Kolom AIPI

Demokrasi dan Batas Kebebasan

victor silaenOleh:Victor Silean

 

DEMOKRATISASI yang bergulir deras lebih dari sewindu terakhir telah membuat masyarakat Indonesia pada umumnya sangat menikmati kebebasan.

 

Pertanyaannya, apakah demokrasi identik dengan kebebasan? Betul, di tataran budaya, nilai utama dari demokrasi adalah kebebasan, yang berdimensi dua: bebas dari (tekanan, paksaan, ancaman) dan bebas untuk (bicara, berpikir, berekspresi). Memang, masih ada dua perspektif demokrasi yang lain, yakni sistemik (menyangkut struktur dan institusi) dan prosedural (mekanisme dalam menentukan maupun memilih kebijakan dan elite-elite yang akan memimpin publik).

 

Namun, dua perspektif itu niscaya membuat demokrasi semu jika tak disertai dengan penghayatan yang mendalam oleh masyarakat akan keniscayaan nilai-nilai demokrasi (selain kebebasan ada lagi kesetaraan, independensi, pluralisme dan individualistis) itu. Pertanyaannya, apakah kebebasan merupakan sesuatu yang tanpa batas?

 

Dibenarkankah, misalnya, seseorang dengan mengatasnamakan kebebasan lalu berteriak-teriak semaunya sendiri, padahal di sekelilingnya ada banyak orang yang merasa terganggu? Bolehkah orang banyak menutup jalan tol atas nama kebebasan yang bahkan dirasionalisasi dengan “motif baik” demi menuntut tarif tol tidak dinaikkan? Dalam beberapa minggu terakhir ini, wacana publik sempat diramaikan oleh dua isu yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi.

 

Pertama, seorang mahasiswi pascasarjana bernama Florence Sihombing yang menulis sesuatu di jejaring sosial, path, yang dianggap menghina Yogyakarta. Ia lalu dilaporkan ke polisi dan sempat ditahan, tapitak lama kemudian dilepaskan. Florence sendiri kemudian minta maaf kepada Sultan HB X dan kepada warga Yogyakarta.

 

Kedua, seorang pemilik akun Twitter dengan nama @kemalsept, yang karena dianggap telah menghina Kota Bandung dan wali kota Bandung lalu secara resmi dilaporkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ke polisi. “@kemalsept Anda secara resmi saya laporkan ke kepolisian, untuk tweet-tweet penghinaan Pasal 27 UU 11 tahun 2008,” tulis Ridwan dalam akun Twitter resminya, 5 September lalu.Tak hanya itu, dalam statusnya, Ridwan juga mengunggah fotoscreen capture lini masa Twitter yang bersangkutan. Dalam foto itu tampak pemilik akun @kemalsept menghina Bandung dengan kata-kata kasar. Semuanya ditulis dengan huruf kapital. “Kritik ada tempat dan etikanya.

 

Kalau menyerang pribadi tentu ada kehormatan yang harus dijaga. Beda, kan, kritikan dan cacian, apalagi ke pribadi,” ujar Ridwan. “Ini jadi pembelajaran. Dimaafkan ya dimaafkan,” katanya.Namun, ia berharap agar hal serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Lebih dari demokrasi di tataran sistemik dan prosedural, demokrasi di tataran budaya lazimnya membutuhkan waktu relatif panjang untuk mencapai situasi dan kondisinya yang ideal. Pasalnya, kebebasan memang cenderung disalahpahami dan disalahgunakan jika tidak didukung dengan dua nilai lainnya, yakni rasionalitas dan moralitas.

 

Dengan rasionalitas, niscaya setiap orang menggunakan hak-hak asasinya secara bertanggung jawab. Sebaliknya tanpa rasionalitas orang-orang cenderung bertindak dan berperilaku semau-maunya sendiri. Dengan moralitas, niscaya setiap orang menjalani hidupnya secara tertib dan tak ingin meremehkan atau mengabaikan orang-orang lain di sekitarnya.

 

Sebaliknya tanpa moralitas, orang-orang cenderung hidup tak teratur dan tak memedulikan kehadiran orang-orang lain di sekitarnya. Dengan demikian maka demokrasi niscaya berkembang sehat jika pilarnya adalah masyarakat sipil yang nalarnya telah akil balig, telah mampu berpikir rasional dan mandiri. Atas dasar itulah, niscaya orangorang tak cenderung salah mengerti dan menyalahgunakan kebebasan di tengah demokratisasi yang bergulir deras ini.

 

Maka di dalam kehidupan sesehari, komunikasi yang terjalin niscaya juga menjadi sarat makna alih-alih ngalor-ngidul tanpa arah. Hal itu bukan hanya menjadi keharusan di dalam komunikasi di dunia nyata (secara lisan), tetapi juga di dunia maya (secara tulisan). Pertanyaannya, itu gampang atau sulit? Jawabannya, mungkin agak sulit karena diperlukan dua nilai pendukung itu tadi: rasionalitas dan moralitas.Dengan kedua nilai yang telah dihayati itulah komunikasi yang sebelumnya berwujud talking (nirmakna) niscaya menjadi speaking (sarat makna).

 

Memang, dengan semua nilai demokrasi yang disebutkan tadi maka demokrasi di dalam kehidupan sehari-hari menjadi rawan konflik. Kendati begitu, demokrasi tetap merupakan alternatif sistem dan way of life yang terbaik demi menghindarkan terjadinya monopoli dalam menginterpretasi kebenaran.

 

Demokrasi juga niscaya menjadikan kita mampu bersikap toleran dan apresiatif terhadap segala macam perbedaan. Pada akhirnya, bukankah itu juga yang niscaya membuat kita rendah hati karena merasa orang-orang lain juga memiliki kebenaran? Bukankah karakter seperti itu sangat baik dan terpuji?

 

Jadi, apakah kebebasan dalam demokrasi itu tanpa batas? Tentu tidak. Ia bahkan penuh batas di sana-sini.Pertama, karena kita hidup di tengah masyarakat yang memiliki hukum (Costello, 2000). Itulah yang otomatis membatasi setiap orang.

 

Kedua, karena demokrasi harus seiring sejalan dengan hak asasi manusia. Kesadaran akan hak asasi orang-orang lain itulah yang memunculkan kesadaran bahwa kita harus membatasi kebebasan diri sendiri demi menghormati orang-orang lain itu.

 

Ketiga, karena dengan dipandu moralitas dan rasionalitas, kita harus senantiasa mempertimbangkan hal-hal yang benar dan baik yang sepatutnya dilakukan.Keempat, karena sadar akan kehadiran orangorang lain di tengah masyarakat maka kita niscaya berpedoman pada etiket dan etika yang dengan sendirinya

membatasi kebebasan.

 

Dengan alasan-alasan itulah maka demokrasi selalu ada batasnya, bahkan banyak. Maka, adalah salah jika sebagian orang mengatakan kebebasan dalam demokrasi itu liar. Sebaliknya, justru demokrasi yang rasional dan bermoral menjadikan kebebasan itu bertanggung jawab.

 

Maka jika hingga kini kita masih kerap membaca kata-kata yang tak sopan, penuh caci maki dan hinaan, atau bahkan disertai dusta tanpa data, yang ada di berbagai media jejaring sosial, anggap saja si pemilik akun yang bersangkutan belum cukup rasional dan kurang bermoral.

 

Dimuat di Sindo, 2 Oktober 2014.

 

Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Pelita Harapan dan Anggota AIPI

 

http://nasional.sindonews.com/read/907306/18/demokrasi-dan-batas-kebebasan

Menuju Penguatan Checks and Balances

firman noorOleh: Firman Noor, Ph.D

 

PASCA-Pilpres 2014 bangsa kita disuguhi sebuah pertarungan sengit tingkat tinggi yang melibatkan dua kubu, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Pertarungan serial antara kubu KMP dan KIH dapat dilihat dalam berbagai macam bacaan.

 

Bagi yang pesimistis akan melihatnya sebagai sebuah situasi yang akan menyulitkan bagi pembuatan kebijakan (deadlock) yang ujung-ujungnya kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Pertarungan sengit ini juga dianggap hanya akan menyuburkan nuansa oligarki, baik dalam makna mendahulukan kepentingan politik masing-masing kelompok maupun dalam arti semakin tergusurnya aspirasi masyarakat yang tertutup oleh awan mendung pertarungan kepentingan masing-masing kubu koalisi itu.

 

Pandangan-pandangan tersebut memang tidak bisa disalahkan. Beberapa ahli seperti Juan Linz dan Scott Mainwaring telah mengingatkan tentang situasi di atas. Bagi keduanya, situasi tidak menyenangkan di atas bahkan tetap berpotensi terjadi meski presiden bukanlah kekuatan minoritas dalam parlemen.

 

Meski demikian, situasi sengitnya pertarungan legislatif dan eksekutif sebenarnya tidak melulu harus berakhir fatal. Bahkan dapat menjadi situasi yang diperlukan, setidaknya dalam upaya membangun tradisi checks and balances yang lebih proporsional, yang tampaknya telah menjadi barang asing dalam kehidupan politik bangsa ini.

 

Dalam Naungan Kartel

 

Pertarungan politik antara legislatif dan eksekutif, dalam skema presidensial, yang mewujud pada pertarungan pihak KMP dan KIH sesungguhnya belum ada preseden di republik ini. Pada masa demokrasi terpimpin (1959-1966) hingga Orde Baru (1966-1998) legislatif selalu dalam bayang-bayang presiden. Peran DPR dikebiri hingga menjadi sekedar lembaga pemberi legitimasi atas kehendak presiden. Di awal reformasi, nuansa bangkitnya DPR (legislative heavy) mulai terasakan. Sepintas menunjukkan mulai adanya keseimbangan antara legislatif dan eksekutif. Namun jika ditelaah lebih dalam, kontrol itu semu.

 

Hal ini karena pemerintah yang terbentuk merupakan kepanjangan tangan saja dari kekuatan politik dalam parlemen. Kenyataan ini terlihat dari komposisi kabinet Gus Dur yang dijejali sejumlah elite partai yang notabene adalah tokoh-tokoh teras seluruh partai besar dan menengah yang ada di DPR. Dengan situasi ini, kehidupan politik secara substansi lebih bernuansakan kartel.

 

Terbukti kemudian eksistensi pemerintahan Gus Dur segera pudar saat ia berupaya meninggalkan koalisi besar tersebut.Di usia singkat pemerintahan Gus Dur, mekanisme checks andbalances sejatinya belum seutuhnya sempat terlaksana, terhenti tidak lama ketika upaya untuk lebih menyeimbangkan kekuatan itu dicoba oleh Gus Dur. Pemerintahan selanjutnya di bawah Presiden Megawati mewarisi sebuah situasi politik kartel yang secara substansi tetap tidak menguatkan semangat checks and balances.

 

Pada masa SBY, situasi juga belum menggembirakan. Kalaupun coba untuk diupayakan pelaksanaan spirit checks and balances, itu masih bersifat sporadis.Sumberdari inisemuaadalah karena presiden mampu menghimpun sebuah kekuatan politik mayoritas di parlemen. Pada periode pertama kekuasaannya, partai-partai pendukung pemerintahan SBY adalah kekuatan mayoritas di DPR, persisnya setelah keberhasilan JK menjadi pucuk pimpinan Golkar.

 

Begitu juga pada periode kedua. Gabungan kursi partaipartai pendukungnya bahkan menguasai 421 kursi atau sekitar 75% dari total kursi DPR. Dalam konstelasi politik semacam inilah sekali lagi dapat dimengerti jika hubungan bernuansakan kontrol jelas sulit untuk benar-benar mewujud.

 

Saat ini situasinya relatif berbeda, presiden bukanlah kepanjangan kepentingan DPR dan juga tidak didukung oleh kekuatan mayoritas di DPR. Masing-masing lembaga juga akan saling mengimbangi mengingat tidak dapat dengan mudahnya didikte. Dengan atmosfer tersebut, eksistensi trias politica dengan semangat checks and balances yang genuine berpotensi menguat.

 

Beberapa Dampak Positif

Terlepas dari beberapa aspek negatif yang masih berpotensi terjadi, kontestasi KMP dan KIH sebenarnya dapat menjadi sebuah jalan masuk bagi sebuah pemerintahan yang lebih berkualitas. Prinsipnya, dengan menguatnya spirit checks and balances dari parlemen tentu saja pemerintah akan makin serius dalam mengajukan sebuah rancangan kebijakan dan juga dalam menjalankan kebijakan itu. Dengan kata lain, kualitas kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya akan lebih baik lagi. Terbangunnya checks and balances yang baik juga berpotensi kuat meminimalkan politik kartel.

 

Politik kartel yang cenderung menggejala selama ini muncul disebabkan karena para aktor politik, terutama antara pemerintah dan oposisi, tidak memiliki sikap yang ajek dalam memosisikan dirinya. Akibatnya, manakala ada tawaran politik transaksional dari salah satu pihak pada pihak lain yang sifatnya memberikan keuntungan eksklusif bagi semua, hal itu dengan akan mudah bergayung sambut.

 

Pertarungan di DPR belakangan ini memperlihatkan bahwa KMP masih cukup konsisten dengan agenda politiknya.Terlepas dari masih lemahnya komunikasi politik PDIP dengan KMP, hal yang menyebabkan KMP bersikap konsisten adalah komitmen kuat terhadap cita-cita bersama yang ada di koalisi itu. Kita tidak pernah tahu sampai kapan sikap konsisten dan konsekuen ini akan terus terjadi. Namun setidaknya hingga kini peluang untuk politik kartel masih relatif tertutup.

 

Tentu saja ujung itu semua seharusnya tetap demi kepentingan bangsa dan bukan gagah-gagahan kelompok.Untuk itu upaya-upaya untuk membuka komunikasi ala negarawan tidak boleh terhenti. Maksud utamanya adalah agar kedua belah pihak dapat saling memahami iktikad baik masing-masing pihak, yang nantinya dapat menjadi batu loncatan sebuah hubungan yang produktif.

 

Hanya dengan komunikasi yang baik itulah checks and balances akan tidak dipandang sebagai sarana untuk saling jegal, melainkan sebagai sebuah kebutuhan dasar bagi hadirnya pemerintahan yang lebih aspiratif dan efektif.

 

Dimuat di Sindo, 6 Oktober 2014

 

http://nasional.sindonews.com/read/908475/18/menuju-penguatan-checks-and-balances

Keluar dari Hitam-Putih Pilkada

 

Oleh: Mardyanto Wahyu Tryatmoko

 

mardyKOMPAS.com - Kini masyarakat disuguhkan dengan perdebatan hitam-putih mekanisme pemilihan kepala daerah apakah secara langsung atau melalui DPRD. Persoalannya, apakah pilkada yang cocok untuk konteks Indonesia hanya sesederhana menentukan satu di antara pilihan itu untuk provinsi, kabupaten, dan kota secara seragam?

 

Diskusi publik seharusnya mulai diperluas dengan tidak hanya membahas dikotomi politik elektoral semata. Esensi pembenahan mekanisme pilkada juga harus mampu menuntaskan kasus nyata seperti perseteruan antara gubernur dan bupati/wali kota, pecah kongsi antara kepala daerah dan wakilnya, serta kepala daerah yang cepat lompat pagar sebelum masa jabatannya usai.

 

Para politisi di Senayan tidak perlu mempertegas pengubuan politik Pemilu Presiden 2014 dalam pembahasan pembenahan pengaturan pilkada. Jika tidak ingin melakukan perbaikan parsial dan simtomatis, keputusan pengaturan pilkada harus arif mempertimbangkan berlakunya sistem pemerintahan, desentralisasi, dan otonomi daerah, serta dinamika sosial yang berkembang di tingkat bawah.

 

Kongruensi sistem presidensialisme?

Mekanisme pilkada memang perlu berkaca pada jenis sistem pemerintahan yang dianut. Namun, tidak berarti bahwa model pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia saat ini memprasyaratkan pemilihan kepala daerah secara langsung di semua level pemerintahan.

 

Kasus Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa perekrutan kepala daerah di seluruh tingkat pemerintahan daerah tidak harus kongruen dengan penentuan kepala negara di tingkat nasional. Bahkan, pilkada di level pemerintahan tertentu diberlakukan secara asimetris.

 

Inggris yang menerapkan sistem parlementer, misalnya, belakangan ini justru getol menerapkan pemilihan kepala daerah secara langsung yang berbau presidensial.

 

The Greater London Authority Act 1999 merupakan pijakan pertama bagi Inggris untuk memilih kepala daerah secara langsung. Setelah itu, pemerintah nasional Inggris mengeluarkan kebijakan menghargai keragaman dengan merumuskan empat pilihan model pemerintahan lokal yang dimuat dalam UU Pemda Tahun 2000.

 

Keempat model tersebut adalah mayor/cabinet, mayor/council-manager, cabinet, dan sistem komite yang dimodifikasi (Hambleton dan Sweeting, 2004). Pemilihan kepala daerah langsung melekat pada model mayor/cabinet dan model mayor/council-manager.

 

Di Amerika Serikat semua gubernur negara bagian dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi di tingkat city dan municipality pemilihan kepala daerahnya tidak seragam.

 

Sebagai negara yang juga menganut sistem presidensial, tidak sedikit pemerintah daerah yang menerapkan model weak-mayor, council-manager, dan city-commission. Ketiga model ini esensinya menerapkan sistem semi-parlementer.

 

Kepala daerah di dalam model weak-mayor, city-commission, dan sebagian di council-manager tidak dipilih secara langsung, tetapi dipilih atau diangkat oleh council. Jika dikalkulasi, pemda yang tidak menerapkan pilkada langsung lebih banyak dengan perbandingan sekitar 60:40 (ICMA).

 

Pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut adalah pilkada di semua lapis pemerintah daerah tidak harus kongruen dengan sistem pemerintahan yang dianut di tingkat pusat.

 

Penentuan sistem pilkada juga tidak harus didasarkan atas alasan kebaikan demokrasi langsung atau efisiensi secara terpisah. Lebih penting dari itu bahwa konteks sistem otonomi daerah, kapasitas, dan dinamika lokal perlu juga dipertimbangkan.

 

Rasionalisasi tautan otonomi daerah

Salah satu sumber perseteruan antara gubernur dan bupati/wali kota yang sering terjadi adalah pilkada secara langsung di dua tingkat pemerintahan sekaligus. Bupati/wali kota merasa bahwa dirinya memiliki privilese politik yang sama dengan gubernur karena sama-sama dipilih oleh rakyat.

Tak sedikit bupati yang mengabaikan posisi gubernur, bahkan berambisi untuk segera mengakhiri masa jabatan gubernur di wilayahnya.

 

Sebaliknya, banyak gubernur mengeluarkan kebijakan diskriminatif terhadap kabupaten ketika bupatinya berseberangan politik dengannya. Diskriminasi pembagian dana otonomi khusus di Aceh dan Papua merupakan salah satu contohnya.

 

Perseteruan antara gubernur dan bupati/wali kota semacam itu tak dapat diredam hanya dengan sekadar meningkatkan kewenangan gubernur tanpa pembenahan perekrutan kepala daerah. Hal ini sudah terbukti dengan hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2010 dan PP Nomor 23 Tahun 2011 yang tak efektif sebagai alat menyelesaikan konflik antara gubernur dan bupati/wali kota.

 

Jika kabupaten/kota tetap diberi otonomi luas sebagai ujung tombak pelayanan publik, pilkada langsung menjadi sangat relevan diberlakukan di tingkat ini. Provinsi selayaknya didudukkan sebagai intermediary institution dalam rangka memperkuat jalinan kesatuan antara pusat dan daerah.

 

Untuk itu, pilkada secara langsung kurang efektif menghasilkan gubernur yang dapat memainkan peran sebagai wakil pemerintah pusat, terutama dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan.

 

Pilkada langsung ataupun melalui DPRD tidak akan menjamin terciptanya pemerintahan lokal yang governable jika perpecahan di dalam eksekutif terjadi lantaran pencalonan satu paket.

Dikotomi pilihan itu juga tidak akan menjamin penguatan akuntabilitas kepala daerah jika mekanisme kutu loncat masih diperbolehkan. Oleh sebab itu, perdebatan hitam-putih pilkada selayaknya tidak diperpanjang dengan mulai memikirkan pembenahan sistemik untuk menghasilkan lembaga eksekutif lokal yang kuat dan lebih akuntabel sekaligus menjamin harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan.

 

Mardyanto Wahyu Tryatmoko
Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI

 

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/09/16/14123031/Keluar.dari.Hitam-Putih.Pilkada

 

Integritas DPR

Oleh: Tommi A Legowo

DEWAN Perwakilan Rakyat baru (2014-2019) segera terbentuk.

 

tomlegHarapan umum, DPR mampu berkinerja lebih baik sehingga makin berintegritas daripada DPR 2009-2014 (saat ini). Gugatan umum kepada DPR saat ini memang tertuju pada rendahnya integritas DPR. Penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (April 2014) yang menghasilkan Rapor Kinerja DPR 2009-2014 menyatakan, dalam skala 0-10, rata-rata nilai kinerja anggota DPR 3,76; komisi DPR 3,74; dan fraksi 3,68. Nilai-nilai ini termasuk kategori buruk.


Sepuluh parpol akan mengisi keanggotaan DPR baru. Jumlah ini lebih satu dibandingkan dengan sembilan parpol di DPR saat ini. Kehadiran Partai Nasdem merupakan suatu kebaruan di DPR. Meski jumlah kursi DPR-nya relatif sedikit (35), gagasan dan semangat restorasi Nasdem yang dibawakan secara konsisten dan konsekuen dapat memberi warna baru di DPR.


Gerindra, PKB, PDI-P, PAN, dan PPP menyumbang keanggotaan baru DPR sebanyak 47, 20, 14, 6, dan 2. Ini tambahan jumlah kursi parpol-parpol itu di DPR saat ini. Jika keseluruhan kursi itu (89) diisi anggota-anggota baru DPR yang relatif fresh dan membawa semangat pembaruan, ini akan mendatangkan suasana baru di DPR. Demokrat, PKS, Golkar, dan Hanura adalah parpol-parpol yang kehilangan sejumlah kursi dari Pemilu Legislatif 2014 jika dibandingkan dengan kursi mereka di DPR saat ini, yakni 89, 17, 16, dan 2. Kehilangan kursi DPR berarti kekalahan politik bagi yang bersangkutan.

 

Tiga tantangan


DPR baru diisi paling kurang 332 (59 persen) anggota DPR lintas parpol yang membawa potensi pembaruan di DPR. Jika potensi ini mewujud pada tindakan dan kegiatan anggota DPR dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perannya secara disiplin dan taat asas, kekuatan sebesar itu akan sangat berpengaruh dalam menegakkan integritas DPR. Tentu mereka juga harus kreatif dan inovatif untuk penyelesaian masalah rakyat serta bersih dari perilaku yang menyalahi hukum, tata susila, dan keadaban.Global Commission on Elections, Democracy, and Security (2012) merumuskan tiga aspek utama penyelenggaraan politik berintegritas untuk mengokohkan pemerintahan demokratis.


Pertama, integritas merujuk kepada  incorruptibility or a firm adherence to a code of moral values (ketidaktercelaan atau suatu pendirian kokoh atas panduan nilai-nilai moral). Memiliki integritas kuat berarti teguh dan konsekuen pada panduan moral atau etika serta tak dapat digoyahkan oleh iming-iming material-finansial ataupun kepentingan-kepentingan sempit (parokial).


Integritas DPR mencakup pendirian terhadap prinsip-prinsip demokratis yang mendasari penyelenggaraan tugas, fungsi, dan peran DPR sebagai perwakilan rakyat, mitra kerja (pengawas dan penyeimbang) pemerintah, dan agen demokratisasi. Panduan proseduralnya ada dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPR; panduan etikanya ada dalam Kode Etik Anggota DPR.Sebagai perwakilan rakyat, DPR harus disiplin dan jujur mendengarkan, menyerap, dan memperjuangkan pemenuhan aspirasi rakyat, tak boleh menggadaikan aspirasi rakyat demi keuntungan diri dan kelompoknya.


Sebagai mitra kerja pemerintah, DPR harus mampu mencegah pemerintah sewenang-sewenang dan korup, memastikan kebijakan pemerintah ditujukan bagi kepentingan rakyat. DPR harus bersih dari beragam tindak tercela untuk bisa tegas menjalankan tugas dan memainkan peran itu. Sebagai agen demokratisasi, DPR harus demokratis dalam dirinya sendiri untuk jadi contoh bagi pengembangan demokrasi di masyarakat.
Kedua, integritas juga berarti  soundness or unimpaired conditions  (kondisi yang terpuji atau teruji). Menyatakan anggota DPR berintegritas berarti menggambarkan anggota DPR itu menjalankan tugas, fungsi, dan perannya secara kompeten dan profesional. Kompeten berarti paham atas masalah pada bidang perhatian dan pengabdiannya. Profesional berarti mampu menyelesaikan masalah dengan baik sesuai tujuannya. Setiap anggota DPR dituntut memperkuat kompetensi dan memupuk profesionalitasnya. Akibat dari DPR tak kompeten/profesional, tidak peduli karena kesengajaan ataupun hambatan lainnya (teknis ataupun politis), rakyat kehilangan kepercayaan kepada DPR. Pengalaman DPR selama masa reformasi jelas membuktikan ini.

 

Meninggalkan masalah


Ketiga, integritas juga mengacu kepada  completeness or the state of being complete  (keparipurnaan atau hasil yang paripurna). Pemahamannya, DPR berintegritas adalah DPR yang menyelesaikan tugas, melaksanakan fungsi, dan memainkan perannya secara paripurna (selesai dengan sempurna). Ini berarti tak ada pekerjaan yang ditunggak dan masalah yang ditinggalkan. Pengalaman DPR selama ini banyak menunggak pekerjaan dan meninggalkan masalah. Realisasi Program Legislasi Nasional, misalnya, tak pernah mencapai 50 persen dari target setiap tahun. Pada 2013, hanya mampu menyelesaikan 16 (21 persen) RUU dari target 75.


DPR juga sering meninggalkan masalah. Contoh mutakhir, revisi UU 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Substansi revisi UU ini dinilai menjadikan DPR lembaga tertutup sekadar melancarkan pemenuhan kepentingan kelompok sebagai hasil dari polarisasi politik Pilpres 2014. (Saldi Isra, ”Merampas Kuasa Senayan,” Kompas , 17/7). Ini bisa jadi masalah besar bagi DPR baru dalam pertanggungjawaban kinerjanya kepada rakyat.


Kebaruan keanggotaan DPR berpotensi besar bagi tegaknya integritas DPR. Apalagi jika setiap pimpinan dan anggota DPR selalu ingat dan berkehendak mewujudkan sumpah/janji pelantikannya. Satu penggalannya ”...bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan....”. Sumpah/janji itu semestinya diyakini sebagai pernyataan pelepasan kesetiaan kepada parpol atas alasan utama penyerahan kesetiaan kepada negara demi mewujudkan kebajikan umum. Itu integritas DPR.

 

Sumber: Kompas, Sabtu 30 Agustus 2014 (http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008568984)

Kabinet Impian

shOleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris

 

SALAH satu tantangan terberat Joko Widodo-Jusuf Kalla seusai terpilih sebagai presiden dan wakil presiden RI 2014-2019 adalah menyusun tim kabinet impian. Apa saja problematiknya?

 

Kabinet impian adalah formasi kabinet yang tidak hanya diisi oleh sebagian besar kalangan profesional yang bersih dan berintegritas, tetapi juga suatu kabinet yang ramping dari segi ukuran, serta mampu bekerja cepat dalam tim untuk mewujudkan visi-misi dan program politik Jokowi-JK.

 

Format kabinet seperti inilah yang didambakan publik dan pasar. Soalnya, visi-misi dan program politik Jokowi-JK yang cukup komprehensif itu berpotensi menjadi dokumen tertulis yang tak berguna apabila tidak ada tim kabinet impian yang bisa mengimplementasikannya sebagai kebijakan dalam kehidupan nyata.

 

Pertanyaannya, mampukah Jokowi menyusun sebuah tim kabinet impian? Persoalannya, jauh-jauh hari sebelum terpilih sebagai presiden, Jokowi sudah menjanjikan pembentukan suatu kabinet profesional yang efektif sesuai dengan kebutuhan skema sistem demokrasi presidensial. Selain itu, sejak awal Jokowi juga menjanjikan suatu kerja sama antar-partai yang sering disebut sebagai ”koalisi tanpa syarat”. Mungkinkah semua itu bisa diwujudkan ketika pragmatisme politik semakin menumpulkan akal sehat sehingga seolah-olah adagium ”tidak ada makan siang gratis dalam politik” benar adanya dan berbagai ideal tentang politik beretika harus dikuburkan.

 

Tiga pihak ”berjasa”

 

Harus diakui, tidak mudah bagi Jokowi mewujudkan kabinet impian tersebut. Paling kurang ada tiga pihak yang merasa turut ”berjasa” dalam memenangkan pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 yang lalu. Pertama, kubu internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), basis politik Jokowi yang telah mengusungnya sebagai calon presiden.

 

Figur terpenting yang harus dihadapi oleh Jokowi adalah sang Ibu, Megawati Soekarnoputri, ketua umum sekaligus tokoh sentral PDI-P, serta Puan Maharani, putri Megawati, dan almarhum Taufik Kiemas. Suka atau tidak, Jokowi tentu saja harus mendengar aspirasi keduanya tentang personalia kabinet.

 

Kedua, kubu parpol koalisi pendukung Jokowi-JK, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Surya Paloh, Wiranto, dan Sutiyoso, masing-masing sebagai ketua umum Nasdem, Hanura, dan PKPI, mungkin bisa ”mengalah” dalam urusan bagi-bagi kekuasaan kabinet Jokowi.


Namun, kader-kader partai yang lebih muda, termasuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, tentu berharap memperoleh balas jasa politik yang pantas setelah turut memenangkan Jokowi-JK.Ketiga, kubu para relawan nonpartai yang juga turut ”berkeringat” memenangkan Jokowi-JK. Problem dalam menghadapi kubu para relawan ini tidak hanya bersumber pada ”ketelanjuran” Jokowi mengundang partisipasi relawan dalam penyusunan kabinet, tetapi juga karena amat beragamnya unsur relawan pendukung Jokowi-JK. Selain itu, melalui situs www.jokowicenter.com, relawan pendukung Jokowi-JK mengundang publik turut serta memberikan nama atau mengkritisi nama calon anggota kabinet.

 

Situs sama bahkan menggelar jajak pendapat terkait dengan sejumlah nama calon anggota kabinet yang disodorkan untuk setiap pos kementerian. Inisiatif semacam ini mungkin saja positif, tetapi sesungguhnya penuh ironi karena bagaimanapun mencari calon menteri profesional, bersih, dan berintegritas tak sama dengan kontes mencari sosok ”idola”, seperti bidang lain yang marak akhir-akhir ini.

 

Kantor transisi

 

Bisa diduga tekanan politik terbesar yang akan dihadapi Jokowi justru berasal dari internal PDI-P sendiri. Persoalannya, Jokowi bukan hanya tidak duduk dalam struktur kepemimpinan partai di tingkat pusat, tetapi juga karena pencapresannya dimungkinkan berkat ”keikhlasan” dan ”kebaikan” Megawati yang memperoleh mandat Kongres III PDI-P di Bali (2010) untuk menetapkan capres Pemilu 2014. Cara pandang terakhir melekat kuat di lingkungan para loyalis Megawati sehingga bagi mereka, sebagai ”petugas partai”, Jokowi pertama-tama harus mendengar nama para calon menteri yang disodorkan mantan Presiden RI kelima tersebut.


Antara lain untuk menghindari berbagai tekanan politik itu, Jokowi merasa perlu membangun ”Kantor Transisi”, sebuah kantor kerja yang disiapkan untuk memfasilitasi dan mengantisipasi berbagai soal krusial terkait dengan transisi kekuasaan dari presiden lama ke presiden terpilih. Soal-soal krusial itu di antaranya format kabinet dan sistem pendukung kantor kepresidenan. Seusai terpilih sebagai presiden, Jokowi tampaknya enggan berhadapan langsung dengan pimpinan parpol pendukung membicarakan personalia kabinetnya. Jika dugaan ini benar, melalui Kantor Transisi yang dipimpin Rini Mariani Soemarno ini, Jokowi berusaha konsisten dengan komitmen awal membentuk kabinet kerja tanpa pretensi balas jasa politik atau bagi-bagi kekuasaan.

 

Jadi, meski ada sejumlah pihak yang merasa berjasa mengantar Jokowi-JK meniti tangga kekuasaan, mereka barangkali harus siap gigit jari karena Jokowi akan berpegang otoritas konstitusionalnya sebagai presiden terpilih. Jika benar demikian, langkah berani ini patut kita dukung agar pemerintahan mendatang tak terperangkap politik transaksional.

 

Lembaga kepresidenan

 

Di luar kebutuhan membentuk kabinet kerja yang profesional, agenda lain yang tak kalah penting dan perlu dipikirkan Jokowi-JK adalah menata ulang sekaligus memperkuat kantor kepresidenan, termasuk memperkuat dan memfungsikan lembaga Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) serta sistem pendukung lainnya. Sudah menjadi rahasia umum, saat ini unsur staf pendukung pada kantor wakil presiden jauh lebih kuat dan banyak jumlahnya dibandingkan kantor presiden di lingkungan Istana Negara. Kondisi yang agak aneh ini sudah berlangsung sejak Abdurrahman Wahid menjadi Presiden dan Megawati menjadi Wapres.

 

Dewasa ini, di luar jajaran menteri kabinet, presiden sebagai kepala eksekutif yang bersifat tunggal dibantu oleh beberapa lembaga atau unit, yakni Wantimpres, Sekretaris Kabinet, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), serta lembaga ”staf khusus presiden” untuk bidang-bidang tertentu. Sejauh ini belum ada regulasi baku setingkat UU terkait dengan pembagian dan hubungan kerja di antara lembaga-lembaga tersebut, kecuali mungkin Sekretaris Kabinet, yang sesuai dengan namanya, mengatur rapat kabinet dan agenda presiden. Ke depan, berbagai unsur dari sistem pendukung kantor kepresidenan ini, termasuk unsur staf pada kantor wapres, perlu di tata ulang sehingga benar-benar merefleksikan kinerja sistem presidensial yang sinergis dan efektif.

 

Terkait dengan Wantimpres, misalnya, sudah waktunya lebih difungsikan sebagai lembaga think-tank presiden dalam mempertimbangkan berbagai isu dan kebijakan strategis. Karena itu, Wantimpres semestinya tidak sekadar jadi kantor penampungan bagi para pensiunan pejabat negara, seperti berlangsung selama 10 tahun pemerintahan Presiden SBY. Wantimpres juga perlu diisi para ahli atau profesional yang masih cukup produktif di bidangnya. Kita percaya, semua kehendak perubahan bisa diwujudkan asalkan ada kemauan politik, niat, dan komitmen untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.

 

Dimuat di Kompas, 13 Agustus 2014