Kolom AIPI

Bukan Perbuatan Kecebong

INBOleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti

 

Teka-teki mengenai siapa pelaku penyerbuan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cebongan di Sleman, Yogyakarta, terjawab sudah.

 

Ketua Tim Investigasi TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Unggul K Yudhoyono, Kamis, 4 April 2013, dalam konferensi pers bersama Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Rukman Ahmad dan Asisten Intelijen Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD Letkol Infanteri Richard Tampubolon, mengungkapkan pengakuan 11 tersangka anggota Kopassus yang menyerbu ke LP Cebongan dan membunuh empat tahanan titipan Polri yang didakwa membunuh mantan anggota Kopassus, Sersan Kepala Heru Santoso.
Terkait kasus Cebongan, Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen Hardiono Saroso meminta mundur kepada KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo dan langsung digantikan oleh Mayjen Sunindyo, alumnus Akademi Militer 1983 yang kebetulan pernah menjadi Komandan Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan, Kartasura. Hardiono Saroso mundur lebih disebabkan pernyataannya yang menggebu-gebu menepis keterlibatan TNI, khususnya Kopassus, dalam penyerbuan ke LP Cebongan, bukan karena kegagalannya mencegah serbuan Kopassus tersebut.
 
Penyerbuan dan pembunuhan di LP Cebongan adalah balas dendam atas kematian Serka Heru Santoso yang dikeroyok dan dibunuh secara sadis oleh kelompok preman di Hugo’s Café, Yogyakarta, 19 Maret 2013. Empat hari kemudian, dini hari 23 Maret 2013, beberapa prajurit Grup 2 Kopassus, bermarkas di Kandang Menjangan, Kartasura, konon sedang ikut latihan militer Kopassus di Bukit Tlogodringo, menyerbu dan membunuh empat tahanan di LP Cebongan. Kepala Polda DI Yogyakarta Brigjen (Pol) Sabar Rahardjo digantikan oleh Brigjen (Pol) Haka Astana pada Senin, 8 April 2013. Dia dianggap bertanggung jawab atas pemindahan keempat tahanan itu ke LP Cebongan.
 
Keadilan Jalanan
Serbuan itu adalah ungkapan Spirit of the Corps (Jiwa Korps) antarsesama anggota Kopassus. Meski Serka Heru Santoso bukan lagi anggota Kopassus, melainkan intel di jajaran Kodam IV/Diponegoro, ia tetap bagian tak terpisahkan dari Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan. Dalam diri anggota Kopassus berlaku adagium ”Lebih baik mati berkalang tanah ketimbang gagal dalam tugas”.
 
Jiwa korps di antara mereka juga begitu kuat sehingga dalam situasi apa pun mereka harus menyelamatkan teman-temannya yang terluka dalam pertempuran.
 
Kopassus adalah pasukan elite TNI AD yang harus mampu melakukan tugas kemiliteran apa pun, terbuka atau rahasia. Seorang anggota Kopassus, seperti yang penulis lihat di Arso, daerah perbatasan Indonesia dengan Papua Niugini, pada 1987 saat penulis melakukan penelitian untuk tesis doktor di Griffith University, Australia, harus mampu mengamankan daerah perbatasan seorang diri untuk radius 2 kilometer. Mereka hidup di hutan dengan makanan yang amat minim: beras dan mi instan.
 
Kopassus, seperti juga pasukan elite di negara mana pun, memiliki keterampilan tempur dan bela diri yang amat baik. Karena itu, ketika Serka Heru Santoso dikeroyok dan dibunuh secara sadis oleh beberapa preman di Hugo’s Café, itu menimbulkan perasaan jiwa korsa di antara teman dan anak buahnya dan juga perasaan terhina karena ada preman yang berani membunuh anggota Kopassus. Ini tidak hanya persoalan Le Esprit de Corps (jiwa korsa), tetapi juga kebanggaan dan harga diri Korps Baret Merah Kopassus.
 
Faktor lain yang menyebabkan serbuan tersebut ialah masih lemahnya penegakan hukum di negeri ini. Jangan heran timbul ketidakpercayaan dari kelompok Kopassus terhadap sistem hukum yang adil. Mereka pun memilih melakukan keadilan gelap (dark justice) atau keadilan jalanan (street justice) untuk menyelesaikan kasus terbunuhnya Serka Heru Santoso.
 
Apa yang terjadi di Cebongan bukan sekadar tindakan salah oleh para prajurit TNI AD berpangkat rendah. Mereka bukanlah kecebong (katak kecil) yang tidak memiliki komandan. Hasil investigasi tim TNI AD yang menyatakan bahwa anggota Kopassus yang menyerbu adalah prajurit berpangkat bintara dan tamtama menunjukkan bahwa ada upaya agar mereka yang dihukum adalah para prajurit dan atasan mereka dua tingkat ke atas, perwira pertama dan perwira menengah.
 
Kita harus angkat topi kepada Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Agus Sutomo yang mengatakan, ”Para prajurit itu punya komandan, sayalah komandannya. Karena itu, saya siap menerima sanksi apa pun.”
 
Struktur Komando
Kita tahu bahwa pengerahan pasukan TNI hanya dapat dilakukan oleh Presiden, penggunaan pasukan oleh Panglima TNI, dan pembinaan pasukan berada di kepala staf angkatan. Kopassus dalam TNI AD masuk Komando Utama Operasi dan Pembinaan.
 
Gerakan pasukan yang tidak diketahui atasan, seperti komandan regu atau komandan latihan, dianggap melanggar hukum karena dapat dianggap gerakan pasukan siluman. Karena itu, hukuman yang diberikan bukan hanya kepada prajurit yang menyerbu ke LP Cebongan, melainkan juga kepada atasannya. Bukan hanya dua tingkat ke atas seperti yang berlaku pada masa lalu.
 
Dua tingkat ke atas dalam jajaran TNI adalah atasan hukum (ankum) para prajurit tersebut. Jika seorang prajurit melakukan kesalahan kecil, dia dihukum oleh ankumnya. Jika kesalahannya sedang, ankum dua tingkat ke atas juga harus dihukum. Akan tetapi, apabila pelanggaran yang dilakukan amat berat, seperti yang terjadi di LP Cebongan, tentunya tidak dapat diselesaikan oleh ankumnya, tetapi harus melalui peradilan militer.
 
Selama ini, ada wacana yang belum terpecahkan mengenai apakah seorang prajurit TNI yang melakukan tindakan melawan hukum dan korbannya adalah penduduk sipil harus diadili di pengadilan militer atau pengadilan umum. Upaya untuk mengamandemen Kamus Undang-undang Hukum Pidana Militer dan hukum acaranya masih terus terhambat. Kalangan TNI sepertinya belum siap untuk perubahan tersebut. Sepatutnya pemerintah dan DPR yang memutuskan amandemen dan bukan menunggu kesiapan TNI.
 
Kita berharap pengadilan militer atas 11 anggota Kopassus yang melakukan penyerbuan ke LP Cebongan itu akan benar-benar terbuka, transparan, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. TNI juga tidak perlu menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi karena apa yang dilakukan oleh para terduga pelaku tersebut bukanlah operasi rahasia ataupun terkait dengan politik seperti kasus-kasus di Timor Timur dan Papua dulu.
 
Sesuatu yang amat sulit adalah bagaimana menyeimbangkan antara penjagaan atas moral prajurit, khususnya Kopassus, dan pengadilan yang seadil-adilnya. Pengadilan militer ini juga jangan direkayasa hanya terbatas pada bahwa TNI AD sudah membuka diri kepada masyarakat dan adil dalam mengadili para prajurit yang bersalah karena akan membuat esensi keadilan yang ada menjadi semu.
 

Ingat, politik pencitraan bukan lagi hal yang dapat diterima masyarakat.

 

Dimuat di Kompas, 17 April 2013

Tonggak Rapuh

INBOleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti

 

“Siapa bilang ngurus Indonesia itu sulit. Lihatlah mereka yang bertanggung jawab ngurus negeri ini bisa melaksanakannya hanya sebagai sambilan.” (KH Mustofa Bisri)

 

Komentar KH Mustofa Bisri yang akrab dipanggil Gus Mus (1/4/2013) itu sungguh tepat menggambarkan perilaku elite partai politik di Indonesia yang memegang jabatan rangkap di pemerintahan dan di partai.

 

Harian Kompas (2/4/2013) di halaman dua secara gamblang membuat tabel rangkap jabatan beberapa tokoh partai, yakni Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

 

Rangkap jabatan tokoh politik di partai dan pemerintahan bukanlah suatu hal yang baru dalam politik di Indonesia. Ini sudah terjadi sejak era demokrasi parlementer. Hingga kini juga tidak ada aturan perundang-undangan yang melarang seorang ketua umum partai menduduki jabatan rangkap di partai dan di pemerintahan.

 

Pro-kontra mengenai hal ini juga sering terjadi di negeri ini, tetapi tak ada kata putus untuk mengharamkan rangkap jabatan tersebut. Dengan kata lain, rangkap jabatan adalah sesuatu yang lumrah dalam sejarah politik di Indonesia. Namun, sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diputuskan secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Demokrat pada kongres luar biasa di Sanur, Bali, 30 Maret 2013, ia menjadi pemegang rekor rangkap jabatan di Indonesia.

 

Pertama kalinya dalam sejarah Indonesia seorang presiden memiliki begitu banyak jabatan di partainya, mulai dari ketua majelis tinggi, ketua dewan pembina, ketua dewan kehormatan, sampai ketua umum. Presiden Soekarno tidak menjadi ketua partai apa pun saat menjadi Presiden RI karena alasan ia ingin ”menempatkan diri di atas semua golongan”. Presiden Soeharto juga tidak pernah menjadi Ketua Umum Golkar dan hanya sebagai ketua dewan pembina. Soeharto juga tidak ikut campur tangan langsung mengelola Golkar. Presiden BJ Habibie juga bukan Ketua Golkar. Presiden Abdurrahman Wahid hanya menjadi petinggi Majelis Syuro PKB dan tidak merangkap ketua Tanfidsiah. Megawati Soekarnoputri juga menduduki jabatan rangkap, yakni sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden RI.

 

Demokrasi ala SBY

Apa yang terjadi saat ini adalah gambaran benar-benar diterapkannya gagasan kekuasaan dalam kebudayaan Jawa di masa lalu yang menganggap kekuasaan itu bulat dan tidak terbagi-bagi. Ini tidak sejalan dengan gagasan distribusi kekuasaan, apalagi pemisahan kekuasaan agar terjadi saling mengimbangi dan saling mengecek (checks and balances).

 

Meskipun ada pendelegasian wewenang sebagian kepada Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarifuddin Hasan, Wakil Ketua Majelis Tinggi Marzuki Alie, dan Wakil Ketua Dewan Pembina EE Mangindaan, ada konsentrasi kekuasaan dari hulu sampai ke hilir di Partai Demokrat. Jabatan-jabatan rangkap itu juga bertentangan dengan petuah Presiden pada Oktober 2012 bahwa tahun 2013 adalah tahun politik dan para menteri yang berasal dari parpol harus fokus pada pelaksanaan kerja kabinet dan jangan fokus mengurusi partai.

 

Para kader Demokrat dan rakyat secara umum diharapkan mafhum pada situasi di Partai Demokrat yang amat darurat. Pertanyaannya, seberapa daruratkah situasi sehingga Presiden harus turun gunung langsung menangani operasional partai?

Kesediaan SBY menjadi ketua umum menjadikan para kader semakin bergantung pada figur SBY. Tidakkah ini memperpanjang proses menuju kedewasaan berpolitik di Partai Demokrat yang kini sudah berusia 12 tahun? Tidakkah ini menunjukkan betapa SBY tidak percaya kepada kader-kader senior di Partai Demokrat untuk memegang tampuk kepemimpinan di partai?

 

Preseden Buruk

Terlepas dari sifat kesementaraan jabatan SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat, satu setengah atau dua tahun, hal ini tetap menjadi preseden buruk dalam mengelola pemerintahan dan partai di Indonesia. Seperti dikatakan Gus Mus, seakan mengurus Indonesia itu tidak sulit sehingga bisa sebagai sambilan. Ini menunjukkan betapa SBY meletakkan fondasi yang rapuh dalam mengelola pemerintahan dan partai. Di masa akhir jabatannya yang sampai 20 Oktober 2014, sepatutnya Presiden SBY fokus pada kinerja kabinetnya sehingga ia bisa meninggalkan warisan yang apik kepada rakyat dan bangsa Indonesia.

 

Impian agar elektabilitas Partai Demokrat meningkat sejak SBY terpilih menjadi ketua umum juga harus dibuktikan kemudian. SBY pada Pemilu Presiden 2004 harus diakui memiliki medan magnet yang kuat untuk menyerap dukungan rakyat. SBY pada pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2009 juga semakin menjadi medan magnet yang kuat sehingga Partai Demokrat menjadi pemenang pemilu legislatif dan SBY terpilih kembali menjadi presiden RI. Namun, SBY pada 2014 belum tentu memiliki kekuatan magnet tersebut di kala ia tidak bisa lagi menjadi calon presiden dan adanya persepsi buruk Partai Demokrat di mata sebagian masyarakat sebagai partai paling korup. Seorang jenderal pensiunan sepatutnya menjauh dari urusan-urusan kemiliteran dan politik serta memberikan tampuk kepemimpinan kepada generasi muda. ●

 

Dimuat di Kompas, 4 April 2013

PKS and its graft-tainted image

firman noorBy: Firman Noor, Ph.D

The North Sumatra General Elections Commission (KPUD) has declared incumbent Governor Gatot Pujo Nugroho and his running mate Tengku Erry Nuradi winners of the election with 33 percent of the vote. Gatot, a member of the Prosperous Justice Party (PKS), beat closest rival Effendi Simbolon, a House of Representatives lawmaker from the Indonesian Democracy Party of Struggle (PDI-P), who secured 24.3 percent of the vote.

 

It was a second win for the PKS this year after its victory in West Java last month through Ahmad Heryawan, or Aher, who was also the incumbent.

 

This PKS double success highlights the Muslim-based party’s grassroots support benefiting from both incumbency and a lack of real contenders.

 

Contributing to PKS success is primarily the fact that its candidates had performed relatively well during their term of office. In West Java, Aher, for instance, won plaudits from national and international institutions for his accomplishments in many important fields, including children and women empowerment, corruption eradication and food security.

 

As for Gatot, it was his achievements in reducing poverty, unemployment and inflation during his short period as governor.

 

In fact, Gatot’s ability to deal with economic development impressed President Susilo Bambang Yudhoyono, who appointed him chief of the Board of Special Economic Region for North Sumatra.

 

The real accomplishments of the two incumbent governors attracted voters.

The second reason is the absence of competitive and well-known candidates able to match the incumbent in the elections. In West Java, although Deputy Governor Dede Yusuf was the most popular candidate, the people in general were not really impressed by his achievements. It also happened to Rieke Diah Pitaloka, PDI-P lawmaker, who was the most serious challenger of Aher.

 

In the case of North Sumatra, the playing field is similar to some extent. The strongest opponents like Effendi and Irawan Pasaribu lacked popularity both in terms of accomplishment and personality.

 

The third factor is that people in general and supporters of Aher and Gatot in particular did not really care about news reports on corruption involving former PKS president Luthfi Hasan Ishaaq. Many people nowadays are very analytical in response to political issues. They tend to avoid making generalizations in assessing a candidate.

 

The capability of the party leadership to maintain trust of members and supporters plays the main role in keeping the party’s solidity, which in the end results in full support to win a regional election. In this case, Luthfi’s graft case did not automatically ruin the party’s image.

 

In fact, the sense of being a victim of “external conspiracy” prevailed among party members, including those in West Java and North Sumatra, and increased their determination to win the elections and prove their commitments. This situation demonstrates the effectiveness of internal indoctrination by PKS leaders to protect members from external opinions or agendas.

 

The back-to-back election wins proved that PKS networking at the grassroots level work, enabling the candidates to promote their platforms, programs and increased popularity in an effective way. In other words, the PKS victories were a result of the candidates’ positive image and programs, generated mainly through social activities, including humanitarian activities and pengajian (Koran recital gathering).

 

This selling process was much easier since both Aher and Gatot were incumbents. In the case of West Java, Aher received a boost due to the presence of Deddy Mizwar, a popular movie actor known for his clean and religious image, as his running mate.

The presence of effective networking also enabled the PKS to successfully counter smear campaigns. In many areas, the party’s networking went on until the eve of voting day to ensure that any negative political maneuvers could be contained quickly, including vote buying attempts.

 

The writer is a researcher at the center for political studies at the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), and a lecturer at the department of political science, school of social and political sciences, at the University of Indonesia.

 

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2013/03/26/pks-and-its-graft-tainted-image.html

Ada Kudeta? Tidaklah

INBOleh: Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti

 

DALAM dua minggu terakhir ini rakyat dikagetkan oleh isu akan adanya gerakan untuk menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam bahasa Prancis, penggulingan kekuasaan terhadap sebuah pemerintahan yang sedang berkuasa disebut coup d’etat (kudeta) yang diterjemakan ke dalam bahasa Inggris sebagai strike to the State.

 

Benarkah akan terjadi kudeta? Mengapa ada pihak-pihak yang akan melakukan kudeta? Mungkinkah terjadi kudeta terhadap Presiden SBY?

 

Bila kita menyimak berbagai berita yang disuguhkan media massa dan juga media sosial di ibu kota Jakarta dalam kurun waktu dua minggu terakhir ini, tampak jelas betapa masyarakat yang melek politik memberi nada minor atas isu kudeta itu.

Wakil Ketua DPR-RI dari Fraksi PDI-P Pramono Anung  yang diwawancarai berbagai televisi menampik adanya isu kudeta itu. “Hari gini ada kudeta? Enggaklah.” Wakil Ketua Komisi I DPR-RI yang juga berasal dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin menyatakan, “…Saya juga tidak melihat potensi kudeta.''

 

Komentarnya tersebut sesuai dengan laporan intelijen akan adanya banyak pendapat yang menimbulkan kegaduhan politik, khususnya sejak Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK dan terkait dengan rencana kongres luar biasa (KLB) Demokrat akhir Maret ini di Bali. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI) Laode Ida juga mengatakan cukup sulit untuk melakukan kudeta sebelum pemilu 2014. Sikap panik berlebihan dari SBY dan upaya mengundang belas kasihan rakyat melalui berbagai pernyataan SBY dinilai oleh Laode Ida sebagai “bagian dari politik cengeng.” [Kudeta Tak Masuk Akal, Kompas (19/3)].

 

Kita tahu, memang banyak masalah bangsa yang dihadapi oleh Presiden SBY, terutama yang menohok jantung kekuasaan seperti isu korupsi yang dihadapi Partai Demokrat dan KLB Demokrat yang masih menimbulkan persoalan internal  di partai itu. Pernyataan para tokoh alumni HMI yang memberikan rasa kesetiakawanan sosial terhadap Anas yang juga mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di era awal reformasi, seperti dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, dan mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung telah menimbulkan rasa khawatir bagi SBY bahwa akan ada gerakan besar yang akan mengganggu pemerintahannya.

 

HMI adalah organisasi kemahasiswaan ekstra kampus terbesar dan tertua di Indonesia pascakemerdekaan Republik Indonesia. Alumni HMI juga ada di mana-mana (omnipresent), baik di ormas-ormas, di partai-partai politik, perusahaan swasta atau bahkan birokrasi pemerintahan.

 

SBY memang tidak pernah menyebut akan adanya kudeta terhadap pemerintahannya yang tinggal setahun ini. Menjelang keberangkatannya ke Jerman, Presiden SBY hanya mengungkapkan bahwa akan ada gerakan yang akan mengganggu jalannya pemerintahan yang pada gilirannya akan merugikan rakyat.

 

Namun, serial undangan Presiden SBY untuk datang ke Istana secara berturut-turut pada 12-15 Maret kepada mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad Prabowo Subianto, tujuh jenderal purnawirawan TNI-AD (Luhut Binsar Panjaitan, Subagyo HS, Fachrul Razi, Agus Widjojo, Johny Josephus Lumintang, Sumardi, dan Suaidi Marasabessy), tiga belas tokoh ormas Islam serta pemimpin redaksi media massa terkemuka di Ibukota, menunjukkan betapa Presisen SBY berupaya menuai dukungan luas agar masa jabatannya yang tinggal setahun ini berjalan aman.

 

Demonstrasi bukan Kudeta
Isu kudeta tambah ramai dengan keluarnya pernyataan dari  Ketua Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Ratna Sarumpaet yang akan mengadakan demonstrasi besar-besaran secara serempak di beberapa kota besar di Indonesia pada 25 Maret ini, yang antara lain menuntut agar Presiden SBY turun dari jabatannya. Pertemuan antara beberapa tokoh di Gedung Joang 45, Menteng Raya, Jakarta, yang antara lain dihadiri oleh mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution minggu lalu, semakin menambah aroma politik akan adanya kudeta ini.

 

Ratna Sarumpaet dalam dialog di JakTV bersama penulis pada Jumat malam (22/3), mengatakan bahwa demo itu untuk memberi ultimatum politik agar SBY mengubah situasi yang sudah gawat di Indonesia. Situasi itu adalah adanya berbagai undang-undang (UU) ekonomi seperti UU Mineral dan Batubara, UU mengenai Air, UU mengenai perdagangan yang membuat kedaulatan negara terancam oleh kepentingan asing. Perusahaan-perusahaan asing sudah menguasai ekonomi Indonesia. Ekonomi memang bertumbuh 6,3%, tapi rakyat bawah semakin sulit hidupnya.

 

Ratna menambahkan, kehidupan berbangsa dan bertanah air kita sudah amat menyedihkan. Kita bukan lagi bangsa yang bhinneka tunggal ika karena ada kelompok-kelompok mayoritas yang menindas kelompok minoritas etnik dan agama, contohnya kasus Ahmadiah, kasus Gereja Yasmin, kasus Islam Syiah di Sampang, Madura dan sebagainya.

 

Gerakan anti teror yang dilakukan polisi, khususnya Densus 88, lebih banyak merupakan rekayasa polisi dalam kaitannya dengan gerakan anti terorisme internasional.

 

Ratna Sarumpaet sudah beberapa kali mengirim surat kepada Presiden SBY baik melalui ibu negara maupun langsung ke Istana, tetapi tidak digbris. Ratna sudah mengirim DVD “Rekayasa Di Balik Terror dan Perpecahan Antar Agama” yang dibuat oleh Australia dengan judul “Inside Indonesia’s War on Terror yang diberi subtitle dan diduplikasi oleh Ratna Sarumpaet Crisis Center. Front Pembela Islam (FPI) bukannya membela Islam yang menjadi kambing hitam dalam isu terorisme itu, malah melakukan gerakan yang mengundang ketakutan masyarakat, khususnya yang terkait dengan penyerangan terhadap kelompok-kelompok minoritas.

 

Negeri ini, di mata Ratna Sarumpaet, sudah menjadi negeri yang menakutkan, baik bagi rakyat maupun bagi pelancong asing. Di saat Indonesia membutuhkan pemimpin yang menangani berbagai persoalan itu, Presiden SBY malah asyik memfokuskan perhatiannya pada persoalan di internal partainya, Partai Demokrat.

 

Demo 25 Maret ini, menurut Ratna Sarumpaet, merupakan awal dari kegiatannya agar Presiden memperhatikan hal-hal yang menjadi kegelisahan masyarakat banyak, jika SBY tidak mau diturunkan. SBY memang harus turun jika kita ingin membangun suatu sistem pemilu yang lebih baik yang menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin bangsa yang baik pula. Tanpa itu, sulit bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa yang siap bertarung dalam kancah politik internasional mendatang.

 

Tidak akan terjadi
Apa yang disuarakan Ratna Sarumpaet dan MKRI-nya adalah sesuatu yang sah dapat dilakukan dalam sistem politik demokrasi. Demokrasi bukan hanya menghasilkan kepemimpinan yang absah (legitimate), menimbulkan dukungan rakyat kepada pemerintah, mengharuskan rakyat patuh pada komando atau aturan yang dibuat oleh penguasa. Demokrasi juga memberi kesempatan kepada rakyat untuk aktif berpartisipasi di antara dua pemilu, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, melakukan kritik dan demonstrasi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.

 

Sikap kritis atau kata-kata yang menginginkan Presiden SBY turun bukanlah suatu kudeta, melainkan hanya ungkapan kekesalan sebagian masyarakat atas ketiadaan kepemimpinan yang responsif di negeri ini. Kalau pun terjadi demonstrasi yang besar pada Senin, 25 Maret hari ini, itu juga bukan suatu kudeta.

 

Kudeta membutuhkan beberapa prasyarat. Pertama dan yang utama adalah situasi ekonomi dan politik yang sudah amat akut. Kedua, gelombang delegitimasi terhadap pemerintah sudah begitu besar dan sulit untuk dibendung lagi. Ketiga, proses politik yang konstitusional tidak lagi dapat menyelesaikan krisis yang sedang dihadapi oleh negara tersebut. Keempat, kaum intelektual, khususnya mahasiswa sebagai kekuatan moral, sudah mulai bergerak, baik atas dasar kemauan sendiri atau pun ada kelompok-kelompok politik dan/atau militer yang menggerakkan serta melindunginya seperti yang terjadi di Indonesia pada 1965-1966. Kelima, adanya penyatuan kekuatan antara kelompok intelektual, massa rakyat golongan miskin kota, kelompok-kelompok buruh, kekuatan kepentingan ekonomi dan politik, ditambah dengan kekuatan militer yang kemudian mengatasnamakan “kekuatan rakyat” atau people power.

 

Ini terjadi di Indonesia saat penggulingan atau meminjam istilah Daniel Dhakidae “Kudeta Merangkak” terhadap Presiden Soekarno antara 1965-1967. Atau penggulingan Presiden Ferdinand Marcos di Filipina pada 1986 setelah terbunuhnya Senator Benigno Aquino (ayah dari Presiden Filipina Aquino sekarang).

 

Di mata penulis, situasi Indonesia tidak seperti pada pertengahan 1960an di mana kelompok neo-kolonialisme dan imperialisme barat, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, menginginkan kejatuhan Soekarno. Kemudian adanya pertarungan kekuasaan (struggle of power) antara PKI-Soekarno-TNI AD, ditambah situasi ekonomi dan politik yang amat kacau pada era itu.

 

Kudeta Konstitusional juga tidak dapat dilakukan terhadap SBY seperti yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) terhadap Presiden Soekarno pada sidang MPRS16 Februari 1967 yang menolak pertanggungjawaban Presiden melalui pidato Nawaksara (Delapan Pasal) perbaikan penjelasan Soekarno atas Peristiwa 1 Oktober 1965.

 

Contoh lain adalah saat kelompok Poros Tengah-Plus menggulingkan Presiden Abdurrahman Wahid melalui pemakzulan pada Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, atau dalam kadarnya yang lebih rendah, saat MPR-RI menolak pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie pada akhir masa jabatannya. Hal itu menutup kesempatan bagi Habibie untuk maju menjadi calon Presiden melalui Sidang Umum MPR-RI  hasil pemilu 1999.

 

Partai-partai politik yang ada di parlemen saat ini, kelompok sekretariat gabungan pendukung SBY-Budiono maupun PDI-P, Hanura dan Gerindra, tentunya tidak ingin sistem pemilu lima tahunan yang reguler untuk memilih anggota legislatif dan presiden terganggu oleh isu kudeta. Kudeta justru merusak sistem pemilu yang reguler ini dan menyebabkan kita melangkah mundur. Kudeta hanya akan memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan demokrasi, sipil maupun militer, untuk mengembalikan sistem politik menuju ke era Orde Lama dan Orde Baru yang korup, busuk dan otoriter.

 

Apa yang diucapkan oleh KSAD Jenderal TNI Pramono Edhi Wibowo adalah benar, yakni agar adik-adiknya para perwira menengah dan anggora TNI tak tergerak oleh isu kudeta ini. Kudeta bisa saja didalangi oleh jenderal militer, tetapi pelaku lapangannya seringkali adalah seorang letnan kolonel atau kolonel. Kudeta di berbagai negara lebih banyak dilakukan oleh para perwira menengah Angkatan Darat, hanya sekali oleh Angkatan Laut di Chili, dan sekali oleh Angkatan Udara di Argentina terkait Perang Malvinas antara Argentina dan Inggris.

 

Kasus penyerangan ke Lembaga Pemasyarakatan Sleman pada Sabtu dini hari (23/3) yang dilakukan 15 orang bersenjata yang amat terlatih. memang amat menyeramkan. Ini terkait dengan balas dendam atas terbunuhnya Sersan Satu Santosa yang merupakan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup 2 Kandang Menjangan, Surakarta, Selasa (19/3). Mereka masuk untuk membunuh 4 tahanan yang diduga pembunuh sang sersan tersebut. Sebelumnya, beberapa anggota Yon Armed di Sumatera Selatan juga melakukan bumi hangus atas markas Polres di Ogan Komering Ulu, terkait dengan terbunuhnya rekan mereka oleh anggota kepolisian yang sedang bertugas. Ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bahwa bisa saja kelompok-kelompok sempalan di TNI-AD  melakukan tindakan di luar jalur komando resmi TNI-AD.

 

Namun, jika Presiden SBY dan jajaran di TNI-AD dapat mengendalikan para anggotanya, dan tidak ada benturan kepentingan antara Presiden dengan TNI-AD, kemungkinan terjadinya kudeta tetap kecil. Pemerintahan SBY memang mengalami krisis kepemimpinan dan kemerosotan legitimasi. Namun, lebih baik segalanya diselesaikan melalui pilihan raya pemilu 2014 ketimbang kudeta di tengah jalan. Kudeta, dengan alasan apa pun, adalah melawan sistem demokrasi!

 

Dimuat di Media Indonesia, 25 Maret 2013

Kena Batu di Lahad Datu

roziOleh: Syafuan Rozi, S.IP., M.Si

“Malaysia Dianggap Kini Menerima ‘Hukum Karma’, setelah “tak diapa-apakan” dalam Soal Klaim Blok Ambalat dan Sipadan Ligitan dengan Pihak Indonesia.”
 
Insiden  Lahad Datu terjadi setelah seratusan orang bersenjata tiba dengan perahu di Kampung Tanduo, Lahad Datu, Sabah. Mereka berasal dari pulau Simunul, Tawi-Tawi, Sulu, Filipina Selatan pada tanggal 11 Februari 2013. Kelompok ini, menyebut diri mereka Pasukan Keamanan Kerajaan Kesultanan Sulu dan Borneo Utara. yang dikirim oleh Jamalul Kiram III, salah satu penuntut tahta Kesultanan Sulu. Kiram menyatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk menegaskan kembali tuntutan teritorial mereka yang belum terselesaikan di timur Sabah (bekas Borneo Utara) tersebut.


Awal Maret tahun ini, telah terjadi aksi saling tembak dengan pasukan keamanan Malaysia yang berujung tewasnya puluhan orang dari kedua belah pihak. Konflik melebar dari tempat awal terjadi, dari Lahad Datu menyebar ke Semporna dan Kunak yang berdekatan dengan Tawau, perbatasan dengan Kalimantan Utara (Kaltara), provinsi terbaru di Indonesia.


Sejatinya, akar dari konflik ini tampaknya soal klasik; frustasi atas kekuasaan wilayah yang hilang dan berkurang dari waktu ke waktu, dalam lintasan sejarah Borneo.  Konflik antara Kesultanan Sulu dengan tentara kerajaaan Malaysia tersebut tegang dan panas dari hari ke hari. PM Malaysia Najib lewat media menyatakan kemarahannya kepada para “pengganas” tersebut. Pihak kerajaan belum mau menanggapi bahwa Sabah adalah wilayah yang disewa dari Kesultanan Sulu dan menyalahkan Sultan Sulu yang sekarang bukan pewaris yang resmi. Pasukan malaysia akan terus menumpas tentara Sulu yang membawa senjata api. Begitu juga sebaliknya pasukan Kesultanan Sulu menyatakan tidak akan mundur sebelum Sabah menjadi kepemilikan mereka kembali. Kedua kelompok mengalami kondisi menang jadi arang kalah jadi abu,   darah manusia tumpah  dalam mempertahankan tanah airnya. Padahal mereka berjiran tinggal “Sebumi” milik ciptaan Tuhan Ilahi.
 
Akar Konflik Politik
Penyebab konflik antara Malaysia dan Sulu merupakan alasan yang klasik yaitu frustasi atas kekuasaan wilayah yang hilang dan berkurang dari waktu kewaktu dalam lintasan sejarah  Borneo. Segera setelah Perang Dunia II, Borneo Utara diklaim sebagai jajahan kerajaan Inggris, dan Inggris memerintah wilayah tersebut sampai tahun 1963 dengan Kinanbalu sebagai ibu kotanya. Kemudian, Sabah (sebelumnya dikenal sebagai Borneo Utara) dan Sarawak bergabung di bawah Federasi Malaysia melalui sebuah penggabungan resmi. Tetapi banyak orang Filipina, Kesulltanan Sulu, termasuk Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), tidak setuju.


 Klaim Sulu atas Sabah, mempunyai keterkaitan dengan perundingan antara Filipina dengan Moro National Liberation Front (MNLF). Perundingan yang dimediasi oleh Malaysia pada Oktober 2012 lalu, menghasilkan keputusan bahwa Mindanao termasuk juga Sulu sebagai wilayah otonomi dan diberikan sebagian besar wilayah untuk dikelola secara independen oleh Mindanao.


Pelajaran apa yang bisa dipetik dari konflik vertikal yang terjadi? Pertama, ada pandangan bahwa pihak kerajaan dan tentara Malaysia telah mendapat pelajaran dari lawan yang bernyali dan menerima hukum karma setelah “tak diapa-apakan” dalam soal klaim Blok Ambalat dan pulau Sipadan-Ligitan dengan pihak Indonesia. Pihak nasionalis di Indonesia banyak yang bertepuk tangan dan mengatakan “sekarang kena batunya”.


Kedua,  ada pelajaran anomali bahwa konflik antara Malaysia dengan Kesultanan Sulu ini, merupakan konflik yang unik dan langka di Asia. Dalam interaksi antarnegara bangsa, tidak biasanya kesultanan atau sistem monarki  kecil berani berkonfrontasi dengan negara yang berdaulat seperti halnya dengan Malaysia. Hal yang lazim terjadi adalah negara melawan negara yang disebut perang atau berperkara ke pengadilan internasional atau pihak mediator untuk sengketa wilayah yang mereka perjuangkan. Kelompok Sulu memilih jalan non-dialog dan non-justice. Secara fisik melawan negara kerajaan yang disebutnya telah kurang ajar membayar sewa tanah dengan harga yang tidak wajar. Juru bicara Kesultanan Sulu, Abraham Idjirani, memperlihatkan beberapa dokumen yang menunjukkan klaim Sulu atas Sabah. Dia juga menyertakan selembar cek senilai 69.700 peso atau hanya sekitar Rp16,6 juta, sebagai pembayaran sewa Sabah dari Malaysia. "Ini adalah cek yang dibayarkan oleh Kedutaan Besar Malaysia di Filipina. Nilainya setara 69.700 peso, untuk wilayah seluas 77.699 kilometer persegi," menurut Idjirani seperti dikutip ABC CBN News, Kamis 21 Februari 2013.


Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman menolak klaim yang menyatakan pembayaran uang setiap tahun kepada pewaris Sultan Sulu sebagai uang sewa wilayah Sabah. Uang itu dibayarkan untuk penyerahan Sabah. Menurut Anifah, perjanjian antara Alfred Dent dan Baron von Overbeckn dari the British North Borneo Company dengan Sultan Sulu yang dibuat pada tahun 1878 menyatakan bahwa Sultan Sulu menyerahkan wilayah Kalimantan Utara secara permanen. Oleh Sebab itu, Malaysia tidak mengakui klaim pihak lain yang menyatakan Sabah bukan milik Malaysia. Anifah mengaku sedih dengan klaim Sulu yang menyatakan Sabah merupakan milik mereka.


Kesultanan Sulu yang masuk dalam negara Filipina dan mendapat otonomi daerah tesendiri, merupakan suatu kekuatan yang dilihat dari kacamata internasional tidak termasuk perang antar negara. Namun, Kesultanan Sulu berani menyatakan tuntutan mereka atas pemilikan Sabah pada Malaysia dengan cara konfrontasi senjata. Walaupun kepemilikan Sabah belum tentu didapat oleh Sulu. Inilah yang menyebabkan konflik Sulu dan Malaysia tergolong unik, belum pernah ada sebelumnya peristiwa seperti ini.


Ketiga, ada pihak Malaysia yang menyalahkan bahwa konflik dipicu oleh berita di media internet dan teriakan di Social Media. Salah satu situs berita yang paling berpengaruh di negara itu, The Malaysian Insider berpandangan bawha internet mungkin telah memiliki andil dalam menyebabkan krisis saat ini. Sebuah "Perang Wiki" sedang berlangsung dan apa yang disebut " bom Google" mungkin telah menyulut emosi, membantu memicu konflik.


Beberapa hari sebelum konflik terjadi di Lahat Datu, nasionalis Malaysia dan Filipina yang mengklaim wilayah Sabah sebagai milik mereka mencoba untuk menggunakan Wikipedia dalam rangka mengajukan pandangan mereka. Mereka juga berusaha untuk memanipulasi hasil pencarian di internet yang berkaitan dengan Sabah dengan menciptakan ratusan tautan dan URL – praktik yang dijuluki "bom Google", dinamakan seperti nama mesin pencari populer itu. Google sendiri tidak ada hubungannya dengan kegiatan tersebut. Pada satu saat, ensiklopedia online mengandung perkataan yang berbunyi Sabah “secara tidak sah” dianggap sebagai salah satu dari 13 negara bagian Malaysia". Tetapi definisi ini kemudian berubah menjadi 'Sabah adalah salah satu dari 13 negara bagian Malaysia'. Itu terjadi berkali-kali sampai invasi Sultan Sulu. Perang CYBER ini seru di duni maya, hingga mempengaruhi situs-situs web pemerintah Malaysia untuk aktif dalam kiprahnya membentuk opini dunia.


Dalam konteks perbatasan, beberapa kajian menunjukan bahwa perbatasan yang terbentuk tidak dapat dilepaskan dari praktek kolonialisme yang terjadi di wilayah itu, persekutuan yang dibentuk antara elite penguasa baik pribumi atau yang melibatkan kalangan asing dan kepentingan yang bersifat menjaga teritori, yang terutama terkait dengan kepemilikan sumber daya alam dan wilayah. Dalam kaitannya dengan masalah nasionalisme, persoalan perbatasan merupakan elemen terpenting di dalamnya. Keterkaitan di antara keduanya juga lantaran makna kebangsaan yang secara fundamental terkait dengan keinginan untuk bersatu atau lepas dalam sebuah unit politik, berupa institusi dengan wilayah perbatasan Sabah Malaysia Timur dan Otonomi Khusus Sulu, Mindanau di Filipina Selatan.


Sebelum hadirnya negara-bangsa, menurut Giddens, hanya ada apa yang disebut sebagai frontiers, di mana batas-batas geografis yang legitimatif dan disepakati bersama, yang kerap ditandai dengan adanya patok-patok perbatasan yang jelas, belum muncul. Sebagai fenomena modern, nasionalisme yang menghadirkan negara-bangsa membutuhkan perangkat yang disebut sebagai batas negara. Tanpa batas negara, arena nasionalisme akan demikian cair dan berpotensi untuk tergerus. Dalam hal ini, perbatasan memainkan peran timbal-balik, yakni sebagai penentu keberlangsungan eksistensi negara-bangsa dan pada akhirnya tegaknya ideologi sebumi dan kewargaan dunia.


Bagi sebagian negara, perbatasan menandai sebuah konsensus politik yang bersifat primordialistik. Pada umumnya, meski kemudian kerap tetap memunculkan konflik, wilayah sebuah negara muncul sebagai hasil dari kesepahaman dan pengakuan atas dasar perbedaan primordial-historis di antara dua atau beberapa negara. Hal ini akan cenderung menuai konflik dan bukan kerja sama sekawasan. Semakin nasionalis suatu bangsa yang menolak hadirnya kewargaan dunia maki semakin besar potensi perang dalam aneka bentuknya pecah menuai korban manusia.


Pemerhati masalah kebangsaan memaklumi bahwa persoalan kesebumian (earthisme, global citizenship) bukanlah sesuatu yang secara alamiah tumbuh. Perlu sebuah “rekayasa” dan pemeliharaan yang gigih untuk dapat menumbuhkembangkan dan memeliharanya. Kesebumian muncul dalam berbagai pengertian dan penafsiran soal kebangsaan. Salah satu yang dikembangkan oleh filsuf Perancis Ernest Renan. Dalam bukunya “Apakah Bangsa Itu?”, Renan menyimpulkan bahwa nasionalisme merupakan kesadaran untuk bersatu tanpa paksaan yang dituntun oleh obsesi mewujudkan sebuah kepentingan kolektif yang dianggap luhur. Tampaknya orang Sulu tidak atau belum nyaman menjadi bagian orang Melayu Raya. Hal ini perlu dialog dan konsesi yang sifatnya meneggakan jembatan kemanusaian dan peradaban milik bersama. Ilmu pengetahuan dan penerapannya di kawasan, merupakan salah satu kuncinya. Jika saja Sulu dibuat maju secara ilmu pengetahuan dan teknologi oleh negara sekawasan, tidak ada alasan untuk berperang demi mempersoalkan sewa atau klaim wilayah, sesederhana itu.


Gejala Paradoks seperti yang diramalkan oleh John Naisbitt dalam bukunya Global Paradox seolah terbukti dan kembali muncul berulang di Asia. Ketika beberapa negara demokratis di Eropa semangat bersatu membangun komunitas bersama dan negara konfederasi, maka sebaliknya seolah negara yang bersistem otokrasi di Asia cenderung berkonflik soal wilayah dan perbatasan. Ketika orang di Eropa telah “sebumi” dengan terbentuknya  Eropa Bersatu, EU (European Union). Sepakat dengan mata uang bersama, menghapuskan hambatan tariff dan non tariff.  Sebaliknya, di Lahad Datu, Sulu dan Malaysia “berebut bumi”.


Apakah tidak lebih indah jika selisih paham tersebut didialogkan dengan berseni dan memandang masa depan bersama. Alangkah indahnya masa depan, jika bumi kita diisi oleh anak cucu bersama dengan “kota terapung” atau “negeri bawah laut” Asia. Hal yang mesti dipikirkan ketika kelangkaan sumber daya dan kepadatan manusia mulai mendorong perebutan dan klaim wilayah di bumi milik Tuhan, yang “anak cucu Adam Hawa” (terikat keluarga besar umat-manusia), mestinya berbagi tanah dan air bersama, dengan damai.
 
Paradoks di Lahad Datu
Persoalan kebangsaan  dan kedaulatan wilayah di perbatasan bagi sebagian negeri, seperti kerajaan Malaysia tampakna telah dianggap selesai. Padahal belum bagi Kesultanan Sulu. Kesadaran itu, pada akhirnya menciptakan konflik vertikal soal identitas nasion atau ke-Melayu Raya-an yang menjadi mimpi kebangkitan Asia. Sulu menolak berdampingan atau  bersamaan dengan Kemalaysiaan. Sejalan dengan itu, Guibernau dan Rex berpandangan bahwa nasionalisme merupakan kesediaan bersatu secara sukarela dalam semangat persamaan dan kewarganegaraan  dengan dilandasi oleh semangat mengedepankan hak-hak warga di dalamnya. Sudahkan kerajaan Malaysia berinstropeksi dan menggunakan nurani ajaran “Hang Tuah” yang bertamadun tersebut.


Dari berbagai definisi di atas dan juga pengalaman sejarah terbentuknya nasionalisme yang berhulu pada pengalaman empiris di Eropa pasca-Renaissance setidaknya tiga persoalan penting yang relatif selalu ada dalam pemaknaan nasionalisme. Pertama, nasionalisme merupakan persoalan yang terkait dengan upaya menumbuhkan dan memelihara kesadaran akan adanya “identitas kolektif yang mengikat dan menumbuhkan rasa persaudaraan sebangsa” atau bahwkan sebumi jika berbeda fenotif dan genotifnya. Identitas ini dapat berupa ikatan primordial (etnis dan agama), mitos, sejarah kebesaran masa lalu, atau nilai-nilai ideal. Identitas inilah yang kemudian menjadi penumbuh rasa persaudaraan yang kental, yang secara internal menyebabkan rasa nyaman dan aman, dan secara eksternal menciptakan batasan antara “kami” dan “yang lainnya” adalah setara. Kedua, nasionalisme kerap berarti adanya sebuah “obsesi dan cita-cita bersama untuk membangun kebaikan dan kebanggaan kolektif Sabah dan Sulu. Malaysia dan Fillipina yang se-Asia”. Adanya obsesi menciptakan definisi tentang apa yang menjadi tujuan? apa yang harus dilakukan?, siapakah saja yang harus bersama mewujudkan? dan kepada siapa upaya itu diabdikan?. Dalam bentuk konkretnya “obsesi” ini mewujud pada kesadaran kolektif yang dibimbing oleh peradaban bersama.


Sementara itu, dalam soal “membangun kebanggaan kolektif” hal-hal yang lebih konkret, termasuk kebanggan atas segenap karya cipta bangsa dan peradaban Melayu raya. Bagi perspektif A. Giddens, hal ini mungkin dipandang sebagai terlalu konservatif atau tidak cukup kosmopolitan. Namun kebanggan semacam itu merupakan sebuah kewajaran dan cukup menggejala di pelbagai negara. Apalagi kemudian semangat kebanggaan ini dapat saja memberikan manfaat bagi perdamaian kawasan atau konflik memang sengaja diadakan agar ada keseimbangan baru dan pemenuhan rasa keadilan yang selama ini tak dipenuhi haknya.


Namun, bagi negara-negara tertentu, penciptaan teritori dan perbatasan kerap terkait dengan hasil tawar menawar politik, baik dalam makna damai ataupun perang. Di sini, gerakan nasionalis, yang berupaya menghadirkan sebuah nation-state, adalah gerakan pembebasan dari segenap kungkungan, termasuk atas penciptaan perbatasan (border creation) yang dipaksakan. Gerakan nasionalis kemudian mempertanyakan batas wilayah yang telah ditetapkan oleh pihak tertentu, dan kemudian diobsesikan untuk membentuk batas wilayah baru yang dianggap lebih mewakili jatidirinya. Keberhasilan gerakan nasionalis akan menghasilkan sebuah wilayah negara bangsa, beserta perbatasan, yang baru. Namun berbuah petaka kemanusian jika perangnya berlarut-larut.


Sementara itu, bagi kerajaan Malaysia, perbatasan berarti sebuah peninggalan (legacy) dari pemerintahan kolonial Inggris yangmenjadi induk di masa lalunya. Di sini, hasil sebuah peperangan, sewa-menyewa atau pembelian yang dilanjutan dengan adanya perjanjian negara yang dilakukan penjajah, dijadikan patokan atas keabsahan sebuah wilayah, atau batas wilayah. Tidak jarang, masing-masing negara baru memiliki definisi dan data hukum yang berbeda. Akibatnya saling klaim dan bahkan konflik berpotensi besar terjadi.


Perbatasan Malaysia-Filipina di  Lahad Datu kini telah menjadi saksinya. Secara umum, akankah persoalan siapa yang berhak memilikinya akan menemukan solusinya. Tidak jarang, Malaysia memanfaatkan kebelumpastian ini sebagai momen untuk memenangkan hati masyarakat di wilayah sengketa itu. Itu berhasil di Sepadan-Ligitan, tapi tidak di Lahad Datu. Malaysia kena karmanya, kata kaum nasionalis di Indonesia. Kesultanan Sulu tampil menjadi sang pembalas. Atau, mari kita tutup buku soal itu, bangkitkan kesebumian saja, sebagai lembaran baru.
 
Politik Perbatasan dan Solusi Ideologi Sebumi?
Perbatasan diartikan sebagai garis imajiner yang menandai sebuah batas wilayah yang diambil berdasarkan sebuah keputusan politik yang melibatkan dua negara (atau lebih) yang tertuang dalam sebuah kesepakatan tertulis legal yang diakui oleh pihak-pihak yang bersepakat di dalamnya. Dalam batasan itu, terkandung kuat bahwa perbatasan tidak lagi sama dengan batas (frontiers) yang kerap lebih disepakati secara personal, primordial atau mistik, tanpa mengindahkan aspek legal-politis atau perdamaian kawasan yang menyumbang tertibnya dunia.


Keberadaan perbatasan kerap sejalan dengan wilayah persebaran etnisitas atau kultural. Namun dalam perkembangannya, keberadaan perbatasan atau border kerap bertabrakan dengan batas-batas primordial. Saat ini makin banyak negara yang sifatnya lintas etnis. Di sisi lain, semakin banyak pula perbatasan yang melintasi dan memisahkan komunitas yang secara primordial atau mitologi sama. Dengan kata lain, batas negara hadir lebih sebagai sebuah kesepakatan legal-politis untuk membentuk apa yang kemudian disebut komunitas baru dan imajiner yang cenderung terbebas dari batasan-batasan kultural.


Atas dasar itulah, banyak kalangan yang meyakini bahwa pembentukan sebuah perbatasan lebih merupakan hasil dari kerja-kerja legal-politik dan sosial untuk membentuk apa yang disebut “kategori sosial”, ketimbang sebagai bentuk pengejawantahan atau pengukuhan sebuah batas yang dilandasai oleh sebuah kreatifitas budaya atau kepentingan primordial.  Tingkat kemakmuran yang lebih tinggi di Sabah dan tidak di Sulu, peluang hidup yang lebih layak di Sabah dan tidak di Sulu, dan berbagai kemudahan dan “kepedulian” yang kerap ditunjukan oleh Malaysia dalam kurun waktu yang lama diyakin beberapa kalangan telah cukup menarik hati warga di sekitar perbatasan, menimbulkan geram dan keberanian untuk memcah konflik fungsional. Agar Malaysia tidak semena-mena di kawasan, seperti yang terjadi di Blok Ambalat beberapa tahun yang silam.


Penelitian LIPI mengenai perbatasan Indonesia-Malaysia, hampir 20 tahun yang lalu, mengindikasikan bahwa masyarakat di perbatasan cenderung memiliki persepsi positif teradap Malaysia, dalam makna bahwa mereka memandang negara jiran itu jauh lebih makmur dan sejahtera. Situasi dan persepsi itu menunjukan bahwa wilayah perbatasan Kalimantan-Malaysia memiliki potensi daya tarik keluar (sentrifugal) yang lebih kuat dibanding dengan perbatasan darat lain seperti di NTT-Timor Leste dan Papua-PNG. Selain itu, dalam dimensi sejarah, perbatasan Indonesia dan Malaysia merupakan wilayah yang sarat ketegangan. Tak jarang sentimen kebangsaan dan eksistensi negara yang berdaulat kerap diuji di sini, dengan insiden Lahad Datu ini.


Sejak kelahirannya, Malaysia pernah  ditantang oleh Presiden Soekarno dan mewujud belakangan dengan adanya Operasi Dwikora di tahun 1963. Hingga kini Malaysia bagi sebagian pihak merupakan jiran yang kerap menimbulkan persoalan dalam soal kejatidirian bangsa Melayunya. Berbagai kasus terakhir, --seperti terambilnya dua pulau karang Sipadan dan Ligitan, kasus Ambalat, klaim sepihak pelbagai hasil kreasi seni dan budaya anak bangsa, perlakuan tidak manusiawi terhadap TKI, pencurian pelbagai hasil bumi dan pelanggaran patok-patok negara– telah menempatkan negara jiran ini sebagai “kerikil dalam sepatu kebangsaan dan kesebumian kawasan. Rentetan perilaku tidak simpatik dari negara tetangga itu, telah menimbulkan problematika dan “kebisingan” tersendiri atas kelangsungan dan ketenangaan kedaulatan komunitas sekawasan.


Peristiwa Lahad Datu sebenarnya mengajarkan bahwa sudah saatnya pendekatan kesejahteraan lebih dikedepankan ketimbang pendekatan keamanan. Dan sudah saatnya pula paradigma yang melihat perbatasan sebagai wilayah belakang rumah (backyard) diganti dengan paradigma yang melihat wilayah belakang sebagai beranda (veranda).   Kemungkinan masa depan yang dapat dipilih untuk meredam konflik kawasan adalah memperkuan gerakan Asia-Sebumi, Kita semua Satu warga dunia.
Bagi kalangan instrumentalis, kehadiran kedaulatan wilayah bagi sebagian kalangan tidak lepas dari hasil kreatif elite politik untuk menumbuhkan sebuah identitas kolektif dengan mengaitkannya dengan berbagai hal termasuk mitologi, harga diri, kesejarahan, hingga kepentingan material. Rekayasa inilah yang kemudian menjadi landasan untuk mendefiniskan antara “mereka” dan “kami” yang dari sana akan lahir sebuah identitas baru untuk membenarkan keberadaan sebuah bangsa, namun juga kebersamaan umat manusia dan kedamaian Sebumi dalam geliat dinamisnya.


Perbatasan Malaysia-Filipina di Lahad Datu kini jadi batu ujian bagi Malaysia. Dalam kasus sengketa yang lain dengan pihak Indonesia soal Sipadan Ligitan, Malaysia berhasil memanfaatkan ketidakpastian perbatasan untuk mememenangkan hati masyarakat di wilayah sengketa dan di Mahkamah Internasional  di Denhaag, Belanda. Kali ini mereka kena batunya. Kena hukum karma kata para nasionalis dan spiritualis Indonesia. Kesultanan Sulu seolah tampil menjadi sang pembalas bagi Indonesia untuk “Malingsia”, katanya. Atau, bagi yang pasifis dan bersahabat dengan Malaysia, berharap, mati kita tutup buku saja soaal kisruh perbatasan ini, mari berdialog dan mulai membangkitkan kesebumian kita sebagai lembaran baru bersama. ***.
 
Penulis: Syafuan Rozi, Peneliti P2P LIPI-Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; staf Komisi Advokasi dan Pengmas AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia). Pendiri LKI (Lembaga Kompetensi Indonesia ) dan dosen Politik Kebijakan Publik di FISIP UI dan IISIP Jakarta.