Kolom AIPI

Sinyal Politik buat Jokowi

INBOleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti
 
DI tengah apati masyarakat yang se makin meluas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Rapat Kerja Nasional III di Ancol, Jakarta, 6-8 September 2013, berupaya keras meyakinkan masyarakat bahwa masih ada harapan bagi negeri ini. Rakernas III PDIP tersebut bukan saja berupaya mematangkan konsep pemerintahan ke depan jika PDIP memenangi pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2014, termasuk program penyelamatan bangsa, melainkan juga membicarakan transisi kepemimpinan nasional dan masalah internasional.
 
Konsep pemerintahan sepatutnya dipadukan dengan konsep mengenai Indonesia masa depan. Kita dulu pernah memiliki Rencana Pembangunan Semesta Berencana delapan tahunan, Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), dan juga Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sesuatu yang baik harus dipertahankan. Karena itu, tidak ada salahnya jika kita kembali memiliki repelita dan GBHN.
 
Untuk mematangkan konsep pemerintahan dan pembangunan yang baik itu, PDIP mengundang tiga pembicara kunci, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Budi Susilo Supandji. Paparan ketiga pembicara kunci tersebut mendapatkan perhatian besar dari seluruh peserta rakernas, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Diharapkan, ketiga pembicara tersebut dapat memberikan wa wasan yang luas kepada para peserta rakernas PDIP.
 
Meski pada rakernas PDIP tersebut tidak ada deklarasi politik mengenai siapa calon presiden dan wakil presiden yang diusung partai banteng gemuk itu, tampak nyata sudah ada sinyal dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Joko Widodo (Jokowi) bahwa Jokowi ialah generasi baru PDIP yang akan memegang tampuk kepemimpinan nasional.
 
Sinyal itu tampak dari ditunjuknya Jokowi sebagai pembaca Dedication of Live yang berisi ungkapan hati Bung Karno yang mengakui adanya kelemahan pada dirinya dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Tuhan, Tanah Air, dan bangsa. Jokowi bukanlah seorang yang piawai dalam membaca puisi atau sajak.
 
Ia juga bukan orang yang bisa membacakan monolog dengan baik seperti Butet Kertarajasa. Karena itu, ditunjuknya Jokowi tersebut merupakan sinyal positif bahwa Megawati mendukung Jokowi untuk menjadi capres dari PDIP pada 2014. Sinyal berikutnya ialah saat Megawati pada pidato politiknya menyatakan Jokowi memiliki getaran Bung Karno. Pernyataan itu tentunya semakin menegaskan Jokowi ialah keturunan ideologis Soekarno.
 
Siap berkuasa?
 
Bila kita simak pernyataan-pernyataan politik generasi muda pemimpin di PDIP, tampak jelas betapa PDIP siap untuk menjadi partai penguasa. PDIP yakin akan memenangi pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2014 ka rena partai itu memiliki generasi muda yang amat menonjol dalam percaturan politik di Tanah Air.
Dengan kata lain, dalam sepuluh tahun terakhir ini PDIP mampu menghasilkan kader-kader partai yang kapabel dan brilian.
 
Sebagian kader muda itu menduduki jabatan sebagai gubernur, bupati, anggota DPR, dan jabatan-jabatan publik lainnya. Jika dibandingkan dengan partaipartai politik lainnya, PDIP harus diakui berhasil melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik secara apik.
 
Sepuluh tahun terakhir ini pula partai itu begitu solid dan tidak mengalami perpecahan internal yang besar seperti yang pernah dialami menjelang Pemilu 2004. Namun, para kader PDIP jangan menepuk dada dahulu karena pertarungan politik baru saja dimulai dan belum usai. Karena itu, PDIP tidak boleh terbuai oleh berbagai hasil survei yang menyatakan partai itu akan menjadi pemenang pemilu legislatif nomor satu atau nomor dua. Sejalan itu pula PDIP jangan terlalu jumawa akan memenangi Pilpres 2014. 
 
Ketamakan, keyakinan diri, atau kepercayaan diri yang begitu kuat dapat menjadi bumerang bagi PDIP.
 
Partai itu harus terus menggerakkan mesin partai agar masyarakat akar rumput tidak beralih ke partai lain atau terkesima oleh sosok calon pemimpin lainnya. Tanpa itu, mereka yang dulu menjadi konstituen PDIP bisa saja mendukung caleg atau capres dari partai lain.
 
Fenomena Jokowi
 
Dalam dua tahun terakhir ini situasi menunjukkan betapa Jokowi muncul sebagai pemimpin yang diidolakan banyak orang. Sepak terjangnya sebagai Wali Kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta berani dan tegas demi perbaikan nasib wong cilik, penampilannya yang sederhana, serta sikapnya yang santun menyebabkan dia dipandang sebagai pemimpin bangsa yang paling pas untuk negeri ini.
Jokowi lebih banyak bekerja ketimbang berbicara. Jokowi juga dipandang sebagai tokoh sipil yang tak kalah berani dan tegasnya jika dibandingkan dengan tokoh bangsa yang berasal dari kalangan militer atau polisi.
 
Fenomena Jokowi itu mengulang fenomena Megawati pada akhir 1990-an. Jokowi dapat mendongkrak elektabilitas PDIP pada 2014 mendatang jika Jokowi dideklarasikan sebagai capres PDIP sebelum pemilu legislatif. Bila Megawati dapat mendongkrak suara PDIP sampai 33% pada Pemilu Legislatif 1999, Jokowi diharapkan dapat mendongkrak suara PDIP sampai 26% atau lebih.
 
Namun, tampaknya pengurus teras PDIP begitu khawatir Jokowi akan menjadi sasaran tembak kritik atau pembunuhan karakter jika dideklarasikan lebih awal.
Sebenarnya, cepat atau lambatnya Jokowi dideklarasikan sebagai capres bukanlah penyebab ia menjadi sasaran tembak karena sejak menjadi cagub DKI Jakarta pun Jokowi sudah menjadi sasaran tembak dari orang atau kelompok yang tidak menyukai Jakarta berubah ke arah yang lebih baik.
 
Masa depan PDIP
 
PDIP, suka atau tidak suka, harus diakui sebagai partai yang konsisten untuk tetap berada di oposisi selama hampir 10 tahun terakhir ini. Partai itu tidak pernah tertarik pada iming-iming jabatan di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono. Masa 10 tahun tampaknya merupakan masa untuk menempa diri bagi kader-kader PDIP. Tidaklah mengherankan jika PDIP kini percaya diri untuk siap berkuasa.
PDIP dapat membangun tonggak sejarah bangsa bila mampu mengembalikan kepercayaan rakyat kepada sistem demokrasi, partai politik, dan politisi.
 
Hal itu hanya bisa dilakukannya bila PDIP mengajukan Jokowi sebagai capres dan menang pada Pilpres 2014. Partai itu harus berkaca pada kegagalan-kegagalan mereka dalam percaturan politik di masa lalu, baik dalam pilpres ataupun pemilu kada.
 
PDIP jangan sampai salah menentukan strategi seperti yang terjadi dalam pilgub Bali atau pilgub Jatim. Tahun 2014 ialah tahun tantangan, tahun penentuan, dan juga tahun kesempatan bagi PDIP. Melalui strategi yang jitu dan berani, PDIP dapat menjadi pemenang pemilu legislatif dan juga pilpres. Di tengah harapan masyarakat untuk memiliki pemimpin yang tulus, jujur, visioner dan dedikatif, PDIP harus mendengarkan suara rakyat.

 

 

Bila para pemimpin PDIP tak mau mendengar suara hati rakyat, bukan mustahil partai ini akan menambah kekalahan baru pada Pilpres 2014. Karena itu, pilihan pada Jokowi sebagai capres merupakan suatu keniscayaan. Sekarang atau tidak selamanya!

 

*) Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik-LIPI dan Ketua Harian PP AIPI


Artikel ini dimuat di MEDIA INDONESIA, 09 September 2013

 

Konvensi dan Pertaruhan

shOleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris
 
Politik pada dasarnya adalah bisnis kepercayaan. Partai Demokrat yang tengah mempersiapkan konvensi calon presiden mulai diuji, apakah mampu menjadikan konvensi yang digagas Presiden SBY ini sebagai ajang pemulihan kepercayaan publik.
 
Betapa tidak, konvensi belum digelar, tetapi empat tokoh dari 15 orang yang diundang sudah menyatakan mundur dari arena, yakni Jusuf Kalla, Mahfud MD, Rustriningsih, dan Rusdi Kirana. Alasan mereka mundur tentu beragam. Namun, pernyataan Mahfud MD bisa menjadi rujukan. Kepada para juru warta, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, antara lain mengatakan, hak dan kewajiban peserta konvensi tidak jelas dan tidak mampu dijelaskan oleh komite konvensi sehingga dia memilih mundur.
 
Sejak awal sejumlah kalangan meragukan keseriusan parpol segitiga biru ini menggelar konvensi. Pasalnya, Demokrat tidak kunjung memberi penjelasan yang transparan terkait skema dan mekanisme konvensi serta persyaratan peserta konvensi. Pada saat yang sama, AD/ART Demokrat yang memberi otoritas penetapan capres kepada Majelis Tinggi tidak diubah. Semula publik memperoleh informasi, peserta konvensi sebagian diundang oleh SBY, sebagian lainnya mendaftarkan diri.
 
Pembedaan jalur peserta konvensi ini memicu munculnya rumor terkait adanya perbedaan ”kelas” para tokoh capres. Mungkin rumor itu sampai juga ke telinga SBY sehingga jalur pendaftaran pun ditiadakan. Semua kandidat peserta akhirnya melalui mekanisme undangan.
 
Tanpa konsep
Kesimpangsiuran mekanisme dan prosedur konvensi menggambarkan bahwa Partai Demokrat sendiri tampaknya belum memiliki konsep yang jelas terkait konvensi yang hendak digelar untuk menjaring capres 2014 tersebut. Meskipun penjaringan capres itu dilabeli nama ”konvensi”, kegiatan yang seharusnya bersifat internal itu ternyata mengundang pula tokoh parpol lain, seperti Jusuf Kalla (Partai Golkar) dan Endriartono Sutarto (Partai Nasdem). Mantan Panglima TNI Endriartono akhirnya dipecat Nasdem.
 
Sulit dimungkiri, gagasan konvensi pertama kali dilontarkan SBY selaku tokoh sentral Partai Demokrat di tengah kekalutan sang pendiri atas nasib partai yang elektabilitasnya terus merosot. Kasus korupsi yang melibatkan sejumlah petinggi partai dan terus ”digoreng” media diduga membuat elektabilitas Demokrat terpuruk. Sebagai gagasan yang lahir di tengah kekalutan, konvensi versi SBY ini tampaknya masih mentah dan belum sempat diperdebatkan secara serius dan mendalam di internal Demokrat sendiri. Risiko seperti inilah yang harus dihadapi jika sebuah parpol cenderung dikelola secara one man show dan terlalu bergantung pada figur tunggal, SBY.
 
Para petinggi Demokrat sendiri acap kali berbeda pemahaman tentang konvensi karena mereka tak tahu persis bagaimana konsep, format, dan mekanisme konvensi yang dibayangkan sang pendiri. Sebagai suatu cara demokratis dalam menjaring capres, ide konvensi sebenarnya mendapat dukungan luas. Namun, gagasan yang baik belum tentu berhasil baik jika tak dikelola dan diorganisasikan secara benar, tepat, dan cerdas.
 
Pertaruhan Demokrat
Kini konvensi capres Demokrat mulai bergulir. SBY menetapkan sejumlah tokoh sebagai komite pelaksana konvensi. Sebelas kandidat pun sudah menyatakan kesediaan untuk turut serta dalam konvensi. Persoalannya kemudian adalah bagaimana komite konvensi dan SBY membangun kepercayaan para peserta bahwa konvensi tidak semata-mata untuk tujuan mendongkrak elektabilitas Demokrat. Jika kepercayaan peserta gagal dibangun, tak mustahil kelak akan ada lagi kandidat yang mundur sebelum publik sempat mendengar gagasan dan mimpi mereka tentang Indonesia kita ke depan.
 
Karena itu, kemunduran Jusuf Kalla dan kawan-kawan semestinya menjadi pelajaran bagi SBY dan Demokrat agar tak main-main dengan proses konvensi. Ada beberapa prasyarat dasar yang perlu dipenuhi komite konvensi dan SBY agar publik dan juga peserta konvensi percaya bahwa konvensi dilakukan secara serius.
 
Pertama, memastikan format, mekanisme, dan tahap-tahap konvensi secara jelas, transparan, dan akuntabel kepada publik. Kedua, memastikan segenap hak dan kewajiban peserta konvensi, baik selama berlangsungnya konvensi maupun sesudahnya, termasuk sumber dan beban pembiayaan. Ketiga, menjadikan konvensi sebagai arena pertarungan gagasan dan mimpi para capres tentang Indonesia masa depan. Keempat, memastikan bahwa Partai Demokrat akan menjadikan hasil konvensi sebagai dasar pengajuan capres, termasuk memperjuangkannya jika harus berkoalisi dengan parpol lain.
 
Konvensi capres ala SBY ini adalah pertaruhan politik yang menentukan masa depan Demokrat, apakah parpol pemenang Pemilu 2009 ini masih layak dipilih dalam pemilu mendatang, atau justru bakal tenggelam ditelan sejarah. Apabila konvensi dikelola dan diorganisasikan secara baik dan benar, Partai Demokrat akan menikmati hasilnya, yakni kemungkinan pulihnya kembali kepercayaan publik. Sebaliknya, jika semua soal harus menunggu ”sinyal” dan bahkan ”restu” SBY, masa depan Demokrat menjadi taruhannya.


Persoalan lain adalah memastikan kedudukan anggota dan jajaran pengurus Demokrat dalam ajang konvensi, apakah mereka terlibat sepenuhnya, sebagian, atau disetarakan dengan masyarakat lain yang bakal menjadi responden survei publik terhadap para capres peserta konvensi. Dalam praktik konvensi capres di Amerika Serikat, misalnya, para anggota dan pengurus partai inilah yang akhirnya menentukan kelayakan kandidat. Lembaga survei kemudian menguji popularitas dan elektabilitas para kandidat. Oleh karena itu, sebelum kepercayaan publik turut runtuh, beban pertama dan utama komite konvensi adalah menjelaskan semua soal terkait konvensi secara terbuka dan apa adanya. Termasuk, apakah komite konvensi mengambil keputusan secara otonom atau harus menunggu ”sinyal” dan ”restu” SBY lebih dahulu.

 

*) Penulis adala Profesor Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Sekjen PP AIPI


Artikel ini di muat di KOMPAS, 04 September 2013

Bila AS menyerang Suriah

hamdanbasyarOleh: M. Hamdan Basyar

 

SEBUAH lembaga survei, Ipsos, melakukan polling dua kali tentang intervensi Amerika Serikat (AS) terhadap Suriah. Survei pertama dilakukan pada 19–23 Agustus 2013 dan survei kedua pada 26–30 Agustus 2013.

 

Semua responden adalah warga AS yang telah berumur 18 tahun ke atas. Mereka diwawancarai secara online. Hasilnya, sebagian besar masyarakat AS tidak setuju bila pemerintahnya melakukan intervensi ke Suriah. Ketika ditanya, “In your opinion, should the United States intervene in Syria or not,” pada survei pertama, 60% menyatakan tidak setuju adanya intervensi AS, yang setuju intervensi hanya 9% dan 31% menjawab tidak tahu.

 

Jawaban responden sedikit berubah ketika dikaitkan dengan penggunaan senjata kimia di Suriah. Sebanyak 25% masyarakat AS menyatakan pemerintahan Barack Obama harus melakukan intervensi bila Pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia. Tapi persentase itu masih kalah dibandingkan yang menolak intervensi, yakni 46%. Hasil yang hampir sama juga terlihat pada survei kedua.

 

Tampaknya masyarakat AS tidak setuju intervensi militer pemerintahannya ke Suriah. Barangkali bayang-bayang invasi militer AS ke Afghanistan dan Irak masih membekas pada sebagian rakyat AS. Mereka tidak mau lagi menjadi tumbal politik elite AS yang mengumbar nafsu perang.

 

Walaupun sebagian rakyat AS menolak intervensi ke Suriah, Presiden Obama terus mencari dukungan atas pilihan tindakannya. Obama mendesak Kongres agar dapat memberikan persetujuan intervensi. Bila akhirnya AS melakukan intervensi ke Suriah, hal itu akan mempunyai dampak keamanan yang cukup besar di Timur Tengah.

 

Senjata kimia siapa?
Konflik di Suriah sudah berlangsung lebih dari dua setengah tahun. Korban yang meninggal sudah lebih dari 100.000. Ratusan ribu orang mengungsi ke berbagai negara. Memang, kondisi itu sudah tidak dapat ditoleransi. Semestinya Pemerintah Suriah dan pihak-pihak yang terkait segera melakukan usaha-usaha untuk meredakan ketegangan antarfaksi di sana.

 

Kemudian diadakan rekonsiliasi dan perdamaian sehingga tercegah korban sipil berikutnya. Akan tetapi sebelum ditemukan cara berdamai, terjadi penggunaan senjata kimia. Dikabarkan ada penggunaan senjata kimia di Suriah yang telah menewaskan ratusan orang. Kelompok oposisi menuduh Pemerintah Bashar al-Assad menggunakan senjata itu untuk membunuh rakyatnya. Sebaliknya, Pemerintah Suriah menuduh pengguna senjata kimia adalah para pemberontak.

 

Pihak oposisi mengklaim mempunyai bukti penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Assad. Koalisi oposisi Suriah yang berpangkalan di Istanbul mengatakan Abdeltawwab Shahrour, kepala komite medis forensik di Aleppo, mempunyai bukti yang dimilikinya atas serangan senjata kimia di Khan al-Assal, Provinsi Aleppo, pada 19 Maret 2013. Serangan itu menewaskan puluhan orang.

 

Kemudian ada serangan yang menggunakan senjata kimia lagi di pinggiran Damaskus pada 21 Agustus 2013. Pihak oposisi menyebut jumlah korban ada 1.300 orang. Baik Pemerintah Suriah maupun gerilyawan telah menyalahkan satu sama lain atas apa yang mereka katakan sebagai serangan yang menggunakan senjata kimia. Pemerintahan Assad menolak tuduhan penggunaan senjata itu.

 

Dunia internasional ikut mengomentari penggunaan senjata kimia itu. Seorang politikus Inggris George Galloway menyebut senjata kimia itu kemungkinan digunakan Al-Qaida yang mendapat pasokan dari Israel. Dia mengatakan: “Jika telah terjadi penggunaan senjata kimia, itu Al-Qaida yang menggunakan senjata kimia. Siapa yang memberi mereka senjata kimia? Menurut teori saya, Israel memberi mereka senjata kimia.” Galloway menjelaskan dalam sebuah video yang sudah diedit di saluran Iran Press TV seperti dikutip Huffingtonpost.

 

Penjelasan Galloway tampaknya sejalan dengan temuan komisi PBB terhadap pelanggaran HAM di Suriah. Anggota Komisi Independen Penyelidikan PBB, Carla del Ponte, mengatakan bahwa staf medis mengumpulkan data-data dari kesaksian para korban dan bukti di lapangan yang menunjukkan bahwa senjata kimia jenis sarin digunakan pejuang oposisi.

 

Del Ponte mengatakan: “Penyelidik kami telah mewawancarai korban, dokter rumah sakit, dan terjun langsung ke lapangan. Sebuah bukti tak terbantahkan dari penggunaan gas sarin. Senjata ini digunakan oleh oposisi, bukan oleh otoritas pemerintah.” Dia menjelaskan hal itu dalam wawancara di televisi Swiss-Italia. Memang, penggunaan senjata kimia terhadap rakyat tidak dapat dibenarkan. Siapa pun yang menggunakan senjata mematikan itu harus diberi hukuman yang setimpal.

 

Intervensi AS
Penggunaan senjata kimia di Suriah itu akan dijadikan alasan intervensi militer AS. Bila jelas terbukti penguasa Suriah menggunakan senjata itu, dengan leluasa Obama akan menyerang kekuasaan Bashar al- Assad sampai turun dari singgasananya. Tapi, bila ternyata tidak terbukti Assad menggunakan senjata kimia, Obama tetap akan menggunakan caranya untuk menggusur kekuasaan Assad di Suriah.

 

Tampaknya skenario Suriah ini mirip dengan penggulingan Saddam Hussein di Irak. Pada waktu itu, AS melumpuhkan kekuatan Irak dimulai dari kekacauan-kekacauan internal, politik adu domba, dukungan terhadap oposisi, pelemahan dengan sanksi-sanksi ekonomi, dan berujung pada serangan militer ketika semua lini di dalam negeri Irak sudah mengalami pembusukan.

 

AS memulai intervensi lewat tuduhan penggunaan senjata pemusnah massal oleh Saddam Hussein. Opini dunia internasional digiring untuk memusuhi pemimpin Irak itu karena menggunakan senjata pemusnah massal. Akhirnya, Presiden AS waktu itu, George W Bush, memperoleh legitimasi internasional untuk intervensi ke Irak. Tapi sampai saat ini, setelah 10 tahun, senjata pemusnah massal di Irak tidak pernah ditemukan. Membaca sejarah intervensi AS itu, serangan ke Suriah pun agaknya hanya untuk menjatuhkan kekuasaan Bashar al-Assad.

 

Strategi di Irak diulang. Setelah politik adu domba dan dukungan terhadap oposisi, kini AS mendorong pengucilan Assad dengan senjata kimia. PBB sibuk melakukan pembuktian penggunaan senjata kimia. Adapun Presiden Obama sibuk mencari dukungan dari Kongres sebelum melakukan intervensi.

 

Bila ternyata PBB menemukan bukti bahwa senjata kimia digunakan rezim Assad, itu akan dijadikan alat tambahan untuk mendongkel penguasa Suriah tersebut. Tapi bila PBB tidak menemukan bukti, tampaknya Obama tetap akan melakukan intervensi militer setelah mendapat persetujuan dari Kongres AS. Bagi Obama, dukungan Kongres lebih penting dibandingkan keputusan PBB. Oleh karena itu, dia akan terus melaju meski tanpa dukungan PBB.

 

Keamanan regional Timteng
Bila intervensi militer AS ke Suriah itu tanpa dukungan PBB, Rusia akan merespons dengan mendukung Bashar al-Assad. Rusia dan China pernah memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang ingin melengserkan Bashar al-Assad dari puncak kekuasaan di Suriah, 4 Februari 2012. Waktu itu, selain dua negara pemegang hak veto tersebut, 13 anggota DK PBB memberi suara yang mendukung resolusi itu.

 

Dalam resolusi yang dirancang Liga Arab itu disebutkan agar Bashar al-Assad menyerahkan kekuasaan kepada seorang wakilnya, kemudian ada penarikan tentara dari berbagai kota dan selanjutnya peralihan ke sistem demokrasi. Dukungan Rusia terhadap Bashar al-Assad itu akan menyeimbangkan kekuatan melawan AS. Menurut pihak Rusia, tindakan intervensi militer AS di Suriah, tanpa persetujuan dari PBB, hanya akan mengancam usaha perdamaian dan berdampak buruk bagi situasi keamanan di Timur Tengah (Timteng).

 

Rusia juga menganggap ada kesamaan antara laporan penggunaan senjata kimia oleh pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad dengan tuduhan penggunaan senjata pemusnah massal oleh pemimpin Irak Saddam Hussein sebelum invasi militer AS ke Irak, Maret 2003. Sebagian masyarakat Suriah akan menganggap kedatangan pasukan militer adalah bentuk penjajahan di negara mereka.

 

Mereka memandang intervensi militer akan membawa dampak serius bagi stabilitas dalam negeri dan kawasan karena dipandang sebagai kepanjangan tangan negara-negara Barat yang memang memiliki banyak kepentingan di Suriah. Keberadaan pasukan Barat di negeri yang berdekatan dengan Iran itu akan terus menimbulkan guncangan di kawasan tersebut.

 

Negeri kaum mulah itu tidak akan tinggal diam. Teheran akan membantu kekuatan Bashar al- Assad. Kemungkinan besar Hizbullah di Lebanon juga akan ikut mendukung Assad. Sementara itu, negara-negara Liga Arab akan membantu kekuatan oposisi Suriah. Turki juga ikut menyokong kaum oposisi. Akibatnya, keamanan regional Timur Tengah jelas terancam.

 

*) Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Politik LIPI

 

Artikel ini dimuat di Seputar Indonesia, Jum'at 6 September 2013

Partai Sebatas Pelengkap

firman noorFIRMAN NOOR, Ph.D

 

Beberapa waktu lalu Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) merilis hasil temuan survei yang dilakukan pada Mei 2013.

 

Salah satu temuan yang cukup menarik adalah bahwa masyarakat saat ini berkecenderungan kuat untuk tidak lagi memilih partai namun memilih figur atau calon anggota legislatif (caleg). Survei yang melibatkan 1.799 responden dari seluruh Indonesia itu menunjukkan bahwa 58% dari total sampel menyatakan memilih caleg dan hanya 30% yang menyatakan akan memilih partai.

 

Hasil ini berbanding terbalik secara cukup signifikan dari hasil temuan yang dilansir oleh P2P-LIPI bekerja sama dengan CSIS-LP3ES-Puskapol, di tahun 2009, di mana menurut catatan Tim Survei P2P-LIPI pada waktu itu mayoritas responden cenderung masih memilih partai politik ketimbang caleg. Hasil temuan ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup penting dari perilaku memilih masyarakat dalam kurun waktu yang cukup singkat.

 

Situasi ini memperkuat berbagai temuan ataupun kajian sejenis dalam lima tahun terakhir yang semakin menunjukkan potensi “peran pelengkap” partai dalam konteks pemilu. Partai hanya sebatas institusi yang melegalkan eksistensi para caleg, namun mulai terkalahkan perannya oleh caleg pada hari pemilihan. Inilah fenomena ketika peran partai hanya sebatas kendaraan politik.

 

Rizal Ramli pada forum diskusi yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di tahun lalu menyebut dengan sinis peran partai hanya sebagai sekadar “taksi sewaan”. Secara objektif, peran partai jelas tetap penting dan dibutuhkan, setidaknya dalam proses pengawalan demokrasi dan legalitas caleg pada saat penyusunan DCS atau DCT. Namun melihat tren yang cukup berkembang saat ini, pandangan yang melihat bahwa pada akhirnya partai berperan sebagai pelengkap saja itu pun tidak terlalu salah.

 

Fenomena Memilih Figur

Fenomena ketika caleg menjadi jauh lebih penting ketimbang partai jelas tidak hadir begitu saja. Kuat dugaan bahwa hal ini disokong salah satunya oleh sistem pemilihan yang diberlakukan. Ketika sistem pemilihan terbuka belum tersosialisasikan apalagi dilakukan, dalam benak mayoritas masyarakat pemilu berarti memilih partai.

 

Apalagi telah cukup lama model memilih partai ini dilaksanakan pada pemilu-pemilu di Tanah Air. Namun manakala sistem pemilihan terbuka ini diberlakukan, masyarakat nampak telah melihat sebuah alternatif yang bisa juga untuk dilakukan. Sistem yang baru tak pelak telah memicu sebuah kebiasaan baru dalam memilih. Sepintas, hasil temuan P2P-LIPI yang pro terhadap figur ini cukup memberi angin segar bagi keberlangsungan sistem pemilihan terbuka, dengan berbagai variannya.

 

Meski demikian, fenomena migrasi dari orientasi memilih partai ke caleg yang hanya membutuhkan waktu kurang dari lima tahun tentu memerlukan alternatif jawaban yang lain. Bisa jadi tingkat kedekatan masyarakat yang demikian lemah kepada partai politik (party id) adalah akar persoalannya. Survei P2P-LIPI kali ini juga menunjukkan bahwa tingkat kedekatan masyarakat kepada partai demikian lemah.

 

Hanya 5% responden yang menyatakan sangat dekat dengan partai, sementara 60% responden menyatakan tidak dekat sama sekali dengan partai mana pun. Temuan Survei ini mempertegas kembali temuan yang sama dari Survei dan penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain. Kedekatan yang demikian lemah tak pelak adalah dampak dari kepercayaan yang lemah.

 

Hal ini terutama karena kurangnya sosialisasi politik, komunikasi politik dan perilaku partai yang belum seutuhnya mencerminkan kepentingan masyarakat. Dalam situasi ketika partai belum cukup atraktif di mata masyarakat inilah, kecenderungan untuk mengabaikan atau menomorduakan partai saat memilih muncul ke permukaan. Selain itu, masyarakat pun saat ini telah semakin kritis untuk melihat kebermanfaatan pemilu dengan tidak lagi terpaku pada simbol-simbol kepartaian semata.

 

Masyarakat nampak sudah pandai dalam memilih dan memilah siapa yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya, terlepas dari latar belakang partainya. Sayangnya, harus diakui pula tak jarang makna memberikan manfaat itu bagi sebagian masyarakat bersifat jangka pendek saja. Dalam kondisi ketika sebagian besar masyarakat semakin pandai berhitung, adalah wajar jika pendekatan yang bersifat personal, yang mampu menumbuhkan keyakinan dan hasil konkret semakin dibutuhkan. Di sini figur-figur atau caleg dengan mobilitas individual yang dimilikinya jelas lebih berpotensi untuk mengisi kebutuhan itu. Tidak mengherankan pula jika figur pada akhirnya lebih diperhitungkan oleh masyarakat ketimbang partai, saat hari H pemilihan.

 

Implikasi

Situasi sedemikian memiliki pelbagai implikasi. Di satu sisi, fenomena pro terhadap figur berimplikasi memotong jalur oligarki partai. Kedekatankedekatan elitis yang dibangun antara elite partai dengan segelintir caleg guna memuluskan jalan ke gedung parlemen tidak banyak berarti lagi, mengingat pada akhirnya aspirasi rakyatlah yang akan menentukan nasib caleg.

 

Dengan kata lain, peluang terpilih menjadi lebih merata kepada seluruh caleg, terlepas dari apakah seorang caleg ada di nomor urut jadi atau tidak. Sebagai konsekuensi lebih lanjut, seorang caleg dituntut sejak dini untuk mampu membangun dan memelihara kedekatan dengan para pemilih. Era ongkang-ongkang kaki atau bergantung semata pada mesin partai telah berakhir. Seluruh caleg saat ini dituntut untuk bekerja lebih keras lagi untuk dapat dikenal dan dipilih dalam wilayah pemilihannya.

 

Dari situasi ini diharapkan mereka yang terpilih adalah mereka memang benar-benar memiliki pemahaman yang komprehensif atas aspirasi wilayah dan penduduk yang diwakilinya. Namun demikian, fenomena pro-figur ini juga berpotensi menimbulkan kecemburuan internal. Dengan kenyataan partai pada akhirnya lebih mengandalkan figur-figur populer, soal popularitas akan menjadi segala-galanya.

 

Kader debutan namun yang memiliki popularitas dapat meninggalkan kader-kader lawas. Bisa jadi jika tidak direspons dengan baik, akan muncul pemikiran untuk lebih berkiprah di masyarakat secara individual, ketimbang berkomitmen pada cita-cita bersama sebagai kader partai. Kaderisasi bisa jadi akan bersifat artifisial.

 

Tidak saja karena pada akhirnya siapa saja dapat menjadi caleg, namun di sisi lain kader dalam praktiknya tidak dituntut untuk berkomitmen pada cita-cita partai yang sesungguhnya. Bagi partaipartai yang komitmen ideologisnya demikian lemah, partai akan benar-benar menjadi sekadar alat individu, tepatnya mereka yang mengandalkan popularitas sempit. Di sini ancaman kebobrokan demokrasi dalam pandangan Plato—ketika negara dikelola bukan oleh mereka yang tercerahkan (the philosopher-kings) namun sekadar yang terpopuler— bukan tidak mungkin akan terjadi.

 


*) Peneliti pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Dosen pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI   
 
Sumber: http://nasional.sindonews.com/read/2013/07/03/18/756810/partai-sebatas-pelengkap

Menebar Kuasa, Menuai Bui

Syamsuddin-HarisOleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris

 

Perasaan miris menghinggapi kita setiap kali menyaksikan para pemimpin tertinggi partai politik digelandang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus suap dan korupsi. Batas antara pemimpin dan pecundang begitu tipis, mungkin setipis moralitas mereka yang mudah terbuai godaan kekuasaan. Apa yang tengah terjadi di negeri ini?

 

Prahara yang tengah membelit mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, benar-benar membuka mata publik bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara parpol agama dan parpol sekuler atau partai yang tidak mengklaim sebagai parpol agama. Partai berbasis dan berideologi agama tidak lebih baik dan bersih dari partai sekuler. Agama (Islam) pada akhirnya hanya menjadi “label”, bahkan mungkin tak lebih dari sekadar “tameng” untuk bersembunyi dan menyembunyikan diri dari perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan moralitas agama.

 

Karena itu wajar saja jika dalam konteks politik nasional kita, tingkat dukungan terhadap partai-partai agama dan berbasis agama tidak lebih baik dari parpol-parpol sekuler yang pada umumnya juga menolak disebut sebagai partai “sekuler”. Pengalaman pemilu-pemilu di Indonesia sejak 1955 sudah menunjukkan hal itu. Meskipun secara sosiologis sekitar 90 persen pemilih beragama Islam, parpol nasionalis-sekuler hampir selalu lebih unggul dari parpol Islam. Kegagalan parpol Islam dan berbasis Islam terulang pada Pemilu 1999, 2004 dan 2009.

 

Kekuasaan Besar Parpol
Kasus dugaan suap dan korupsi sebenarnya dialami oleh banyak politisi dan petinggi hampir semua parpol di negeri ini. Namun pertanyaannya kemudian, mengapa mereka tidak pernah kapok dan tak mau belajar dari pengalaman pahit rekan-rekan politisi sebelumnya? Juga, mengapa para politisi dan pemimpin parpol mudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan kekuasaan?

 

Faktor pertama dan utama yang bisa menjelaskan fenomena itu adalah begitu besarnya kekuasaan parpol dalam sistem politik dan demokrasi kita saat ini. Parpol, terutama yang memperoleh kursi di DPR, memiliki kesempatan mengatur dan mengalokasikan anggaran negara (APBN). Fenomena dugaan suap dan korupsi yang diduga dilakukan sejumlah anggota dan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR mengindikasikan kecenderungan tersebut. Seperti bisa kita ikuti melalui pemberitaan media, para politisi parpol yang memiliki posisi strategis di parlemen memanfaatkan dan menyalahgunakan kekuasaan mereka, baik untuk memperkaya diri sendiri maupun memperbesar pundi-pundi parpol masing-masing.

 

Potensi pemanfaatan dan penyalahgunaan dana publik semakin besar bagi para politisi dan petinggi parpol yang turut berkoalisi dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Persoalannya, sebagai kompensasi dukungan mereka bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, parpol koalisi memperoleh jatah kursi di kabinet sesuai proporsi kekuatan mereka di DPR. Kasus dugaan suap dan korupsi yang dialami petinggi Partai Demokrat dan PKS semakin membenarkan hal itu. Dalam konteks Demokrat, KPK mensinyalir penyalahgunaan kekuasaan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dalam proyek Hambalang, sedangkan dalam kaitan PKS, komisi antikorupsi menduga Luthfi memanfaatkan posisi strategisnya sebagai presiden partai untuk mempengaruhi Menteri Pertanian dalam pembagian kuota impor daging sapi.

 

Kekuasaan besar yang dimiliki parpol itu pula yang menjelaskan mengapa semakin banyak pebisnis dan kalangan pensiunan jenderal kini berbondong-bondong masuk parpol dan bahkan membentuk parpol baru. Singkatnya, parpol bukan hanya jalan pintas untuk memperkaya diri bagi kalangan “orang biasa” yang ingin hidup glamour, melainkan juga menjadi tempat berlindung bagi pengusaha hitam serta mantan pejabat serta jenderal korup dan pelanggar HAM.

 

Penjarahan Dana Publik
Faktor kedua, meskipun korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dan bahkan kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), ancaman hukuman bagi para koruptor masih terlalu rendah dan tidak sebanding dengan dampaknya bagi kehidupan kolektif. Sudah menjadi rahasia umum, hukuman yang diterima koruptor dana publik dengan nilai miliaran rupiah acapkali tidak jauh berbeda dengan hukuman bagi rakyat miskin yang mencuri ayam karena terpaksa. Juga sudah sering dikemukakan, kendati sudah menjadi terpidana, para koruptor bisa menikmati cuti sakit di luar penjara dan fasilitas mewah di dalam bui. Akibatnya, tidak ada efek jera bagi para calon koruptor berikutnya.

 

Faktor ketiga yang melatarbelakangi maraknya kasus suap dan korupsi para petinggi parpol adalah rendahnya kualitas integritas moral para politisi dan petinggi parpol serta orientasi oportunis-pragmatis sebagai akibat tidak adanya komitmen ideologis yang kuat pada hampir semua parpol yang berkuasa sejak 1999. Karena tidak ada komitmen ideologis dan pemihakan terhadap kemaslahatan kolektif, yang berlangsungnya akhirnya adalah penjarahan berjamaah atas sumber-sumber dana publik (APBN dan APBD) yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat kita.

 

Terlalu besar biaya politik, sosial, dan ekonomi yang dikeluarkan bangsa ini jika motif dan orientasi sebagian politisi dan petinggi parpol hanya berputar pada soal tahta, harta, dan wanita. Karena itu sudah waktunya kita memutus mata rantai korupsi para politisi dan petinggi parpol dengan menjadikan pemilu mendatang sebagai arena pengadilan bagi mereka.

 

Selain itu, kita harus mewaspadai janji palsu, komitmen palsu, dan bahkan mungkin sumpah palsu sebagian pejabat publik dan wakil rakyat hasil pemilu. Kehati-hatian serupa juga perlu diberikan kepada para calon legislatif baru yang tengah bersolek menyambut Pemilu 2014. Sebagai pemilih kita mesti lebih cerdas menilai, siapa yang benar-benar dapat dikategorikan sebagai pemimpin dan calon pemimpin, siapa pula sesungguhnya yang tak lebih dari pecundang.

 

(Koran Sindo, 4 Juni 2013).