akan menggunakan uu yang digunakan pada Pemilu tahun 2019 yaitu UU 7/2017. Pemilu 1999 menggunakan UU 3/1999.

Pemilihan anggota DPR dan DPRD 2004 menggunakan UU 12/2003. Tahun 2004, untuk pertama kali pemilih memilih presiden/wakil presiden secara langsung dan menggunakan UU 23/2003.

Pemilihan anggota DPR, DPRD dan DPD 2009 menggunakan UU 10/2008. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2009 menggunakan UU 42/2008.

Pemilihan DPR, DPR dan DPD 2014 menggunakan UU 8/2012.

Serta pemilihan Presiden/wakil presiden, DPR, DPD dan DPRD 2019 menggunakan UU 7/2017.

Karena Pemilu 2024 menggunakan UU yang sama dengan UU Pemilu 2019 maka permasalahan yang terjadi pada Pemilu 2019 kemungkinan besar masih akan kembali terjadi.

Penetapan ambang batas 20 persen kursi bagi parpol atau gabungan parpol untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden berpotensi memicu dua polarisasi besar di masyarakat sehingga rawan memecah belah keutuhan bangsa. Efek polarisasi itu masih terasa hingga saat ini. Sentimen sara dan siasat membangun kebencian terhadap pemerintah makin kuat.

Sebanyak 894 anggota KPPS meninggal dunia karena tekanan pekerjaan yang sangat berat pada Pemilu 2019. Keadaan demikian masih berpotensi terjadi karena tugas, kewajiban dan wewenang paten mengikuti pasal 59, 60, 61, dan 62 UU 7/2017 termasuk soal ketentuan jumlah. KPU tidak mungkin mengeluarkan kebijakan baru untuk mengurangi beban kerja dan jumlah KPPS karena terikat oleh UU.

Adanya permohonan sejumlah parpol untuk mengganti calon DPR dan DPRD padahal berdasarkan data KPU bahwa calon yang bersangkutan memperoleh suara terbanyak. Di satu sisi ada ruang bagi parpol untuk mencabut keanggotaan parpol calon yang bersangkutan sebagai dasar penggantian, tapi di satu sisi sikap ini sama halnya dengan mengabaikan kedaulatan rakyat.

Kedua, Pemilu dan Pilkada dilakukan secara bersamaan di tahun yang sama. Tentu berpotensi melahirkan banyak risiko. Pemilu tahun 2019, DKPP menerima sebanyak 1.027 aduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara. Jumlah penyelenggara yang mendapatkan sanksi peringatan sebanyak 1.019 orang (41,5 persen). Terdapat 33 penyelenggara (1,3 persen) mendapatkan sanksi pemberhentian dari jabatan. Pilkada 2024 nanti, jika sidang dilakukan setelah pemilu, maka konsentrasi penyelenggara pada tahapan Pilkada akan terganggu. Apalagi yang menghadiri sidang adalah pihak teradu yang kerap melibatkan semua penyelenggara baik KPUD maupun Bawaslu. Proses pergantian antar waktu untuk pengantian penyelenggara yang dipecat pasti akan membutuhkan waktu panjang.

Ketiga, pada 2024 Pilkada akan dilakukan serentak nasional. Hal yang perlu diantisipasi adalah soal kesiapan lembaga-lembaga peradilan baik Bawaslu ataupun MK. Jumlah permohonan bakalan akan jauh lebih meningkat ketimbang Pilkada 2020

Road Map
Kesepakatan lainnya adalah menetapkan tahapan pemilu 2024 akan dimulai pada Maret 2022 atau 25 bulan sebelum pencoblosan. Persiapan dengan waktu yang panjang tentu menjadi sebuah modal terutama dalam rangka mengoptimalkan kegiatan-kegiatan tertentu seperti seleksi penyelenggara pemilu, penganggaran dan penyusunan daftar pemilih. Namun demikian hal ini belum akan menjamin manakala kesiapan stakeholder tidak dioptimalkan.

Diperlukan satu visi dan acuan bersama bagaimana memulai, menghadapi dan menyelesaikan secara bersama-sama. Kepentingan memacu serapan anggaran masing-masing institusi, beda persepsi terhadap aturan, saling menyalahkan satu sama lain dan berusaha menjadi yang paling baik menjadi salah satu sebab gelaran Pemilu dan Pilkada tidak optimal.

Semua pemangku kepentingan harus menyepakati satu visi dengan peta jalan yang sama. Atas kesepakatan itu maka semua pemangku dapat memulai perjalanan bersama-sama, melakukan identivikasi bersama terhadap masalah yang berpotensi mengganggu, menyelesaikan masalah secara bersama-sama jika dalam satu titik jalan terbentur masalah, belok arah bersama-sama dan menyelesaikan perjalanan secara bersama-sama. Peta jalan adalah panduan yang bisa digunakan sebagai petunjuk dalam mengarahkan jalan, di pelaksanaan suatu program kegiatan dalam kurun waktu tertentu.

Aufa Atila (2021) road map merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggung jawab. Sehingga harus diketahui oleh semua pihak dan juga dipahami oleh semua pihak tidak boleh satu atau dua orang saja. Baginya salah satu prinsip dalam pembuatan road map adalah adalah komitmen.

Terdapat sejumlah aktivitas yang membutuhkan kesepakatan bersama misalnya keakuratan DP4 milik pemerintah sebagai pertimbangan penyusunan daftar pemilih. Ketepatan dalam penetapan NPHD, persepsi hukum Bawaslu, polisi dan jaksa. Selama ini kerap berbeda pendapat dalam penanganan perkara. Koordinasi Bawaslu, KASN dan pemerintah daerah dalam penanganan netralitas ASN, persepsi Parpol dengan KPU dalam hal pembatalan calon DPR/DPRD terpilih, penyamaan persepsi antara KPU Bawaslu dan DKPP terkait penanganan pelanggaran administrasi. Perlu pembahasan bersama antara KPU dan DKPP tentang persyaratan pencalonan baik untuk pemilihan legislatif ataupun Pilkada. Perlu pembahasan bersama antara KPU dan Bawaslu terkait putusan pembatalan calon setelah penetapan perolehan suara oleh KPUD.

Persoalan di atas hanyalah segelintir persoalan dari banyaknya persoalan yang terjadi. Masih banyak persoalan lain yang segera diselesaikan secara bersama-sama oleh pemangku kepentingan sebelum memulai perjalanan. Perjalanan menuju Pemilu amatlah panjang. Kondisi ini menjadi momentum juga bagi parpol untuk mempersiapkan kader-kader dengan baik untuk bisa mengikuti kontestasi itu. Persiapan memilih kader-kader potensial akan meminimkan terjadinya mahar, dinasti dan politik uang. Tiga penyakit ini sering terjadi karena proses kaderisasi parpol yang sangat buruk.

Oleh: Ferry Daud Liando, Dosen Kepemiluan Unsrat/wakil Sekjen PP AIPI

Leave your comments

0 Character restriction
Your text should be more than 10 characters
Your text should be less than 300 characters
terms and condition.
  • No comments found