Kolom AIPI

Modal yang Terguncang

firman noorOleh: Firman Noor, Ph. D

 

Catatan antikorupsi partai ini sebenarnya tidak diragukan. Dalam periode waktu empat belas tahun reformasi, yang telah melahirkan banyak sekali koruptor, partai ini relatif papan bawah untuk urusan korupsi.

 

Di awal kiprahnya, partai ini menunjukkan komitmen antikorupsi yang mengundang decak kagum. Komitmen antikorupsi tercermin, misalnya, dari penyelamatan uang negara sebesar Rp739,6 miliar oleh anggotanya yang duduk dalam badan legislatif, baik pada level nasional maupun lokal selama kurun waktu empat tahun (1999–2003). Pengembalian uang kadeudeuh di Jawa Barat yang hingga ratusan juta itu termasuk di dalamnya.

 

Dalam buku “Mereka Melawan Korupsi”, terlihat bagaimana kader-kader partai ini piawai melawan godaan dan jebakan korupsi.Tak tanggungtanggung, kader-kader mereka di DPRD kerap menjadi musuh bersama karena menolak untuk menaikkan tunjangan anggota dewan atau berbagai bentuk uang siluman.Dalam beberapa kasus, mereka dan keluarga diteror karena enggan untuk terbeli, setelah tentu saja uang dengan jumlah besar dan rayuan lainnya coba disodorkan.

 

Padahal, mereka pun bukan sosok-sosok yang sehat walafiatsecara finansial. Sepanjang pengetahuan saya sebagai peneliti partai politik, masih jarang partai yangc ukup besarnya komitmennya terhadap antikorupsi di era reformasi seperti partai ini. Hal ini diakui oleh banyak kalangan, bahkan oleh mereka yang menentangnya sekalipun. Cukup banyak data dari pelbagai lembaga terhormat yang memperlihatkan bahwa partai ini bukanlah pemain utama dalam pagelaran korupsi di negeri ini.

 

Ibarat film,mereka hanya figuran yang berlalu lalang sekelebatan saja. Saya tentu saja tidak mengatakan dengan naifnya partai ini bersih, sebagaimana slogan yang pernah diusung oleh partai ini “bersih dan peduli”.Namun, partai ini jelas bukanlah partai yang membuat kita berkata “ah itu mah biasa”, setidaknya dalam hati,manakala mendengar kabar korupsi yang dilakukan oleh seorang anggota partai.

 

Dengan demikian,amat pantas jika kemudian partai ini, yang saya tebak anda pasti tahu, kemudian berbangga diri menyatakan sebagai partai yang relatif bersih dari soal korupsi. Tidak itu saja, selain loyalitas kader dan kegiatan kaderisasi yang jauh di atas rata-rata, begitu pula kepeduliannya yang cukup baik, kebersihan dari anggota-anggotanya menjadi modal utama partai untuk memenangkan hati para pemilih.

 

Stop Mengelak

Namun demikian, seiring perjalanan waktu,modal dasar ini nampak mulai terguncang. Hal ini sebenarnya lebih karena efek dari situasi internal ketimbang hal-hal lain. Terutama pascapemilu kedua (2004), partai ini secara internal tampak mengalami “perkembangan”, menuju “kenormalan”. Mulai di saat itulah, perilaku yang menunjukkan “karakter umum partai-partai” mulai hadir dan cukup menggejala, di partai yang tadinya terkenal dengan kontrol internal yang ketat.

 

Pascapemilu 2004,partai ini tidak saja kelimpungan dalam mengontrol kader-kader kritis yang mulai lantang bersuara dan bersikap, dipicu terutama oleh ketidakpuasan perilaku kurang pas para elite, namun pula dalam mengontrol perilaku elitenya. Seiring dengan pengawasan partai yang semakin hambar dan tidak efektif, sebagian elite partai pun menjadi lebih leluasa untuk melakukan beberapa aktivitas atau manuver yang sebelumnya dianggap “amat tidak patut”.

 

Efeknya mulai terlihat kemudian ketika satu demi satu sebagian elite terbukti menunjukkan perilaku yang berlawanan terhadap jati diri dan sikap partainya. Puncaknya terjadi di akhir bulan Januari lalu.Tidak tanggung-tanggung, presiden partai ini pun terjerat dalam kasus penyuapan. Dilihat dari kronologi internal, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang saya maksud, seharusnya dapat bersikap dapat arif dan objektif.

 

PKS tidak perlu reaksioner dengan menyalahkan berbagai pihak, apalagi melontarkan berbagai teori tentang konspirasi.Terlepas dari “pengecualian yang amat” dari manuver KPK dalam meringkus Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), yang juga berpotensi menguatkan kecurigaan dan cibiran pada institusi ini, namun menyalahkan semata strategi KPK menjerat presiden partai tentu bukan hal yang bijak. Prinsipnya tetap tidak ada asap tanpa api.

 

Akan merupakan kesia-siaan bagi KPK untuk berurusan dengan orang yang memang sama sekali tidak membawa bara di tangannya. Dengan kasus ini, PKS sungguh diminta untuk introspeksi diri dan meluaskan kewaspadaannya terhadap korupsi di level kader dan partainya sendiri, bahkan pada kader- kader terbaiknya.

 

Dengan terus mengelak, tidak saja PKS akan membingungkan kader dan masyarakat, serta pada gilirannya turut menyulitkan proses pemberantasan korupsi di masa-masa selanjutnya,namun juga akan berpotensi memunculkan sikap penghormatan yang tidak pada tempatnya,yang kerap disertai pembelaan mati-matian yang tidak perlu terhadap elite yang tidak pantas mendapatkannya.

 

Lanjutkan Sikap Elegan

Langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh partai saat ini memang telah dilakukan.Inilah sesungguhnya momentum untuk mengembalikan partai pada jati dirinya.Juga momentum untuk melakukan bersih-bersih partai kepada siapa saja yang berpotensi sebagai benalu bagi partai. Sungguh inilah peluang besar untuk melakukan internal revolution yang selama ini sulit dilakukan karena belum ada bukti gamblang untuk mengeksekusinya.

 

Sikap PKS yang melakukan pergantian posisi presidennya secara cepat, hanya dua hari saja,menunjukkan keseriusan partai ini dalam merespons kasus korupsi yang menjerat presidennya secara elegan. Langkah elegan inilah yang sekali lagi membedakan partai ini dengan yang lainnya.Mantan anggota DPR dari PKB,AS Hikam,misalnya,berkomentar jika saja kasus serupa mengenai partai lain, terutama yang masih mengidap penyakit kultus individu,ceritanya akan lain.

 

Namun,PKS adalah partai yang kader-kadernya dituntut untuk setia pada tradisi dan sistem secara bersamaan, bukan kepada perorangan.Bekerjanya sistem,dan bukan kepentingan individu, itu dipertontonkan kepada publik saat Anis Matta dengan mudahnya menggantikan LHI. Memang langkah elegan ini bagi sebagian kalangan dianggap sia-sia. Bagi sebagian kalangan, pengangkatan Anis adalah sebuah blunder.

Mereka melihat Hidayat Nur Wahid atau Surahman Hidayat sebagai sosok yang lebih pas menggantikan LHI. Hal ini karena kesan perubahan akan lebih terasa jika figur-figur kalem dan terlihat sederhana itu ditonjolkan. Pandangan itu mungkin tidak sepenuhnya salah. Namun, pidato apik Anis beberapa waktu lalu cukup memberikan efek positif bagi internal partai.Dan,itulah yang saat ini sepertinya jauh dibutuhkan oleh partai yang mengandalkan kekuatan internal atau kader-kadernya ini,ketimbang pencitraan eksternal.

 

Terlepas dari siapa yang patut memimpin partai ini,PKS telah menunjukkan pada khalayak bahwa jabatan bukan segalanya dalam partai ini; dan semuanya bekerjauntukpartai, bukan sebaliknya. Dengan kedua hal ini, tidak mengherankan jika akhirnya seorang presiden partai sekalipun—jika dirasa merugikan partai—bisa dengan mudah ditendang. Bisa jadi,di sinilah penguatan modal yang telah terguncang dahsyat itu berawal.

 


*) Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI,
Pengajar pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI   

 

Sumber: http://www.seputar-indonesia.com/news/modal-yang-terguncang

Dinamika Demokrasi dan Politik Kebangsaan Indonesia Meretas Jalan Menuju Kebangkitan Nasional Indonesia Kedua

SH SarundajangOleh : DR. SH Sarundajang
(Gubernur Sulawesi Utara/Ketua Umum AIPI)


DALAM ilmu politik, demokrasi dipahami dari dua aspek, yaitu substantive democracy (demokrasi substantif/normatif) dan procedural democracy (demokrasi prosedural/empirik).

Secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dijalankan oleh sebuah negara, seperti pernyataan Abraham Lincoln ”government from the people, by the people and for the people” (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat),  yang dikenal sebagai konsep demokrasi klasik, dan biasanya  dituangkan  dalam   konstitusi   negara. 

Tapi yang perlu diperhatikan,  bahwa apa yang normatif belum tentu dapat dilihat dalam konteks kehidupan politik praktis sehari-hari. Karena itu demokrasi perlu dipahami dari aspek empirik yakni demokrasi yang terwujud dalam kehidupan politik praktis.

Rumusan modern dari konsep demokrasi dikemukakan oleh Joseph Schumpeter tahun 1942.  Dalam studi perintisnya “capitalism, socialism and democracy”, Schumpeter menyatakan secara rinci kekurangan dari apa yang diistilahkannya “teori demokrasi klasik” yang mendefinisikan demokrasi dengan istilah-istilah the will of the people (kehendak rakyat) sebagai sumber, dan the common good  (kebaikan bersama) sebagai tujuan.

Setelah meruntuhkan secara efektif pendekatan normatif (klasik) ini, Shcumpeter mengemukakan apa yang disebutnya ”teori lain mengenai demokrasi” (metode demokrasi), yaitu prosedur kelembagaan untuk mencapai  keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam memperoleh suara rakyat.

Huntington dalam karyanya gelombang demokratisasi ketiga (third wave democratization), mengemukakan bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat.

Dengan mengikuti tradisi  shcumpeterian, huntington  mendefinisikan bahwa sistem politik yang demokratis adalah sejauh mana para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu, dipilih melalui proses pemilihan umum yang adil,  jujur dan berkala. Bahwa para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh dukungan suara pemilih.

Dengan demikian, esensi sistem politik demokrasi adalah terwujudnya kebebasan politik rakyat dalam mengekspresikan preferensi dan hak-hak politiknya (souvereignty), serta adanya rekrutmen politik terbuka dan  pemilihan umum yang langsung, bebas dan fair dalam mengisi jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan. Yang sangat penting dari esensi demokrasi adalah adanya kekebasan yang bertanggung jawab.

Dalam konteks tataran teoritik inilah,  terletak kepentingan kita bersama segenap komunitas intelektual politik untuk membicarakan, membahas dan mengkaji topik ”Dinamika Demokrasi dan Politik Kebangsaan Indonesia: Meretas Jalan Menuju Kebangkitan Nasional Indonesia Kedua”. 


Pertarungan Etika Reformis-Demokratis vs Etika Konservatif-Otoritarian
Konsep demokrasi dalam sistem politik indonesia, secara empirik antara lain dapat dilihat dalam proses pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu wakil-wakil rakyat,  yang sejak 2004 di era reformasi telah dipilh secara langsung dan bebas oleh rakyat.

Praktek pemilu presiden dan anggota legislatif secara langsung ini merupakan satu tahap pencapaian kemajuan dalam perkembangan demokrasi politik Indonesia. Bahwa era reformasi merupakan titik balik dari  kebangkitan kedaulatan rakyat. Pemilu secara langsung dan bebas, menjadi solusi elegan sekaligus terobosan untuk mengatasi discountuinity democracy  selama era orde baru.

Dalam hubungan ini, sistem politik indonesia cenderung memunculkan dua arus besar, yaitu arus yang berorientasi pada kepentingan masyarakat (partisipatif-populis), tapi juga ada kecenderungan munculnya arus yang berorientasi pada kepentingan kelompok kekuasaan elit (representatif-elitis).

Arus partisipatif-populis, nampak dari kuatnya dinamika masyarakat sipil di daerah untuk ikut terlibat aktif dalam proses formulasi kebijakan, pelaksanaan sampai pada pengawasan, yang ditandai dengan munculnya berbagai kekuatan civil society  dalam tataran masyarakat.

Kecenderungan arus representatif-elitis, nampak dalam perilaku elit politik maupun birokrat yang berorientasi pada kepentingan pribadi, yang ditandai dengan munculnya berbagai kasus korupsi, kolusi  dan nepotisme.

Dua arus ini muncul di masa transisi sebagai akibat dari pertemuan antara eforia demokrasi dengan keinginan untuk mempertahankan status-quo yang  sentralistis-otoritarian. Dari perspektif etika politik, maka yang bertarung di masa transisi ini adalah etika reformis-demokratis versus etika konservatif-otoritarian.

 

Masa Transisi
Lahirnya era reformasi pada penghujung 1990-an, merupakan awal dari proses demokratisasi politik di Indonesia. Dalam segala aspek, demokrasi seakan menjadi “kata kunci” yang harus dikedepankan. Akan tetapi euforia demokrasi di era reformasi ini, dalam realitanya cenderung memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam kerangka kita membangun suatu praktek kehidupan demokratis dan memperkokoh reformasi.

Karena demokrasi diinterpretasikan sebagai hak dan kebebasan yang “sebebas-bebasnya”, sehingga yang muncul kemudian bukanlah perilaku yang  memberikan kontribusi bagi upaya demokratisasi dan reformasi. Perilaku politik para elit yang kurang beretika, institusi legislatif, pers, dan masyarakat sipil yang menjalankan demokrasi  cenderung masih kurang menjunjung tinggi nilai-nilai etika berdemokrasi, pada akhirnya melahirkan perilaku dan kondisi yang “chaos”.

Kondisi ini memang membawa kekhawatiran munculnya “arus balik demokratisasi”  menuju “otoritarianisme  baru”. Artinya, jika praktek demokrasi dilakukan tanpa etika...., tanpa kesantunan berpolitik, maka akan tercipta ”klaim kebenaran” atas nama kelompok atau  golongan mayoritas. Hal ini tentunya harus kita redam dengan cara-cara dan perilaku yang etis demokratis dalam era transisi demokrasi ini.

Setiap komponen bangsa harus menyatukan tekad dan komitmen, bahwa era transisi demokrasi ini harus dapat memberikan iklim yang kondusif bagi berlangsungnya konsolidasi demokrasi di semua aspek kehidupan bangsa. Berhasilnya kita dalam melakukan konsolidasi demokrasi di era transisi ini, akan memberikan garansi positif bagi upaya pemantapan dan pengembangan sistem politik demokratis sebagai landasan bagi berlangsungnya proses reformasi.

Salah satu aspek dari konsolidasi demokrasi adalah bagaimana kita segenap elemen anak bangsa, berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dalam kerangka sistem politik demokratis, termasuk dalam  memilih  pemimpin politik (bupati/walikota/gubernur/presiden dan anggota dpr/dprd) yang berkarakter kebangsaan Indonesia,  yang berdiri diatas semua kemajemukan bangsa, dan berjuang untuk kepentingan dan kelangsungan serta keutuhan negara kesatuan republik indonesia.

Lahirnya pemimpin yang berkarakter kebangsaan/nasionalis ini menjadi isu yang sangat penting dan strategis ditengah menggejalanya fenomena politik aliran di era reformasi ini.

Politik Aliran
Dalam momentum satu abad lebih (104 tahun) kebangkitan nasional indonesia, saya mencoba merenungkan dan bertanya:
a.    Adakah yang berubah secara subtansial dan radikal dalam praktek kebangsaan indonesia?
b.    Apakah nasionalisme sudah menjadi kesadaran kehidupan sosial politik indonesia dari Sabang sampai Merauke?
c.    Apakah nasionalisme indonesia sudah menjadi rumah yang tenang dan damai bagi semua orang, untuk membuat semua elemen bangsa berada dalam ikatan kebersamaan yang mengakui dan memperlakukan perbedaan sebagai keniscayaan dan rahmat?
d.    Apakah pertengkaran ideologi telah berakhir setelah 104 tahun kebangkitan nasionalisme indonesia dan 84 tahun soempah pemoeda?
e.    Apakah sektarianisme dan politik aliran belum juga bosan mencari bentuk dan terus membonsai kualitas nasionalisme indonesia?
f.    Apakah nasionalisme Indonesia membuat rakyat dari Sabang hingga Merauke sejahtera?
g.    Apakah nasionalisme telah membuat kita bangga dalam percaturan dunia global?
h.    Apakah nasionalisme Indonesia yang sudah berusia 104 tahun sudah mampu memberi jawaban dan jaminan masa depan keutuhan nkri yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 dengan dasar negara Pancasila?
i.    Bagaimanakah nasib dan kondisi daerah di indonesia setelah nasionalisme indonesia berusia 104 tahun? 

Dalam realita kedaulatan dan keutuhan NKRI sedang menghadapi ujian yang berat dimana:
a.    Berbagai motif dan bentuk ancaman disintegrasi bangsa masih terus merongrong kelangsungan nkri.
b.    Ketidakadilan dan kesenjangan pembangunan masa lalu dan masa kini menimbulkan ketidakpuasan di banyak daerah, dan kemudian memicu munculnya pemikiran federalisme hingga gerakan dan perilaku separatisme.
c.    Konflik horisontal belum sepenuhnya mampu dipulihkan, sementara  bibit-bibit ancaman disintegrasi bangsa baik yang laten maupun manifest, masih terus menjadi persoalan.
d.    Pada saat yang sama, ancaman terorisme yang berskala nasional maupun global terus menebar ketidakpastian keamanan dan kenyamanan kita.
e.    Reformasi dan amandemen UUD 1945 telah memungkinkan bangsa indonesia melakukan praktek demokrasi yang lebih baik sejak tahun 1998:
f.    Liberalisasi di bidang politik, melahirkan multi partai yang bertarung dalam pemilihan umum langsung presiden, gubernur, bupati/walikota, maupun dpr/dprd.
g.    Proses dan peyelenggaraan pemilihan wakil rakyat diperbaiki, presiden, wakil presiden, kepala daerah, dipilih langsung oleh rakyat, dan eksperimen parlemen bi-kameral, dengan hadirnya dewan perwakilan daerah (DPD) mulai dilakukan.  Tetapi perbaikan proses rekruitmen anggota legislatif dan pimpinan eksekutif di level-level strategis tersebut, belum sepenuhnya membuahkan hasil yang baik.
h.    Berbagai persoalan menyangkut kebebasan, keamanan, kesejahteraan dan keadilan, belum sepenuhnya teratasi, malah intensitas, cakupan dan kualitas persoalan makin bertambah.
i.    Komponen-komponen kekuatan bangsa bukannya fokus pada usaha menyelesaikan masalah riil yang sedang dihadapi rakyat, tetapi masih terus terjebak politik aliran yang berujung pada perjuangan mempersoalkan ideologi Pancasila.

Potret di Berbagai Aras
Beberapa isu dan persoalan penting  dalam praktek demokrasi politik indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1.    Terjadi degradasi perilaku etik moral kebangsaan di antara pemimpin, yang ditandai dengan maraknya  saling hujat, saling fitnah, provokasi, agitasi para pengikutnya, pengingkaran  kebenaran, saling jegal, menjadi pengadu domba, menjadikan massa pengikutnya setia sampai mati tanpa peduli kebenaran, pokoknya membalas lawan tanpa etika, menjadi pemimpin kharismatik yang memiliki pengikut fanatik.
2.    Tidak peka (sensitive) terhadap aspirasi masyarakat, bahwa rakyat memerlukan ketenteraman, kenyamanan dan keadilan bukan wacana politik yang terus meruncing, sehingga  tidak memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
3.    Setelah duduk di berbagai jabatan negara ternyata masih memposisikan diri sebagai utusan golongan, parpol dan kelompoknya, sehingga kepekaan rasa nasionalisme-nya tipis, bahkan cenderung primordial, etnosentris dan tidak berusaha menjadi politikus maupun negarawan yang berdiri di atas multicultural bangsa.
4.    Paradigma dan mind-set yang kolutif, nepotis dan koruptif semakin menjadi. Keteladanan berperilaku, baik  ucapan, pernyataan, diplomasi maupun penyelesaian masalah mendasar yang dihadapi bangsa kurang nampak. Sense-of crisis hampir-hampir punah karena dominasi kepentingan (interest) pribadi, kelompok, partai dan golongan, bisnis dan rasis.
5.    Para pemimpin partai, orsospol, LSM dan organisasi lainnya membungkus aktifitas politik dengan nuansa sara (politik aliran) yang cenderung memicu pertikaian antar etnik, antar sesama warga masyarakat, bahkan sesama penganut agama yang berbeda aliran politik.
6.    Perilaku aparatur pemerintahan kita masih cenderung  lemah dalam menegakan supremasi hukum, yang ditunjukkan antara lain dengan munculnya kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan arogansi kekuasaan. Karena itu sangatlah beralasan apabila ditengah masyarakat berkembang stigma “jelek” tentang kinerja aparatur pemerintahan.
7.    Integritas aparat penegak hukum yang masih lemah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum, akibat kepentingan-kepentingan tertentu. Akibatnya hilanglah kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, yang membuat masyarakat mencari keadilannya sendiri, dengan munculnya  fenomena “pengadilan massa” atau “pengadilan jalanan”.   
8.    Kultur politik yang tidak kondusif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memudarnya nilai-nilai kebangsaan, yang antara lain ditandai:
a.    Terjadinya degradasi kultur politik dan nilai-nilai kebangsaan, dimana banyak peristiwa yang menggambarkan kondisi kemajemukan masyarakat kita mulai rentan terhadap integritas bangsa, seperti kekerasan politik dan radikalisasi masa terhadap kelompok yang dipandang berbeda paham, suku agama dan ras.
b.    Para elit politik masih kurang memberikan pendidikan dan pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat, dimana keteladanan berperilaku dalam ucapan, pernyataan, maupun tindakan dalam menyelesaikan masalah mendasar yang dihadapi bangsa kurang mewujud dalam tindakan nyata, yang  berimbas pada tataran masyarakat.
c.    Para pejabat negara cenderung beperilaku sebagai politisi daripada  negarawan.  Sementara itu, partai politik cenderung menonjolkan kompetisi perebutan kekuasaan daripada kompetisi dalam meperjuangkan kepentingan rakyat, sebagai implikasi dari lemahnya sense of crisis.
d.    Para pemimpin partai, orsospol, LSM dan OKP,  membungkus aktifitas politik dengan ideologi bernuansa  SARA yang cenderung memicu pertikaian antar etnik, antar sesama warga masyarakat, bahkan sesama penganut agama dan aliran politik.

Kebangkitan Nasional Indonesia Kedua
Dalam konteks berbagai persoalan bangsa, adakah sebuah keniscayaan untuk mencari solusi dari semua pertanyaan dan kenyataan di atas? Bagi saya bangsa Indonesia memerlukan konsensus nasional baru untuk mengakhiri berbagai pertikaian yang tidak produktif, yang  membuat bangsa dan negara kita semakin terpuruk.


Satu abad lebih (104 tahun) kebangkitan nasional merupakan momentum yang sangat tepat untuk membangun dan menyepakati konsensus nasional baru. Inti dari konsensus nasional baru adalah mengakhiri pertarungan ideologis, menyingkirkan gerakan berbau separatisme, serta sepakat menyudahi pertikaian yang tidak produktif bagi upaya-upaya memajukan bangsa. 


Konsensus nasional baru mengajak semua pihak dan seluruh elemen kekuatan bangsa untuk bergandengan tangan bersatu padu dan menyatukan segala tenaga, pikiran, waktu, usaha, dana dan doa untuk fokus pada usaha menyelesaikan masalah-masalah riil yang sedang dihadapi bangsa indonesia saat ini, yaitu: rapuhnya moral dan etika politik, kemiskinan, penganguran, kebodohan, rendahnya kemandirian bangsa, pelecehan HAM, pelanggaran hukum, KKN, serta buruknya citra bangsa Indonesia di mata dunia.


Konsensus nasional baru diharapkan mampu membuat semua anak bangsa Indonesia, kembali memiliki optimisme dan harapan masa depan Indonesia dengan membangun dan membangkitkan kekuatan daerah-daerah menjadi kekuatan nasional. Karena otonomi daerah merupakan wahana yang tepat untuk memperkuat kebangkitan Indonesia sebagai modal keindonesiaan. 


Pada tataran nasional sudah harus diatur perencanaan dan alokasi anggaran pembangunan nasional yang memungkinkan daerah-daerah bangkit, melalui desain anggaran pembangunan  memunculkan pusat-pusat keunggulan di seluruh wilayah nkri. Tanpa desain perencanaan dan alokasi anggaran pembangunan nasional, pola struktur dan bangunan kekuatan nasional dalam 25 sampai 30 tahun ke depan  tetap seperti sekarang. 


Untuk menggapai harapan kebangkitan, kemajuan dan kejayaan Indonesia di era global, maka diperlukan adanya komitmen kebangsaan dari segenap komponen anak bangsa indonesia, dan konsistensi dalam melaksanakan visi kebangsaan indonesia, antara lain membangun sistem politik bangsa yang demokratis, etis dan berbudaya, sebagai landasan yang kuat dalam melaksanakan proses pembangunan diberbagai bidang. 


Hal ini sangat penting, karena saya melihat dalam satu visi bahwa kebangkitan Indonesia hanya  akan tercapai, jika segenap komponen anak bangsa dalam berbagai level, memperkokoh karakter kebangsaannya,   yang terbangun dari jiwa dan semangat Pancasilais.  Karena menurut saya, pada hakekatnya segala hal yang baik, berawal dari karakter.


Dengan demikian para elit politik bangsa yang menentukan warna dari sistem politik indonesia akan menjadi politisi yang memiliki jiwa kenegarawanan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan, sebagaimana yang telah diukir oleh para founding father bangsa dalam sejarah perjuangan Indonesia.

Mengatasi Problem Negara
Krisis kepemimpinan di Indonesia selama 62 tahun merdeka, antara lain disebabkan oleh ketidak-berhasilan pemimpin-pemimpin kita sebelumnya untuk menyiapkan “mencetak kader”  pemimpin berikutnya. 


Sebab lain adalah ketidak-mampuan sistem pendidikan indonesia (baik lembaga maupun kurikulumnya), untuk mengarahkan manusia indonesia menjadi pemimpin yang berkarakter dan berintegritas kebangsaan.  Pendidikan di indonesia masih mengacu seperti apa yang menjadi tujuan pendidikan jaman penjajahan belanda melaui politik etisnya, yaitu untuk mencetak pegawai dari pribumi untuk mengisi kekosongan tenaga administrasi di lingkungan pemerintahan hindia belanda.


Oleh sebab itu orientasi berpikir bangsa Indonesia harus segera diubah, yaitu bagaimana mendidik setiap warga negara menjadi “pemimpin yang berkarakter dan berdiri di atas semua”, dan yang mampu mengelola semua potensi sumber daya yang ada. 


Setiap jenjang pendidikan di Indonesia, termasuk fisip unsrat, harus diisi dengan kurikulum yang memuat ide besar mencetak pemimpin masa depan yang cerdas dan berkarakter kebangsaan  indonesia. Dengan masuknya kepemimpinan yang berkarakter dalam kurikulum diharapkan mampu melahirkan calon pemimpin masa depan yang selalu berdisiplin, kerja keras, terbiasa mengatasi persoalan di masyarakat, selalu berfikir dan berusaha agar rakyat sejahtera, bukti karya nyata, menjadi teladan, jujur, amanah, anti korupsi dan hal-hal karakter yang baik lainnya. 


Membangun karakter kebangsaan dan nasionalisme indonesia adalah sangat penting, karena hal ini akan menjadi modal dasar bagi munculnya pemimpin negara yang nasionalis dan berwawasan kebangsaan.


Ernest Renan seorang filsuf perancis, mengatakan nasionalisme sebagai “le desire d’entre ensemble” (kehendak untuk bersatu), merupakan unsur yang dominan dalam kehidupan sosial politik suatu masyarakat, dan hal ini telah mendorong terbentuknya suatu bangsa atau nation, yang menyatukan kehendak untuk bersatu. 


Sejalan dengan konsep Renan, Otto Bauer menegaskan bahwa bangsa adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki satu persamaan sifat, kesatuan dan pengalaman. Terjadinya persamaan watak, sifat ini, disebabkan karena adanya persamaan nasib dan pengalaman pertumbuhan sejarah yang bersamaan. Sehingga Lothorp Stoddard mengemukakan bangsa adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki rasa kebersamaan menuju ke arah ikatan persatuan dan kesatuan (sense of belonging together). 


Kepemimpinan Masyarakat Majemuk
Dalam menjalankan peranannya sebagai pemimpin dan negarawan yang dipercaya oleh rakyat, maka seorang pemimpin harus dapat mengimplementasikan model kepemimpinan majemuk, berkarakter kebangsaan yang penuh integritas berdasar  konstitusi. Yakni suatu karakter kepemimpinan yang berdiri diatas semua golongan, nasionalis, demokratis, santun dalam berkomunikasi, serta adanya konsistensi antara kata-hati dan perbuatan. 


Dengan penuh keterbukaan pemimpin ideal akan menjalin komunikasi dua arah antara pemimpin dan rakyat, sehingga  akan melahirkan quantum leap (lompatan kuantum) munculnya inspirasi dan kreativitas cerdas masyarakat. Saat inilah pendidikan politik dapat diberikan kepada rakyat. Seni dasar demokrasi dipersemaikan sejak dini oleh para pemimpin kepada pengikutnya.


Pemimpin berkarakter tegas dalam menjalankan kewajiban kepemimpinannya, melakukan persuasi dalam membangun konsensus dengan persuasif, bukan arogansi. Efek riak kepemimpinan ini akan merembet dan menular ke strata kepemimpinan yang dibawahnya, maka tidak heran bila para elite telah berhenti bertikai kata dan bersilaturahmi, ternyata di bawah dan daerah yang jauh dari rentang kendali organisasi pertikaian baru dimulai. Ini harus dicegah melalui pendidikan politik dengan keteladanan pemimpin yang bijak mengendalikan dirinya.


Pemimpin yang berkarakter kebangsaan memiliki kemampuan visioner yang komprehensif terhadap pola-pola yang mencolok ditengah informasi yang chaos (kacau dan membingungkan), serta mampu memadukan realitas emosi dengan apa yang dilihat, sehingga dapat menghasilkan pengaruh yang mendalam bagi pengikutnya untuk  bergerak ke arah yang dikehendaki. 


Aktualisasi karakter kepemimpinan yang diharapkan bangsa dan negara  adalah yang mampu mengantarkan anak bangsa dari ketergantungan (dependency) menuju kemerdekaan (independency), selanjutnya menuju kontinum maturasi diri yang komplit ke-saling ketergantungan  (interdependency).  Hal ini memerlukan pembiasaan melalui contoh keteladanan perilaku para elite politik yang bergerak di eksekutif, yudikatif dan legislatif dalam sistem politik demokrasi yang kondusif. 


Habitat yang dapat dijadikan persemaian karakter pemimpin itu antara lain harus dapat menumbuh suburkan dan mengembangkan perilaku dan sifat-sifat seperti kesadaran pada diri sendiri (self awareness), jujur terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain, jujur terhadap kekuatan diri, kelemahan dan usaha yang tulus untuk memperbaikinya, serta berempathi terhadap kondisi rakyat.


Maknanya pemimpin berkarakter majemuk merupakan hasil karya pendidikan, pelatihan, talentscouting dan pembiasaan, yang dipadukan dengan sinergi pembelajaran sepanjang hayat, diperkuat oleh daya nalar dan kecerdasan akal budi serta kecerdasan spritual, seraya menyelaraskan dengan perubahan lingkungan strategis yang sedang berkembang.


Dengan pemahaman demikian sesungguhnya pembentukan karakter seorang pemimpin menjadi tanggung jawab semua pihak. Karenanya pemerintah,  perguruan tinggi, legislatif dan yudikatif bersama rakyat wajib menyediakan persemaian yang subur untuk pengembangan karakter kepemimpinan yang ”berwawasan kebangsaan“.****

 

Sumber artikel: http://www.manadopost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=117186

 

Makalah/naskah pidato ini disampaikan dalam acara Dies Natalis ke-48 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsrat, (1/11/2012).

Tahun Politik dan Masalahnya

samegoFoto: Dok. www.pedomannews.comOleh: Prof. Dr. Indria Samego

 

Bagi Indonesia, sebenarnya tiada tahun tanpa tahun politik. Sepanjang sejarahnya negeri ini tidak pernah jeda dari persoalan politik. Sebagai negara yang lahir akibat perjuangan politik,warna politik—dalam arti struggle for power—tak pernah lekang dalam sejarah pertumbuhan negara bangsa ini.

 

Setiap elemen masyarakatnya harus senantiasa berjuang untuk mempertahankan diri. Politik karenanya menjadi “the only game in town”.Seolah-olah hanya yang berpolitiklah yang akan muncul dan diperhitungkan. Sementara kegiatan berekonomi, berbudaya, dan berkesenian dianggap sebagai pekerjaan sampingan,yang sifatnya pinggiran dan karenanya tak bergengsi.

 

Yang menjadi masalah,apakah politik yang dimaksudkan masih primitif sifatnya atau lebih modern dan produktif? Jika yang disebut pertama, hanya mencerminkan ambisi kekuasaan dan dilakukan dengan segala macam cara.Etika, norma, dan keberadaban dalam berpolitik sama sekali diabaikan.

 

Sementara yang disebut kemudian sebaliknya. Berpolitik sejatinya sebuah siasat untuk menyelesaikan perbedaan demi memperkuat persamaan. Makin majemuk suatu komunitas, makin beragam pula kepentingannya, dan hanya lewat pengelolaan perbedaan itulah kesepahaman serta persetujuan dapat dicapai.

 

Meski dalam memperjuangkan harapan di atas, prosesnya tidak senantiasa berlangsung linier,damai,dan produktif, yang terpenting kemudian adalah hasil akhirnya berupa konsensus di antara sesama pihak terlibat.Akibat itu, kegaduhan menjadi sebuah keniscayaan dalam proses tersebut.

 

Politik Harmoni

Dalam konteks kepolitikan Indonesia mutakhir, kegaduhan selalu menjadi hasilnya. Akibat itu, begitu mahalnya biaya politik dan ekonomi dikeluarkan untuk itu.Hanya untuk sekadar menjaga harmoni antarpelaku politik, kepentingan rakyat banyak dikorbankan. APBN harus dipotong dan di-mark up demi memenuhi keinginan para aktor demokrasi.

 

Peringatan pimpinan KPK mengenai tingginya tingkat korupsi di kalangan elite parpol menjadi bukti nyata dari demokrasi patrimonial yang tumbuh sekarang. Semua pihak saling memperjuangkan kepentingan dan memperebutkan sumber daya politik—materi dan immateri— yang kian lama makin menipis.

 

Ketika Orde Baru masih kuat, proses politik itu dilakukan secara berencana dan rezim Orde Baru mampu mengaturnya. Sentralisasi kekuasaan telah melahirkan situasi yang menjauhi kemajemukan dan perbedaan. Hegemoni negara dengan ABRI sebagai ujung tombaknya telah mampu melaksanakan berbagai resolusi konflik ala Orde Baru. Di Era Reformasi, negara tidak lagi memiliki basis hukum untuk melanggengkan kekuasaannya.

Kekuatan masyarakat atau demokrasi dari “bawah”menjadi sebuah keniscayaan politik baru. Partai politik secara bebas lahir dan berkembang. Partisipasi masyarakat secara otonom menjadi konsekuensi logis dari model demokrasi baru tersebut. Karena begitu kuatnya politik identitas, konflik lebih sering muncul ketimbang konsensus.

 

Pemilihan umum dijadikan ajang pamer kekuatan.Tidak terlalu mengherankan jika kontes politik tersebut—baik dalam memilih anggota legislatif maupun pimpinan eksekutif— kerap diwarnai perselisihan. Cabang kekuasaan eksekutif masih belum menunjukkan gejala transformasi yang memihak rakyat.

 

Reformasi birokrasi lebih banyak dijadikan retorika daripada dilaksanakan. Warisan lama dari politik “executive heavy”tidak mudah dihilangkan dalam waktu yang singkat. Penyalahgunaan kekuasaan dan uang untuk kepentingan diri dan golongannya masih terus berlanjut.Pelayanan publik masih tetap mahal dan jauh dari mudah. Program “de-bottle necking”Pemerintah SBY-Boediono lebih bersifat retorika ketimbang realita.

Pada cabang kekuasaan legislatif, retorika demokrasi terdengar lebih menonjol daripada semangat untuk sungguhsungguh melaksanakan kedaulatan rakyat.Keuntungan politik (political leverage) yang dimiliki para wakil rakyat bukan diwujudkan untuk membangun politik pengawasan dan keseimbangan (checks and balances), melainkan dijadikan medium transaksi untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek para anggota DPR dan DPRD serta parpol.

 

Dari tiga fungsi Dewan yang diberikan oleh aturan perundangan— legislasi, pengawasan, dan budgeting—fungsi yang disebut terdahulu tertinggal jauh di belakang. Pada tataran masyarakat memang berkembang demokrasi dari “bawah”.Namun,bukan partisipasi secara otonom yang terjadi, melainkan mobilisasi oleh kekuatan politik non-negara. Ironisnya lagi, model demokrasi terakhir ini juga bukannya tanpa biaya.

 

Para aktor utamanya menggunakan jalur kekuatan sipil demi meraih kepentingan pribadinya. Semua usaha politik itu dimaksudkan untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam konstelasi politik yang makin liberal seperti sekarang. Dalam situasi seperti ini,hanya yang memiliki kekuasaanlah yang diperhitungkan. Akibat itu, semua berlomba untuk memperoleh ruang hidup (liebensraum).

 

Peristiwa konflik sosial di Sampang, Madura, perebutan tanah di Kabupaten Mesuji, Lampung, konflik penguasaan tanah untuk tambang di Sape, Bima, NTB, kerusuhan massa di Kutai,dan sejumlah kekerasan sosial di wilayah lain menjadi bukti nyata dari proses resolusi konflik yang mahal biayanya.

 

2013, Tahun Hidup atau Mati

Membuka babak baru 2013 untuk kemudian pada 2014 ketiga elemen kekuatan politik di atas akan menghadapi tahun penentuan. Terutama buat partai politik, nasibnya akan ditentukan dalam Pemilu Legislatif April 2014. Karena pemilu itu menentukan hidup atau matinya partai politik, segala macam daya akan dilakukannya.

 

Secara kebetulan,partai politik di negeri kita masih sangat lemah sumber finansialnya. Karena begitu banyaknya partai politik, jumlah elite politiknya tersebar di banyak partai tersebut. Akibat itu, tak satu partai pun yang dengan mudah dapat memperoleh suara berarti dalam pemilu mendatang.

 

Sebagai konsekuensi lebih lanjut, berbagai kesempatan dan sumber yang dapat meningkatkan posisi tawar politik akan diambilnya.Terutama sumber daya milik negara pasti akan dijadikan andalan utama bagi aktor parpol untuk memperebutkannya. Sebagaimana sejarah tunjukkan, rakyat akan dikalahkan dalam persaingan ini.

 

Meski anggaran pembangunan terus ditingkatkan, rakyat hanya akan memperoleh bagian yang sangat minimal dibandingkan para aktor politik di atas.Anggaran proyek dengan mudah di-mark up demi memenuhi kebutuhan politik harmoni di atas. Redistribusi hasil penggelembungan dana proyek itulah yang akan mengundang kegaduhan politik.

 

Bila tidak dapat dikelola dengan arif, bukan mustahil,perebutan“kue”pembangunan itu akan makin menambah gaduhnya kepolitikan Indonesia pada 2013 ini.Akhir kata, bukan karena persiapan pemilu itu yang membuat jagat politik Indonesia gaduh, melainkan karena fenomena perebutanberkahsumberdaya milik negara itulah soalnya.

 

Dimuat di Seputar Indonesia, Senin 7 Januari 2013

 

*) Profesor Riset Perkembangan Politik LIPI dan Anggota AIPI

Mesir Menjadi Negara “Islam”

hamdanbasyarOleh: M. Hamdan Basyar*)

 

Secara nasional referendum Konstitusi Mesir mulai dilakukan pada 15 Desember 2012 di 10 wilayah provinsi.Wilayah sisanya dilakukan pada 22 Desember 2012. Meski belum selesai dan belum ada kepastian, apakah rakyat Mesir menerima atau menolak draf Konstitusi baru, sebagian masyarakat Mesir, terutama kalangan liberal dan Kristen, khawatir bahwa Mesir akan menjadisebuahnegara “Islam”.

 

Mengapa demikian? Secara formal dalam konstitusi lama disebutkan bahwa agama resmi di Mesir adalah Islam. Artinya, mereka sudah lama mengakui Islam sebagai agama negara. Hanya, dalam kehidupan sehari-hari, syariat Islam tidak diterapkan secara kaffah. Kelompok yang ingin mengusung Islam kaffah, seperti Ikhwanul Muslimin (IM), bahkan disingkirkan dari kehidupan politik formal. Maka itu,referendum Konstitusi Mesir kali ini menjadi pertarungan yang sengit antara kelompok Islam “syariah” dan kelompok Islam liberal yang didukung oleh minoritas Kristen.

 

Mereka ingin konstitusi negara sesuai dengan aspirasi masing-masing. Pertarungan mereka dimulai setelah Mesir mengalami pergantian rezim. Sebagaimana telah diketahui, pada 11 Februari 2011, penguasa lama Mesir, Hosni Mubarak, telah dilengserkan oleh rakyatnya. Selanjutnya kekuasaan di tangan Dewan Agung Militer (Supreme Council of the Armed Forces-SCAF).

 

Untuk memperkuat posisinya, SCAF membuat amendemen terbatas pada Konstitusi Mesir, 30 Maret 2011. Dalam sebuah negara demokrasi, militer tidak diperkenankan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, para tokoh Mesir menyepakati ada kehidupan berdemokrasi yang dimulai dengan pemilu anggota parlemen dan dilanjutkan dengan pemilu presiden.

 

Kemenangan Ikhwanul Muslimin

Pemilu Majelis Rakyat (Parlemen) yang diselenggarakan dalam tiga tahap,sejak Desember 2011 sampai Januari 2012,memilih 498 anggota parlemen. Sepuluh kursi anggota parlemen lainnya ditunjuk oleh militer. Dari 498 anggota yang dipilih tersebut, dua pertiga dipilih dari daftar calon partai politik dan sepertiga dari calon independen. Hasil pemilu menunjukkan bahwa Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) yang berafiliasi pada gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) memenangkan suara dengan 235 kursi (47,2%).

Kemudian disusul oleh kelompok salafi dengan Partai Nour yang memperoleh 121 kursi (24,3%). Kemenangan tersebut cukup mengagetkan kalangan elite Mesir yang cenderung liberal dan sekuler. Puluhan kelompok IM sudah ditekan dalam kehidupan politik Mesir. Selama pemerintahan Mubarak, IM adalah organisasi terlarang yang tidak boleh berkiprah secara formal.

 

Walaupun demikian, pada pemilu parlemen 2000,lewat jalur independen, IM memperoleh 17 kursi. Jumlah itu meningkat pesat pada pemilu 2005 menjadi 99 kursi (20%). Pada waktu itu Presiden Mubarak cukup terkejut. Dia kemudian meluncurkan tindakan keras pada IM dengan me-nahan ratusan anggotanya dan membuat sejumlah aturan “reformasi” untuk melawan kebangkitan mereka.Konstitusi diubah untuk menetapkan bahwa praktik politik atau partai politik tidak boleh berlatar belakang agama.

 

Kemudian calon independen dilarang mencalonkan diri sebagai presiden. Geliat IM itu terus bangun. Ketika kebebasan ada di Mesir, mereka berusaha menyeruak ke dalam kancah politik.Kemenangan IM lewat Partai Kebebasan dan Keadilan tampaknya hanya menunggu waktu. Tetapi,kemenangan kelompok IM itu mendapatkan tantangan dari SCAF dan kelompok liberal.

 

Apalagi kemudian dalam pemilihan presiden Mesir yang menang adalah Mohammad Morsi dari kelompok IM.Pemilu presiden melalui dua putaran karena pada pemilihan pertama pada 23-24 Mei 2012 tidak ada capres yang memperoleh suara mayoritas mutlak. Pada putaran kedua pada 16-17 Juni 2012 Morsi memperoleh 51,7% suara pemilih. Dengan perolehan tersebut,Morsi menjadi presiden Mesir pertama pascatumbangnya Hosni Mubarak.

 

Pertarungan Berlanjut

Pertarungan antarkelompok di Mesir terus terjadi walaupun parlemen dan kursi kepresidenan telah dikuasai oleh Ikhwanul Muslimin. Hal itu dapat dimaklumi karena pada masa transisi berbagai kelompok akan berlomba mengambil kesempatan untuk menempati posisi-posisi strategis. Dengan posisi itu, mereka dapat menguasai kehidupan politik pada masa berikutnya. Pemilu rupanya belum menjadi terminal pertarungan itu.

 

Tidak lama setelah pemilu berakhir, ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi Mesir bahwa UU pemilu yang memperbolehkan partai politik dapat mencalonkan anggotanya lewat jalur independen dianggap inkonstitusional.Maka itu, anggota parlemen hasil pemilu dianggap tidak sah dan harus dibubarkan. Meskipun parlemen hasil pemilu dibubarkan,mahkamah menyatakan bahwa keputusan yang telah dibuat parlemen dianggap sah dan harus dijalankan. Maka itu, proses pencalonan presiden dan pembentukan Dewan Konstituante yang beranggotakan 100 orang dianggap sah.

Tugas Dewan Konstituante adalah merancang konstitusi baru dalam jangka waktu enam bulan. Pertarungan politik terjadi di berbagai medan. Sebelum presiden terpilih resmi dilantik, SCAF mengeluarkan lampiran Deklarasi Konstitusi (Dekrit) pada 17 Juni 2012 yang memberikan kekuasaan legislatif bagi SCAF. Dengan kekuasaan itu, SCAF dapat mengangkat Dewan Konstituante baru yang sesuai kepentingan mereka.

 

Setelah Presiden Morsi resmi dilantik, dia mengeluarkan dekrit pada 8 Juli 2012 untuk memulihkan anggota parlemen yang telah dibekukan. Tetapi, pada hari berikutnya, Mahkamah Konstitusi Mesir menyatakan bahwa tidak ada banding untuk keputusan pembubaran Majelis Rakyat.Pada 17 Juli mereka harus sudah dibubarkan. Presiden Morsi berusaha menunjukkan kekuasaannya dengan mengeluarkan dekrit pada 12 Agustus 2012.

 

Dekrit yang berisi empat pasal itu untuk “menjinakkan”kalangan militer. Kekuasaan legislatif yang ada ditangan SCAF sejak 17 Juni dibatalkan. Morsi juga mengganti kepala SCAF. Dengan demikian, kalangan militer “relatif” dalam kekuasaannya. Tetapi, Presiden Morsi masih belum merasa aman dengan nasib Dewan Konstituante yang tengah menggodok konstitusi baru.

 

Lembaga itu masih dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi karena anggotanya dapat saja dinyatakan inkonstitusional akibat dipilih menggunakan UU pemilu yang sudah dianggap inkonstitusional. Maka itu,Morsi mengeluarkan dekrit pada 22 November 2012. Dekrit yang berisi tujuh pasal ini memberikan kekuasaan yang hampir tak terbatas kepada Morsi. Dekrit itu ternyata memicu protes dari rakyat banyak.Kelompok liberal yang tadinya sudah “agak diam” kembali ikut bersuara.

Lapangan Tahrir digunakan sebagai tempat demo menentang dekrit Presiden Morsi. Para pendemo menuntut pencabutan dekrit yang dianggap otoriter itu. Sepekan setelah dekrit dikeluarkan, Dewan Konstituante berhasil menyepakati draf konstitusi baru tanpa kehadiran kelompok liberal pada 30 November 2012.Kemudian Presiden Morsi memutuskan untuk mengadakan referendum terhadap draf konstitusi tersebut pada 15 Desember ini.

 

Rupanya keputusan Morsi untuk referendum tidak menyurutkan kaum pendemo.Mereka bahkan menolak referendum. Untuk meredakan gejolak politik itu, Presiden Morsi mengadakan “dialog” dengan tokoh-tokoh nasional pada 9 Desember 2012. Setelah lebih dari 10 jam mereka bertukar pikiran, Morsi mengeluarkan dekrit lagi yang antara lain berisi pencabutan dekrit sebelumnya.

 

Negara “Islam”

Bila masyarakat Mesir setuju terhadap draf konstitusi, apakah Mesir akan menjadi negara “Islam” yang menerapkan syariat secara kaffah? Mungkin kita dapat melihat draf konstitusi yang direferendum. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa Islam adalah agama resmi Mesir dan syariat Islam menjadi prinsip sumber hukum.Selanjutnya, pasal 4 menerangkan bahwa Al Azhar sebagai institusi independen yang menjadi rujukan syariat Islam.Terlihat kepentingan penerapan syariat Islam dalam pasal tersebut.

Tetapi, Islam bukanlah satu-satunya agama yang diakui negara.Pasal 3 menyebutkan bahwa penganut Kristen dan Yahudi menggunakan sumber hukum agama tersebut dalam urusan kehidupan mereka. Tidak hanya itu, partai politik juga tidak boleh didirikan berdasarkan diskriminasi atas perbedaan gender, asal usul etnis,maupun agama.

 

Berdasarkan hasil se-mentara referendum di 10 wilayah, tampaknya sebagian besar masyarakat Mesir menyetujui draf konstitusi baru. Bila hal tersebut juga terjadi pada wilayah sisanya,kehidupan masyarakat Mesir akan berubah. Mereka akan menjadi negara “Islam”.●

 

Dimuat di Seputar Indonesia, 19 Desember 2012

 

*) Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Politik LIPI

Antara Habibie & Anwar

firman noorOleh: Firman Noor, P.hD

 

Jika kedua tokoh ini dicarikan perbedaannya tentu saja tidak akan terlalu menarik, mengingat demikian banyaknya perbedaan itu. Namun jika kita cari kesamaannya, kita akan temui beberapa halhal yang patut dihargai dari mereka.

 

Hal pertama yang tentu saja tidak dapat dilepaskan saat membandingkan keduanya adalah posisi mereka sebagai figur atau elite politik. Dalam hal ini, dilihat dari kedudukan puncaknya adalah keduanya merupakan mantan tokoh nomor dua dari dua sosok besar simbol keotoriteran Asia Tenggara, yakni Soeharto dan Mahathir Mohammad. Uniknya,meski Habibie dan Anwar dekat dengan tokohtokoh otoriter,keduanya punya iktikad untuk tidak berperilaku samadenganmentor-mentornya.

 

Inilah yang kemudian,sebenarnya, yang bisa jadi menyebabkan Zainuddin Maidin,mantan menteri penerangan Malaysia, menganggap mereka telah melakukan aksi “menggunting dalam lipatan”. Sepak terjang keduanya tak pelak telah mengecewakan dan melukai perasaan para mentor yang telah mendongkrak nama dan kedudukannya.

 

Habibie pascakeruntuhan Soeharto,misalnya,segera saja melakukan beberapa langkah dramatis yang menandai apa yang disebut oleh O’Donnel dan Schmitter (1993) sebagai liberalisasi politik, seperti membebaskan tahanan politik, termasuk misalnya tokoh kritis Mochtar Pakpahan dan Sri Bintang Pamungkas, membebaskan pers yang berdampak pada munculnya ratusan koran baru di seluruh penjuru Indonesia,dan menyokong berdirinya partai-partai.

 

Sementara itu,Anwar bersikap cukup berani menentang pilihan-pilihan kebijakan ekonomi dan politik Mahathir, yang menurut perhitungannya hanya akan makin menguntungkan dan menggendutkan perut kroni-kroni Mahathir. Langkah Anwar yang bersikap welcometerhadap IMF,sebetulnya terkait dengan upayanya untuk menyingkirkan orangorang yang selama ini telah menikmati kue ekonomi Malaysia tanpa pengawasan yang berarti. Inilah yang kemudian membuat Mahathir demikian geramnya, dan langsung menuduhnya sebagai antek imperialisme atau kaki tangan Barat.

 

Mahathir pun memecatnya. Tidak cukup dengan itu, Anwar pun dituduhnya gemar bersodomi. Kesamaan yang lain,keduanya adalah intelektual yang andal. Mereka tidak saja berhasil dalam dunia akademis yang ditempuhnya, tetapi memiliki kepedulian besar untuk memajukan bangsa dan negaranya melalui tulisan ataupun aksi-aksi konkret. Habibie tidak saja telah menelurkan sebuah teori keretakan pesawat yang kemudian mendunia dan dikenal sebagai “Teori Habibie”, yang menyebabkan dirinya juga dikenal sebagai “Mr. Crack”,namun turut mencurahkan perhatian dan pikirannya memajukan citra bangsanya di mata dunia.

 

Dia memilih untuk mudik meski sudah hidup amat enak di Jerman. Dia sempat mendapatkan kantor amat sederhana dan seadanya,selama setidaknya setahun, untuk kemudian berkesempatan membangun sebuah imperium kedirgantaraan yang dia yakini merupakan sebuah langkah besar (great leap) yang harus ditempuh untuk menandingi kemajuan negara-negara lain.

 

Meski menimbulkan banyak kritik,langkah yang ditempuhnya jelas tidak terlalu salah dan sejujurnya tetap saja membanggakan. Terbukti kemudian cukup banyak anak yang bercita-cita ingin menjadi Habibie. Bahkan, seorang penyanyi sekelas Iwan Fals pun mengakui kehebatan Habibie dalam salah satu magnus opumnya “Oemar Bakri”.

Kejeniusan Habibie dan upayanya membumikan ilmu yang dimilikinya itu menarik perhatian banyak orang hingga level dunia; hingga dia menjadi satu di antara orang-orang yang beruntung diundang secara personal oleh Raja Saudi untuk naik haji.Konon hal itu dilakukan karena sang raja amat mengagumi kejeniusannya dalam soal kedirgantaraan. Sementara Anwar Ibrahim, terobsesi dengan potensi besar yang dimiliki oleh bangsa Asia, dia pun menuliskan sebuah buku yang cukup menggugah yangberjudul AsianRenaissance.

 

Dalam bukunya itu, dengan bahasa Inggris yang amat baik, dia berupaya meyakinkan bahwa bangsa Asia berpotensi besar untuk berdiri tegak sejajar dan bahkan melebih bangsa-bangsa Barat dalam menciptakan peradaban besar, yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Gaya menulisnya yang retorik menyadarkan orang bahwa bangsa Asia tidak perlu berkecil hati. Kelahiran kembali bangsa-bangsa Asia yang pernah memengaruhi bumi di masa lampau adalah tinggal tunggu waktu saja.

 

Bedanya jika peradaban Barat berdiri tegak di atas sekularisme, menurut Anwar kebangunan peradaban bangsa Asia berjalan seiring dengan aspek-aspek moralitas keagamaannya. Kegelisahan intelektualnya membuat dirinya tidak merasa takut untuk berhadapan dengan sebentuk negara yang menikmati Internal Security Act (ISA), sebagai sarana memberangus kebebasan berpendapat dan berpikir waras.

 

Harga yang harus dibayarnya cukup mahal.Tidak saja badan yang remuk dihajar alat negara, namun kebebasan yang terenggut, terpisah dari keluarga tercinta dan para pendukung kebebasan dan demokrasi. Namun justru itulah yang membuat namanya makin mendunia, menjadi pembicara yang dihormati di banyak seminar level internasional dan dosen di berbagai perguruan tinggi ternama,mengisi materi khususnya mengenai Islam, Asia dan demokrasi. Hal lain adalah keduanya mewakili sosok muslim modern yang moderat.

 

Hal lain adalah keduanya mewakili sosok muslim modern yang moderat. Gaya hidup Habibie merupakan percampuran antara seorang muslim taat,yang pada saat bersamaan meyakini rasionalitas,kebebasan berpendapat dan disiplin tinggi ala Barat. Sementara Anwar telah lama memosisikan dirinya sebagai pengusung modernisme Islam, dan mengakui dirinya sebagai murid dan pengagum Mohammad Natsir, yang tidak alergi terhadap hal-hal baik yang dapat diadopsi dari sikap dan pemikiran Barat.

 

Pendidikan Barat telah merasuki keduanya sehingga mereka terbiasa dengan argumentasi dan debatdebat panjang yang kaya data dan fakta, bukan sekadar taklid buta. Adapun sikap moderat mereka tercermin dari penerimaan ideologi kebangsaan yang menganjurkan hidup berbagi dalam keberbedaan.

 

Habibie tidak pernah lekang sebagai pendukung Pancasila.Adapun Anwar tatkala dirinya memegang tampuk pimpinan teras Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), periode 1974–1982, pernah mengkritik keras praktik diskriminasi kalangan elite Melayu atas etnis China dan India, dan penggunaan isu etnisitas demi kepentingan politik.Dalam Partai Keadilan Nasional yang dibentuknya, yang sekarang menjadi Partai Keadilan Rakyat, banyak pula kalangan non-Melayu dan nonmuslim yang berkecimpung di dalamnya.

 

Kesamaan kecil di atas memperlihatkan keduanya bukanlah figur sembarangan. Bagi yang bersimpati,kehidupan keduanya banyak memberi inspirasi. Namun bagi yang tidak menyukainya, sosok Habibie dan Anwar tetap menimbulkan kekhawatiran bahkan kenangan pahit. Tidak mengherankan jika mereka pun banyak dihujat, diibaratkan sebagai pesakitan yang harus dilawan dan dicitrakan buruk. Kalau perlu sebut saja mereka sebagai the dog of imperialism.●

 

Dimuat di Seputar Indonesia, 14 Desember 2012


*) Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI) serta Anggota AIPI.