Kolom AIPI

Salah Kaprah ”Presidential Threshold”

Syamsuddin-HarisProf. Dr. Syamsuddin HarisOleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris

Ketika berbagai elemen masyarakat tengah mencari peluang bagi munculnya calon presiden alternatif, politisi partai politik justru sibuk mengutak-atik angka persentase ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

 

Seolah-olah kualitas presiden mendatang hanya ditentukan oleh besar-kecilnya dukungan parpol atas calon presiden. Seperti berlaku pada Pemilu Presiden 2009, pencalonan presiden dan wakilnya hanya bisa dilakukan oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh sekurangnya 25% perolehan suara secara nasional atau 20% kursi DPR. Persyaratan yang diatur dalam UU No 42/2008 ini tengah diperdebatkan, apakah persentasenya dikurangi, tetap, dihilangkan sama sekali, atau malah diperbesar. Perdebatan yang cenderung sia-sia dan menguras energi ini sebenarnya tidak perlu terjadi.

 

Soalnya,pemberlakuan ambang batas tertentu dalam pencalonan presiden tidak lazim, apalagi jika dikaitkan dengan perolehan suara atau kursi parlemen. Secara teoritis, basis legitimasi seorang presiden dalam skema sistem presidensial tidak ditentukan oleh formasi politik parlemen hasil pemilu legislatif. Lembaga presiden dan parlemen dalam sistem presidensial adalah dua institusi terpisah yang memiliki basis legitimasi berbeda. Praktik yang lazim di negara- negara penganut sistem presidensial adalah pemberlakuan ambang batas minimum bagi keterpilihan presiden.

 

Dengan kata lain, konteks pemberlakuan “presidential threshold”—kalaupun istilah ini hendak digunakan—bukanlah untuk membatasi pencalonan presiden, melainkan dalam rangka menentukan persentase suara minimum untuk keterpilihan seorang presiden. Dalam konteks Indonesia, prasyarat “presidential threshold” sudah sangat jelas dan terang benderang dalam konstitusi. Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 hasil amendemen mengamanatkan: “Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen (50%) dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen (20%) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden”.

 

Adu Panco

Salah kaprah ini semestinya tak perlu terjadi jikapolitisidan petinggi parpol membuka diri terhadap kritik serta tidak terperangkap ke dalam egoisme sempit masingmasing parpol. Akibatnya, yang muncul adalah “debat kusir” karena sikap parpol hanya bertolak dari posisi subjektif dan kepentingan jangka pendek kekuasaan.

 

Partai Golkar dan PDI Perjuangan misalnya cenderung mengusulkan ambang batas pencalonan presiden yang relatif tinggi karena terlalu percaya diri dengan elektabilitas masing-masing seperti dikonfirmasi oleh sejumlah survei publik. Seakan-akan hasil survei hari ini otomatis akan mencerminkan hasil pemilu legislatif dua tahun mendatang. Sebaliknya, parpol kecil dan menengah, kecuali PAN dan PKB, mengusulkan ambang batas dengan persentase minimum dengan harapan ketua umum masing-masing bisa diusung sebagai capres.

 

Hampir tidak satu pun petinggi parpol yang berbicara soal kebutuhan kepemimpinan nasional dalam konteks berbagai tantangan besar, krusial, dan strategis yang bakal dihadapi bangsa kita kedepan. Juga tidak satu parpol yang secara ksatria membuka diri terhadap sumber-sumber kepemimpinan lain di luar parpol. Posisi sebagai pemimpin/ ketua umum seolah-olah menjadi satu-satunya tiket yang sah untuk menjadi calon presiden. Pemilihan presiden akhirnya terdistorsi sekadar sebagai kontes “adu panco” para pemimpin/ ketua umum parpol, siapa kira-kira yang meraih “keplok” terbanyak di antara mereka.

 

Realitas ini sangat memprihatinkan karena isuisu strategis bangsa kita t e r k a i t pengurasan sumber daya alam yang tidak terkendali, krisis energi, krisis pangan,dan aneka krisis kemanusiaan lainnya yang tengah mengancam bangsa kita tidak tersentuh dalam perdebatan parpol tentang pemilu presiden. Isu-isu strategis itu bahkan cenderung diperlakukan sekadar alas kaki kekuasaan karena hanya dipidatokan sebagai “visi dan misi” yang tidak pernah sungguh-sungguh diperjuangkan ketika para kandidat terpilih.

 

Tidak Relevan

Karena itu, perdebatan yang cenderung sia-sia tentang persentase ambang batas pencalonan presiden perlu segera diakhiri. Sudah waktunya energi parpol dicurahkan untuk merumuskan agenda perubahan signifikan yang diperlukan negeri ini agar bisa bertahan di tengah arus persaingan global yang cenderung saling membinasakan saat ini.

 

Terlalu mahal ongkos sosial dan politik yang harus dibayar bangsa ini jika para petinggi parpol tidak kunjung insaf atas kekeliruan mereka memperdebatkan persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang tidak relevan dalam skema presidensial. Jadi,masalah parpol bukanlah sekadar memperdebatkan ambang batas pencalonan ataupun mencari calon presiden yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi dan basis dukungan parpol yang luas. Seperti dikemukakan sebelumnya, siapa pun yang terpilih sebagai presiden harus memenuhi persyaratan kemenangan lebih dari 50% dengan tingkat p e n y e b a r a n dukungan sesuai amanat Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.

 

Persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada perolehan suara atau kursi parpol di DPR pada dasarnya merupakan praktik anomali dalam skema presidensial. Apalagi konstitusi kita sudah menjamin, DPR di satu pihak dan presiden di lain pihak tidak bisa saling menjatuhkan di antara mereka. Yang jauh lebih penting dipikirkan parpol pertama-tama adalah merumuskan agenda perubahan signifikan yang diperlukan bangsa ini untuk lima hingga 20 tahun ke depan. Setelah agenda perubahan dirumuskan secara jelas,baru kemudian parpol mencari figur—dari internal ataupun eksternal parpol— yang dianggap mampu dan layak memperjuangkan dan mewujudkannya.

 

Dalam kaitan ini, UU Pilpres mestinya tidak sekadar memfasilitasi para pimpinan/ ketua umum parpol menjadi capres, tapi juga hendaknya membuka peluang sebesar- besarnya bagi tokoh terbaik dari luar parpol. Jika tidak,yang berlangsung akhirnya tak lebih dari pergantian kekuasaan presiden secara lima tahunan tanpa perbaikan signifikan bagi kehidupan bangsa kita.●

 

Di muat di Seputar Indonesia, 30 Oktober 2012

Publik Berkorban bagi Demokrasi

Syamsuddin-HarisProf. Dr. Syamsuddin Haris (Sekjen PP AIPI)Oleh Prof. Dr. Syamsuddin Haris

Hasil survei nasional Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) yang dirilis akhir pekan lalu menggarisbawahi dukungan publik, hampir 80 persen, terhadap demokrasi relatif tinggi.

 

Potret empiris ini menepis anggapan bahwa seolah-olah masyarakat rindu Orde Baru. Namun, kualitas kinerja pemerin-tahan dan lembaga-lembaga demokrasi tak kunjung lebih baik?

 

Sebelumnya kajian Freedom House Institute yang dirilis Kom- pas (19/9) menengarai merosotnya kualitas pemerintahan dan demokrasi di negeri kita dibandingkan dengan pencapaian dua tahun sebelumnya (2010).

 

Pada Juni 2012, lembaga Fund for Peace, juga berpusat di Amerika Serikat, menempatkan Indo- nesia dalam kategori negara hampir gagal dan berada di peringkat ke-63 dari 178 negara di seluruh dunia. Skala tindak pida- na korupsi yang masih merajale- la, tindak kekerasan dan anarkisme yang mengancam pluralitas, serta pengurasan sumber daya alam yang tak terkendali adalah beberapa contoh saja yang mengindikasikan hal itu.

 

Sementara itu, pemerintah melalui kerja sama Badan Peren- canaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada 2009 bahkan sudah merilis hasil kajian bertajuk ”Indeks Demokrasi Indonesia” yang mengonfirmasi rendahnya kualitas kinerja lembaga-lembaga demokrasi yang dihasilkan pemilu yang kian bebas dan langsung.

 

Kajian yang mengadopsi seba- gian instrumen Freedom House dan dilakukan di 33 provinsi itu menemukan bahwa meski indeks kebebasan sipil relatif tinggi, indeks hak-hak politik dan indeks kinerja lembaga demokrasi seperti pemerintah, parlemen, dan lembaga peradilan relatif rendah.

 

Refleksi kekecewaan

Di luar hasil kajian di atas, se- jumlah lembaga survei lain sebe- narnya sudah merilis temuan serupa: merosotnya kepercayaan publik terhadap partai politik, parlemen, lembaga peradilan, dan pemerintah. Karena itu, cukup menggembirakan bahwa tingkat kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap demokrasi relatif tinggi dibandingkan dengan proporsi responden yang menolak sistem demokrasi sebagaimana dikonfirmasi survei LIPI.

 

Tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja institusi demokrasi ternyata berbanding terbalik dengan tingkat dukungan dan harapan terhadap sistem demokrasi. Fakta lapangan ini sekurang-kurangnya menggambarkan tiga kecenderungan.

 

Pertama, relatif besarnya harapan masyarakat akan terwujudnya ideal-ideal demokrasi sebagai sistem politik yang dianggap lebih menjanjikan dibandingkan dengan sistem politik lainnya.

 

Mayoritas masyarakat kita sadar bahwa politisi partai dan pejabat publik di parlemen, lembaga peradilan, dan pemerintah belum memenuhi harapan sehingga mereka memberi penilaian kritis terhadap kinerja institusi demokrasi. Tak jauh berbeda dengan hasil survei lain, temuan tim LIPI mengonfirmasi tingkat kepercayaan terhadap parpol, parlemen, dan lembaga peradilan berkisar 23-32 persen.

 

Kedua, temuan itu mengindi- kasikan bahwa pengorbanan dan kesabaran masyarakat tampaknya merupakan modal politik terpenting bagi tegak dan berta- hannya demokrasi di negeri ini. Meski hanya 12,8 persen respon- den yang merasa bisa memengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan serta sekitar 30,1 persen yang beranggapan bahwa keluhan mereka diperhatikan oleh pejabat publik, hal itu tak mengurangi kepercayaan dan dukungan publik terhadap sistem demokrasi.

Harapan itu terus dirajut dari satu pemilu ke pemilu dan dari pilkada ke pilkada berikutnya meski tak kunjung bisa dipenuhi para pejabat publik terpilih. Unjuk rasa dan demonstrasi akhirnya menjadi pilihan mengungkapkan kekecewaan atas kinerja lembaga-lembaga demokrasi memenuhi harapan publik.

 

Ketiga, praktik demokrasi pasca-Orde Baru tampaknya masih terbatas pada pembentukan institusi-institusi demokrasi, seperti parpol, pemilu, parlemen, lembaga peradilan, dan pemerintah-pemerintah hasil pemilu dan pilkada.

 

Pada saat yang sama infrastruktur dasar demokrasi itu belum terisi para politisi, wakil rakyat, dan para penyelenggara negara yang memiliki keberpihakan kepada nasib rakyat dan bangsa kita. Tak mengherankan jika meski pemerintah pusat dan daerah berganti setiap lima tahun, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan berjalan terus.

 

Seharusnya malu

Kepercayaan dan dukungan publik terhadap demokrasi sudah tentu melegakan dan menggembirakan. Namun, fakta lapangan seperti ini semestinya tidak berhenti sekadar sebagai hasil survei ataupun kajian akademik belaka. Sebaliknya, temuan hasil survei seharusnya bisa menjadi cambuk bagi politisi parpol, wakil rakyat, dan para penyelenggara negara introspeksi dan koreksi diri. Lebih jauh lagi, para elite politik yang memperoleh mandat dari rakyat melalui pemilu dan pilka- da mestinya merasa malu dengan fakta begitu besar pengorbanan publik bagi demokrasi.

 

Betapa tidak, setiap menjelang pemilu dan pilkada, publik merajut kembali harapan mereka akan hari esok yang lebih baik. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada yang relatif tinggi mencerminkan hal itu. Namun, problemnya, para elite politik cenderung menyalahgunakan mandat rakyat dan kekuasaan mereka untuk kepentingan yang bersifat pribadi, kelompok, dan golongan sendiri.

 

Karena itu, tantangan terbesar negeri ini bukanlah soal ”kesiap- an” rakyat kita berdemokrasi seperti sinyalemen sebagian kalangan. Tantangan terbesar justru terletak pada masih buruknya kualitas komitmen etis para politisi dan elite penyelenggara negara dalam memenuhi harapan publik.

 

Seperti tampak pada realitas politik kontemporer, politisi dan elite penyelenggara negara hanya pintar memobilisasi, memanfaatkan, bahkan memanipulasi dukungan rakyat dalam pemilu dan pilkada, tetapi cenderung abai dalam mengelola kekuasaan mereka secara benar dan bertanggung jawab.

 

Dalam hubungan ini sudah waktunya fokus perhatian kita dialihkan dari sekadar merancang prosedur pemilu dan pilkada yang demokratis ke arah rancang-bangun institusi-institu- si demokrasi yang berkinerja lebih baik dan akuntabel. Pertanyaannya, apakah para politisi, wakil rakyat, dan pejabat publik siap serta mau ”berkurban” bagi kejayaan negeri kita?

 

Dimuat di Kompas, 23 Oktober 2012

Kegalauan dan Harapan Pilpres 2014

jjkrisDr. J. Kristiadi (Dewan Pengawas PP AIPI)

Oleh: Dr. J. Kristiadi

Hasil kajian berbagai lembaga survei menunjukkan, meskipun pemilihan presiden semakin dekat, mereka yang belum memutuskan atau merahasiakan pilihan mereka (undecided voters) masih cukup tinggi, 40-50 persen. Bahkan, survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Agustus 2012, mengungkapkan, figur yang dipilih dengan tingkat persentase yang signifikan, tetapi semuanya dianggap kurang layak. Besaran proporsinya di atas 50 persen. Fakta tersebut menunjukkan bahwa masyarakat galau dan menghendaki tokoh yang mempunyai genre atau kategori yang berbeda dari nama-nama yang selama ini beredar.

 

Kegalauan dan kejenuhan masyarakat disebabkan figur yang selama ini dikenal dianggap tidak mempunyai rekam jejak integritas, kompetensi, serta kapasitas yang mampu mengatasi berbagai persoalan mendasar sebagai berikut. Pertama, semakin meningkatnya defisit modal sosial dan rasa saling percaya di antara warga masyarakat.

 

Kedua, politik uang dan korupsi yang sudah menembus pori-pori tubuh negara sehingga menghasilkan lingkaran setan politik transaksi kepentingan kekuasaan yang mencampakkan kepentingan umum. Hal ini masih diperparah dengan kebangkrutan moral di kalangan pejabat dan politisi, misalnya promosi jabatan kepada terpidana korupsi.

 

Ketiga, absennya niat baik dalam politik perundang-undangan yang mengakibatkan rimba raya regulasi. Akibatnya, praktik penegakan hukum menjadi hukum rimba. Siapa kuat dan nekat adalah pemenangnya.

 

Keempat, politik ekonomi yang tidak berkeadilan mengakibatkan ketimpangan yang terus melebar antara mereka yang kaya dan miskin. Inilah bibit revolusi sosial yang dapat menghancurkan tatanan masyarakat.

 

Kelima, kebijakan publik yang sesat demi politik pencitraan yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat. Sekadar contoh, kebijakan bahan bakar minyak (BBM) yang sesat telah menyebabkan konflik horizontal warga masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Penyisiran dilakukan sopir-sopir truk terhadap para pelansir. Mereka adalah pemborong BBM bersubsidi yang memodifikasi tangki mobil hingga 10 kali lipat dari semestinya dan kemudian dijual kepada masyarakat.

 

Konstatasi tersebut tidak berlebihan kalau dikatakan negara dalam keadaan darurat. Oleh sebab itu, tidak sepantasnya partai politik hanya menyodorkan kandidat presiden yang medioker dan miskin empati terhadap kesengsaraan rakyat. Parpol harus berpikir keras untuk menemukan tokoh mumpuni yang bersedia mewakafkan hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Rakyat berhak untuk tidak dijadikan kelinci percobaan dan korban dari ambisi kekuasaan yang overdosis.

 

Sekiranya parpol bersedia melakukan terobosan dengan mencalonkan kandidat yang berkualitas, sebagaimana parpol pengusung Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama pada Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta, dapat dipastikan secara bertahap citra dan kredibilitas partai akan meningkat. Bukan melalui rekayasa pencitraan, melainkan karena kualitas kebijakan yang diproduksi tokoh yang didukungnya bermanfaat untuk masyarakat.

 

Mengingat besarnya persoalan yang dihadapi bangsa dewasa ini, masyarakat juga harus waspada, bahkan curiga, terhadap para petualang politik yang secara habis-habisan memaksakan figur yang rekam jejaknya diragukan kualitasnya. Tanpa kewaspadaan dan partisipasi publik, kandidat yang demikian tidak mustahil akan berhasil memenuhi ambisinya menjadi presiden. Terlebih, praktik demokrasi dewasa ini telah direduksi habis-habisan oleh politik citra yang mengandalkan media, terutama televisi, sebagai instrumen utamanya.

 

Namun, harapan tetap ada. Kejenuhan dan kegalauan masyarakat menghasilkan energi publik untuk mencari calon alternatif. Caranya, melibatkan para peneliti, pemerhati, dan akademisi sosial-politik melakukan identifikasi tokoh-tokoh yang dianggap mempunyai rekam jejak berkualitas dalam hal integritas, kompetensi, akseptabilitas, kepemimpinan, dan sebagainya. Kriteria itu tidak berbeda antara elite dan masyarakat pada umumnya. Namun, apabila hal itu dimunculkan dalam pilihan orang menjadi berbeda karena terdapat informasi yang asimetrik antara para pencermat itu dan masyarakat. Kelompok pertama lebih kaya informasi, sementara masyarakat lebih terbatas dan mendapatkan lebih banyak informasi dari pencitraan yang dilakukan oleh politisi.

 

Nama-nama yang ditangkap radar para pengamat tersebut kalau disusun secara alfabetis antara lain Agus Martowardojo, Anies Baswedan, Chairul Tanjung, Dahlan Iskan, Endriartono Sutarto, Gita Wirjawan, Jokowi, Jusuf Kalla, Mahfud MD, dan Sri Mulyani Indrawati. Mereka kemudian dikenalkan melalui media untuk memperkenalkan pandangan dan strategi guna memecahkan berbagai masalah bangsa yang amat mendasar. Melalui berbagai kajian dan survei, mereka akan dapat diketahui tingkat elektabilitasnya. Selanjutnya, tokoh-tokoh tersebut ditawarkan kepada parpol untuk mendapatkan dukungan. Tentu saja minus transaksi politik yang oportunistik.

Rajutan harapan masyarakat terhadap kandidat pilihan rakyat ternyata dapat mengalahkan kekuasaan yang mapan. Reformasi politik akhir 1990-an membuktikan hal itu. Demikian pula kemenangan pasangan Jokowi-Basuki pada Pilkada DKI Jakarta adalah contoh mutakhir bagaimana dahsyatnya rajutan harapan publik. Oleh sebab itu, rakyat tidak boleh menyerah dan terjebak pada iming-iming dan politik pencitraan. Intinya, rakyat harus mempersiapkan kandidat yang dapat menjamin masa depannya. Terlebih kalau parpol dan pejabat publik yang dipilih rakyat telah abai terhadap tangisan rakyat.

 

Dimuat di Kompas, 23 Oktober 2012

Negara Tanpa "Recht"

mochtarpProf. Dr. Mochtar PabottingiOleh: Prof. Dr. Mochtar Pabottingi

Apa yang kita sebut krisis multidimensi sebetulnya bersimpul satu, yaitu tiadanya Rechtsstaat. Kata recht di sini menghimpun semua kebajikan atau moralitas publik: benar, adil, beradab, patut, sah, dan berharkat. Para pemikir politik mulai dari Aristoteles, Rousseau-Kant-Hegel, hingga ke JohnRawls, Ian Shapiro, dan Michael Sandel selalu menekankan moralitas ini.


Sejak pengujung abad ke-18, moralitas publik bertumpu pada kolektivitas politik egaliter bernama bangsa atau nasion yang lahir dari solidaritas kesejarahan dan kesatuan cita-cita besar politik. Serempak, moralitas publik juga lahir dari tuntutan peradaban akan niscayanya menghormati harkat setiap individu warga nasion. Perpaduan antara rasa bernasion dan penekanan pada harkat tiap warga nasion inilah yang melahirkan negara dengan sistem demokrasi. Aktualisasi sistemik dari moralitas publik ini kemudian juga dikukuhkan di atas prinsip transparansi dan akuntabilitas, begitu pula prinsip pemisahan kekuasaan dan kesetaraan di depan hukum. Sejak pengujung abad ke-18 itu, negara-negara nasion pelopor demokrasi modern di Amerika dan Eropa Barat kurang lebih berkiprah, bertumbuh maju, dan bersinar dengannya.


Baik moralitas publik maupun negara hukum sama sekali bukanlah milik eksklusif peradaban Barat. Jepang sedari awal peradabannya dan terlepas dari sejumlah kekurangannya adalah contoh cemerlang dari tangguhnya akar serta kiprah moralitas publik menurut kaidah-kaidah kulturalnya sendiri. Di zaman kita, pancaran sinar moralitas publik di Jepang mungkin adalah yang paling cemerlang di dunia.


Di Nusantara, prinsip ”raja alim raja disembah, raja lalim raja disanggah” adalah bagian sentral dari moralitas yang sama—sebab ”raja” adalah otoritas pertama dan utama dari semua urusan publik. Merujuk pada kesaksian Profesor Mattulada dan Profesor Anthony Reid, berabad sebelum kuku-kuku kolonial mencengkeram Sulawesi Selatan pada awal abad ke-20, pangngadereng dalam kultur politik Bugis jelas merupakan bangunan moralitas publik dan sekaligus bangunan hukum yang sangat berwibawa.


Rechtsstaat lazim diterjemahkan sebagai negara konstitusional atau negara hukum. Ia representasi dari bersatu dan bersenyawanya politik dan hukum. Di sini politik dan hukum adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Persenyawaan ini niscaya lantaran konstitusi yang merupakan pedoman dan/atau rangkaian patokan politik tertinggi negara sekaligus menjadi hukum tertinggi. Ia menjadi tiang pancang sebab tujuan utamanya memang tak lain dari pemihakan dan penjunjungan nyata pada upaya bersama menuju kesejahteraan, kemajuan, dan kebahagiaan sebangsa.


Lazimnya, entitas ataupun ideal-ideal Rechtsstaat merupakan kepanjangan dari ideal-ideal nasion dan demokrasi. Dan konstitusi, prasyarat utama Rechtsstaat, adalah cetak biru nasion dan demokrasi sekaligus. Konstitusi adalah maklumat nasion, bukan maklumat negara. Itulah sebabnya maka JS Mill menekankan bahwa konstitusi haruslah disusun oleh the best minds of the nation.


Nasion tegak di atas prinsip-prinsip solidaritas, inklusivisme, keadaban, kesalingpercayaan, dan pluralitas. Demokrasi bertumpu pada prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, kebebasan, rasionalitas politik, dan supremasi hukum. Kuatnya kohesi, afinitas, bahkan ketumpangtindihan antara prinsip-prinsip nasion dan prinsip-prinsip demokrasi membuat nasion dan demokrasi dengan sendirinya terjalin ke dalam suatu hubungan simbiosis-konstruktif. Begitulah, maka tiap demokrasi sehat bertujuan untuk memelihara berlakunya kesepuluh prinsip di atas agar semua warga negara bisa terus melangkah maju guna mewujudkan ideal-ideal kemerdekaan dan peradabannya. Dengan konstitusi, nasion mengontrol dan mengarahkan negara ataupun masyarakat.


Janji yang diingkari
Pada zaman kita sulit membayangkan konstitusi atau Rechtsstaat di luar konteks nasion dan demokrasi. Toh kerap dilupakan bahwa baik negara (Staat) maupun hukum (Recht) sama-sama berinduk pada dan merupakan derivat nasion dalam paradigma demokrasi. Sejatinya, kedaulatan negara hanyalah pinjaman dari kedaulatan nasion. Bisa dikatakan bahwa negara melangkah maju atau terpuruk mundur secara berbanding lurus dengan pasang-surut penyantunan serempaknya atas nasion dan demokrasi.


Atas dasar nalar ini, suatu negara berhenti menjadi Rechtsstaat manakala para pelaksana negara dan/atau aparat hukum tak lagi mengindahkan nasion dalam paradigma demokrasi. Tanpa berpatokan pada nasion dalam konteks itu, bukan hanya yang Recht akan lenyap, melainkan Staat sendiri pun akan kehilangan induk dan tujuan dasarnya. Tanpa induk dan tujuan dasar, negara akan menjadi liar dan seketika menjadi mangsa para perakus kuasa dan harta di dalam pemerintahan. Ia juga menjadi mangsa para pemodal besar nasional ataupun internasional yang semata-mata didikte oleh hasrat menggaruk untung sebesar-besarnya tanpa memedulikan akibat-akibat buruknya pada negara, masyarakat, dan negeri di mana mereka berkiprah.


Ketika para pelaksana negara mencampakkan nasion induknya, ketika itu pulalah negara konstitusional batal. Di situ negara kehilangan pijakan untuk memihak dan menjunjung ideal-ideal berbangsa. Begitu konstitusionalitas lenyap, kinerja politik dan hukum pun ikut meliar. Keterpaduan antara keduanya sirna. Sebab, di bawah negara tak berinduk dan nihil moralitas, baik praktik politik maupun praktik hukum tak lagi bertumpu pada Recht. Dari sini tinggal dua opsi yang menunggu negara: Machtstaat atau hukum rimba!


Rapor atau kinerja seluruh rezim dan/atau pemerintahan di Tanah Air sejak Proklamasi Kemerdekaan bisa diukur dan dijelaskan dari penalaran dan patokan-patokan Rechtsstaat di atas, termasuk rezim Orde Reformasi yang kemurnian cita-citanya telah dipelintir sedari awal. Dari sini kita mengetahui bahwa satu-satunya rezim yang menegakkan Rechtsstaat hanyalah apa yang disebut Herb Feith, Demokrasi Konstitusional. Itu berlangsung hanya sekitar delapan tahun. Rechtsstaat mulai dikhianati sejak Demokrasi Terpimpin.


Kita juga tahu bahwa pengkhianatan terbesar atas Rechtsstaat berlaku pada Orde Baru dan Orde Reformasi. Tsunami nasional dari ketiadaan hukum bermula di bidang politik pada 1965 saat negara kita menjelma Machtstaat. Hingga akhir Orde Baru, gelombang besarnya yang berulang berkali-kali juga melanda bidang ekonomi. Lalu tsunami itu pecah lagi secara jauh lebih luas di awal Orde Reformasi. Ini menggerogoti sendi-sendi politik, hukum, dan ekonomi secara sama masifnya. Sebab, dipelintir sedari awal hingga kini, Orde Reformasi benar-benar mendekati situasi hukum rimba—total lawlessness—terlepas dari pernak-pernik perubahan sistem pemerintahan di permukaan.


Kesalahan terbesar selanjutnya adalah dijadikannya gerilya diktum impunitas sebagai patokan Orde Reformasi hingga kini. Dalam konteks inilah Munir—pahlawan nasional sejati pembela rakyat kecil—dibantai begitu biadab. Di sini kesalahan terbesar Presiden SBY adalah penolakan umumnya untuk melakukan terobosan-terobosan eksekutif di tengah realitas negara dalam keadaan semidarurat. Padanya hingga kini tak kita temukan gut kepemimpinan. Lakunya ingkar janji dan sama sekali tidak presidensial di tengah-tengah kerinduan nasional untuk mengakhiri kondisi lawlessness dan kegilaan korupsi.


Itikad baik pemimpin
Di sini pulalah kita mempertanyakan itikad baik pimpinan dan para anggota DPR yang secara licik berusaha melemahkan KPK lewat revisi undang-undang dengan alasan konyol. Mereka mencampakkan kenyataan betapa parahnya kanker korupsi di Tanah Air dan betapa ia tiada hentinya dilemahkan dari atas dengan pelbagai muslihat selama ini. Ibarat para psikopat, orang-orang yang mengaku terhormat di DPR buru-buru mengusung dalih kembali ke sistem hukum normal sementara negara kita masih tetap kental diharu biru oleh korupsi sebagai extraordinary crime dari para extraordinary bastards!


Sikap yang sama juga kita tujukan kepada jajaran pimpinan kepolisian. Bagaimanakah mereka bisa memelihara wibawa aparat penegak hukum jika mereka sendiri pun menempatkan diri di atas hukum lewat tindakan duplikasi penyidikan yang siapa pun tahu bersifat pengecut? Ke manakah ditaruh butir ketiga misi Polri untuk ”menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju pada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan”? Di sini perilaku kalangan DPR dan saudara-saudara kita di kepolisian tak ubahnya dengan pepatah: “Tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan!”


Dalam kaitan ini, apresiasi tulus mesti kita berikan kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi ketika menegaskan bahwa upaya pelemahan KPK lewat revisi undang-undang sama sekali tak bisa dibenarkan. Sama halnya, kita pun sungguh merasa terwakili oleh suara resi KH Said Aqil Siroj, pemimpin Nahdatul Ulama, yang baru-baru ini memberikan peringatan kepada instansi perpajakan serta mencanangkan imbauan ”hukuman mati” bagi para koruptor kakap di Tanah Air. Pada peringatan dan imbauan itu tebersitlah kerinduan kita bersama bagi kebangkitan harkat bangsa dalam rangka mewujudkan ideal-ideal kemerdekaan kita.


Kita mensyukuri integritas, kompetensi, keberanian, dan keterpaduan jajaran pimpinan KPK. Bisa dikatakan bahwa KPK dibentuk untuk mengakhiri praktik diktum impunitas pada Orde Reformasi. Para pemimpinnya sedang berjuang keras untuk menegakkan Rechtsstaat pada titik sentral.


Semua komponen masyarakat beradab di Tanah Air wajib bahu-membahu mendukung tugas suci KPK untuk memberantas para penggila korupsi sistemik di tubuh negara kita hingga ke akar-akarnya. Di negara mana pun, wabah korupsi adalah maha-kutukan! Sangatlah mendesak bahwa seluruh energi nasional haruslah pertama-tama dikerahkan pada pemberantasan kejahatan luar biasa ini. Untuk itu, kita kembali harus menegaskan eksistensi nasion serta kemutlakannya sebagai induk dan junjungan negara.


Kita tahu bahwa hampir semua pelanggaran Rechts atau penyalahgunaan kekuasaan yang menciptakan krisis multidimensi bermuara pada korupsi. Maka, pemberantasan korupsi merupakan cara paling efektif bukan hanya untuk mengakhiri krisis multidimensi itu, melainkan juga untuk menegakkan negara hukum—Rechtsstaat—dalam arti kata yang sesungguhnya. Tanpa negara hukum, nasion takkan bermartabat. Dalam konteks kehalusan tutur kata pada kultur Jawa, peringatan dan imbauan para pemimpin NU sesungguhnya laik dibaca sebagai seruan teramat keras kepada kawanan extraordinary bastards intranegara yang terus bersekongkol menggarong dana Republik kita: ”Kami sudah lama jijik pada kalian! Enough is enough!”. Dan secara tegas, kita semua beserta mereka.

 

Dimuat di Kompas, 4 Oktober 2012

Kala Ibu Pertiwi Berduka

Syamsuddin-HarisOleh Prof. Dr. Syamsuddin Haris

Hampir setiap waktu kita dikejutkan fakta miris ketika warga negara yang berbeda agama, aliran, dan kepercayaan dibunuh, dicederai, dan diusir dari tanah tumpah darahnya. Hampir tiap saat pula negara dan aparatnya ”diadili” lantaran dianggap gagal melindungi warga. Namun, kasus baru terus bermunculan. Apa yang salah dengan negeri ini?

 

Tak terhitung berapa banyak nyawa dan properti menjadi korban tindak kekerasan dan anarki massa yang mengatasnamakan agama, etnis, ras, dan daerah. Belum terdata berapa banyak keluarga—termasuk anak- anak dan perempuan—yang depresi hanya karena dianggap ”sesat” oleh orang-orang yang memosisikan diri mereka sebagai ”Tuhan”. Juga tak terhitung berapa banyak pidato telah diucapkan, wacana diperdebatkan, dan solusi direkomendasikan. Namun, semua itu tidak mampu dan belum pernah bisa menghentikan tindak kekerasan dan anarki massa yang tengah mengancam keberadaan negeri kita.

 

Ironisnya, semua itu berlangsung di tengah perayaan atas demokrasi, baik dalam bentuk melembaganya jaminan bagi hak-hak politik dan kebebasan sipil, meluasnya partisipasi, maupun semakin intensnya pemilihan langsung bagi setiap pejabat publik penyelenggara negara. Meningkatnya tindak kekerasan dan anarki massa bahkan cenderung berbanding lurus dengan meningkatnya pendapatan per kapita bangsa kita dari sekitar 1.000 dollar AS atau kurang pada 1998 menjadi sekitar 3.500 dollar AS saat ini.

 

Jika perlu koersif
Para pendiri bangsa sebenarnya telah meletakkan fondasi yang amat jelas bagi republik ini. Melalui Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), para tokoh berbeda latar belakang agama, etnis, ras, dan daerah berikrar membentuk Indonesia yang beragam dalam semangat persatuan. Falsafah bangsa dan ideologi nasionalis Pancasila merefleksikan cita-cita itu. Mayoritas Islam dan mayoritas Jawa memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan minoritas Nasrani, China, dan Arab, serta minoritas identitas asal lainnya. Salah satu hak paling mendasar adalah hak hidup dan dilindungi oleh negara, sedangkan di antara kewajiban paling asasi adalah merawat kemajemukan dengan cara menghormati perbedaan asal-usul, termasuk perbedaan agama, aliran, dan kepercayaan setiap warga negara.

 

Di sisi lain, para penyelenggara negara di semua tingkat memiliki tanggung jawab mengelola keberagaman melalui kebijakan publik yang adil bagi semua unsur bangsa tanpa kecuali. Di atas segalanya, negara, melalui para pejabat publik terpilih, wajib melindungi dan memberikan rasa aman bagi setiap warga negara—jika perlu secara koersif—agar semua warga negara memperoleh hak, perlindungan, dan perlakuan yang sama di depan hukum.

 

Oleh karena itu, agak mengherankan jika para penyelenggara negara dan aparaturnya yang telah digaji dari uang pajak rakyat berulang-ulang membiarkan tindak kekerasan dan anarki yang mengancam jiwa dan properti sejumlah warga negara. Lebih mengherankan lagi, para pejabat publik yang bertanggung jawab atas hal itu tidak merasa bersalah, padahal sikap demikian dapat dikategorikan pembangkangan terhadap konstitusi.

 

Justru yang sering muncul adalah kecenderungan para penyelenggara negara untuk saling melempar tanggung jawab atau mencari ”kambing hitam” sehingga nyawa warga yang menjadi korban seolah- olah tak ada harganya. Hak tiap warga untuk hidup dan dilindungi oleh negara akhirnya berhenti sekadar ”aksesori” konstitusi yang begitu sering dipidatokan, tetapi amat jarang diimplementasikan.

Problem bangsa kita akhir-akhir ini tak hanya terbatas pada kecenderungan pembiaran oleh negara atas tindak kekerasan dan anarki yang mengatasnamakan ”kebenaran subyektif” identitas asal, juga kecenderungan keberpihakan para oknum penyelenggara negara. Sebagian mungkin karena faktor kebodohan, tetapi sebagian lain secara sengaja berpihak untuk mempertahankan kekuasaan, popularitas atau elektabilitas mereka jika pemilu dan pilkada digelar. Akan tetapi, apa pun alasannya, mereka sesungguhnya tidak memiliki hak moral menjadi pejabat publik.

 

Duka Ibu Pertiwi
Kasus tindak kekerasan dan anarki massa atas sejumlah warga Sampang, Jawa Timur, juga Cikeusik, Banten, beberapa waktu yang lalu, dan puluhan kasus serupa di beberapa daerah selama sekitar 10 tahun terakhir, hampir dapat dipastikan akan terus berulang jika tidak ada perubahan mendasar dalam cara negara mengelola keberagaman. Di sisi lain, cara penyelenggara negara mengelola negeri ini tidak akan pernah berubah jika sumber kepemimpinan negara berasal dari partai-partai politik pemburu rente yang tidak memiliki visi dan platform politik yang jelas tentang pengelolaan kebinekaan negeri kita.

Hampir tidak satu parpol pun secara institusi yang secara sportif menggugat cara negara menangani kasus tindak kekerasan dan anarki yang mengatasnamakan agama. Kalaupun ada politisi dan anggota DPR bersuara, pada umumnya bersifat individu.

 

Juga tak ada usul pengajuan hak interpelasi ataupun hak angket atas puluhan kasus serupa. Padahal, tindak kekerasan dan anarki atas nama agama tak hanya terkait rasa aman, hak hidup, dan keselamatan warga negara yang kebetulan minoritas, juga menyangkut kelangsungan keberagaman kultural yang telah menjadi identitas sekaligus fondasi bangsa kita.

 

Karena itu, duka terdalam Ibu Pertiwi bukan semata-mata lantaran kecenderungan pembiaran oleh negara telah bersifat sistemik, melainkan juga karena parpol, parlemen, dan jajaran pemerintahan di semua tingkat menari-nari dan berpesta di atas penderitaan sebagian warga negara yang tak berdosa. Para petinggi parpol, parlemen, dan pemerintahan masing-masing sibuk mengurus politik sehari-hari yang sering kali dangkal dan tanpa visi. Sebagian di antaranya bahkan bisa tidur nyenyak di tengah lolongan panjang saudara kita yang kebetulan berbeda, yang menuntut perlakuan adil, setara, dan jaminan rasa aman dari negara.

 

Haruskah puluhan dan bahkan ratusan nyawa lainnya menunggu giliran terbantai hanya karena mereka berbeda? Bukankah Tuhan, seperti dinyatakan dalam Al Quran, menciptakan manusia berbeda-beda, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal, bukan untuk menjadi serigala ataupun monster bagi manusia lainnya?

 

Mengapa para petinggi negara dan pemerintahan tak kunjung mendeklarasikan ”moratorium” pembiaran oleh negara atas tindak kekerasan dan anarki yang terang-benderang melawan hukum dan konstitusi? Bukankah para penyelenggara negara dan pemerintahan dipilih, memperoleh mandat, dan digaji dari uang rakyat untuk melindungi hak hidup setiap warga negara? Semoga duka lara Ibu Pertiwi segera berlalu.

 

Dimuat di Kompas, Senin, 10 September 2012.