Kolom AIPI

Tata Kelola Politik Era Jokowi

 

newSHSalah satu dari sembilan agenda prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah “membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”. Setelah berlangsung hampir dua tahun, sejauh mana pencapaiannya?


Sebelum memberikan penilaian, ada baiknya kita kutip lengkap poin ke-2 dari sembilan agenda prioritas alias Nawacita Jokowi-JK: “Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan”. Pesan terpenting dari kutipan tersebut adalah betapa mendesaknya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.


Namun sejauh yang bisa kita cermati melalui pemberitaaan media, relatif belum ada langkah serius dan signifikan dari pemerintah dalam menata kehidupan politik menjadi lebih sehat, bersih, dan efektif melalui reformasi sistem kepartain, pemilu, dan lembaga perwakilan. Singkatnya belum ada posisi etis yang jelas dari pemerintah menyikapi urgensi reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan, baik dalam rangka pemerintahan yang efektif maupun sistem demokrasi yang lebih terkonsolidasi.
Posisi etis diartikan sebagai posisi politik resmi pemerintah dalam merespon dan menyikapi berbagai isu kebijakan tertentu terkait kepentingan publik. Setelah memperoleh mandat politik dari rakyat, setiap pemerintah hasil pemilu diasumsikan memiliki komitmen pemihakan terhadap kepentingan rakyat dan kolektifitas bangsa kita.

Politik Menjadi “Liar”


Ketiadaan posisi etis pemerintah itu antara lain tampak dalam pembahasan revisi UU Pilkada dalam rangka menyongsong pilkada serentak gelombang kedua pada 2017 mendatang. Pemerintah cenderung membiarkan sebagian isu krusial pilkada “digoreng” oleh para politisi partai politik di DPR ketimbang berjuang membela posisi politiknya melalui partai-partai koalisi pendukung pemerintah di Parlemen. Akibatnya, acapkali tidak tampak pembelaan terhadap kepentingan publik dalam pembahasan UU di Senayan. Dalam situasi demikian, berbagai elemen masyarakat sipillah pada akhirnya yang berjuang serta mengawal agar UU Pilkada dan arah demokrasi pada umumnya sungguh-sungguh berorientasi kepada kemaslahatan kolektif bangsa kita, bukan kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok oligarkis yang menguasai sebagian parpol kita.
Tidak mengherankan jika kemudian sejumlah isu krusial pilkada cenderung berkembang “liar” sesuai kepentingan dan “selera” para politisi parpol ketimbang kebutuhan dan kepentingan kolektif bangsa kita. Sebutlah misalnya soal calon perseorangan. Pada umumnya parpol di DPR cenderung mempersulit munculnya calon perseorangan dalam pilkada karena keberadaan calon perseorangan secara keliru dianggap sebagai upaya “deparpolisasi”. Padahal, kehadiran calon perseorangan merupakan konsekuensi logis dari kegagalan ganda parpol, yakni dalam melembagakan proses kandidasi yang terbuka, demokratis, dan akuntabel di satu pihak, dan dalam menghadirkan calon yang kompeten dan berkualitas di pihak lain.


Dalam persoalan seperti ini, pemerintah Jokowi-JK semestinya memiliki posisi etis, bagaimana seharusnya menyikapi keberadaan calon perseorangan, sehingga arah tata kelola politik dan demokrasi ke depan benar-benar berorientasi kepentingan rakyat dan bangsa kita. Sangat berisiko bagi bangsa ini jika Presiden dan atau pemerintah sebagai salah satu institusi pembentuk undang-undang (bersama-sama dengan DPR) membiarkan berbagai isu politik krusial terkait tata kelola pemerintahan dan demokrasi terbelenggu politik transaksional berorientasi sempit dan jangka pendek. Terlalu besar biaya politik yang harus ditanggung bangsa ini apabila pemerintah tidak memiliki posisi etis yang jelas dalam mengelola politik dan arah demokrasi di negeri ini.

 

Pemilu Serentak 2019
Posisi etis atau posisi politik serupa perlu dimiliki pemerintah dalam menyikapi urgensi reformasi sistem pemilu, kepartaian, dan lembaga perwakilan seperti diamanatkan dalam poin ke-2 Nawacita Jokowi-JK. Pertanyaan besarnya, apakah sistem dan atau format pemilu-pemilu, sistem kepartaian, dan juga format lembaga perwakilan sudah sesuai dengan kebutuhan skema sistem presidensial seperti diamanatkan oleh konstitusi hasil amandemen? Jika sudah sesuai, tentu tak ada yang perlu diubah. Namun jika belum sesuai kebutuhan skema sistem presidensial, maka pemerintah semestinya memiliki desain dan atau garis-garis besar perubahan yang diperlukan dalam rangka kebutuhan akan reformasi sistem pemilu, kepartaian, dan lembaga perwakilan.


Dalam konteks pemilu misalnya, apakah pemerintah Jokowi-JK sudah memiliki konsep yang jelas menyikapi penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019 mendatang seperti telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada awal 2014 yang lalu. Jika pemerintah setuju dengan pemilu serentak versi MK, yakni pemilu “borongan” untuk memilih presiden dan wakilnya sekaligus juga untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, apakah itu pilihan terbaik dan sesuai dengan kebutuhan penguatan dan efektifitas sistem presidensial? Sebaliknya, jika tidak atau belum sepakat dengan skema pemilu serentak versi MK, apakah pemerintah Jokowi-JK sudah memiliki alternatif lain seperti misalnya skema pemisahan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah yang ditawarkan antara lain oleh tim LIPI, Perludem, dan juga Kantor Kemitraan?
Problemnya hingga hari ini belum ada inisiatif pemerintah untuk mendiskusikan soal-soal penting terkait reformasi pemilu tersebut padahal kita berkejaran dengan waktu.

 

Sebagai sebuah pengalaman baru, perencanaan penyelenggaraan dan tata kelola pemilu serentak 2019 tentu akan berbeda dengan tata kelola pemilu legislatif dan pemilu presiden sebelumnya. Perbedaan pengalaman itu, termasuk kebutuhan akan kerangka hukum pemilu baru, meniscayakan tersedianya cadangan waktu yang cukup untuk mempersiapkannya. Ketergesa-gesaan, seperti biasanya, hampir selalu menghasilkan produk kebijakan dan kerangka hukum yang cenderung tambal sulam dan tidak berkualitas.


Karena itu, sebelum terlambat, kita berharap pemerintah Jokowi-JK untuk secepatnya mempersiapkan desain pemerintah terkait reformasi sistem pemilu dalam rangka pemilu serentak 2019. Melalui desain reformasi sistem pemilu yang berorientasi penguatan sistem presidensial tersebut diharapkan pula akan turut mendorong berlangsungnya reformasi kepartaian, dan lembaga perwakilan seperti telah menjadi salah satu dari Sembilan program prioritas pemerintah Jokowi-JK.

 

Kutukan
Kita tentu mengapresiasi berbagai langkah besar pemerintahan Jokowi-JK di bidang ekonomi, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur di hampir semua penjuru Nusantara. Namun semua itu akan sia-sia belaka jika demokrasi kita pada akhirnya dikuasai oleh para “penjahat politik”, yang memanfaatkan jabatan publik dan mandat politik mereka untuk kepentingan pribadi dan kelompok belaka. Fenomena korupsi yang melanda hampir semua lembaga pemerintah di pusat dan daerah, politisi parpol di DPR dan DPRD, dan juga aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, memperlihatkan betapa rawannya sistem demokrasi kita jika diisi oleh para penjahat berbaju pejabat publik. Semakin gencar Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan, ternyata semakin marak pula praktik korupsi dan suap dipertontonkan oleh para pejabat publik hampir di semua tingkat.


Karena itu sebelum demokrasi berubah menjadi kutukan, pemerintah Jokowi-JK perlu membuka mata-hati bahwa di luar soal-soal ekonomi dan infrastruktur, ada masalah-masalah sosial dan politik yang membutuhkan perhatian ekstra dari pemerintah untuk dikelola secara cerdas, bermartabat, dan visioner. Agar tata kelola pemerintahan dan demokrasi menjadi benar, kita tidak hanya membutuhkan skema dan atau sistem pemilu, kepartaian, dan sistem perwakilan yang tepat, tetapi juga orang-orang yang benar dan bertanggung jawab.


Terbangunnya sistem yang tepat dan dikelola secara benar oleh para aktor demokrasi yang bertanggung jawab adalah sasaran antara dari reformasi sistem pemilu, kepartaian, dan lembaga perwakilan. Semua itu diharapkan berujung pada terbentuknya pemerintahan nasional dan daerah yang efektif dalam rangka terwujudnya cita-cita keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat negeri ini.


Terlampau mahal biaya politik yang harus ditanggung bangsa ini jika demokrasi yang direbut dengan darah dan air mata akhirnya dikuasai oleh para pecundang, preman, dan para oligark yang tidak bertanggung jawab.

 

(Dimuat dalam Kompas, 19 Juli 2016).

 

Orang-orang Dalam Kredo

mochtarpOleh: Prof. Dr. Mochtar Pabottingi

 

Di tengah-tengah membuncahnya ketakpastian hukum dan kesulitan ekonomi yang mendera ratusan juta kita sebagai bangsa, salah satu yang wajib diingat untuk menolak sinisme-pesimisme ialah kehadiran kontinu dan merata di sekitar kita dari mereka yang bisa disebut orang-orang yang hidup dalam kredo. Secara universal, kata kredo dipahami sebagai “dasar tuntunan hidup” (KBBI) atau “a guiding principle” (Merriam-Webster). Dua-duanya mengacu pada elan keluhuran manusia atau bangsa.

 

Seperti di mana-mana, di Tanah Air pun orang-orang berkredo berasal dari kurun masa berlapis-lapis dan dari aneka asal-usul, sistem nilai, tingkatan sosial maupun bidang kehidupan. Kendati tak selalu mengeksplisitkan kredo mereka, mereka sama-sama tertuntun oleh dasar-dasar atau prinsip-prinsip luhur. Hidup mereka sarat kebajikan dan perjuangan. Mereka sadar dan tulus memilih berbakti kepada sesama serta membangun bangsa di tengah tantangan berat maupun di tengah kesunyian.

 

Bercita-cita luhur, orang-orang berkredo menjunjung kemanusiaan dengan terus memelihara kemurnian amal. Jika berasal dari tingkat sosial bawah, mereka terus bekerja tanpa tergiur merapatkan diri kepada para penguasa dan pengusaha demi sedekah. Jika berasal dari kalangan menengah, mereka terus berkarya tanpa merendahkan diri demi materi atau posisi. Jika hartawan, mereka terus berbagi tanpa laku pamer. Jika pasca kuasa tetap jaya berkat jasa murni, mereka terus beramal tanpa perlu “merinso reputasi” lewat iklan-iklan raksasa penutup noda-noda penyelewengan di masa lalu.

 

Di sini, titik masuk tuturan kita perihal orang-orang dalam kredo adalah dua sosok sederhana yang menjadi berita nasional baru-baru ini: Pak Dul di Surabaya (Kompas, 17 Mei) dan Chris Siner Key Timu, tokoh Petisi 50 yang baru saja meninggal 4 Mei lalu.

 

Pak Dul adalah tukang becak berusia 65 tahun yang rajin tengah malam menambali lubang jalanan dengan bongkahan aspal, memalu rata cuatan besi tajam di tempat umum agar tak melukai pejalan kaki atau anak-anak, dan mengantar gratis orang susah dengan becaknya. Di Surabaya kehidupan demikian sudah dilakoni Pak Dul dalam sepuluh tahun terakhir. Tak salah jika Kompas menyebutnya “a day-to-day hero.” Sebetulnya, semua pahlawan sejati adalah “pahlawan sehari-hari”. Sebab kepahlawanan di situ melekat pada karakter, seperti kredo melekat pada jatidiri. Ia “built-in” dan terus mengalir dalam hidup sang pahlawan, bukan produk kebetulan atau momenter.

 

Chris Siner Key Timu (75), tokoh Petisi 50 itu, mungkin paling aktif mengkritisi pemerintahan sepanjang 35 tahun terakhir. Kita tahu bahwa Petisi 50 adalah protes paling berbobot kepada Presiden Soeharto yang tak hanya memonopoli kekuasaan, melainkan juga mendaku Pancasila bagi kelompoknya sendiri. Di Era Reformasi, Chris tetap mengkritisi pelaksanaan kekuasaan. Dari para figur Angkatan 66, hanya satu dua yang setara dengannya dalam hal integritas serta konsistensi. Di sepanjang 35 tahun perjuangannya, ketika sebagian besar survivors seangkatannya di organisasi kemahasiswaan telah marem menikmati “hasil perjuangan mereka”, “Bung Chris” –begitu saya biasa menyapanya-- tetap terus terpanggil untuk mengkritisi pemerintahan.

 

Bersama beberapa sahabatnya yang tersisa dan kader-kader muda yang terus dibinanya, Chris terus hidup sederhana dalam kredo-tiga-butir: “satu kata dengan perbuatan,” mengutamakan kepentingan umum, serta menjaga jarak dengan kekuasaan yang korup. Chris memperjuangkan sistem politik yang adil bagi Indonesia sembari terus menjaga solidaritas dengan puluhan juta rakyat di bawah garis kemiskinan. Pada jalan itulah Bung Chris menemukan kebahagiaan. Dari beberapa kali memenuhi undangannya baik untuk berbicara di depan Petisi 50 semasa Bang Ali maupun pada acara-acara lainnya, tak sekalipun saya menjumpainya tanpa wajah cerah atau semangat prima. Sejatinya, Chris Siner Key Timu adalah seorang optimis sejati.

 

Selain Pak Dul, masih banyak pahlawan lainnya pada jenjang sosial bawah, lelaki maupun perempuan. Jika kita membuka-buka kembali edisi Kompas yang baru lalu, akan tersimak bahwa dari seluruh pelosok Tanah Air tak terhitung pahlawan yang membarengi bakti Pak Dul. Dan itu semua mereka lakukan suka rela dan sepenuh hati.

 

Di Desa Modo, Kabupaten Buol, Agapitus Tandi (49) meramu pupuk organik dari daun gamal, siput, dan bonggol pisang demi pertanian di sekitarnya. Di Gunung Kidul, DIY, Sutarti (56) mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Erik (47) merawat terumbu karang. Dari Bantaeng, Sulsel, Herawanty (35) mengajari perempuan pesisir mandiri dengan hasil-hasil laut sampai ke pelosok Kalimantan, Maluku Utara, dan Sumatra. Di pedalaman Sumba, Kamilus Pati Wayon (51) merawat anak-anak telantar. Dari Tanjung Pinang, Ady Pawennari (42) menghidupkan kembali lahan-lahan tandus pasca tambang dengan serat sabuk kelapa. Dan dari Sei Gohong, Palangka Raya, Cristiyani Margaretha (42) melakukan penyuluhan pertanian-peternakan untuk memakmurkan masyarakat desa-desa di dalamnya.

Sama dengan Pak Dul, Chris Siner Key Timu tidaklah sendiri dalam perjuangan, kepedulian, dan kebersahajaan. Rata-rata mendahului, sewaktu, atau merupakan senior dari Chris, kita pasti dapat menyebut S.K. Trimurti, Koentjaraningrat, Sarbini Sumawinata, Ali Sadikin, Hoegeng Iman Santosa, Yo Masdani, Selo Sumardjan, Sayogyo, Soedjatmoko, Ibu Kasur, Mochtar Lubis, Baharuddin Lopa, Sartono Kartodirdjo, Harsya Bachtiar, Mattulada, Umar Kayam, dan Y.B. Mangunwidjaja –untuk menyebut segelintir dari tak terhitung tokoh luhur sejiwa di Tanah Air.

 

Ke-17 tokoh yang saya sebut di atas semuanya sudah mendiang. Separuh di antaranya adalah professor dari aneka disiplin, dua sastrawan, dan sepuluh memiliki kumulasi jasa, karya, keberanian, dan keteladanan gemilang. Kendati mereka semua tergolong pada kelas sosial menengah-atas dan beberapa bahkan memiliki reputasi internasional serta dua orang, jika mau, berpeluang menjadi kaya-raya, mereka semua tegar memilih hidup sederhana dari hasil jerih-payah terpuji.

 

Sebagai doktor/professor atau pejabat tinggi, sebagian besar tokoh di atas teguh hidup dalam moda “asketisisme intelektual” atau “prihatin bermartabat” dalam arti sesungguhnya. Seperti Bung Chris, mereka adalah “a company of concerned and exemplary citizens” –himpunan warganegara teladan yang sarat kepedulian. Persentuhan pribadi atau percakapan sekali dua dengan sebagian besar dari mereka merupakan rahmat tak terhingga dan oasis perguruan tak kunjung habis bagi dahaga jiwa saya sendiri.

 

Tanpa membeda-bedakan kesetaraan keutamaan di antara mereka dan semata untuk membumikan apa yang kita sebut hidup dalam kredo, mari kita simak sosok Y.B. Mangunwijaya dan Hoegeng Imam Santosa.

“Romo Mangun”, panggilan akrab rohaniwan, aktivis dan sastrawan handal, pejuang kemerdekaan ini hidup dengan kredo “bertuhan berarti memuliakan martabat manusia’. Bertahun-tahun hidup membela rakyat tertindas dan terpinggirkan, Romo Mangun termasuk pendamping para petani yang dizalimi Orde Baru dalam Kasus Kedung Ombo. Berkat kegigihan perjuangannya, beliau berhasil mengubah permukiman kumuh di sepanjang Kali Code, Yogyakarta, serta memberdayakan penduduk miskin di dalamnya. Lantaran itulah beliau memperoleh The Aga Khan Award (1992).

 

Pak Hoegeng hidup dan berkiprah sebagai pejabat dengan keteladanan cemerlang. Pesan rendah-hati beliau: “Adalah baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik.” Tetapi dalam rumusan saya kredo yang pada hakikatnya beliau sandang hingga ke titik akhir hidupnya ialah “Berbakti tulus dan bulat bagi bangsa.”

 

Hingga sebagai Kapolri, tak sekalipun Pak Hoegeng memanfaatkan jabatan buat memperkaya diri. Beliau menolak fasilitas lebih, apalagi sogokan pengusaha hitam. Pelbagai uluran kebaikan, termasuk yang kecil-kecil, beliau tolak tegas. Toko bunga Ibu Merry, isteri beliau, juga ditutup demi integritas. Jika bawahannya alpa, Pak Hoegeng turun sendiri mengatur lalu-lintas. Keberanian Pak Hoegeng membongkar Kasus Robby Cahyadi dan Kasus Sum Kuning menyerempet pucuk kekuasaan Orde Baru. Beliau dipensiun dini sebagai Kapolri oleh Presiden Soeharto di usia 49 dan ditawari menjadi dutabesar di Eropa. Jawaban beliau: “Saya polisi, bukan politisi.” Beliau lebih memilih menjadi pelukis dan tampil reguler di TVRI untuk bernyanyi serta memainkan ukulele bersama The Hawaiian Seniors. Terutama di situlah kala membawakan lagu-lagu teduh wajah Pak Hoegeng yang sungguh bersih dan bening terekam abadi di hati kita.

 

Pada bangsa kita, orang yang hidup dalam kredo terus berkiprah di seluruh pelosok Tanah Air dan menjangkau berabad-abad ke masa silam. Mereka mematri sejarah sebelum maupun sesudah kurun para Bapak Bangsa kita. Sumpah Pemuda; Bhinneka Tunggal Ika; “Raja alim raja disembah, raja lalim raja disanggah”; “Sebaik-baik orang ‘edan’, masih lebih baik orang yang ingat dan waspada”; atau “ade temmakkiana temmakkieppo” [Hukum tak pilih kasih, tak pandang keluarga]; dan Sumpah Palapa --semua ini bisa disebut rangkaian kredo bangsa kita. Sultan Hasanuddin memakai kredo “mare liberum” Grotius untuk menampar VOC. Kita pun mencatat kedua “kredo kedaulatan” Chairil Anwar: “Punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas” dan “Di uratku di uratmu kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh.” Sulit dibantah bahwa Candi Borobudur adalah buah kredo maha gemilang dari leluhur kita. Bermodal kekayaan akal-budi, bangsa kita insya Allah akan kembali menapak masa depannya secara terhormat!

 

Dari contoh kecil “kerjasama” antara Pak Dul dengan Ibu Tri Risma Harini dalam membenahi jalan-jalan Kota Pahlawan, dari rangkaian berabad-abad peperangan proto-nasion melawan penjajah, dan dari Kebangkitan Nasional serta Revolusi Kemerdekaan, kredo-kredo luhur adalah kekuatan yang selalu bergerak terhimpun dan mewujudkan karya-karya monumental. Pancasila adalah himpunan kredo makro politik tercerahkan dari negara-bangsa kita. Dan tak hanya mereka yang nama-namanya kita angkat di sini, melainkan praktis semua orang berkredo di Tanah Air, “orang besar” maupun “orang kecil”, adalah penjunjung serta pengamal nyata dan konsekuen darinya.

 

Keputus-asaan, sinisme, dan pesimisme yang kini menyebar di Tanah Air akan memperoleh antidotnya jika kita menyadari bahwa di sekitar kita kini, dulu maupun nanti, selalu ada tak terhitung orang yang sepenuhnya tulus bekerja bagi sesama dan bagi bangsa. Sinisme akan memenangkan kezaliman. Optimisme akan memenangkan keluhuran. Selalu ada orang bajik sederhana seperti Pak Dul dan Bung Chris bahkan di kampung tempat kita tinggal. Juga selalu berlangsung perlombaan kebajikan intra- dan antar komunitas. Itu senantiasa perlu kita nyata-kan dalam jiwa, dalam wacana, dan dalam kiprah.

 

Sebab situasi akan menjadi sebagaimana kita merumuskannya!***

 

Dimuat di Kompas, 04 Juni 2015

 

Bernegara secara Angkara

Oleh: Prof. Dr. Mochtar Pabottingi

 

mochtarpDalam dua bulan pertama tahun 2015, kemelut politik di Tanah Air berlangsung dengan menonjolnya kemiskinan visi maupun integritas di dalam maupun di sekitar pusat pemerintahan. Kemiskinan dua dimensi yang membuat negara kita sempat limbung berminggu-minggu ini telah mengarah pada praksis bernegara secara angkara dan jika dibiarkan bisa membahayakan kondisi Republik kita.


Kemiskinan dua dimensi ini terlihat pada laku segelintir kalangan pimpinan partai yang memperlakukan Presiden kita sebagai “petugas partai” atau yang hendak memaksakan agenda kenegaraan mereka secara menyimpang dari rel reformasi. Begitu pula laku sebagian pimpinan di lembaga-lembaga penegak hukum yang memvulgarkan proses atau praktek penegakan hukum demi pemberantasan korupsi, termasuk laku sebagian pengacara. Keadaan menjadi kian parah ketika BG diberi jalan dan dimenangkan dalam sidang praperadilan –sesuatu yang berdampak sangat negatif bagi tuntutan kepastian hukum. Semua ini jelas bersifat angkara dan bisa meruakkan laku angkara dalam bernegara.


Ada dua penyebab dari semua itu. Pertama, dikacaukannya rasionalitas hukum serta rasionalitas pemerintahan, yang menggerus iklim kepastian di kedua ranah tersebut. Kita tahu bahwa ketakpastian di bidang hukum sudah merupakan undangan celaka bagi merajalelanya praktek angkara, apalagi jika dibarengi dengan ketakpastian pemerintahan.


Inisiator dan para praktisi prapradilan Kasus BG sebaiknya menyadari bahaya ini. Pada 1780 Edmund Burke sudah menyatakan: “Bad laws are the worst sort of tyranny.” Juga Kitab Latoa dari abad ke-16, salah satu warisan tertulis leluhur kita di Tanah Bugis. Sebagian besar melampaui kebersahajaan zamannya, kitab ini telah menandai secara rinci 29 laku yang harus ditolak oleh para penegak hukum demi menegakkan prinsip getteng bicara --kepastian hukum. Lebih awal lagi, Islam mengajarkan betapa berbahayanya membiarkan penjamuran fitnah lantaran tiadanya kepastian hukum itu.


Kedua, karena semua kalangan pelaku di atas sama-sama sengaja bertindak atau bersekongkol untuk memanfaatkan daya paksa monopolistik dari negara secara atau untuk tujuan-tujuan menyimpang dan tidak sah (baca: tidak legitimat), baik dalam paradigma demokrasi dan nasion, maupun dalam paradigma hukum yang semestinya.


Dalam hitungan kedua paradigma itu, mereka tak mengindahkan prinsip-prinsip negara hukum di mana patokan keadilan substantif-dialektis mutlak sifatnya. Dengan demikian mereka juga melecehkan ideal-ideal historis kemerdekaan yang kita junjung tinggi, yang dalam skala makropolitik juga bertumpu pada patokan keadilan substantif-dialektis itu. Keadilan substantif lahir dari prinsip-prinsip hukum dan/atau yurisprudensi dalam hitungan sinkronik. Dan keadilan dialektis merupakan respon politik rasional terhadap arus tantangan evolusi besar-nyata yang silih berganti dihadapi setiap bangsa dalam hitungan diakronik. Kedua hitungan keadilan ini sama-sama lahir dari kekuatan akal-budi --the power of reason, sumber kaidah-kaidah utama dalam politik maupun hukum.


Pelecehan ideal-ideal kemerdekaan kita dalam praksis bernegara itu sendiri sudah berarti penggiringan bangsa ke kubangan kekuasaan yang bersifat angkara dan khianat. Ia bersifat khianat karena selain mencampakkan prinsip keabsahan cara dan keabsahan tujuan dalam berdemokrasi, ia pun bekerja menista bangsa. Sama sekali tak boleh dilupakan bahwa per definisi tiap bangsa/nasion merupakan kolektivitas politik yang terbentuk dari seperangkat proyek dan kesepakatan makropolitik. Mencampakkan himpunan ideal kemerdekaan kita berarti mengingkari tujuan makropolitik Republik kita, yaitu transformasi bangsa kita ke tingkat kehidupan bernegara-bangsa yang luhur.


Sifat angkara dalam praksis bernegara terutama mencekam dalam perseteruan mutakhir antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kita tercekam kala KPK menetapkan Kombes Budi Gunawan sebagai tersangka. Tapi selanjutnya kita menjadi lebih tercekam lagi dengan penetapan para pimpinan KPK berturut-turut juga sebagai tersangka oleh Polri, termasuk kehendak untuk juga menersangkakan para penyidik lembaga anti rasuah tersebut serta melakukan insinuasi pada sebagiannya.

 

Ini bisa dibaca sebagai perpanjangan laku tangkap-borgol plus senjata laras panjang di keramaian jalan raya pagi hari terhadap pimpinan KPK, Bambang Widjojanto. Seolah itu semua belum cukup, tokoh-tokoh penegak hukum pejuang pemberantasan korupsi di luar KPK ikut disasar Polri untuk juga dijadikan tersangka.
Seorang narasumber otoritatif perihal aneka praktek penyalah-gunaan kekuasaan oleh kepolisian di Tanah Air menyatakan bahwa kita sudah berada di ambang “Negara Polisi”. Dan bagi bangsa kita yang memperjuangkan kemerdekaan dengan pengorbanan jiwa-raga dan harta benda yang sungguh tak terkira (ratusan tahun di sepanjang masa proto-nasion dan bertahun-tahun di sepanjang Revolusi Kemerdekaan) tak ada yang lebih keji, lebih sarkastik, dan lebih kita pantangkan daripada prospek “Negara Polisi” itu!


Penilaian luas bahwa telah terjadi praktek kriminalisasi terhadap personel  KPK oleh Polri di awal 2015 pastilah sulit dibantah, sebab praktek buruk yang sama telah terjadi dua kali sebelumnya. Presiden Jokowi sendiri (usai menerima masukan dari Tim Sembilan) tiga kali menekankan agar “jangan ada kriminalisasi”. Dadang Trisasongko dari tim kuasa hukum Bambang Widjojanto secara tepat merumuskan kriminalisasi sebagai praktek “rekayasa kasus”. Dalam persepsi kritis, tindakan kriminalisasi ini pulalah yang menimpa mantan pimpinan KPK Antasari Azhar secara luar biasa zalim. 


Kita bisa menjelaskan berlakunya praktek kriminalisasi dan/atau laku angkara sebagaimana ditunjukkan oleh aparat  kepolisian Republik kita terhadap para pejuang pemberantasan korupsi dengan memperhadapkannya pada empat kriteria nalar akal-budi untuk menakar ada tidaknya sifat angkara. Keempat kriteria itu adalah momen, motif, proporsi, dan rasionale yang terjalin erat satu sama lain. Dalam keempat hitungan ini kita bisa secara gamblang menunjukkan pada ekuasi prinsip keadilan mana KPK dan Polri masing-masing berdiri.
Tilikan ke “momen” adalah salah satu pintu masuk penting dalam upaya menyimak pelanggaran hukum. Di situlah sebab-akibat suatu peristiwa mudah atau bisa terungkap. Momen kriminalisasi dimulai oleh Bareskrim Polri dan secara langsung bertubi-tubi tak lama setelah ditetapkannya BG sebagai tersangka KPK. Ini sejalan dengan momen-momen kriminalisasi terhadap KPK pada kedua babak “cicak vs. buaya” sebelumnya. Pada ketiga momen perseteruan itu tak ada atau sedikit sekali waktu jeda di antara “aksi” dan “reaksi” atau apa yang dipandang sebagai “offense” dan “response”. 


Di atas “momen”, “motif” merupakan pintu masuk yang lebih penting lagi untuk menyimak atau menjelaskan ujung pangkal suatu tindakan. Di sini ada semacam pertemuan antara ajaran agama dengan pemikiran filosof. Islam mencanangkan bahwa amal ditentukan oleh niat atau tujuan. Immanuel Kant menekankan bahwa tindakan, tujuan, dan moralitas tak bisa dipisahkan dari motif. Dan filosof ulung ini menjelaskannya dengan jernih: “Im Reiche der Zwecke hat alles entweder einen Preis oder eine Würde.” (Dalam totalitas khasanah tujuan, segala sesuatu memiliki harga atau harkat.) Kendati motif selalu tersembunyi, setiap orang dewasa yang berpikiran jernih hampir selalu bisa menangkapnya dan seorang penuntut umum piawai di pengadilan akan sanggup membongkarnya dalam “cross-questioning” yang intens dan cerdas.


Sehubungan dengan “Kasus Cicak vs. Buaya III”, motif kriminalisasi bisa dilacak dalam serangkaian kemungkinan seperti kehendak Polri untuk membela diri/korsa. Atau kehendak untuk melumpuhkan, dan jika perlu menghancurkan, pihak yang dipandang sebagai “penyerang” (offender) demi menutupi dan sekaligus memelihara kelangsungan praktek korupsi yang jika terbongkar bisa ternyata sangat nista bagi lembaga. Termasuk di sini pulalah kemungkinan motif kriminalisasi terhadap Abraham Samad, Ketua KPK, yang dituduh menersangkakan BG lantaran dendam tak berhasil menjadi Wapres. Pada gilirannya kita pun bisa mempertanyakan motif pimpinan PDIP yang membiarkan Hasto Kristianto, Plt. Sekjen PDIP, berusaha begitu gencar hendak menjadikan AS sebagai tersangka.


“Proporsi” bobot ketersangkaan dari kasus-kasus pelanggaran yang ditujukan kepada para pimpinan/staf KPK sama sekali tak sebanding dengan proporsi bobot ketersangkaan yang dikenakan pada BG –suatu proporsi yang sungguh tepat tergambarkan dalam perumpamaan “cicak versus buaya” itu. Terlepas dari persoalan tepat tidaknya lembaga KPK menangani Kasus BG, bobot ketersangkaan menyangkut penyalah-gunaan jabatan sebagai Karobinkar di Polri, jika itu benar terjadi di bawah BG, bisa dikatakan berdampak seribuan kali lebih merusak bagi negara-bangsa kita.


Praktek terima sogok dalam pengangkatan dan penempatan para pejabat menengah dan tinggi kepolisian akan disambut dan dimanfaatkan secara eksponensial oleh sosok-sosok hitam oligarki. Itu bisa memuluskan niat atau praktek “perampokan” besar-besaran mereka atas seluruh kekayaan dan sumber-sumber daya milik bangsa kita di segenap pelosok Tanah Air. Laku memperjual-belikan jabatan dan penempatan di lembaga kepolisian, sekali lagi jika betul ada, sungguh ibarat menyodorkan himpunan hewan korban kepada himpunan buaya. Laku demikian merisikokan penggadaian seluruh bagian Tanah Air serta kekayaan negara-bangsa kita, termasuk nasib generasi-generasi masa depannya kepada kaum oligarki.


Maka sungguh tak salah jika pada ke-29 daftar laku yang semestinya diharamkan bagi para penegak hukum, Kitab Latoa menyebut laku menerima sogok di urutan pertama. Di sini penegak hukum penerima sogok disebut “torianre warang parang” (orang yang dimakan oleh harta benda). Mereka kehilangan status sebagai manusia terhormat.


Timbangan tertinggi dari ada-tidaknya laku angkara dalam praksis bernegara dalam hal ini tak lain dari perbedaan rasionale antara tindakan KPK menersangkakan BG dengan rangkaian tindakan Polri menersangkakan personalia KPK. Rasion d’etre pembentukan KPK dinyatakan sangat gamblang pada konsiderans UU RI No. 30 Tahun 2002: upaya pemberantasan korupsi selama ini “tidak optimal” dan lembaga-lembaga pengurusnya “belum berfungsi secara efektif dan efisien” sehingga diperlukan suatu komisi “yang independen”. Semua konsiderans ini sedikit pun belum berubah. Korupsi di negeri kita masih tetap merupakan “kejahatan luar biasa” dan Negara-bangsa kita masih berada dalam cengkeraman keadaan “darurat korupsi”. Atas dasar rasionale bersifat urgen, luar biasa atau “compelling” dari undang-undang itulah KPK menersangkakan BG.


Sebaliknya, selain atas nalar rutin penegakan hukum untuk menindak-lanjuti laporan masyarakat, Polri tak memiliki rasionale setara untuk menersangkakan personalia KPK, apalagi in toto. Kalau pun untuk itu suatu rasionale diada-adakan, itu tetaplah ditarik dari kondisi rutin-normal. Itu pun pada umumnya juga bersifat “abu-abu” dan “keroco”.


Sudah kewajiban para penegak hukum, termasuk Menhumkam Laoly dan siapa pun penurutnya (yang dengan nalar biasa begitu bernafsu hendak merevisi PP 99 Tahun 2012), untuk membandingkan kedua rasionale tersebut, begitu juga momen, motif dan proporsi, dalam menyikapi, menangani, dan memutuskan hal-ihwal perkara korupsi. Seperti halnya kubu pembela BG, Menhumkam hanya melihat pelanggaran hak individual narapidana korupsi. Dia menolak melihat penderitaan puluhan tahun dari jutaan manusia Indonesia yang hak-haknya telah dirampas secara sewenang-wenang oleh para koruptor.


Dalam kondisi darurat korupsi, sudah sepantasnyalah kita juga mengindahkan keprihatinan Hakim Agung Artidjo Alkostar yang ingin menjatuhkan hukuman mati kepada para koruptor kakap, sebab dia sungguh mewakili aspirasi puluhan juta manusia Indonesia. Jika kita berpikir waras, dalam perkara tindak pidana korupsi kakap bukanlah kerugian negara yang harus lebih diutamakan, melainkan penderitaan panjang dan parah dari segenap warga bangsa kita yang dizalimi oleh para koruptor. Harap dicamkan, negara lahir dari, bertahan, dan berkiprah dengan pengorbanan dan dukungan bangsa.


Pada keseluruhan drama laku angkara dalam praksis bernegara ini peranan kalangan pengacara tidak kecil. Para pengacara yang memilih berseberangan dengan KPK bukan hanya tak pernah mengangkat raison d’etre dari tindakan KPK terhadap BG, melainkan secara terus menerus berusaha menyingkirkannya atau memperlakukannya sebagai tiada. Mereka juga tidak membaca kriteria momen, motif, dan proporsi sebagaimana mestinya. Di atas semuanya, mereka termasuk dalam barisan “penegak hukum” yang tidak mengindahkan bangsa dan prinsip keadilan sejati. Atas perilaku seperti inilah berlaku dakwaan Jeremy Bentham (1748-1832): “Lawyers are the only persons in whom ignorance of the law is not punished.”***

 

Dimuat di Kompas, 27 Maret 2015

Momentum Jiwa-Kerja Besar

mochtarpOleh: Mochtar Pabottingi

 

Dalam sekitar dua minggu terakhir telah terjadi pembalikan radikal pada iklim dan dinamika politik di Tanah Air. Dari semula selama berbulan-bulan bersifat picik-kerdil, kembali mengarah pada semangat yang lapang dan bajik. Dari semula menyungkupkan pesimisme awan hitam, kembali memancarkan optimisme hari-hari yang cerah. Pembalikan radikal  itulah yang membuat seluruh bangsa kita bisa menyongsong pelantikan pasangan Presiden Ketujuh bangsa kita, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dengan penuh kegairahan. Semacam adagium ex necessitate rei (menurut keniscayaan dialektikanya) telah berlaku.

 

Ada empat pelajaran politik yang bisa ditarik dalam pengalaman selama dua minggu terakhir. Pertama ialah bahwa bukan hanya kekuatan kubu atau koalisi berbanding lurus dengan keluhuran visinya, melainkan juga bahwa individu di dalam kubu/koalisi mustahil direduksi sebagai semata-mata representasi robotik darinya.Kedua ialah bahwa negara dalam demokrasi modern tak pernah hanya berarti negara per se, melainkan juga, bahkan terutama mengandaikan determinasi dan penjunjungan pada bangsa.

 

Ketiga ialah bahwa kebesaran suatu negara-bangsa atau kekuatan prospeknya ke arah kebesaran itu tidak pernah ditentukan hanya oleh satu orang. Ia selalu bangkit dari hadirnya simultanitas, sinergi, dan keteguhan jiwa besar patriotisme vis-a-vis lintas kelompok politik dalam negara-bangsa, horisontal maupun vertikal.Terakhir adalah kenyataan bahwa individu, partai, dan kubu/koalisi mana pun takkan mungkin berkiprah terhormat, apalagi memberikan warisan buah karya positif kukuh secara lintas generasi dengan paham-paham simplistik tentang politik.


Zulkifli Hasan tak bisa direduksi sebagai semata-mata figur PAN, apalagi melulu sebagai cetakan Koalisi Merah Putih (KMP) yang kita tahu lebih merupakan “a coalition by chance” atau “a coalition by convenience”. Ketika dalam wawancaranya dengan Kompas sehari setelah terpilih menjadi Ketua MPR lewat perubahan skenario mendadak  dari KMP Zulkifli Hasan benar-benar mengamalkan semboyan Manuel Quezon, dia seketika telah melambungkan diri dan reputasinya di ketinggian yang mengatasi kubu/koalisinya semula. Tak hanya itu. Dengan kekuatan persuasinya untuk menggalang persatuan dan memandang ke depan, dia malah melangkah melampaui kedua kubu koalisi untuk mencapai keteladanan dalam kebersamaan keindonesiaan.

 

Dia melakukan sesuatu yang semestinya sudah dilembagakan pada awal Reformasi.
Juga Jokowi tak bisa direduksi sebagai terpatok mewakili PDIP atau Koalisi Indonesia Hebat. Pada hari delapan lembaga hitung cepat kredibel menyatakan Jokowi-JK unggul dalam penghitungan suara Pilpres, beliau langsung memperkenalkan “salam tiga jari” –yang menekankan persatuan Indonesia. Dan penentu terkuat dari nominasi beliau sebagai calon presiden bukanlah Megawati Sukarnoputri selaku Ketua Umum PDIP, melainkan tekad dan aktivasi seluruh rakyat pendukungnya.


Laku naif-buruk memainkan otot-otot kekuasaan pada lembaga-lembaga negara semata-mata atas dasar keangkuhan kekuasaan jelas melanggar diktum tentang kiat niscayanya mengindahkan kebajikan publik sebagai tiang pancang pelestari kekuasaan. Itulah yang diteladankan oleh Tokugawa Ieyasu di Jepang pada pertengahan Abad ke-16 dan antara lain dari situ pulalah konseptualisasi atas laku demikian dicanangkan oleh Rousseau:  “Penguasa terkuat takkan pernah cukup kuat mempertahankan kekuasaannya kecuali jika dia mentransformasikan kekuasaan itu menjadi kebajikan dan kepatuhan menjadi kewajiban.” Senafas dengan itu, semakin suatu kubu/koalisi/kongsi politik dibentuk sonder ideologi atau prinsip-prinsip luhur, semakin rapuh pulalah “triple k” itu dan semakin terbuka pulalah potensi misreprepresentasi atau kesenjangan antara individu politisi dengannya.


Diamalkannya laku kenegarawanan oleh Zulkifli Hasan selaku Ketua MPR memberikan “boost” yang sungguh berarti bagi ofensif kenegarawanan seorang Jokowi. Itu membuat langkahnya terayun lebih ringan dan lebih tegap untuk menemui Prabowo Subianto yang kubunya memang berkali-kali terbukti hendak menjegal pemerintahan Jokowi-Kalla. Dalam skala lebih luas, frekuensi dan intensitas rangkaian laku kebajikan publik Jokowi dengan pengertian penuh seluruh anggota keluarganya dalam rentang waktu bertahun-tahun ini telah membangkitkan simpati fenomenal dari mayoritas rakyat Indonesia kepadanya.


Sejauh berita tentangnya benar, keteladanan publik bahkan telah dilakukan sejak dini sekali secara murni –bukan demi pencitraan-- oleh Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi. Anak muda teladan ini  berpantang membangun bisnis mandirinya dengan bantuan sang ayah yang karir politiknya memang mencelat bagai meteor. Laku sang putra lagi-lagi membuktikan bahwa dalam keluarga Jokowi sekalipun perilaku kekuasaan model Orde Baru atau model bablasan Orde Baru selama ini pun sudah tidak berlaku. Ini bukan baru janji seperti biasa diupacakan oleh presiden-presiden Reformasi sebelum Jokowi.

 

Ini sudah fakta.
Sebagian besar substansi visi-misi Jokowi-JK yang cemerlang pasti bukanlah hasil kerja seorang Jokowi sendiri, melainkan hasil kerja suatu tim pemikir yang handal- koheren secara konseptual dan paham realitas medan di Tanah Air serta realitas sejarah mutakhir  bangsa kita. Tanpa kombinasi syarat-syarat itu, kita takkan menjumpai pernyataan-pernyataan yang menekankan bahwa jalan perubahan adalah “jalan ideologis” yang bertumpu pada Pancasila dan Trisakti atau “kepribadian” yang bertolak dari “realitas kebhinekaan dan kemaritiman” atau “semangat gotong royong” yang dilihat sebagai “alat ideologi di dalam kolektivitas bangsa”, sehingga di dalam kolektivitas ini ruh (ideologi) memiliki raga (bangsa).


Visi-misi itu secara tajam menyatakan bahwa degradasi karakter bangsa bersumber dari dua faktor, yaitu pada “kebudayaan pasar yang mengkomoditaskan manusia dan kebudayaan yang bertumpu pada identitas primordial.” Dari situlah “Nawa Cita” dicanangkan, yaitu menghadirkan kembali negara secara positif di dalam kehidupan nyata kita berbangsa; menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran; menolak terjerumus ke dalam status negara lemah; meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di mancanegara; mewujudkan kemandirian ekonomi; merevolusi karatkter bangsa; dan memperteguh kebhinekaan serta memperkuat restorasi aneka pranata kemasyarakatan yang sehat dan berakar di seluruh Indonesia.


Dari “Nawa Cita” itu yang paling orisinal dan paling mendesak mungkin adalah tekad untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Sudah merupakan rahasia umum bahwa di banyak wilayah perbatasan negara kita dengan negara-negara lain, masyarakat bangsa kita masih hidup pada tingkat subsistensi. Kesenjangan tiga kali lipat antara Jawa dan luar-Jawa, antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat, dan antara perkotaan dan pedesaan. Semua kenyataan kelabu ini berkorelasi langsung pada kerentanan kedaulatan negara-bangsa kita.


Tentu itu semua barulah cita-cita. Tak terhitung penghambat maupun perangkap yang akan bekerja serempak untuk membatalkannya atau membuatnya tetap hanya sebagai impian tak berdaya. Akan tetapi kemampuan para perumus Visi-Misi Jokowi-JK untuk menguraikan cita-cita pasangan kepresidenan ini dalam kerangka konseptual secara kuat, padu, dan koheren itu sendiri sudah merupakan suatu pertanda kekuatan niat, tekad, dan bacaan problematik yang melandasinya.


Dibawakan kepada karakter pasangan Jokowi-JK sebagai dua putra bangsa yang sama-sama lebih senang menghasilkan (to deliver) daripada beretorika, bercitra-ria, atau ber-“parle-parle” tanpa moralitas dan otoritas, bangsa kita bisa berharap bahwa setidaknya sepertiga atau separuh dari target itu bisa tercapai. Dan jika mayoritas komponen jiwa besar bangsa kita di dalam dan di luar pemerintahan bisa bersinergi bersama dalam semangat gotong-royong sejati, dua pertiga dari target raksasa “Nawa Cita” itu insya Allah akan bisa tercapai dalam rentang waktu yang realistis.


Pada semua hal atau gagasan yang telah kita utarakan di atas, terutama pada Visi-Misi Jokowi-JK, “revolusi mental” sesungguhnya sudah mulai bekerja.


Sebagai penutup, premis-premis atau praktek-praktek kerdil-konyol dalam politik hanya akan menjadi bumerang bagi para pelakunya. Semua insan politik dan partai politik di Tanah Air haruslah tegas menolak premis-premis bahwa dunia politik  itu selalu licik dan culas. Termasuk di situ paham sesat bahwa “Dalam politik tak ada kawan abadi; yang ada hanyalah kepentingan abadi.” Premis atau gagasan berbau Schumpeterian ini jelas bertentangan dengan korpus karya pemikir-pemikir politik yang lebih berbobot seperti John Rawls, Giovanni Sartori, dan John Stuart Mill (yang menekankan sentralitas “the best minds of the nation”). Prinsip-prinsip luhur dan/atau ideologi-ideologi besar yang bertumpu pada hitungan kemerdekaan/kebebasan, keadilan/kesetaraan, keniscyaan kemajemukan, serta kehormatan, harkat, dan hak-hak asasi manusia mau tak mau harus diindahkan. Reputasi Nelson Mandela dan Hugo Chavez sama-sama meroket dalam cakrawala politik karena keduanya sama-sama berjuang sepenuh-penuhnya di atas landasan-landasan politik yang luhur.


Paradigma politik Reformasi yang sesungguhnya hendak kembali kepada paradigma sejati demokrasi jelas bertentangan dengan premis-premis dan gagasan-gagasan kerdil-konyol di atas. Jiwa-jiwa besar dalam kehidupan politik takkan pernah lahir darinya. Jiwa-jiwa besar senantiasa berhitung dalam kerangka “manusia sebagai karakter utama” –manusia sebagai “men of characters”: Jiwa-jiwa besar dan/atau manusia-manusia terpuji. Indonesia hanya bisa bangkit dengan dan bersama manusia-manusia demikian, dari tingkat elite maupun dari tingkat akar rumput.


Dari fenomena Jokowi, Zulkifli Hasan, dan para relawan Pilpres yang bangkit bergerak secara tulus, total, dan konsisten, insya Allah bangsa kita terbukti cukup memiliki “reservoir” dari manusia-manusia demikian pada kedua tingkat eksistensi tadi. Dari situ sama sekali tidaklah salah membayangkan kebesaran bangsa kita di masa depan yang dekat.***

 

Dimuat di Kompas, 20 Oktober 2014

Di Atas DPR Masih Ada Rakyat

INBOleh: Ikrar Nusa Bhakti 

 

PARA anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 yang baru dilantik pada Rabu, 1 Oktober 2014, mempertontonkan sidang paripurna yang tidak apik untuk ditonton, kalau tidak dapat dikatakan memuakkan.

 

Pada Rabu malam hingga Kamis (2/10) dini hari itu, hujan interupsi dan teriakan begitu membahana, hanya untuk menentukan apakah sidang berlanjut malam itu atau ditunda keesokan harinya. Semua ini terkait dengan jadwal sidang untuk memilih pimpinan DPR dalam satu paket yang harus disetujui oleh paling sedikit lima fraksi yang berbeda.

 

Sidang Paripurna DPR dini hari itu akhirnya dimenangi koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta yang menyebut dirinya Koalisi Merah Putih (KMP) ditambah Fraksi Partai Demokrat  yang menyapu bersih semua posisi pimpinan di DPR.

 

 

Kelima pimpinan DPR periode 2014-2019 tersebut adalah Ketua Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), Fahri Hamzah (PKS), dan Fadli Zon (Gerindra).  Ini berarti koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta yang kalah pada Pemilu Presiden 2014 memenangi pertarungan politik di Dewan yang dapat dikatakan the loser takes all.
 
Pertanyaan yang muncul di benak kita adalah, pertama, tidak adakah lagi prinsip kebersamaan (togetherness), kebijaksanaan (wisdom), dan musyawarah mufakat dalam politik Indonesia masa kini dan mendatang? Kedua, apakah politik Indonesia lebih ditentukan oleh personalisasi,  adu kekuatan, dan balas dendam politik antar-aktor yang memiliki hegemoni dan dominasi kekuasaan di partai atau koalisi partai? Ketiga, tidakkah kepentingan bangsa, rakyat, dan negara seharusnya lebih didahulukan ketimbang kepentingan individu, kelompok, dan partai seperti sumpah dan janji para anggota DPR yang terhormat?
 
Keempat, apakah pemerintahan Jokowi-JK akan menjadi pemerintahan yang bagaikan ”Bebek Lumpuh” (lame-duck government) dalam lima tahun ke depan? Kelima, masih adakah titik terang dari jalan buntu politik dalam hubungan eksekutif dan legislatif ke depan?
 
Personalisasi politik
Pada siang harinya, sebenarnya Partai Demokrat (PD) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sama posisinya dengan koalisi empat partai pendukung Jokowi-JK, yakni PDI-P, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, yang menginginkan agar rapat pemilihan paket pimpinan Dewan dilaksanakan pada Kamis, 2 Oktober 2014. PPP akhirnya berubah sikap dan kembali ke koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta, sementara PD juga mendesak rapat dilanjutkan malam itu juga.
 
Posisi PD ini terjadi akibat gagalnya pertemuan antara Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang sedianya akan dilakukan di Hotel Sultan pada Rabu (1/10) malam.
 
Di satu sisi, Presiden SBY yang juga Ketua Umum PD membuat pernyataan pers yang menyayangkan gagalnya pertemuan antara dirinya dan Megawati. Padahal, jika pertemuan tersebut terjadi, kedua pemimpin itu dapat duduk bersama untuk membicarakan bagaimana menyelamatkan bangsa ini dari situasi ”pemerintahan yang terbelah” ini.
 
Di sisi lain, politisi senior PDI-P, Pramono Anung, menyatakan kepada pers bahwa Megawati mau bertemu dengan SBY pada Rabu malam itu asalkan didahului kerja sama antara PD dan PDI-P beserta koalisinya dalam mengegolkan paket pimpinan Dewan versi koalisi partai pendukung Jokowi-JK. Prasyarat ini sebagai ujian apakah SBY benar-benar serius untuk menata bangsa ini ke depan ataukah SBY akan kembali menelikung di tengah jalan seperti dialami Megawati pada pilpres langsung pertama 2004.
 
Politik balas dendam
Kita juga tahu bahwa terlepas adanya bantahan dari partai koalisi partai pendukung Prabowo-Hatta, masih ada dendam politik akibat kekalahannya pada Pilpres 2014 lalu sehingga sulit bagi koalisi itu untuk melakukan musyawarah mufakat dengan koalisi partai pendukung Jokowi-JK dalam segala hal di parlemen.
 
Koalisi Prabowo-Hatta secara kebetulan merupakan partai mayoritas di parlemen sehingga dapat melakukan politik sapu bersih atas jabatan pimpinan Dewan dan posisi-posisi di alat-alat kelengkapan Dewan.
 
Sebelumnya koalisi ini seminggu sebelumnya juga berjaya dalam mengegolkan RUU Pilkada menjadi UU yang mengubah pilkada langsung menjadi pilkada melalui DPRD. Ini berarti ada kelanjutan arah kebijakan politik yang dilakukan koalisi Prabowo-Hatta pada DPR periode 2009-2014 dan DPR 2014-2019.
 
Jika ini benar-benar terjadi, tampak jelas kita akan menyaksikan pemerintahan yang terbelah dalam lima tahun mendatang jika tidak ada perubahan peta koalisi dalam setahun mendatang, ketika beberapa partai di koalisi Prabowo-Hatta ada yang harus melakukan musyawarah nasional seperti Golkar atau muktamar seperti PPP. Jika di kedua partai itu tak terjadi perubahan rezim, bukan mustahil pemerintahan yang terbelah ini menjadi kenyataan karena pemerintahan Jokowi-JK hanya didukung koalisi minoritas di parlemen (DPR).
 
Pimpinan partai di kedua kubu koalisi itu tentu masih memiliki hegemoni politik untuk memengaruhi cara pandang atau langkah politik partainya. Kelompok mayoritas di parlemen juga akan terus berupaya untuk tetap menjadi kekuatan hegemoni dan dominan di parlemen. Ini yang menimbulkan jalan buntu di parlemen dalam setiap persidangan jika tidak ada perubahan peta koalisi atau paling tidak niat baik untuk membangun bangsa dan negara ini secara bersama.
 
Sinar di ujung terowongan gelap
Kita masih menunggu apakah ego personal antara SBY dan Megawati akan luluh ketika PDI-P dan PD sama-sama mendukung dua perppu yang diajukan SBY untuk mempertahankan pilkada langsung terus bertahan di negeri ini. Sebetulnya, SBY tidak perlu menandatangani UU Pilkada yang baru karena yang menyetujui RUU itu menjadi UU hanya 226 anggota dari 496 anggota yang hadir, yang berarti kurang dari 50 persen dan harus batal demi hukum.
 
Jika kerja sama itu benar-benar terwujud, bukan mustahil ini adalah awal kerja sama yang baik kedua partai demi masa depan bangsa dan demokrasi di negeri ini. Di tengah berbagai kebuntuan politik, sesungguhnya masih ada sinar di ujung terowongan gelap.
 
Jika ini terjadi, berarti kepentingan rakyat, bangsa, dan negara benar-benar diperjuangkan. Jika tidak, rakyat sebagai pemilik kedaulatan bukan mustahil akan membentuk parlemen jalanan.
 
Itukah warisan politik yang ditinggalkan SBY? Ini juga taruhan politik bagi pemerintahan SBY yang harus menjawab berbagai pertanyaan peserta asing yang akan menghadiri Bali Democracy Forum, 10 Oktober mendatang, apakah kita mengalami kemunduran demokrasi atau akan mematangkan demokrasi kita.
 
Dimuat di Kompas, 3 Oktober 2014
 

Penulis adalah Profesor Riset di LIPI dan Ketua Harian PP AIPI