Kolom AIPI

Format Pemilukada Yang Demokratis

I. PENGANTAR
ferry liandoDr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.SiFormat pemilukada saat ini berkembang pada beberapa wacana yaitu  ada yang meinginginkan pemilukada tetap dilakukan secara langsung, pemilukada dilakukan oleh DPRD, gabungan kedua-duanya ataupun membedakan format pemilukada Bupati dan walikota dengan pemilukada gubernur. Munculnya beberapa wacana untuk menggantikan model yang seperti sekarang berangkat dari akibat tingginya konflik horisonatal, pelanggaran baik peserta, pemilih maupun penyelenggara serta mahalnya biaya pemilukada tapi ternyata tidak berbanding lurus dengan hasil yang dicapai. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memikirkan lagi tentang format yang ideal dalam rangka pemilukada yang lebih demokratis. Pembahasan tentang format pemilukada yang ideal telah sering diperbincangkan oleh karena itu makalah ini tidak lagi akan membahas menganai  pemikiran penulis tentang pemilukada apakah tetap dilakukan secara langsung, apakah pemilukada dilakukan oleh DPRD, gabungan kedua-duanya ataupun membahas format pemilukada yang berbeda antara pemilukada Bupati dan walikota dengan pemilukada gubernur. Bagi penulis format apapun yang akan dipilih tetap akan memiliki kekurangan atau kelebihannya. Makalah ini hanya sebatas mengungkapkan bagaimana proses atau teknis pemilukada yang ideal serta bagaimana pemilukada itu bisa menghasilkan pemimpin yang ideal.


Permasalahan pemilukada sesungguhnya bukan hanya sebatas karena proses teknisnya yang sering ditemui banyak pelanggaran tetapi permasalahan utamanya adalah hasil atau substansi dari pemilukada masih jauh seperti yang diharapkan. Hasil akhir yang sesungguhnya diharpakan dari pemilukada adalah melahirkan pemimpin yang ideal. Kenyataan selama ini bahwa selain proses pelaksanaan masih bersifat amatiran dan tidak profesional, kepala daerah terpilih yang dihasilkan lewat proses pemilukada masih dianggap punya kulitas rendah, mulai dari keterbatasan profesionalisme kepemimpinan, bermasalah secara hukum serta tidak adanya kemajuan dari daerah yang dipimpinnya sampai saat mengakhiri jabatan.

 

II. PEMBENAHAN REGULASI
Salah satu sebab kegagalan implementasi kebijakan pemilukada lebih disebabkan oleh regulasi itu sendiri. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mecantumkan 16 syarat menjadi calon kepala daerah tetapi persyaratan tersebut hanya terbatas pada ketentuan normatif tentang persyaratan calon kepala daerah, bukan pada ketentuan persyaratan substantif. UU itu tidak dirancang untuk menyaring dan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas hendaknya sudah dimulai dari regulasi yang mengaturnya. Harus ada aturan yang tidak hanya mencantumkan 16 syarat yang bersifat formil normatif sebagaimana ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 bagi calon kepala daerah tetapi harus juga menyaratkan persyaratan khusus terutama soal pengalaman kepemimpinan. Itulah sebabnya peserta pemilukada lebih banyak diikuti oleh calon-calon yang belum mapan dalam hal kepemimpinan sehingga menjadi sasaran empuk para pengusaha yang memiliki modal yang besar untuk menggenggamnya. Oleh karena itu RUU Pemilukada yang saat ini sedang dikaji perlu mensyaratkan persyaratan khusus bagi calon kepala daerah yakni pengalaman kepemimpinan seperti pengalaman kepemimpian pemerintahan, ormas, parpol, perusahaan atau pengalaman kepemimpinan lain yang bisa memperkuat pengalamannya menjadi kepala daerah. UU Pemilukada harus dirancang untuk membatasi mereka yang  minim pengalaman untuk menjadi calon kepala daerah. Pemimpin pemerintahan di AS biasanya memulai karir kepemimpinannya dari skala kecil. Mulai dari walikota, gubernur di negara bagian, senator lalu menjadi seorang presiden. Tidak lantas karena punya uang meski minim pengalaman lalu mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

 

III. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA
Pengalaman disejumlah daerah, tidak berkualitasnya proses penyelenggaraan pemilukada lebih disebabkan karena belum profesionalnya penyelenggara pemilukada itu sendiri terutama pada level ad hoc. Penyelenggara pemilukada pada level ini yaitu PPK, PPS, dan KPPS banyak yang berstatus PNS dan mekanisme perekrutan dilakukan dengan melibatkan (rekomendasi) aparat desa sehingga begitu muda diintervensi oleh kekuatan politik yang sedang berkompetisi apalagi salah satu kontestan pemilukada adalah kepala daerah yang sedang menjabat. Akibatnya banyak pelanggaran terjadi akibat persekongkolan (intimidasi) antar penyelengara dengan salah satu kekuatan politik.
Penyelenggara di leval ini kerap juga tidak memiliki pengalaman dalam kaitan dengan pekerjaan yang diahadapinya. Rekrutmen yang dilakukan pada saat proses pemilukada sudah sedang berjalan menjadi salah satu sebab keterbatasan pengalaman mereka. Dalam beberapa kasus, sudah dilakukan pencoblosan di TPS, tapi penyelenggaranya belum sempat mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) penyelengaraan pemilukada, sehingga tugas pokok dan fungsinya dilakukan seadanya.


Disatu sisi status kepala sekretariat KPUD yang menduduki posisi jabatan struktural di pemerintahan daerah sangatlah mempengaruhi profesionalisme kerja dari KPUD. Posisi ini kerap dimanfaatkan pula oleh salah satu kekuatan politik peserta pemilukada untuk mengamankan kepentingannya. Kualitas pemilukada sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana yang memadai, terutama dalam menunjang tugas-tugas penyelenggara dalam hal ini KPUD. Tugas sekretrais KPUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki kewenangan dalam hal perencanaan maupun penggunaan anggaran, sehingga dalam hal ini personil KPUD harus “tunduk” kepadanya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan begitu mudahnya kepala daerah mempengaruhi jadwal dan tahapan pemilukada di daerahnya untuk kepentingan politiknya.


Kualitas pemilukada juga sangat ditentukan oleh pola pengawasan pemilkuada yang baik. Kewenangan Panitia Pengawas yang hanya sebatas memberikan rekomendasi terhadap setiap pelanggaran pemilukada justru sangat menghambat terlaksananya pemilukada yang berkualitas. Panwas diberikan senjata yang punya teropong tetapi tidak punya peluru. Panwas bisa saja mengungkapan semua pelanggaran yang ditemukannya tetapi belum tentu pelanggaran itu bisa sampai pada keputusan vonis atau berkekuatan hukum tetap (eksekusi), karena oleh aturan panwas tidak punya kewenangan sampai disitu. Itulah sebabanya memunculkan keresahan masyarakat akibat banyaknya terjadi pelanggaran tapi tidak tuntas sampai ke tahap eksekusi. Panwas hanya dibatasi pada monitor dan melapor pelanggaran, tapi tidak bisa sampai pada tahap eksekutor terhadap pelaku pelanggaran.

 

IV. PENGUATAN KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DI DAERAH
Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat mekanisme pemilihan di DPRD sesungguhnya bukan sebuah jawaban atas buruknya penyelenggaraan pemilukada belakangan ini. Seandainya Pemilukada saat ini dilakukan lewat mekanisme pemilihan di DPRD belum tentu bisa mengakiri permasalahan yang selama ini terjadi.


Permasalahan utamanya bukan pada proses teknis atau mekanismenya. Proses rekrutmen calon anggota legsilatif (caleg) sebagaimana pengalaman beberapa kali Pemilu di Indonesia sangat memperihatinkan. Parpol tampaknya tidak peduli dengan kapasitas maupun profesionalisme caleg pada saat melakukan perekrutan dan yang biasanya dipikirkan adalah besarnya peluang keterpilihan caleg yang bersangkutan. Parpol termotivasi bahwa kebesaran sebuah parpol bukan ditentukan pada kuliatas tetapi ditentukan oleh berapa perolehan suara atau kursi yang akan diperoleh dalam sebuah ajang pemilu. Apalagi ada angka-angka politik yang harus dipenuhi dan menjadi target bagi setiap partai politik. Secara nasional papol harus menargetkan harus memperolah suara dengan angka 3,5 persen sebagi syarat parliament threshold. Parpol juga harus mati-matian mendapatkan angka 25 persen suara sah nasional sebagai syarat untuk mengikuti pencalonan partai pada pemilihan presiden (pilpres). Di daerah, parpol berebutan suara untuk mecapai perolehan angka 15 persen kursi di DPRD sebagai syarat untuk mengikuti pencalonan Kepala Daerah tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain. Dilain hal, partai politik di daerah harus pula berjuang mencari angka suara terbanyak, sebab syarat menjadi pimpinan DPRD adalah parpol peraih angka suara terbanyak.


Inilah yang kemudian menjadi sebab bahwa parpol lebih mengutamakan merekrut masyarakat untuk menjadi caleg yang berpeluang menang meski minim pengalaman kepemimpinan menjadi caleg. Kalau di pusat, kebanyakan yang direkrut adalah para artis dan pengusaha. Kalau di daerah yang paling banyak direkrut adalah keluarga para pejabat di daerah ataupun pengusaha dari luar daerah. Tentu bukan sebauah permasalahan apabila mereka-mereka itu punya kapasitas dan pengalaman kepemimpinan. Tetapi jika merujuk hasil pemilu 2014, pengalaman kepemimpinan dari caleg-caleg terpilih yang berasal dari kerabat pejabat dan pengusaha masih sangat diragukan.


Tidak bisa dibayangkan apabila kelak kepala daerah yang akan dipilih oleh anggota dewan hasil pemilu saat ini yang proses rekrutmennya sangat amatiran. Dalam teori sistim, Input dan proses yang buruk akan menghasilkan keluaraan dan dampak yang buruk pula. Jika anggota DPRDnya minim pengalaman dan kapasitas dan profesionalismenya diragukan maka dengan pasti telah dapat ditebak bahwa kepala daerah yang terpilih lewat proses ini tentu tidak bisa diharapkan.


Dengan demikian jika kepala daerah dipilih oleh DPRD tetapi anggota DPRDnya tidak memiliki kapasitas dan profesionalisme, maka kebijakan ini akan lebih buruk dari kebijakan pemilukada yang dipilih langsung oleh rakyat. Penulis berpendapat bahwa bisa saja pemilukada dilakukan oleh DPRD tetapi persyaratan mutlak yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah penguatan kelembagaan parpol. Rekrutmen kader parpol tidak boleh dilakukan dengan tiba saat, tiba akal, tetapi harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan harus didasarkan pada kebutuhan organisasi. Parpol harus menjadikan organisasinya sebagai wadah sekolah politik bagi anggota-anggotanya yang proses pendidikannya harus melewati tahapan rekrutmen yang jelas, pola ujian dan seleksi yang profesional yang pada akhirnya perlu dilakukan promosi anggota untuk jabatan-jabatan publik yang dianggap lulus dalam proses pendidikan politik. Sebagai wadah sekolah politik, parpol harus melewati proses belajar dan mengajar tentang kepemimpinan, etika politik, konflik dan konsensus, pengambilan keputusan dan teknik-teknik berorganisasi lainnya bagi anggota-anggotanya. Agar kelak ketika anggota parpol tersebut terpilih sebagai pejabat publik, mereka telah memiliki bekal kepemimpinan yang dapat bermanfaat bagi banyak orang.


Oleh sebab itulah persyaratan keanggotaan parpol sangat penting sebagai persyaratan menjadi caleg. Perlu kiranya diusulkan bahwa syarat keanggotaan parpol bagi caleg harus sudah pernah menjadi anggota minimal lima tahun keanggotaan. Masa 5 tahun tersebut harus diisi oleh proses pendidikan politik yang panjang dengan diakhiri sertifikat sebagai bukti keikutsertaan dalam proses pendidikan tersebut. Syarat keanggotaan 5 tahun ini akan membatasi masyarakat yang tiba-tiba menjadi anggota parpol karena ingin memenuhi persyaratan menjadi caleg. Kemudian mengantisipasi pula fenomena exodus masyarakat dari partai satu ke partai lain saat menjelang pemilu.

 

V. PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH
Kualitas pemilukada akan sangat ditentukan pula oleh kualitas pemilih. Semakin bagus kualitas pemilih maka proses dan hasil pemilukada akan semakin berkualitas pula. Pengalaman selama ini bahwa sikap pemilih tidak terpengaruh dengan dengan visi, misi maupun program dari kandidat kepala daerah. Sikap pemilih dalam menentukan pilhan dipengaruhi oleh faktor transaski, kesamaan kepercayaan, dan kesamaan etnik. Pemilih tidak peduli dengan apa yang dijanjikan kandidat, tetapi tertarik pada aspek finansial dan kekerabatan dengan kandidat.


Penting untuk kiranya dilakukan saat ini adalah mencari pola startegi yang ideal dalam rangka pendidikan politik kepada masyarakat. Bagaimana memilih pemimpin  daerah yang ideal dan tentunya strategi itu tidak hanya dilakukan saat menjelang pemilukada tetapi sudah harus dilakukan secara reguler jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada di mulai. Pemilih harus dijarakan apa dampak yang diakibatkan karena salah memilih pemimpin dan bagaimana seharusnya memilih pemimpin daerah yang bermanfaat baginya dan orang lain.

 

VI. KOALISI PARPOL BERJENJANG DAN LINIER
Salah satu kegagalan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah tidak sinergitasnya antara perencanaan pembangunan nasional dengan daerah. Penyebanya adalah tidak singkronya antara visi politik antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu penting sekali untuk mensinergikan antara koalisi pemerintahan di tingkat pusat dengan koalisi parpol pada saat pencalonan kepala daerah dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah


VII. REKOMENDASI
Pemilukada yang demokratis dapat tercapai apabila :
1.    UU Pemilukada tidak hanya mencantumkan persyaratan normatif bagi calon kepala daerah, tetapi juga syarat khusus yang lebih substantif mengenai pengalaman kepemimpinan pemerintahan calon kepala daerah
2.    Kelembagaan Penyelenggara terutama pada level ad hoc perlu dibenahi mulai dari syarat keanggotaan, pola rekrutmen serta pembekalan mengnai manajemen kepemiluan secara regular. Sekretaris KPUD sebaiknya pegawai yang diambil dari pusat untuk menghindari tekanan kekuatan politik di daerah saat proses pemilukada berlangsung. Kewenangan Panwas perlu ditingkatkan sampai pada tahap eksekusi.
3.    Rerutmen dan proses kaderisasi parpol terhadap kadernya harus dilakukan secara sistematis, agar kelak jika kader-kader tersebut terpilih sebagai pejabat-pejabat publik mampu melahirkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini penting dilakukan terutama jika wacana pemilukada dilakukan DPRD terwujud
4.    Pendidikan politik pemilih perlu dilakukan secara terus menerus, bukan hanya pada saat menjelang pemilukada. Hal ini penting dilakukan agar pemilih dalam menentukan sikap politiknya tidak hanya terpengaruh pada tindakan transaksional atau karena kekerabatan.
5.    Perlu mensinergikan antara koalisi pemerintahan di tingkat pusat dengan koalisi parpol pada saat pencalonan kepala daerah dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah
6.    Apapun format pemiluakda yang dipilih, apakah tetap dilakukan secara langsung, pemilukada dilakukan oleh DPRD, gabungan dipilih DPRD dan secara langsung ataupun membedakan format pemilukada Bupati dan walikota dengan pemilukada gubernur tetapi jika tidak membenahi kelima hal diatas, maka kualitas pemilukada akan sulit terlaksana secara optimal


Materi disampaikan dalam FGD Pusat Penelitian Politik LIPI, Kamis 12 Juni 2014 di Hotel Qualiti Manado.

 

Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si

(Penulis adalah Pengurus Pusat AIPI, Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat)

 

The Riddle of Indonesia’s non-voters

 

yanuBy: Dra. Sri Yanuarti*

 

In only a few days the country will vote on its future leaders. Sadly, the campaigns we have seen thus far have not ignited much voting enthusiasm.

 

Society’s dissatisfaction with the current batch of legislators and resentment of the widespread corruption among the political elite will become ever more evident in the legislative, and later presidential, election: It is easy to predict that the number of abstainers or golput will be significant.

 

The number of individuals choosing not to vote has risen consistently from one election to another in the post-reformasi era. Based on General Elections Commission (KPU) data, in the 1999 election about 10.4 percent of eligible voters did not vote. In 2004 the figure rose dramatically to 23.3 percent in the legislative election and 22.4 percent in the presidential election. In 2009, the last elections, the number of non-voters increased further to 29.01 percent for the legislative election and 27.8 percent for the presidential election. In fact, in 2004 and 2009, non-voters outnumbered the amount of votes garnered by both the winning political parties and presidential candidates.

Abstainers usually refuse to vote, but in some countries, it is manifested by dropping blank or spoiled ballots in the poll boxes as a form of protest or dissatisfaction. This behavior is common in the countries where voting is compulsory, such as Australia, Belgium and Brazil.

 

Non-voting behavior was also common in the New Order and post-reformasi era. Under the Soeharto regime, non-voting was a protest against the ruling power. The floating mass policy limited people’s affiliation to political parties. Also, the implementation of state corporatism, a system to restrain political and mass organizations by limiting specific groups to only one state-sanctioned organization, generated political apathy among citizens.

 

Public apathy was worsened by the predictable and unchanging winner — Soeharto. In short, non-voting in the New Order was both a reflection of distrust and a form of protest against the political system. As such, non-voting should not simply be regarded as political apathy, social sickness or just labeled “irresponsible”.

 

The number of non-voters in the first free election in 1999 was not much different from the elections under the New Order era, around 10 percent. But expectation for political and economic change was an influencing factor upon participation. After that, the number of non-voters raised dramatically to more than double in the 2004 elections, to 23.2 percent and almost triple in the 2009 elections.

 

Many believe that the dramatic rise of nonvoters in the 2004 and 2009 elections was a logical consequence of the bad performance of local legislative councilors and House of Representative members, rampant corruption among legislative members and political elites and a lack of capacity. Under the administration of former president Megawati Soekarnoputri, most lawmakers sided with the government, not the people. Public disappointment with the performance of both the executive and legislative institutions was a major influencing factor on the high rate of non-voting.

 

In 2009, despite critical attitudes of the political situation, non-voting was also a result of problems in electoral management. The data of about 10 to 12 million voters was “problematic”, leading to reports of millions being disenfranchised, although only around 79,000 cases of registered voters were filed in 11 provinces.

 

The phenomenon of golput as a winner in the elections will likely happen again in the upcoming elections. Law enforcement has failed to eliminate corruption epidemic to the legislative bodies and political elites, increasing distrust in government and judicial bodies. The condition has intensified apathy, not to mention the technical problems in the voter registration list. All this undermines efforts to encourage people to vote. Although golput can be considered a punishment to politicians, non-voting is not meaningful for change.

 

However, rather than criminalizing golput, non-voting behavior should be used as a mirror for politicians and political parties to improve their performance, rebuild their integrity and uphold zero tolerance to corruption. The presence of both critical citizens and committed politicians are essential in building meaningful democracy in Indonesia.

 

The writer is a researcher with the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) in Jakarta.

 

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2014/04/06/the-riddle-indonesia-s-non-voters.html

 

Maraknya Poster

firman noorSistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan secara murni sejak tahun 2009 telah membuka lembaran baru bagi kehidupan politik bangsa, khususnya dalam soal menyeleksi para kandidat wakil rakyat.

 

Jika pada masa-masa sebelumnya, baik dengan menggunakan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 1999 ataupun ”setengah terbuka” sebagaimana Pemilu 2004, partai memainkan peran penting, saat ini tidak lagi demikian. Partai dapat diibaratkan kini hanya sebagai kapal induk yang berjaga di lepas pantai, sementara yang akan mendarat adalah para kandidat dengan sekoci masing-masing. Kenyataannya kini, masing-masing caleg maju atas dasar modal sendiri tanpa sokongan finansial yang berarti dari partai. Saat ini partai cenderung hanya digunakan sebagai papan nama, di mana para caleg akhirnya akan lebih mengatasnamakan dirinya sendiri.

 

Tidak mengherankan jika dalam poster-poster politik para kandidat bahkan berupaya untuk menafikan keberadaan rekannya sesama kader partai. Dari sisi positifnya, kontestasi individual ini diharapkan akan dapat memotivasi caleg dan kader untuk semakin berlomba- lomba mendekatkan diri lagi ke rakyat, memahami dan memperjuangkan apa yang diinginkan oleh khalayak. Karena mereka sadar bahwa penentu kemenangan mereka bukan lagi nomor urut yang dimiliki, tapi oleh banyaknya suara rakyat berikan rakyat kepada mereka.

 

Masih sebatas Poster

Meski ditujukan agar kandidat lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, dalam praktiknya belumlah demikian. Sistem proporsional terbuka itu cenderung direduksi menjadi sebatas ”perang poster” dan sejenisnya. Paling banter masyarakat disuguhi oleh kegiatan- kegiatan sosial sporadis atau dialog ala kadarnya. Akibatnya alih-alih melihat aktivitas politik yang marak, masyarakat lebih disuguhi oleh keberadaan poster yang semakin marak.

 

Padahal seharusnya dengan kebutuhan untuk dikenal oleh masyarakat dan jumlah kandidat yang demikian banyak, sebuah daerah pemilihan (dapil) akan cukup kebanjiran oleh maraknya aktivitas caleg atau timses selama periode kampanye. Bayangkan, misalnya, pada sebuah kabupaten masingmasing partai (berjumlah 12) mencalonkan katakanlah 8 caleg untuk DPR RI, 8 caleg untuk DPRD provinsi, 48 caleg untuk DPRD kabupaten/kota, maka akan ada setidaknya 768 orang kandidat anggota legislatif.

 

Jika para kandidat tersebut dibantu oleh timses yang berjumlah katakanlah 5 orang maka akan ada sekitar 3.840 orang perangkat kampanye yang eksis dalam sebuah kabupaten. Jumlah ini jelas dapat bertambah jika perangkat partai—termasuk kader pada level pengurus kabupaten hingga anak ranting turut—membantu menyemarakkan kampanye dari partai. Lepas dari itu, jika dalam sebuah dapil terdapat misalkan 300 kelurahan, yang terdiri dari 30.000 RT, setidaknya pada tiap delapan RT yang setara dengan 160 KK akan ada kurang lebihsatuorangperangkat kampanye atau timses yang beraktivitas.

 

Jika efektif menjalankan fungsinya, dalam jangka waktu sekitar delapan bulan sejak DCT diumumkan maka dapat dibayangkan bahwa hampir setiap rumah telah diketuk oleh satu orang timses untuk setidaknya diajak berdiskusi mengenai program-program dan agenda politik. Jika seluruh anggota timses benar-benar efektif menjalankan roda kampanye, bisa jadi akan muncul fenomena tiada hari tanpa aktivitas kampanye yang mendalam (person to person).

 

Namun yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Pengalaman beberapa kenalan, handai tolan dan juga pribadi menunjukkan bahwa sejak 2009 hingga sekarang tidak ada satu pun perangkat timses yang sempat hadir menemui mereka. Tidak dimungkiri beberapa rekan memang merasakan aktivitas itu, namun jumlahnya masih minim. Kehadiran mereka seolah cukup diwakilkan oleh maraknya poster-poster atau spanduk politik yang bertebaran di sudut-sudut jalan.

 

Fenomena maraknya poster ini juga menunjukkan bahwa kebanyakan kandidat masih memandang rendah kecerdasan politik masyarakat. Tidak itu saja, mereka juga tampak masih belum paham akan bagaimana mengejawantahkan makna kampanye yang sesungguhnya, yang tentu saja lebih dari sekadar poster atau kegiatan dadakan miskin makna dengan sejumlah janji kosong yang marak secara sporadis itu.

 

Maraknya poster, yang jauh meninggalkan maraknya aktivitas real caleg, menunjukkan sisi kelam atau bahkan kegagalan pencapaian makna dari sistem proporsional terbuka itu, yang berintikan mendekatkan diri kepada masyarakat. Situasi ini jelas secara substansi tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi pada masa-masa sebelumnya, saat proporsional tertutup digunakan dalam pemilu kita.

 

Keterasingan antara wakil dan yang diwakili tetap ada, begitu pula dengan ketidakpahaman masyarakat atas program yang akan diperjuangkan oleh wakil rakyat tetap tidak berubah. Malah, ada yang mengatakan bahwa dalam situasi yang hampir mirip itu, sistem proporsional tertutup jauh lebih baik, karena ”rasionalitas partai” dalam menilai kualitas seorang caleg kerap lebih baik dan komprehensif dibanding ”rasionalitas massa” yang kerap masih mudah didekati dengan kepopuleran semata.

 

Mengapa

Situasi di atas menunjukkan bahwa perangkat kampanye para caleg belum siap dalam menghadapi model sistem proporsional terbuka. Ketidaksiapan ini juga memperlihatkan ketidakmodernan pengelolaan partai-partai pada umumnya dan pengelolaan kampanye pada khususnya. Situasi ini juga mencerminkan ketidaksiapan kebanyakan para caleg, terutama untuk berdialog dengan cerdas. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh ketidaksiapan mereka dalam menyusun programprogram atas dasar argumentasi yang kokoh dan logis.

 

Kondisi tersebut merupakan cerminan dari kualitas caleg yang memang masih biasa-biasa saja, yang pada akhirnya terkaitdengankualitasrekrutmen partai yang masih terkesan instan dan asal ada. Di sisi lain, budaya politik pragmatis yang mengedepankan ”aksi nyata” dalam mendekati masyarakat menyebabkan kebanyakan caleg menahan diri hingga momen yang dirasa tepat untuk kemudian membanjiri masyarakat dengan ”tanda mata” di masa-masa menjelang pencoblosan.

 

Tujuannya agar mereka tidak mudah dilupakan oleh masyarakat pada saat mencoblos. Ke depan, pembenahan yang meliputi pemodernan partai politik, peningkatan kapabilitas caleg dan pematangan budaya politik itu jelas diperlukan. Jika tidak, kampanye akan terus sekadar menjadi sekadar ajang kontestasi politik, tanpa jawaban yang bernas atas kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.

 

FIRMAN NOOR, PH.D
Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI,
Pengajar di Departemen Ilmu Politik
Universitas Indonesia

 

Sumber: http://www.koran-sindo.com/node/368778

Hindari Demokrasi Hitam 2014

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti

 

INBSEPANJANG tahun 2013, kita mendapatkan kado yang amat manis dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Satu demi satu koruptor kakap ditangkap dan dipenjarakan KPK.

 

Ada yang berprofesi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (Akil Mochtar), ada guru besar yang amat dikagumi para mahasiswanya (Rudi Rubiandini), ada pula yang kebetulan menjadi perempuan gubernur pertama di Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Banten (Ratu Atut Choisyiah), dan masih banyak nama lain. Sepak terjang KPK yang begitu mengagumkan itu ternyata belum mendongkrak Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.

 

Pada 2010, Indonesia menempati urutan ke-110 dari 178 negara dengan nilai 28, pada 2011 menduduki peringkat ke-100 dari 182 negara dengan nilai 30, pada 2012 turun menjadi ke-118 dari 176 dengan nilai 32, dan pada 2013 naik sedikit menjadi ke-114 dari 177 negara dengan nilai yang masih 32. Masih sulit bagi kita untuk mencapai nilai di atas 85 seperti yang dicapai Singapura.

 

Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada 2013 Indonesia masih menempati urutan ke-121 (naik tiga tingkat dari 124 pada 2012). Posisi Indonesia masih di bawah Singapura (18), Brunei (30), Malaysia (64), dan Filipina (114), walau masih di atas Vietnam (127), Kamboja (138), Laos (138), dan Myanmar (149). Namun, dari sisi jumlah kematian ibu setelah melahirkan, ranking Indonesia termasuk yang terendah di Asia dan di Asia Tenggara, bahkan di bawah Vietnam! Setiap lima juta ibu melahirkan, 20.000 meninggal atau 1 berbanding 65. Ini amat jauh di bawah Thailand yang 1:1.100. Rata-rata orang Indonesia yang bersekolah juga masih rendah, sekitar 6,7 untuk anak laki-laki dan 5,9 untuk anak perempuan.

 

Bagaimana dengan wajah industri dan perekonomian Indonesia? Data yang dirangkum Pusat Penelitian Ekonomi LIPI menunjukkan bahwa daya saing ekonomi Indonesia pada 2013 stagnan, hanya naik dari posisi 129 ke 128. Dari sisi 64 komoditas ekspor hanya empat yang mengalami peningkatan daya saing, sementara 28 tetap berdaya saing, 12 mengalami penurunan daya saing, dan 20 tetap tidak berdaya saing. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri menurun dari 13,2 persen pada 2002 menjadi 12,9 persen pada 2013, sementara porsi kredit perbankan menurun tajam dari 37,6 persen (2002) menjadi 24,0 persen pada September 2013. Ditinjau dari sumber daya manusia dan sistem pengupahan, tingkat produktivitas hanya 74,9 persen dari China, 92,6 persen dari Filipina, dan hanya 51,7 persen dari Thailand, sementara peningkatan upah minimum tertinggi di Asia.

 

Satu sisi yang menarik, Indonesia cenderung lebih liberal dengan pungutan tarif bea masuk yang amat rendah. Namun, dari sisi bunga bank, Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan China yang hanya 5-6 persen, sementara Indonesia masih 12-13 persen. Rencana Aksi di China juga lebih jelas dibandingkan dengan Indonesia, sementara komitmen Indonesia menciptakan lingkungan bisnis yang baik semakin dikalahkan oleh Vietnam. Penurunan angka kemiskinan di Indonesia juga amat rendah, 34,96 juta pada Maret 2008 menjadi 28,59 juta pada September 2012. Tingkat pengangguran terbuka usia muda di Indonesia termasuk tertinggi di Asia Pasifik, yakni 19,9 persen, dan mereka yang menganggur lebih banyak di perkotaan ketimbang di pedesaan. Kita juga masih mengalami ketimpangan, baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk ketimpangan pembangunan antardaerah yang kian merisaukan.

 


Tujuh variabel penentu

Gambaran di atas menunjukkan betapa pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden langsung 9 Juli 2014 benar-benar memiliki beban yang berat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik pada 2014-2019. Jargon-jargon politik seperti ”Katakan tidak pada korupsi” sudah pasti tidak laku lagi dijual kepada rakyat. Persepsi pemimpin/presiden di mata rakyat juga sangat berubah dari yang dulu harus berasal dari militer, kuat, tegas, menjadi jujur, merakyat, berani mengambil risiko dalam membuat kebijakan, dan siap bekerja keras. Kriteria pandai pun bukan menjadi penentu keterpilihan seseorang, apalagi tidak sedikit orang pandai yang terkena kasus korupsi.

 

Keterpilihan pasangan calon presiden/wakil presiden amat ditentukan paling sedikit oleh tujuh variabel, yaitu elektabilitas, mesin partai, kemampuan finansial, program, luas jejaring sosial, kontra politik hitam, dan momentum politik yang ada. Dari sejumlah survei, seperti yang dilakukan LIPI, CSIS, Indo Barometer, Indikator Politik Indonesia, dan The Indonesian Institute, tak diragukan lagi elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres tetap memiliki posisi tertinggi dibandingkan dengan Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri dan lain-lain. Namun, variabel-variabel lain bisa saja menjungkirbalikkan tingkat keterpilihan Jokowi pada Pilpres 2014.

 

Sampai saat ini, Jokowi belum secara resmi dideklarasikan sebagai capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Karena itu, Jokowi belum memiliki mesin partai yang mampu disiapkan dan digerakkan untuk pemenangan Jokowi. Informasi yang berkembang menyatakan, ada empat opsi pendeklarasian Jokowi sebagai capres PDI-P, yaitu pada 10 Januari 2014 saat PDI-P merayakan ulang tahun ke-40, pada awal kampanye legislatif, pada masa akhir kampanye legislatif, atau setelah pemilu legislatif. Padahal, hasil survei indikator politik Indonesia dan The Indonesian Institute menunjukkan bahwa perolehan suara PDI-P pada Pemilu Legislatif 2014 akan meroket tajam menjadi 37,8 persen jika deklarasi dibuat sebelum pemilu legislatif dan terjun bebas menjadi 14,4 persen jika Jokowi tidak dicalonkan oleh PDI-P.

 

Pasangan capres/cawapres juga harus memiliki dukungan finansial yang tinggi. Dari sisi ini, posisi partai yang sedang berkuasa atau berada di kubu oposisi tentunya memiliki kapasitas finansial yang berbeda. Pasangan capres dan cawapres juga harus memiliki tim sukses yang mempersiapkan program yang akan dijual dan juga bagaimana memasarkannya melalui kampanye, termasuk saat terjadi debat publik secara langsung yang diliput televisi. Kepemilikan data yang akurat, kemampuan menjual program, penguasaan masalah, political branding, dan juga cara capres/cawapres berdebat dalam debat publik itu juga akan menentukan apakah rakyat akan menjatuhkan pilihan kepada mereka.

 

Apabila dilihat dari jejaring sosial yang dimiliki setiap pasangan, Jokowi tampaknya memiliki jejaring sosial tersebut secara luas di hampir seluruh wilayah Indonesia. Tidak sedikit relawan yang secara sukarela mau berkampanye untuk dirinya, khususnya anak-anak muda dan mereka yang aktif di media sosial. Namun, apabila politik hitam dimainkan oleh partai ataupun pasangan calon yang memiliki kedekatan atau akses ke institusi-institusi negara yang mampu melakukan kampanye hitam ataupun propaganda politik yang negatif, ini dapat saja mengurangi tingkat keterpilihan partai pengusung ataupun pasangan yang menjadi target operasi politik hitam tersebut.


Indikasi politik hitam

Politik hitam bisa kita lihat dari upaya penggelembungan daftar pemilih tetap seperti yang terjadi pada Pilkada Papua 2012, Pilkada Jatim 2008, dan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009. Anehnya, peningkatan jumlah pemilih yang amat drastis di sejumlah wilayah justru dilegalisasikan oleh aparat pemerintahan kementerian dalam negeri. Politik demografi yang kotor inilah yang menyebabkan persoalan daftar pemilih tetap (DPT) masih menjadi isu pada Pemilu 2014 ini.

 

Hingga kini juga masih ada kekhawatiran bahwa militer dan institusi intelijen digunakan untuk kepentingan politik 2014. Karena itu, persoalan digunakannya Lembaga Sandi Negara sempat menjadi isu yang panas sebelum Komisi Pemilihan Umum menghentikan rencana kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara dalam menjaga data pemilu. Tumbuhnya lembaga-lembaga survei yang abal-abal juga mencerminkan ada upaya memanipulasi pilihan rakyat. Belum lagi soal betapa sulitnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri aliran dana parpol dan tokoh politik yang bakal maju sebagai capres/cawapres atau caleg.

 

Berbagai indikasi adanya politik hitam pada Pemilu 2014 menjadikan kita harus waspada dan bahu-membahu untuk menjaga agar perhelatan demokrasi yang amat akbar ini tidak dikotori oleh cara-cara berpolitik semacam itu. Apabila upaya pencegahan tak dilakukan, bukan hanya demokrasi hitam yang bermain di Indonesia, melainkan demokrasi kaum penjahat akan tetap ada di negeri ini.

 

*) Ikrar Nusa Bhakti, Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI dan Ketua Harian PP AIPI

 

http://nasional.kompas.com/read/2014/01/07/0911401/print.kompas.com

Membaca Pikiran Megawati

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti

 

INB”Megawati adalah lembar tak terbuka diiringi diam dan hemat kata. Semakin keputusan dinanti, semakin akhir kata terang biasanya didapati. Orang-orang belajar dari sikapnya, lebih banyak dari perkataan dan retorikanya. Cukup lama dia geming membatu, menyindir kekuasaan yang penuh ragu. Visinya tak selalu mudah dimengerti, gagasannya lebur di dalam aksi partai. Megawati hidup di era kesaksian, bukan pengumbar jurus pencitraan. Di kala partai ramai-ramai berkoalisi, Megawati sedikit dari yang tak terbeli. Kini keputusan Megawati dinanti, apakah akan maju kembali atau mengucap permisi".

 

Untaian kata yang amat indah itu diutarakan Najwa Shihab di akhir bincang-bincangnya dengan Megawati Soekarnoputri pada acara Mata Najwa di Metro TV, Rabu, 22 Januari 2014. Kata-kata puitis itu sungguh menggambarkan bagaimana sosok Megawati Soekarnoputri.

 

Mega memang sosok pribadi yang tegas dan selalu melangkah dalam perhitungan politik yang sulit ditebak. Ia bicara dan bertindak sesuai dengan hati nuraninya, bukan karena perhitungan politiknya semata, melainkan juga didukung oleh pengalaman-pengalaman politiknya yang kelam di masa lalu. Ia bukan sosok pemimpin politik yang bodoh karena hanya lulusan SMA. Tak banyak orang tahu bahwa ia dipaksa untuk tidak kuliah lagi di sebuah universitas ternama di kota kembang oleh seorang rektor yang kebetulan sama-sama berideologi nasionalis.

 

Mega mengalami manisnya kekuasaan saat ayahnya menjadi presiden pertama RI atau saat ia sendiri menjadi wakil presiden dan kemudian menjadi presiden ke-5 RI. Namun, ia juga mengalami betapa pedihnya saat ayahnya dan ia sendiri menjadi target operasi dari tangan-tangan penguasa di negeri ini, baik pada era Orde Baru maupun era Reformasi. Karena itu, jangan heran jika Mega tidak jarang melangkah secara hati-hati.

 

Mega tentunya tak akan pernah lupa isi surat wasiat yang ditulis Bung Karno di tahanan rumah di Wisma Yaso (kini Museum Tentara Nasional Indonesia Satria Mandala, Jakarta), Februari 1970. Bunyinya: ”Anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan deritaku dan sakitku kepada rakyat, biarlah aku yang menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini kulakukan demi kesatuan, persatuan, keutuhan, dan kejayaan bangsa. Jadikanlah deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seseorang Presiden ada batasnya karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa”.

 

Bagi Mega, persatuan, kesatuan, keutuhan, dan kejayaan bangsa adalah segalanya. Ia tentunya juga tak lupa bait lagu ”Indonesia Raya” yang mengajak seluruh bangsa Indonesia agar ”bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya”. Tidaklah mengherankan jika keinginan, cita-cita, dan mata hati Mega, seperti yang diungkapkannya kepada Najwa Shihab, adalah Indonesia Raya.

 

Dua untaian kata, Indonesia Raya, sungguh merasuk kembali ke dalam kalbu rakyat Indonesia. Ini bisa dilihat dari resonansi yang terjadi setelah Mata Najwa ditayangkan 22 dan 23 Januari 2014. Hitungan dengan Twetreach menunjukkan ada lebih dari 1.600 tweets yang mengutip Indonesia Raya, menjangkau 6,4 juta akun Twitter dan menghasilkan 8,7 juta terpaan balik. Tayangan ulang pada 25 Januari menambah kembali 800 resonansi pembicaraan mengenai Indonesia Raya, menjangkau 700.000 Twitter, dan menghasilkan 3 juta terpaan balik.

 

Tahun penentuan

Mega juga sadar 2014 adalah tahun penentuan bagi masa depan bangsa Indonesia apakah kita mampu menyatukan langkah untuk Indonesia Raya atau kita akan tetap menjadi ”Bangsa Kuli” yang sebagian elite politik dan pengusahanya menjadi komprador asing. Karena itu, menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung PDI-P bukan persoalan gampang bagi dirinya.

 

Ketika tak sedikit lembaga survei menyatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menduduki peringkat teratas sebagai bakal capres pilihan rakyat, Mega tetap bergeming. Demokrasi bukan hanya hitungan angka, melainkan juga memilih pemimpin yang berkarakter kebangsaan. Bagi Mega, tampaknya memilih presiden bukan seperti memilih bintang sinetron atau penyanyi pilihan pemirsa televisi.

 

Seorang pemimpin bangsa yang berkarakter bukan saja memiliki hati nurani, mampu menggerakkan rakyat untuk Indonesia Raya, mau bekerja keras untuk rakyat, mau dekat dengan rakyat, melainkan juga harus memiliki ideologi nasionalisme yang kuat dan paham betul Trisakti-nya Bung Karno (berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian bangsa).

 

Tak heran apabila Mega dalam banyak kesempatan selalu mengajak Jokowi menyambangi rakyat di sejumlah wilayah, bukan saja sebagai bagian dari pendidikan politik buat Jokowi, melainkan juga untuk menilai apakah Jokowi siap memimpin bangsa ini. Jokowi memang terlalu cepat menjadi capres karena itu harus didampingi seorang negarawan senior yang dapat diterima seluruh bangsa  Indonesia. Dari berbagai pilihan, bukan mustahil Jusuf Kalla adalah pendamping Jokowi yang paling tepat.

 

Mengapa Mega belum mendeklarasikan capres/cawapres PDI-P? Ada beberapa penyebab, antara lain, Mega tidak ingin capres/cawapres PDI-P akan menjadi sasaran tembak dari berbagai upaya kecurangan pemilu. Kecurangan dapat saja dilakukan aparat pelaksana dan pendukung pemilu seperti dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), birokrasi pemerintahan dari pusat sampai daerah, aparat pertahanan dan keamanan negara (TNI, Polri dan intelijen negara), dan panitia pemilu di TPS-TPS.

 

Tahun pemilu ini bukan hanya tahun penentuan, melainkan juga tahun saat kita sebagai bangsa dapat membangun kembali karakter bangsa, termasuk aparat negara untuk berani menyerempet bahaya (vivere pericoloso) sesuai dengan hati nuraninya menyingkirkan semua yang jadi penghalang (rawe-rawe rantas, malang-malang putung) bagi berkembangnya demokrasi dan kejayaan negeri ini.

 

Tak mau menodai pemilu

Kita tidak sedang hidup dalam suasana yang berbahaya atau menakutkan seperti yang digambarkan penulis Australia, Christopher Koch, dalam buku (kemudian difilmkan) The Year of Living Dangerously mengenai situasi Indonesia menjelang 30 September 1965. Kita juga tidak dalam situasi politik yang memperhadapkan ideologi Pancasila dan Islam seperti pada era 1950-an dan era Orde Baru.

 

Dalam konteks itu, Megawati mirip dengan Bung Karno yang tak mendikotomikan nasionalisme dan Islam. Apabila Soekarno dulu memberi kesempatan kepada tokoh Masyumi, Mohammad Natsir, untuk membentuk kabinet pada 1950, Megawati selalu memikirkan bagaimana memberi peran kepada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam politik Indonesia kini dan masa depan. Megawati juga mirip dengan PM Burhanuddin Harahap yang, ketika berada di puncak kekuasaannya, tak ingin menodai pemilihan umum yang demokratis pada 1955 dan 2004 hanya demi kelanggengan kekuasaan diri atau partainya.

 

Apabila bacaan penulis atas pikiran politik Megawati benar, bukan mustahil pada saat yang tepat ia memutuskan ”bukan untuk maju kembali”, melainkan ”mengucap permisi” dan memberi jalan bagi Jokowi memimpin negeri ini. Semua ini demi Indonesia Raya.

 

Dimuat di KOMPAS,  05 Februari 2014

 

*) Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI dan Ketua Harian PP AIPI