Kolom AIPI

Democratic Party in limbo, who is to blame?

INBSince Saiful Mujani Research and Consulting (MRC) released the outcome of its survey earlier this month, which ranked the Democratic Party third after the Golkar Party and the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) in terms of electability, many within the ruling party have deemed their chairman Anas Urbaningrum as most responsible for this decline.

 

As a consequence, they say, Anas must be replaced. The move to oust Anas has since been taken forward in several stages.

 

In the first stage, on Feb. 8, the party’s general assembly transferred the executive authority from Anas to the assembly chairman President Susilo Bambang Yudhoyono under the aegis of the “eight steps to rescue and consolidate the Democratic Party”.

 

The steps stipulate, among other things, that the supreme assembly chairman is responsible for leading the rescue and consolidation of the party, with the assembly taking all decisions, actions and direction of strategic importance, including restoration of the party’s credibility and integrity, and with all party elements directly answering to the assembly. Anas keeps his chairmanship intact, but must focus on the legal case he is facing.

 

If we read carefully the eight-item measure, it is clear this is the first step to dismantle the authority of Anas as the party chairman. He remains the deputy chief of the assembly, but his powers have been taken entirely by Yudhoyono. In other words, Anas has been stripped of his authority.

 

The second step is the release of “10-point integrity pact” that all ranks of party executives — both in the central board and regional chapters — must sign.

One of the points of the pact is a willingness to resign after being named a graft suspect. There is nothing new about this pact — it was part of the party’s code of ethics in the first place.

 

There was speculation that the pact was issued because Anas would have resisted it on the grounds that he was embroiled in a scandal centering on the misappropriation of state money in the construction of the Hambalang sports center in Bogor. In fact, Anas signed it.

 

The way Anas put pen to paper on the integrity pact showed he remained powerful and his leadership in the party was still very strong. This was evident when party executives loyal to him followed suit.

 

By asking all party executives to sign the pact, Anas displayed his integrity and sent a signal that he was still “in command”.

 

In that regard, Anas maintains effective leadership in the party. Borrowing the view of Joseph S. Nye Jr.: “An effective leader is a person capable of mixing between the hard power of coercion and the soft power of persuasion.” His ability to know when to use hard power and when to use soft power means that Anas possesses smart power.

 

In the 2004 and 2009 presidential elections, Yudhoyono displayed the soft power of persuasion. He was able to attract many people to accept and share his vision.

He also knew how to co-opt his followers to walk in step with him to achieve a common goal. The slogan “Together we can” was the motto with the magnetic power in the 2004 election, which he maintained in 2009.

 

However, lately it is his militaristic nature that appears to have prevailed over his democratic nature.

 

Yudhoyono’s move to control and consolidate the party he found is understandable only from a military perspective, as he seized the opportunity to save the party at the expense of Anas. Unfortunately, this scenario is far from perfect.

 

For example, “pressure” on Anas to focus on the legal case in which he is involved, which is being investigated by the Corruption Eradication Commission (KPK) apparently predates the law.

 

The leaking of a KPK letter to start a formal investigation into Anas as part of the pressure on the KPK did not work as not all of the antigraft body leaders signed it. It only gave the impression that the Presidential Palace had attempted to intervene. The Palace dismissed any link to the leaking of the document.

 

Step number three of the war of attrition against Anas took the form of the party’s National Leadership Meeting on Feb. 17, which was expected to increase the pressure for an extraordinary congress to replace Anas, which would have been the fourth stage of the effort to unseat Anas.

 

As the public has witnessed, participants of the leadership meeting displayed no urge to organize an extraordinary congress.

 

If all the measures to dethrone Anas fail, the party’s supreme assembly has no other choice but to reinstate Anas’ powers as party chairman. A failure to do so will push the party’s electability rating down further because of the internal fuss about the party’s provisional list of legislative candidates to be submitted to the General Elections Commission (KPU) in March.

 

The crisis, if it happens, will certainly serve as a negative campaign for the ruling party. To consolidate the party, Anas’ authority may need to be restored.

 

If the infighting is prolonged, the party may fail to meet the 3.5 percent parliamentary threshold required to sit in the House of Representatives following the 2014 legislative election. If that occurs, the party will be consigned to the Indonesian political history books.

 

Is this the legacy that Yudhoyono will leave behind?

The writer is research professor at the Research Center for Politics at the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Jakarta.

 

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2013/02/21/democratic-party-limbo-who-blame.html

Kudeta Merangkak di Partai Demokrat

INBOleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti


KETUA Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum ibarat ‘seorang bayi yang kelahirannya tidak diinginkan’ sebagian besar tokoh di dewan pembina partai berlambang segitiga Mercy itu. Betapa tidak, sejak Anas maju sebagai kandidat dan terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres Nasional Partai Demokrat di Bumi Priangan, 20 Mei 2010, upaya untuk menggagalkan keterpilihannya atau bahkan menggulingkannya dari posisi Ketua Umum PD sudah sering terjadi.

 

Anas memang bukan ‘tokoh muda yang diinginkan’ untuk memimpin partai penguasa itu. Sebagian besar tokoh loyalis Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginginkan yang terpilih pada kongres nasional itu adalah Andi Alifi an Mallarangeng, orang yang sejak 2004 sangat dekat dengan SBY dan pernah menjadi juru bicaranya. SBY lebih menginginkan Andi Mallarangeng karena Andi ‘kawula’ yang amat patuh dan tunduk pada ‘gustinya’. Akan tetapi, kita semua tahu upaya untuk menjegal Anas dengan cara apa pun, baik sebelum atau setelah Kongres Nasional Partai Demokrat, selalu gagal di tengah jalan.

 

Yang terjadi pada 8 Februari 2013, yaitu pengalihan otoritas untuk memimpin Partai Demokrat dari Ketua Umum PD Anas Urbaningrum kepada Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono, juga merupakan bagian dari upaya untuk menjatuhkan Anas dari tampuk kepemimpinan Partai Demokrat.


Dalam bahasa yang keren, yang terjadi di PD saat ini ialah `kudeta merangkak!'.
Semua orang yang belajar politik pasti tahu konsep kudeta (dari bahasa Prancis: coup de'etat) yang dalam bahasa Inggris disebut strike to the state (serangan kepada negara). Arti umumnya ialah pengambilalihan kekuasaan dari tangan seorang pemimpin negara. Anas memang bukan pemimpin negara, melainkan hanya pemimpin eksekutif Partai Demokrat. Namun, pengambilalihan paksa terhadap otoritas Anas sebagai Ketum PD dapat dipandang sebagai kudeta. Mengapa saya mengistilahkan yang terjadi di Partai Demokrat sebagai `kudeta merangkak'? Nanti akan saya jelaskan skenarionya.

 

Skenario Kudeta

Pengambilalihan otoritas kepemimpinan di PD dari ketum kepada ketua majelis tinggi merupakan bagian dari `perang pengikisan' (war of attrition) atau `kudeta merangkak' yang dijalankan SBY terhadap Anas Urbaningrum.


SBY terpaksa melakukan itu sebelum otoritas Anas di PD semakin kuat. Dalam istilah militer, yang lam istilah militer, yang dilakukan SBY terhadap Anas pada Jumat malam, 8 Februari 2013, itu ialah ruari 2013, itu ialah pre-emptive strike (serangan yang dilakukan sebelum lawan melakukan penyerangan).

 

Otoritas Anas dilucuti sedikit demi sedikit. Langkah pertama SBY ialah dengan mengeluarkan Delapan Langkah Delapan Langkah Penyelamatan dan Konsolidasi Partai Demokrat yang terdiri dari, pertama, SBY sebagai ketua majelis tinggi ber tugas, berwenang, dan bertanggung jawab memimpin penyelamatan dan konsolidasi Partai Demokrat. Kedua, segala keputusan dan tindakan Demokrat ditentukan dan dijalankan majelis tinggi yang juga mengambil keputusan dan arahan penting dan strategis.

Ketiga, elemen-elemen partai berada dalam kendali dan bertanggung jawab langsung kepada majelis tinggi. Keempat, majelis tinggi melakukan penataan dan penertiban organisasi partai, integritas, kredibilitas, dan kinerja. Kelima, keputusan majelis tinggi mutlak diindahkan dan dijalankan. Sanksi tegas untuk yang tidak menjalankan. Mereka yang tidak suka terhadap kebijakan dan penyelamatan Demokrat yang dipimpin ketua majelis tinggi dipersilakan meninggalkan posisi mereka untuk diisi pejabat baru.

 

Keenam, penataan, penertiban, dan konsolidasi partai yang dipimpin dan dikendalikan ketua majelis tinggi berakhir setelah nama baik dan kondisi pulih. Ketujuh, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tetap menjadi wakil ketua majelis tinggi partai. Anas diberi kesempatan menghadapi masalah hukum yang ditangani KPK. Kedelapan, Demokrat mengutamakan penataan, penertiban, dan pembersihan partai dari unsur-unsur negatif. Setelah itu, baru melakukan ikhtiar untuk Pemilu 2014 (Kompas, 9/2).

 

Bila kita baca dengan saksama delapan butir langkah tersebut, tampak jelas betapa itu merupakan langkah awal untuk melucuti otoritas Anas sebagai Ketum PD. Anas memang tetap sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi PD, tapi otoritasnya sebagai Ketua Umum PD telah diambil seluruhnya oleh SBY. Kalaupun tidak ada kata bahwa Anas dicopot dari Ketum PD, esensi dari delapan langkah itu ialah pencopotan segala otoritas yang dimiliki Anas.

 

Langkah kedua dari `kudeta merangkak' atau `perang pengikisan' itu ialah dikeluarkannya Sepuluh Butir Pakta Integritas yang harus ditandatangani semua jajaran pengurus PD dari pusat sampai ke daerah. Salah satu butir dari pakta integritas itu yaitu kesediaan pengurus PD untuk mengundurkan diri apabila dirinya menjadi tersangka korupsi atau melakukan tindakan tercela.

 

Sebenarnya pakta integritas itu bukanlah hal yang baru. Itu sudah menjadi bagian dari komitmen para pengurus atau politikus PD yang termaktub di dalam kode etik para anggota PD yang juga dikemukakan lagi pada Silatnas PD di Sentul, Bogor, pada 2012.


Asumsi dasar dikeluarkannya pakta integritas itu ialah agar Anas tidak mau menandatangani pakta itu karena dirinya tersangkut kasus korupsi di proyek pembangunan sekolah atlet di Hambalang, Bogor. Ternyata, Anas melakukan `serangan balik' (strike back) dengan menunjukkan bahwa kuku-kuku kekuasaan dan kepemimpinannya di dalam PD masih sangat kuat. Itu terlihat dari bagaimana ia menandatangani pakta integritas itu diikuti jajaran Pengurus Pusat Partai Demokrat yang loyal kepadanya. Pernyataan politiknya agar semua jajaran pengurus PD dari pusat sampai daerah menandatangani pakta integritas itu untuk menunjukkan integritas dirinya dan sekaligus memberi sinyal komunikasi baik ke atas maupun ke bawah bahwa dia masih `memegang komando' (in charge atau in command) di Partai Demokrat. Ia mengikuti irama permainan yang ditabuh SBY sambil menunjukkan kepiawaiannya dalam memimpin PD.

 

Dalam kaitan itu, Anas masih memiliki kepemimpinan yang efektif di dalam PD. Jika kita meminjam pandangan Joseph S Nye Jr, “Seorang pemimpin yang efektif ialah orang yang mampu memadu antara hard power of coercion dan soft power of persuasion yang dimilikinya.“ Kemampuan untuk mengetahui kapan dia dapat menggunakan hard power dan kapan dia menggunakan soft power itulah yang membuat dirinya disebut memiliki smart power.

 

SBY, pada 2001-2009, memiliki soft power of persuasion. Ia mampu menyihir banyak orang untuk menerima dan berbagi visi dengannya. SBY juga tahu bagaimana mengooptasi para pengikutnya agar berjalan seirama dengannya untuk mencapai tujuan bersama. Slogan ‘Bersama kita bisa’ merupakan semboyan yang memiliki medan magnet kuat pada Pemilu Presiden 2004 dan berlanjut pada 2009. Namun, belakangan ini, sifat militeristisnya muncul lebih mengemuka ketimbang sifat demokratnya. Karena itu, jangan kaget bila saya banyak menggunakan konsep dalam ilmu politik dan kemiliteran untuk menjelaskan langkah-langkah SBY itu.

 

Yang dilakukan SBY sah dari sisi militer karena ia mengejar ‘kesempatan’ atau opportunity untuk menyelamatkan partai sembari mengerdilkan otoritas Anas Urbaningrum. Namun, sayangnya, skenario yang dibuatnya itu belum tentu berjalan sempurna! Contohnya, ‘desakan’ agar Anas lebih konsentrasi menghadapi tuduhan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata mendahului hukum dan malah dilakukan dengan cara yang salah. Upaya istana untuk mendapatkan ‘surat perintah penyidikan’ (sprindik) sangat tidak sempurna.

 

Lima tokoh pendekar KPK belum semuanya menandatangani dokumen penting itu. Isu yang berkembang malah istana berupaya mengintervensi KPK dengan mendesak lembaga itu cepat-cepat mengeluarkan sprindik dan menyatakan Anas sebagai tersangka kasus Hambalang.

 

Bocornya sprindik yang berasal dari KPK ke istana dan dari istana ke media massa itu justru menjadikan pihak istana dituduh melakukan tindakan tercela, yakni melakukan intervensi hukum terhadap KPK! Dampak bawaannya, KPK bukannya cepat melakukan gelar perkara semata, melainkan malah disibukkan pelanggaran etika pembocoran dokumen negara yang masih dalam bentuk draf.

 

Langkah ketiga dari skenario kudeta merangkak itu ialah melalui Rapimnas PD di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, kemarin. Sebenarnya, jika skenario awal lancar, yaitu Anas dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK, rapimnas itu ialah cara mengikis kekuatan Anas di jajaran bawah Partai Demokrat dan berujung pada langkah keempat, yaitu kongres luar biasa (KLB). Lagi-lagi, rapimnas itu mendahului gelar perkara KPK soal kasus Anas yang baru akan diadakan pada hari ini. Rapimnas pun tanpa hasil, skenario menggusur Anas kandas.

 

Krisis Tak Ada Ujung?

Jika berbagai langkah skenario kudeta merangkak itu ternyata tak berhasil,
majelis tinggi harus mengembalikan otoritas partai kepada ketua umumnya, Anas Urbaningrum. Jika tidak, elektabilitas Partai Demokrat akan semakin runyam karena pasti akan ada lagi ribut-ribut internal mengenai daftar caleg sementara dari PD yang harus diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Maret ini.

 

Krisis yang tiada ujung itu tentunya dapat menjadi kampanye negatif bagi PD. Ketua majelis tinggi jangan lagi memiliki pemikiran untuk melengserkan Ketua Umum PD, apalagi jika penggantinya berasal dari anggota keluarga Cikeas.

 

Jika itu terjadi, Partai Demokrat akan tinggal kenangan dan bukan mustahil akan sulit untuk menembus 3,5% ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebagai prasyarat untuk dapat memiliki kursi di parlemen. Apakah itu legacy (warisan politik) yang ingin ditinggalkan SBY?

 

*) Penulis adalah Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI dan Ketua Harian PP AIPI

 

Dimuat di Media Indonesia, 18 Februari 2013

Haru Biru Partai Segitiga Biru

INBOleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti


Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting yang dilakukan pada 6-20 Desember 2012 dan dirilis akhir pekan lalu sungguh mengharubirukan para pengurus Partai Demokrat.
 
Partai yang berdiri pada 9 September 2001 ini, menurut hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), elektabilitasnya semakin merosot tajam, yaitu tinggal 8 persen, walau masih menduduki peringkat ketiga setelah Partai Golkar (21 persen) dan PDI-P (18 persen). Padahal, pada Pemilu Legislatif 2004, Demokrat mengawali debut politik dengan memperoleh 8.455.225 suara (7,45 persen), yang setara dengan 57 kursi di DPR, dan melonjak tajam jadi 21.703.137 suara (20,4 persen), setara dengan 150 kursi di DPR.
 
Kekhawatiran para pendiri dan pengurus Demokrat ialah apabila menjelang Pemilu Legislatif 2014 tak ada perubahan positif atas elektabilitasnya, perolehan suara Demokrat bukan saja kian tergerus, melainkan juga akan sulit mencapai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 3,5 persen. Ini berarti, nama Demokrat akan tinggal kenangan. Bisa dibayangkan betapa pedihnya para pendiri melihat partai yang dibangun dengan susah payah lenyap ditelan zaman dalam waktu begitu cepat, hanya 13 tahun.
 
Gesekan Politik Baru
Hasil survei SMRC tentunya tak berbeda jauh dengan hasil survei lain yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia atau lembaga survei lain. Tidaklah mengherankan jika Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyebut kenyataan politik itu bukan lagi sekadar warning atau lampu kuning, melainkan sudah menjadi lampu merah bagi Demokrat. Seperti juga terjadi sebelumnya, para pendiri dan pengurus Demokrat bukan melihat hal itu sebagai suatu hikmah tersembunyi bagi upaya mengonsolidasi Demokrat, melainkan justru dijadikan manuver politik untuk, lagi-lagi, menyalahkan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum sebagai biang keladi keterpurukan Demokrat, dilanjutkan dengan berbagai upaya untuk menggulingkannya. Ibarat kaset rusak yang melantunkan suara sumbang berulang-ulang, beberapa petinggi Demokrat lagi-lagi meminta Ketua Dewan Pembina Demokrat SBY turun tangan menyelesaikan persoalan di partai berlambang segitiga biru ini.
 
Kita melihat, sejak Anas terpilih jadi ketua umum lewat kongres nasional di Bumi Priangan, 23 Mei 2010, mengalahkan Andi Mallarangeng dan Marzuki Alie, kemelut internal Demokrat tiada berakhir. Demokrat sebagai ”Partai Besar” ibarat kapal limbung diterpa badai yang datang silih berganti, dari persoalan faksionalisme yang tak sehat sampai korupsi besar yang menghancurleburkan nama Demokrat, yang slogan kampanyenya pada Pemilu Legislatif 2009 ialah ”Katakan Tidak pada Korupsi”. Di tengah badai dahsyat itu, Demokrat tak punya nakhoda kuat yang mampu menyelamatkan partai seperti dilakukan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung pada awal Reformasi, yang mampu menyatukan seluruh jajaran Golkar agar berjuang membangun ”Golkar Baru” supaya partai itu tak lekang kena panas dan tak hancur diterpa badai.
 
Demokrat menghadapi banyak kesulitan, antara lain, pertama, Demokrat belum beranjak dari fenomena politik ”Fans Club SBY” dan belum mampu menunjukkan dirinya sebagai ”Partai Besar”. Meski segala aturan main politiknya sudah lengkap, Demokrat masih bergantung pada sosok ketua dewan pembina, ketua dewan kehormatan, dan ketua majelis tinggi yang semuanya dipegang satu orang, SBY, dalam menyelesaikan persoalan besar yang dihadapi. Demokrat belum punya mekanisme penyelesaian konflik atau kemelut yang baik dalam artian yang nyata. Para politisi Demokrat juga amat kaku atau kurang luwes dalam upaya mencari jalan keluar atas kemelut yang mereka hadapi.
 
Kedua, sosok ketua dewan pembina yang selalu sangat hati-hati berdasar pada aturan main partai menyebabkan kurang beraninya SBY mencari terobosan baru yang apik dan diterima semua jajaran partai. Sebagai mantan jenderal yang memang lebih berpengalaman sebagai konseptor politik ketimbang komandan lapangan, SBY lebih menyukai melakukan ”tindakan dengan meminjam tangan orang lain” (action by proxy) sebagai modifikasi dari strategi war by proxy ketimbang turun tangan sendiri langsung. Sebagai contoh, kemelut Demokrat terakhir ini bukannya diselesaikan sendiri olehnya melalui manuver yang amat cantik, melainkan justru ingin meminjam tangan Komisi Pemberantasan Korupsi agar cepat-cepat menyelesaikan kasus-kasus korupsi di jajaran Demokrat yang, antara lain, menyeret nama Anas.
 
Untungnya, Indonesia tak lagi berada di dalam sistem otoriter yang dulu memungkinkan ucapan seorang penguasa lebih sakti daripada aturan hukum. Pendekatan kekuasaan kini telah berganti dengan pendekatan hukum. Karena itu, tidaklah mengherankan jika Ketua KPK Abraham Samad dan Juru Bicara KPK Johan Budi menampik untuk mengikuti irama SBY dengan mengatakan, ”KPK tidak ada urusan dengan politik!” Memang, urusan internal Demokrat adalah urusan Demokrat sendiri dan bukan urusan KPK.
 
Ketiga, Demokrat belum mampu membangun rasa kebersamaan atau perasaan kekitaan (We Feeling) di jajaran pengurus partai, dari pusat sampai ke daerah, sehingga yang masih terbangun adalah ”konsep kekitaan” di dalam faksi-faksi yang ada di Demokrat berhadapan dengan konsep ”mereka” (They) atau faksi lain. Tidaklah mengherankan jika setiap ada gagasan dari orang per orang pendiri atau pengurus, selalu dipandang mewakili individu atau kelompok yang berlawanan. Sebagai contoh, ketika ada jajaran pendiri atau pengurus pusat yang mengusulkan agar Anas mundur atau diganti melalui KLB, atau agar SBY turun tangan menyelesaikan kasus di Demokrat, seperti yang substansinya diutarakan tiga menteri asal Demokrat (Jero Wacik, Syarifuddin Hasan, dan Amir Syamsuddin), saat itu juga akan ada pendukung Anas yang pasang kuda-kuda untuk mempertahankannya.
 
Anas memang berakar ke bawah dan tak jarang membuat pernyataan atau manuver politik yang menunjukkan perlawanan atau pembangkangan terhadap ketua dewan pembina atau tokoh pendiri Demokrat lainnya. Sebagai contoh, Anas pernah mengatakan, keterpurukan elektabilitas Demokrat bukan karena dirinya, melainkan karena kinerja pemerintah yang juga buruk di mata sebagian orang.
 
Meski ada beberapa kandidat kepala daerah yang didukung Demokrat yang sudah menang, seperti di Sulawesi Utara (SH Sarundajang) dan Papua (Lukas Enembe), atau kemungkinan besar akan menang dalam pilkada, seperti Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang seperti Sarundajang hijrah ke Demokrat dari sebelumnya didukung PDI-P atau Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang masih kuat, orang lebih melihat kekalahan telak Demokrat di Pilkada DKI Jakarta 2012 dan Pilkada Sulawesi Selatan yang baru terjadi. Demokrat harus berusaha keras bangkit dan bersatu serta mampu menyelesaikan kemelut internalnya secara baik tanpa bantuan SBY. Jika tidak, bukan mustahil Demokrat akan masuk ke dalam sejarah politik Indonesia sebagai partai yang gemilang pada Pemilu Presiden 2004 dan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden 2009 yang mendukung SBY, tetapi rontok setelah SBY ”tak laku dijual lagi sebagai komoditas politik” Demokrat pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.

 

*) Penulis adalah Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI dan Ketua Harian PP AIPI

 

Dimuat di Kompas, 11 Februari 2013

Manuver Miskin Hasil

firman noorPartai Demokrat merupakan satu di antara banyak partai yang saat ini tengah dirundung masalah pelik. Citra partai yang merajai pemilu terakhir demikian terpuruk dan telah cukup menimbulkan kekhawatiran bagi para pengurus dan pendukungnya.

Beberapa survei terakhir menunjukkan penurunan elektabilitas yang signifikan bagi partai ini. Tidak itu saja, partai ini pun tengah mengidap faksionalisasi yang cukup berat dan hingga kini belum terselesaikan. Sikap elite partai yang cenderung saling serang,saat cobaan demi cobaan menghujam mengindikasikan ada sesuatu yang salah dari pola hubungan antar elite dalam partai berlambang mercyini.

 

Strategi Penyelamatan

Atas dasar itulah, apa yang dilakukan oleh Presiden SBY dalam hari-hari terakhir dapat dilihat sebagai bagian dari kekhawatiran atas nasib Demokrat. Sepulangnya dari ibadah di Tanah Suci, SBY melakukan sejumlah manuver untuk membenahi partainya. Dibuka pertama kali dengan mengundang dewan pembina pada Kamis, yang kemudian disusul dengan majelis tinggi “plus” sehari sesudahnya dan kemudian mengundang pimpinan DPD pada hari Minggu.

 

Sebelum kemudian mengeluarkan pakta integritas, SBY telah mencanangkan pengambilalihan partai dan mempersilakan Anas, meski tetap sebagai ketua umum partai, untuk berkonsentrasi atas masalah yang dihadapinya. Meski “masalah” di sini belum jelas benar,mengingat jika kasus korupsi yang dimaksud, Anas hingga saat itu belum menjadi terduga apalagi tersangka. Pun demikian,pengambilalihan itu jelas tidak memiliki landasan konstitusi partai yang kuat.

 

Semua peristiwa itu terjadi di Cikeas.Dari tempat yang diambil, SBY ingin menunjukkan atau menegaskan kembali siapa sesungguhnya dirinya dalam partai ini.Dijadikannya Cikeas,dan bukan Kantor DPP Partai Demokrat sebagai tempat pertemuan,pun memperlihatkan bagaimana urusan partai menjadi urusan personal seorang SBY. Sepintas, apa yang diambil terasa signifikan.

 

Bagi sebagian kalangan, langkah SBY cukup telah mengunci Anas yang dipandang sebagai sumber masalah, dan dijadikan kambing hitam bagi terus meluncurnya suara demokrat.“Faksi Cikeas”, demikian beberapa kalangan menyebutnya, menggunakan hasil survei dari SMRC, sebagai modal untuk menyerang Anas. Pakta integritas juga dipandang menjadi pembuka atau kanal bagi dikeluarkannya Anas secara elegan.

Mengingat pada poin kedelapan,terdapat klausul kesediaan untuk mengundurkan diri jika mendapatkan status terduga,tersangka atau terpidana dalam kasus korupsi.Kebetulan pula,tidak lama setelah itu sprindik Anas bocor ke tangan publik. Dari sini, pakta integritas menjadi terlihat demikian relevan.

 

Tidak Menunjang Penyelesaian Masalah

Namun demikian, sebagai bagian dari upaya penyelamatan partai, langkah SBY termasuk adanya pakta integritas seharusnya bekerja lebih lama dan jauh ke depan,dalam makna tidak diabdikan hanya untuk atau dalam rangka menyingkirkan Anas dan kelompoknya saja. Namun, semakin terlihat bahwa langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh oleh SBY bersifat tanggung, untuk mengatakan tidak menyelesaikan masalah.

 

Hal ini karena pada dasarnya manuver SBY belum menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang ada di partai ini yang mencakup tiga hal yakni: (1) kohesivitas elite yang lemah, (2) persoalan pelembagaan atau pemodernan partai yang tidak kunjung terselesaikan, dan (3) kinerja kader partai yang biasabiasa saja.Ketiganya berpotensi besar memberikan kontribusi negatif pada elektabilitas partai pada Pemilu 2014 dan kelangsungan partai ini.

 

Pada soal yang pertama, manuver SBY sama sekali tidak mampu menjembatani faksionalisasi yang ada. Bahkan, terkesan langkah yang didukung penuh Kelompok Cikeas itu justru mengeraskan atau menguatkan perbedaan itu. Kelompok Anas merasa sebagai korban persekutuan buruk yang melibatkan pihak-pihak yang selama ini tidak mau legawa dengan kepemimpinan Anas. Sementara bagi yang menentangnya, Anas dipandang tidak mampu melihat pesan simbolik penyingkirannya.

Kenyataannya, pascamanuver SBY, masing-masing kubu tetap saja tidak menunjukkan gejala saling mendekat. Dalam soal yang kedua,yakni pelembagaan partai, langkah personal SBY yang kemudian diikuti oleh seluruh jajaran partainya, justru makin menunjukkan kebergantungan yang demikian besar Partai Demokrat pada figur SBY.

Pengurus, elite, dan kader seolah masuk dalam labirin kebingungan untuk dapat menyelesaikan persoalan tanpa SBY. Sistem pun tidak dapat diharapkan, sehingga diperlukan lagi seorang SBY untuk membenahinya. Padahal, indikator sebuah partai yang terlembaga adalah dihormatinya aturan main dan semakin minimnya ketergantungan partai pada figur. Atau dalam bahasa Huntington: “theprocessby whichorganizations and procedures acquire value and stability”(1968: 394).

 

Sayangnya, langkah yang ditempuh oleh SBY secara fundamental mencerminkan sebuah kebimbangan. Di satu sisi,SBY tidak ingin terlihat dengan kentara menabrak konstitusi partai, namun di sisi lain tetap ada kesan kuat ingin menyingkirkan Anas secepatnya. Langkah SBY untuk mengakomodasi dua kepentingan itu berujung pada “pengambilalihan kewenangan” sementara, yang sayangnya pula tidak termaktub dengan jelas aturannya dalam AD/ART partai.

 

Keputusan yang “semikonstitusional” ini jelas menjadi sebuah preseden negatif bagi partai, terutama dalam hal digunakannya perhitungan strategis individu dan bukan kelembagaan untuk menyelesaikan persoalan internal partai.

 

Dan yang terakhir, langkah yang ditempuh tetap tidak bisa memaksimalkan kinerja kaderkader partai, yang justru amat diharapkan dapat mendongkrak elektabilitas partai. Langkah yang ditempuh oleh SBY juga tidak serta-merta membuka sebuah peluang untuk terjadinya perubahan kepengurusan secara cepat dan terkendali.●

 

FIRMAN NOOR Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI, Pengajar pada Program Ilmu Politik UI

 

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/news/manuver-miskin-hasil

Kudeta terselubung ala SBY

shOleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris

 

Di luar dugaan Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat akhirnya mengambil alih kepemimpinan partai segitiga biru itu.

 

Apa implikasi politiknya dan sejauh mana Demokrat mampu memulihkan citra publiknya? Langkah SBY mengambil alih otoritas partai tanpa memberhentikan Anas secara formal relatif menjawab kegelisahan sebagian kader terkait masa depan partai pemenang Pemilu 2009 ini.

 

Melalui langkah “penyelamatan” ini, para pendukung setia SBY berharap citra Demokrat pulih kembali dan diharapkan mendorong peningkatan elektabilitas yang terjun bebas di bawah 10%.

 

Kendati demikian, sulit dipungkiri, delapan langkah yang diambil SBY selaku Ketua Majelis Tinggi adalah “kudeta” terselubung yang mengatasnamakan “penyelamatan partai” karena secara de facto menyingkirkan sekaligus mempreteli kekuasaan Anas.

Indikasi paling jelas yang menunjukkan delapan butir langkah SBY sebagai kudeta terselubung adalah, pertama, tidak satu pun pasal dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat yang memberi wewenang kepada ketua Majelis Tinggi untuk mengambil alih kepemimpinan partai.

 

Pasal 13 ayat (5) Anggaran Dasar Demokrat mengatur enam otoritas Majelis Tinggi,namun tidak satu ayat pun yang memungkinkan ketua Majelis Tinggi mengambil alih kekuasaan eksekutif partai dari ketua umum.

 

Kedua, tidak satu pun pasal dalam AD/ART Demokrat yang memungkinkan ketua Majelis Tinggi mengundang para ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tanpa persetujuan ketuaumum Dewan Pimpinan Pusat yang secara formal masih dijabat Anas Urbaningrum. Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga Demokrat mengatur,“Dewan Pimpinan Pusat mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke luar”.

 

Disiapkan matang

Apabila kita membaca dengan cermat delapan langkah penyelamatan Demokrat yang dikeluarkan oleh Majelis Tinggi, tampak jelas bahwa butir-butir tersebut telah dipersiapkan dengan matang oleh para tokoh senior Demokrat di dalam struktur Dewan Pembina yang juga dipimpin SBY.

 

Para kader senior dalam Dewan Pembina yang sebagian di antaranya menteri dari Demokrat dan para pendiri partai bisa jadi telah mematangkan langkah penyelamatan partai sejak sebelum Presiden SBY melawat ke sejumlah negara Afrika dan Timur Tengah sekaligus beribadah umrah di Mekkah.

 

Manuver politik Jero Wacik, anggota Dewan Kehormatan Demokrat,struktur partai yang juga dipimpin SBY, yang meminta SBY turun tangan melakukan langkah penyelamatan partai, tampaknya bagian dari skenario kudeta terselubung tersebut.

Begitu pula rangkaian layanan pesan pendek (SMS) permohonan doa SBY di depan Kakbah ke jajaran partai. Itu dalam rangka sinyal berkelanjutan skenario pelengseran Anas yang namanya tidak turut disebut SBY dalam layanan pesan pendek dari Tanah Suci.

 

Selain itu, SBY yang sudah lama “gerah” dengan Anas tampaknya juga memperoleh sinyal keterlibatan mantan ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam itu dalam kasus Hambalang dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

 

Karena itu, tidak mengherankan jika dalam pertemuan dengan DPD Demokrat se-Indonesia di Puri Cikeas, Bogor, Minggu malam (10/2), SBY merasa perlu meminta DPD-DPD Demokrat menandatangani pakta integritas antara lain berisi ikrar kesediaan mundur jika berstatus sebagai tersangka.

 

Implikasi politik

Apabila akhirnya Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, barangkali tidak begitu mudah bagi SBY selaku tokoh sentral Demokrat memulihkan kembali citra publik dan moralitas internal partai yang dibentuk pada 2001 ini.

 

Seperti pernah dikemukakan Anas ketika “melawan” SBY, citra publik Demokrat tidak sematamata terkait skandal korupsi yang melibatkan beberapa kader partai, tetapi juga terkait erat dengan kinerja pemerintahan SBY.

 

Sejumlah hasil survei mengonfirmasi merosotnya popularitas pemerintahan SBY. Kendati penurunannya tidak sedrastis elektabilitas Demokrat, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono merosot dari waktu ke waktu. Faktor lain yang menyulitkan Demokrat untuk bangkit kembali mungkin terletak pada cara dan strategi penyelamatan itu sendiri.

 

Pengambilalihan kekuasaan partai secara de facto atas Anas, sementara secara de jure Anas dibiarkan tetap menjabat ketua umum Demokrat, bagaimanapun melahirkan implikasi baik secara internal maupun eksternal.

 

Secara internal kudeta terselubung ala SBY melahirkan dualisme kepemimpinan partai. Dampak dualisme kepemimpinan ini antara lain adalah kemungkinan munculnya persoalan dalam pengajuan daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif Demokrat untuk Pemilu 2014.

 

Pasal 57 ayat (a) UU Pemilu Legislatif Nomor 8 Tahun 2012 mengatur, pengajuan daftar caleg untuk DPR ke KPU ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal partai yang bersangkutan.

 

Pertanyaannya, apakah SBY atau Anas yang akan menandatangani DCS Partai Demokrat pada awal April 2014? Secara eksternal cara penyelamatan partai model SBY juga merupakan preseden buruk bagi upaya demokratisasi internal partai di Indonesia.

 

Terlepas dari fakta bahwa SBY adalah figur sentral Demokrat, kudeta terselubung yang dilakukan terhadap Anas merupakan contoh buruk yang tidak produktif bagi institusionalisasi partai khususnya dan demokrasi pada umumnya.

 

Di atas segalanya, strategi penyelamatan partai ala SBY melembagakan kembali kecenderungan personalisasi partai yang akhirnya berujung pada personalisasi kekuasaan di dalam partai. Realitas ini jelas jauh lebih berbahaya bagi partai dan demokrasi kita ketimbang sekadar soal elektabilitas partai yang bersifat temporer belaka.

 

Sumber: http://nasional.sindonews.com/read/2013/02/13/18/717112/kudeta-terselubung-ala-sby

 

Penlulis adalah Kepala Pusat Penelitian Politik dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)