Kolom AIPI

Konvensi dan Pertaruhan

shOleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
 
Politik pada dasarnya adalah bisnis kepercayaan. Partai Demokrat yang tengah mempersiapkan konvensi calon presiden mulai diuji, apakah mampu menjadikan konvensi yang digagas Presiden SBY ini sebagai ajang pemulihan kepercayaan publik.
 
Betapa tidak, konvensi belum digelar, tetapi empat tokoh dari 15 orang yang diundang sudah menyatakan mundur dari arena, yakni Jusuf Kalla, Mahfud MD, Rustriningsih, dan Rusdi Kirana. Alasan mereka mundur tentu beragam. Namun, pernyataan Mahfud MD bisa menjadi rujukan. Kepada para juru warta, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, antara lain mengatakan, hak dan kewajiban peserta konvensi tidak jelas dan tidak mampu dijelaskan oleh komite konvensi sehingga dia memilih mundur.
 
Sejak awal sejumlah kalangan meragukan keseriusan parpol segitiga biru ini menggelar konvensi. Pasalnya, Demokrat tidak kunjung memberi penjelasan yang transparan terkait skema dan mekanisme konvensi serta persyaratan peserta konvensi. Pada saat yang sama, AD/ART Demokrat yang memberi otoritas penetapan capres kepada Majelis Tinggi tidak diubah. Semula publik memperoleh informasi, peserta konvensi sebagian diundang oleh SBY, sebagian lainnya mendaftarkan diri.
 
Pembedaan jalur peserta konvensi ini memicu munculnya rumor terkait adanya perbedaan ”kelas” para tokoh capres. Mungkin rumor itu sampai juga ke telinga SBY sehingga jalur pendaftaran pun ditiadakan. Semua kandidat peserta akhirnya melalui mekanisme undangan.
 
Tanpa konsep
Kesimpangsiuran mekanisme dan prosedur konvensi menggambarkan bahwa Partai Demokrat sendiri tampaknya belum memiliki konsep yang jelas terkait konvensi yang hendak digelar untuk menjaring capres 2014 tersebut. Meskipun penjaringan capres itu dilabeli nama ”konvensi”, kegiatan yang seharusnya bersifat internal itu ternyata mengundang pula tokoh parpol lain, seperti Jusuf Kalla (Partai Golkar) dan Endriartono Sutarto (Partai Nasdem). Mantan Panglima TNI Endriartono akhirnya dipecat Nasdem.
 
Sulit dimungkiri, gagasan konvensi pertama kali dilontarkan SBY selaku tokoh sentral Partai Demokrat di tengah kekalutan sang pendiri atas nasib partai yang elektabilitasnya terus merosot. Kasus korupsi yang melibatkan sejumlah petinggi partai dan terus ”digoreng” media diduga membuat elektabilitas Demokrat terpuruk. Sebagai gagasan yang lahir di tengah kekalutan, konvensi versi SBY ini tampaknya masih mentah dan belum sempat diperdebatkan secara serius dan mendalam di internal Demokrat sendiri. Risiko seperti inilah yang harus dihadapi jika sebuah parpol cenderung dikelola secara one man show dan terlalu bergantung pada figur tunggal, SBY.
 
Para petinggi Demokrat sendiri acap kali berbeda pemahaman tentang konvensi karena mereka tak tahu persis bagaimana konsep, format, dan mekanisme konvensi yang dibayangkan sang pendiri. Sebagai suatu cara demokratis dalam menjaring capres, ide konvensi sebenarnya mendapat dukungan luas. Namun, gagasan yang baik belum tentu berhasil baik jika tak dikelola dan diorganisasikan secara benar, tepat, dan cerdas.
 
Pertaruhan Demokrat
Kini konvensi capres Demokrat mulai bergulir. SBY menetapkan sejumlah tokoh sebagai komite pelaksana konvensi. Sebelas kandidat pun sudah menyatakan kesediaan untuk turut serta dalam konvensi. Persoalannya kemudian adalah bagaimana komite konvensi dan SBY membangun kepercayaan para peserta bahwa konvensi tidak semata-mata untuk tujuan mendongkrak elektabilitas Demokrat. Jika kepercayaan peserta gagal dibangun, tak mustahil kelak akan ada lagi kandidat yang mundur sebelum publik sempat mendengar gagasan dan mimpi mereka tentang Indonesia kita ke depan.
 
Karena itu, kemunduran Jusuf Kalla dan kawan-kawan semestinya menjadi pelajaran bagi SBY dan Demokrat agar tak main-main dengan proses konvensi. Ada beberapa prasyarat dasar yang perlu dipenuhi komite konvensi dan SBY agar publik dan juga peserta konvensi percaya bahwa konvensi dilakukan secara serius.
 
Pertama, memastikan format, mekanisme, dan tahap-tahap konvensi secara jelas, transparan, dan akuntabel kepada publik. Kedua, memastikan segenap hak dan kewajiban peserta konvensi, baik selama berlangsungnya konvensi maupun sesudahnya, termasuk sumber dan beban pembiayaan. Ketiga, menjadikan konvensi sebagai arena pertarungan gagasan dan mimpi para capres tentang Indonesia masa depan. Keempat, memastikan bahwa Partai Demokrat akan menjadikan hasil konvensi sebagai dasar pengajuan capres, termasuk memperjuangkannya jika harus berkoalisi dengan parpol lain.
 
Konvensi capres ala SBY ini adalah pertaruhan politik yang menentukan masa depan Demokrat, apakah parpol pemenang Pemilu 2009 ini masih layak dipilih dalam pemilu mendatang, atau justru bakal tenggelam ditelan sejarah. Apabila konvensi dikelola dan diorganisasikan secara baik dan benar, Partai Demokrat akan menikmati hasilnya, yakni kemungkinan pulihnya kembali kepercayaan publik. Sebaliknya, jika semua soal harus menunggu ”sinyal” dan bahkan ”restu” SBY, masa depan Demokrat menjadi taruhannya.


Persoalan lain adalah memastikan kedudukan anggota dan jajaran pengurus Demokrat dalam ajang konvensi, apakah mereka terlibat sepenuhnya, sebagian, atau disetarakan dengan masyarakat lain yang bakal menjadi responden survei publik terhadap para capres peserta konvensi. Dalam praktik konvensi capres di Amerika Serikat, misalnya, para anggota dan pengurus partai inilah yang akhirnya menentukan kelayakan kandidat. Lembaga survei kemudian menguji popularitas dan elektabilitas para kandidat. Oleh karena itu, sebelum kepercayaan publik turut runtuh, beban pertama dan utama komite konvensi adalah menjelaskan semua soal terkait konvensi secara terbuka dan apa adanya. Termasuk, apakah komite konvensi mengambil keputusan secara otonom atau harus menunggu ”sinyal” dan ”restu” SBY lebih dahulu.

 

*) Penulis adala Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Sekjen PP AIPI


Artikel ini di muat di KOMPAS, 04 September 2013

Bila AS menyerang Suriah

hamdanbasyarOleh: M. Hamdan Basyar

 

SEBUAH lembaga survei, Ipsos, melakukan polling dua kali tentang intervensi Amerika Serikat (AS) terhadap Suriah. Survei pertama dilakukan pada 19–23 Agustus 2013 dan survei kedua pada 26–30 Agustus 2013.

 

Semua responden adalah warga AS yang telah berumur 18 tahun ke atas. Mereka diwawancarai secara online. Hasilnya, sebagian besar masyarakat AS tidak setuju bila pemerintahnya melakukan intervensi ke Suriah. Ketika ditanya, “In your opinion, should the United States intervene in Syria or not,” pada survei pertama, 60% menyatakan tidak setuju adanya intervensi AS, yang setuju intervensi hanya 9% dan 31% menjawab tidak tahu.

 

Jawaban responden sedikit berubah ketika dikaitkan dengan penggunaan senjata kimia di Suriah. Sebanyak 25% masyarakat AS menyatakan pemerintahan Barack Obama harus melakukan intervensi bila Pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia. Tapi persentase itu masih kalah dibandingkan yang menolak intervensi, yakni 46%. Hasil yang hampir sama juga terlihat pada survei kedua.

 

Tampaknya masyarakat AS tidak setuju intervensi militer pemerintahannya ke Suriah. Barangkali bayang-bayang invasi militer AS ke Afghanistan dan Irak masih membekas pada sebagian rakyat AS. Mereka tidak mau lagi menjadi tumbal politik elite AS yang mengumbar nafsu perang.

 

Walaupun sebagian rakyat AS menolak intervensi ke Suriah, Presiden Obama terus mencari dukungan atas pilihan tindakannya. Obama mendesak Kongres agar dapat memberikan persetujuan intervensi. Bila akhirnya AS melakukan intervensi ke Suriah, hal itu akan mempunyai dampak keamanan yang cukup besar di Timur Tengah.

 

Senjata kimia siapa?
Konflik di Suriah sudah berlangsung lebih dari dua setengah tahun. Korban yang meninggal sudah lebih dari 100.000. Ratusan ribu orang mengungsi ke berbagai negara. Memang, kondisi itu sudah tidak dapat ditoleransi. Semestinya Pemerintah Suriah dan pihak-pihak yang terkait segera melakukan usaha-usaha untuk meredakan ketegangan antarfaksi di sana.

 

Kemudian diadakan rekonsiliasi dan perdamaian sehingga tercegah korban sipil berikutnya. Akan tetapi sebelum ditemukan cara berdamai, terjadi penggunaan senjata kimia. Dikabarkan ada penggunaan senjata kimia di Suriah yang telah menewaskan ratusan orang. Kelompok oposisi menuduh Pemerintah Bashar al-Assad menggunakan senjata itu untuk membunuh rakyatnya. Sebaliknya, Pemerintah Suriah menuduh pengguna senjata kimia adalah para pemberontak.

 

Pihak oposisi mengklaim mempunyai bukti penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Assad. Koalisi oposisi Suriah yang berpangkalan di Istanbul mengatakan Abdeltawwab Shahrour, kepala komite medis forensik di Aleppo, mempunyai bukti yang dimilikinya atas serangan senjata kimia di Khan al-Assal, Provinsi Aleppo, pada 19 Maret 2013. Serangan itu menewaskan puluhan orang.

 

Kemudian ada serangan yang menggunakan senjata kimia lagi di pinggiran Damaskus pada 21 Agustus 2013. Pihak oposisi menyebut jumlah korban ada 1.300 orang. Baik Pemerintah Suriah maupun gerilyawan telah menyalahkan satu sama lain atas apa yang mereka katakan sebagai serangan yang menggunakan senjata kimia. Pemerintahan Assad menolak tuduhan penggunaan senjata itu.

 

Dunia internasional ikut mengomentari penggunaan senjata kimia itu. Seorang politikus Inggris George Galloway menyebut senjata kimia itu kemungkinan digunakan Al-Qaida yang mendapat pasokan dari Israel. Dia mengatakan: “Jika telah terjadi penggunaan senjata kimia, itu Al-Qaida yang menggunakan senjata kimia. Siapa yang memberi mereka senjata kimia? Menurut teori saya, Israel memberi mereka senjata kimia.” Galloway menjelaskan dalam sebuah video yang sudah diedit di saluran Iran Press TV seperti dikutip Huffingtonpost.

 

Penjelasan Galloway tampaknya sejalan dengan temuan komisi PBB terhadap pelanggaran HAM di Suriah. Anggota Komisi Independen Penyelidikan PBB, Carla del Ponte, mengatakan bahwa staf medis mengumpulkan data-data dari kesaksian para korban dan bukti di lapangan yang menunjukkan bahwa senjata kimia jenis sarin digunakan pejuang oposisi.

 

Del Ponte mengatakan: “Penyelidik kami telah mewawancarai korban, dokter rumah sakit, dan terjun langsung ke lapangan. Sebuah bukti tak terbantahkan dari penggunaan gas sarin. Senjata ini digunakan oleh oposisi, bukan oleh otoritas pemerintah.” Dia menjelaskan hal itu dalam wawancara di televisi Swiss-Italia. Memang, penggunaan senjata kimia terhadap rakyat tidak dapat dibenarkan. Siapa pun yang menggunakan senjata mematikan itu harus diberi hukuman yang setimpal.

 

Intervensi AS
Penggunaan senjata kimia di Suriah itu akan dijadikan alasan intervensi militer AS. Bila jelas terbukti penguasa Suriah menggunakan senjata itu, dengan leluasa Obama akan menyerang kekuasaan Bashar al- Assad sampai turun dari singgasananya. Tapi, bila ternyata tidak terbukti Assad menggunakan senjata kimia, Obama tetap akan menggunakan caranya untuk menggusur kekuasaan Assad di Suriah.

 

Tampaknya skenario Suriah ini mirip dengan penggulingan Saddam Hussein di Irak. Pada waktu itu, AS melumpuhkan kekuatan Irak dimulai dari kekacauan-kekacauan internal, politik adu domba, dukungan terhadap oposisi, pelemahan dengan sanksi-sanksi ekonomi, dan berujung pada serangan militer ketika semua lini di dalam negeri Irak sudah mengalami pembusukan.

 

AS memulai intervensi lewat tuduhan penggunaan senjata pemusnah massal oleh Saddam Hussein. Opini dunia internasional digiring untuk memusuhi pemimpin Irak itu karena menggunakan senjata pemusnah massal. Akhirnya, Presiden AS waktu itu, George W Bush, memperoleh legitimasi internasional untuk intervensi ke Irak. Tapi sampai saat ini, setelah 10 tahun, senjata pemusnah massal di Irak tidak pernah ditemukan. Membaca sejarah intervensi AS itu, serangan ke Suriah pun agaknya hanya untuk menjatuhkan kekuasaan Bashar al-Assad.

 

Strategi di Irak diulang. Setelah politik adu domba dan dukungan terhadap oposisi, kini AS mendorong pengucilan Assad dengan senjata kimia. PBB sibuk melakukan pembuktian penggunaan senjata kimia. Adapun Presiden Obama sibuk mencari dukungan dari Kongres sebelum melakukan intervensi.

 

Bila ternyata PBB menemukan bukti bahwa senjata kimia digunakan rezim Assad, itu akan dijadikan alat tambahan untuk mendongkel penguasa Suriah tersebut. Tapi bila PBB tidak menemukan bukti, tampaknya Obama tetap akan melakukan intervensi militer setelah mendapat persetujuan dari Kongres AS. Bagi Obama, dukungan Kongres lebih penting dibandingkan keputusan PBB. Oleh karena itu, dia akan terus melaju meski tanpa dukungan PBB.

 

Keamanan regional Timteng
Bila intervensi militer AS ke Suriah itu tanpa dukungan PBB, Rusia akan merespons dengan mendukung Bashar al-Assad. Rusia dan China pernah memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang ingin melengserkan Bashar al-Assad dari puncak kekuasaan di Suriah, 4 Februari 2012. Waktu itu, selain dua negara pemegang hak veto tersebut, 13 anggota DK PBB memberi suara yang mendukung resolusi itu.

 

Dalam resolusi yang dirancang Liga Arab itu disebutkan agar Bashar al-Assad menyerahkan kekuasaan kepada seorang wakilnya, kemudian ada penarikan tentara dari berbagai kota dan selanjutnya peralihan ke sistem demokrasi. Dukungan Rusia terhadap Bashar al-Assad itu akan menyeimbangkan kekuatan melawan AS. Menurut pihak Rusia, tindakan intervensi militer AS di Suriah, tanpa persetujuan dari PBB, hanya akan mengancam usaha perdamaian dan berdampak buruk bagi situasi keamanan di Timur Tengah (Timteng).

 

Rusia juga menganggap ada kesamaan antara laporan penggunaan senjata kimia oleh pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad dengan tuduhan penggunaan senjata pemusnah massal oleh pemimpin Irak Saddam Hussein sebelum invasi militer AS ke Irak, Maret 2003. Sebagian masyarakat Suriah akan menganggap kedatangan pasukan militer adalah bentuk penjajahan di negara mereka.

 

Mereka memandang intervensi militer akan membawa dampak serius bagi stabilitas dalam negeri dan kawasan karena dipandang sebagai kepanjangan tangan negara-negara Barat yang memang memiliki banyak kepentingan di Suriah. Keberadaan pasukan Barat di negeri yang berdekatan dengan Iran itu akan terus menimbulkan guncangan di kawasan tersebut.

 

Negeri kaum mulah itu tidak akan tinggal diam. Teheran akan membantu kekuatan Bashar al- Assad. Kemungkinan besar Hizbullah di Lebanon juga akan ikut mendukung Assad. Sementara itu, negara-negara Liga Arab akan membantu kekuatan oposisi Suriah. Turki juga ikut menyokong kaum oposisi. Akibatnya, keamanan regional Timur Tengah jelas terancam.

 

*) Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Politik LIPI

 

Artikel ini dimuat di Seputar Indonesia, Jum'at 6 September 2013

Partai Sebatas Pelengkap

firman noorFIRMAN NOOR, Ph.D

 

Beberapa waktu lalu Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) merilis hasil temuan survei yang dilakukan pada Mei 2013.

 

Salah satu temuan yang cukup menarik adalah bahwa masyarakat saat ini berkecenderungan kuat untuk tidak lagi memilih partai namun memilih figur atau calon anggota legislatif (caleg). Survei yang melibatkan 1.799 responden dari seluruh Indonesia itu menunjukkan bahwa 58% dari total sampel menyatakan memilih caleg dan hanya 30% yang menyatakan akan memilih partai.

 

Hasil ini berbanding terbalik secara cukup signifikan dari hasil temuan yang dilansir oleh P2P-LIPI bekerja sama dengan CSIS-LP3ES-Puskapol, di tahun 2009, di mana menurut catatan Tim Survei P2P-LIPI pada waktu itu mayoritas responden cenderung masih memilih partai politik ketimbang caleg. Hasil temuan ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup penting dari perilaku memilih masyarakat dalam kurun waktu yang cukup singkat.

 

Situasi ini memperkuat berbagai temuan ataupun kajian sejenis dalam lima tahun terakhir yang semakin menunjukkan potensi “peran pelengkap” partai dalam konteks pemilu. Partai hanya sebatas institusi yang melegalkan eksistensi para caleg, namun mulai terkalahkan perannya oleh caleg pada hari pemilihan. Inilah fenomena ketika peran partai hanya sebatas kendaraan politik.

 

Rizal Ramli pada forum diskusi yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di tahun lalu menyebut dengan sinis peran partai hanya sebagai sekadar “taksi sewaan”. Secara objektif, peran partai jelas tetap penting dan dibutuhkan, setidaknya dalam proses pengawalan demokrasi dan legalitas caleg pada saat penyusunan DCS atau DCT. Namun melihat tren yang cukup berkembang saat ini, pandangan yang melihat bahwa pada akhirnya partai berperan sebagai pelengkap saja itu pun tidak terlalu salah.

 

Fenomena Memilih Figur

Fenomena ketika caleg menjadi jauh lebih penting ketimbang partai jelas tidak hadir begitu saja. Kuat dugaan bahwa hal ini disokong salah satunya oleh sistem pemilihan yang diberlakukan. Ketika sistem pemilihan terbuka belum tersosialisasikan apalagi dilakukan, dalam benak mayoritas masyarakat pemilu berarti memilih partai.

 

Apalagi telah cukup lama model memilih partai ini dilaksanakan pada pemilu-pemilu di Tanah Air. Namun manakala sistem pemilihan terbuka ini diberlakukan, masyarakat nampak telah melihat sebuah alternatif yang bisa juga untuk dilakukan. Sistem yang baru tak pelak telah memicu sebuah kebiasaan baru dalam memilih. Sepintas, hasil temuan P2P-LIPI yang pro terhadap figur ini cukup memberi angin segar bagi keberlangsungan sistem pemilihan terbuka, dengan berbagai variannya.

 

Meski demikian, fenomena migrasi dari orientasi memilih partai ke caleg yang hanya membutuhkan waktu kurang dari lima tahun tentu memerlukan alternatif jawaban yang lain. Bisa jadi tingkat kedekatan masyarakat yang demikian lemah kepada partai politik (party id) adalah akar persoalannya. Survei P2P-LIPI kali ini juga menunjukkan bahwa tingkat kedekatan masyarakat kepada partai demikian lemah.

 

Hanya 5% responden yang menyatakan sangat dekat dengan partai, sementara 60% responden menyatakan tidak dekat sama sekali dengan partai mana pun. Temuan Survei ini mempertegas kembali temuan yang sama dari Survei dan penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain. Kedekatan yang demikian lemah tak pelak adalah dampak dari kepercayaan yang lemah.

 

Hal ini terutama karena kurangnya sosialisasi politik, komunikasi politik dan perilaku partai yang belum seutuhnya mencerminkan kepentingan masyarakat. Dalam situasi ketika partai belum cukup atraktif di mata masyarakat inilah, kecenderungan untuk mengabaikan atau menomorduakan partai saat memilih muncul ke permukaan. Selain itu, masyarakat pun saat ini telah semakin kritis untuk melihat kebermanfaatan pemilu dengan tidak lagi terpaku pada simbol-simbol kepartaian semata.

 

Masyarakat nampak sudah pandai dalam memilih dan memilah siapa yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya, terlepas dari latar belakang partainya. Sayangnya, harus diakui pula tak jarang makna memberikan manfaat itu bagi sebagian masyarakat bersifat jangka pendek saja. Dalam kondisi ketika sebagian besar masyarakat semakin pandai berhitung, adalah wajar jika pendekatan yang bersifat personal, yang mampu menumbuhkan keyakinan dan hasil konkret semakin dibutuhkan. Di sini figur-figur atau caleg dengan mobilitas individual yang dimilikinya jelas lebih berpotensi untuk mengisi kebutuhan itu. Tidak mengherankan pula jika figur pada akhirnya lebih diperhitungkan oleh masyarakat ketimbang partai, saat hari H pemilihan.

 

Implikasi

Situasi sedemikian memiliki pelbagai implikasi. Di satu sisi, fenomena pro terhadap figur berimplikasi memotong jalur oligarki partai. Kedekatankedekatan elitis yang dibangun antara elite partai dengan segelintir caleg guna memuluskan jalan ke gedung parlemen tidak banyak berarti lagi, mengingat pada akhirnya aspirasi rakyatlah yang akan menentukan nasib caleg.

 

Dengan kata lain, peluang terpilih menjadi lebih merata kepada seluruh caleg, terlepas dari apakah seorang caleg ada di nomor urut jadi atau tidak. Sebagai konsekuensi lebih lanjut, seorang caleg dituntut sejak dini untuk mampu membangun dan memelihara kedekatan dengan para pemilih. Era ongkang-ongkang kaki atau bergantung semata pada mesin partai telah berakhir. Seluruh caleg saat ini dituntut untuk bekerja lebih keras lagi untuk dapat dikenal dan dipilih dalam wilayah pemilihannya.

 

Dari situasi ini diharapkan mereka yang terpilih adalah mereka memang benar-benar memiliki pemahaman yang komprehensif atas aspirasi wilayah dan penduduk yang diwakilinya. Namun demikian, fenomena pro-figur ini juga berpotensi menimbulkan kecemburuan internal. Dengan kenyataan partai pada akhirnya lebih mengandalkan figur-figur populer, soal popularitas akan menjadi segala-galanya.

 

Kader debutan namun yang memiliki popularitas dapat meninggalkan kader-kader lawas. Bisa jadi jika tidak direspons dengan baik, akan muncul pemikiran untuk lebih berkiprah di masyarakat secara individual, ketimbang berkomitmen pada cita-cita bersama sebagai kader partai. Kaderisasi bisa jadi akan bersifat artifisial.

 

Tidak saja karena pada akhirnya siapa saja dapat menjadi caleg, namun di sisi lain kader dalam praktiknya tidak dituntut untuk berkomitmen pada cita-cita partai yang sesungguhnya. Bagi partaipartai yang komitmen ideologisnya demikian lemah, partai akan benar-benar menjadi sekadar alat individu, tepatnya mereka yang mengandalkan popularitas sempit. Di sini ancaman kebobrokan demokrasi dalam pandangan Plato—ketika negara dikelola bukan oleh mereka yang tercerahkan (the philosopher-kings) namun sekadar yang terpopuler— bukan tidak mungkin akan terjadi.

 


*) Peneliti pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Dosen pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI   
 
Sumber: http://nasional.sindonews.com/read/2013/07/03/18/756810/partai-sebatas-pelengkap

Menebar Kuasa, Menuai Bui

Syamsuddin-HarisOleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris

 

Perasaan miris menghinggapi kita setiap kali menyaksikan para pemimpin tertinggi partai politik digelandang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus suap dan korupsi. Batas antara pemimpin dan pecundang begitu tipis, mungkin setipis moralitas mereka yang mudah terbuai godaan kekuasaan. Apa yang tengah terjadi di negeri ini?

 

Prahara yang tengah membelit mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, benar-benar membuka mata publik bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara parpol agama dan parpol sekuler atau partai yang tidak mengklaim sebagai parpol agama. Partai berbasis dan berideologi agama tidak lebih baik dan bersih dari partai sekuler. Agama (Islam) pada akhirnya hanya menjadi “label”, bahkan mungkin tak lebih dari sekadar “tameng” untuk bersembunyi dan menyembunyikan diri dari perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan moralitas agama.

 

Karena itu wajar saja jika dalam konteks politik nasional kita, tingkat dukungan terhadap partai-partai agama dan berbasis agama tidak lebih baik dari parpol-parpol sekuler yang pada umumnya juga menolak disebut sebagai partai “sekuler”. Pengalaman pemilu-pemilu di Indonesia sejak 1955 sudah menunjukkan hal itu. Meskipun secara sosiologis sekitar 90 persen pemilih beragama Islam, parpol nasionalis-sekuler hampir selalu lebih unggul dari parpol Islam. Kegagalan parpol Islam dan berbasis Islam terulang pada Pemilu 1999, 2004 dan 2009.

 

Kekuasaan Besar Parpol
Kasus dugaan suap dan korupsi sebenarnya dialami oleh banyak politisi dan petinggi hampir semua parpol di negeri ini. Namun pertanyaannya kemudian, mengapa mereka tidak pernah kapok dan tak mau belajar dari pengalaman pahit rekan-rekan politisi sebelumnya? Juga, mengapa para politisi dan pemimpin parpol mudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan kekuasaan?

 

Faktor pertama dan utama yang bisa menjelaskan fenomena itu adalah begitu besarnya kekuasaan parpol dalam sistem politik dan demokrasi kita saat ini. Parpol, terutama yang memperoleh kursi di DPR, memiliki kesempatan mengatur dan mengalokasikan anggaran negara (APBN). Fenomena dugaan suap dan korupsi yang diduga dilakukan sejumlah anggota dan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR mengindikasikan kecenderungan tersebut. Seperti bisa kita ikuti melalui pemberitaan media, para politisi parpol yang memiliki posisi strategis di parlemen memanfaatkan dan menyalahgunakan kekuasaan mereka, baik untuk memperkaya diri sendiri maupun memperbesar pundi-pundi parpol masing-masing.

 

Potensi pemanfaatan dan penyalahgunaan dana publik semakin besar bagi para politisi dan petinggi parpol yang turut berkoalisi dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Persoalannya, sebagai kompensasi dukungan mereka bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, parpol koalisi memperoleh jatah kursi di kabinet sesuai proporsi kekuatan mereka di DPR. Kasus dugaan suap dan korupsi yang dialami petinggi Partai Demokrat dan PKS semakin membenarkan hal itu. Dalam konteks Demokrat, KPK mensinyalir penyalahgunaan kekuasaan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dalam proyek Hambalang, sedangkan dalam kaitan PKS, komisi antikorupsi menduga Luthfi memanfaatkan posisi strategisnya sebagai presiden partai untuk mempengaruhi Menteri Pertanian dalam pembagian kuota impor daging sapi.

 

Kekuasaan besar yang dimiliki parpol itu pula yang menjelaskan mengapa semakin banyak pebisnis dan kalangan pensiunan jenderal kini berbondong-bondong masuk parpol dan bahkan membentuk parpol baru. Singkatnya, parpol bukan hanya jalan pintas untuk memperkaya diri bagi kalangan “orang biasa” yang ingin hidup glamour, melainkan juga menjadi tempat berlindung bagi pengusaha hitam serta mantan pejabat serta jenderal korup dan pelanggar HAM.

 

Penjarahan Dana Publik
Faktor kedua, meskipun korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dan bahkan kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), ancaman hukuman bagi para koruptor masih terlalu rendah dan tidak sebanding dengan dampaknya bagi kehidupan kolektif. Sudah menjadi rahasia umum, hukuman yang diterima koruptor dana publik dengan nilai miliaran rupiah acapkali tidak jauh berbeda dengan hukuman bagi rakyat miskin yang mencuri ayam karena terpaksa. Juga sudah sering dikemukakan, kendati sudah menjadi terpidana, para koruptor bisa menikmati cuti sakit di luar penjara dan fasilitas mewah di dalam bui. Akibatnya, tidak ada efek jera bagi para calon koruptor berikutnya.

 

Faktor ketiga yang melatarbelakangi maraknya kasus suap dan korupsi para petinggi parpol adalah rendahnya kualitas integritas moral para politisi dan petinggi parpol serta orientasi oportunis-pragmatis sebagai akibat tidak adanya komitmen ideologis yang kuat pada hampir semua parpol yang berkuasa sejak 1999. Karena tidak ada komitmen ideologis dan pemihakan terhadap kemaslahatan kolektif, yang berlangsungnya akhirnya adalah penjarahan berjamaah atas sumber-sumber dana publik (APBN dan APBD) yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat kita.

 

Terlalu besar biaya politik, sosial, dan ekonomi yang dikeluarkan bangsa ini jika motif dan orientasi sebagian politisi dan petinggi parpol hanya berputar pada soal tahta, harta, dan wanita. Karena itu sudah waktunya kita memutus mata rantai korupsi para politisi dan petinggi parpol dengan menjadikan pemilu mendatang sebagai arena pengadilan bagi mereka.

 

Selain itu, kita harus mewaspadai janji palsu, komitmen palsu, dan bahkan mungkin sumpah palsu sebagian pejabat publik dan wakil rakyat hasil pemilu. Kehati-hatian serupa juga perlu diberikan kepada para calon legislatif baru yang tengah bersolek menyambut Pemilu 2014. Sebagai pemilih kita mesti lebih cerdas menilai, siapa yang benar-benar dapat dikategorikan sebagai pemimpin dan calon pemimpin, siapa pula sesungguhnya yang tak lebih dari pecundang.

 

(Koran Sindo, 4 Juni 2013).

Politik Kaum Sarungan 2014

shOleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris

 

Meski sempat bertandang bersama sang ibunda, Shinta Nuriyah, ke kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Yenny Wahid, akhirnya batal berlabuh di pangkuan Partai Demokrat. Ke mana arah politik kaum Nahdliyin pada Pemilu 2014?


Keputusan puteri sulung almarhum KH Abdurrahman Wahid tersebut tampaknya diambil lantaran kalangan internal Demokrat menolak memposisikan Yenny sebagai salah seorang wakil ketua yang direncanakan ditambah pasca-Kongres Luar Biasa di Bali. Setelah gagal meloloskan partai yang didirikannya, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), dalam verifikasi parpol peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum, Yenny diwartakan hendak bergabung ke partai segitiga biru. PKBIB sendiri semula dimaksudkan Yenny untuk mewadahi kepentingan massa pendukungnya, yakni kaum Nahdliyin yang setia pada perjuangan mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.


Secara formal, kalangan Nahdlatul Ulama (NU) sebenarnya memiliki Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang lahir dari rahim Pengurus Besar NU pada era almarhum Gus Dur. Namun parpol yang sempat menjadi tiga besar perolehan suara pada Pemilu 1999 ini belakangan didera konflik internal. Pada Pemilu 2009 perolehan suara PKB merosot drastis sehingga hanya memiliki 27 kursi DPR, padahal sebelumnya 52 kursi (1999) dan 51 kursi (2004). Sebagian kalangan Nahdliyin menyalurkan aspirasi melalui parpol-parpol lain, termasuk Partai Golkar dan Demokrat. Dalam perkembangan terakhir, PKB juga ditinggalkan oleh Lily Wahid, adik kandung Gus Dur, yang pindah ke Partai Hanura setelah sebelumnya bersama-sama dengan Efendy Choiri dipecat dari keanggotaan DPR oleh partainya.


Di luar PKBIB Yenny Wahid dan PKB pimpinan Muhaimin Iskandar, di lingkungan Nahdliyin masih ada Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU) pimpinan Chairul Anam yang juga gagal dalam verifikasi KPU. Yang menarik, sebagian pengurus PKNU menyatakan bergabung ke Partai Gerindra, sedangkan sebagian kader lainnya dicalonkan sebagai legislator oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), parpol Islam yang juga menjadi “rumah singgah” sebagian kalangan NU.


Gerbong “Kaum Sarungan”
Kiprah politik kalangan pewaris ahlussunnah waljamaah ini selalu menarik perhatian. Setelah kecewa dengan Partai Masyumi, pada 1952 NU akhirnya keluar dan bahkan menjadi parpol dengan suara terbanyak ketiga setelah PNI dan Masyumi pada Pemilu 1955. Ketika kecewa dengan PPP pada 1984, NU lagi-lagi keluar melalui kebijakan kembali ke khittah 1926, sehingga satu-satu parpol Islam pada era Soeharto itu merosot drastis pada Pemilu 1987. Dalam pemilu pertama era reformasi pada 1999 NU kembali berjaya sebagai peraih suara terbanyak ketiga sesudah PDI Perjuangan dan Golkar.


Namun kini menjelang Pemilu 2014 peta aspirasi kalangan yang di era kolonial dikenal sebagai “kaum sarungan” ini tidak lagi “seragam” seperti di masa lalu. Fenomena basis NU di Jawa Timur pada Pemilu 2009 misalnya, memperlihatkan semakin beragamnya pilihan politik kaum Nahdliyin. Sebagian bertahan di PKB Muhaimin, sebagian ke Golkar dan Demokrat, serta sebagian lagi ke PPP dan parpol lain. Karena itu, seandainya Yenny Wahid jadi bergabung ke Demokrat, tidak berarti gerbong “kaum sarungan” tumpah-ruah mendukung parpol segitiga biru yang kini dipimpin langsung oleh Presiden SBY.


Walaupun demikian, pilihan warga Nahdliyin yang semakin beragam bagaimana pun merupakan “pukulan” bagi PKB Muhaimin. Di tengah meningkatnya daya tarik dan popularitas partai-partai nasionalis baru seperti Gerindra, Hanura, dan Nasdem, semakin sulit bagi PKB mengulang sukses elektoral dalam pemilu mendatang. Belum lagi menghitung partai-partai nasionalis lama, Golkar dan PDI Perjuangan, yang juga menjadikan basis NU di Jawa sebagai lumbung pendulangan suara.


Berita Gembira?
Semakin beragamnya pilihan politik warga NU dapat dipandang sebagai berita positif. Itu artinya, pilihan politik kalangan Nahdliyin tidak semata-mata ditentukan oleh para kiai dan elite politik, melainkan juga rasionalitas mereka sendiri. Kecenderungan tersebut sekaligus merefleksikan semakin memudarnya politik aliran dalam pemilu-pemilu demokratis pasca-Orde Baru. Masyarakat tidak lagi memilih berdasarkan identifikasi agama dan atau aliran suatu parpol, tetapi lebih pada preferensi individual masing-masing.


Di sisi lain, jika pilihan masyarakat, termasuk kaum sarungan, dari pemilu ke pemilu terlalu “cair” dan begitu mudah berubah-ubah, hal itu juga bukanlah berita gembira. Kecenderungan demikian justru merefleksikan lemahnya ikatan kelembagaan antara parpol dan konstituennya. Artinya, parpol gagal membangun identitas diri secara institusional, sehingga terbuka peluang bagi parpol baru merebut simpati publik. Tidak mengherankan jika, seperti dikonfirmasi sejumlah hasil survei, persentase responden yang belum menentukan pilihan (swing voters) hampir selalu lebih besar dibandingkan elektabilitas parpol terbesar pada survei yang sama.


Mengingat sebagian besar pemilih Indonesia adalah penduduk Jawa dan Madura, maka warga Nahdliyin yang basisnya berada di wilayah ini menjadi segmen pemilih terbesar yang selalu menjadi incaran parpol pada setiap pemilu. Karena itu fenomena Yenny Wahid –meskipun batal bergabung ke Demokrat—dan juga bibinya, Lily Wahid, pada dasarnya menggarisbawahi transformasi budaya politik yang tengah berlangsung di lingkungan elite kaum sarungan. Meski arah tranformasi itu belum begitu jelas, namun relatif tidak ada lagi arus utama arah politik kaum sarungan seperti tercermin pada Pemilu 1955, 1999, dan 2004.


Ketua Umum Tanfidziyah PBNU KH Said Agil Siradj tampaknya cenderung mendukung PKB sebagai representasi politik NU. Tetapi di sisi lain, Rois Aam Syuriah PBNU KH Sahal Mahfud berpendirian agar warga NU menjaga jarak yang sama dengan semua parpol. Quo vadis politik kaum sarungan pada Pemilu 2014?


(Dimuat dalam Kompas, 19 April 2013)