Kolom AIPI

Integritas DPR

Oleh: Tommi A Legowo

DEWAN Perwakilan Rakyat baru (2014-2019) segera terbentuk.

 

tomlegHarapan umum, DPR mampu berkinerja lebih baik sehingga makin berintegritas daripada DPR 2009-2014 (saat ini). Gugatan umum kepada DPR saat ini memang tertuju pada rendahnya integritas DPR. Penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (April 2014) yang menghasilkan Rapor Kinerja DPR 2009-2014 menyatakan, dalam skala 0-10, rata-rata nilai kinerja anggota DPR 3,76; komisi DPR 3,74; dan fraksi 3,68. Nilai-nilai ini termasuk kategori buruk.


Sepuluh parpol akan mengisi keanggotaan DPR baru. Jumlah ini lebih satu dibandingkan dengan sembilan parpol di DPR saat ini. Kehadiran Partai Nasdem merupakan suatu kebaruan di DPR. Meski jumlah kursi DPR-nya relatif sedikit (35), gagasan dan semangat restorasi Nasdem yang dibawakan secara konsisten dan konsekuen dapat memberi warna baru di DPR.


Gerindra, PKB, PDI-P, PAN, dan PPP menyumbang keanggotaan baru DPR sebanyak 47, 20, 14, 6, dan 2. Ini tambahan jumlah kursi parpol-parpol itu di DPR saat ini. Jika keseluruhan kursi itu (89) diisi anggota-anggota baru DPR yang relatif fresh dan membawa semangat pembaruan, ini akan mendatangkan suasana baru di DPR. Demokrat, PKS, Golkar, dan Hanura adalah parpol-parpol yang kehilangan sejumlah kursi dari Pemilu Legislatif 2014 jika dibandingkan dengan kursi mereka di DPR saat ini, yakni 89, 17, 16, dan 2. Kehilangan kursi DPR berarti kekalahan politik bagi yang bersangkutan.

 

Tiga tantangan


DPR baru diisi paling kurang 332 (59 persen) anggota DPR lintas parpol yang membawa potensi pembaruan di DPR. Jika potensi ini mewujud pada tindakan dan kegiatan anggota DPR dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perannya secara disiplin dan taat asas, kekuatan sebesar itu akan sangat berpengaruh dalam menegakkan integritas DPR. Tentu mereka juga harus kreatif dan inovatif untuk penyelesaian masalah rakyat serta bersih dari perilaku yang menyalahi hukum, tata susila, dan keadaban.Global Commission on Elections, Democracy, and Security (2012) merumuskan tiga aspek utama penyelenggaraan politik berintegritas untuk mengokohkan pemerintahan demokratis.


Pertama, integritas merujuk kepada  incorruptibility or a firm adherence to a code of moral values (ketidaktercelaan atau suatu pendirian kokoh atas panduan nilai-nilai moral). Memiliki integritas kuat berarti teguh dan konsekuen pada panduan moral atau etika serta tak dapat digoyahkan oleh iming-iming material-finansial ataupun kepentingan-kepentingan sempit (parokial).


Integritas DPR mencakup pendirian terhadap prinsip-prinsip demokratis yang mendasari penyelenggaraan tugas, fungsi, dan peran DPR sebagai perwakilan rakyat, mitra kerja (pengawas dan penyeimbang) pemerintah, dan agen demokratisasi. Panduan proseduralnya ada dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPR; panduan etikanya ada dalam Kode Etik Anggota DPR.Sebagai perwakilan rakyat, DPR harus disiplin dan jujur mendengarkan, menyerap, dan memperjuangkan pemenuhan aspirasi rakyat, tak boleh menggadaikan aspirasi rakyat demi keuntungan diri dan kelompoknya.


Sebagai mitra kerja pemerintah, DPR harus mampu mencegah pemerintah sewenang-sewenang dan korup, memastikan kebijakan pemerintah ditujukan bagi kepentingan rakyat. DPR harus bersih dari beragam tindak tercela untuk bisa tegas menjalankan tugas dan memainkan peran itu. Sebagai agen demokratisasi, DPR harus demokratis dalam dirinya sendiri untuk jadi contoh bagi pengembangan demokrasi di masyarakat.
Kedua, integritas juga berarti  soundness or unimpaired conditions  (kondisi yang terpuji atau teruji). Menyatakan anggota DPR berintegritas berarti menggambarkan anggota DPR itu menjalankan tugas, fungsi, dan perannya secara kompeten dan profesional. Kompeten berarti paham atas masalah pada bidang perhatian dan pengabdiannya. Profesional berarti mampu menyelesaikan masalah dengan baik sesuai tujuannya. Setiap anggota DPR dituntut memperkuat kompetensi dan memupuk profesionalitasnya. Akibat dari DPR tak kompeten/profesional, tidak peduli karena kesengajaan ataupun hambatan lainnya (teknis ataupun politis), rakyat kehilangan kepercayaan kepada DPR. Pengalaman DPR selama masa reformasi jelas membuktikan ini.

 

Meninggalkan masalah


Ketiga, integritas juga mengacu kepada  completeness or the state of being complete  (keparipurnaan atau hasil yang paripurna). Pemahamannya, DPR berintegritas adalah DPR yang menyelesaikan tugas, melaksanakan fungsi, dan memainkan perannya secara paripurna (selesai dengan sempurna). Ini berarti tak ada pekerjaan yang ditunggak dan masalah yang ditinggalkan. Pengalaman DPR selama ini banyak menunggak pekerjaan dan meninggalkan masalah. Realisasi Program Legislasi Nasional, misalnya, tak pernah mencapai 50 persen dari target setiap tahun. Pada 2013, hanya mampu menyelesaikan 16 (21 persen) RUU dari target 75.


DPR juga sering meninggalkan masalah. Contoh mutakhir, revisi UU 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Substansi revisi UU ini dinilai menjadikan DPR lembaga tertutup sekadar melancarkan pemenuhan kepentingan kelompok sebagai hasil dari polarisasi politik Pilpres 2014. (Saldi Isra, ”Merampas Kuasa Senayan,” Kompas , 17/7). Ini bisa jadi masalah besar bagi DPR baru dalam pertanggungjawaban kinerjanya kepada rakyat.


Kebaruan keanggotaan DPR berpotensi besar bagi tegaknya integritas DPR. Apalagi jika setiap pimpinan dan anggota DPR selalu ingat dan berkehendak mewujudkan sumpah/janji pelantikannya. Satu penggalannya ”...bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan....”. Sumpah/janji itu semestinya diyakini sebagai pernyataan pelepasan kesetiaan kepada parpol atas alasan utama penyerahan kesetiaan kepada negara demi mewujudkan kebajikan umum. Itu integritas DPR.

 

Sumber: Kompas, Sabtu 30 Agustus 2014 (http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000008568984)

Kabinet Impian

shOleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris

 

SALAH satu tantangan terberat Joko Widodo-Jusuf Kalla seusai terpilih sebagai presiden dan wakil presiden RI 2014-2019 adalah menyusun tim kabinet impian. Apa saja problematiknya?

 

Kabinet impian adalah formasi kabinet yang tidak hanya diisi oleh sebagian besar kalangan profesional yang bersih dan berintegritas, tetapi juga suatu kabinet yang ramping dari segi ukuran, serta mampu bekerja cepat dalam tim untuk mewujudkan visi-misi dan program politik Jokowi-JK.

 

Format kabinet seperti inilah yang didambakan publik dan pasar. Soalnya, visi-misi dan program politik Jokowi-JK yang cukup komprehensif itu berpotensi menjadi dokumen tertulis yang tak berguna apabila tidak ada tim kabinet impian yang bisa mengimplementasikannya sebagai kebijakan dalam kehidupan nyata.

 

Pertanyaannya, mampukah Jokowi menyusun sebuah tim kabinet impian? Persoalannya, jauh-jauh hari sebelum terpilih sebagai presiden, Jokowi sudah menjanjikan pembentukan suatu kabinet profesional yang efektif sesuai dengan kebutuhan skema sistem demokrasi presidensial. Selain itu, sejak awal Jokowi juga menjanjikan suatu kerja sama antar-partai yang sering disebut sebagai ”koalisi tanpa syarat”. Mungkinkah semua itu bisa diwujudkan ketika pragmatisme politik semakin menumpulkan akal sehat sehingga seolah-olah adagium ”tidak ada makan siang gratis dalam politik” benar adanya dan berbagai ideal tentang politik beretika harus dikuburkan.

 

Tiga pihak ”berjasa”

 

Harus diakui, tidak mudah bagi Jokowi mewujudkan kabinet impian tersebut. Paling kurang ada tiga pihak yang merasa turut ”berjasa” dalam memenangkan pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 yang lalu. Pertama, kubu internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), basis politik Jokowi yang telah mengusungnya sebagai calon presiden.

 

Figur terpenting yang harus dihadapi oleh Jokowi adalah sang Ibu, Megawati Soekarnoputri, ketua umum sekaligus tokoh sentral PDI-P, serta Puan Maharani, putri Megawati, dan almarhum Taufik Kiemas. Suka atau tidak, Jokowi tentu saja harus mendengar aspirasi keduanya tentang personalia kabinet.

 

Kedua, kubu parpol koalisi pendukung Jokowi-JK, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Surya Paloh, Wiranto, dan Sutiyoso, masing-masing sebagai ketua umum Nasdem, Hanura, dan PKPI, mungkin bisa ”mengalah” dalam urusan bagi-bagi kekuasaan kabinet Jokowi.


Namun, kader-kader partai yang lebih muda, termasuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, tentu berharap memperoleh balas jasa politik yang pantas setelah turut memenangkan Jokowi-JK.Ketiga, kubu para relawan nonpartai yang juga turut ”berkeringat” memenangkan Jokowi-JK. Problem dalam menghadapi kubu para relawan ini tidak hanya bersumber pada ”ketelanjuran” Jokowi mengundang partisipasi relawan dalam penyusunan kabinet, tetapi juga karena amat beragamnya unsur relawan pendukung Jokowi-JK. Selain itu, melalui situs www.jokowicenter.com, relawan pendukung Jokowi-JK mengundang publik turut serta memberikan nama atau mengkritisi nama calon anggota kabinet.

 

Situs sama bahkan menggelar jajak pendapat terkait dengan sejumlah nama calon anggota kabinet yang disodorkan untuk setiap pos kementerian. Inisiatif semacam ini mungkin saja positif, tetapi sesungguhnya penuh ironi karena bagaimanapun mencari calon menteri profesional, bersih, dan berintegritas tak sama dengan kontes mencari sosok ”idola”, seperti bidang lain yang marak akhir-akhir ini.

 

Kantor transisi

 

Bisa diduga tekanan politik terbesar yang akan dihadapi Jokowi justru berasal dari internal PDI-P sendiri. Persoalannya, Jokowi bukan hanya tidak duduk dalam struktur kepemimpinan partai di tingkat pusat, tetapi juga karena pencapresannya dimungkinkan berkat ”keikhlasan” dan ”kebaikan” Megawati yang memperoleh mandat Kongres III PDI-P di Bali (2010) untuk menetapkan capres Pemilu 2014. Cara pandang terakhir melekat kuat di lingkungan para loyalis Megawati sehingga bagi mereka, sebagai ”petugas partai”, Jokowi pertama-tama harus mendengar nama para calon menteri yang disodorkan mantan Presiden RI kelima tersebut.


Antara lain untuk menghindari berbagai tekanan politik itu, Jokowi merasa perlu membangun ”Kantor Transisi”, sebuah kantor kerja yang disiapkan untuk memfasilitasi dan mengantisipasi berbagai soal krusial terkait dengan transisi kekuasaan dari presiden lama ke presiden terpilih. Soal-soal krusial itu di antaranya format kabinet dan sistem pendukung kantor kepresidenan. Seusai terpilih sebagai presiden, Jokowi tampaknya enggan berhadapan langsung dengan pimpinan parpol pendukung membicarakan personalia kabinetnya. Jika dugaan ini benar, melalui Kantor Transisi yang dipimpin Rini Mariani Soemarno ini, Jokowi berusaha konsisten dengan komitmen awal membentuk kabinet kerja tanpa pretensi balas jasa politik atau bagi-bagi kekuasaan.

 

Jadi, meski ada sejumlah pihak yang merasa berjasa mengantar Jokowi-JK meniti tangga kekuasaan, mereka barangkali harus siap gigit jari karena Jokowi akan berpegang otoritas konstitusionalnya sebagai presiden terpilih. Jika benar demikian, langkah berani ini patut kita dukung agar pemerintahan mendatang tak terperangkap politik transaksional.

 

Lembaga kepresidenan

 

Di luar kebutuhan membentuk kabinet kerja yang profesional, agenda lain yang tak kalah penting dan perlu dipikirkan Jokowi-JK adalah menata ulang sekaligus memperkuat kantor kepresidenan, termasuk memperkuat dan memfungsikan lembaga Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) serta sistem pendukung lainnya. Sudah menjadi rahasia umum, saat ini unsur staf pendukung pada kantor wakil presiden jauh lebih kuat dan banyak jumlahnya dibandingkan kantor presiden di lingkungan Istana Negara. Kondisi yang agak aneh ini sudah berlangsung sejak Abdurrahman Wahid menjadi Presiden dan Megawati menjadi Wapres.

 

Dewasa ini, di luar jajaran menteri kabinet, presiden sebagai kepala eksekutif yang bersifat tunggal dibantu oleh beberapa lembaga atau unit, yakni Wantimpres, Sekretaris Kabinet, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), serta lembaga ”staf khusus presiden” untuk bidang-bidang tertentu. Sejauh ini belum ada regulasi baku setingkat UU terkait dengan pembagian dan hubungan kerja di antara lembaga-lembaga tersebut, kecuali mungkin Sekretaris Kabinet, yang sesuai dengan namanya, mengatur rapat kabinet dan agenda presiden. Ke depan, berbagai unsur dari sistem pendukung kantor kepresidenan ini, termasuk unsur staf pada kantor wapres, perlu di tata ulang sehingga benar-benar merefleksikan kinerja sistem presidensial yang sinergis dan efektif.

 

Terkait dengan Wantimpres, misalnya, sudah waktunya lebih difungsikan sebagai lembaga think-tank presiden dalam mempertimbangkan berbagai isu dan kebijakan strategis. Karena itu, Wantimpres semestinya tidak sekadar jadi kantor penampungan bagi para pensiunan pejabat negara, seperti berlangsung selama 10 tahun pemerintahan Presiden SBY. Wantimpres juga perlu diisi para ahli atau profesional yang masih cukup produktif di bidangnya. Kita percaya, semua kehendak perubahan bisa diwujudkan asalkan ada kemauan politik, niat, dan komitmen untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.

 

Dimuat di Kompas, 13 Agustus 2014

Format Pemilukada Yang Demokratis

I. PENGANTAR
ferry liandoDr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.SiFormat pemilukada saat ini berkembang pada beberapa wacana yaitu  ada yang meinginginkan pemilukada tetap dilakukan secara langsung, pemilukada dilakukan oleh DPRD, gabungan kedua-duanya ataupun membedakan format pemilukada Bupati dan walikota dengan pemilukada gubernur. Munculnya beberapa wacana untuk menggantikan model yang seperti sekarang berangkat dari akibat tingginya konflik horisonatal, pelanggaran baik peserta, pemilih maupun penyelenggara serta mahalnya biaya pemilukada tapi ternyata tidak berbanding lurus dengan hasil yang dicapai. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memikirkan lagi tentang format yang ideal dalam rangka pemilukada yang lebih demokratis. Pembahasan tentang format pemilukada yang ideal telah sering diperbincangkan oleh karena itu makalah ini tidak lagi akan membahas menganai  pemikiran penulis tentang pemilukada apakah tetap dilakukan secara langsung, apakah pemilukada dilakukan oleh DPRD, gabungan kedua-duanya ataupun membahas format pemilukada yang berbeda antara pemilukada Bupati dan walikota dengan pemilukada gubernur. Bagi penulis format apapun yang akan dipilih tetap akan memiliki kekurangan atau kelebihannya. Makalah ini hanya sebatas mengungkapkan bagaimana proses atau teknis pemilukada yang ideal serta bagaimana pemilukada itu bisa menghasilkan pemimpin yang ideal.


Permasalahan pemilukada sesungguhnya bukan hanya sebatas karena proses teknisnya yang sering ditemui banyak pelanggaran tetapi permasalahan utamanya adalah hasil atau substansi dari pemilukada masih jauh seperti yang diharapkan. Hasil akhir yang sesungguhnya diharpakan dari pemilukada adalah melahirkan pemimpin yang ideal. Kenyataan selama ini bahwa selain proses pelaksanaan masih bersifat amatiran dan tidak profesional, kepala daerah terpilih yang dihasilkan lewat proses pemilukada masih dianggap punya kulitas rendah, mulai dari keterbatasan profesionalisme kepemimpinan, bermasalah secara hukum serta tidak adanya kemajuan dari daerah yang dipimpinnya sampai saat mengakhiri jabatan.

 

II. PEMBENAHAN REGULASI
Salah satu sebab kegagalan implementasi kebijakan pemilukada lebih disebabkan oleh regulasi itu sendiri. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mecantumkan 16 syarat menjadi calon kepala daerah tetapi persyaratan tersebut hanya terbatas pada ketentuan normatif tentang persyaratan calon kepala daerah, bukan pada ketentuan persyaratan substantif. UU itu tidak dirancang untuk menyaring dan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas hendaknya sudah dimulai dari regulasi yang mengaturnya. Harus ada aturan yang tidak hanya mencantumkan 16 syarat yang bersifat formil normatif sebagaimana ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 bagi calon kepala daerah tetapi harus juga menyaratkan persyaratan khusus terutama soal pengalaman kepemimpinan. Itulah sebabnya peserta pemilukada lebih banyak diikuti oleh calon-calon yang belum mapan dalam hal kepemimpinan sehingga menjadi sasaran empuk para pengusaha yang memiliki modal yang besar untuk menggenggamnya. Oleh karena itu RUU Pemilukada yang saat ini sedang dikaji perlu mensyaratkan persyaratan khusus bagi calon kepala daerah yakni pengalaman kepemimpinan seperti pengalaman kepemimpian pemerintahan, ormas, parpol, perusahaan atau pengalaman kepemimpinan lain yang bisa memperkuat pengalamannya menjadi kepala daerah. UU Pemilukada harus dirancang untuk membatasi mereka yang  minim pengalaman untuk menjadi calon kepala daerah. Pemimpin pemerintahan di AS biasanya memulai karir kepemimpinannya dari skala kecil. Mulai dari walikota, gubernur di negara bagian, senator lalu menjadi seorang presiden. Tidak lantas karena punya uang meski minim pengalaman lalu mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

 

III. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA
Pengalaman disejumlah daerah, tidak berkualitasnya proses penyelenggaraan pemilukada lebih disebabkan karena belum profesionalnya penyelenggara pemilukada itu sendiri terutama pada level ad hoc. Penyelenggara pemilukada pada level ini yaitu PPK, PPS, dan KPPS banyak yang berstatus PNS dan mekanisme perekrutan dilakukan dengan melibatkan (rekomendasi) aparat desa sehingga begitu muda diintervensi oleh kekuatan politik yang sedang berkompetisi apalagi salah satu kontestan pemilukada adalah kepala daerah yang sedang menjabat. Akibatnya banyak pelanggaran terjadi akibat persekongkolan (intimidasi) antar penyelengara dengan salah satu kekuatan politik.
Penyelenggara di leval ini kerap juga tidak memiliki pengalaman dalam kaitan dengan pekerjaan yang diahadapinya. Rekrutmen yang dilakukan pada saat proses pemilukada sudah sedang berjalan menjadi salah satu sebab keterbatasan pengalaman mereka. Dalam beberapa kasus, sudah dilakukan pencoblosan di TPS, tapi penyelenggaranya belum sempat mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) penyelengaraan pemilukada, sehingga tugas pokok dan fungsinya dilakukan seadanya.


Disatu sisi status kepala sekretariat KPUD yang menduduki posisi jabatan struktural di pemerintahan daerah sangatlah mempengaruhi profesionalisme kerja dari KPUD. Posisi ini kerap dimanfaatkan pula oleh salah satu kekuatan politik peserta pemilukada untuk mengamankan kepentingannya. Kualitas pemilukada sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dana yang memadai, terutama dalam menunjang tugas-tugas penyelenggara dalam hal ini KPUD. Tugas sekretrais KPUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki kewenangan dalam hal perencanaan maupun penggunaan anggaran, sehingga dalam hal ini personil KPUD harus “tunduk” kepadanya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan begitu mudahnya kepala daerah mempengaruhi jadwal dan tahapan pemilukada di daerahnya untuk kepentingan politiknya.


Kualitas pemilukada juga sangat ditentukan oleh pola pengawasan pemilkuada yang baik. Kewenangan Panitia Pengawas yang hanya sebatas memberikan rekomendasi terhadap setiap pelanggaran pemilukada justru sangat menghambat terlaksananya pemilukada yang berkualitas. Panwas diberikan senjata yang punya teropong tetapi tidak punya peluru. Panwas bisa saja mengungkapan semua pelanggaran yang ditemukannya tetapi belum tentu pelanggaran itu bisa sampai pada keputusan vonis atau berkekuatan hukum tetap (eksekusi), karena oleh aturan panwas tidak punya kewenangan sampai disitu. Itulah sebabanya memunculkan keresahan masyarakat akibat banyaknya terjadi pelanggaran tapi tidak tuntas sampai ke tahap eksekusi. Panwas hanya dibatasi pada monitor dan melapor pelanggaran, tapi tidak bisa sampai pada tahap eksekutor terhadap pelaku pelanggaran.

 

IV. PENGUATAN KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DI DAERAH
Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat mekanisme pemilihan di DPRD sesungguhnya bukan sebuah jawaban atas buruknya penyelenggaraan pemilukada belakangan ini. Seandainya Pemilukada saat ini dilakukan lewat mekanisme pemilihan di DPRD belum tentu bisa mengakiri permasalahan yang selama ini terjadi.


Permasalahan utamanya bukan pada proses teknis atau mekanismenya. Proses rekrutmen calon anggota legsilatif (caleg) sebagaimana pengalaman beberapa kali Pemilu di Indonesia sangat memperihatinkan. Parpol tampaknya tidak peduli dengan kapasitas maupun profesionalisme caleg pada saat melakukan perekrutan dan yang biasanya dipikirkan adalah besarnya peluang keterpilihan caleg yang bersangkutan. Parpol termotivasi bahwa kebesaran sebuah parpol bukan ditentukan pada kuliatas tetapi ditentukan oleh berapa perolehan suara atau kursi yang akan diperoleh dalam sebuah ajang pemilu. Apalagi ada angka-angka politik yang harus dipenuhi dan menjadi target bagi setiap partai politik. Secara nasional papol harus menargetkan harus memperolah suara dengan angka 3,5 persen sebagi syarat parliament threshold. Parpol juga harus mati-matian mendapatkan angka 25 persen suara sah nasional sebagai syarat untuk mengikuti pencalonan partai pada pemilihan presiden (pilpres). Di daerah, parpol berebutan suara untuk mecapai perolehan angka 15 persen kursi di DPRD sebagai syarat untuk mengikuti pencalonan Kepala Daerah tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain. Dilain hal, partai politik di daerah harus pula berjuang mencari angka suara terbanyak, sebab syarat menjadi pimpinan DPRD adalah parpol peraih angka suara terbanyak.


Inilah yang kemudian menjadi sebab bahwa parpol lebih mengutamakan merekrut masyarakat untuk menjadi caleg yang berpeluang menang meski minim pengalaman kepemimpinan menjadi caleg. Kalau di pusat, kebanyakan yang direkrut adalah para artis dan pengusaha. Kalau di daerah yang paling banyak direkrut adalah keluarga para pejabat di daerah ataupun pengusaha dari luar daerah. Tentu bukan sebauah permasalahan apabila mereka-mereka itu punya kapasitas dan pengalaman kepemimpinan. Tetapi jika merujuk hasil pemilu 2014, pengalaman kepemimpinan dari caleg-caleg terpilih yang berasal dari kerabat pejabat dan pengusaha masih sangat diragukan.


Tidak bisa dibayangkan apabila kelak kepala daerah yang akan dipilih oleh anggota dewan hasil pemilu saat ini yang proses rekrutmennya sangat amatiran. Dalam teori sistim, Input dan proses yang buruk akan menghasilkan keluaraan dan dampak yang buruk pula. Jika anggota DPRDnya minim pengalaman dan kapasitas dan profesionalismenya diragukan maka dengan pasti telah dapat ditebak bahwa kepala daerah yang terpilih lewat proses ini tentu tidak bisa diharapkan.


Dengan demikian jika kepala daerah dipilih oleh DPRD tetapi anggota DPRDnya tidak memiliki kapasitas dan profesionalisme, maka kebijakan ini akan lebih buruk dari kebijakan pemilukada yang dipilih langsung oleh rakyat. Penulis berpendapat bahwa bisa saja pemilukada dilakukan oleh DPRD tetapi persyaratan mutlak yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah penguatan kelembagaan parpol. Rekrutmen kader parpol tidak boleh dilakukan dengan tiba saat, tiba akal, tetapi harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan harus didasarkan pada kebutuhan organisasi. Parpol harus menjadikan organisasinya sebagai wadah sekolah politik bagi anggota-anggotanya yang proses pendidikannya harus melewati tahapan rekrutmen yang jelas, pola ujian dan seleksi yang profesional yang pada akhirnya perlu dilakukan promosi anggota untuk jabatan-jabatan publik yang dianggap lulus dalam proses pendidikan politik. Sebagai wadah sekolah politik, parpol harus melewati proses belajar dan mengajar tentang kepemimpinan, etika politik, konflik dan konsensus, pengambilan keputusan dan teknik-teknik berorganisasi lainnya bagi anggota-anggotanya. Agar kelak ketika anggota parpol tersebut terpilih sebagai pejabat publik, mereka telah memiliki bekal kepemimpinan yang dapat bermanfaat bagi banyak orang.


Oleh sebab itulah persyaratan keanggotaan parpol sangat penting sebagai persyaratan menjadi caleg. Perlu kiranya diusulkan bahwa syarat keanggotaan parpol bagi caleg harus sudah pernah menjadi anggota minimal lima tahun keanggotaan. Masa 5 tahun tersebut harus diisi oleh proses pendidikan politik yang panjang dengan diakhiri sertifikat sebagai bukti keikutsertaan dalam proses pendidikan tersebut. Syarat keanggotaan 5 tahun ini akan membatasi masyarakat yang tiba-tiba menjadi anggota parpol karena ingin memenuhi persyaratan menjadi caleg. Kemudian mengantisipasi pula fenomena exodus masyarakat dari partai satu ke partai lain saat menjelang pemilu.

 

V. PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH
Kualitas pemilukada akan sangat ditentukan pula oleh kualitas pemilih. Semakin bagus kualitas pemilih maka proses dan hasil pemilukada akan semakin berkualitas pula. Pengalaman selama ini bahwa sikap pemilih tidak terpengaruh dengan dengan visi, misi maupun program dari kandidat kepala daerah. Sikap pemilih dalam menentukan pilhan dipengaruhi oleh faktor transaski, kesamaan kepercayaan, dan kesamaan etnik. Pemilih tidak peduli dengan apa yang dijanjikan kandidat, tetapi tertarik pada aspek finansial dan kekerabatan dengan kandidat.


Penting untuk kiranya dilakukan saat ini adalah mencari pola startegi yang ideal dalam rangka pendidikan politik kepada masyarakat. Bagaimana memilih pemimpin  daerah yang ideal dan tentunya strategi itu tidak hanya dilakukan saat menjelang pemilukada tetapi sudah harus dilakukan secara reguler jauh sebelum pelaksanaan Pemilukada di mulai. Pemilih harus dijarakan apa dampak yang diakibatkan karena salah memilih pemimpin dan bagaimana seharusnya memilih pemimpin daerah yang bermanfaat baginya dan orang lain.

 

VI. KOALISI PARPOL BERJENJANG DAN LINIER
Salah satu kegagalan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah tidak sinergitasnya antara perencanaan pembangunan nasional dengan daerah. Penyebanya adalah tidak singkronya antara visi politik antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu penting sekali untuk mensinergikan antara koalisi pemerintahan di tingkat pusat dengan koalisi parpol pada saat pencalonan kepala daerah dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah


VII. REKOMENDASI
Pemilukada yang demokratis dapat tercapai apabila :
1.    UU Pemilukada tidak hanya mencantumkan persyaratan normatif bagi calon kepala daerah, tetapi juga syarat khusus yang lebih substantif mengenai pengalaman kepemimpinan pemerintahan calon kepala daerah
2.    Kelembagaan Penyelenggara terutama pada level ad hoc perlu dibenahi mulai dari syarat keanggotaan, pola rekrutmen serta pembekalan mengnai manajemen kepemiluan secara regular. Sekretaris KPUD sebaiknya pegawai yang diambil dari pusat untuk menghindari tekanan kekuatan politik di daerah saat proses pemilukada berlangsung. Kewenangan Panwas perlu ditingkatkan sampai pada tahap eksekusi.
3.    Rerutmen dan proses kaderisasi parpol terhadap kadernya harus dilakukan secara sistematis, agar kelak jika kader-kader tersebut terpilih sebagai pejabat-pejabat publik mampu melahirkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini penting dilakukan terutama jika wacana pemilukada dilakukan DPRD terwujud
4.    Pendidikan politik pemilih perlu dilakukan secara terus menerus, bukan hanya pada saat menjelang pemilukada. Hal ini penting dilakukan agar pemilih dalam menentukan sikap politiknya tidak hanya terpengaruh pada tindakan transaksional atau karena kekerabatan.
5.    Perlu mensinergikan antara koalisi pemerintahan di tingkat pusat dengan koalisi parpol pada saat pencalonan kepala daerah dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah
6.    Apapun format pemiluakda yang dipilih, apakah tetap dilakukan secara langsung, pemilukada dilakukan oleh DPRD, gabungan dipilih DPRD dan secara langsung ataupun membedakan format pemilukada Bupati dan walikota dengan pemilukada gubernur tetapi jika tidak membenahi kelima hal diatas, maka kualitas pemilukada akan sulit terlaksana secara optimal


Materi disampaikan dalam FGD Pusat Penelitian Politik LIPI, Kamis 12 Juni 2014 di Hotel Qualiti Manado.

 

Dr. Ferry Daud M. Liando, S.IP., M.Si

(Penulis adalah Pengurus Pusat AIPI, Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat)

 

The Riddle of Indonesia’s non-voters

 

yanuBy: Dra. Sri Yanuarti*

 

In only a few days the country will vote on its future leaders. Sadly, the campaigns we have seen thus far have not ignited much voting enthusiasm.

 

Society’s dissatisfaction with the current batch of legislators and resentment of the widespread corruption among the political elite will become ever more evident in the legislative, and later presidential, election: It is easy to predict that the number of abstainers or golput will be significant.

 

The number of individuals choosing not to vote has risen consistently from one election to another in the post-reformasi era. Based on General Elections Commission (KPU) data, in the 1999 election about 10.4 percent of eligible voters did not vote. In 2004 the figure rose dramatically to 23.3 percent in the legislative election and 22.4 percent in the presidential election. In 2009, the last elections, the number of non-voters increased further to 29.01 percent for the legislative election and 27.8 percent for the presidential election. In fact, in 2004 and 2009, non-voters outnumbered the amount of votes garnered by both the winning political parties and presidential candidates.

Abstainers usually refuse to vote, but in some countries, it is manifested by dropping blank or spoiled ballots in the poll boxes as a form of protest or dissatisfaction. This behavior is common in the countries where voting is compulsory, such as Australia, Belgium and Brazil.

 

Non-voting behavior was also common in the New Order and post-reformasi era. Under the Soeharto regime, non-voting was a protest against the ruling power. The floating mass policy limited people’s affiliation to political parties. Also, the implementation of state corporatism, a system to restrain political and mass organizations by limiting specific groups to only one state-sanctioned organization, generated political apathy among citizens.

 

Public apathy was worsened by the predictable and unchanging winner — Soeharto. In short, non-voting in the New Order was both a reflection of distrust and a form of protest against the political system. As such, non-voting should not simply be regarded as political apathy, social sickness or just labeled “irresponsible”.

 

The number of non-voters in the first free election in 1999 was not much different from the elections under the New Order era, around 10 percent. But expectation for political and economic change was an influencing factor upon participation. After that, the number of non-voters raised dramatically to more than double in the 2004 elections, to 23.2 percent and almost triple in the 2009 elections.

 

Many believe that the dramatic rise of nonvoters in the 2004 and 2009 elections was a logical consequence of the bad performance of local legislative councilors and House of Representative members, rampant corruption among legislative members and political elites and a lack of capacity. Under the administration of former president Megawati Soekarnoputri, most lawmakers sided with the government, not the people. Public disappointment with the performance of both the executive and legislative institutions was a major influencing factor on the high rate of non-voting.

 

In 2009, despite critical attitudes of the political situation, non-voting was also a result of problems in electoral management. The data of about 10 to 12 million voters was “problematic”, leading to reports of millions being disenfranchised, although only around 79,000 cases of registered voters were filed in 11 provinces.

 

The phenomenon of golput as a winner in the elections will likely happen again in the upcoming elections. Law enforcement has failed to eliminate corruption epidemic to the legislative bodies and political elites, increasing distrust in government and judicial bodies. The condition has intensified apathy, not to mention the technical problems in the voter registration list. All this undermines efforts to encourage people to vote. Although golput can be considered a punishment to politicians, non-voting is not meaningful for change.

 

However, rather than criminalizing golput, non-voting behavior should be used as a mirror for politicians and political parties to improve their performance, rebuild their integrity and uphold zero tolerance to corruption. The presence of both critical citizens and committed politicians are essential in building meaningful democracy in Indonesia.

 

The writer is a researcher with the Indonesian Institute of Sciences (LIPI) in Jakarta.

 

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2014/04/06/the-riddle-indonesia-s-non-voters.html

 

Maraknya Poster

firman noorSistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan secara murni sejak tahun 2009 telah membuka lembaran baru bagi kehidupan politik bangsa, khususnya dalam soal menyeleksi para kandidat wakil rakyat.

 

Jika pada masa-masa sebelumnya, baik dengan menggunakan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 1999 ataupun ”setengah terbuka” sebagaimana Pemilu 2004, partai memainkan peran penting, saat ini tidak lagi demikian. Partai dapat diibaratkan kini hanya sebagai kapal induk yang berjaga di lepas pantai, sementara yang akan mendarat adalah para kandidat dengan sekoci masing-masing. Kenyataannya kini, masing-masing caleg maju atas dasar modal sendiri tanpa sokongan finansial yang berarti dari partai. Saat ini partai cenderung hanya digunakan sebagai papan nama, di mana para caleg akhirnya akan lebih mengatasnamakan dirinya sendiri.

 

Tidak mengherankan jika dalam poster-poster politik para kandidat bahkan berupaya untuk menafikan keberadaan rekannya sesama kader partai. Dari sisi positifnya, kontestasi individual ini diharapkan akan dapat memotivasi caleg dan kader untuk semakin berlomba- lomba mendekatkan diri lagi ke rakyat, memahami dan memperjuangkan apa yang diinginkan oleh khalayak. Karena mereka sadar bahwa penentu kemenangan mereka bukan lagi nomor urut yang dimiliki, tapi oleh banyaknya suara rakyat berikan rakyat kepada mereka.

 

Masih sebatas Poster

Meski ditujukan agar kandidat lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, dalam praktiknya belumlah demikian. Sistem proporsional terbuka itu cenderung direduksi menjadi sebatas ”perang poster” dan sejenisnya. Paling banter masyarakat disuguhi oleh kegiatan- kegiatan sosial sporadis atau dialog ala kadarnya. Akibatnya alih-alih melihat aktivitas politik yang marak, masyarakat lebih disuguhi oleh keberadaan poster yang semakin marak.

 

Padahal seharusnya dengan kebutuhan untuk dikenal oleh masyarakat dan jumlah kandidat yang demikian banyak, sebuah daerah pemilihan (dapil) akan cukup kebanjiran oleh maraknya aktivitas caleg atau timses selama periode kampanye. Bayangkan, misalnya, pada sebuah kabupaten masingmasing partai (berjumlah 12) mencalonkan katakanlah 8 caleg untuk DPR RI, 8 caleg untuk DPRD provinsi, 48 caleg untuk DPRD kabupaten/kota, maka akan ada setidaknya 768 orang kandidat anggota legislatif.

 

Jika para kandidat tersebut dibantu oleh timses yang berjumlah katakanlah 5 orang maka akan ada sekitar 3.840 orang perangkat kampanye yang eksis dalam sebuah kabupaten. Jumlah ini jelas dapat bertambah jika perangkat partai—termasuk kader pada level pengurus kabupaten hingga anak ranting turut—membantu menyemarakkan kampanye dari partai. Lepas dari itu, jika dalam sebuah dapil terdapat misalkan 300 kelurahan, yang terdiri dari 30.000 RT, setidaknya pada tiap delapan RT yang setara dengan 160 KK akan ada kurang lebihsatuorangperangkat kampanye atau timses yang beraktivitas.

 

Jika efektif menjalankan fungsinya, dalam jangka waktu sekitar delapan bulan sejak DCT diumumkan maka dapat dibayangkan bahwa hampir setiap rumah telah diketuk oleh satu orang timses untuk setidaknya diajak berdiskusi mengenai program-program dan agenda politik. Jika seluruh anggota timses benar-benar efektif menjalankan roda kampanye, bisa jadi akan muncul fenomena tiada hari tanpa aktivitas kampanye yang mendalam (person to person).

 

Namun yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Pengalaman beberapa kenalan, handai tolan dan juga pribadi menunjukkan bahwa sejak 2009 hingga sekarang tidak ada satu pun perangkat timses yang sempat hadir menemui mereka. Tidak dimungkiri beberapa rekan memang merasakan aktivitas itu, namun jumlahnya masih minim. Kehadiran mereka seolah cukup diwakilkan oleh maraknya poster-poster atau spanduk politik yang bertebaran di sudut-sudut jalan.

 

Fenomena maraknya poster ini juga menunjukkan bahwa kebanyakan kandidat masih memandang rendah kecerdasan politik masyarakat. Tidak itu saja, mereka juga tampak masih belum paham akan bagaimana mengejawantahkan makna kampanye yang sesungguhnya, yang tentu saja lebih dari sekadar poster atau kegiatan dadakan miskin makna dengan sejumlah janji kosong yang marak secara sporadis itu.

 

Maraknya poster, yang jauh meninggalkan maraknya aktivitas real caleg, menunjukkan sisi kelam atau bahkan kegagalan pencapaian makna dari sistem proporsional terbuka itu, yang berintikan mendekatkan diri kepada masyarakat. Situasi ini jelas secara substansi tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi pada masa-masa sebelumnya, saat proporsional tertutup digunakan dalam pemilu kita.

 

Keterasingan antara wakil dan yang diwakili tetap ada, begitu pula dengan ketidakpahaman masyarakat atas program yang akan diperjuangkan oleh wakil rakyat tetap tidak berubah. Malah, ada yang mengatakan bahwa dalam situasi yang hampir mirip itu, sistem proporsional tertutup jauh lebih baik, karena ”rasionalitas partai” dalam menilai kualitas seorang caleg kerap lebih baik dan komprehensif dibanding ”rasionalitas massa” yang kerap masih mudah didekati dengan kepopuleran semata.

 

Mengapa

Situasi di atas menunjukkan bahwa perangkat kampanye para caleg belum siap dalam menghadapi model sistem proporsional terbuka. Ketidaksiapan ini juga memperlihatkan ketidakmodernan pengelolaan partai-partai pada umumnya dan pengelolaan kampanye pada khususnya. Situasi ini juga mencerminkan ketidaksiapan kebanyakan para caleg, terutama untuk berdialog dengan cerdas. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh ketidaksiapan mereka dalam menyusun programprogram atas dasar argumentasi yang kokoh dan logis.

 

Kondisi tersebut merupakan cerminan dari kualitas caleg yang memang masih biasa-biasa saja, yang pada akhirnya terkaitdengankualitasrekrutmen partai yang masih terkesan instan dan asal ada. Di sisi lain, budaya politik pragmatis yang mengedepankan ”aksi nyata” dalam mendekati masyarakat menyebabkan kebanyakan caleg menahan diri hingga momen yang dirasa tepat untuk kemudian membanjiri masyarakat dengan ”tanda mata” di masa-masa menjelang pencoblosan.

 

Tujuannya agar mereka tidak mudah dilupakan oleh masyarakat pada saat mencoblos. Ke depan, pembenahan yang meliputi pemodernan partai politik, peningkatan kapabilitas caleg dan pematangan budaya politik itu jelas diperlukan. Jika tidak, kampanye akan terus sekadar menjadi sekadar ajang kontestasi politik, tanpa jawaban yang bernas atas kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.

 

FIRMAN NOOR, PH.D
Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI,
Pengajar di Departemen Ilmu Politik
Universitas Indonesia

 

Sumber: http://www.koran-sindo.com/node/368778