Kolom AIPI

Menebar Kuasa, Menuai Bui

Syamsuddin-HarisOleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris

 

Perasaan miris menghinggapi kita setiap kali menyaksikan para pemimpin tertinggi partai politik digelandang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus suap dan korupsi. Batas antara pemimpin dan pecundang begitu tipis, mungkin setipis moralitas mereka yang mudah terbuai godaan kekuasaan. Apa yang tengah terjadi di negeri ini?

 

Prahara yang tengah membelit mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, benar-benar membuka mata publik bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara parpol agama dan parpol sekuler atau partai yang tidak mengklaim sebagai parpol agama. Partai berbasis dan berideologi agama tidak lebih baik dan bersih dari partai sekuler. Agama (Islam) pada akhirnya hanya menjadi “label”, bahkan mungkin tak lebih dari sekadar “tameng” untuk bersembunyi dan menyembunyikan diri dari perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan moralitas agama.

 

Karena itu wajar saja jika dalam konteks politik nasional kita, tingkat dukungan terhadap partai-partai agama dan berbasis agama tidak lebih baik dari parpol-parpol sekuler yang pada umumnya juga menolak disebut sebagai partai “sekuler”. Pengalaman pemilu-pemilu di Indonesia sejak 1955 sudah menunjukkan hal itu. Meskipun secara sosiologis sekitar 90 persen pemilih beragama Islam, parpol nasionalis-sekuler hampir selalu lebih unggul dari parpol Islam. Kegagalan parpol Islam dan berbasis Islam terulang pada Pemilu 1999, 2004 dan 2009.

 

Kekuasaan Besar Parpol
Kasus dugaan suap dan korupsi sebenarnya dialami oleh banyak politisi dan petinggi hampir semua parpol di negeri ini. Namun pertanyaannya kemudian, mengapa mereka tidak pernah kapok dan tak mau belajar dari pengalaman pahit rekan-rekan politisi sebelumnya? Juga, mengapa para politisi dan pemimpin parpol mudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan kekuasaan?

 

Faktor pertama dan utama yang bisa menjelaskan fenomena itu adalah begitu besarnya kekuasaan parpol dalam sistem politik dan demokrasi kita saat ini. Parpol, terutama yang memperoleh kursi di DPR, memiliki kesempatan mengatur dan mengalokasikan anggaran negara (APBN). Fenomena dugaan suap dan korupsi yang diduga dilakukan sejumlah anggota dan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR mengindikasikan kecenderungan tersebut. Seperti bisa kita ikuti melalui pemberitaan media, para politisi parpol yang memiliki posisi strategis di parlemen memanfaatkan dan menyalahgunakan kekuasaan mereka, baik untuk memperkaya diri sendiri maupun memperbesar pundi-pundi parpol masing-masing.

 

Potensi pemanfaatan dan penyalahgunaan dana publik semakin besar bagi para politisi dan petinggi parpol yang turut berkoalisi dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Persoalannya, sebagai kompensasi dukungan mereka bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, parpol koalisi memperoleh jatah kursi di kabinet sesuai proporsi kekuatan mereka di DPR. Kasus dugaan suap dan korupsi yang dialami petinggi Partai Demokrat dan PKS semakin membenarkan hal itu. Dalam konteks Demokrat, KPK mensinyalir penyalahgunaan kekuasaan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dalam proyek Hambalang, sedangkan dalam kaitan PKS, komisi antikorupsi menduga Luthfi memanfaatkan posisi strategisnya sebagai presiden partai untuk mempengaruhi Menteri Pertanian dalam pembagian kuota impor daging sapi.

 

Kekuasaan besar yang dimiliki parpol itu pula yang menjelaskan mengapa semakin banyak pebisnis dan kalangan pensiunan jenderal kini berbondong-bondong masuk parpol dan bahkan membentuk parpol baru. Singkatnya, parpol bukan hanya jalan pintas untuk memperkaya diri bagi kalangan “orang biasa” yang ingin hidup glamour, melainkan juga menjadi tempat berlindung bagi pengusaha hitam serta mantan pejabat serta jenderal korup dan pelanggar HAM.

 

Penjarahan Dana Publik
Faktor kedua, meskipun korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dan bahkan kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), ancaman hukuman bagi para koruptor masih terlalu rendah dan tidak sebanding dengan dampaknya bagi kehidupan kolektif. Sudah menjadi rahasia umum, hukuman yang diterima koruptor dana publik dengan nilai miliaran rupiah acapkali tidak jauh berbeda dengan hukuman bagi rakyat miskin yang mencuri ayam karena terpaksa. Juga sudah sering dikemukakan, kendati sudah menjadi terpidana, para koruptor bisa menikmati cuti sakit di luar penjara dan fasilitas mewah di dalam bui. Akibatnya, tidak ada efek jera bagi para calon koruptor berikutnya.

 

Faktor ketiga yang melatarbelakangi maraknya kasus suap dan korupsi para petinggi parpol adalah rendahnya kualitas integritas moral para politisi dan petinggi parpol serta orientasi oportunis-pragmatis sebagai akibat tidak adanya komitmen ideologis yang kuat pada hampir semua parpol yang berkuasa sejak 1999. Karena tidak ada komitmen ideologis dan pemihakan terhadap kemaslahatan kolektif, yang berlangsungnya akhirnya adalah penjarahan berjamaah atas sumber-sumber dana publik (APBN dan APBD) yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat kita.

 

Terlalu besar biaya politik, sosial, dan ekonomi yang dikeluarkan bangsa ini jika motif dan orientasi sebagian politisi dan petinggi parpol hanya berputar pada soal tahta, harta, dan wanita. Karena itu sudah waktunya kita memutus mata rantai korupsi para politisi dan petinggi parpol dengan menjadikan pemilu mendatang sebagai arena pengadilan bagi mereka.

 

Selain itu, kita harus mewaspadai janji palsu, komitmen palsu, dan bahkan mungkin sumpah palsu sebagian pejabat publik dan wakil rakyat hasil pemilu. Kehati-hatian serupa juga perlu diberikan kepada para calon legislatif baru yang tengah bersolek menyambut Pemilu 2014. Sebagai pemilih kita mesti lebih cerdas menilai, siapa yang benar-benar dapat dikategorikan sebagai pemimpin dan calon pemimpin, siapa pula sesungguhnya yang tak lebih dari pecundang.

 

(Koran Sindo, 4 Juni 2013).

Politik Kaum Sarungan 2014

shOleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris

 

Meski sempat bertandang bersama sang ibunda, Shinta Nuriyah, ke kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Yenny Wahid, akhirnya batal berlabuh di pangkuan Partai Demokrat. Ke mana arah politik kaum Nahdliyin pada Pemilu 2014?


Keputusan puteri sulung almarhum KH Abdurrahman Wahid tersebut tampaknya diambil lantaran kalangan internal Demokrat menolak memposisikan Yenny sebagai salah seorang wakil ketua yang direncanakan ditambah pasca-Kongres Luar Biasa di Bali. Setelah gagal meloloskan partai yang didirikannya, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), dalam verifikasi parpol peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum, Yenny diwartakan hendak bergabung ke partai segitiga biru. PKBIB sendiri semula dimaksudkan Yenny untuk mewadahi kepentingan massa pendukungnya, yakni kaum Nahdliyin yang setia pada perjuangan mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.


Secara formal, kalangan Nahdlatul Ulama (NU) sebenarnya memiliki Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang lahir dari rahim Pengurus Besar NU pada era almarhum Gus Dur. Namun parpol yang sempat menjadi tiga besar perolehan suara pada Pemilu 1999 ini belakangan didera konflik internal. Pada Pemilu 2009 perolehan suara PKB merosot drastis sehingga hanya memiliki 27 kursi DPR, padahal sebelumnya 52 kursi (1999) dan 51 kursi (2004). Sebagian kalangan Nahdliyin menyalurkan aspirasi melalui parpol-parpol lain, termasuk Partai Golkar dan Demokrat. Dalam perkembangan terakhir, PKB juga ditinggalkan oleh Lily Wahid, adik kandung Gus Dur, yang pindah ke Partai Hanura setelah sebelumnya bersama-sama dengan Efendy Choiri dipecat dari keanggotaan DPR oleh partainya.


Di luar PKBIB Yenny Wahid dan PKB pimpinan Muhaimin Iskandar, di lingkungan Nahdliyin masih ada Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU) pimpinan Chairul Anam yang juga gagal dalam verifikasi KPU. Yang menarik, sebagian pengurus PKNU menyatakan bergabung ke Partai Gerindra, sedangkan sebagian kader lainnya dicalonkan sebagai legislator oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), parpol Islam yang juga menjadi “rumah singgah” sebagian kalangan NU.


Gerbong “Kaum Sarungan”
Kiprah politik kalangan pewaris ahlussunnah waljamaah ini selalu menarik perhatian. Setelah kecewa dengan Partai Masyumi, pada 1952 NU akhirnya keluar dan bahkan menjadi parpol dengan suara terbanyak ketiga setelah PNI dan Masyumi pada Pemilu 1955. Ketika kecewa dengan PPP pada 1984, NU lagi-lagi keluar melalui kebijakan kembali ke khittah 1926, sehingga satu-satu parpol Islam pada era Soeharto itu merosot drastis pada Pemilu 1987. Dalam pemilu pertama era reformasi pada 1999 NU kembali berjaya sebagai peraih suara terbanyak ketiga sesudah PDI Perjuangan dan Golkar.


Namun kini menjelang Pemilu 2014 peta aspirasi kalangan yang di era kolonial dikenal sebagai “kaum sarungan” ini tidak lagi “seragam” seperti di masa lalu. Fenomena basis NU di Jawa Timur pada Pemilu 2009 misalnya, memperlihatkan semakin beragamnya pilihan politik kaum Nahdliyin. Sebagian bertahan di PKB Muhaimin, sebagian ke Golkar dan Demokrat, serta sebagian lagi ke PPP dan parpol lain. Karena itu, seandainya Yenny Wahid jadi bergabung ke Demokrat, tidak berarti gerbong “kaum sarungan” tumpah-ruah mendukung parpol segitiga biru yang kini dipimpin langsung oleh Presiden SBY.


Walaupun demikian, pilihan warga Nahdliyin yang semakin beragam bagaimana pun merupakan “pukulan” bagi PKB Muhaimin. Di tengah meningkatnya daya tarik dan popularitas partai-partai nasionalis baru seperti Gerindra, Hanura, dan Nasdem, semakin sulit bagi PKB mengulang sukses elektoral dalam pemilu mendatang. Belum lagi menghitung partai-partai nasionalis lama, Golkar dan PDI Perjuangan, yang juga menjadikan basis NU di Jawa sebagai lumbung pendulangan suara.


Berita Gembira?
Semakin beragamnya pilihan politik warga NU dapat dipandang sebagai berita positif. Itu artinya, pilihan politik kalangan Nahdliyin tidak semata-mata ditentukan oleh para kiai dan elite politik, melainkan juga rasionalitas mereka sendiri. Kecenderungan tersebut sekaligus merefleksikan semakin memudarnya politik aliran dalam pemilu-pemilu demokratis pasca-Orde Baru. Masyarakat tidak lagi memilih berdasarkan identifikasi agama dan atau aliran suatu parpol, tetapi lebih pada preferensi individual masing-masing.


Di sisi lain, jika pilihan masyarakat, termasuk kaum sarungan, dari pemilu ke pemilu terlalu “cair” dan begitu mudah berubah-ubah, hal itu juga bukanlah berita gembira. Kecenderungan demikian justru merefleksikan lemahnya ikatan kelembagaan antara parpol dan konstituennya. Artinya, parpol gagal membangun identitas diri secara institusional, sehingga terbuka peluang bagi parpol baru merebut simpati publik. Tidak mengherankan jika, seperti dikonfirmasi sejumlah hasil survei, persentase responden yang belum menentukan pilihan (swing voters) hampir selalu lebih besar dibandingkan elektabilitas parpol terbesar pada survei yang sama.


Mengingat sebagian besar pemilih Indonesia adalah penduduk Jawa dan Madura, maka warga Nahdliyin yang basisnya berada di wilayah ini menjadi segmen pemilih terbesar yang selalu menjadi incaran parpol pada setiap pemilu. Karena itu fenomena Yenny Wahid –meskipun batal bergabung ke Demokrat—dan juga bibinya, Lily Wahid, pada dasarnya menggarisbawahi transformasi budaya politik yang tengah berlangsung di lingkungan elite kaum sarungan. Meski arah tranformasi itu belum begitu jelas, namun relatif tidak ada lagi arus utama arah politik kaum sarungan seperti tercermin pada Pemilu 1955, 1999, dan 2004.


Ketua Umum Tanfidziyah PBNU KH Said Agil Siradj tampaknya cenderung mendukung PKB sebagai representasi politik NU. Tetapi di sisi lain, Rois Aam Syuriah PBNU KH Sahal Mahfud berpendirian agar warga NU menjaga jarak yang sama dengan semua parpol. Quo vadis politik kaum sarungan pada Pemilu 2014?


(Dimuat dalam Kompas, 19 April 2013)

Musim Semi Pindah Parpol

shOleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris

 

Pemilihan umum hampir selalu menjadi momentum bagi partai politik dan politisi untuk  “bersolek” dalam rangka merebut simpati pemilih. Namun ada fenomena baru menjelang Pemilu 2014, yakni semakin maraknya politisi yang pindah parpol. Mengapa dan bagaimana kita harus menyikapinya?

 

Tak terhitung sudah berapa banyak politisi parlemen dan juga politisi nonparlemen yang akhirnya berlabuh ke lain hati. Beberapa yang bisa disebut di antaranya adalah Enggartiasto Lukita mundur dari Partai Golkar dan masuk ke Partai Nasdem, Akbar Faisal dari Partai Hanura juga ke Nasdem, dan Misbahun (PKS) berlabuh ke Golkar. Belum ada data akurat tentang jumlah politisi yang pindah ke parpol lain menjelang pemilu mendatang. Yang jelas jumlahnya cukup banyak. Belum lagi mereka yang bergabung ke parpol lain lantaran partainya gagal lolos verifikasi sebagai parpol peserta Pemilu 2014.

 

Di tingkat lokal, perpindahan parpol juga terjadi menjelang dan pascapemilihan kepala daerah secara langsung. Sejumlah kepala dan wakil kepala daerah dari beragam parpol berbondong-bondong masuk ke Demokrat begitu parpol yang didirikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menang Pemilu 2009. Sebagian calon kepala daerah pindah ke parpol lain lantaran tidak diusung oleh parpol asal. Fenomena yang sama tampak di DPRD provinsi dan kabupaten dan kota. Mereka mundur sebelum menyelesaikan masa jabatannya sebagai legislator agar bisa menjadi calon legislatif dari parpol lain.

 

Tidak Layak Dipilih

Kemunculan tokoh populer baru, atau parpol baru yang dianggap lebih menjanjikan, dan kekecewaan terhadap parpol lama, umumnya melatarbelakangi perpindahan tersebut. Ironisnya, perilaku pindah parpol dianggap sebagai hal yang wajar oleh yang bersangkutan, padahal jelas merupakan fenomena tidak sehat bagi perkembangan demokrasi kita. Dampaknya, sikap pragmatis dan oportunis di kalangan politisi pun semakin marak. Politik sebagai perjuangan luhur mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan kolektif akhirnya berhenti sekadar sebagai retorika belaka.

 

Pilihan atas sebuah parpol pada dasarnya adalah sikap dan jalan hidup, yakni pengabdian tanpa pamrih bagi kebajikan dan kemaslahatan kolektif. Sikap dan jalan hidup seperti itu semestinya menjadi pilihan tanpa kompromi para politisi jika mereka bertolak dari filosofi berpartai dan konsisten dengan haluan perjuangan parpol yang bersangkutan. Jika seorang politisi menghargai keyakinannya untuk berjalan lurus di atas haluan perjuangan parpol, seharusnya pindah parpol disikapi sebagai perilaku “tabu” dan bahkan “haram”. Sangat mengherankan apabila para politisi kita begitu ringan hati berpindah parpol, seolah-olah perilaku demikian sebagai hak politik dan  tindakan yang lumrah.

 

Mereka lupa bahwa para pemilih pemberi mandat dalam pemilu dan atau pilkada juga memiliki hak untuk dihargai dan bahkan diperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Para politisi yang pernah terpilih, entah sebagai anggota parlemen (di pusat dan daerah) ataupun kepala dan wakil kepala daerah, pada dasarnya bukanlah siapa-siapa tanpa konstituennya. Karena itu dari sudut pandang para konstituen, perilaku pindah parpol harus dibaca sebagai penghinaan sekaligus pengkhianatan yang tidak bisa ditolerir, sehingga tak layak untuk dipilih lagi dalam pemilu dan atau pilkada berikutnya.

 

Pragmatis dan Oportunis

Dalam batas-batas  tertentu, terutama ketika perjuangan politisi mewujudkan visi dan haluan parpol selalu “mentok” alias gagal di parlemen dan atau pemerintahan, fenomena politisi pindah parpol barangkali bisa dipahami. Atau sekurang-kurangnya jika para petinggi parpol mengkhianati haluan perjuangan parpol mereka sendiri, maka wajar jika ada politisi yang kecewa dan akhirnya pindah ke parpol lain yang dianggap lebih konsisten dengan haluan perjuangannya.

 

Namun dalam realitasnya di negeri kita sejak era reformasi, hampir belum pernah ada politisi yang pindah parpol karena alasan kekecewaan secara ideologis. Sebagian politisi pindah parpol lantaran tidak memperoleh tempat dan posisi layak dalam parpol lama, atau tidak mendapat kesempatan meraih kekuasaan yang lebih besar dalam parpol sebelumnya. Sebagian lagi pindah parpol karena tidak diprioritaskan sebagai caleg di parpol asal, atau mungkin berselisih pendapat dengan pimpinan parpol.

 

Fenomena pindah parpol karena sikap pragmatis dan oportunis politisi seperti ini jelas tidak sehat bagi upaya institusionalisasi parpol dan demokrasi kita. Konsekuensi logis dari maraknya fenomena pindah parpol adalah semakin lemahnya akuntabilitas politisi terhadap konstituen dan rakyat kita. Karena itu wajar jika tingkat kepercayaan publik terhadap parpol dan para politisi parpol cenderung terus merosot dari pemilu ke pemilu berikutnya.

 

Kontrak Politik

Mengapa fenomena pindah parpol hampir selalu berulang menjelang pemilu dan pilkada? Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak ada ikatan secara institusional antara para kandidat legislator dan juga pasangan calon dalam pilkada dengan konstituen mereka. Rakyat selaku pemberi mandat politik hanya memperoleh janji-janji surga pepesan kosong yang tidak bisa ditagih dari para kandidat yang kemudian terpilih sebagai pejabat publik.

 

Barangkali disinilah letak kelemahan format pemilu dan pilkada kita, yakni tidak adanya mekanisme bagi publik untuk menggugat para wakil dan pejabat publik terpilih yang kinerja dan akuntabilitasnya buruk. Akibatnya, para wakil rakyat di DPR, DPD, dan DPRD serta kepala dan wakil kepala daerah dengan ringan langkah mundur di tengah masa jabatan mereka, atau pun pindah parpol, tanpa merasa berdosa.

 

Karena itu sebelum para calon legislatif ditetapkan secara final oleh Komisi Pemilihan Umum, ada baiknya berbagai elemen publik menginisiasi suatu kontrak politik dengan para politisi agar mereka konsisten dan tidak lari dari tanggung jawab. Sudah waktunya kita mendidik para politisi parpol agar lebih bertanggung jawab.

 

(Dimuat dalam Kompas, 8 Mei 2013).

Sulitnya Mencari Parpol Bersih

shOleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris

 

Sejumlah kasus dugaan suap dan korupsi yang melibatkan hampir semua parpol di negeri ini tidak hanya benar-benar mengecewakan publik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan, masih adakah parpol yang bersih dan layak dipilih? Jika tidak, masih perlukah Pemilu 2014 digelar?

 

Pertanyaan ekstrim di atas wajar-wajar saja muncul jika dua parpol yang selama ini terdepan menepuk dada sebagai partai bersih, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, ternyata dirundung dugaan skandal suap dan korupsi. Belum reda keterkejutan kita atas nasib sejumlah pimpinan teras Demokrat yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, tiba-tiba publik dikagetkan oleh penangkapan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

 

Seperti ramai diwartakan, Luthfi dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap impor daging sapi yang otoritasnya berada di tangan Menteri Pertanian Suswono, kader PKS lainnya. Skandal suap dan korupsi impor daging sapi semakin ramai bukan hanya lantaran tersangka Ahmad Fathanah, sahabat sekaligus “broker” Luthfi dengan otoritas Kementerian Pertanian, diduga mengalirkan rezeki haram ke sejumlah perempuan sosialita, tetapi juga turut menyeret PKS.

 

Sebagai parpol yang mengusung semboyan “bersih dan peduli”, skandal suap daging sapi yang menyeret Luthfi jelas mencoreng citra bersih PKS. Terlepas dari soal bahwa skandal ini hanya melibatkan Luthfi secara personal, namun jelas mustahil bagi Luthfi mempunyai akses untuk memperoleh kuota impor daging sapi dari Menteri Pertanian jika dia bukan dalam posisi sebagai pemimpin tertinggi PKS. Dengan kata lain, citra buruk partai adalah risiko yang harus diterima setiap parpol jika petinggi parpol yang bersangkutan tersangkut kasus hukum.

 

Nila Setitik
Kasus Demokrat dan PKS semakin membuka mata kita betapa sulitnya menemukan parpol yang benar-benar bersih dari skandal korupsi di negeri ini. Ironisnya, kasus suap dan korupsi tidak hanya dilakukan para politisi parpol berlatar belakang sekuler-nasionalis, melainkan juga partai-partai agama dan berbasis agama. Dari segi posisi terhadap kekuasaan, politisi korup bukan hanya berasal dari parpol koalisi, tetapi juga dari oposisi. Sementara dari segi klaim subyektif, hampir tidak ada perbedaan antara parpol yang mengusung haluan sebagai parpol bersih, dan parpol yang sejak awal memang tidak berani gegabah menepuk dada seperti itu.

 

Oleh karena itu tidak mengherankan jika jika tingkat kepercayaan publik terhadap parpol-parpol kita cenderung terus merosot dari waktu ke waktu. Di luar musim pemilu (dan juga pemilihan kepala daerah), publik hanya disuguhi perilaku korup para politisi parpol yang ironisnya tidak kunjung berkurang kendati intensitas pemberantasan korupsi oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan juga cukup meningkat. Sudah tentu tidak semua politisi berperilaku demikian, namun ibarat kata pepatah, “(karena) nila setitik maka rusaklah susu sebelanga”.

 

Barangkali inilah problem besar bangsa kita di balik eforia parpol dan politisi menyongsong Pemilu 2014. Pemilu adalah momentum bagi publik untuk “menghukum” parpol dan politisi yang tidak bertanggung jawab. Namun jika perilaku oportunistik dan koruptif parpol dan politisi tidak berkurang, dan sebagian besar anggota parlemen diajukan kembali sebagai calon anggota legislatif dalam pemilu mendatang, lalu siapa lagi yang harus dipilih?

 

Standar Etika
Fakta bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara parpol nasionalis-sekuler dan partai agama (Islam) dalam soal korupsi benar-benar mencengangkan publik. Realitas ini membongkar asumsi umum yang berlaku, seolah-olah partai Islam dan berbasis Islam memiliki standar moralitas lebih baik atau lebih “tinggi” dibandingkan partai nasionalis-sekuler. Berbagai kasus suap dan korupsi yang melibatkan hampir semua parpol selama ini justru memperlihatkan, parpol atas nama apa pun di negeri ini tidak memiliki standar etika yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

 

Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah berlangsungnya perebutan kue kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi oleh para politisi hampir tanpa kecuali. Belum begitu jelas bagi kita, berapa besar bagian atau persentase yang diterima parpol dari dana-dana haram hasil suap dan korupsi ini, berapa pula yang masuk ke kantong pribadi. Yang jelas adalah, parpol dan para politisi busuk yang melakukannya saling melindungi selama tindak pidana korupsi itu tidak tercium oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya.

 

Akan tetapi begitu skandal korupsi terungkap, para petinggi parpol secara berapi-api membela parpol mereka, seolah-olah partai secara institusi tidak terkait, seakan-akan korupsi bisa berlangsung tanpa fasilitas, dukungan, infrastruktur, dan kedudukan strategis sebagai pengurus parpol. Juga, seakan-akan parpol bisa membiayai diri tanpa dana-dana haram yang dicuri dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran daerah (APBD).

 

Itulah sekilas potret buruk parpol dan politisi kita menjelang Pemilu 2014, yakni parpol-parpol dan para politisi yang hanya siap berkuasa namun tidak siap bertanggung jawab, apalagi berkorban bagi bangsa dan negaranya. Mereka menebar pesona dan menabur janji-janji surga demi dukungan dan mandat politik melalui pemilu, namun kemudian mencampakkan nasib rakyat dan bangsanya hanya sebagai alas kaki syahwat kekuasaan.

 

Barangkali disinilah urgensi reformasi perundangan-undangan pemilu dan keparlemenan kita ke depan, yakni bagaimana melembagakan mekanisme akuntabilitas yang lebih langsung antara para wakil dan konstituennya. Salah satu instrumen yang diperlukan adalah adanya mekanisme institusional bagi publik untuk menggugat para wakil yang korup dan tidak bertanggung jawab tanpa harus menunggu pemilu berikutnya. Kalau tidak, maka pemilu pada akhirnya hanya menjadi “pesta” bagi parpol dan politisi, sementara rakyat kita mencuci piringnya.


(Dimuat dalam Koran Sindo, 15 Mei 2013)

Wajah Janus Demokrasi Kita

firman noorOleh: Firman Noor, Ph.D

 

Hampir 15 tahun perjalanan reformasi di Indonesia sejatinya makin menunjukkan eksistensi demokratisasi yang berwajah Janus. Di satu sisi demokratisasi telah memberikan harapan dan mengangkat harkat dan martabat sebagian besar masyarakat Indonesia dari keterpurukan kehidupan politik. Namun di sisi lain, demokratisasi juga memunculkan situasi yang justru menguatkan fragmentasi politik dan jurang perbedaan beragam kelompok di hampir seluruh pelosok Tanah Air.

 

Tumbuhnya Hak-Hak Politik

Dalam batas-batas tertentu demokratisasi di Indonesia telah cukup berhasil menutup absolutisme kekuasaan. Dalam konteks kelembagaan saat ini tidak ada lagi sebuah lembaga politik yang dipandang sakral dalam kehidupan politik pada khususnya dan bernegara pada umumnya. Jika dahulu lembaga kepresidenan demikian hegemonik dan menentukan, saat inijustrulembaga tersebut termasuk institusi kenegaraan yang paling sering mendapat kritik, bahkan dengan cara-cara yang teramat kritis.

 

Di sisi lain revitalisasi lembaga perwakilan baik di pusat maupun daerah saat ini tidak saja telah mendorong semangat kontrol dan pengimbang (checks and balances) terhadap kiprah dan keberadaan eksekutif, namun pula telah memunculkan sebuah fenomena legislative heavy, di mana parlemen telah menjadi demikian turut menentukan sebuah proses pembuatan kebijakan, bahkan kerap dirasakan too much.

 

Sementara dalam konteks hubungan pusat dan daerah, demokratisasi telah memberikan peluang besar bagi daerah untuk dapat mewujudkan kepentingannya secara lebih bebas. Beragam proses politik baik dalam makna prosedural maupun substansial telah memungkinkan para pembuat kebijakan di tingkat lokal berkreasi atas dasar kepentingan asli daerahnya.

 

Pelaksanaan pemekaran wilayah menjadi contoh konkret dari upaya menjemput bola pihak pemerintah terhadap kepentingan masyarakat, berikut pengakuan akan eksistensi beragam komunitas yang khas di dalamnya. Demokratisasi dalam lingkup yang lebih esensial telah pula memberikan makna bagi penguatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kearifan lokal.

 

Pola kebijakan yang mengesampingkan nilai-nilai itu makin ditinggalkan. Pelibatan elemen-elemen lokal, meski kerap masih sebatas level elite, menunjukkan sisi positif proses demokratisasi sebagai katalisator proses pembuatan kebijakan yang berorientasi kerakyatan dan kelokalan. Dalam konteks ini pulalah demokratisasi sejatinya telah juga membuka peluang cukup signifikan bagi terakomodasinya kepentingan kelompok minoritas yang selama ini terpinggirkan.

 

Bangkitnya Eksklusivisme

Kendati demikian, demokratisasi tidak selamanya menunjukkan aspek yang positif. Dengan dibukanya keran-keran kebebasan politik fenomena yang justru turut mengemuka adalah bangkitnya sebuah model masyarakat “pretorian”. Sebuah masyarakat yang terpolitisasi, namun juga memiliki karakter eksklusif, tidak mau mengalah dan merasa diri paling benar.

 

Hal ini, menurut Huntington (1968), merupakan situasi yang khas dari sebuah pergeseran tatanan politik yang tidak diikuti oleh sebuah konsensus yang bermakna. Akibatnya aturan main sulit untuk ditegakan, sementara semangat membangun sistem terbengkalai, dikalahkan oleh orientasi kepentingan politik jangka pendek. Semangat eksklusivisme juga merambat masuk ke partai-partai yang mewujud dengan pembelaan kepada kepentingan kelompok di dalam partai. Pertarungan antarfaksi demikian mewarnai yang kemudian mengorbankan fungsi asasi partai yang sesungguhnya. Sebagai dampak lanjutannya adalah makin maraknya sentimen antipartai sebagai dampak keterjarakan yang akut antara partai dan rakyat Peluang menguatnya masyarakat pretorian ini relatif membesar pada tingkat lokal. Hal ini terjadi karena arus kebebasan politik belum sepenuhnya terakomodasi dalam aturan main politik yang sehat, serta masih kuatnya budaya politik patron-client disebabkan belum mapannya keberadaan civil society.

 

Situasi ini kemudian memudahkan masyarakat untuk dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Maraknya fenomena bentrok antarpendukung kandidat kepala daerah dapat menjadi contoh berkembangnya masyarakat lokal ke arah pretorian. Sementara dalam bentuk yang halus karakter tidak mau mengalah ini mewujud dengan munculnya fenomena persaingan tidak sedap lembaga-lembaga politik di tingkat lokal yang dalam beberapa kasus telah menciptakan kondisi dead lock yang menghambat produktivitas pemerintahan daerah.

 

Kebebasan berkreasi berdasarkan kepentingan lokal juga kerap ditafsirkan sebagi peluang menunjukkan identitas partikular. Situasi ini telah terjadi bahkan tak lama setelah Indonesia memasuki Era Reformasi. Upaya memisahkan wilayah administrasi pemerintahan, keinginan mendapatkan otonomi khusus, sampai dengan munculnya sentimen separatis merupakan refleksi dari eksklusifisme itu. Sementara dalam konteks keagamaan, sentimen keagamaan yang berlebihan kerap berkelindan dengan tindak kekerasan. Akibatnya saat ini terlihat makin menggejalanya orientasi keagamaan yang cenderung mereduksi semangat kebangsaan dan toleransi.

 

Dialog sebagai Peluang

Dalam dua wajah Janus itu, jebakan-jebakan politik yang mengarah pada penguatan sikap eksklusifisme bukan tidak mungkin akan menguatkan potensi persaingan beraroma anarki dan disintegrasi. Hadirnya model pemerintahan “illiberal democracy”, demikian Fareed Zakaria kerap menyebut sebuah fenomena demokrasi formalistik yang secara substansi otoriter, di beberapa negara menandai sebentuk demokrasi yang tidak diliputi oleh semangat kebersamaan.

 

Alih-alih kebersamaan demokrasi semacam itu menjadi pintu masuk bagi pemantapan oligarki dalam segenap aspek kehidupan. Dalam melihat tantangan ini, tentu saja adalah sebuah paradoks jika sebagai negara yang ditahbiskan untuk menjunjung tinggi persatuan justru dalam praktiknya saling menghambat dan menelikung. Untuk itu, salah satu hal yang paling mungkin dan sesuai amanat perjuangan bangsa adalah memperkuat dan memperdalam demokrasi yang sesungguhnya itu sendiri.

 

Hal ini berarti melepaskan bangsa ini dari “perangkap demokrasi prosedural” menuju demokrasi substansial. Sebuah demokrasi yang benar-benar memberikan penghargaan setinggitingginyaterhadapberagampandangan dan kepentingan seluruh rakyat, sembari tetap mengajarkan penghormatan terhadap keharmonisan dan dialog.

 

Adanya dialog tidak saja akan membuka jembatan pengertian dan saling memahami serta mengurangi prasangka negatif di antara elemen masyarakat dan antara masyarakat dan pemerintah. Namun, itu pula menyebabkan kerja-kerja pengelola negara semakin mendekati kebutuhan real masyarakat. Dalam nuansa sedemikianlah “kebisingan” persaingan politik di alam demokratisasi dapat lebih bermakna. ●

 

Dimuat di Seputar Indonesia, 22 Mei 2013