Kolom AIPI

UU Pemilu dan Konstelasi PT

firman noorRapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang salah satunya berisikan ketentuan adanya ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT). Hal ini didahului dengan aksi walk out  yang dilakukan empat fraksi, yakni Fraksi Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS, yang tidak menginginkan dilakukannya voting pengambilan keputusan paket lima isu krusial atas pemilu. 

Mengenai PT sudah sejak setidaknya lima tahun lalu sebagian besar pengamat dan akademisi mengatakan bahwa PT tidak diperlukan. Setelah MK di awal tahun 2014 memutuskan pemilihan serentak, alasan untuk menolak PT diperkuat oleh adanya semangat "keserentakan". Semangat itu berlandaskan keinginan kuat rakyat untuk tidak lagi mengistimewakan pileg atau pilpres karena tidak ingin lagi adanya keterpenjaraan teknis pelaksanaan pilpres oleh pileg dan sebaliknya. Juga tidak ingin dihindari keterpenjaraan alasan pemberian dukungan akibat pengaruh hasil sebuah pemilihan atas pemilihan yang lain. 

Secara politis hal ini demi menciptakan demokrasi yang lebih partisipatif-aspiratif dan pemerintahan yang lebih terbebas dari oportunisme politik yang berujung pada oligarki sebagai dampak kongkalikong di antara partai-partai pendukung dan presiden. Selain itu secara teknis pelaksanaannya jelas problematis mengingat sebuah momen politik yang telah terjadi pada 2014 (lima tahun sebelumnya) dijadikan patokan sebuah gelaran politik pada tahun 2019. 

Apakah kehidupan politik telah demikian terhentinya sehingga hasil-hasil pagelaran politik di masa lampau dianggap masih relevan dan memiliki daya legitimasi yang sama persis dengan kondisi saat ini? Padahal jelas Indonesia termasuk negara dengan tingkat volatilitas politik yang tinggi. 

PDIP, misalnya, pada 1999 berhasil mendapatkan kursi 33,1%, tetapi hanya berselang lima tahun kemudian turun men­jadi 19,8%. Sementara itu Demokrat yang hanya mendapatkan kursi 10,1% pada 2004, secara spektakuler meningkat menjadi 26,8% pada 2009 untuk kemudian turun lagi menjadi 10,9% lima tahun kemudian. 

Jangan ditanya jumlah partai pengisi parlemen. Dari masa ke masa baik jumlah maupun pesertanya juga fluktuatif. Hal ini menunjukkan adanya perubahan tren aspirasi politik rakyat Indonesia yang jelas sama sekali tidak dapat diprediksi. Jelaslah kadar legitimasi sebuah partai dapat jatuh bangun setiap lima tahun sekali dengan proporsi yang kadang cukup tajam. 

Dengan dijadikannya hasil Pileg 2014 sebagai patokan kandidasi dalam Pilpres 2019 demikian, tidak salah pula jika ada kesan mengistimewakan pileg atas pilpres dan memunculkan nuansa diskriminatif dan pertanyaan besar mengapa hanya Pilpres 2019 saja yang ditentukan oleh hasil Pileg 2014? 

Kemudian apakah dengan dukungan 20% ada jaminan pemerintahan akan kuat? Tentu tidak juga. Kasus yang terjadi di Inggris saat ini menunjukkan bahwa dengan memiliki dukungan 50% lebih saja pemerintahan Theresa May dianggap sulit dapat mewujudkan pemerintahan yang kuat dan stabil. Bahkan beberapa kalangan berani memprediksi bahwa usia pemerintahan May tidak lebih dari enam bulan lagi. 

Baiklah, kasus May itu memang terjadi dalam sistem parlementer. Namun yang menarik adalah kasus-kasus yang terjadi dalam sistem presidensial justru menunjukkan situasi yang unik. Dalam pemerintahan, pemerintahan minoritas dalam sistem presidensial pada umumnya dapat tetap survive hingga masa baktinya selesai. Hasil penelitian Jose A Cheibub (2002, 2006) atas jalannya pemerintahan presidensial di berbagai negara menyimpulkan anggapan adanya korelasi kuat antara pemerintahan minoritas dan gonjang-ganjing pemerintahan yang menyebabkan presiden berhenti di tengah jalan adalah sama sekali tidak meyakinkan.  

Untuk kasus Indonesia juga tidak perlu dikhawatirkan karena nantinya tetap saja ada pihak yang tergiur untuk loncat pagar (dengan berbagai alasan yang indah-indah) untuk akhirnya mendukung pemerintah sepenuh hati. Karena memang sejatinya pragmatisme adalah ideologi yang dianut sebagian besar partai-partai kita. Situasi pascapemilu di era Reformasi menunjukkan adanya tren perpindahan dukungan semacam itu.       

Rapat Paripurna dan Nuansa Politis 2019  
Hal yang menarik adalah bahwa hampir semua mereka yang melakukan walk out adalah partai-partai yang memiliki kader-kader yang layak jual pada bursa kandidat presiden atau wakil presiden. Hal lain adalah partai-partai itu berada dalam posisi sebagai partai-partai dengan suara berkisar 6-11% pada pemilu terakhir. 

Dengan perolehan itu, partai-partai tersebut cukup menghitung tertutupnya peluang untuk dapat mencalonkan kandidat mereka dengan mudah manakala PT diberlakukan. Selain itu, kecuali PAN, mereka juga enggan untuk begitu saja melebur dalam koalisi pendukung Jokowi pada 2019. Posisi PAN dalam hal ini menjadi unik. PAN tampak seperti PKS di era Pemerintah SBY. Bagi sebagian kalangan, sikap PAN tersebut menunjukkan lemahnya loyalitas, oleh karenanya layak untuk mendapat penalti, yakni dikeluarkan dari jajaran koalisi pemerintah. Namun, bagi yang lain, sikap PAN kali ini patut mendapat perhatian karena menunjukkan konsistensi memperjuangkan sikap atas dasar kepentingan yang tidak selamanya bersifat mengamankan kekuasaan.       

Adapun partai-partai yang gigih untuk menelurkan kebijakan ini terbagi dua. Pertamaadalah partai-partai dengan hasil pileg yang lumayan. Dengan perolehan kursi tersebut, baik PDIP maupun Golkar punya kepentingan untuk mengamankan kandidat-kandidat­nya, baik untuk posisi presiden ataupun wapres pada 2019. Di balik alasan-alasan normatif yang dikemukakan keduanya, kepentingan di atas jelas tidak dapat dimungkiri. Singkatnya, manuver mereka kali ini terkait dengan upaya untuk menang mudah dalam Pilpres 2019.

 

Kedua adalah partai-partai lain di luar PDIP dan Golkar yang tidak punya kader yang cukup meyakinkan, terutama untuk posisi presiden. Selain itu partai-partai ini pun hanya memiliki suara berkisar 5-9% hingga akan selalu berada dalam bayang-bayang partai-partai semacam PDIP atau Golkar. Dalam mendukung UU ini mereka banyak terdorong oleh kepentingan untuk tetap menjadi bagian pemilik kekuasaan hingga beberapa tahun ke depan. Terlihat jelas sekali partai-partai ingin tetap ikut "gerbong Jokowi" yang berdasarkan kalkulasi mereka adalah kandidat potensial dengan koalisi yang paling mungkin terbentuk meski adanya persyaratan tinggi (20%) sekalipun. 

Pertarungan politik dalam episode pengesahan UU Penyelenggaraan Pemilu ini singkatnya adalah pertarungan di antara mereka yang berpotensi melakukan kandidasi yang dimeriahkan oleh partai-partai nirkandidat potensial, tetapi tetap ingin menjadi bagian dari kekuasaan. Prosesi pengesahan UU ini sesungguhnya merupakan ujian bagi sejauh mana partai-partai dapat membuat aturan bernegara terbebas dari godaan kekuasaan sekaligus berpikir jauh ke depan mendidik rakyat untuk mengedepankan akal sehat dan rela untuk bersikap konsisten terhadap konstitusi. 

Dengan melihat hasil akhir gelaran ini tampak kepentingan berkuasa tetap menjadi panglima, yang sayangnya dapat menggeser begitu saja logika dan aturan main. 

 

Sumber: https://nasional.sindonews.com/read/1223683/18/uu-pemilu-dan-konstelasi-pt-1500946259/13

Merombak Kabinet

sh

Beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan merombak kembali kabinetnya jika kinerja para menteri tidak sesuai target. Ke mana arah perombakan kabinet jilid 3, kocok ulang parpol koalisi, atau benar-benar berbasis kinerja?

Memegang jabatan sebagai menteri negara tentu menjadi idaman banyak orang. Pada era Orde Baru (1966-1998), para menteri pada umumnya mengemban jabatan mereka secara penuh, yakni selama lima tahun. Sejumlah menteri, terutama di bidang ekonomi, bahkan memegang jabatan itu hingga dua sampai empat periode. Almarhum Ali Wardhana misalnya, menjadi menteri kepercayaan Soeharto selama hampir 20 tahun (1968-1988). Begitu pula Radius Prawiro, malang melintang menjadi menteri selama 20 tahun (1973-1993), sementara Widjojo Nitisastro, salah seorang arsitek ekonomi Orde Baru, mengepalai Bappenas hingga menjabat Menko Ekuin selama hampir 13 tahun (1971-1983).

Namun menjadi pembantu presiden di era reformasi tidak bisa “tenang” seperti era Soeharto. Para menteri setiap saat harus siap dicopot atau digeser ke posisi lain jika kinerja mereka tidak sesuai harapan, atau sikap politik partai politik mereka, jika berpartai, bertentangan dengan posisi politik sang Presiden. Hal itu pernah dialami para menteri Kabinet Persatuan Nasional pada era almarhum Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001). Beberapa menteri hanya menjabat 3-6 bulan, beberapa lainnya kurang dari satu tahun, dan beberapa lainnya lagi mundur tak lama setelah menjabat. Mungkin trauma dengan era Gus Dur, Presiden Megawati (2001-2004) yang membentuk Kabinet Gotong Royong tidak melakukan perombakan kabinet. Namun selama dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) berlangsung lima kali perombakan Kabinet Indonesia Bersatu, masing-masing dua kali pada periode I dan tiga kali saat periode II. Kecuali perombakan kabinet skala besar pada 11 Oktober 2011, dua kali perombakan KIB periode II bersifat terbatas.

Manuver Parpol Koalisi
Selama lebih separoh masa pemerintahannya Presiden Jokowi telah dua kali merombak Kabinet Kerja, yakni pada Agustus 2015 dan Juli 2016. Yang menarik, pascaperombakan kabinet jilid 2, Presiden Jokowi secara mengejutkan memberhentikan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar yang baru tiga pekan dilantik karena disinyalir berkewarganegaraan ganda. Sekitar dua bulan kemudian Arcandra Tahar kembali diangkat dalam jabatan Wakil Menteri ESDM, mendampingi Menteri ESDM yang baru, Ignasius Jonan, mantan Menteri Perhubungan yang dua bulan sebelumnya dicopot oleh Presiden Jokowi.

Fenomena menarik lain dari dua setengah tahun Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla adalah begitu seringnya terjadi pergeseran menteri di satu posisi kementerian. Selain Kementerian ESDM, ada empat portofolio kementerian lain yang sudah tiga kali mengalami pergantian menteri, yakni Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (dari Tedjo Edhy Purdijatno, ke Luhut Binsar Panjaitan, kemudian diganti oleh Wiranto), Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya (Indroyono Soesilo, Rizal Ramli, Luhut B. Panjaitan), Kementerian Perdagangan (Rahmat Gobel, Thomas T. Lembong, Enggartiasto Lukita), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas (Andrinof Chaniago, Sofyan Djalil, Bambang Brojonegoro).

Meskipun demikian kinerja para menteri hasil dua kali perombakan tersebut tampaknya belum memuaskan sang presiden, sehingga mantan Walikota Solo dan Gubernur Jakarta itu memberi sinyal akan merombak kembali kabinetnya. Diduga faktor penting di balik sinyal Presiden adalah kebutuhan akan pencapaian target percepatan pembangunan, sehingga diharapkan sebagian besar program Nawacita Jokowi-Jusuf Kalla bisa segera diwujudkan dan dinikmati masyarakat. Akan tetapi tidak mustahil pula, di luar faktor kinerja para menteri, perombakan kabinet dipicu oleh kebutuhan Presiden akan Kabinet Kerja yang lebih solid serta tidak terganggu manuver politik partai-partai koalisi pendukung Jokowi-JK.

Tarik-menarik dukungan dan manuver politik parpol dalam Pilkada Jakarta, sangat mungkin merisaukan Jokowi. Seperti diketahui, parpol koalisi pendukung Jokowi-JK pada putaran pertama terbelah ke dalam Poros Teuku Umar (rumah Megawati) yang mengusung Basuki-Djarot, dan Poros Cikeas (kediaman SBY) yang mengusung Agus-Sylvi. Pada putaran kedua, parpol koalisi terbelah ke dalam Poros Teuku Umar dan Poros Kertanegara (kediaman Prabowo Subianto). Parpol koalisi, PKB dan PPP yang diharapkan bersatu kembali dengan Poros Teuku Umar, ternyata hanya memberi dukungan “setengah hati” terhadap Basuki-Djarot. Sementara PAN bahkan lebih memilih mendukung Poros Kertanegara yang mengusung Anies-Sandi yang akhirnya memenangkan pertarungan panas Pilkada Jakarta.

Faktor Kinerja atau Politik?
Pertanyaan menggoda yang muncul dibalik setiap kali mencuat isu perombakan kabinet adalah, benarkah dilatarbelakangi oleh faktor kinerja para menteri, atau lebih karena alasan politik, yakni gesekan politik antara Istana dan parpol pendukung? Tentu Presiden Jokowi yang lebih tahu apa saja faktor di balik rencana perombakan kabinet jilid 3 tersebut. Namun tidak ada salahnya pula jika kita mencoba mereka-reka pertimbangan yang mungkin menjadi dasar bagi Presiden Jokowi dalam merombak kabinet.

Pertama, faktor kinerja para menteri itu sendiri. Seperti diketahui, Jokowi adalah seorang pekerja keras yang memiliki target tertentu dari setiap program politik yang dicanangkannya, serta dalam durasi waktu tertentu pula. Jokowi berharap setiap menteri dapat bekerja dengan standar minimum seperti dirinya, sehingga selama lima tahun pemerintahan yang dipimpinnya ada warisan kerja yang jelas dan terukur bagi bangsa kita. Jokowi adalah tipikal Presiden yang tidak sabar dengan gaya birokrat salon, yakni mereka yang hanya pintar memberi perintah di belakang meja, namun tidak memiliki kapasitas dalam mengontrol hasil kerja mereka, sehingga tidak jelas pula mengenjelas pencapaiannya. Selain itu, Jokowi tampaknya adalah tipikal Presiden yang tidak ikhlas jika setiap sen rupiah anggaran negara terbuang percuma hanya karena kinerja para pembantunya yang tidak becus.

Kedua, faktor loyalitas politik. Ini terutama berlaku bagi para menteri yang mewakili parpol koalisi pendukung Jokowi-JK. Seperti diketahui, setiap parpol koalisi pendukung Jokowi-JK memperoleh kompensasi berupa kursi menteri dalam Kabinet Kerja. Kursi-kursi kabinet tersebut tentu tidak gratis. Karena itu setiap parpol pendukung pemerintah dituntut agar tetap loyal serta mendukung setiap program politik dan kebijakan pemerintah. Hanya saja pertanyaannya, apakah perbedaan pilihan parpol dalam pengusungan pasangan calon dalam pilkada, seperti Pilkada Jakarta yang baru berakhir, termasuk dalam kategori penilaan “loyal” dan “tidak loyal” tersebut?

Saya kira, Presiden Jokowi yang memiliki otoritas dalam mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara berhak memberi penafsiran subyektif atas makna dan ruang lingkup “loyalitas” parpol tersebut. Apalagi, sejauh ini tidak ada kesepakatan tertulis antara Jokowi dan parpol koalisi, baik mengenai ruang lingkup dukungan politik parpol terhadap Presiden, maupun terkait etika berkoalisi. Itu artinya, Presiden Jokowi berhak pula merombak formasi kabinetnya jika secara subyektif merasa “gerah” dengan manuver politik parpol pendukungnya. Dalam kaitan ini kita tidak tahu, apakah manuver politik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang mensinyalir adanya “intervensi” Wapres Jusuf Kalla dalam pencalonan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta, terkait potensi tergusurnya menteri PAN dari Kabinet Jokowi atau tidak.

Ketiga, faktor kemampuan dan kapasitas para menteri dalam membangun kerjasama tim (teamwork) di antara mitra sektoral yang bersifat lintas kementerian. Termasuk di sini adalah passion personal para menteri, apakah sungguh-sungguh memiliki komitmen mewujudkan Indonesia yang lebih baik, atau sekadar “menjadi menteri” dengan segenap fasilitas pendukungnya. Para menteri dalam sistem presidensial pada dasarnya tidak bisa bekerja sendiri-sendiri karena secara kolektif mereka harus mewujudkan visi misi dan program politik presiden terpilih. Meskipun sebagian menteri berasal dari parpol, mereka tidak memiliki mandat politik apa pun karena tanggung jawab politik dan pemerintahan berada di pundak Presiden.

Apa pun pilihan politik Jokowi dalam merombak kembali kabinet harus dilihat dalam konteks otoritas prerogatif Presiden dalam skema sistem presidensial. Hanya saja sebagai bagian dari elemen masyarakat yang memberi mandat politik kepada Presiden kita berharap agar perombakan kabinet sungguh-sungguh berorientasi pada percepatan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa kita. Biaya politik yang harus ditanggung bangsa ini terlampau besar jika perombakan kabinet tak lebih dari sekadar prosesi pertukaran kesempatan “menjadi menteri” belaka.
(Dimuat dalam Kompas, 10 Mei 2017).

 

Tata Kelola Politik Era Jokowi

 

newSHSalah satu dari sembilan agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah “membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”. Setelah berlangsung hampir dua tahun, sejauh mana pencapaiannya?


Sebelum memberikan penilaian, ada baiknya kita kutip lengkap poin ke-2 dari sembilan agenda prioritas alias Nawacita Jokowi-JK: “Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan”. Pesan terpenting dari kutipan tersebut adalah betapa mendesaknya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.


Namun sejauh yang bisa kita cermati melalui pemberitaaan media, relatif belum ada langkah serius dan signifikan dari pemerintah dalam menata kehidupan politik menjadi lebih sehat, bersih, dan efektif melalui reformasi sistem kepartain, pemilu, dan lembaga perwakilan. Singkatnya belum ada posisi etis yang jelas dari pemerintah menyikapi urgensi reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan, baik dalam rangka pemerintahan yang efektif maupun sistem demokrasi yang lebih terkonsolidasi.
Posisi etis diartikan sebagai posisi politik resmi pemerintah dalam merespon dan menyikapi berbagai isu kebijakan tertentu terkait kepentingan publik. Setelah memperoleh mandat politik dari rakyat, setiap pemerintah hasil pemilu diasumsikan memiliki komitmen pemihakan terhadap kepentingan rakyat dan kolektifitas bangsa kita.

Politik Menjadi “Liar”


Ketiadaan posisi etis pemerintah itu antara lain tampak dalam pembahasan revisi UU Pilkada dalam rangka menyongsong pilkada serentak gelombang kedua pada 2017 mendatang. Pemerintah cenderung membiarkan sebagian isu krusial pilkada “digoreng” oleh para politisi partai politik di DPR ketimbang berjuang membela posisi politiknya melalui partai-partai koalisi pendukung pemerintah di Parlemen. Akibatnya, acapkali tidak tampak pembelaan terhadap kepentingan publik dalam pembahasan UU di Senayan. Dalam situasi demikian, berbagai elemen masyarakat sipillah pada akhirnya yang berjuang serta mengawal agar UU Pilkada dan arah demokrasi pada umumnya sungguh-sungguh berorientasi kepada kemaslahatan kolektif bangsa kita, bukan kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok oligarkis yang menguasai sebagian parpol kita.
Tidak mengherankan jika kemudian sejumlah isu krusial pilkada cenderung berkembang “liar” sesuai kepentingan dan “selera” para politisi parpol ketimbang kebutuhan dan kepentingan kolektif bangsa kita. Sebutlah misalnya soal calon perseorangan. Pada umumnya parpol di DPR cenderung mempersulit munculnya calon perseorangan dalam pilkada karena keberadaan calon perseorangan secara keliru dianggap sebagai upaya “deparpolisasi”. Padahal, kehadiran calon perseorangan merupakan konsekuensi logis dari kegagalan ganda parpol, yakni dalam melembagakan proses kandidasi yang terbuka, demokratis, dan akuntabel di satu pihak, dan dalam menghadirkan calon yang kompeten dan berkualitas di pihak lain.


Dalam persoalan seperti ini, pemerintah Jokowi-JK semestinya memiliki posisi etis, bagaimana seharusnya menyikapi keberadaan calon perseorangan, sehingga arah tata kelola politik dan demokrasi ke depan benar-benar berorientasi kepentingan rakyat dan bangsa kita. Sangat berisiko bagi bangsa ini jika Presiden dan atau pemerintah sebagai salah satu institusi pembentuk undang-undang (bersama-sama dengan DPR) membiarkan berbagai isu politik krusial terkait tata kelola pemerintahan dan demokrasi terbelenggu politik transaksional berorientasi sempit dan jangka pendek. Terlalu besar biaya politik yang harus ditanggung bangsa ini apabila pemerintah tidak memiliki posisi etis yang jelas dalam mengelola politik dan arah demokrasi di negeri ini.

 

Pemilu Serentak 2019
Posisi etis atau posisi politik serupa perlu dimiliki pemerintah dalam menyikapi urgensi reformasi sistem pemilu, kepartaian, dan lembaga perwakilan seperti diamanatkan dalam poin ke-2 Nawacita Jokowi-JK. Pertanyaan besarnya, apakah sistem dan atau format pemilu-pemilu, sistem kepartaian, dan juga format lembaga perwakilan sudah sesuai dengan kebutuhan skema sistem presidensial seperti diamanatkan oleh konstitusi hasil amandemen? Jika sudah sesuai, tentu tak ada yang perlu diubah. Namun jika belum sesuai kebutuhan skema sistem presidensial, maka pemerintah semestinya memiliki desain dan atau garis-garis besar perubahan yang diperlukan dalam rangka kebutuhan akan reformasi sistem pemilu, kepartaian, dan lembaga perwakilan.


Dalam konteks pemilu misalnya, apakah pemerintah Jokowi-JK sudah memiliki konsep yang jelas menyikapi penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019 mendatang seperti telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada awal 2014 yang lalu. Jika pemerintah setuju dengan pemilu serentak versi MK, yakni pemilu “borongan” untuk memilih presiden dan wakilnya sekaligus juga untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, apakah itu pilihan terbaik dan sesuai dengan kebutuhan penguatan dan efektifitas sistem presidensial? Sebaliknya, jika tidak atau belum sepakat dengan skema pemilu serentak versi MK, apakah pemerintah Jokowi-JK sudah memiliki alternatif lain seperti misalnya skema pemisahan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah yang ditawarkan antara lain oleh tim LIPI, Perludem, dan juga Kantor Kemitraan?
Problemnya hingga hari ini belum ada inisiatif pemerintah untuk mendiskusikan soal-soal penting terkait reformasi pemilu tersebut padahal kita berkejaran dengan waktu.

 

Sebagai sebuah pengalaman baru, perencanaan penyelenggaraan dan tata kelola pemilu serentak 2019 tentu akan berbeda dengan tata kelola pemilu legislatif dan pemilu presiden sebelumnya. Perbedaan pengalaman itu, termasuk kebutuhan akan kerangka hukum pemilu baru, meniscayakan tersedianya cadangan waktu yang cukup untuk mempersiapkannya. Ketergesa-gesaan, seperti biasanya, hampir selalu menghasilkan produk kebijakan dan kerangka hukum yang cenderung tambal sulam dan tidak berkualitas.


Karena itu, sebelum terlambat, kita berharap pemerintah Jokowi-JK untuk secepatnya mempersiapkan desain pemerintah terkait reformasi sistem pemilu dalam rangka pemilu serentak 2019. Melalui desain reformasi sistem pemilu yang berorientasi penguatan sistem presidensial tersebut diharapkan pula akan turut mendorong berlangsungnya reformasi kepartaian, dan lembaga perwakilan seperti telah menjadi salah satu dari Sembilan program prioritas pemerintah Jokowi-JK.

 

Kutukan
Kita tentu mengapresiasi berbagai langkah besar pemerintahan Jokowi-JK di bidang ekonomi, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur di hampir semua penjuru Nusantara. Namun semua itu akan sia-sia belaka jika demokrasi kita pada akhirnya dikuasai oleh para “penjahat politik”, yang memanfaatkan jabatan publik dan mandat politik mereka untuk kepentingan pribadi dan kelompok belaka. Fenomena korupsi yang melanda hampir semua lembaga pemerintah di pusat dan daerah, politisi parpol di DPR dan DPRD, dan juga aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, memperlihatkan betapa rawannya sistem demokrasi kita jika diisi oleh para penjahat berbaju pejabat publik. Semakin gencar Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan, ternyata semakin marak pula praktik korupsi dan suap dipertontonkan oleh para pejabat publik hampir di semua tingkat.


Karena itu sebelum demokrasi berubah menjadi kutukan, pemerintah Jokowi-JK perlu membuka mata-hati bahwa di luar soal-soal ekonomi dan infrastruktur, ada masalah-masalah sosial dan politik yang membutuhkan perhatian ekstra dari pemerintah untuk dikelola secara cerdas, bermartabat, dan visioner. Agar tata kelola pemerintahan dan demokrasi menjadi benar, kita tidak hanya membutuhkan skema dan atau sistem pemilu, kepartaian, dan sistem perwakilan yang tepat, tetapi juga orang-orang yang benar dan bertanggung jawab.


Terbangunnya sistem yang tepat dan dikelola secara benar oleh para aktor demokrasi yang bertanggung jawab adalah sasaran antara dari reformasi sistem pemilu, kepartaian, dan lembaga perwakilan. Semua itu diharapkan berujung pada terbentuknya pemerintahan nasional dan daerah yang efektif dalam rangka terwujudnya cita-cita keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat negeri ini.


Terlampau mahal biaya politik yang harus ditanggung bangsa ini jika demokrasi yang direbut dengan darah dan air mata akhirnya dikuasai oleh para pecundang, preman, dan para oligark yang tidak bertanggung jawab.

 

(Dimuat dalam Kompas, 19 Juli 2016).

 

Orang-orang Dalam Kredo

mochtarpOleh: Prof. Dr. Mochtar Pabottingi

 

Di tengah-tengah membuncahnya ketakpastian hukum dan kesulitan ekonomi yang mendera ratusan juta kita sebagai bangsa, salah satu yang wajib diingat untuk menolak sinisme-pesimisme ialah kehadiran kontinu dan merata di sekitar kita dari mereka yang bisa disebut orang-orang yang hidup dalam kredo. Secara universal, kata kredo dipahami sebagai “dasar tuntunan hidup” (KBBI) atau “a guiding principle” (Merriam-Webster). Dua-duanya mengacu pada elan keluhuran manusia atau bangsa.

 

Seperti di mana-mana, di Tanah Air pun orang-orang berkredo berasal dari kurun masa berlapis-lapis dan dari aneka asal-usul, sistem nilai, tingkatan sosial maupun bidang kehidupan. Kendati tak selalu mengeksplisitkan kredo mereka, mereka sama-sama tertuntun oleh dasar-dasar atau prinsip-prinsip luhur. Hidup mereka sarat kebajikan dan perjuangan. Mereka sadar dan tulus memilih berbakti kepada sesama serta membangun bangsa di tengah tantangan berat maupun di tengah kesunyian.

 

Bercita-cita luhur, orang-orang berkredo menjunjung kemanusiaan dengan terus memelihara kemurnian amal. Jika berasal dari tingkat sosial bawah, mereka terus bekerja tanpa tergiur merapatkan diri kepada para penguasa dan pengusaha demi sedekah. Jika berasal dari kalangan menengah, mereka terus berkarya tanpa merendahkan diri demi materi atau posisi. Jika hartawan, mereka terus berbagi tanpa laku pamer. Jika pasca kuasa tetap jaya berkat jasa murni, mereka terus beramal tanpa perlu “merinso reputasi” lewat iklan-iklan raksasa penutup noda-noda penyelewengan di masa lalu.

 

Di sini, titik masuk tuturan kita perihal orang-orang dalam kredo adalah dua sosok sederhana yang menjadi berita nasional baru-baru ini: Pak Dul di Surabaya (Kompas, 17 Mei) dan Chris Siner Key Timu, tokoh Petisi 50 yang baru saja meninggal 4 Mei lalu.

 

Pak Dul adalah tukang becak berusia 65 tahun yang rajin tengah malam menambali lubang jalanan dengan bongkahan aspal, memalu rata cuatan besi tajam di tempat umum agar tak melukai pejalan kaki atau anak-anak, dan mengantar gratis orang susah dengan becaknya. Di Surabaya kehidupan demikian sudah dilakoni Pak Dul dalam sepuluh tahun terakhir. Tak salah jika Kompas menyebutnya “a day-to-day hero.” Sebetulnya, semua pahlawan sejati adalah “pahlawan sehari-hari”. Sebab kepahlawanan di situ melekat pada karakter, seperti kredo melekat pada jatidiri. Ia “built-in” dan terus mengalir dalam hidup sang pahlawan, bukan produk kebetulan atau momenter.

 

Chris Siner Key Timu (75), tokoh Petisi 50 itu, mungkin paling aktif mengkritisi pemerintahan sepanjang 35 tahun terakhir. Kita tahu bahwa Petisi 50 adalah protes paling berbobot kepada Presiden Soeharto yang tak hanya memonopoli kekuasaan, melainkan juga mendaku Pancasila bagi kelompoknya sendiri. Di Era Reformasi, Chris tetap mengkritisi pelaksanaan kekuasaan. Dari para figur Angkatan 66, hanya satu dua yang setara dengannya dalam hal integritas serta konsistensi. Di sepanjang 35 tahun perjuangannya, ketika sebagian besar survivors seangkatannya di organisasi kemahasiswaan telah marem menikmati “hasil perjuangan mereka”, “Bung Chris” –begitu saya biasa menyapanya-- tetap terus terpanggil untuk mengkritisi pemerintahan.

 

Bersama beberapa sahabatnya yang tersisa dan kader-kader muda yang terus dibinanya, Chris terus hidup sederhana dalam kredo-tiga-butir: “satu kata dengan perbuatan,” mengutamakan kepentingan umum, serta menjaga jarak dengan kekuasaan yang korup. Chris memperjuangkan sistem politik yang adil bagi Indonesia sembari terus menjaga solidaritas dengan puluhan juta rakyat di bawah garis kemiskinan. Pada jalan itulah Bung Chris menemukan kebahagiaan. Dari beberapa kali memenuhi undangannya baik untuk berbicara di depan Petisi 50 semasa Bang Ali maupun pada acara-acara lainnya, tak sekalipun saya menjumpainya tanpa wajah cerah atau semangat prima. Sejatinya, Chris Siner Key Timu adalah seorang optimis sejati.

 

Selain Pak Dul, masih banyak pahlawan lainnya pada jenjang sosial bawah, lelaki maupun perempuan. Jika kita membuka-buka kembali edisi Kompas yang baru lalu, akan tersimak bahwa dari seluruh pelosok Tanah Air tak terhitung pahlawan yang membarengi bakti Pak Dul. Dan itu semua mereka lakukan suka rela dan sepenuh hati.

 

Di Desa Modo, Kabupaten Buol, Agapitus Tandi (49) meramu pupuk organik dari daun gamal, siput, dan bonggol pisang demi pertanian di sekitarnya. Di Gunung Kidul, DIY, Sutarti (56) mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Erik (47) merawat terumbu karang. Dari Bantaeng, Sulsel, Herawanty (35) mengajari perempuan pesisir mandiri dengan hasil-hasil laut sampai ke pelosok Kalimantan, Maluku Utara, dan Sumatra. Di pedalaman Sumba, Kamilus Pati Wayon (51) merawat anak-anak telantar. Dari Tanjung Pinang, Ady Pawennari (42) menghidupkan kembali lahan-lahan tandus pasca tambang dengan serat sabuk kelapa. Dan dari Sei Gohong, Palangka Raya, Cristiyani Margaretha (42) melakukan penyuluhan pertanian-peternakan untuk memakmurkan masyarakat desa-desa di dalamnya.

Sama dengan Pak Dul, Chris Siner Key Timu tidaklah sendiri dalam perjuangan, kepedulian, dan kebersahajaan. Rata-rata mendahului, sewaktu, atau merupakan senior dari Chris, kita pasti dapat menyebut S.K. Trimurti, Koentjaraningrat, Sarbini Sumawinata, Ali Sadikin, Hoegeng Iman Santosa, Yo Masdani, Selo Sumardjan, Sayogyo, Soedjatmoko, Ibu Kasur, Mochtar Lubis, Baharuddin Lopa, Sartono Kartodirdjo, Harsya Bachtiar, Mattulada, Umar Kayam, dan Y.B. Mangunwidjaja –untuk menyebut segelintir dari tak terhitung tokoh luhur sejiwa di Tanah Air.

 

Ke-17 tokoh yang saya sebut di atas semuanya sudah mendiang. Separuh di antaranya adalah professor dari aneka disiplin, dua sastrawan, dan sepuluh memiliki kumulasi jasa, karya, keberanian, dan keteladanan gemilang. Kendati mereka semua tergolong pada kelas sosial menengah-atas dan beberapa bahkan memiliki reputasi internasional serta dua orang, jika mau, berpeluang menjadi kaya-raya, mereka semua tegar memilih hidup sederhana dari hasil jerih-payah terpuji.

 

Sebagai doktor/professor atau pejabat tinggi, sebagian besar tokoh di atas teguh hidup dalam moda “asketisisme intelektual” atau “prihatin bermartabat” dalam arti sesungguhnya. Seperti Bung Chris, mereka adalah “a company of concerned and exemplary citizens” –himpunan warganegara teladan yang sarat kepedulian. Persentuhan pribadi atau percakapan sekali dua dengan sebagian besar dari mereka merupakan rahmat tak terhingga dan oasis perguruan tak kunjung habis bagi dahaga jiwa saya sendiri.

 

Tanpa membeda-bedakan kesetaraan keutamaan di antara mereka dan semata untuk membumikan apa yang kita sebut hidup dalam kredo, mari kita simak sosok Y.B. Mangunwijaya dan Hoegeng Imam Santosa.

“Romo Mangun”, panggilan akrab rohaniwan, aktivis dan sastrawan handal, pejuang kemerdekaan ini hidup dengan kredo “bertuhan berarti memuliakan martabat manusia’. Bertahun-tahun hidup membela rakyat tertindas dan terpinggirkan, Romo Mangun termasuk pendamping para petani yang dizalimi Orde Baru dalam Kasus Kedung Ombo. Berkat kegigihan perjuangannya, beliau berhasil mengubah permukiman kumuh di sepanjang Kali Code, Yogyakarta, serta memberdayakan penduduk miskin di dalamnya. Lantaran itulah beliau memperoleh The Aga Khan Award (1992).

 

Pak Hoegeng hidup dan berkiprah sebagai pejabat dengan keteladanan cemerlang. Pesan rendah-hati beliau: “Adalah baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik.” Tetapi dalam rumusan saya kredo yang pada hakikatnya beliau sandang hingga ke titik akhir hidupnya ialah “Berbakti tulus dan bulat bagi bangsa.”

 

Hingga sebagai Kapolri, tak sekalipun Pak Hoegeng memanfaatkan jabatan buat memperkaya diri. Beliau menolak fasilitas lebih, apalagi sogokan pengusaha hitam. Pelbagai uluran kebaikan, termasuk yang kecil-kecil, beliau tolak tegas. Toko bunga Ibu Merry, isteri beliau, juga ditutup demi integritas. Jika bawahannya alpa, Pak Hoegeng turun sendiri mengatur lalu-lintas. Keberanian Pak Hoegeng membongkar Kasus Robby Cahyadi dan Kasus Sum Kuning menyerempet pucuk kekuasaan Orde Baru. Beliau dipensiun dini sebagai Kapolri oleh Presiden Soeharto di usia 49 dan ditawari menjadi dutabesar di Eropa. Jawaban beliau: “Saya polisi, bukan politisi.” Beliau lebih memilih menjadi pelukis dan tampil reguler di TVRI untuk bernyanyi serta memainkan ukulele bersama The Hawaiian Seniors. Terutama di situlah kala membawakan lagu-lagu teduh wajah Pak Hoegeng yang sungguh bersih dan bening terekam abadi di hati kita.

 

Pada bangsa kita, orang yang hidup dalam kredo terus berkiprah di seluruh pelosok Tanah Air dan menjangkau berabad-abad ke masa silam. Mereka mematri sejarah sebelum maupun sesudah kurun para Bapak Bangsa kita. Sumpah Pemuda; Bhinneka Tunggal Ika; “Raja alim raja disembah, raja lalim raja disanggah”; “Sebaik-baik orang ‘edan’, masih lebih baik orang yang ingat dan waspada”; atau “ade temmakkiana temmakkieppo” [Hukum tak pilih kasih, tak pandang keluarga]; dan Sumpah Palapa --semua ini bisa disebut rangkaian kredo bangsa kita. Sultan Hasanuddin memakai kredo “mare liberum” Grotius untuk menampar VOC. Kita pun mencatat kedua “kredo kedaulatan” Chairil Anwar: “Punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas” dan “Di uratku di uratmu kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh.” Sulit dibantah bahwa Candi Borobudur adalah buah kredo maha gemilang dari leluhur kita. Bermodal kekayaan akal-budi, bangsa kita insya Allah akan kembali menapak masa depannya secara terhormat!

 

Dari contoh kecil “kerjasama” antara Pak Dul dengan Ibu Tri Risma Harini dalam membenahi jalan-jalan Kota Pahlawan, dari rangkaian berabad-abad peperangan proto-nasion melawan penjajah, dan dari Kebangkitan Nasional serta Revolusi Kemerdekaan, kredo-kredo luhur adalah kekuatan yang selalu bergerak terhimpun dan mewujudkan karya-karya monumental. Pancasila adalah himpunan kredo makro politik tercerahkan dari negara-bangsa kita. Dan tak hanya mereka yang nama-namanya kita angkat di sini, melainkan praktis semua orang berkredo di Tanah Air, “orang besar” maupun “orang kecil”, adalah penjunjung serta pengamal nyata dan konsekuen darinya.

 

Keputus-asaan, sinisme, dan pesimisme yang kini menyebar di Tanah Air akan memperoleh antidotnya jika kita menyadari bahwa di sekitar kita kini, dulu maupun nanti, selalu ada tak terhitung orang yang sepenuhnya tulus bekerja bagi sesama dan bagi bangsa. Sinisme akan memenangkan kezaliman. Optimisme akan memenangkan keluhuran. Selalu ada orang bajik sederhana seperti Pak Dul dan Bung Chris bahkan di kampung tempat kita tinggal. Juga selalu berlangsung perlombaan kebajikan intra- dan antar komunitas. Itu senantiasa perlu kita nyata-kan dalam jiwa, dalam wacana, dan dalam kiprah.

 

Sebab situasi akan menjadi sebagaimana kita merumuskannya!***

 

Dimuat di Kompas, 04 Juni 2015

 

Bernegara secara Angkara

Oleh: Prof. Dr. Mochtar Pabottingi

 

mochtarpDalam dua bulan pertama tahun 2015, kemelut politik di Tanah Air berlangsung dengan menonjolnya kemiskinan visi maupun integritas di dalam maupun di sekitar pusat pemerintahan. Kemiskinan dua dimensi yang membuat negara kita sempat limbung berminggu-minggu ini telah mengarah pada praksis bernegara secara angkara dan jika dibiarkan bisa membahayakan kondisi Republik kita.


Kemiskinan dua dimensi ini terlihat pada laku segelintir kalangan pimpinan partai yang memperlakukan Presiden kita sebagai “petugas partai” atau yang hendak memaksakan agenda kenegaraan mereka secara menyimpang dari rel reformasi. Begitu pula laku sebagian pimpinan di lembaga-lembaga penegak hukum yang memvulgarkan proses atau praktek penegakan hukum demi pemberantasan korupsi, termasuk laku sebagian pengacara. Keadaan menjadi kian parah ketika BG diberi jalan dan dimenangkan dalam sidang praperadilan –sesuatu yang berdampak sangat negatif bagi tuntutan kepastian hukum. Semua ini jelas bersifat angkara dan bisa meruakkan laku angkara dalam bernegara.


Ada dua penyebab dari semua itu. Pertama, dikacaukannya rasionalitas hukum serta rasionalitas pemerintahan, yang menggerus iklim kepastian di kedua ranah tersebut. Kita tahu bahwa ketakpastian di bidang hukum sudah merupakan undangan celaka bagi merajalelanya praktek angkara, apalagi jika dibarengi dengan ketakpastian pemerintahan.


Inisiator dan para praktisi prapradilan Kasus BG sebaiknya menyadari bahaya ini. Pada 1780 Edmund Burke sudah menyatakan: “Bad laws are the worst sort of tyranny.” Juga Kitab Latoa dari abad ke-16, salah satu warisan tertulis leluhur kita di Tanah Bugis. Sebagian besar melampaui kebersahajaan zamannya, kitab ini telah menandai secara rinci 29 laku yang harus ditolak oleh para penegak hukum demi menegakkan prinsip getteng bicara --kepastian hukum. Lebih awal lagi, Islam mengajarkan betapa berbahayanya membiarkan penjamuran fitnah lantaran tiadanya kepastian hukum itu.


Kedua, karena semua kalangan pelaku di atas sama-sama sengaja bertindak atau bersekongkol untuk memanfaatkan daya paksa monopolistik dari negara secara atau untuk tujuan-tujuan menyimpang dan tidak sah (baca: tidak legitimat), baik dalam paradigma demokrasi dan nasion, maupun dalam paradigma hukum yang semestinya.


Dalam hitungan kedua paradigma itu, mereka tak mengindahkan prinsip-prinsip negara hukum di mana patokan keadilan substantif-dialektis mutlak sifatnya. Dengan demikian mereka juga melecehkan ideal-ideal historis kemerdekaan yang kita junjung tinggi, yang dalam skala makropolitik juga bertumpu pada patokan keadilan substantif-dialektis itu. Keadilan substantif lahir dari prinsip-prinsip hukum dan/atau yurisprudensi dalam hitungan sinkronik. Dan keadilan dialektis merupakan respon politik rasional terhadap arus tantangan evolusi besar-nyata yang silih berganti dihadapi setiap bangsa dalam hitungan diakronik. Kedua hitungan keadilan ini sama-sama lahir dari kekuatan akal-budi --the power of reason, sumber kaidah-kaidah utama dalam politik maupun hukum.


Pelecehan ideal-ideal kemerdekaan kita dalam praksis bernegara itu sendiri sudah berarti penggiringan bangsa ke kubangan kekuasaan yang bersifat angkara dan khianat. Ia bersifat khianat karena selain mencampakkan prinsip keabsahan cara dan keabsahan tujuan dalam berdemokrasi, ia pun bekerja menista bangsa. Sama sekali tak boleh dilupakan bahwa per definisi tiap bangsa/nasion merupakan kolektivitas politik yang terbentuk dari seperangkat proyek dan kesepakatan makropolitik. Mencampakkan himpunan ideal kemerdekaan kita berarti mengingkari tujuan makropolitik Republik kita, yaitu transformasi bangsa kita ke tingkat kehidupan bernegara-bangsa yang luhur.


Sifat angkara dalam praksis bernegara terutama mencekam dalam perseteruan mutakhir antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kita tercekam kala KPK menetapkan Kombes Budi Gunawan sebagai tersangka. Tapi selanjutnya kita menjadi lebih tercekam lagi dengan penetapan para pimpinan KPK berturut-turut juga sebagai tersangka oleh Polri, termasuk kehendak untuk juga menersangkakan para penyidik lembaga anti rasuah tersebut serta melakukan insinuasi pada sebagiannya.

 

Ini bisa dibaca sebagai perpanjangan laku tangkap-borgol plus senjata laras panjang di keramaian jalan raya pagi hari terhadap pimpinan KPK, Bambang Widjojanto. Seolah itu semua belum cukup, tokoh-tokoh penegak hukum pejuang pemberantasan korupsi di luar KPK ikut disasar Polri untuk juga dijadikan tersangka.
Seorang narasumber otoritatif perihal aneka praktek penyalah-gunaan kekuasaan oleh kepolisian di Tanah Air menyatakan bahwa kita sudah berada di ambang “Negara Polisi”. Dan bagi bangsa kita yang memperjuangkan kemerdekaan dengan pengorbanan jiwa-raga dan harta benda yang sungguh tak terkira (ratusan tahun di sepanjang masa proto-nasion dan bertahun-tahun di sepanjang Revolusi Kemerdekaan) tak ada yang lebih keji, lebih sarkastik, dan lebih kita pantangkan daripada prospek “Negara Polisi” itu!


Penilaian luas bahwa telah terjadi praktek kriminalisasi terhadap personel  KPK oleh Polri di awal 2015 pastilah sulit dibantah, sebab praktek buruk yang sama telah terjadi dua kali sebelumnya. Presiden Jokowi sendiri (usai menerima masukan dari Tim Sembilan) tiga kali menekankan agar “jangan ada kriminalisasi”. Dadang Trisasongko dari tim kuasa hukum Bambang Widjojanto secara tepat merumuskan kriminalisasi sebagai praktek “rekayasa kasus”. Dalam persepsi kritis, tindakan kriminalisasi ini pulalah yang menimpa mantan pimpinan KPK Antasari Azhar secara luar biasa zalim. 


Kita bisa menjelaskan berlakunya praktek kriminalisasi dan/atau laku angkara sebagaimana ditunjukkan oleh aparat  kepolisian Republik kita terhadap para pejuang pemberantasan korupsi dengan memperhadapkannya pada empat kriteria nalar akal-budi untuk menakar ada tidaknya sifat angkara. Keempat kriteria itu adalah momen, motif, proporsi, dan rasionale yang terjalin erat satu sama lain. Dalam keempat hitungan ini kita bisa secara gamblang menunjukkan pada ekuasi prinsip keadilan mana KPK dan Polri masing-masing berdiri.
Tilikan ke “momen” adalah salah satu pintu masuk penting dalam upaya menyimak pelanggaran hukum. Di situlah sebab-akibat suatu peristiwa mudah atau bisa terungkap. Momen kriminalisasi dimulai oleh Bareskrim Polri dan secara langsung bertubi-tubi tak lama setelah ditetapkannya BG sebagai tersangka KPK. Ini sejalan dengan momen-momen kriminalisasi terhadap KPK pada kedua babak “cicak vs. buaya” sebelumnya. Pada ketiga momen perseteruan itu tak ada atau sedikit sekali waktu jeda di antara “aksi” dan “reaksi” atau apa yang dipandang sebagai “offense” dan “response”. 


Di atas “momen”, “motif” merupakan pintu masuk yang lebih penting lagi untuk menyimak atau menjelaskan ujung pangkal suatu tindakan. Di sini ada semacam pertemuan antara ajaran agama dengan pemikiran filosof. Islam mencanangkan bahwa amal ditentukan oleh niat atau tujuan. Immanuel Kant menekankan bahwa tindakan, tujuan, dan moralitas tak bisa dipisahkan dari motif. Dan filosof ulung ini menjelaskannya dengan jernih: “Im Reiche der Zwecke hat alles entweder einen Preis oder eine Würde.” (Dalam totalitas khasanah tujuan, segala sesuatu memiliki harga atau harkat.) Kendati motif selalu tersembunyi, setiap orang dewasa yang berpikiran jernih hampir selalu bisa menangkapnya dan seorang penuntut umum piawai di pengadilan akan sanggup membongkarnya dalam “cross-questioning” yang intens dan cerdas.


Sehubungan dengan “Kasus Cicak vs. Buaya III”, motif kriminalisasi bisa dilacak dalam serangkaian kemungkinan seperti kehendak Polri untuk membela diri/korsa. Atau kehendak untuk melumpuhkan, dan jika perlu menghancurkan, pihak yang dipandang sebagai “penyerang” (offender) demi menutupi dan sekaligus memelihara kelangsungan praktek korupsi yang jika terbongkar bisa ternyata sangat nista bagi lembaga. Termasuk di sini pulalah kemungkinan motif kriminalisasi terhadap Abraham Samad, Ketua KPK, yang dituduh menersangkakan BG lantaran dendam tak berhasil menjadi Wapres. Pada gilirannya kita pun bisa mempertanyakan motif pimpinan PDIP yang membiarkan Hasto Kristianto, Plt. Sekjen PDIP, berusaha begitu gencar hendak menjadikan AS sebagai tersangka.


“Proporsi” bobot ketersangkaan dari kasus-kasus pelanggaran yang ditujukan kepada para pimpinan/staf KPK sama sekali tak sebanding dengan proporsi bobot ketersangkaan yang dikenakan pada BG –suatu proporsi yang sungguh tepat tergambarkan dalam perumpamaan “cicak versus buaya” itu. Terlepas dari persoalan tepat tidaknya lembaga KPK menangani Kasus BG, bobot ketersangkaan menyangkut penyalah-gunaan jabatan sebagai Karobinkar di Polri, jika itu benar terjadi di bawah BG, bisa dikatakan berdampak seribuan kali lebih merusak bagi negara-bangsa kita.


Praktek terima sogok dalam pengangkatan dan penempatan para pejabat menengah dan tinggi kepolisian akan disambut dan dimanfaatkan secara eksponensial oleh sosok-sosok hitam oligarki. Itu bisa memuluskan niat atau praktek “perampokan” besar-besaran mereka atas seluruh kekayaan dan sumber-sumber daya milik bangsa kita di segenap pelosok Tanah Air. Laku memperjual-belikan jabatan dan penempatan di lembaga kepolisian, sekali lagi jika betul ada, sungguh ibarat menyodorkan himpunan hewan korban kepada himpunan buaya. Laku demikian merisikokan penggadaian seluruh bagian Tanah Air serta kekayaan negara-bangsa kita, termasuk nasib generasi-generasi masa depannya kepada kaum oligarki.


Maka sungguh tak salah jika pada ke-29 daftar laku yang semestinya diharamkan bagi para penegak hukum, Kitab Latoa menyebut laku menerima sogok di urutan pertama. Di sini penegak hukum penerima sogok disebut “torianre warang parang” (orang yang dimakan oleh harta benda). Mereka kehilangan status sebagai manusia terhormat.


Timbangan tertinggi dari ada-tidaknya laku angkara dalam praksis bernegara dalam hal ini tak lain dari perbedaan rasionale antara tindakan KPK menersangkakan BG dengan rangkaian tindakan Polri menersangkakan personalia KPK. Rasion d’etre pembentukan KPK dinyatakan sangat gamblang pada konsiderans UU RI No. 30 Tahun 2002: upaya pemberantasan korupsi selama ini “tidak optimal” dan lembaga-lembaga pengurusnya “belum berfungsi secara efektif dan efisien” sehingga diperlukan suatu komisi “yang independen”. Semua konsiderans ini sedikit pun belum berubah. Korupsi di negeri kita masih tetap merupakan “kejahatan luar biasa” dan Negara-bangsa kita masih berada dalam cengkeraman keadaan “darurat korupsi”. Atas dasar rasionale bersifat urgen, luar biasa atau “compelling” dari undang-undang itulah KPK menersangkakan BG.


Sebaliknya, selain atas nalar rutin penegakan hukum untuk menindak-lanjuti laporan masyarakat, Polri tak memiliki rasionale setara untuk menersangkakan personalia KPK, apalagi in toto. Kalau pun untuk itu suatu rasionale diada-adakan, itu tetaplah ditarik dari kondisi rutin-normal. Itu pun pada umumnya juga bersifat “abu-abu” dan “keroco”.


Sudah kewajiban para penegak hukum, termasuk Menhumkam Laoly dan siapa pun penurutnya (yang dengan nalar biasa begitu bernafsu hendak merevisi PP 99 Tahun 2012), untuk membandingkan kedua rasionale tersebut, begitu juga momen, motif dan proporsi, dalam menyikapi, menangani, dan memutuskan hal-ihwal perkara korupsi. Seperti halnya kubu pembela BG, Menhumkam hanya melihat pelanggaran hak individual narapidana korupsi. Dia menolak melihat penderitaan puluhan tahun dari jutaan manusia Indonesia yang hak-haknya telah dirampas secara sewenang-wenang oleh para koruptor.


Dalam kondisi darurat korupsi, sudah sepantasnyalah kita juga mengindahkan keprihatinan Hakim Agung Artidjo Alkostar yang ingin menjatuhkan hukuman mati kepada para koruptor kakap, sebab dia sungguh mewakili aspirasi puluhan juta manusia Indonesia. Jika kita berpikir waras, dalam perkara tindak pidana korupsi kakap bukanlah kerugian negara yang harus lebih diutamakan, melainkan penderitaan panjang dan parah dari segenap warga bangsa kita yang dizalimi oleh para koruptor. Harap dicamkan, negara lahir dari, bertahan, dan berkiprah dengan pengorbanan dan dukungan bangsa.


Pada keseluruhan drama laku angkara dalam praksis bernegara ini peranan kalangan pengacara tidak kecil. Para pengacara yang memilih berseberangan dengan KPK bukan hanya tak pernah mengangkat raison d’etre dari tindakan KPK terhadap BG, melainkan secara terus menerus berusaha menyingkirkannya atau memperlakukannya sebagai tiada. Mereka juga tidak membaca kriteria momen, motif, dan proporsi sebagaimana mestinya. Di atas semuanya, mereka termasuk dalam barisan “penegak hukum” yang tidak mengindahkan bangsa dan prinsip keadilan sejati. Atas perilaku seperti inilah berlaku dakwaan Jeremy Bentham (1748-1832): “Lawyers are the only persons in whom ignorance of the law is not punished.”***

 

Dimuat di Kompas, 27 Maret 2015