Kolom AIPI

Musim Semi Pindah Parpol

shOleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris

 

Pemilihan umum hampir selalu menjadi momentum bagi partai politik dan politisi untuk  “bersolek” dalam rangka merebut simpati pemilih. Namun ada fenomena baru menjelang Pemilu 2014, yakni semakin maraknya politisi yang pindah parpol. Mengapa dan bagaimana kita harus menyikapinya?

 

Tak terhitung sudah berapa banyak politisi parlemen dan juga politisi nonparlemen yang akhirnya berlabuh ke lain hati. Beberapa yang bisa disebut di antaranya adalah Enggartiasto Lukita mundur dari Partai Golkar dan masuk ke Partai Nasdem, Akbar Faisal dari Partai Hanura juga ke Nasdem, dan Misbahun (PKS) berlabuh ke Golkar. Belum ada data akurat tentang jumlah politisi yang pindah ke parpol lain menjelang pemilu mendatang. Yang jelas jumlahnya cukup banyak. Belum lagi mereka yang bergabung ke parpol lain lantaran partainya gagal lolos verifikasi sebagai parpol peserta Pemilu 2014.

 

Di tingkat lokal, perpindahan parpol juga terjadi menjelang dan pascapemilihan kepala daerah secara langsung. Sejumlah kepala dan wakil kepala daerah dari beragam parpol berbondong-bondong masuk ke Demokrat begitu parpol yang didirikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menang Pemilu 2009. Sebagian calon kepala daerah pindah ke parpol lain lantaran tidak diusung oleh parpol asal. Fenomena yang sama tampak di DPRD provinsi dan kabupaten dan kota. Mereka mundur sebelum menyelesaikan masa jabatannya sebagai legislator agar bisa menjadi calon legislatif dari parpol lain.

 

Tidak Layak Dipilih

Kemunculan tokoh populer baru, atau parpol baru yang dianggap lebih menjanjikan, dan kekecewaan terhadap parpol lama, umumnya melatarbelakangi perpindahan tersebut. Ironisnya, perilaku pindah parpol dianggap sebagai hal yang wajar oleh yang bersangkutan, padahal jelas merupakan fenomena tidak sehat bagi perkembangan demokrasi kita. Dampaknya, sikap pragmatis dan oportunis di kalangan politisi pun semakin marak. Politik sebagai perjuangan luhur mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan kolektif akhirnya berhenti sekadar sebagai retorika belaka.

 

Pilihan atas sebuah parpol pada dasarnya adalah sikap dan jalan hidup, yakni pengabdian tanpa pamrih bagi kebajikan dan kemaslahatan kolektif. Sikap dan jalan hidup seperti itu semestinya menjadi pilihan tanpa kompromi para politisi jika mereka bertolak dari filosofi berpartai dan konsisten dengan haluan perjuangan parpol yang bersangkutan. Jika seorang politisi menghargai keyakinannya untuk berjalan lurus di atas haluan perjuangan parpol, seharusnya pindah parpol disikapi sebagai perilaku “tabu” dan bahkan “haram”. Sangat mengherankan apabila para politisi kita begitu ringan hati berpindah parpol, seolah-olah perilaku demikian sebagai hak politik dan  tindakan yang lumrah.

 

Mereka lupa bahwa para pemilih pemberi mandat dalam pemilu dan atau pilkada juga memiliki hak untuk dihargai dan bahkan diperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Para politisi yang pernah terpilih, entah sebagai anggota parlemen (di pusat dan daerah) ataupun kepala dan wakil kepala daerah, pada dasarnya bukanlah siapa-siapa tanpa konstituennya. Karena itu dari sudut pandang para konstituen, perilaku pindah parpol harus dibaca sebagai penghinaan sekaligus pengkhianatan yang tidak bisa ditolerir, sehingga tak layak untuk dipilih lagi dalam pemilu dan atau pilkada berikutnya.

 

Pragmatis dan Oportunis

Dalam batas-batas  tertentu, terutama ketika perjuangan politisi mewujudkan visi dan haluan parpol selalu “mentok” alias gagal di parlemen dan atau pemerintahan, fenomena politisi pindah parpol barangkali bisa dipahami. Atau sekurang-kurangnya jika para petinggi parpol mengkhianati haluan perjuangan parpol mereka sendiri, maka wajar jika ada politisi yang kecewa dan akhirnya pindah ke parpol lain yang dianggap lebih konsisten dengan haluan perjuangannya.

 

Namun dalam realitasnya di negeri kita sejak era reformasi, hampir belum pernah ada politisi yang pindah parpol karena alasan kekecewaan secara ideologis. Sebagian politisi pindah parpol lantaran tidak memperoleh tempat dan posisi layak dalam parpol lama, atau tidak mendapat kesempatan meraih kekuasaan yang lebih besar dalam parpol sebelumnya. Sebagian lagi pindah parpol karena tidak diprioritaskan sebagai caleg di parpol asal, atau mungkin berselisih pendapat dengan pimpinan parpol.

 

Fenomena pindah parpol karena sikap pragmatis dan oportunis politisi seperti ini jelas tidak sehat bagi upaya institusionalisasi parpol dan demokrasi kita. Konsekuensi logis dari maraknya fenomena pindah parpol adalah semakin lemahnya akuntabilitas politisi terhadap konstituen dan rakyat kita. Karena itu wajar jika tingkat kepercayaan publik terhadap parpol dan para politisi parpol cenderung terus merosot dari pemilu ke pemilu berikutnya.

 

Kontrak Politik

Mengapa fenomena pindah parpol hampir selalu berulang menjelang pemilu dan pilkada? Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak ada ikatan secara institusional antara para kandidat legislator dan juga pasangan calon dalam pilkada dengan konstituen mereka. Rakyat selaku pemberi mandat politik hanya memperoleh janji-janji surga pepesan kosong yang tidak bisa ditagih dari para kandidat yang kemudian terpilih sebagai pejabat publik.

 

Barangkali disinilah letak kelemahan format pemilu dan pilkada kita, yakni tidak adanya mekanisme bagi publik untuk menggugat para wakil dan pejabat publik terpilih yang kinerja dan akuntabilitasnya buruk. Akibatnya, para wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD serta kepala dan wakil kepala daerah dengan ringan langkah mundur di tengah masa jabatan mereka, atau pun pindah parpol, tanpa merasa berdosa.

 

Karena itu sebelum para calon legislatif ditetapkan secara final oleh Komisi Pemilihan Umum, ada baiknya berbagai elemen publik menginisiasi suatu kontrak politik dengan para politisi agar mereka konsisten dan tidak lari dari tanggung jawab. Sudah waktunya kita mendidik para politisi parpol agar lebih bertanggung jawab.

 

(Dimuat dalam Kompas, 8 Mei 2013).

Sulitnya Mencari Parpol Bersih

shOleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris

 

Sejumlah kasus dugaan suap dan korupsi yang melibatkan hampir semua parpol di negeri ini tidak hanya benar-benar mengecewakan publik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan, masih adakah parpol yang bersih dan layak dipilih? Jika tidak, masih perlukah Pemilu 2014 digelar?

 

Pertanyaan ekstrim di atas wajar-wajar saja muncul jika dua parpol yang selama ini terdepan menepuk dada sebagai partai bersih, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, ternyata dirundung dugaan skandal suap dan korupsi. Belum reda keterkejutan kita atas nasib sejumlah pimpinan teras Demokrat yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tiba-tiba publik dikagetkan oleh penangkapan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

 

Seperti ramai diwartakan, Luthfi dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap impor daging sapi yang otoritasnya berada di tangan Menteri Pertanian Suswono, kader PKS lainnya. Skandal suap dan korupsi impor daging sapi semakin ramai bukan hanya lantaran tersangka Ahmad Fathanah, sahabat sekaligus “broker” Luthfi dengan otoritas Kementerian Pertanian, diduga mengalirkan rezeki haram ke sejumlah perempuan sosialita, tetapi juga turut menyeret PKS.

 

Sebagai parpol yang mengusung semboyan “bersih dan peduli”, skandal suap daging sapi yang menyeret Luthfi jelas mencoreng citra bersih PKS. Terlepas dari soal bahwa skandal ini hanya melibatkan Luthfi secara personal, namun jelas mustahil bagi Luthfi mempunyai akses untuk memperoleh kuota impor daging sapi dari Menteri Pertanian jika dia bukan dalam posisi sebagai pemimpin tertinggi PKS. Dengan kata lain, citra buruk partai adalah risiko yang harus diterima setiap parpol jika petinggi parpol yang bersangkutan tersangkut kasus hukum.

 

Nila Setitik
Kasus Demokrat dan PKS semakin membuka mata kita betapa sulitnya menemukan parpol yang benar-benar bersih dari skandal korupsi di negeri ini. Ironisnya, kasus suap dan korupsi tidak hanya dilakukan para politisi parpol berlatar belakang sekuler-nasionalis, melainkan juga partai-partai agama dan berbasis agama. Dari segi posisi terhadap kekuasaan, politisi korup bukan hanya berasal dari parpol koalisi, tetapi juga dari oposisi. Sementara dari segi klaim subyektif, hampir tidak ada perbedaan antara parpol yang mengusung haluan sebagai parpol bersih, dan parpol yang sejak awal memang tidak berani gegabah menepuk dada seperti itu.

 

Oleh karena itu tidak mengherankan jika jika tingkat kepercayaan publik terhadap parpol-parpol kita cenderung terus merosot dari waktu ke waktu. Di luar musim pemilu (dan juga pemilihan kepala daerah), publik hanya disuguhi perilaku korup para politisi parpol yang ironisnya tidak kunjung berkurang kendati intensitas pemberantasan korupsi oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan juga cukup meningkat. Sudah tentu tidak semua politisi berperilaku demikian, namun ibarat kata pepatah, “(karena) nila setitik maka rusaklah susu sebelanga”.

 

Barangkali inilah problem besar bangsa kita di balik eforia parpol dan politisi menyongsong Pemilu 2014. Pemilu adalah momentum bagi publik untuk “menghukum” parpol dan politisi yang tidak bertanggung jawab. Namun jika perilaku oportunistik dan koruptif parpol dan politisi tidak berkurang, dan sebagian besar anggota parlemen diajukan kembali sebagai calon anggota legislatif dalam pemilu mendatang, lalu siapa lagi yang harus dipilih?

 

Standar Etika
Fakta bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara parpol nasionalis-sekuler dan partai agama (Islam) dalam soal korupsi benar-benar mencengangkan publik. Realitas ini membongkar asumsi umum yang berlaku, seolah-olah partai Islam dan berbasis Islam memiliki standar moralitas lebih baik atau lebih “tinggi” dibandingkan partai nasionalis-sekuler. Berbagai kasus suap dan korupsi yang melibatkan hampir semua parpol selama ini justru memperlihatkan, parpol atas nama apa pun di negeri ini tidak memiliki standar etika yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

 

Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah berlangsungnya perebutan kue kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi oleh para politisi hampir tanpa kecuali. Belum begitu jelas bagi kita, berapa besar bagian atau persentase yang diterima parpol dari dana-dana haram hasil suap dan korupsi ini, berapa pula yang masuk ke kantong pribadi. Yang jelas adalah, parpol dan para politisi busuk yang melakukannya saling melindungi selama tindak pidana korupsi itu tidak tercium oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya.

 

Akan tetapi begitu skandal korupsi terungkap, para petinggi parpol secara berapi-api membela parpol mereka, seolah-olah partai secara institusi tidak terkait, seakan-akan korupsi bisa berlangsung tanpa fasilitas, dukungan, infrastruktur, dan kedudukan strategis sebagai pengurus parpol. Juga, seakan-akan parpol bisa membiayai diri tanpa dana-dana haram yang dicuri dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran daerah (APBD).

 

Itulah sekilas potret buruk parpol dan politisi kita menjelang Pemilu 2014, yakni parpol-parpol dan para politisi yang hanya siap berkuasa namun tidak siap bertanggung jawab, apalagi berkorban bagi bangsa dan negaranya. Mereka menebar pesona dan menabur janji-janji surga demi dukungan dan mandat politik melalui pemilu, namun kemudian mencampakkan nasib rakyat dan bangsanya hanya sebagai alas kaki syahwat kekuasaan.

 

Barangkali disinilah urgensi reformasi perundangan-undangan pemilu dan keparlemenan kita ke depan, yakni bagaimana melembagakan mekanisme akuntabilitas yang lebih langsung antara para wakil dan konstituennya. Salah satu instrumen yang diperlukan adalah adanya mekanisme institusional bagi publik untuk menggugat para wakil yang korup dan tidak bertanggung jawab tanpa harus menunggu pemilu berikutnya. Kalau tidak, maka pemilu pada akhirnya hanya menjadi “pesta” bagi parpol dan politisi, sementara rakyat kita mencuci piringnya.


(Dimuat dalam Koran Sindo, 15 Mei 2013)

Wajah Janus Demokrasi Kita

firman noorOleh: Firman Noor, Ph.D

 

Hampir 15 tahun perjalanan reformasi di Indonesia sejatinya makin menunjukkan eksistensi demokratisasi yang berwajah Janus. Di satu sisi demokratisasi telah memberikan harapan dan mengangkat harkat dan martabat sebagian besar masyarakat Indonesia dari keterpurukan kehidupan politik. Namun di sisi lain, demokratisasi juga memunculkan situasi yang justru menguatkan fragmentasi politik dan jurang perbedaan beragam kelompok di hampir seluruh pelosok Tanah Air.

 

Tumbuhnya Hak-Hak Politik

Dalam batas-batas tertentu demokratisasi di Indonesia telah cukup berhasil menutup absolutisme kekuasaan. Dalam konteks kelembagaan saat ini tidak ada lagi sebuah lembaga politik yang dipandang sakral dalam kehidupan politik pada khususnya dan bernegara pada umumnya. Jika dahulu lembaga kepresidenan demikian hegemonik dan menentukan, saat inijustrulembaga tersebut termasuk institusi kenegaraan yang paling sering mendapat kritik, bahkan dengan cara-cara yang teramat kritis.

 

Di sisi lain revitalisasi lembaga perwakilan baik di pusat maupun daerah saat ini tidak saja telah mendorong semangat kontrol dan pengimbang (checks and balances) terhadap kiprah dan keberadaan eksekutif, namun pula telah memunculkan sebuah fenomena legislative heavy, di mana parlemen telah menjadi demikian turut menentukan sebuah proses pembuatan kebijakan, bahkan kerap dirasakan too much.

 

Sementara dalam konteks hubungan pusat dan daerah, demokratisasi telah memberikan peluang besar bagi daerah untuk dapat mewujudkan kepentingannya secara lebih bebas. Beragam proses politik baik dalam makna prosedural maupun substansial telah memungkinkan para pembuat kebijakan di tingkat lokal berkreasi atas dasar kepentingan asli daerahnya.

 

Pelaksanaan pemekaran wilayah menjadi contoh konkret dari upaya menjemput bola pihak pemerintah terhadap kepentingan masyarakat, berikut pengakuan akan eksistensi beragam komunitas yang khas di dalamnya. Demokratisasi dalam lingkup yang lebih esensial telah pula memberikan makna bagi penguatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kearifan lokal.

 

Pola kebijakan yang mengesampingkan nilai-nilai itu makin ditinggalkan. Pelibatan elemen-elemen lokal, meski kerap masih sebatas level elite, menunjukkan sisi positif proses demokratisasi sebagai katalisator proses pembuatan kebijakan yang berorientasi kerakyatan dan kelokalan. Dalam konteks ini pulalah demokratisasi sejatinya telah juga membuka peluang cukup signifikan bagi terakomodasinya kepentingan kelompok minoritas yang selama ini terpinggirkan.

 

Bangkitnya Eksklusivisme

Kendati demikian, demokratisasi tidak selamanya menunjukkan aspek yang positif. Dengan dibukanya keran-keran kebebasan politik fenomena yang justru turut mengemuka adalah bangkitnya sebuah model masyarakat “pretorian”. Sebuah masyarakat yang terpolitisasi, namun juga memiliki karakter eksklusif, tidak mau mengalah dan merasa diri paling benar.

 

Hal ini, menurut Huntington (1968), merupakan situasi yang khas dari sebuah pergeseran tatanan politik yang tidak diikuti oleh sebuah konsensus yang bermakna. Akibatnya aturan main sulit untuk ditegakan, sementara semangat membangun sistem terbengkalai, dikalahkan oleh orientasi kepentingan politik jangka pendek. Semangat eksklusivisme juga merambat masuk ke partai-partai yang mewujud dengan pembelaan kepada kepentingan kelompok di dalam partai. Pertarungan antarfaksi demikian mewarnai yang kemudian mengorbankan fungsi asasi partai yang sesungguhnya. Sebagai dampak lanjutannya adalah makin maraknya sentimen antipartai sebagai dampak keterjarakan yang akut antara partai dan rakyat Peluang menguatnya masyarakat pretorian ini relatif membesar pada tingkat lokal. Hal ini terjadi karena arus kebebasan politik belum sepenuhnya terakomodasi dalam aturan main politik yang sehat, serta masih kuatnya budaya politik patron-client disebabkan belum mapannya keberadaan civil society.

 

Situasi ini kemudian memudahkan masyarakat untuk dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Maraknya fenomena bentrok antarpendukung kandidat kepala daerah dapat menjadi contoh berkembangnya masyarakat lokal ke arah pretorian. Sementara dalam bentuk yang halus karakter tidak mau mengalah ini mewujud dengan munculnya fenomena persaingan tidak sedap lembaga-lembaga politik di tingkat lokal yang dalam beberapa kasus telah menciptakan kondisi dead lock yang menghambat produktivitas pemerintahan daerah.

 

Kebebasan berkreasi berdasarkan kepentingan lokal juga kerap ditafsirkan sebagi peluang menunjukkan identitas partikular. Situasi ini telah terjadi bahkan tak lama setelah Indonesia memasuki Era Reformasi. Upaya memisahkan wilayah administrasi pemerintahan, keinginan mendapatkan otonomi khusus, sampai dengan munculnya sentimen separatis merupakan refleksi dari eksklusifisme itu. Sementara dalam konteks keagamaan, sentimen keagamaan yang berlebihan kerap berkelindan dengan tindak kekerasan. Akibatnya saat ini terlihat makin menggejalanya orientasi keagamaan yang cenderung mereduksi semangat kebangsaan dan toleransi.

 

Dialog sebagai Peluang

Dalam dua wajah Janus itu, jebakan-jebakan politik yang mengarah pada penguatan sikap eksklusifisme bukan tidak mungkin akan menguatkan potensi persaingan beraroma anarki dan disintegrasi. Hadirnya model pemerintahan “illiberal democracy”, demikian Fareed Zakaria kerap menyebut sebuah fenomena demokrasi formalistik yang secara substansi otoriter, di beberapa negara menandai sebentuk demokrasi yang tidak diliputi oleh semangat kebersamaan.

 

Alih-alih kebersamaan demokrasi semacam itu menjadi pintu masuk bagi pemantapan oligarki dalam segenap aspek kehidupan. Dalam melihat tantangan ini, tentu saja adalah sebuah paradoks jika sebagai negara yang ditahbiskan untuk menjunjung tinggi persatuan justru dalam praktiknya saling menghambat dan menelikung. Untuk itu, salah satu hal yang paling mungkin dan sesuai amanat perjuangan bangsa adalah memperkuat dan memperdalam demokrasi yang sesungguhnya itu sendiri.

 

Hal ini berarti melepaskan bangsa ini dari “perangkap demokrasi prosedural” menuju demokrasi substansial. Sebuah demokrasi yang benar-benar memberikan penghargaan setinggitingginyaterhadapberagampandangan dan kepentingan seluruh rakyat, sembari tetap mengajarkan penghormatan terhadap keharmonisan dan dialog.

 

Adanya dialog tidak saja akan membuka jembatan pengertian dan saling memahami serta mengurangi prasangka negatif di antara elemen masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah. Namun, itu pula menyebabkan kerja-kerja pengelola negara semakin mendekati kebutuhan real masyarakat. Dalam nuansa sedemikianlah “kebisingan” persaingan politik di alam demokratisasi dapat lebih bermakna. ●

 

Dimuat di Seputar Indonesia, 22 Mei 2013

Bukan Perbuatan Kecebong

INBOleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti

 

Teka-teki mengenai siapa pelaku penyerbuan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan di Sleman, Yogyakarta, terjawab sudah.

 

Ketua Tim Investigasi TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Unggul K Yudhoyono, Kamis, 4 April 2013, dalam konferensi pers bersama Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Rukman Ahmad dan Asisten Intelijen Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD Letkol Infanteri Richard Tampubolon, mengungkapkan pengakuan 11 tersangka anggota Kopassus yang menyerbu ke LP Cebongan dan membunuh empat tahanan titipan Polri yang didakwa membunuh mantan anggota Kopassus, Sersan Kepala Heru Santoso.
Terkait kasus Cebongan, Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen Hardiono Saroso meminta mundur kepada KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo dan langsung digantikan oleh Mayjen Sunindyo, alumnus Akademi Militer 1983 yang kebetulan pernah menjadi Komandan Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan, Kartasura. Hardiono Saroso mundur lebih disebabkan pernyataannya yang menggebu-gebu menepis keterlibatan TNI, khususnya Kopassus, dalam penyerbuan ke LP Cebongan, bukan karena kegagalannya mencegah serbuan Kopassus tersebut.
 
Penyerbuan dan pembunuhan di LP Cebongan adalah balas dendam atas kematian Serka Heru Santoso yang dikeroyok dan dibunuh secara sadis oleh kelompok preman di Hugo’s Café, Yogyakarta, 19 Maret 2013. Empat hari kemudian, dini hari 23 Maret 2013, beberapa prajurit Grup 2 Kopassus, bermarkas di Kandang Menjangan, Kartasura, konon sedang ikut latihan militer Kopassus di Bukit Tlogodringo, menyerbu dan membunuh empat tahanan di LP Cebongan. Kepala Polda DI Yogyakarta Brigjen (Pol) Sabar Rahardjo digantikan oleh Brigjen (Pol) Haka Astana pada Senin, 8 April 2013. Dia dianggap bertanggung jawab atas pemindahan keempat tahanan itu ke LP Cebongan.
 
Keadilan Jalanan
Serbuan itu adalah ungkapan Spirit of the Corps (Jiwa Korps) antarsesama anggota Kopassus. Meski Serka Heru Santoso bukan lagi anggota Kopassus, melainkan intel di jajaran Kodam IV/Diponegoro, ia tetap bagian tak terpisahkan dari Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan. Dalam diri anggota Kopassus berlaku adagium ”Lebih baik mati berkalang tanah ketimbang gagal dalam tugas”.
 
Jiwa korps di antara mereka juga begitu kuat sehingga dalam situasi apa pun mereka harus menyelamatkan teman-temannya yang terluka dalam pertempuran.
 
Kopassus adalah pasukan elite TNI AD yang harus mampu melakukan tugas kemiliteran apa pun, terbuka atau rahasia. Seorang anggota Kopassus, seperti yang penulis lihat di Arso, daerah perbatasan Indonesia dengan Papua Niugini, pada 1987 saat penulis melakukan penelitian untuk tesis doktor di Griffith University, Australia, harus mampu mengamankan daerah perbatasan seorang diri untuk radius 2 kilometer. Mereka hidup di hutan dengan makanan yang amat minim: beras dan mi instan.
 
Kopassus, seperti juga pasukan elite di negara mana pun, memiliki keterampilan tempur dan bela diri yang amat baik. Karena itu, ketika Serka Heru Santoso dikeroyok dan dibunuh secara sadis oleh beberapa preman di Hugo’s Café, itu menimbulkan perasaan jiwa korsa di antara teman dan anak buahnya dan juga perasaan terhina karena ada preman yang berani membunuh anggota Kopassus. Ini tidak hanya persoalan Le Esprit de Corps (jiwa korsa), tetapi juga kebanggaan dan harga diri Korps Baret Merah Kopassus.
 
Faktor lain yang menyebabkan serbuan tersebut ialah masih lemahnya penegakan hukum di negeri ini. Jangan heran timbul ketidakpercayaan dari kelompok Kopassus terhadap sistem hukum yang adil. Mereka pun memilih melakukan keadilan gelap (dark justice) atau keadilan jalanan (street justice) untuk menyelesaikan kasus terbunuhnya Serka Heru Santoso.
 
Apa yang terjadi di Cebongan bukan sekadar tindakan salah oleh para prajurit TNI AD berpangkat rendah. Mereka bukanlah kecebong (katak kecil) yang tidak memiliki komandan. Hasil investigasi tim TNI AD yang menyatakan bahwa anggota Kopassus yang menyerbu adalah prajurit berpangkat bintara dan tamtama menunjukkan bahwa ada upaya agar mereka yang dihukum adalah para prajurit dan atasan mereka dua tingkat ke atas, perwira pertama dan perwira menengah.
 
Kita harus angkat topi kepada Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo yang mengatakan, ”Para prajurit itu punya komandan, sayalah komandannya. Karena itu, saya siap menerima sanksi apa pun.”
 
Struktur Komando
Kita tahu bahwa pengerahan pasukan TNI hanya dapat dilakukan oleh Presiden, penggunaan pasukan oleh Panglima TNI, dan pembinaan pasukan berada di kepala staf angkatan. Kopassus dalam TNI AD masuk Komando Utama Operasi dan Pembinaan.
 
Gerakan pasukan yang tidak diketahui atasan, seperti komandan regu atau komandan latihan, dianggap melanggar hukum karena dapat dianggap gerakan pasukan siluman. Karena itu, hukuman yang diberikan bukan hanya kepada prajurit yang menyerbu ke LP Cebongan, melainkan juga kepada atasannya. Bukan hanya dua tingkat ke atas seperti yang berlaku pada masa lalu.
 
Dua tingkat ke atas dalam jajaran TNI adalah atasan hukum (ankum) para prajurit tersebut. Jika seorang prajurit melakukan kesalahan kecil, dia dihukum oleh ankumnya. Jika kesalahannya sedang, ankum dua tingkat ke atas juga harus dihukum. Akan tetapi, apabila pelanggaran yang dilakukan amat berat, seperti yang terjadi di LP Cebongan, tentunya tidak dapat diselesaikan oleh ankumnya, tetapi harus melalui peradilan militer.
 
Selama ini, ada wacana yang belum terpecahkan mengenai apakah seorang prajurit TNI yang melakukan tindakan melawan hukum dan korbannya adalah penduduk sipil harus diadili di pengadilan militer atau pengadilan umum. Upaya untuk mengamandemen Kamus Undang-undang Hukum Pidana Militer dan hukum acaranya masih terus terhambat. Kalangan TNI sepertinya belum siap untuk perubahan tersebut. Sepatutnya pemerintah dan DPR yang memutuskan amandemen dan bukan menunggu kesiapan TNI.
 
Kita berharap pengadilan militer atas 11 anggota Kopassus yang melakukan penyerbuan ke LP Cebongan itu akan benar-benar terbuka, transparan, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. TNI juga tidak perlu menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi karena apa yang dilakukan oleh para terduga pelaku tersebut bukanlah operasi rahasia ataupun terkait dengan politik seperti kasus-kasus di Timor Timur dan Papua dulu.
 
Sesuatu yang amat sulit adalah bagaimana menyeimbangkan antara penjagaan atas moral prajurit, khususnya Kopassus, dan pengadilan yang seadil-adilnya. Pengadilan militer ini juga jangan direkayasa hanya terbatas pada bahwa TNI AD sudah membuka diri kepada masyarakat dan adil dalam mengadili para prajurit yang bersalah karena akan membuat esensi keadilan yang ada menjadi semu.
 

Ingat, politik pencitraan bukan lagi hal yang dapat diterima masyarakat.

 

Dimuat di Kompas, 17 April 2013

Tonggak Rapuh

INBOleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti

 

“Siapa bilang ngurus Indonesia itu sulit. Lihatlah mereka yang bertanggung jawab ngurus negeri ini bisa melaksanakannya hanya sebagai sambilan.” (KH Mustofa Bisri)

 

Komentar KH Mustofa Bisri yang akrab dipanggil Gus Mus (1/4/2013) itu sungguh tepat menggambarkan perilaku elite partai politik di Indonesia yang memegang jabatan rangkap di pemerintahan dan di partai.

 

Harian Kompas (2/4/2013) di halaman dua secara gamblang membuat tabel rangkap jabatan beberapa tokoh partai, yakni Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

 

Rangkap jabatan tokoh politik di partai dan pemerintahan bukanlah suatu hal yang baru dalam politik di Indonesia. Ini sudah terjadi sejak era demokrasi parlementer. Hingga kini juga tidak ada aturan perundang-undangan yang melarang seorang ketua umum partai menduduki jabatan rangkap di partai dan di pemerintahan.

 

Pro-kontra mengenai hal ini juga sering terjadi di negeri ini, tetapi tak ada kata putus untuk mengharamkan rangkap jabatan tersebut. Dengan kata lain, rangkap jabatan adalah sesuatu yang lumrah dalam sejarah politik di Indonesia. Namun, sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diputuskan secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Demokrat pada kongres luar biasa di Sanur, Bali, 30 Maret 2013, ia menjadi pemegang rekor rangkap jabatan di Indonesia.

 

Pertama kalinya dalam sejarah Indonesia seorang presiden memiliki begitu banyak jabatan di partainya, mulai dari ketua majelis tinggi, ketua dewan pembina, ketua dewan kehormatan, sampai ketua umum. Presiden Soekarno tidak menjadi ketua partai apa pun saat menjadi Presiden RI karena alasan ia ingin ”menempatkan diri di atas semua golongan”. Presiden Soeharto juga tidak pernah menjadi Ketua Umum Golkar dan hanya sebagai ketua dewan pembina. Soeharto juga tidak ikut campur tangan langsung mengelola Golkar. Presiden BJ Habibie juga bukan Ketua Golkar. Presiden Abdurrahman Wahid hanya menjadi petinggi Majelis Syuro PKB dan tidak merangkap ketua Tanfidsiah. Megawati Soekarnoputri juga menduduki jabatan rangkap, yakni sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden RI.

 

Demokrasi ala SBY

Apa yang terjadi saat ini adalah gambaran benar-benar diterapkannya gagasan kekuasaan dalam kebudayaan Jawa di masa lalu yang menganggap kekuasaan itu bulat dan tidak terbagi-bagi. Ini tidak sejalan dengan gagasan distribusi kekuasaan, apalagi pemisahan kekuasaan agar terjadi saling mengimbangi dan saling mengecek (checks and balances).

 

Meskipun ada pendelegasian wewenang sebagian kepada Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarifuddin Hasan, Wakil Ketua Majelis Tinggi Marzuki Alie, dan Wakil Ketua Dewan Pembina EE Mangindaan, ada konsentrasi kekuasaan dari hulu sampai ke hilir di Partai Demokrat. Jabatan-jabatan rangkap itu juga bertentangan dengan petuah Presiden pada Oktober 2012 bahwa tahun 2013 adalah tahun politik dan para menteri yang berasal dari parpol harus fokus pada pelaksanaan kerja kabinet dan jangan fokus mengurusi partai.

 

Para kader Demokrat dan rakyat secara umum diharapkan mafhum pada situasi di Partai Demokrat yang amat darurat. Pertanyaannya, seberapa daruratkah situasi sehingga Presiden harus turun gunung langsung menangani operasional partai?

Kesediaan SBY menjadi ketua umum menjadikan para kader semakin bergantung pada figur SBY. Tidakkah ini memperpanjang proses menuju kedewasaan berpolitik di Partai Demokrat yang kini sudah berusia 12 tahun? Tidakkah ini menunjukkan betapa SBY tidak percaya kepada kader-kader senior di Partai Demokrat untuk memegang tampuk kepemimpinan di partai?

 

Preseden Buruk

Terlepas dari sifat kesementaraan jabatan SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat, satu setengah atau dua tahun, hal ini tetap menjadi preseden buruk dalam mengelola pemerintahan dan partai di Indonesia. Seperti dikatakan Gus Mus, seakan mengurus Indonesia itu tidak sulit sehingga bisa sebagai sambilan. Ini menunjukkan betapa SBY meletakkan fondasi yang rapuh dalam mengelola pemerintahan dan partai. Di masa akhir jabatannya yang sampai 20 Oktober 2014, sepatutnya Presiden SBY fokus pada kinerja kabinetnya sehingga ia bisa meninggalkan warisan yang apik kepada rakyat dan bangsa Indonesia.

 

Impian agar elektabilitas Partai Demokrat meningkat sejak SBY terpilih menjadi ketua umum juga harus dibuktikan kemudian. SBY pada Pemilu Presiden 2004 harus diakui memiliki medan magnet yang kuat untuk menyerap dukungan rakyat. SBY pada pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2009 juga semakin menjadi medan magnet yang kuat sehingga Partai Demokrat menjadi pemenang pemilu legislatif dan SBY terpilih kembali menjadi presiden RI. Namun, SBY pada 2014 belum tentu memiliki kekuatan magnet tersebut di kala ia tidak bisa lagi menjadi calon presiden dan adanya persepsi buruk Partai Demokrat di mata sebagian masyarakat sebagai partai paling korup. Seorang jenderal pensiunan sepatutnya menjauh dari urusan-urusan kemiliteran dan politik serta memberikan tampuk kepemimpinan kepada generasi muda. ●

 

Dimuat di Kompas, 4 April 2013