Kolom AIPI

Momentum Jiwa-Kerja Besar

mochtarpOleh: Mochtar Pabottingi

 

Dalam sekitar dua minggu terakhir telah terjadi pembalikan radikal pada iklim dan dinamika politik di Tanah Air. Dari semula selama berbulan-bulan bersifat picik-kerdil, kembali mengarah pada semangat yang lapang dan bajik. Dari semula menyungkupkan pesimisme awan hitam, kembali memancarkan optimisme hari-hari yang cerah. Pembalikan radikal  itulah yang membuat seluruh bangsa kita bisa menyongsong pelantikan pasangan Presiden Ketujuh bangsa kita, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dengan penuh kegairahan. Semacam adagium ex necessitate rei (menurut keniscayaan dialektikanya) telah berlaku.

 

Ada empat pelajaran politik yang bisa ditarik dalam pengalaman selama dua minggu terakhir. Pertama ialah bahwa bukan hanya kekuatan kubu atau koalisi berbanding lurus dengan keluhuran visinya, melainkan juga bahwa individu di dalam kubu/koalisi mustahil direduksi sebagai semata-mata representasi robotik darinya.Kedua ialah bahwa negara dalam demokrasi modern tak pernah hanya berarti negara per se, melainkan juga, bahkan terutama mengandaikan determinasi dan penjunjungan pada bangsa.

 

Ketiga ialah bahwa kebesaran suatu negara-bangsa atau kekuatan prospeknya ke arah kebesaran itu tidak pernah ditentukan hanya oleh satu orang. Ia selalu bangkit dari hadirnya simultanitas, sinergi, dan keteguhan jiwa besar patriotisme vis-a-vis lintas kelompok politik dalam negara-bangsa, horisontal maupun vertikal.Terakhir adalah kenyataan bahwa individu, partai, dan kubu/koalisi mana pun takkan mungkin berkiprah terhormat, apalagi memberikan warisan buah karya positif kukuh secara lintas generasi dengan paham-paham simplistik tentang politik.


Zulkifli Hasan tak bisa direduksi sebagai semata-mata figur PAN, apalagi melulu sebagai cetakan Koalisi Merah Putih (KMP) yang kita tahu lebih merupakan “a coalition by chance” atau “a coalition by convenience”. Ketika dalam wawancaranya dengan Kompas sehari setelah terpilih menjadi Ketua MPR lewat perubahan skenario mendadak  dari KMP Zulkifli Hasan benar-benar mengamalkan semboyan Manuel Quezon, dia seketika telah melambungkan diri dan reputasinya di ketinggian yang mengatasi kubu/koalisinya semula. Tak hanya itu. Dengan kekuatan persuasinya untuk menggalang persatuan dan memandang ke depan, dia malah melangkah melampaui kedua kubu koalisi untuk mencapai keteladanan dalam kebersamaan keindonesiaan.

 

Dia melakukan sesuatu yang semestinya sudah dilembagakan pada awal Reformasi.
Juga Jokowi tak bisa direduksi sebagai terpatok mewakili PDIP atau Koalisi Indonesia Hebat. Pada hari delapan lembaga hitung cepat kredibel menyatakan Jokowi-JK unggul dalam penghitungan suara Pilpres, beliau langsung memperkenalkan “salam tiga jari” –yang menekankan persatuan Indonesia. Dan penentu terkuat dari nominasi beliau sebagai calon presiden bukanlah Megawati Sukarnoputri selaku Ketua Umum PDIP, melainkan tekad dan aktivasi seluruh rakyat pendukungnya.


Laku naif-buruk memainkan otot-otot kekuasaan pada lembaga-lembaga negara semata-mata atas dasar keangkuhan kekuasaan jelas melanggar diktum tentang kiat niscayanya mengindahkan kebajikan publik sebagai tiang pancang pelestari kekuasaan. Itulah yang diteladankan oleh Tokugawa Ieyasu di Jepang pada pertengahan Abad ke-16 dan antara lain dari situ pulalah konseptualisasi atas laku demikian dicanangkan oleh Rousseau:  “Penguasa terkuat takkan pernah cukup kuat mempertahankan kekuasaannya kecuali jika dia mentransformasikan kekuasaan itu menjadi kebajikan dan kepatuhan menjadi kewajiban.” Senafas dengan itu, semakin suatu kubu/koalisi/kongsi politik dibentuk sonder ideologi atau prinsip-prinsip luhur, semakin rapuh pulalah “triple k” itu dan semakin terbuka pulalah potensi misreprepresentasi atau kesenjangan antara individu politisi dengannya.


Diamalkannya laku kenegarawanan oleh Zulkifli Hasan selaku Ketua MPR memberikan “boost” yang sungguh berarti bagi ofensif kenegarawanan seorang Jokowi. Itu membuat langkahnya terayun lebih ringan dan lebih tegap untuk menemui Prabowo Subianto yang kubunya memang berkali-kali terbukti hendak menjegal pemerintahan Jokowi-Kalla. Dalam skala lebih luas, frekuensi dan intensitas rangkaian laku kebajikan publik Jokowi dengan pengertian penuh seluruh anggota keluarganya dalam rentang waktu bertahun-tahun ini telah membangkitkan simpati fenomenal dari mayoritas rakyat Indonesia kepadanya.


Sejauh berita tentangnya benar, keteladanan publik bahkan telah dilakukan sejak dini sekali secara murni –bukan demi pencitraan-- oleh Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi. Anak muda teladan ini  berpantang membangun bisnis mandirinya dengan bantuan sang ayah yang karir politiknya memang mencelat bagai meteor. Laku sang putra lagi-lagi membuktikan bahwa dalam keluarga Jokowi sekalipun perilaku kekuasaan model Orde Baru atau model bablasan Orde Baru selama ini pun sudah tidak berlaku. Ini bukan baru janji seperti biasa diupacakan oleh presiden-presiden Reformasi sebelum Jokowi.

 

Ini sudah fakta.
Sebagian besar substansi visi-misi Jokowi-JK yang cemerlang pasti bukanlah hasil kerja seorang Jokowi sendiri, melainkan hasil kerja suatu tim pemikir yang handal- koheren secara konseptual dan paham realitas medan di Tanah Air serta realitas sejarah mutakhir  bangsa kita. Tanpa kombinasi syarat-syarat itu, kita takkan menjumpai pernyataan-pernyataan yang menekankan bahwa jalan perubahan adalah “jalan ideologis” yang bertumpu pada Pancasila dan Trisakti atau “kepribadian” yang bertolak dari “realitas kebhinekaan dan kemaritiman” atau “semangat gotong royong” yang dilihat sebagai “alat ideologi di dalam kolektivitas bangsa”, sehingga di dalam kolektivitas ini ruh (ideologi) memiliki raga (bangsa).


Visi-misi itu secara tajam menyatakan bahwa degradasi karakter bangsa bersumber dari dua faktor, yaitu pada “kebudayaan pasar yang mengkomoditaskan manusia dan kebudayaan yang bertumpu pada identitas primordial.” Dari situlah “Nawa Cita” dicanangkan, yaitu menghadirkan kembali negara secara positif di dalam kehidupan nyata kita berbangsa; menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran; menolak terjerumus ke dalam status negara lemah; meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di mancanegara; mewujudkan kemandirian ekonomi; merevolusi karatkter bangsa; dan memperteguh kebhinekaan serta memperkuat restorasi aneka pranata kemasyarakatan yang sehat dan berakar di seluruh Indonesia.


Dari “Nawa Cita” itu yang paling orisinal dan paling mendesak mungkin adalah tekad untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Sudah merupakan rahasia umum bahwa di banyak wilayah perbatasan negara kita dengan negara-negara lain, masyarakat bangsa kita masih hidup pada tingkat subsistensi. Kesenjangan tiga kali lipat antara Jawa dan luar-Jawa, antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat, dan antara perkotaan dan pedesaan. Semua kenyataan kelabu ini berkorelasi langsung pada kerentanan kedaulatan negara-bangsa kita.


Tentu itu semua barulah cita-cita. Tak terhitung penghambat maupun perangkap yang akan bekerja serempak untuk membatalkannya atau membuatnya tetap hanya sebagai impian tak berdaya. Akan tetapi kemampuan para perumus Visi-Misi Jokowi-JK untuk menguraikan cita-cita pasangan kepresidenan ini dalam kerangka konseptual secara kuat, padu, dan koheren itu sendiri sudah merupakan suatu pertanda kekuatan niat, tekad, dan bacaan problematik yang melandasinya.


Dibawakan kepada karakter pasangan Jokowi-JK sebagai dua putra bangsa yang sama-sama lebih senang menghasilkan (to deliver) daripada beretorika, bercitra-ria, atau ber-“parle-parle” tanpa moralitas dan otoritas, bangsa kita bisa berharap bahwa setidaknya sepertiga atau separuh dari target itu bisa tercapai. Dan jika mayoritas komponen jiwa besar bangsa kita di dalam dan di luar pemerintahan bisa bersinergi bersama dalam semangat gotong-royong sejati, dua pertiga dari target raksasa “Nawa Cita” itu insya Allah akan bisa tercapai dalam rentang waktu yang realistis.


Pada semua hal atau gagasan yang telah kita utarakan di atas, terutama pada Visi-Misi Jokowi-JK, “revolusi mental” sesungguhnya sudah mulai bekerja.


Sebagai penutup, premis-premis atau praktek-praktek kerdil-konyol dalam politik hanya akan menjadi bumerang bagi para pelakunya. Semua insan politik dan partai politik di Tanah Air haruslah tegas menolak premis-premis bahwa dunia politik  itu selalu licik dan culas. Termasuk di situ paham sesat bahwa “Dalam politik tak ada kawan abadi; yang ada hanyalah kepentingan abadi.” Premis atau gagasan berbau Schumpeterian ini jelas bertentangan dengan korpus karya pemikir-pemikir politik yang lebih berbobot seperti John Rawls, Giovanni Sartori, dan John Stuart Mill (yang menekankan sentralitas “the best minds of the nation”). Prinsip-prinsip luhur dan/atau ideologi-ideologi besar yang bertumpu pada hitungan kemerdekaan/kebebasan, keadilan/kesetaraan, keniscyaan kemajemukan, serta kehormatan, harkat, dan hak-hak asasi manusia mau tak mau harus diindahkan. Reputasi Nelson Mandela dan Hugo Chavez sama-sama meroket dalam cakrawala politik karena keduanya sama-sama berjuang sepenuh-penuhnya di atas landasan-landasan politik yang luhur.


Paradigma politik Reformasi yang sesungguhnya hendak kembali kepada paradigma sejati demokrasi jelas bertentangan dengan premis-premis dan gagasan-gagasan kerdil-konyol di atas. Jiwa-jiwa besar dalam kehidupan politik takkan pernah lahir darinya. Jiwa-jiwa besar senantiasa berhitung dalam kerangka “manusia sebagai karakter utama” –manusia sebagai “men of characters”: Jiwa-jiwa besar dan/atau manusia-manusia terpuji. Indonesia hanya bisa bangkit dengan dan bersama manusia-manusia demikian, dari tingkat elite maupun dari tingkat akar rumput.


Dari fenomena Jokowi, Zulkifli Hasan, dan para relawan Pilpres yang bangkit bergerak secara tulus, total, dan konsisten, insya Allah bangsa kita terbukti cukup memiliki “reservoir” dari manusia-manusia demikian pada kedua tingkat eksistensi tadi. Dari situ sama sekali tidaklah salah membayangkan kebesaran bangsa kita di masa depan yang dekat.***

 

Dimuat di Kompas, 20 Oktober 2014

Di Atas DPR Masih Ada Rakyat

INBOleh: Ikrar Nusa Bhakti 

 

PARA anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 yang baru dilantik pada Rabu, 1 Oktober 2014, mempertontonkan sidang paripurna yang tidak apik untuk ditonton, kalau tidak dapat dikatakan memuakkan.

 

Pada Rabu malam hingga Kamis (2/10) dini hari itu, hujan interupsi dan teriakan begitu membahana, hanya untuk menentukan apakah sidang berlanjut malam itu atau ditunda keesokan harinya. Semua ini terkait dengan jadwal sidang untuk memilih pimpinan DPR dalam satu paket yang harus disetujui oleh paling sedikit lima fraksi yang berbeda.

 

Sidang Paripurna DPR dini hari itu akhirnya dimenangi koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta yang menyebut dirinya Koalisi Merah Putih (KMP) ditambah Fraksi Partai Demokrat  yang menyapu bersih semua posisi pimpinan di DPR.

 

 

Kelima pimpinan DPR periode 2014-2019 tersebut adalah Ketua Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), Fahri Hamzah (PKS), dan Fadli Zon (Gerindra).  Ini berarti koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta yang kalah pada Pemilu Presiden 2014 memenangi pertarungan politik di Dewan yang dapat dikatakan the loser takes all.
 
Pertanyaan yang muncul di benak kita adalah, pertama, tidak adakah lagi prinsip kebersamaan (togetherness), kebijaksanaan (wisdom), dan musyawarah mufakat dalam politik Indonesia masa kini dan mendatang? Kedua, apakah politik Indonesia lebih ditentukan oleh personalisasi,  adu kekuatan, dan balas dendam politik antar-aktor yang memiliki hegemoni dan dominasi kekuasaan di partai atau koalisi partai? Ketiga, tidakkah kepentingan bangsa, rakyat, dan negara seharusnya lebih didahulukan ketimbang kepentingan individu, kelompok, dan partai seperti sumpah dan janji para anggota DPR yang terhormat?
 
Keempat, apakah pemerintahan Jokowi-JK akan menjadi pemerintahan yang bagaikan ”Bebek Lumpuh” (lame-duck government) dalam lima tahun ke depan? Kelima, masih adakah titik terang dari jalan buntu politik dalam hubungan eksekutif dan legislatif ke depan?
 
Personalisasi politik
Pada siang harinya, sebenarnya Partai Demokrat (PD) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sama posisinya dengan koalisi empat partai pendukung Jokowi-JK, yakni PDI-P, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, yang menginginkan agar rapat pemilihan paket pimpinan Dewan dilaksanakan pada Kamis, 2 Oktober 2014. PPP akhirnya berubah sikap dan kembali ke koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta, sementara PD juga mendesak rapat dilanjutkan malam itu juga.
 
Posisi PD ini terjadi akibat gagalnya pertemuan antara Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang sedianya akan dilakukan di Hotel Sultan pada Rabu (1/10) malam.
 
Di satu sisi, Presiden SBY yang juga Ketua Umum PD membuat pernyataan pers yang menyayangkan gagalnya pertemuan antara dirinya dan Megawati. Padahal, jika pertemuan tersebut terjadi, kedua pemimpin itu dapat duduk bersama untuk membicarakan bagaimana menyelamatkan bangsa ini dari situasi ”pemerintahan yang terbelah” ini.
 
Di sisi lain, politisi senior PDI-P, Pramono Anung, menyatakan kepada pers bahwa Megawati mau bertemu dengan SBY pada Rabu malam itu asalkan didahului kerja sama antara PD dan PDI-P beserta koalisinya dalam mengegolkan paket pimpinan Dewan versi koalisi partai pendukung Jokowi-JK. Prasyarat ini sebagai ujian apakah SBY benar-benar serius untuk menata bangsa ini ke depan ataukah SBY akan kembali menelikung di tengah jalan seperti dialami Megawati pada pilpres langsung pertama 2004.
 
Politik balas dendam
Kita juga tahu bahwa terlepas adanya bantahan dari partai koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta, masih ada dendam politik akibat kekalahannya pada Pilpres 2014 lalu sehingga sulit bagi koalisi itu untuk melakukan musyawarah mufakat dengan koalisi partai pendukung Jokowi-JK dalam segala hal di parlemen.
 
Koalisi Prabowo-Hatta secara kebetulan merupakan partai mayoritas di parlemen sehingga dapat melakukan politik sapu bersih atas jabatan pimpinan Dewan dan posisi-posisi di alat-alat kelengkapan Dewan.
 
Sebelumnya koalisi ini seminggu sebelumnya juga berjaya dalam mengegolkan RUU Pilkada menjadi UU yang mengubah pilkada langsung menjadi pilkada melalui DPRD. Ini berarti ada kelanjutan arah kebijakan politik yang dilakukan koalisi Prabowo-Hatta pada DPR periode 2009-2014 dan DPR 2014-2019.
 
Jika ini benar-benar terjadi, tampak jelas kita akan menyaksikan pemerintahan yang terbelah dalam lima tahun mendatang jika tidak ada perubahan peta koalisi dalam setahun mendatang, ketika beberapa partai di koalisi Prabowo-Hatta ada yang harus melakukan musyawarah nasional seperti Golkar atau muktamar seperti PPP. Jika di kedua partai itu tak terjadi perubahan rezim, bukan mustahil pemerintahan yang terbelah ini menjadi kenyataan karena pemerintahan Jokowi-JK hanya didukung koalisi minoritas di parlemen (DPR).
 
Pimpinan partai di kedua kubu koalisi itu tentu masih memiliki hegemoni politik untuk memengaruhi cara pandang atau langkah politik partainya. Kelompok mayoritas di parlemen juga akan terus berupaya untuk tetap menjadi kekuatan hegemoni dan dominan di parlemen. Ini yang menimbulkan jalan buntu di parlemen dalam setiap persidangan jika tidak ada perubahan peta koalisi atau paling tidak niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini secara bersama.
 
Sinar di ujung terowongan gelap
Kita masih menunggu apakah ego personal antara SBY dan Megawati akan luluh ketika PDI-P dan PD sama-sama mendukung dua perppu yang diajukan SBY untuk mempertahankan pilkada langsung terus bertahan di negeri ini. Sebetulnya, SBY tidak perlu menandatangani UU Pilkada yang baru karena yang menyetujui RUU itu menjadi UU hanya 226 anggota dari 496 anggota yang hadir, yang berarti kurang dari 50 persen dan harus batal demi hukum.
 
Jika kerja sama itu benar-benar terwujud, bukan mustahil ini adalah awal kerja sama yang baik kedua partai demi masa depan bangsa dan demokrasi di negeri ini. Di tengah berbagai kebuntuan politik, sesungguhnya masih ada sinar di ujung terowongan gelap.
 
Jika ini terjadi, berarti kepentingan rakyat, bangsa, dan negara benar-benar diperjuangkan. Jika tidak, rakyat sebagai pemilik kedaulatan bukan mustahil akan membentuk parlemen jalanan.
 
Itukah warisan politik yang ditinggalkan SBY? Ini juga taruhan politik bagi pemerintahan SBY yang harus menjawab berbagai pertanyaan peserta asing yang akan menghadiri Bali Democracy Forum, 10 Oktober mendatang, apakah kita mengalami kemunduran demokrasi atau akan mematangkan demokrasi kita.
 
Dimuat di Kompas, 3 Oktober 2014
 

Penulis adalah Profesor Riset di LIPI dan Ketua Harian PP AIPI
 
 

 

Demokrasi dan Batas Kebebasan

victor silaenOleh:Victor Silean

 

DEMOKRATISASI yang bergulir deras lebih dari sewindu terakhir telah membuat masyarakat Indonesia pada umumnya sangat menikmati kebebasan.

 

Pertanyaannya, apakah demokrasi identik dengan kebebasan? Betul, di tataran budaya, nilai utama dari demokrasi adalah kebebasan, yang berdimensi dua: bebas dari (tekanan, paksaan, ancaman) dan bebas untuk (bicara, berpikir, berekspresi). Memang, masih ada dua perspektif demokrasi yang lain, yakni sistemik (menyangkut struktur dan institusi) dan prosedural (mekanisme dalam menentukan maupun memilih kebijakan dan elite-elite yang akan memimpin publik).

 

Namun, dua perspektif itu niscaya membuat demokrasi semu jika tak disertai dengan penghayatan yang mendalam oleh masyarakat akan keniscayaan nilai-nilai demokrasi (selain kebebasan ada lagi kesetaraan, independensi, pluralisme dan individualistis) itu. Pertanyaannya, apakah kebebasan merupakan sesuatu yang tanpa batas?

 

Dibenarkankah, misalnya, seseorang dengan mengatasnamakan kebebasan lalu berteriak-teriak semaunya sendiri, padahal di sekelilingnya ada banyak orang yang merasa terganggu? Bolehkah orang banyak menutup jalan tol atas nama kebebasan yang bahkan dirasionalisasi dengan “motif baik” demi menuntut tarif tol tidak dinaikkan? Dalam beberapa minggu terakhir ini, wacana publik sempat diramaikan oleh dua isu yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi.

 

Pertama, seorang mahasiswi pascasarjana bernama Florence Sihombing yang menulis sesuatu di jejaring sosial, path, yang dianggap menghina Yogyakarta. Ia lalu dilaporkan ke polisi dan sempat ditahan, tapitak lama kemudian dilepaskan. Florence sendiri kemudian minta maaf kepada Sultan HB X dan kepada warga Yogyakarta.

 

Kedua, seorang pemilik akun Twitter dengan nama @kemalsept, yang karena dianggap telah menghina Kota Bandung dan wali kota Bandung lalu secara resmi dilaporkan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ke polisi. “@kemalsept Anda secara resmi saya laporkan ke kepolisian, untuk tweet-tweet penghinaan Pasal 27 UU 11 tahun 2008,” tulis Ridwan dalam akun Twitter resminya, 5 September lalu.Tak hanya itu, dalam statusnya, Ridwan juga mengunggah fotoscreen capture lini masa Twitter yang bersangkutan. Dalam foto itu tampak pemilik akun @kemalsept menghina Bandung dengan kata-kata kasar. Semuanya ditulis dengan huruf kapital. “Kritik ada tempat dan etikanya.

 

Kalau menyerang pribadi tentu ada kehormatan yang harus dijaga. Beda, kan, kritikan dan cacian, apalagi ke pribadi,” ujar Ridwan. “Ini jadi pembelajaran. Dimaafkan ya dimaafkan,” katanya.Namun, ia berharap agar hal serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Lebih dari demokrasi di tataran sistemik dan prosedural, demokrasi di tataran budaya lazimnya membutuhkan waktu relatif panjang untuk mencapai situasi dan kondisinya yang ideal. Pasalnya, kebebasan memang cenderung disalahpahami dan disalahgunakan jika tidak didukung dengan dua nilai lainnya, yakni rasionalitas dan moralitas.

 

Dengan rasionalitas, niscaya setiap orang menggunakan hak-hak asasinya secara bertanggung jawab. Sebaliknya tanpa rasionalitas orang-orang cenderung bertindak dan berperilaku semau-maunya sendiri. Dengan moralitas, niscaya setiap orang menjalani hidupnya secara tertib dan tak ingin meremehkan atau mengabaikan orang-orang lain di sekitarnya.

 

Sebaliknya tanpa moralitas, orang-orang cenderung hidup tak teratur dan tak memedulikan kehadiran orang-orang lain di sekitarnya. Dengan demikian maka demokrasi niscaya berkembang sehat jika pilarnya adalah masyarakat sipil yang nalarnya telah akil balig, telah mampu berpikir rasional dan mandiri. Atas dasar itulah, niscaya orangorang tak cenderung salah mengerti dan menyalahgunakan kebebasan di tengah demokratisasi yang bergulir deras ini.

 

Maka di dalam kehidupan sesehari, komunikasi yang terjalin niscaya juga menjadi sarat makna alih-alih ngalor-ngidul tanpa arah. Hal itu bukan hanya menjadi keharusan di dalam komunikasi di dunia nyata (secara lisan), tetapi juga di dunia maya (secara tulisan). Pertanyaannya, itu gampang atau sulit? Jawabannya, mungkin agak sulit karena diperlukan dua nilai pendukung itu tadi: rasionalitas dan moralitas.Dengan kedua nilai yang telah dihayati itulah komunikasi yang sebelumnya berwujud talking (nirmakna) niscaya menjadi speaking (sarat makna).

 

Memang, dengan semua nilai demokrasi yang disebutkan tadi maka demokrasi di dalam kehidupan sehari-hari menjadi rawan konflik. Kendati begitu, demokrasi tetap merupakan alternatif sistem dan way of life yang terbaik demi menghindarkan terjadinya monopoli dalam menginterpretasi kebenaran.

 

Demokrasi juga niscaya menjadikan kita mampu bersikap toleran dan apresiatif terhadap segala macam perbedaan. Pada akhirnya, bukankah itu juga yang niscaya membuat kita rendah hati karena merasa orang-orang lain juga memiliki kebenaran? Bukankah karakter seperti itu sangat baik dan terpuji?

 

Jadi, apakah kebebasan dalam demokrasi itu tanpa batas? Tentu tidak. Ia bahkan penuh batas di sana-sini.Pertama, karena kita hidup di tengah masyarakat yang memiliki hukum (Costello, 2000). Itulah yang otomatis membatasi setiap orang.

 

Kedua, karena demokrasi harus seiring sejalan dengan hak asasi manusia. Kesadaran akan hak asasi orang-orang lain itulah yang memunculkan kesadaran bahwa kita harus membatasi kebebasan diri sendiri demi menghormati orang-orang lain itu.

 

Ketiga, karena dengan dipandu moralitas dan rasionalitas, kita harus senantiasa mempertimbangkan hal-hal yang benar dan baik yang sepatutnya dilakukan.Keempat, karena sadar akan kehadiran orangorang lain di tengah masyarakat maka kita niscaya berpedoman pada etiket dan etika yang dengan sendirinya

membatasi kebebasan.

 

Dengan alasan-alasan itulah maka demokrasi selalu ada batasnya, bahkan banyak. Maka, adalah salah jika sebagian orang mengatakan kebebasan dalam demokrasi itu liar. Sebaliknya, justru demokrasi yang rasional dan bermoral menjadikan kebebasan itu bertanggung jawab.

 

Maka jika hingga kini kita masih kerap membaca kata-kata yang tak sopan, penuh caci maki dan hinaan, atau bahkan disertai dusta tanpa data, yang ada di berbagai media jejaring sosial, anggap saja si pemilik akun yang bersangkutan belum cukup rasional dan kurang bermoral.

 

Dimuat di Sindo, 2 Oktober 2014.

 

Penulis adalah Dosen FISIP Universitas Pelita Harapan dan Anggota AIPI

 

http://nasional.sindonews.com/read/907306/18/demokrasi-dan-batas-kebebasan

Menuju Penguatan Checks and Balances

firman noorOleh: Firman Noor, Ph.D

 

PASCA-Pilpres 2014 bangsa kita disuguhi sebuah pertarungan sengit tingkat tinggi yang melibatkan dua kubu, yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Pertarungan serial antara kubu KMP dan KIH dapat dilihat dalam berbagai macam bacaan.

 

Bagi yang pesimistis akan melihatnya sebagai sebuah situasi yang akan menyulitkan bagi pembuatan kebijakan (deadlock) yang ujung-ujungnya kegagalan pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Pertarungan sengit ini juga dianggap hanya akan menyuburkan nuansa oligarki, baik dalam makna mendahulukan kepentingan politik masing-masing kelompok maupun dalam arti semakin tergusurnya aspirasi masyarakat yang tertutup oleh awan mendung pertarungan kepentingan masing-masing kubu koalisi itu.

 

Pandangan-pandangan tersebut memang tidak bisa disalahkan. Beberapa ahli seperti Juan Linz dan Scott Mainwaring telah mengingatkan tentang situasi di atas. Bagi keduanya, situasi tidak menyenangkan di atas bahkan tetap berpotensi terjadi meski presiden bukanlah kekuatan minoritas dalam parlemen.

 

Meski demikian, situasi sengitnya pertarungan legislatif dan eksekutif sebenarnya tidak melulu harus berakhir fatal. Bahkan dapat menjadi situasi yang diperlukan, setidaknya dalam upaya membangun tradisi checks and balances yang lebih proporsional, yang tampaknya telah menjadi barang asing dalam kehidupan politik bangsa ini.

 

Dalam Naungan Kartel

 

Pertarungan politik antara legislatif dan eksekutif, dalam skema presidensial, yang mewujud pada pertarungan pihak KMP dan KIH sesungguhnya belum ada preseden di republik ini. Pada masa demokrasi terpimpin (1959-1966) hingga Orde Baru (1966-1998) legislatif selalu dalam bayang-bayang presiden. Peran DPR dikebiri hingga menjadi sekedar lembaga pemberi legitimasi atas kehendak presiden. Di awal reformasi, nuansa bangkitnya DPR (legislative heavy) mulai terasakan. Sepintas menunjukkan mulai adanya keseimbangan antara legislatif dan eksekutif. Namun jika ditelaah lebih dalam, kontrol itu semu.

 

Hal ini karena pemerintah yang terbentuk merupakan kepanjangan tangan saja dari kekuatan politik dalam parlemen. Kenyataan ini terlihat dari komposisi kabinet Gus Dur yang dijejali sejumlah elite partai yang notabene adalah tokoh-tokoh teras seluruh partai besar dan menengah yang ada di DPR. Dengan situasi ini, kehidupan politik secara substansi lebih bernuansakan kartel.

 

Terbukti kemudian eksistensi pemerintahan Gus Dur segera pudar saat ia berupaya meninggalkan koalisi besar tersebut.Di usia singkat pemerintahan Gus Dur, mekanisme checks andbalances sejatinya belum seutuhnya sempat terlaksana, terhenti tidak lama ketika upaya untuk lebih menyeimbangkan kekuatan itu dicoba oleh Gus Dur. Pemerintahan selanjutnya di bawah Presiden Megawati mewarisi sebuah situasi politik kartel yang secara substansi tetap tidak menguatkan semangat checks and balances.

 

Pada masa SBY, situasi juga belum menggembirakan. Kalaupun coba untuk diupayakan pelaksanaan spirit checks and balances, itu masih bersifat sporadis.Sumberdari inisemuaadalah karena presiden mampu menghimpun sebuah kekuatan politik mayoritas di parlemen. Pada periode pertama kekuasaannya, partai-partai pendukung pemerintahan SBY adalah kekuatan mayoritas di DPR, persisnya setelah keberhasilan JK menjadi pucuk pimpinan Golkar.

 

Begitu juga pada periode kedua. Gabungan kursi partaipartai pendukungnya bahkan menguasai 421 kursi atau sekitar 75% dari total kursi DPR. Dalam konstelasi politik semacam inilah sekali lagi dapat dimengerti jika hubungan bernuansakan kontrol jelas sulit untuk benar-benar mewujud.

 

Saat ini situasinya relatif berbeda, presiden bukanlah kepanjangan kepentingan DPR dan juga tidak didukung oleh kekuatan mayoritas di DPR. Masing-masing lembaga juga akan saling mengimbangi mengingat tidak dapat dengan mudahnya didikte. Dengan atmosfer tersebut, eksistensi trias politica dengan semangat checks and balances yang genuine berpotensi menguat.

 

Beberapa Dampak Positif

Terlepas dari beberapa aspek negatif yang masih berpotensi terjadi, kontestasi KMP dan KIH sebenarnya dapat menjadi sebuah jalan masuk bagi sebuah pemerintahan yang lebih berkualitas. Prinsipnya, dengan menguatnya spirit checks and balances dari parlemen tentu saja pemerintah akan makin serius dalam mengajukan sebuah rancangan kebijakan dan juga dalam menjalankan kebijakan itu. Dengan kata lain, kualitas kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya akan lebih baik lagi. Terbangunnya checks and balances yang baik juga berpotensi kuat meminimalkan politik kartel.

 

Politik kartel yang cenderung menggejala selama ini muncul disebabkan karena para aktor politik, terutama antara pemerintah dan oposisi, tidak memiliki sikap yang ajek dalam memosisikan dirinya. Akibatnya, manakala ada tawaran politik transaksional dari salah satu pihak pada pihak lain yang sifatnya memberikan keuntungan eksklusif bagi semua, hal itu dengan akan mudah bergayung sambut.

 

Pertarungan di DPR belakangan ini memperlihatkan bahwa KMP masih cukup konsisten dengan agenda politiknya.Terlepas dari masih lemahnya komunikasi politik PDIP dengan KMP, hal yang menyebabkan KMP bersikap konsisten adalah komitmen kuat terhadap cita-cita bersama yang ada di koalisi itu. Kita tidak pernah tahu sampai kapan sikap konsisten dan konsekuen ini akan terus terjadi. Namun setidaknya hingga kini peluang untuk politik kartel masih relatif tertutup.

 

Tentu saja ujung itu semua seharusnya tetap demi kepentingan bangsa dan bukan gagah-gagahan kelompok.Untuk itu upaya-upaya untuk membuka komunikasi ala negarawan tidak boleh terhenti. Maksud utamanya adalah agar kedua belah pihak dapat saling memahami iktikad baik masing-masing pihak, yang nantinya dapat menjadi batu loncatan sebuah hubungan yang produktif.

 

Hanya dengan komunikasi yang baik itulah checks and balances akan tidak dipandang sebagai sarana untuk saling jegal, melainkan sebagai sebuah kebutuhan dasar bagi hadirnya pemerintahan yang lebih aspiratif dan efektif.

 

Dimuat di Sindo, 6 Oktober 2014

 

http://nasional.sindonews.com/read/908475/18/menuju-penguatan-checks-and-balances

Keluar dari Hitam-Putih Pilkada

 

Oleh: Mardyanto Wahyu Tryatmoko

 

mardyKOMPAS.com - Kini masyarakat disuguhkan dengan perdebatan hitam-putih mekanisme pemilihan kepala daerah apakah secara langsung atau melalui DPRD. Persoalannya, apakah pilkada yang cocok untuk konteks Indonesia hanya sesederhana menentukan satu di antara pilihan itu untuk provinsi, kabupaten, dan kota secara seragam?

 

Diskusi publik seharusnya mulai diperluas dengan tidak hanya membahas dikotomi politik elektoral semata. Esensi pembenahan mekanisme pilkada juga harus mampu menuntaskan kasus nyata seperti perseteruan antara gubernur dan bupati/wali kota, pecah kongsi antara kepala daerah dan wakilnya, serta kepala daerah yang cepat lompat pagar sebelum masa jabatannya usai.

 

Para politisi di Senayan tidak perlu mempertegas pengubuan politik Pemilu Presiden 2014 dalam pembahasan pembenahan pengaturan pilkada. Jika tidak ingin melakukan perbaikan parsial dan simtomatis, keputusan pengaturan pilkada harus arif mempertimbangkan berlakunya sistem pemerintahan, desentralisasi, dan otonomi daerah, serta dinamika sosial yang berkembang di tingkat bawah.

 

Kongruensi sistem presidensialisme?

Mekanisme pilkada memang perlu berkaca pada jenis sistem pemerintahan yang dianut. Namun, tidak berarti bahwa model pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia saat ini memprasyaratkan pemilihan kepala daerah secara langsung di semua level pemerintahan.

 

Kasus Amerika Serikat dan Inggris menunjukkan bahwa perekrutan kepala daerah di seluruh tingkat pemerintahan daerah tidak harus kongruen dengan penentuan kepala negara di tingkat nasional. Bahkan, pilkada di level pemerintahan tertentu diberlakukan secara asimetris.

 

Inggris yang menerapkan sistem parlementer, misalnya, belakangan ini justru getol menerapkan pemilihan kepala daerah secara langsung yang berbau presidensial.

 

The Greater London Authority Act 1999 merupakan pijakan pertama bagi Inggris untuk memilih kepala daerah secara langsung. Setelah itu, pemerintah nasional Inggris mengeluarkan kebijakan menghargai keragaman dengan merumuskan empat pilihan model pemerintahan lokal yang dimuat dalam UU Pemda Tahun 2000.

 

Keempat model tersebut adalah mayor/cabinet, mayor/council-manager, cabinet, dan sistem komite yang dimodifikasi (Hambleton dan Sweeting, 2004). Pemilihan kepala daerah langsung melekat pada model mayor/cabinet dan model mayor/council-manager.

 

Di Amerika Serikat semua gubernur negara bagian dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi di tingkat city dan municipality pemilihan kepala daerahnya tidak seragam.

 

Sebagai negara yang juga menganut sistem presidensial, tidak sedikit pemerintah daerah yang menerapkan model weak-mayor, council-manager, dan city-commission. Ketiga model ini esensinya menerapkan sistem semi-parlementer.

 

Kepala daerah di dalam model weak-mayor, city-commission, dan sebagian di council-manager tidak dipilih secara langsung, tetapi dipilih atau diangkat oleh council. Jika dikalkulasi, pemda yang tidak menerapkan pilkada langsung lebih banyak dengan perbandingan sekitar 60:40 (ICMA).

 

Pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut adalah pilkada di semua lapis pemerintah daerah tidak harus kongruen dengan sistem pemerintahan yang dianut di tingkat pusat.

 

Penentuan sistem pilkada juga tidak harus didasarkan atas alasan kebaikan demokrasi langsung atau efisiensi secara terpisah. Lebih penting dari itu bahwa konteks sistem otonomi daerah, kapasitas, dan dinamika lokal perlu juga dipertimbangkan.

 

Rasionalisasi tautan otonomi daerah

Salah satu sumber perseteruan antara gubernur dan bupati/wali kota yang sering terjadi adalah pilkada secara langsung di dua tingkat pemerintahan sekaligus. Bupati/wali kota merasa bahwa dirinya memiliki privilese politik yang sama dengan gubernur karena sama-sama dipilih oleh rakyat.

Tak sedikit bupati yang mengabaikan posisi gubernur, bahkan berambisi untuk segera mengakhiri masa jabatan gubernur di wilayahnya.

 

Sebaliknya, banyak gubernur mengeluarkan kebijakan diskriminatif terhadap kabupaten ketika bupatinya berseberangan politik dengannya. Diskriminasi pembagian dana otonomi khusus di Aceh dan Papua merupakan salah satu contohnya.

 

Perseteruan antara gubernur dan bupati/wali kota semacam itu tak dapat diredam hanya dengan sekadar meningkatkan kewenangan gubernur tanpa pembenahan perekrutan kepala daerah. Hal ini sudah terbukti dengan hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2010 dan PP Nomor 23 Tahun 2011 yang tak efektif sebagai alat menyelesaikan konflik antara gubernur dan bupati/wali kota.

 

Jika kabupaten/kota tetap diberi otonomi luas sebagai ujung tombak pelayanan publik, pilkada langsung menjadi sangat relevan diberlakukan di tingkat ini. Provinsi selayaknya didudukkan sebagai intermediary institution dalam rangka memperkuat jalinan kesatuan antara pusat dan daerah.

 

Untuk itu, pilkada secara langsung kurang efektif menghasilkan gubernur yang dapat memainkan peran sebagai wakil pemerintah pusat, terutama dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan.

 

Pilkada langsung ataupun melalui DPRD tidak akan menjamin terciptanya pemerintahan lokal yang governable jika perpecahan di dalam eksekutif terjadi lantaran pencalonan satu paket.

Dikotomi pilihan itu juga tidak akan menjamin penguatan akuntabilitas kepala daerah jika mekanisme kutu loncat masih diperbolehkan. Oleh sebab itu, perdebatan hitam-putih pilkada selayaknya tidak diperpanjang dengan mulai memikirkan pembenahan sistemik untuk menghasilkan lembaga eksekutif lokal yang kuat dan lebih akuntabel sekaligus menjamin harmonisasi hubungan antartingkat pemerintahan.

 

Mardyanto Wahyu Tryatmoko
Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI

 

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/09/16/14123031/Keluar.dari.Hitam-Putih.Pilkada