Kolom AIPI

Hantu Golput 2019

ferry liando

Logika politik bahwa semakin tinggi angka partisipasi pemilih memberikan hak suaranya pada pemilu maka legitimasi pemilu semakin kuat. Artinya pengakuan terhadap keterpilihan juga akan semakin diakui. Tesis ini bukan juga keliru, sebab buat apa pemilu lalu kepedulian pemilih ternyata sangat rendah. Atas semangat ini KPU membuat sejumlah kebijakan sebagai upaya mendorong tingkat partisipasi pemilih. Pemilu tahun ini KPU menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen. Maka KPU pun bergerak. Mulai dari sosialisasi dalam beragam macam cara, pembentukan rumah pemilu, media centre, relawan demokrasi, KPU goes to campus.

 

Dalam mengelola administrasi data pemilih, KPU tak mengabaikan pencermatan secara akurat dan ketat. Semuanya dilakukan secara sistimatis untuk memastikan agar semua pemegang hak pilih tercatat. Meski kontroversial, pemilih dengan gangguan jiwa pun tak luput dalam daftar. Saking semangatnya, meski berpotensi terjadinya kekuarangan kertas suara di TPS, pemilih yang tak berada di TPS asal tetap didaftarkan dimana pemilih itu sedang berada pada saat pencoblosan. Sungguh usaha yang tidak gampang.

 

Tak hanya KPU yang gesit soal ini, dengan dalih sosialisasi dan pendidkan politik, Pemerintah tak kalah Semangatnya mendorong agar setiap warga negara yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS. Semoga usaha ini akan membuahkan hasil. Sebab tidak gampang "membujuk" para pemilih ditengah hiruk pikuk politik belakangan ini. Kampanye yang harusnya merupakan ajang mempengaruhi pemilih dengan tawaran program, namun ajang ini berubah seperti adu siasat para gerombolan preman yang kehilangan setoran. Seperti kuda kasta liar yang lama tidak dipertemukan dengan kuda betina, seperti pengembara yang berharap oase.   

 

Para politisi seakan tanpa malu mengobar kebengisan dan kebencian hanya sekedar mematahkan dalil politik pihak lawan. Televisi yang terjebak pada rating kerap memanfatakan para debat politisi model ini. Tak ada gagasan, tak ada hiburan, yang ada hanyalah tontonan yang memuakan dan menyeramkan. Sejumlah host televisi tak segan menagadu, mempertentangkan bahkan memicu profokatif. Seakan negara ini makin liar dan tak memberi bagian bagi prinsip etika dan kemanusiaan. Nyaris sebagian besar televisi telah kehilangan jati dirinya sebagai sarana pendidkan politik.

 

Semua berlomba mengejar rating, tanpa peduli dampak atas setiap tontonan yang terus meresahkan. Harusnya televisi juga harus bertanggungjawab terhadap pemilu yang berkualitas. Jika dialog televisi dimaksudkan untuk pendidikan politik, maka sepantasnya, narasumber dan hostnya diselsksi dari mereka yang terdidik. Masing-masing pendukung capres, masih terdapat elit-elit politik yang masih dinilai dan dikenal cakap bermoral. Terdapat ahli-ahli politik yang besar karena karya-karya mereka. Seperti Prof Ramlan Surbakti, Arbi Sanit, Prof Syamsudin Haris, Prof Dewi Fortuna Anwar, Prof Lili Romli, Prof Firman Noor, Dr Refly Harun, dan sejumlah nama lain. Mereka banyak dikenal publik sebagai pengamat yang santun dan objektif, tapi sayang jarang dilibatkan televisi. Sebab seakan televisi lebih peduli pada kepentingan rating ketimbang bobot dialog yang sebenarnya. Tanpa kendali, televisi juga dimanfaatkan para politisi pencari panggung.

 

Banyak politisi mengejar sensasi dengan kata-kata dan pandangan tidak mendidik, namun tindakan ini ternyata positif bagi media untuk pemberitaan. Tak heran belakangan muncul politisi-politisi baru yang sebelumnya namanya tak pernah tersentuh publik karena reputasinya hampa. Tak hanya politisi, para relawan tim kampanye banyak Menjelmakan diri sebagai pengamat atau analis politik. Publik tidak dibuat bingung, tapi makin mengalapakan semangat untuk melibatkan diri. Elit politik yang harusnya membuka kabut gelap agar masa depan politik makin mencerahkan, malah ikut menabur asap hitam bagi sebuah ketidakpastian demokrasi. Di negara lain, kondisi ini tidak hanya melahirkan ketidakpastian, tapi menghambat masyarakat untuk datang ke TPS. Semoga golput tidak menjelma sebagai hantu menyeramkan pada pemilu 2019.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

 

Ancaman Logistik Pemilu

ferry liandoTopik perbincangan tentang isu kepemiluan hari ini adalah desakan sejumlah pihak dibentuk Peraturan Pemerintah pengganti UU atau perppu terhadap sejumlah masalah krusial yang hingga kini belum ada ujungnya. Salah satu bagian yang dikoreksi adalah ketersediaan logistik jumlah kertas suara cadangan sebanyak 2 persen dari jumlah pemilih dalam DPT. Pasal 350 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa jumlah surat suara di setiap TPS menyesuaikan dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan ditambah dua persen. Angka jumlah dua persen itu diambil dari jumlah DPT.

 

Hal ini mengkhawatirkan karena selain pemilih di DPT, KPU juga melayani pemilih pindahan dan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT tapi memiliki KTP. Belakangan atas desakan publik, KPU juga sepertinya akan melayani pemilih yang hanya menggunakan surat keterangan pengganti KTP. Padahal UU hanya mewajibkan pemilih yang memiliki KTP. Jika KPU terus melayani penambahan pemilih maka peluang terjadinya kekurangan surat suara, apalagi kertas suara cadangan hanya 6 lembar (2 persen dikali 300 jumlah DPT). Surat suara ini diperuntukkan juga sebagai pengganti surat suara yang rusak. Namun demikian langkah-langkah KPU menjamin penggunaan hak memilih bagi setiap warga negara yang berhak patut diapresiasi.

 

Pertama, sebagai upaya KPU mendorong kenaikan tingkat partisipasi pemilih. Pemilu 2019, KPU menargetkan capaian partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen. Sebuah upaya memperbaiki pencapaian pada pemilu sebelumnya yang tingkat partisipasinya cenderung rendah. Pada Pilpres 2014, partisipasi pemilih hanya mencapai 69,58 persen. Sedangkan partisipasi pemilih di pilcaleg sebesar 75,11 persen. Angka yang tidak berpartipasi mengalahkan perolehan suara PDIP sebagai pertai politik pemenang pilcaleg yang hanya memperoleh 18,19 persen.

 

Banyak upaya lain yang dialakukan KPU memperbaiki jumlah pemilih seperti membentuk rumah pemilu, relawan demokrasi, goes to campus, Selebrasi dan sosialisasi serta mendata secara akurat para warga negara yang memiliki hak pilih termasuk kaum disabilitas dan yang memiliki gangguan jiwa sekalipun.

 

Kedua, pendataan pemilih sebagai upaya KPU mengantisipasi adanya gugatan warga negara yang kehilangan haknya sebagai pemilih. Ketentuan pasal 510 UU NO 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah).

 

Ketiga, pencermatan data pemilih secara ketat adalah untuk mengantisipasi adanya gugatan pasangan calon yang kalah. Selama ini dalam rangkaian pemilu sebelumnya, sengketa hasil yang diajukan pihak yang kalah adalah menyangkut daftar pemilih. Sehingga KPU berupaya menutupi rapat-rapat adanya celah gugatan terhadap dafar pemilih. Dalam hal ini KPU sudah benar. Namun demikian ada hal yang perlu diluruskan terkait dengan menghilangkan hak pilih warna warga negara. Pasal pidana hanya akan menyeret kepada pihak yang dengan sengaja menghilangkan hak pilih sesorang.

 

Namun demikian jika seseorang atau warga negara yang dengan sengaja menghilangkan sendiri hak pilihnya, maka tidak ada satu frasa dalam UU pemilu yang menjeratnya dalam pasal pidana. Misalnya seseorang yang sudah terdaftar dalam DPT namun pada hari pencoblosan karena dalam keadaan tertentu tidak berada di TPS dimana namanya terdaftar. Keadaan tertentu dikarenakan memilih bekerja di tempat lain, sedang ada aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan atau dengan makaud untuk berlibur. Apalagi tanggal 17 April itu berdekatan dengan perayaan Paskah bagi kaum Nasrani.

 

Momentum ini akan dimanfaatkan oleh siapa saja untuk berlibur. Jika pemilih tidak memiliki niat untuk memilih, maka tidak ada pasal yang bisa menjeratnya. Karena memilih bagi warga negara bukanlah sebuah kewajiban tapi sebatas pada hak politik. Sehingga agak Sulit jika KPU terkesan memaksakan dan berupaya mendaftarkan para pemilih di tempat yang ia datangi pada saat pencoblosan. Jadi jika pemilih tidak memilih di TPS dimana namanya terdaftar Karena Alasan-alasan tertentu, hal itu bukanlah kategori menghilangkan hak pilih sebabagaimana frasa dalam pidana pemilu.

 

Kualitas pemilu tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi, namun kualitas warga negara yang memilih juga menjadi penting. Jika pemilih harus memilih karena dipaksakan, maka akan menjadikan pemilu itu tidak berkualitas.

 

Namun demikian KPU hanyalah eksekutor dari UU pemilu. Hingga kini UU pemilu masih mengisahkan banyak persoalan. Sehingga ada desakan untuk mengkaji kembali. Selain usulan pembuatan perppu, mengajukan judicial review ke MK serta ada juga yang mendesak revisi DPR RI. Apapun pilihannya tetap beresiko. Namun sebuah kritik bagi DPR RI yang memproduksi UU ini. Selama pembahasan RUU pemilu, DPR hanya disibukan pada pasal-pasal krusial yang berkaitan dengan siapa mendapatkan apa. Hal yang lebih krusial dialpakan.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

Ke(Tidak)Bebasan Pers

ferry liando

Politik Thailand makin parah. Ambisi membabi-buta para elit akhirnya menyeret dua institusi publik pada ranah kepentingan kekuasan. Dua institusi itu adalah kerajaan dan angkatan bersenjata Thailand. Keterlibatan kerajaan pada kepentingan kekuasaan itu setelah Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadana Barnavadi (67) kakak perempuan Raja Maha Vajiralingkorn berhasil dibujuk bergabung degan Partai Raksa Chart Thailand. Partai ini merupakan binaan klan mantan perdana menteri Yingluck Shinawarta. Bergabungnya kerajaan pada kompetisi kekuasaan tentu sangat mengejutkan sebab selama ini kerjaan tidak pernah terlibat langsung dalam urusan politik. Kerajaan adalah simbol kemegahan dan kedaulatan negara menjadi milik semua rakyat sehingga terlalu Sulit jika kerajaan harus berpihak pada salah satu kepentingan politik.

 

Tampilnya keluarga kerjaan pada gelanggang politik bukan tidak mungkin untuk menyeimbangi kekuatan partai Phalang Prachart yang didukung angkatan bersenjata. Koalisi ini mengusung Prayuth Chan Ocah menuju perdana menteri. Saya tidak bisa membayangkan apa yang bakalan terjadi jika kedua lembaga ini saling berkompetisi. Apakah kerjaan masih tetap melindungi rakyatnya dengan tulus (sebagiamana tradisi selama ini) jika calon yang didukungnya tidak dipilih oleh rakyat. Saya juga tidak membayangkan jika akhirnya angkatan bersenjata itu akhirnya kalah dalam kompetisi mengingat tentara itu diperlengkapi dengan senjata.

 

Namun inilah sebuah fakta politik manakala ambisi berlebihan tanpa kendali. Institusi yang harusnya dijaga independensi dan kenetralannya, terpaksa harus diseret untuk sebuah ambisi. Kompetisi politik seperti ini juga tidak bisa tehindar dari negeri ini. Di Indonesia, institusi publik yang harusnya dijaga independensinya adalah institusi keagamaan, perguruan tinggi dan pers. Agama harusnya mengajarkan kebenaran bukan mengajarkan kebenaran menurut kepentingan. Perguruan tinggi mengajarkan ilmu pengetahuan bukan pengetahuan menurut kepentingan dan pers memberitakan apa yang patut diketahui bukan memberitakan berdasarkan kepentingan.

 

Keterlibatan kelompok keagamaan pada kompetisi pemilihan Presiden (Pilpres) tercermin pada dua kategori. Ada yang secara terang-terangan memberikan pernyataan dukungan oleh elit-elit dengan membawa atribut organisasi namun ada juga yang tidak secara organisasi tetapi elit-elitanya rajin menonjolkan calon tertentu. Seorang budayawan pernah berujar bahwa Pilpres itu bukan Kompetisi partai politik tapi cenderung pertarungan antar kelompok agama.       

         

Perguruan tinggi sepertinya tidak mampu menjaga Marwahnya sebagai kelompok intelektual yang bersahaja. Kampus akhirnya diseret oleh sebagian kelompok elit untuk sebuah pembenaran yang kadang menjauh dari kebenaran. Akibatnya intelektual kita terpola antara pemikir dungu dan bukan. Pers adalah salah satu institusi publik yang harus dijaga agar jangan ternoda pada hinggar bingar politik yang makin tak pantas. Bukan hanya oleh jurnalis, tetapi juga oleh publik yang selalu berharap pencerahan. Pemilu 2019 menjadi tantangan kebebasan pers dalam mencipta topik dan narasi bagi setiap jurnalis.

 

Menulis dan tidak menulis akan menjadi taruhan atas penilaian publik dan cenderung diarahkan pada kepentingan politik. Prabowo salah satu capres pernah memberikan kritikan pada media massa terkait Reuni Akbar 212 yang berlangsung di Monas, Jakarta, pada Minggu (2/12/2018) karena tidak memberitakan kegiatan itu. Di media massa memang tidak seragam meletakan posisi halaman. Ada yang meletakan di halaman satu dengan judul sebesar nama media. Namun ada juga yang meletakannya di halaman pojok tergabung dengan iklan yang ukuran beritanya sangat kecil dan pendek. Ada yang hanya menyajikan sekali dalam bentuk head line News namun ada juga yang membuat analisis bersambung Berhari-hari. Dalam satu peristiwa bisa melahirkan beragam reaksi masing-masing media. Jika masing-masing media memiliki segmentasi berbeda dalam setiap pemberitaan maka tidak salah jika terjadi perbedaan.

 

Namun jika perbedaan itu diakibatkan karena terjerumusnya media pada kepentingan politik maka tamatlah riwayat kita menjaga kemurnian berdemokrasi. Tak ada harapan bagi publik untuk mempercayai siapa-siapa, sebab media yang seharusnya menjadi pilar utama demokrasi ternyata lenyap tanpa peduli sebagaimana cita-citanya. Terciptanya kebencian dan hampa empati dalam struktur sosial merupakan perbuatan yang gerakan oleh sebagian media terutama yang beorientasi politik dan media bisnis. Di televisi Tidak jarang publik dipertontonkan oleh adu mulut para politisi yang harusnya diteladani banyak orang terutama anak-anak muda. Bukan etika yang dipertotonkan tetapi saling adu ganas, kebencian dan permusuhan. Jika televisi itu bertanggungjawab harusnya para nara sumber harus diseleksi secara ketat. Sebab tidak pantas mempertontonkan kepada publik ketika terjadi adu mulut oleh para politisi pencari panggung yang seolah-olah menggiring penyesatan cara berpikir publik.

 

Tak jarang para host yang memprovokasi para narasumber agar saling menyerang dan memaki. Ketika ada narasumber menyampaikan argumentasi yang cenderung melemahkan calon yang didukung narasumber lain maka sang host ikut mempertegas itu dengan cara memanas-manasi narasumbernya. Host tanpa sadar telah mengadu domba keduanya. Jadilah para narasumber bukan tampil dengan narasi intelektual tapi dengan kekuatan fisik saling menunjuk jari, saling mengepalkan tangan, saling teriak dan saling memaki. Media memang diuntungkan karena ratingnya menjadi tinggi sementara publik disisahkan oleh tontonan sampah yang tak bernilai. Media terjebak pada prinsip bad News Is good News.

 

Tidak jarang pihak yang berkepentingan menjiplak potongan kata-kata provokatif dari narasumber dalam bentuk flyer yang kemudian di viralkan di media sosial. Berapa banyak masyarakat yang disesatkan oleh tindakan semacam ini. Media di daerah kerap juga tidak kalah genitnya. Sebagian telah menjadi bancakan para elit yang berambisi. Tak jarang muncul judul berita sesat yang memaksa publik percaya. " Si A (nama caleg) makin meroket", Si B tak bisa dibendung, Si C tinggal dilantik, si D menguasai dapil Y. Tapi anehnya, dalam narasi pemberitaan tidak ada satupun data atau fakta yang bisa menjelasakan atau mendukung sebagaimana judul berita.

 

Tak jarang dalam puluhan media menarasikan berita yang seragam tanpa ada yang berbeda dari judul, jumlah kata dan kalimat, serta tanda baca. Anehnya pemberitaan seperti ini terjadi pada kebanyakan caleg yang merupakan kerabat dekat dari kepala daerah. Ada pihak yang mengkhawatirkan jangan sampai pemberitaan ini terkait dengan ikatan kontrak iklan Pemerintah daerah yang bersumber dari APBD. Saya berusaha membela media yang beroperasi seperti ini dan pernah membantah dalam sebuah forum, karena memang belum memiliki kaya fakta, namun bukan bagian saya untuk meluruskan. Jika rangkaian alur cerita ini benar adanya maka upaya menggagu kebabasan pers ternyata bukan datang dari pihak lain. Pers-lah yang membelenggu tangannya sendiri agar tetap terpenjara atau terjajah dari ketidakbebasan. Pers memang perlu makan, menghidupi keluarganya dan ingin sejahtera.

 

Namun pers memiliki tanggungjawab moril pada keadilan pemberitaan. Pers itu adalah penjaga moral dari ketimpangan dan ketidakadilan terhadap rakyat. Ia bagai anjing penjaga (watch dog) yang terus menggonggong jika ada yang mengganggu itu dari sang empunya. Namun kerja kemanusian ini tidak boleh diam ketika ada yang merayunya dengan tulang. Hari Pers Nasional (HPN) yang dirayakan pada setiap 9 Februari merupakan momentum untuk memperbaiki semangat sebagiamana cita-cita awal bahwa Pers nasional melaksanakan peranannya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Pers memiliki kebebasan dalam mengekspresikan cita-cita itu. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mendorong kemerdekaan pers sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

 

Oleh: Dr. Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

 

Kampus Menuju Jalan Sesat

ferry liando

Akhir pekan lalu (26/01), ribuan alumni dari 115 perguruan tinggi yang tergabung dalam Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) berkumpul di gedung Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta untuk mendeklarasikan diri mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi. Rasanya sulit dibantah bahwa dukungan itu Sebagai reaksi dukungan belasan ribu alumni UI dan sejumlah kampus berkumpul di GBK pada 12 Januari 2019 lalu mendeklarasikan diri mendukung pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin.

 

Meski menyebut diri sebagai kelompok alumni, namun sejumlah tokoh yang hadir merupakan kalangan akademisi kampus yang masih aktif. Mereka yang selama ini kita kenal sebagai para pemikir yang hebat. Belum jelas, apakah mereka sebagai inisiator dari dukungan itu. Yang pasti tidak mungkin jika mengumpulkan ribuan orang tanpa di kendalikan oleh aktor yang berkepentingan. Dukungan masyarakat yang mengatasnamakan perguruan tinggi seakan mensiasati opini publik bahwa dukungan itu objektif tanpa embel-embel kepentingan.

Namun sangat berbahaya jika kelompok yang berkepentingan menggunakan label kampus sebagai instrumen memperdaya masyarkat. Dukungan kalangan kampus seperti ini melahirkan 3 pandangan terhadap eksistensi pengajar di perguruan tinggi menghadapi Pilpres. pertama, tampilnya kalangan dosen pendukung/berpihak pada Pasangan calon. Kalangan ini aktif melakukan kajian-kajian ilmiah, membentuk opini publik atas pandangan dan keyakinan pada calon tertentu. Kedua, kalangan dosen yang Pasif terhadap dinamika politik.

 

Mereka lebih tertutup, aktif di laboratorium, meneliti, menulis jurnal dan terjebak pada kompetisi scopus sebagai syarat menjadi Lektor kepala dan guru besar agar bisa menikmati tunjangan, jabatan struktural dan status sosial. Ketiga kalangan dosen yang ikut bergumul agar pemilu bisa berjalan secara demokratis. Kalangan ini aktif mencari jalan keluar jika prosedur pemilu bermuara pada dilema antara melakukan atau tidak melakukan.

 

Aktif mendiskusikan jika dua lembaga peradilan memutuskan hasil yang berbeda, ikut membantu menyusun peta kerawanan yang berpotensi menggagu tahapan pemilu, mendidik pemilih agar tidak terjebak pada politik pragmatis, mengawal penyelenggara agar tetap on the track, serta mengkritik peserta pemilu yang dinilai menghalalkan segala cara meraih kekuasan. Kalangan ini terpanggil dan memikirkan bagaiman agar demokrasi bisa menghasilkan kualitas politik yang sejati melalui kontribusi dunia kampus ketimbang terjebak pada scopus yang belum tentu memberi kontribusi pada masalah kenegaraan.

 

Kampus sama derajatnya dengan agama dan media massa. Tiga institusi ini tidak boleh melacurkan diri pada keberpihakan bagi kekuatan politik tertentu. Agama bertugas mengajarkan kebenaran bukan memaksakan kebenaran menurut kepentingan. Media massa bertugas menginformasikan bukan membentuk opini publik menurut kepentingan. kampus membentuk nalar bukan merekayasa nalar untuk kepentingan. Jika agama dan media massa tidak bisa membentengi dirinya dari arena kekuasaan, harusnya kampus menjadi benteng terakhir untuk tidak tergoda pada arus kepentingan kekuasaan tertentu.

 

Kampus harus kokoh.

Kampus mengajarkan esensi politik serta visi yang harus dicapai. Kampus sebagai arena perdebatan idiologi serta proses pendidikan mempersiapkan calon-calon pemimpin, tapi kampus tidak boleh Diracuni oleh aktor-aktor yang kerap merekayasa kebenaran untuk ambisi kekuasaan. Kita tidak mengharapkan jika ada dosen yang tidak objektif dalam memberikan pengajaran dikelas karena jebakan kepentingan atau keberpihakan.

 

Jika ada Mahasiwa yang bertanya kepada dosennya tentang dampak demonstrasi 212, jawabannya bisa melahirkan dua pandangan. Jika dosen berpihak pada Joko Widodo, kemungkinan beser jawabannya adalah tidak berpengaruh. Sebaliknya jika dosennya pendukung Prabowo maka kemungkinan jawabannya adalah tentu Sangat berpengaruh. Dosen yang ditanyai mahasiswa tentang debat Pilpres tahap pertama pasti akan melahirkan tanggapan berbeda, tergantung kepada calon mana yang didukung sang dosen.

 

Jika dosennya berpihak pada Joko Widodo, kemungkinan dosen akan menilai bahwa Joko Widodo yang tampil terbaik. Jika dosennya berpihak Pada Prabowo, kemungkinan jawabnya adalah Prabowo yang terbaik. Dosen akan merespon menurut kepentingannya. Pandangan dosen terhadap calon Presiden , bukan didasarkan pada kebenaran tetapi pada kepentingan. Itulah sebabnya mengapa kampus harus steril dari kepentingan politik. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h melarang lembaga pendidikan Dijadikan tempat untuk berkampanye. UU ini sudah mengantisipasi agar kampus dijaga dan dijauhkan dari cara-cara yang menyesatkan. UU melarang jika TNI dan Polri berpolitik karena mereka punya senjata untuk melindungi warga negara.

 

Jika mereka berpihak, bukan tidak mungkin senjata yang akan memaksa warga negara untuk memilih calon tertentu. UU juga melarang aparatur sipil negara (ASN) berpolitik karena mereka punya tugas melayani publik. Jika mereka berpihak bukan tidak mungkin pelayanan lebih mengutamakan masyarakat yang pilihan politiknya sejalan. Kampus harusnya bersih dari kepentingan politik kekuasaan, agar pengajarannya tidak sesat dan tidak menyimpang dari tujuan pendidikan yang esensial yaitu membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

  

Oleh: Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

Menguji Ketajaman Oposisi

 

ferry liandoKeputusan Presiden Joko Widodo membebaskan narapidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir menuai polemik. Ba’asyir dipenjara karena terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk membiayai pelatihan militer kelompok teroris Aceh. Saya memaklumi mengapa polemik itu muncul. Pertama, kebijakan itu bertentangan dengan apa yang menjadi komitemen presiden dalam pencegahan terorisme sebagaimana debat pertama pada 17 Januari 2019 lalu. Membebasakan narapidana teroris berpotensi muculnya gerakan-gerakan baru karena hukum di Indonesia tidak melahirkan efek jera.

 

Kedua, pertimbangan presiden yang melihat hanya dari sisi kemanusiaan justru dianggap jauh dari nilai-nilai keadilan sebab tanpa mempedulikan siksa, derita dan kerugian batin yang dialami oleh keluarga korban akibat kejahatan terorisme. Banyak anak menjadi terlantar karena kehilangan orang tua, tidak sedikit yang cacat permanen baik secara fisik maupun mental. Korban bukan hanya masyarakat kecil, pihak kepolisian, tentara dan media juga banyak yang jadi korban. Adakah naluri kemanusiaan untuk menyelamatkan mereka juga. Jangan sampai kepentingan politik justru membutakan nilai-nilai kemanusiaan yang sesungguhnya. Ada yang membunuh karena alasan kemanusiaan, menyelematkan keluarganya dari lapar, derita, susah nestapa, bertahan untuk hidup. Jika untuk alasan kemanusiaan, dapatkah hukum berpihak kepada pembunuh satu orang ini juga. Adakah cara yang ditawarkan kepada mereka bagaimana cara menjadi seorang pembunuh ratusan orang agar kelak dapat dibebaskan tanpa syarat.

 

Ketiga, sebagai negara hukum, presiden sepertinya tidak mempertimbangkan dasar hukum atas sikapnya itu. Mengacu pada PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syaarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, syarat bagi narapidana yang ingin mendapat remisi dan pembebasan bersyarat harus setia kepada pancasila dan NKRI. Sejumlah media memberitakan bahwa Ba’asyir tidak perlu menyepakati syarat itu. Sungguh ketegasan dan kewibawaan presiden sedang diuji.

 

Keempat, pembebasan itu dilakukan pada saat momentum pemilihan presiden. Ada kesan sikap ini merupakan cara “merayu” pada kelompok tertentu yang selama ini tidak bersimpati dengannya. Hukum negara harusnya tidak diobral hanya karena ingin tetap bertahan pada kekuasaan. Proses pemilihan kepala daerah, dilarang bagi incumbent melakukan kebijakan-kebijakan strategis yang dianggap menguntungkannya. Sepertinya ketetuan ini tidak berlaku bagi seorang presiden yang mencalonkan diri lagi.

 

Lantas dimana oposisi sekarang berada, adakah reaksi?. Bukankah selama ini setiap kebijakan pemerintah selalu ditentang dan dikritik kelompok oposisi. Kebijakan apa saja selalu dipersolakan. Hantam kromo, kerjaannya kritik melulu, entah dengan data atau tanpa data. Mulai dari kebijakan beras, BUMN, pejabat dari parpol yang tidak kompak, kepala BIN dari parpol, persoalan pemutusan kerja sama antara BPJS dengan rumah sakit. Nyaris tidak ada wacana, kebijakan ataupun perkataan presiden yang tidak ditentang kelompok oposisi ini. Belum lagi dengan pernyataan dan kritikan tajam yang dilakukan jajaran tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Hampir semua diskusi-dikusi media yang menghadirkan narasumber dari BPN seolah-olah tidak ada satu yang benar yang dilakukan pemerintah saat ini. Padahal menggantiannya juga dengan pemimpin baru belum tentu juga akan menyeleseaikan persolan bangsa yang begitu pelik saat ini. Siapa yang berani menjamin bahwa dengan mengganti pemimpin, maka negara ini akan menjadi lebih baik. Kita sudah berkali-kali berganti presiden, tapi tujuan dan cita-cita konstitusi yaitu masyarakat adil dan makmur belum semua menikmati. Masalah negara bukan soal aktor belaka. Sistim yang rapuh merupakan akar utama permasalahan bangsa.

 

Pertanyaan sekarang adalah, beranikah pihak oposisi mengkritik kebijakan presiden membebaskan narapidana teroris tanpa syarat ini. Tentu ini bukan pertanyaan gampang sebab ini adalah dilema besar bagi oposisi.

 

Jika oposisi mendukung maka sama artinya dengan menjilat ludah sendiri. Sebab selama ini oposisi selalu berposisi menentang kebijakan pemerintah. Pada momentum ini publik akan menilai apakah pihak oposan ini konsisten atau teguh dalam pendiriannya. Sebaliknya jika oposisi menentang atau mengkritik kebijakan presiden itu maka berpotensi akan menjauhkan dukungan bagi oposisi dari kelompok-kelompok tertentu yang mendukung pembebasan itu. Dalam hal ini ketajaman oposisi akan diuji apakah akan tetap kritis, tegas tetap menentang kebijakan pemerintah seagaiman yang dilakonkan selama ini atau ikut berselingkuh dengan lawan politik menikmati sebuah kepentingan yang sama yaitu “pemilik suara” dari kelompok tertentu.

 

Namun dalam ruang inilah sepertinya kelicikian politik tak dapat dibendung. Sikap politik kerap hanya diukur dari untung dan rugi. Politik hanya diukur bagaimana kekuasaan itu bisa digenggam, tidak peduli apakah menyimpang dari sisi moral atau kemanusiaan sekalipun.

Sikap ini bukan tanpa resiko politik. Reaksi yang bisa muncul adalah kemungkinan melahirkan sebuah sikap golput (menyatakan sikap politik untuk tidak memilih) bagi kalangan tertentu. Populasinya memang sedikit, paling tidak hanya bagi keluarga korban kejahatan teroris yang masih dilanda trauma. Meski tidak akan mempengaruhi derajat atau digit poresentasi suara, namun sikap politik seperti ini harus dipahami oleh para pemburuh dan penikmat kekuasaan bahwa sikap politik tidak memilih bukan sekedar karena ketidakpercayaan pada elit tetapi wujud mempertahankan harga diri sebagai bentuk perlawanan kepada siapa saja yang dengan gampangnya mempermainkan hukum negara hanya karena ingin bertahan atau merebut kekuasaan yang penuh kenikmatan.

 

Oleh: Ferry Daud Liando, Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI