Kolom AIPI

Kala Ibu Pertiwi Berduka

Syamsuddin-HarisOleh Prof. Dr. Syamsuddin Haris

Hampir setiap waktu kita dikejutkan fakta miris ketika warga negara yang berbeda agama, aliran, dan kepercayaan dibunuh, dicederai, dan diusir dari tanah tumpah darahnya. Hampir tiap saat pula negara dan aparatnya ”diadili” lantaran dianggap gagal melindungi warga. Namun, kasus baru terus bermunculan. Apa yang salah dengan negeri ini?

 

Tak terhitung berapa banyak nyawa dan properti menjadi korban tindak kekerasan dan anarki massa yang mengatasnamakan agama, etnis, ras, dan daerah. Belum terdata berapa banyak keluarga—termasuk anak- anak dan perempuan—yang depresi hanya karena dianggap ”sesat” oleh orang-orang yang memosisikan diri mereka sebagai ”Tuhan”. Juga tak terhitung berapa banyak pidato telah diucapkan, wacana diperdebatkan, dan solusi direkomendasikan. Namun, semua itu tidak mampu dan belum pernah bisa menghentikan tindak kekerasan dan anarki massa yang tengah mengancam keberadaan negeri kita.

 

Ironisnya, semua itu berlangsung di tengah perayaan atas demokrasi, baik dalam bentuk melembaganya jaminan bagi hak-hak politik dan kebebasan sipil, meluasnya partisipasi, maupun semakin intensnya pemilihan langsung bagi setiap pejabat publik penyelenggara negara. Meningkatnya tindak kekerasan dan anarki massa bahkan cenderung berbanding lurus dengan meningkatnya pendapatan per kapita bangsa kita dari sekitar 1.000 dollar AS atau kurang pada 1998 menjadi sekitar 3.500 dollar AS saat ini.

 

Jika perlu koersif
Para pendiri bangsa sebenarnya telah meletakkan fondasi yang amat jelas bagi republik ini. Melalui Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), para tokoh berbeda latar belakang agama, etnis, ras, dan daerah berikrar membentuk Indonesia yang beragam dalam semangat persatuan. Falsafah bangsa dan ideologi nasionalis Pancasila merefleksikan cita-cita itu. Mayoritas Islam dan mayoritas Jawa memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan minoritas Nasrani, China, dan Arab, serta minoritas identitas asal lainnya. Salah satu hak paling mendasar adalah hak hidup dan dilindungi oleh negara, sedangkan di antara kewajiban paling asasi adalah merawat kemajemukan dengan cara menghormati perbedaan asal-usul, termasuk perbedaan agama, aliran, dan kepercayaan setiap warga negara.

 

Di sisi lain, para penyelenggara negara di semua tingkat memiliki tanggung jawab mengelola keberagaman melalui kebijakan publik yang adil bagi semua unsur bangsa tanpa kecuali. Di atas segalanya, negara, melalui para pejabat publik terpilih, wajib melindungi dan memberikan rasa aman bagi setiap warga negara—jika perlu secara koersif—agar semua warga negara memperoleh hak, perlindungan, dan perlakuan yang sama di depan hukum.

 

Oleh karena itu, agak mengherankan jika para penyelenggara negara dan aparaturnya yang telah digaji dari uang pajak rakyat berulang-ulang membiarkan tindak kekerasan dan anarki yang mengancam jiwa dan properti sejumlah warga negara. Lebih mengherankan lagi, para pejabat publik yang bertanggung jawab atas hal itu tidak merasa bersalah, padahal sikap demikian dapat dikategorikan pembangkangan terhadap konstitusi.

 

Justru yang sering muncul adalah kecenderungan para penyelenggara negara untuk saling melempar tanggung jawab atau mencari ”kambing hitam” sehingga nyawa warga yang menjadi korban seolah- olah tak ada harganya. Hak tiap warga untuk hidup dan dilindungi oleh negara akhirnya berhenti sekadar ”aksesori” konstitusi yang begitu sering dipidatokan, tetapi amat jarang diimplementasikan.

Problem bangsa kita akhir-akhir ini tak hanya terbatas pada kecenderungan pembiaran oleh negara atas tindak kekerasan dan anarki yang mengatasnamakan ”kebenaran subyektif” identitas asal, juga kecenderungan keberpihakan para oknum penyelenggara negara. Sebagian mungkin karena faktor kebodohan, tetapi sebagian lain secara sengaja berpihak untuk mempertahankan kekuasaan, popularitas atau elektabilitas mereka jika pemilu dan pilkada digelar. Akan tetapi, apa pun alasannya, mereka sesungguhnya tidak memiliki hak moral menjadi pejabat publik.

 

Duka Ibu Pertiwi
Kasus tindak kekerasan dan anarki massa atas sejumlah warga Sampang, Jawa Timur, juga Cikeusik, Banten, beberapa waktu yang lalu, dan puluhan kasus serupa di beberapa daerah selama sekitar 10 tahun terakhir, hampir dapat dipastikan akan terus berulang jika tidak ada perubahan mendasar dalam cara negara mengelola keberagaman. Di sisi lain, cara penyelenggara negara mengelola negeri ini tidak akan pernah berubah jika sumber kepemimpinan negara berasal dari partai-partai politik pemburu rente yang tidak memiliki visi dan platform politik yang jelas tentang pengelolaan kebinekaan negeri kita.

Hampir tidak satu parpol pun secara institusi yang secara sportif menggugat cara negara menangani kasus tindak kekerasan dan anarki yang mengatasnamakan agama. Kalaupun ada politisi dan anggota DPR bersuara, pada umumnya bersifat individu.

 

Juga tak ada usul pengajuan hak interpelasi ataupun hak angket atas puluhan kasus serupa. Padahal, tindak kekerasan dan anarki atas nama agama tak hanya terkait rasa aman, hak hidup, dan keselamatan warga negara yang kebetulan minoritas, juga menyangkut kelangsungan keberagaman kultural yang telah menjadi identitas sekaligus fondasi bangsa kita.

 

Karena itu, duka terdalam Ibu Pertiwi bukan semata-mata lantaran kecenderungan pembiaran oleh negara telah bersifat sistemik, melainkan juga karena parpol, parlemen, dan jajaran pemerintahan di semua tingkat menari-nari dan berpesta di atas penderitaan sebagian warga negara yang tak berdosa. Para petinggi parpol, parlemen, dan pemerintahan masing-masing sibuk mengurus politik sehari-hari yang sering kali dangkal dan tanpa visi. Sebagian di antaranya bahkan bisa tidur nyenyak di tengah lolongan panjang saudara kita yang kebetulan berbeda, yang menuntut perlakuan adil, setara, dan jaminan rasa aman dari negara.

 

Haruskah puluhan dan bahkan ratusan nyawa lainnya menunggu giliran terbantai hanya karena mereka berbeda? Bukankah Tuhan, seperti dinyatakan dalam Al Quran, menciptakan manusia berbeda-beda, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal, bukan untuk menjadi serigala ataupun monster bagi manusia lainnya?

 

Mengapa para petinggi negara dan pemerintahan tak kunjung mendeklarasikan ”moratorium” pembiaran oleh negara atas tindak kekerasan dan anarki yang terang-benderang melawan hukum dan konstitusi? Bukankah para penyelenggara negara dan pemerintahan dipilih, memperoleh mandat, dan digaji dari uang rakyat untuk melindungi hak hidup setiap warga negara? Semoga duka lara Ibu Pertiwi segera berlalu.

 

Dimuat di Kompas, Senin, 10 September 2012.

 

Ketika Banggar DPR Mogok

Oleh: Ikrar Nusa Bhakti

ikrarBadan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) kembali mendapat sorotan masyarakat.

Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil para pimpinan Banggar untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi terkait dugaan korupsi yang dilakukan jaringan pengusaha, birokrasi pemerintahan (khususnya di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi), serta oknum di Banggar DPR, mereka secara mengejutkan menghentikan pembahasan RAPBN 2012 bersama pemerintah. Pimpinan Banggar tampaknya merasa tersinggung mengapa mereka dipanggil KPK.

 

Para pimpinan Banggar juga merasa bahwa KPK melakukan intervensi lantaran terlalu ingin tahu kebijakan Banggar DPR dalam menentukan anggaran bagi proyekproyek pembangunan di berbagai daerah. Akibatnya, Banggar mutung dan menghentikan pembahasan RAPBN 2012. Sebenarnya sah-sah saja KPK memanggil para pimpinan Banggar karena KPK ingin mengetahui secara pasti apakah proses pembahasan anggaran berjalan secara normal atau ada hal-hal melenceng yang dilakukan para oknum di Banggar DPR,sehingga terjadi kolusi dan korupsi antara pengusaha, birokrat, dan anggota Banggar DPR. Apa yang dilakukan KPK sesuai dengan upaya kita untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih dan baik.

 

Namun, jika sebagai balasannya Banggar DPR lalu melakukan mogok, ini sesuatu yang amat istimewa. Tak heran jika ada komentar dari kalangan dalam dan luar DPR bahwa pemogokan biasa dilakukan oleh para buruh agar gaji dan upah mereka dinaikkan oleh pengusaha, tapi tidak pantas untuk dilakukan oleh anggota DPR, terlebih lagi oleh Banggar. Adalah suatu keistimewaan di era demokrasi kini DPR dapat memiliki hak budget yakni menjalankan peran dan fungsinya untuk membahas RAPBN sebelum menjadi UU APBN pada tahun berikutnya.

 

Di era Orde Baru, DPR hanya memberikan stempel persetujuan terhadap pengajuan RAPBN yang diberikan pemerintah. Pembahasan mengenai RAPBN 2012 sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan harus selesai akhir Oktober 2011. Namun, jika Banggar melakukan pemogokan dalam pembahasan,hal ini tentu akan mengganggu penentuan APBN 2012. Siapa yang akan dirugikan oleh tindak pemogokan yang dilakukan Banggar DPR itu?

 

Dari sisi pemerintah,pemogokan oleh Banggar DPR tidak akan memberikan konsekuensi politik yang besar karena pemerintah dapat melaksanakan anggaran yang berlangsung pada tahun sebelumnya, dalam hal ini APBN 2011. Setelah itu, pemerintah dapat mengajukan APBN perubahan pada pertengahan 2012 yang tentu akan dibahas pula melalui Banggar DPR. Para pimpinan dan anggota Banggar yang menyetujui pemogokan pembahasan RAPBN 2012 dapat dikatakan tidak menjalankan hak konstitusional mereka secara bertanggung jawab.

 

Bila itu terjadi pada pemerintahan Orde Baru, bukan mustahil mereka dapat dikatakan melalaikan tugas dan tanggung jawab. Dalam kadar lebih berat,mereka bisa dikategorikan melakukan "makar" atau "subversif" karena mengganggu rencana pembangunan nasional. Kita tidak tahu apa yang ada di kepala para pimpinan dan anggota Banggar yang melakukan mogok untuk melanjutkan pembahasan RAPBN 2012. Apakah mereka ingin menunjukkan kepada KPK dan pemerintah bahwa DPR memiliki "kekuasaan yang amat besar" untuk menentukan disetujui atau tidaknya RAPBN untuk menjadi APBN.

 

Apakah ini juga merupakan bagian dari tawar-menawar politik mereka agar KPK tidak lagi melakukan penyelidikan atau penyidikan mengenai korupsi yang dilakukan para oknum di Banggar. KPK bisa saja menunjukkan "gigi"dengan semakin meningkatkan penyidikan atas dugaan korupsi di Banggar DPR. Namun, Ketua KPK Busyro Muqoddas lebih memilih cara-cara yang elegan dalam menghentikan pemogokan oleh Banggar itu dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukan KPK untuk menepis "fitnah" yang dilakukan pengusaha atau anggota DPR sendiri mengenai ada korupsi di Banggar.

 

Lepas dari ada dan tidaknya tawar-menawar politik antara Banggar dan KPK soal dilanjutkan atau dihentikan pemanggilan terhadap para pimpinan Banggar,pemogokan itu justru menjadi blunder politik bagi Banggar khususnya dan DPR pada umumnya.Citra DPR akan semakin buruk di mata masyarakat.Rakyat juga akan bertanya apakah para anggota Banggar DPR itu para nasionalis sejati ataukah justru sebagai penghambat pembangunan dan penghalang bagi terbentuknya pemerintahan yang bersih dan baik.

 

Sadarkah para pimpinan Banggar bahwa DPR bersama pemerintah harus bahu membahu secara positif untuk mencegah negeri ini menjadi korban dari krisis ekonomi yang sedang melanda negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (AS). Sadarkah mereka bahwa pemogokan telah melemahkan peran Parlemen dalam menentukan APBN. Jika mereka sering menggunakan kata bertuah contempt of parliament (pelecehan terhadap Parlemen) kepada mereka yang tidak mau hadir jika dipanggil DPR atau membuat pernyataan verbal yang menghina Parlemen, kini kita juga berani mengatakan bahwa para pimpinan Banggar yang menginisiasi pemogokan juga "melecehkan DPR".

 

Jika DPR ingin menghapus tuduhan almarhum Gus Dur bahwa "DPR adalah Taman Kanak-Kanak", tak ada jalan lain kecuali para pimpinan dan anggotanya menghormati proses hukum atau proses politik yang berlaku di negeri ini. Seandainya pemogokan ini terus berlangsung, para pimpinan DPR wajib menegur pimpinan dan anggota Banggar. Jika tidak mempan, para pimpinan harus memberikan rekomendasi kepada para pimpinan fraksi yang anggotanya ada di Banggar agar melakukan tindakan yang tepat terhadap para anggota Banggar.

 

Jika itu juga tidak dilakukan oleh fraksi-fraksi di DPR, para pimpinan partai mau tidak mau harus mengganti para anggota Banggar itu. Jika tidak, parpol akan juga menuai citra buruk dan akan mendapatkan hukuman rakyat pada Pemilu Legislatif 2014.

 

A tough battle for incumbent leader

NicoBy: Nicolaus TB Harjanto, MA., P.hD


The writer has a doctorate from Northern Illinois University in the US and is a member of the Indonesian Political Science Association (AIPI).

 

The advantage of incumbency is unavoidable in any election. Popularity, access to campaign resources and influence over the bureaucracy are attached to the holders of power.

 

In the seven years since the inception of direct elections for local executives, there have been many incumbents who have successfully won reelection. Some of them have even succeeded in transferring power to their relatives or wives, reflecting a burgeoning trend political familism.

 

In the US, according to one study, 94 percent of incumbents were reelected in elections for the US House of Representatives in 2008. From the period of 1964 to 2008, on average 93 percent of incumbent House legislators and 81 percent of incumbent senators retained their seats. This clearly shows how incumbency can affect supposedly level playing field in the election.

 

There were also losses suffered by successful incumbents. In the 2009 legislative election, for example, several candidates were not reelected, losing to the monetization of politics in the open-list proportional electoral system that favors the most-voted candidates.

 

The incumbency advantage thesis will soon be tested in Jakarta gubernatorial election on July 11. The incumbent, Fauzi Bowo, has been serving the capital's government for decades, ever since he started working as a low-ranking official. Lackluster performance means he will have to fight hard for his second term.

 

Paired at the last minute with little known candidate for vice governor, Nachrowi Ramli, the chairman of the Jakarta chapter of the Democratic Party, Fauzi will face a difficult electoral battle. Unlike in 2007 election when he faced only one challenger, Adang Daradjatun, who ran under the banner of Prosperous Justice Party (PKS), in the upcoming election, Fauzi will fight candidates who are backed by political parties and, possibly, those running independently.

 

Fauzi's heavyweight opponents include popular and respected figures like Surakarta Mayor Joko Widodo and his running mate, former Belitung regent Basuki Tjahaja Purnama and former People's Consultative Assembly speaker Hidayat Nur Wahid from the Prosperous Justice Party (PKS) and his running mate, economist Didik Rachbini of the National Mandate Party (PAN). Other contestants seem less threatening for the incumbent.

 

When an election is an open race between an incumbent and several contenders representing the continuation of mediocrity versus radical change, then electoral surprises might happen — especially in the Jakarta gubernatorial race, where the winner must secure a simple majority of the vote, making a runoff quite inevitable.


Fauzi will likely be able to mobilize many local Betawi people, who account for around a quarter of Jakarta's population. He will also have influence over a bureaucracy that reports to him. He commands mayors and district heads, as they are appointed by the governor.

 

He also can use government social programs to lure urban poor voters and other programs for his campaign purposes. His war chest is believed to be the strongest, as his power could generate a large amount of campaign funds.

 

But, his Achilles heels are easily spotted. As a native and a self-claimed expert on Jakarta, he is viewed as a non-performing leader. Traffic congestion, floods, a lack of public security and poor service remain the topmost concerns as expressed in public debates and daily chats.

 

The two strongest contenders, the campaigns of Jokowi and Hidayat, may really threaten Fauzi's reelection bid. The challengers are running for office in Jakarta not merely to seek power, as they are not self-centered and selfish political figures. They have credentials and integrity as leaders and therefore they can energize the grassroots and young voters to work for their electoral success.

However, wining an election is not about any single factor. According to Faucheux, there are eight major factors that will influence the result: the candidate and the voters, campaign strategy, political messages, issues and programs, coalitions, campaign organization, money and popular cues that can serve as a mobilizing identity.


Jakarta voters, especially traditionally apolitical and less-enthusiastic voters, will likely exercise their voting rights, as there are good candidates to choose from. If many of them turn up at the polling stations and the election is free of tampering and systematic fraud, it is even possible that the incumbent will have little chance to make it to the second round.

 

But, Fauzi remains a giant in local electoral politics and he can make full use of all political means at his disposal to survive.

 

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2012/04/07/a-tough-battle-incumbent-leader.html

 

Menggantang Asap

Syamsuddin-HarisOleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris


Tinggal hitungan bulan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengukir prestasi dan menorehkan tinta emas bagi Ibu Pertiwi tercinta sebelum 2014. Namun lagi-lagi yang terdengar hanya sekadar curahan hati tentang kinerja kabinet, kongkalikong anggaran, dan soal-soal lainnya. Sampai kapan kita harus menganyam asa?

 

Betapa tidak, di tengah penantian panjang publik akan adanya terobosan kepemimpinan Presiden dalam menyelesaikan berbagai soal bangsa kita, SBY hanya berhenti pada keluh-kesah. Mulai dari soal menteri-menteri dari partai politik yang sibuk dengan kepentingan parpol masing-masing hingga masalah anarki dan kekerasan yang katanya bukan hanya tugas kepolisian. Tidak ada yang salah dengan berbagai "curhat" Presiden tersebut. Hanya saja curhat-curhat yang terlalu sering dan berulang kali dikemukakan, bukan hanya membuat kita jenuh, tetapi juga membenarkan sinyalemen betapa lemahnya sosok SBY.

Tentu tak akan pernah ada permasalahan bangsa dan negara yang bisa dituntaskan jika seorang presiden hanya pandai berkeluh kesah. Yang diperlukan dari seorang presiden adalah perintah dan instruksi yang spesifik terhadap para pembantunya sesuai bidang tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Jika tidak ada perintah dan instruksi spesifik terhadap pejabat atau menteri tertentu dari presiden dengan mekanisme hukuman dan ganjaran tertentu pula, maka aneka persoalan bangsa pun akhirnya terus menggantung di bibir kering para penyelenggara negara.

 

Kinerja Menteri Parpol
Dalam soal kinerja para menteri dari parpol, tidak pada tempatnya bagi Presiden mengeluhkan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Kabinet yang beraroma politik untuk mengakomodasi kepentingan parpol pendukung adalah pilihan SBY sendiri. Meskipun diakui ada kontrak politik dan bahkan pakta integritas antara SBY dan para menteri, khususnya dari parpol, ironisnya Presiden tak pernah berani menghukum parpol koalisi yang menentang kebijakan pemerintah. Terakhir, walaupun Partai Keadilan Sejahtera di DPR menolak kebijakan pemerintah terkait bahan bakar minyak (BBM), SBY justru tetap membiarkan menteri-menteri dari PKS "tidur nyenyak" dalam kabinet.

 

Oleh karena itu jika Presiden SBY mempersoalkan kinerja para menteri dari parpol yang sibuk mengurus parpolnya masing-masing, maka itulah risiko politik yang harus diterima dari format kabinet yang sejak awal bersifat politik. Permintaan mundur bagi menteri yang sibuk berpolitik, lalai melayani rakyat, ataupun ditengarai bersekongkol menyalahgunakan dana APBN, tidak akan pernah digubris oleh para menteri selama Presiden SBY sendiri tidak pernah bisa bersikap tegas dan memberi contoh penindakan atau hukuman bagi mereka yang mbalelo. Para menteri kabinet juga tampaknya sudah hafal karakter SBY. Jika tidak terbukti secara hukum melakukan tindak pidana dan perbuatan asusila, maka mereka akan merasa "aman" dalam KIB II.


Karena itu soal kinerja para menteri dari parpol sebenarnya lebih merupakan problem SBY sendiri ketimbang masalah bagi menteri-menteri yang bersangkutan. Selama Presiden SBY tidak pernah berani menggunakan hak konstitusinya untuk memberhentikan menteri yang tidak loyal ataupun berkinerja buruk, maka selama itu pula mantan Kepala Staf Sosial Politik ABRI era Soeharto ini bakal terpenjara oleh "curhat" dan keluh-kesah sendiri hingga Pemilu 2014 mendatang.

 

Menggantang Asap
Apabila Presiden SBY mengharapkan para menteri yang ditengarai berkinerja buruk itu sadar, lalu insaf, dan akhirnya benar-benar mundur dari kabinet, jelas keliru dan bahkan cenderung sebagai harapan yang sia-sia alias "menggantang asap". Kultur politik para petinggi politik negeri ini hampir tidak mengenal tradisi mundur. Sebaliknya, yang sering dipertontonkan adalah kultur pantang mundur, yakni mempertahankan jabatan tanpa malu, apalagi rasa bersalah. Demi kekuasaan, acapkali integritas pribadi dikorbankan dan harga diri digadai serta diperjualbelikan.


Perumpamaan "bagai menggantang asap" juga dapat dikenakan bagi publik yang berharap SBY bisa berubah menjadi lebih cepat, lebih tegas, serta lebih berani mengambil risiko dan berani tidak popular dibanding sebelumnya. Harapan seperti ini juga cenderung sia-sia karena bertolak belakang dengan watak personal SBY. Lebih dari tujuh tahun kepemimpinan SBY di negeri ini bukanlah waktu yang pendek bagi publik menantikan perubahan gaya kepemimpinan jenderal kelahiran Pacitan Jawa Timur ini, namun hal itu tak kunjung terjadi.

 

Soalnya, tanpa perubahan gaya kepemimpinan Presiden, kinerja kabinet tidak akan pernah lebih baik. Peringatan dan permintaan SBY agar menteri yang tidak loyal lebih baik mundur, pada akhirnya akan dianggap angin lalu saja oleh para pembantu presiden. Para menteri dari parpol akan terus asyik memanfaatkan jabatan mereka untuk memperbesar pundi-pundi parpol masing-masing.

 

Presiden SBY lagi-lagi hanya curhat dan tidak bertindak apa pun meski mengaku geram atas informasi sahih tentang "kongkalikong" anggaran (APBN) antara oknum eksekutif pembantunya dan legislatif. Mengapa SBY tidak langsung memanggil Jaksa Agung dan Kepala Polri untuk menindaklanjuti jika benar memiliki informasi sahih tentang pelanggaran yang dilakukan para pembantunya? Bukankah Presiden SBY merupakan "panglima tertinggi" dalam penegakan hukum di negeri kita saat ini?


Pertanyaan serupa juga bisa diajukan terkait kinerja menteri dari parpol. Mengapa Presiden tidak memberhentikan saja menteri-menteri yang tidak becus dan memiliki loyalitas ganda itu?

Apa boleh buat, pertanyaan-pertanyaan seperti ini masih akan mewarnai perjalanan bangsa kita hingga 2014 mendatang. Karena, berharap jawab atasnya,juga dapat diibaratkan sebagai menggantang asap, suatu harapan sia-sia yang tak akan pernah terjadi.

 

Dimuat dalam Kompas, 7 Agustus 2012