Kolom AIPI

Hindari Demokrasi Hitam 2014

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti

 

INBSEPANJANG tahun 2013, kita mendapatkan kado yang amat manis dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Satu demi satu koruptor kakap ditangkap dan dipenjarakan KPK.

 

Ada yang berprofesi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (Akil Mochtar), ada guru besar yang amat dikagumi para mahasiswanya (Rudi Rubiandini), ada pula yang kebetulan menjadi perempuan gubernur pertama di Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Banten (Ratu Atut Choisyiah), dan masih banyak nama lain. Sepak terjang KPK yang begitu mengagumkan itu ternyata belum mendongkrak Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.

 

Pada 2010, Indonesia menempati urutan ke-110 dari 178 negara dengan nilai 28, pada 2011 menduduki peringkat ke-100 dari 182 negara dengan nilai 30, pada 2012 turun menjadi ke-118 dari 176 dengan nilai 32, dan pada 2013 naik sedikit menjadi ke-114 dari 177 negara dengan nilai yang masih 32. Masih sulit bagi kita untuk mencapai nilai di atas 85 seperti yang dicapai Singapura.

 

Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada 2013 Indonesia masih menempati urutan ke-121 (naik tiga tingkat dari 124 pada 2012). Posisi Indonesia masih di bawah Singapura (18), Brunei (30), Malaysia (64), dan Filipina (114), walau masih di atas Vietnam (127), Kamboja (138), Laos (138), dan Myanmar (149). Namun, dari sisi jumlah kematian ibu setelah melahirkan, ranking Indonesia termasuk yang terendah di Asia dan di Asia Tenggara, bahkan di bawah Vietnam! Setiap lima juta ibu melahirkan, 20.000 meninggal atau 1 berbanding 65. Ini amat jauh di bawah Thailand yang 1:1.100. Rata-rata orang Indonesia yang bersekolah juga masih rendah, sekitar 6,7 untuk anak laki-laki dan 5,9 untuk anak perempuan.

 

Bagaimana dengan wajah industri dan perekonomian Indonesia? Data yang dirangkum Pusat Penelitian Ekonomi LIPI menunjukkan bahwa daya saing ekonomi Indonesia pada 2013 stagnan, hanya naik dari posisi 129 ke 128. Dari sisi 64 komoditas ekspor hanya empat yang mengalami peningkatan daya saing, sementara 28 tetap berdaya saing, 12 mengalami penurunan daya saing, dan 20 tetap tidak berdaya saing. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri menurun dari 13,2 persen pada 2002 menjadi 12,9 persen pada 2013, sementara porsi kredit perbankan menurun tajam dari 37,6 persen (2002) menjadi 24,0 persen pada September 2013. Ditinjau dari sumber daya manusia dan sistem pengupahan, tingkat produktivitas hanya 74,9 persen dari China, 92,6 persen dari Filipina, dan hanya 51,7 persen dari Thailand, sementara peningkatan upah minimum tertinggi di Asia.

 

Satu sisi yang menarik, Indonesia cenderung lebih liberal dengan pungutan tarif bea masuk yang amat rendah. Namun, dari sisi bunga bank, Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan China yang hanya 5-6 persen, sementara Indonesia masih 12-13 persen. Rencana Aksi di China juga lebih jelas dibandingkan dengan Indonesia, sementara komitmen Indonesia menciptakan lingkungan bisnis yang baik semakin dikalahkan oleh Vietnam. Penurunan angka kemiskinan di Indonesia juga amat rendah, 34,96 juta pada Maret 2008 menjadi 28,59 juta pada September 2012. Tingkat pengangguran terbuka usia muda di Indonesia termasuk tertinggi di Asia Pasifik, yakni 19,9 persen, dan mereka yang menganggur lebih banyak di perkotaan ketimbang di pedesaan. Kita juga masih mengalami ketimpangan, baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk ketimpangan pembangunan antardaerah yang kian merisaukan.

 


Tujuh variabel penentu

Gambaran di atas menunjukkan betapa pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu presiden langsung 9 Juli 2014 benar-benar memiliki beban yang berat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik pada 2014-2019. Jargon-jargon politik seperti ”Katakan tidak pada korupsi” sudah pasti tidak laku lagi dijual kepada rakyat. Persepsi pemimpin/presiden di mata rakyat juga sangat berubah dari yang dulu harus berasal dari militer, kuat, tegas, menjadi jujur, merakyat, berani mengambil risiko dalam membuat kebijakan, dan siap bekerja keras. Kriteria pandai pun bukan menjadi penentu keterpilihan seseorang, apalagi tidak sedikit orang pandai yang terkena kasus korupsi.

 

Keterpilihan pasangan calon presiden/wakil presiden amat ditentukan paling sedikit oleh tujuh variabel, yaitu elektabilitas, mesin partai, kemampuan finansial, program, luas jejaring sosial, kontra politik hitam, dan momentum politik yang ada. Dari sejumlah survei, seperti yang dilakukan LIPI, CSIS, Indo Barometer, Indikator Politik Indonesia, dan The Indonesian Institute, tak diragukan lagi elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres tetap memiliki posisi tertinggi dibandingkan dengan Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri dan lain-lain. Namun, variabel-variabel lain bisa saja menjungkirbalikkan tingkat keterpilihan Jokowi pada Pilpres 2014.

 

Sampai saat ini, Jokowi belum secara resmi dideklarasikan sebagai capres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Karena itu, Jokowi belum memiliki mesin partai yang mampu disiapkan dan digerakkan untuk pemenangan Jokowi. Informasi yang berkembang menyatakan, ada empat opsi pendeklarasian Jokowi sebagai capres PDI-P, yaitu pada 10 Januari 2014 saat PDI-P merayakan ulang tahun ke-40, pada awal kampanye legislatif, pada masa akhir kampanye legislatif, atau setelah pemilu legislatif. Padahal, hasil survei indikator politik Indonesia dan The Indonesian Institute menunjukkan bahwa perolehan suara PDI-P pada Pemilu Legislatif 2014 akan meroket tajam menjadi 37,8 persen jika deklarasi dibuat sebelum pemilu legislatif dan terjun bebas menjadi 14,4 persen jika Jokowi tidak dicalonkan oleh PDI-P.

 

Pasangan capres/cawapres juga harus memiliki dukungan finansial yang tinggi. Dari sisi ini, posisi partai yang sedang berkuasa atau berada di kubu oposisi tentunya memiliki kapasitas finansial yang berbeda. Pasangan capres dan cawapres juga harus memiliki tim sukses yang mempersiapkan program yang akan dijual dan juga bagaimana memasarkannya melalui kampanye, termasuk saat terjadi debat publik secara langsung yang diliput televisi. Kepemilikan data yang akurat, kemampuan menjual program, penguasaan masalah, political branding, dan juga cara capres/cawapres berdebat dalam debat publik itu juga akan menentukan apakah rakyat akan menjatuhkan pilihan kepada mereka.

 

Apabila dilihat dari jejaring sosial yang dimiliki setiap pasangan, Jokowi tampaknya memiliki jejaring sosial tersebut secara luas di hampir seluruh wilayah Indonesia. Tidak sedikit relawan yang secara sukarela mau berkampanye untuk dirinya, khususnya anak-anak muda dan mereka yang aktif di media sosial. Namun, apabila politik hitam dimainkan oleh partai ataupun pasangan calon yang memiliki kedekatan atau akses ke institusi-institusi negara yang mampu melakukan kampanye hitam ataupun propaganda politik yang negatif, ini dapat saja mengurangi tingkat keterpilihan partai pengusung ataupun pasangan yang menjadi target operasi politik hitam tersebut.


Indikasi politik hitam

Politik hitam bisa kita lihat dari upaya penggelembungan daftar pemilih tetap seperti yang terjadi pada Pilkada Papua 2012, Pilkada Jatim 2008, dan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2009. Anehnya, peningkatan jumlah pemilih yang amat drastis di sejumlah wilayah justru dilegalisasikan oleh aparat pemerintahan kementerian dalam negeri. Politik demografi yang kotor inilah yang menyebabkan persoalan daftar pemilih tetap (DPT) masih menjadi isu pada Pemilu 2014 ini.

 

Hingga kini juga masih ada kekhawatiran bahwa militer dan institusi intelijen digunakan untuk kepentingan politik 2014. Karena itu, persoalan digunakannya Lembaga Sandi Negara sempat menjadi isu yang panas sebelum Komisi Pemilihan Umum menghentikan rencana kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara dalam menjaga data pemilu. Tumbuhnya lembaga-lembaga survei yang abal-abal juga mencerminkan ada upaya memanipulasi pilihan rakyat. Belum lagi soal betapa sulitnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri aliran dana parpol dan tokoh politik yang bakal maju sebagai capres/cawapres atau caleg.

 

Berbagai indikasi adanya politik hitam pada Pemilu 2014 menjadikan kita harus waspada dan bahu-membahu untuk menjaga agar perhelatan demokrasi yang amat akbar ini tidak dikotori oleh cara-cara berpolitik semacam itu. Apabila upaya pencegahan tak dilakukan, bukan hanya demokrasi hitam yang bermain di Indonesia, melainkan demokrasi kaum penjahat akan tetap ada di negeri ini.

 

*) Ikrar Nusa Bhakti, Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI dan Ketua Harian PP AIPI

 

http://nasional.kompas.com/read/2014/01/07/0911401/print.kompas.com

Membaca Pikiran Megawati

Oleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti

 

INB”Megawati adalah lembar tak terbuka diiringi diam dan hemat kata. Semakin keputusan dinanti, semakin akhir kata terang biasanya didapati. Orang-orang belajar dari sikapnya, lebih banyak dari perkataan dan retorikanya. Cukup lama dia geming membatu, menyindir kekuasaan yang penuh ragu. Visinya tak selalu mudah dimengerti, gagasannya lebur di dalam aksi partai. Megawati hidup di era kesaksian, bukan pengumbar jurus pencitraan. Di kala partai ramai-ramai berkoalisi, Megawati sedikit dari yang tak terbeli. Kini keputusan Megawati dinanti, apakah akan maju kembali atau mengucap permisi".

 

Untaian kata yang amat indah itu diutarakan Najwa Shihab di akhir bincang-bincangnya dengan Megawati Soekarnoputri pada acara Mata Najwa di Metro TV, Rabu, 22 Januari 2014. Kata-kata puitis itu sungguh menggambarkan bagaimana sosok Megawati Soekarnoputri.

 

Mega memang sosok pribadi yang tegas dan selalu melangkah dalam perhitungan politik yang sulit ditebak. Ia bicara dan bertindak sesuai dengan hati nuraninya, bukan karena perhitungan politiknya semata, melainkan juga didukung oleh pengalaman-pengalaman politiknya yang kelam di masa lalu. Ia bukan sosok pemimpin politik yang bodoh karena hanya lulusan SMA. Tak banyak orang tahu bahwa ia dipaksa untuk tidak kuliah lagi di sebuah universitas ternama di kota kembang oleh seorang rektor yang kebetulan sama-sama berideologi nasionalis.

 

Mega mengalami manisnya kekuasaan saat ayahnya menjadi presiden pertama RI atau saat ia sendiri menjadi wakil presiden dan kemudian menjadi presiden ke-5 RI. Namun, ia juga mengalami betapa pedihnya saat ayahnya dan ia sendiri menjadi target operasi dari tangan-tangan penguasa di negeri ini, baik pada era Orde Baru maupun era Reformasi. Karena itu, jangan heran jika Mega tidak jarang melangkah secara hati-hati.

 

Mega tentunya tak akan pernah lupa isi surat wasiat yang ditulis Bung Karno di tahanan rumah di Wisma Yaso (kini Museum Tentara Nasional Indonesia Satria Mandala, Jakarta), Februari 1970. Bunyinya: ”Anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan deritaku dan sakitku kepada rakyat, biarlah aku yang menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini kulakukan demi kesatuan, persatuan, keutuhan, dan kejayaan bangsa. Jadikanlah deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seseorang Presiden ada batasnya karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa”.

 

Bagi Mega, persatuan, kesatuan, keutuhan, dan kejayaan bangsa adalah segalanya. Ia tentunya juga tak lupa bait lagu ”Indonesia Raya” yang mengajak seluruh bangsa Indonesia agar ”bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya”. Tidaklah mengherankan jika keinginan, cita-cita, dan mata hati Mega, seperti yang diungkapkannya kepada Najwa Shihab, adalah Indonesia Raya.

 

Dua untaian kata, Indonesia Raya, sungguh merasuk kembali ke dalam kalbu rakyat Indonesia. Ini bisa dilihat dari resonansi yang terjadi setelah Mata Najwa ditayangkan 22 dan 23 Januari 2014. Hitungan dengan Twetreach menunjukkan ada lebih dari 1.600 tweets yang mengutip Indonesia Raya, menjangkau 6,4 juta akun Twitter dan menghasilkan 8,7 juta terpaan balik. Tayangan ulang pada 25 Januari menambah kembali 800 resonansi pembicaraan mengenai Indonesia Raya, menjangkau 700.000 Twitter, dan menghasilkan 3 juta terpaan balik.

 

Tahun penentuan

Mega juga sadar 2014 adalah tahun penentuan bagi masa depan bangsa Indonesia apakah kita mampu menyatukan langkah untuk Indonesia Raya atau kita akan tetap menjadi ”Bangsa Kuli” yang sebagian elite politik dan pengusahanya menjadi komprador asing. Karena itu, menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung PDI-P bukan persoalan gampang bagi dirinya.

 

Ketika tak sedikit lembaga survei menyatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menduduki peringkat teratas sebagai bakal capres pilihan rakyat, Mega tetap bergeming. Demokrasi bukan hanya hitungan angka, melainkan juga memilih pemimpin yang berkarakter kebangsaan. Bagi Mega, tampaknya memilih presiden bukan seperti memilih bintang sinetron atau penyanyi pilihan pemirsa televisi.

 

Seorang pemimpin bangsa yang berkarakter bukan saja memiliki hati nurani, mampu menggerakkan rakyat untuk Indonesia Raya, mau bekerja keras untuk rakyat, mau dekat dengan rakyat, melainkan juga harus memiliki ideologi nasionalisme yang kuat dan paham betul Trisakti-nya Bung Karno (berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian bangsa).

 

Tak heran apabila Mega dalam banyak kesempatan selalu mengajak Jokowi menyambangi rakyat di sejumlah wilayah, bukan saja sebagai bagian dari pendidikan politik buat Jokowi, melainkan juga untuk menilai apakah Jokowi siap memimpin bangsa ini. Jokowi memang terlalu cepat menjadi capres karena itu harus didampingi seorang negarawan senior yang dapat diterima seluruh bangsa  Indonesia. Dari berbagai pilihan, bukan mustahil Jusuf Kalla adalah pendamping Jokowi yang paling tepat.

 

Mengapa Mega belum mendeklarasikan capres/cawapres PDI-P? Ada beberapa penyebab, antara lain, Mega tidak ingin capres/cawapres PDI-P akan menjadi sasaran tembak dari berbagai upaya kecurangan pemilu. Kecurangan dapat saja dilakukan aparat pelaksana dan pendukung pemilu seperti dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), birokrasi pemerintahan dari pusat sampai daerah, aparat pertahanan dan keamanan negara (TNI, Polri dan intelijen negara), dan panitia pemilu di TPS-TPS.

 

Tahun pemilu ini bukan hanya tahun penentuan, melainkan juga tahun saat kita sebagai bangsa dapat membangun kembali karakter bangsa, termasuk aparat negara untuk berani menyerempet bahaya (vivere pericoloso) sesuai dengan hati nuraninya menyingkirkan semua yang jadi penghalang (rawe-rawe rantas, malang-malang putung) bagi berkembangnya demokrasi dan kejayaan negeri ini.

 

Tak mau menodai pemilu

Kita tidak sedang hidup dalam suasana yang berbahaya atau menakutkan seperti yang digambarkan penulis Australia, Christopher Koch, dalam buku (kemudian difilmkan) The Year of Living Dangerously mengenai situasi Indonesia menjelang 30 September 1965. Kita juga tidak dalam situasi politik yang memperhadapkan ideologi Pancasila dan Islam seperti pada era 1950-an dan era Orde Baru.

 

Dalam konteks itu, Megawati mirip dengan Bung Karno yang tak mendikotomikan nasionalisme dan Islam. Apabila Soekarno dulu memberi kesempatan kepada tokoh Masyumi, Mohammad Natsir, untuk membentuk kabinet pada 1950, Megawati selalu memikirkan bagaimana memberi peran kepada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam politik Indonesia kini dan masa depan. Megawati juga mirip dengan PM Burhanuddin Harahap yang, ketika berada di puncak kekuasaannya, tak ingin menodai pemilihan umum yang demokratis pada 1955 dan 2004 hanya demi kelanggengan kekuasaan diri atau partainya.

 

Apabila bacaan penulis atas pikiran politik Megawati benar, bukan mustahil pada saat yang tepat ia memutuskan ”bukan untuk maju kembali”, melainkan ”mengucap permisi” dan memberi jalan bagi Jokowi memimpin negeri ini. Semua ini demi Indonesia Raya.

 

Dimuat di KOMPAS,  05 Februari 2014

 

*) Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI dan Ketua Harian PP AIPI

                                                                                                                       
                                                                                         
                                                     

Merajut Optimisme Pemilu 2014

Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris

 

shPertanyaan besar yang menggantung di langit-langit pikiran kita memasuki 2014 adalah, apakah pemilu legislatif dan pemilu presiden menjanjikan perubahan politik yang bermakna bagi bangsa ini ke depan?

 

Pertanyaan semacam ini sangat wajar diajukan mengingat pengalaman pahit dan memalukan bangsa kita pada “tahun politik” 2013. Betapa tidak, tahun politik yang semestinya lebih mengedepankan etika berpolitik dan kebajikan berpemerintahan, justru diwarnai korupsi dan persekongkolan politik hampir tiada tara. Ketua Mahkamah Konstitusi, institusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir penegakan konstitusi, tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ketika diduga menerima suap terkait sengketa hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Sebelum itu KPK menggiring Presiden Partai Keadilan Sejahtera ke pengadilan Tipikor karena dituduh terlibat pengaturan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Sementara itu Ketua Umum Partai Demokrat dan Sekretaris Dewan Pembina Demokrat menjadi tersangka kasus proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang, Bogor.

 

Semangat luar biasa KPK memberantas korupsi saling berkejaran dengan temuan-temuan baru kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat publik. Di luar kasus dugaan suap dan korupsi yang menimpa Akil Muchtar, Luthfi Hasan Ishak, Anas Urbaningrum, dan mantan menteri Andi Mallarangeng, tahun (korupsi) politik 2013 juga ditandai antara lain penangkapan Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini dan penetapan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka sejumlah kasus hukum oleh KPK.

 

Problem Skema Pemilu
Sulit dipungkiri, skema pemilu-pemilu kita sejauh ini lebih didesain untuk memenuhi aspek prosedural demokrasi ketimbang menghasilkan para pejabat publik yang amanah dan bertanggung jawab. Format pemilu legislatif misalnya, lebih mengedepankan persyaratan formal administratif daripada faktor kompetensi, kapabilitas, dan integritas para kandidat yang diajukan parpol. Perangkat hukum pemilu hanya memfasilitasi mereka yang mampu menjual popularitas, yang acapkali semu, ketimbang rekam jejak teruji sebagai calon wakil rakyat. Peluang publik semakin terbatas lagi ketika sekitar 70-80 persen kandidat yang diajukan parpol adalah para legislator yang selama ini cenderung berkinerja buruk. Usai pemilu, lagi-lagi hampir tidak ada ruang bagi publik menggugat kinerja para wakil terpilih yang tidak bertanggung jawab.

 

Skema pemilu presiden tidak jauh berbeda. UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden yang menjadi dasar pilpres mendatang, lebih memfasilitasi para ketua umum parpol sebagai calon presiden ketimbang menjadi wadah bagi tampilnya tokoh-tokoh terbaik negeri ini. Sebagian capres bahkan ditetapkan secara oligarkis dan tertutup oleh segelintir pimpinan pusat parpol masing-masing.

 

Di atas segalanya, format Pileg dan Pilpres tidak menjanjikan hadirnya pemerintahan hasil pemilu yang terkoreksi dan akuntabel. Skema pemilu-pemilu di satu pihak, dan penegakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel di pihak lain, seolah-olah merupakan dua agenda terpisah yang tidak terkait satu sama lain. Tidak mengherankan jika, ketika pemilu-pemilu semakin bebas, demokratis, dan bahkan langsung, praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tidak berkurang.

 

Ruang Optimisme
Lalu, masih adakah ruang yang tersisa bagi optimisme publik?
Pertama, di tingkat negara, masih ada lembaga KPK yang menjanjikan optimisme dengan para komisioner dan penyidik yang tidak mengenal lelah, serta (semoga) tidak terkontaminasi kepentingan politik jangka pendek. Di luar KPK, ada institusi peradilan seperti Mahkamah Agung yang akhir-akhir ini memberi harapan dengan melipatgandakan hukuman dan ganti rugi bagi beberapa terpidana koruptor. Sementara itu di tingkat daerah, masih ada tokoh fenomenal seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dan sejumlah kepala daerah lain yang layak memperoleh apresiasi atas kinerja mereka dalam menegakkan pemerintahan yang relatif bersih, efektif, dan akuntabel.

 

Kedua, di tingkat masyarakat, ada organisasi-organisasi luar biasa seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang tidak henti-hentinya mengkritisi arah kebijakan negara dan pemerintah serta mengawal demokrasi kita agar tetap berpihak pada kepentingan kolektif bangsa. Di luar itu, terdapat anak-anak muda voluntir, seperti tercermin dari fenomena Indonesian Corruption Watch (ICW), yang setiap saat siap membongkar korupsi, kebusukan politik, dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan para penyelenggara negara di semua tingkat pemerintahan, di pusat dan daerah.

 

Ketiga, masih di tingkat masyarakat, ada kekuatan media sebagai salah satu elemen utama tegaknya pemerintahan demokratis. Meskipun ada beberapa media yang menjadi bendera politik bagi parpol ataupun kandidat tertentu, hal itu tidak mengurangi kontribusi media pada umumnya, termasuk media online dan media sosial, dalam turut mengawal rasionalitas demokrasi kita. Melalui berbagai media ini pula para penjaga hati nurani bangsa seperti Buya Syafii Maarif dan kaum akademisi yang masih peduli dapat mengingatkan para elite politisi dan penyelenggara agar kembali ke jalan yang benar.

 

Menyelamatkan Pemilu
Kendati KPK, ICW, dan berbagai elemen masyarakat sipil tidak terkait langsung dengan urusan persiapan pemilu, namun kepedulian lembaga dan tokoh-tokoh perorangan tersebut sekurang-kurangnya memberi harapan akan hari esok yang masih cerah. Artinya, dalam situasi ketika skema pemilu tidak menjanjikan dan para politisi parpol hanya sibuk bersolek diri menghitung potensi elektabilitas, harapan bangsa ini terletak pada potensi kerjasama dan konsolidasi berbagai elemen masyarakat sipil, baik dalam mendukung kerja KPK, maupun mengawal proses pemilu dan pemerintahan hasil pemilu.

 

Harapan akan perubahan politik yang lebih bermakna bisa dirajut apabila segenap jajaran penyelenggara pemilu, mulai dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, bisa mempertahankan independensi mereka dari pengaruh berbagai kepentingan politik. Selain itu, optimisme publik akan lebih kuat lagi jika ada kerja sinergis antara lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dan berbagai elemen masyarakat sipil dalam mengawal pemilu dan demokrasi kita.

 

Oleh karena itu komitmen KPK untuk turut mengawal Pileg dan Pilpres 2014, antara lain dengan mengundang para capres untuk menyampaikan visi dan komitmen mereka dalam pemberantasan korupsi (Kompas.com, 30/12), patut diapresiasi. Jajaran KPU, Bawaslu, dan DKPP perlu merespons secara positif tawaran KPK tersebut bukan hanya dalam rangka kualitas penyelenggaraan pemilu, tetapi juga sebagai momentum untuk memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap pemilu itu sendiri.

 

Pemilu 2014 akan menjadi pesta demokrasi yang amat mahal tetapi hambar dan tak bermakna jika tidak ada kepercayaan publik terhadap proses pemilu, parpol dan para kandidat. Karena itu sebelum energi bangsa ini terbuang sia-sia, segenap elemen masyarakat sipil perlu mendukung langkah apa pun yang sifatnya menyelamatkan pemilu dari para pembajak demokrasi yang tidak bertanggung jawab.

 

(Dimuat dalam Kompas, 11 Januari 2014).

Akhir Politik Transaksional?

firman noorOleh: Firman Noor, Ph.D

 

DENGAN diputuskannya pemilu serentak oleh MK beberapa waktu lalu, Indonesia diyakini oleh banyak pihak akan memasuki babak baru kehidupan politik yang lebih cerah. Sebagian besar kalangan menyambutnya dengan suka cita, terutama mereka yang selama ini kecewa dengan berbagai ekses negatif yang ditimbulkan oleh format pelaksanaan pemilihan sebelumnya, yang telah menyuburkan politik transaksional.

 

Dengan dilakukannya pemilihan legislatif (pileg) terlebih dahulu, sebagaimana yang telah terjadi selama ini, ikatan koalisi pemerintahan yang dibentuk lebih didasari oleh kepentingan sekadar menang. Pemerintahan tidak dilandasi oleh sebuah peleburan platform, visi, atau setidaknya kepentingan strategis jangka panjang, yang bertujuan menciptakan landasan atau grand design peningkatan kualitas hidup bangsa.

 

Ujung-ujungnya adalah terciptanya pemerintahan yang lebih mengakomodasi kepentingan eksklusif pihak-pihak yang tergabung dalam ”koalisi dadakan”, yang terbentuk pasca pileg tersebut.

 

Sebagai pihak yang turut senang dengan adanya keputusan MK tersebut, penulis merasa kebijakan itu telah tepat. Namun demikian, perlu dicermati bahwa dengan ditetapkannya aturan main itu, jelas tidak serta-merta akan menghapuskan gejala politik transaksional.

 

Ada beberapa kondisi yang tidak juga kunjung terselesaikan hingga hari ini, yang justru berpotensi mengekalkan politik transaksional di kemudian hari. Pertama adalah kenyataan bahwa situasi ideologisasi partai-partai politik telah berada pada titik nadir.

 

Kehidupan partai saat ini lebih dinaungi oleh pendekatan oportunisme, yang mengaburkan hakikat ideologi partai-partai. Tidak seperti tahun 1950-an, saat ini sebagian besar partai semakin menempatkan ideologi pada posisi yang ”paling privat”.

 

Eksis hanya di benak pikiran para ideologi partai, yang jumlahnya semakin terbatas dan terasingkan. Ketidakjelasan ideologis ini cukup menggejala yang tercermin, misalnya, dengan demikian mudahnya partai-partai membangun koalisi lintas ideologi untuk kemudian menciderainya.

 

Begitu pula dengan diambilnya keputusan-keputusan strategis partai, yang kerap ditentukan oleh segelintir orang, bahkan satu orang, yang dituntun oleh kalkulasi oportunisme dan bukan sebuah ideological exercise.

 

Padahal studi Ambardi (2009) berjudul ”Mengungkap Politik Kartel, Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia” mengindikasikan bahwa manakala ideologi tidak berperan, maka persoalan politik transaksional hanya tinggal menunggu waktu.

 

Dikatakan bahwa ketidakjelasan ideologi adalah salah satu hakikat mendasar yang menopang tumbuhnya, atau bahkan menjadi jati diri, dari fenomena politik kartel. Fenomena ini menggejala dengan semakin lemahnya peran ideologi pasca pelaksanaan pemilu.

 

Maksudnya adalah pasca proses elektoral, manuver-manuver oportunistis dapat terus menggejala dan berpotensi menghasilkan apa yang disebut sebagai koalisi turah (grand coalition), di mana partai-partai itu, baik di parlemen ataupun di pemerintahan, karena kepentingan oportunistisnya, saling melindungi layaknya sebuah kartel. Dengan demikian, semakin tersingkirnya ideologi dalam tubuh partai-partai menyebabkan politik transaksional menjadi cenderung menguat.

 

Kedua, masih terkait dengan oportunisme, kentalnya keinginan partai-partai untuk selalu ingin tetap berada dalam lingkaran kekuasaan, dengan segala cara, merupakan penyebab lain tetap kuatnya politik transaksional.

 

Salah satu alasan di balik keinginan untuk tetap berada dalam lingkar dalam kekuasaan adalah demi melanjutkan eksistensi partai, mengingat salah satu sumber pemasukan partai dan segenap jaringannya, adalah jabatan-jabatan publik yang dimilikinya.

 

Situasi ini menjadi relevan mengingat saat ini kebanyakan partai tidak dapat mengharapkan pemasukan dari iuran anggota. Perludem dalam bukunya berjudul Bantuan Keuangan Partai Politik. Metode Penetapan Besaran, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan mengatakan seiring dengan memudarnya peran ideologi, partai politik sama sekali tidak dapat lagi mengandalkan iuran anggota untuk menghidupi aktivitas kesehariannya (2012: 7).

 

Sementara itu, di sisi lain, bagi partai-partai tertentu, kebutuhan akan ”gizi” yang berorientasi dari uang dan demi uang menyebabkan adanya politik biaya tinggi. Untuk mencegah kebangkrutan lebih lanjut, pilihan-pilihan pragmatis menjadi tidak terhindarkan.

 

Untuk persoalan ini, kerap partai tidak malu untuk meninggalkan mitra koalisinya untuk bergabung atau beralih dengan mitra yang lain. Situasi beralihnya dukungan semacam ini bukan hal yang asing.

 

Hal ini sudah dicontohkan, misalnya, dengan bergabungnya Golkar pada Koalisi SBYKalla, meski tadinya adalah partai inti pendukung Wiranto- Salahuddin Wahid. Lima tahun kemudian situasi itu terulang dengan masuknya Golkar dalam barisan pendukung SBY-Boediono, meski sebelumnya mendukung pasangan Kalla-Wiranto. Manuver pragmatis semacam itu masih terbuka peluang terjadi lagi jika prasyarat dua putaran masih ada dalam prosesi pemilihan presiden (pilpres).

 

Dan memang inilah faktor ketiga yang memungkinkan masih menguatnya politik transaksional yakni, aturan main dua putaran. Aturan ini menyebabkan persoalan politik transaksional hanya pindah waktu saja. Jika sebelumnya kesepakatan transaksional dimulai pasca-pileg sebelum pilpres, dan mengalami penguatan pada masa sesudahnya.

 

Maka ke depan, politik transaksional mungkin terjadi pasca-pilpres, baik selepas pilpres putaran pertama, ataupun pada saat menjelang penyusunan kabinet. Sambil menunggu putaran kedua, bukan tidak mungkin akan tercipta transaksi politik antara mereka yang kalah pada putaran pertama dengan yang masuk di putaran kedua.

 

Upaya untuk mendapatkan mesin dan jaringan partai untuk menyukseskan kandidat pasangan capres-cawapres yang dipertukarkan dengan posisi strategi di pemerintahan menjadi agenda penting pada transaksi itu.

 

Bahkan bukan tidak mungkin, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh studi Ambardi, kartelisasi tetap berpotensi terjadi pasca pilpres yakni, saat kabinet telah tersusun. Yang ditandai dengan pola hubungan yang cukup tenang (adem ayem) antara parlemen dan eksekutif, di mana jarang atau bahkan tidak adanya perdebatan yang bernas antara oposisi dan pemerintah atas sebuah kebijakan.

 

Sebagai jawaban atas ini semua adalah jelas pembenahan internal partai. Ideologisasi atau internalisasi nilai-nilai atau norma-norma harus dikembangkan dan diperkuat lagi. Penekanan pada aspek- aspek ”kejujuran ideologis” harus menjadi penjuru, mulai dari dalam perilaku, dan kebijakan partai hingga sebagai patokan penentuan karier para kader.

 

Singkatnya, pemodernan partai dengan menguatkan lagi peran ideologi sesuai dengan proporsinya tidak dapat dielakkan dan harus dimulai sesegera mungkin. Hanya dengan itulah, politik transaksional, yang berintikan sikap nonideologis dan oportunistis, dapat diredam dengan lebih efektif.

 

Sebagian kalangan mungkin melihat bahwa penguatan kembali nuansa ideologis partaipartai akan berpotensi mengulangi keruwetan pertarungan ideologis partai-partai sebagaimana yang terjadi di dasawarsa 1950-an.

 

Namun, pengalaman beberapa kali pemilu di era reformasi menunjukkan bahwa absennya ideologi telah menyebabkan pemerintah muncul tanpa karakter, berjalan tersendat dan penuh keraguan. Di kemudian hari, absennya ideologi tidak saja dapat menyebabkan partai hanya sekadar menjadi alat bagi siapa pun untuk melampiaskan hasrat berkuasa yang oportunistis, namun pula memunculkan pemerintahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara nalar maupun moral.


*) Peneliti Pusat Penelitian Politik-LIPI

 

Sumber: http://nasional.sindonews.com/read/2014/01/29/18/831008/akhir-politik-transaksional

Sekelumit Prof. Dr (H.C) Miriam Budiardjo, M.A

Ibu Miriam dkkProf. Dr (H.C) Miriam Budiardjo, M.A (ketiga dari kiri), lahir di Kediri tangal 20 Nopember 1923, meninggal di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, akibat menderita komplikasi pernapasan dan gagal ginjal. Sejak 1 November 2006, perempuan diplomat pertama yang pernah bertugas di New Delhi, India, dan Washington DC, Amerika Serikat (AS), itu sempat beberapa kali dirawat inap di RSCM dan RS Medistra. Beliau, dimakamkan Selasa 9 Januari 2007 pukul 10.00 di TPU Giritama, Desa Tonjong, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ibu Miriam,  meninggalkan seorang putri, Gitayana Prasodjo dan dua cucu. Suaminya, Ali Budiardjo (mantan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan), berpulang tahun 1999.


Semasa hidupnya, beliau banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sebelum penugasan pada perwakilan RI di New Delhi, India (1948-1950), dalam rangka perjuangan kemerdekaan, beliau diperbantukan pada Sekretariat Perundingan Linggarjati dan Perundingan Renville. Kemudian beliau ditempatkan di Kedubes RI di Washington (1950-1953) sebagai Sekretaris II sambil meneruskan studi pada Graduate School, Georgetown University, dengan memperoleh MA dalam Ilmu Politik pada tahun 1955 dan mengikuti kuliah di Harvard University (1959-1961).

 

Beliau pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan I dan kemudian menjadi Dekan FISIP UI (1974-1979). Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua I Komnas HAM (1993-1998). Pada tahun 1999, beliau terpilih menjadi anggota Tim Sebelas (Tim Persiapan Komisi Pemilihan Umum) dan anggota Panwaslu. Hingga di usiannya yang ke 81, beliau masih memberi kuliah di beberapa perguruan tinggi antara lain Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia dan Jurusan Ilmu Ilmu Politik (FISIP-UI).

 

Beberapa karyanya yang pernah diterbitkan di antaranya adalah Dasar-dasar Ilmu Politik; Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia; Demokrasi di Indonesia; Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat; Partisipasi dan Partai Politik; Masalah Kenegaraan; Simposium Kapitalisme; Sosialisme; dan Demokrasi; Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa; dan Teori-teori Politik Dewasa ini.

 

Ibu Miriam pernah memperoleh tiga tanda jasa, yaitu Bintang Jasa Utama pada tahun 1975 untuk pengabdian kepada Republik Indonesia selama masa perjuangan kemerdekaan; Bintang Mahaputera Utama pada bulan Agustus 1998, dan Bintang Jasa Utama pada bulan Agustus 1999 atas pengabdiannya sebagai Anggota Tim Sebelas (Tim Persiapan Komisi Pemilihan Umum).

 

Disampaikan pada acara Miriam Budiardjo Lectures “Perkembangan Ilmu Politik Kontemporer di Indonesia”, di Widya Graha LIPI, Selasa 11 Maret 2008.

 

Baca juga: Sekelumit Dr. Alfian http://aipi-politik.org/kolom-aipi/219-sekilas-tentang-dr-alfian