Kolom AIPI

Antara Habibie & Anwar

firman noorOleh: Firman Noor, P.hD

 

Jika kedua tokoh ini dicarikan perbedaannya tentu saja tidak akan terlalu menarik, mengingat demikian banyaknya perbedaan itu. Namun jika kita cari kesamaannya, kita akan temui beberapa halhal yang patut dihargai dari mereka.

 

Hal pertama yang tentu saja tidak dapat dilepaskan saat membandingkan keduanya adalah posisi mereka sebagai figur atau elite politik. Dalam hal ini, dilihat dari kedudukan puncaknya adalah keduanya merupakan mantan tokoh nomor dua dari dua sosok besar simbol keotoriteran Asia Tenggara, yakni Soeharto dan Mahathir Mohammad. Uniknya,meski Habibie dan Anwar dekat dengan tokohtokoh otoriter,keduanya punya iktikad untuk tidak berperilaku samadenganmentor-mentornya.

 

Inilah yang kemudian,sebenarnya, yang bisa jadi menyebabkan Zainuddin Maidin,mantan menteri penerangan Malaysia, menganggap mereka telah melakukan aksi “menggunting dalam lipatan”. Sepak terjang keduanya tak pelak telah mengecewakan dan melukai perasaan para mentor yang telah mendongkrak nama dan kedudukannya.

 

Habibie pascakeruntuhan Soeharto,misalnya,segera saja melakukan beberapa langkah dramatis yang menandai apa yang disebut oleh O’Donnel dan Schmitter (1993) sebagai liberalisasi politik, seperti membebaskan tahanan politik, termasuk misalnya tokoh kritis Mochtar Pakpahan dan Sri Bintang Pamungkas, membebaskan pers yang berdampak pada munculnya ratusan koran baru di seluruh penjuru Indonesia,dan menyokong berdirinya partai-partai.

 

Sementara itu,Anwar bersikap cukup berani menentang pilihan-pilihan kebijakan ekonomi dan politik Mahathir, yang menurut perhitungannya hanya akan makin menguntungkan dan menggendutkan perut kroni-kroni Mahathir. Langkah Anwar yang bersikap welcometerhadap IMF,sebetulnya terkait dengan upayanya untuk menyingkirkan orangorang yang selama ini telah menikmati kue ekonomi Malaysia tanpa pengawasan yang berarti. Inilah yang kemudian membuat Mahathir demikian geramnya, dan langsung menuduhnya sebagai antek imperialisme atau kaki tangan Barat.

 

Mahathir pun memecatnya. Tidak cukup dengan itu, Anwar pun dituduhnya gemar bersodomi. Kesamaan yang lain,keduanya adalah intelektual yang andal. Mereka tidak saja berhasil dalam dunia akademis yang ditempuhnya, tetapi memiliki kepedulian besar untuk memajukan bangsa dan negaranya melalui tulisan ataupun aksi-aksi konkret. Habibie tidak saja telah menelurkan sebuah teori keretakan pesawat yang kemudian mendunia dan dikenal sebagai “Teori Habibie”, yang menyebabkan dirinya juga dikenal sebagai “Mr. Crack”,namun turut mencurahkan perhatian dan pikirannya memajukan citra bangsanya di mata dunia.

 

Dia memilih untuk mudik meski sudah hidup amat enak di Jerman. Dia sempat mendapatkan kantor amat sederhana dan seadanya,selama setidaknya setahun, untuk kemudian berkesempatan membangun sebuah imperium kedirgantaraan yang dia yakini merupakan sebuah langkah besar (great leap) yang harus ditempuh untuk menandingi kemajuan negara-negara lain.

 

Meski menimbulkan banyak kritik,langkah yang ditempuhnya jelas tidak terlalu salah dan sejujurnya tetap saja membanggakan. Terbukti kemudian cukup banyak anak yang bercita-cita ingin menjadi Habibie. Bahkan, seorang penyanyi sekelas Iwan Fals pun mengakui kehebatan Habibie dalam salah satu magnus opumnya “Oemar Bakri”.

Kejeniusan Habibie dan upayanya membumikan ilmu yang dimilikinya itu menarik perhatian banyak orang hingga level dunia; hingga dia menjadi satu di antara orang-orang yang beruntung diundang secara personal oleh Raja Saudi untuk naik haji.Konon hal itu dilakukan karena sang raja amat mengagumi kejeniusannya dalam soal kedirgantaraan. Sementara Anwar Ibrahim, terobsesi dengan potensi besar yang dimiliki oleh bangsa Asia, dia pun menuliskan sebuah buku yang cukup menggugah yangberjudul AsianRenaissance.

 

Dalam bukunya itu, dengan bahasa Inggris yang amat baik, dia berupaya meyakinkan bahwa bangsa Asia berpotensi besar untuk berdiri tegak sejajar dan bahkan melebih bangsa-bangsa Barat dalam menciptakan peradaban besar, yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Gaya menulisnya yang retorik menyadarkan orang bahwa bangsa Asia tidak perlu berkecil hati. Kelahiran kembali bangsa-bangsa Asia yang pernah memengaruhi bumi di masa lampau adalah tinggal tunggu waktu saja.

 

Bedanya jika peradaban Barat berdiri tegak di atas sekularisme, menurut Anwar kebangunan peradaban bangsa Asia berjalan seiring dengan aspek-aspek moralitas keagamaannya. Kegelisahan intelektualnya membuat dirinya tidak merasa takut untuk berhadapan dengan sebentuk negara yang menikmati Internal Security Act (ISA), sebagai sarana memberangus kebebasan berpendapat dan berpikir waras.

 

Harga yang harus dibayarnya cukup mahal.Tidak saja badan yang remuk dihajar alat negara, namun kebebasan yang terenggut, terpisah dari keluarga tercinta dan para pendukung kebebasan dan demokrasi. Namun justru itulah yang membuat namanya makin mendunia, menjadi pembicara yang dihormati di banyak seminar level internasional dan dosen di berbagai perguruan tinggi ternama,mengisi materi khususnya mengenai Islam, Asia dan demokrasi. Hal lain adalah keduanya mewakili sosok muslim modern yang moderat.

 

Hal lain adalah keduanya mewakili sosok muslim modern yang moderat. Gaya hidup Habibie merupakan percampuran antara seorang muslim taat,yang pada saat bersamaan meyakini rasionalitas,kebebasan berpendapat dan disiplin tinggi ala Barat. Sementara Anwar telah lama memosisikan dirinya sebagai pengusung modernisme Islam, dan mengakui dirinya sebagai murid dan pengagum Mohammad Natsir, yang tidak alergi terhadap hal-hal baik yang dapat diadopsi dari sikap dan pemikiran Barat.

 

Pendidikan Barat telah merasuki keduanya sehingga mereka terbiasa dengan argumentasi dan debatdebat panjang yang kaya data dan fakta, bukan sekadar taklid buta. Adapun sikap moderat mereka tercermin dari penerimaan ideologi kebangsaan yang menganjurkan hidup berbagi dalam keberbedaan.

 

Habibie tidak pernah lekang sebagai pendukung Pancasila.Adapun Anwar tatkala dirinya memegang tampuk pimpinan teras Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), periode 1974–1982, pernah mengkritik keras praktik diskriminasi kalangan elite Melayu atas etnis China dan India, dan penggunaan isu etnisitas demi kepentingan politik.Dalam Partai Keadilan Nasional yang dibentuknya, yang sekarang menjadi Partai Keadilan Rakyat, banyak pula kalangan non-Melayu dan nonmuslim yang berkecimpung di dalamnya.

 

Kesamaan kecil di atas memperlihatkan keduanya bukanlah figur sembarangan. Bagi yang bersimpati,kehidupan keduanya banyak memberi inspirasi. Namun bagi yang tidak menyukainya, sosok Habibie dan Anwar tetap menimbulkan kekhawatiran bahkan kenangan pahit. Tidak mengherankan jika mereka pun banyak dihujat, diibaratkan sebagai pesakitan yang harus dilawan dan dicitrakan buruk. Kalau perlu sebut saja mereka sebagai the dog of imperialism.●

 

Dimuat di Seputar Indonesia, 14 Desember 2012


*) Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI) serta Anggota AIPI.

Siklus Badai Demokrat

Syamsuddin-HarisOleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris *

Dewi fortuna tampaknya masihengganberlabuhdi pangkuan Partai Demokrat. Sekretaris Dewan Pembina Demokrat sekaligus Menpora, Andi Alifian Mallarangeng,ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang oleh KPK.

Bagaimana nasib Demokrat dalam Pemilu 2014 jika Anas Urbaningrum juga turut terseret? Penetapan Andi sebagai tersangka kasus Hambalang cukup mengejutkan. Soalnya, nama yang lebih sering “dinyanyikan” oleh M Nazaruddin,mantan bendahara umum Partai Demokrat, adalah Anas Urbaningrum,baik dalam kasus Wisma Atlet Palembang maupun perkara Hambalang. Apalagi, Andi ditengarai adalah politisi muda kesayangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

 

Presiden dan Ibu Negara pula yang secara langsung ataupun tak langsung memberikan dukungan dalam pencalonan Andi sebagai ketua umum Partai Demokrat, meski akhirnya dikalahkan pesaingnya, Anas Urbaningrum. Tampaknya sadar akan jasa politik SBY yang begitu besar dalam karier politiknya itu, Andi langsung mundur sebagai menteri. Seperti dinyatakan secara publik, Andi tidak ingin membebani Presiden dan Kabinet Indonesia Bersatu II terkait kasus hukum yang dituduhkan baginya.

 

Lebih jauh lagi,Andi tak mau membebani partai sehingga dia pun mundur dari posisi sekretaris Dewan Pembina Demokrat, posisi sangat strategis karena setiap saat dia bisa berkomunikasi dengan SBY selaku ketua Dewan Pembina.

 

Politisi Cemerlang

Sulit dimungkiri, penetapan Andi sebagai tersangka adalah badai besar bagi Demokrat. Betapa tidak,hanya sekitar satu setengah tahun menjelang Pemilu 2014, Demokrat harus kehilangan salah satu kader terbaiknya. Tidak hanya itu, status hukum Andi juga merupakan pukulan berat bagi Presiden dan Ibu Negara karena doktor ilmu politik dari Northern Illinois University,Illinois,AS (1997),ini dikenal sangat loyal terhadap SBY dan Ani Yudhoyono.

 

Secara faktual, Andi Mallarangeng adalah satu dari sedikit politisi muda cemerlang yang karier politiknya melesat dalam waktu relatif pendek.Andi turut merancang undang-undang bidang politik yang menjadi kerangka hukum pemilu demokratis pertama pasca-Orde Baru pada 1999. Bersama Profesor Ryaas Rasyid, mentor politiknya, Andi juga turut merancang UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, regulasi pertama yang meletakkan dasar pemberian otonomi luas bagi daerah.

Usai menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilu 1999 dari unsur pemerintah, bersama Profesor Ryaas, Andi turut mendirikan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK),tapi kemudian mundur setelah gagal menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Namun lantaran kecewa dengan pilihan PPDK yang mendukung calon presiden Wiranto, Andi bergabung dengan Demokrat dan menjadi tim sukses SBY-JK pada Pemilu 2004. Meski gagal terpilih sebagai ketua umum dalam kongres Demokrat di Bandung (2010), Andi dipercaya SBY sebagai Menpora sekaligus sekretaris Dewan Pembina Demokrat.

 

Badai Belum Berakhir

Meski Andi mundur dari posisi sebagai sekretaris Dewan Pembina Demokrat, tidak berarti beban politik parpol yang digagaskan SBY ini telah berakhir. Setelah M. Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan Andi Mallarangeng, Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum berpotensi menjadi tersangka baru dalam perkara yang melibatkan Nazaruddin.Pasalnya, terlepas dari adanya “dendam” ataupun kekecewaan pribadi Nazaruddin terhadap Anas, nama mantan Ketua Umum PB HMI ini justru lebih sering disebut dalam persidangan Tipikor ketimbang nama Andi.

 

Potensi Anas menjadi tersangka menjadi semakin besar jika Andi Mallarangeng turut “menyanyikan” keterlibatan Anas dalam perkara Hambalang. Apabila pada akhirnya Anas menjadi tersangka,siklus badai yang menimpa Demokrat bisa jadi belum akan berakhir. Soalnya, parpol peserta pemilu mendatang sudah harus mengikuti jadwal ketat tahapan pemilu sejak awal 2013.

 

Pada pekan kedua April 2013,misalnya,parpol harus mengajukan daftar calon anggota DPR yang wajib ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen. Itu artinya, jika Anas terjerat sebagai tersangka sebelum April 2013, maka Demokrat harus menetapkan ketua umum baru agar tahap pencalonan legislatif tidak cacat secara hukum. Persoalan pelik yang tengah dihadapi Demokrat dewasa ini adalah ketidakpastian menunggu nasib Anas. Pada saat yang sama Demokrat tidak memiliki kemampuan untuk mendesak KPK agar mempercepat kepastian status hukum bagi Anas.

 

Apalagi Presiden SBY telah menegaskan komitmennya untuk tidak mencampuri proses hukum di komisi antikorupsi itu. Karena itu tidak ada pilihan lain bagi para petinggi Demokrat untuk menyelamatkan partai, kecuali mendesak Anas agar secara ksatria mundur sementara dari posisi ketua umum.Kepastian status hukum bagi Anas bisa berlangsung berbulan-bulan sementara jadwal dan tahapan Pemilu 2014 yang ditetapkan KPU tidak mungkin mundur.

 

Seperti pernah saya tulis sebelumnya di harian ini, kekosongan sementara posisi ketua umum Demokrat bisa dirangkap oleh SBY selaku ketua Dewan Pembina sekaligus ketua Majelis Tinggi Partai. Apa boleh buat, parpol segitiga biru yang berkampanye “Katakan tidak pada korupsi” ini tengah diterpa siklus badai amat besar. Elektabilitasnya yang cenderung merosot tentu bakal semakin merosot jika jajaran pimpinan Demokrat gagal merumuskan solusi cerdas dalam beberapa waktu ke depan.

 

Sebelum terlambat, Presiden SBY selaku figur sentral partai secepat mungkin perlu mengambil langkah-langkah penyelamatan partai agar Demokrat tidak tertinggal sebagai sejarah. Ya, sejarah partai yang pernah menang pemilu, namun akhirnya gagal karena kepercayaan yang diberikan rakyat tidak dirawat dan dikelola secara benar.●

 

Artikel ini dimuat di Seputar Indonesia, Kamis 13 Desember 2012

 

*) Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) & Sekjan PP AIPI

Kisruh Penyelenggara Pemilu

Syamsuddin-HarisFoto: dok.pribadi (SH)Oleh: Prof. Dr. Syamsuddin Haris*

 

Publik kembali prihatin dengan potensi kisruh penyelenggaraan pemilihan umum. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menganulir hasil kerja Komisi Pemilihan Umum. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu mengancam memidanakan anggota KPU. Bagaimana nasib Pemilu 2014?

 

Kisruh KPU dan Bawaslu, dua institusi yang sama-sama berstatus sebagai penyelenggara pemilu tersebut adalah produk dari kekeliruan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Presiden dan DPR selaku pembentuk UU adalah pemicu ”matahari kembar” lembaga penyelenggara pemilu ini. Kesepakatan itu diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi yang mempermanenkan Bawaslu hingga tingkat kabupaten/kota.

 

Keberadaan lembaga pengawasan pemilu yang bersifat permanen sebenarnya tidak begitu lazim di negara-negara demokratis, meski fungsi pengawasan pemilu tetap diperlukan. Instansi pengawasan pemilu biasanya secara integral menjadi bagian dari komisi pemilu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen.

Selain itu, fungsi pengawasan pemilu dapat diperankan secara sukarela oleh publik, baik melalui organisasi-organisasi pemantau pemilu sukarela, berbagai media publik, dan masyarakat pada umumnya. Pelanggaran administratif pemilu bisa ditangani oleh komisi pemilu, sedangkan pelanggaran pidana menjadi wilayah kejaksaan dan kepolisian.

 

Pandangan ini pernah saya kemukakan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi II DPR tanggal 15 Februari 2010, tetapi kurang direspons. Sebagian parpol, pemerintah, dan juga para pengamat serta aktivis reformasi pemilu cenderung melembagakan fungsi pengawasan pemilu secara permanen dan bahkan memperkuat otoritasnya. Padahal, kebutuhan obyektif bangsa kita bukanlah membentuk ”matahari kembar” penyelenggara pemilu yang berpotensi konflik, melainkan membangun sistem penegakan hukum pemilu yang belum terakomodasi baik dalam semua regulasi pemilu.

 

Tiga matahari

Kini nasi telanjur menjadi bubur. Selain KPU dan Bawaslu, UU No 15/2011 juga melembagakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara permanen. Lembaga yang fungsinya menerima pengaduan dan mengadili pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ini mulai unjuk gigi, antara lain dengan memecat Ramdansah, Ketua Panwaslu Provinsi DKI Jakarta, yang dianggap tidak independen dalam penyelenggaraan Pilkada Jakarta.

 

Kehadiran lembaga DKPP yang berwibawa jelas diperlukan. DKPP tidak hanya diharapkan mampu menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, tetapi juga dapat mengawal independensi dan imparsialitas jajaran KPU dan Bawaslu dari pusat hingga daerah. Selain itu keberadaan DKPP diharapkan dapat memberikan kepastian dan jaminan bagi pemilu yang bebas, jujur, dan adil, serta demokratis.

 

Namun, jika DKPP terlalu ”ringan tangan” menyidangkan dan mengadili setiap pengaduan atas pelanggaran proses administratif yang diduga dilakukan KPU, potensi ketidakpastian proses penyelenggaraan pemilu tentu semakin besar.

 

Keputusan DKPP yang meminta KPU agar tetap mengikutsertakan 18 parpol dalam verifikasi faktual parpol peserta pemilu patut disayangkan, bukan hanya karena berada di luar kewenangan DKPP, melainkan juga berpotensi melembagakan ketidakpastian tahap-tahap penyelenggaraan pemilu. Soalnya, ke-18 parpol yang dimaksud telah dinyatakan gagal dalam verifikasi administratif oleh KPU sehingga menjadi aneh apabila harus disertakan lagi dalam verifikasi faktual. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Penyelenggara Pemilu, verifikasi calon parpol peserta pemilu adalah otoritas dan tanggung jawab KPU.

 

Karena itu, keputusan DKPP yang dibuat atas pengaduan Bawaslu tersebut tak hanya semakin memperumit pengelolaan penyelenggaraan pemilu, tetapi juga melembagakan munculnya ”tiga matahari” penyelenggara pemilu. Belum lagi soal jajaran Sekretariat Jenderal KPU yang dianggap ”membangkang” terhadap kerja para komisioner. Kondisi ini tentu amat memprihatinkan karena bisa mengancam kepastian berlangsungnya tahapan pemilu yang telah dihitung dan direncanakan secara cermat oleh komisioner KPU.

 

Berebut panggung

Pemerintah dan DPR, khususnya Komisi II, semestinya turut bertanggung jawab atas relasi tidak sehat di antara tiga institusi penyelenggara pemilu ini. Artinya, dua instansi pembentuk UU tersebut harus membenahi relasi kelembagaan di antara tiga matahari penyelenggara pemilu dengan tujuan pokok memastikan berlangsungnya tahapan pemilu tanpa kisruh yang tidak perlu.

 

Pilihan KPU yang akhirnya memenuhi ”perintah” DKPP untuk mengikutsertakan 18 parpol dalam verifikasi faktual (Kompas, 30/11), juga bukan pilihan yang tepat karena itu artinya para komisioner menganulir keputusan mereka sendiri. Ke depan pilihan KPU yang cenderung ”mengalah” terhadap tekanan DKPP dan Bawaslu jelas berpotensi melahirkan KPU yang tidak mandiri. Padahal, publik memiliki harapan besar agar KPU baru lebih akuntabel, independen, dan terkelola secara baik dibandingkan dengan KPU sebelumnya.

 

Soalnya sangat jelas, kualitas proses pemilu pertama-tama ditentukan oleh kualitas penyelenggara pemilu agar segenap prosedur demokrasi bisa terpenuhi. Itu artinya kualitas kinerja KPU, Bawaslu, dan DKPP yang tidak sekadar saling ”berebut” panggung. Sebab, jika hal itu tidak terpenuhi, lalu kapan kita bisa mulai berbicara soal-soal yang lebih substansi dari pencapaian demokrasi?

 

Artikel ini dimuat di Kompas, 5 Desember 2012

 

*) SYAMSUDDIN HARIS adalah Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI & Sekjen PP AIPI

DPR, KPK, & Hantu Century

Syamsuddin-HarisProf. Dr. Syamsuddin HarisApakah kasus bailout atas Bank Century akan memakan korban baru setelah Sri Mulyani Indrayati, mantan menteri keuangan, dipaksa “lengser”dari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II?

 

Adakah peluang bergulirnya hak menyatakan pendapat di DPR? Sejak Panitia Khusus Angket Century dibentuk DPR pada awal Desember 2009, kasus pemberian dana talangan atas bank bermasalah tersebut tak kunjung tuntas.Puluhan orang telah diundang pansus untuk memberi keterangan di DPR, sejumlah orang lainnya sudah diperiksa KPK, namun kasus besar yang menghebohkan di awal periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut terus menggantung.

Kasus Century bahkan cenderung berkembang menjadi komoditas politik bagi berbagai pihak sesuai kepentingan politik masing-masing. Semula beberapa parpol di DPR sepakat menyerahkan penyelesaian kasus Century,baik tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, maupun tindak pidana umum berikut pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab, melalui jalur hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

 

Namun belakangan,Abraham Samad menyatakan KPK tidak memiliki otoritas untuk memeriksaWakil Presiden Boediono, mantan gubernur Bank Indonesia, yang diduga melakukan pelanggaran saat mengucurkan dana haram bagi Century. Di sisi lain,beberapa politisi parpol di DPR masih berusaha mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat jika KPK“tidak berani”memeriksa Boediono.Itu artinya,balik lagi ke proses politik, padahal sudah berhenti dengan pembentukan pansus dan juga Tim Pengawas (Timwas) Century yang tugasnya memantau implementasi rekomendasi yang pernah dikeluarkan oleh Pansus Century. Karena itu, agak aneh juga jika kasus Century dikembalikan lagi ke DPR.

 

Antara Politik dan Hukum

Secara teoretis, pada dasarnya penyelesaian setiap kasus besar seperti skandal bailout Bank Century dapat diselesaikan melalui dua jalur, proses politik di satu pihak,dan proses hukum di pihak lain. Proses politik dilalui apabila suatu kasus muncul akibat kesalahan kebijakan, sedangkan proses hukum harus ditempuh jika ada pelanggaran hukum, baik dalam bentuk tindak pidana korupsi, pidana umum, maupun pidana perbankan.

 

Karena itu, proses politik dan proses hukum tidak sepenuhnya terpisah satu sama lain.Proses hukum bisa saja merupakan kelanjutan dari proses politik jika suatu kasus mencakup kesalahan kebijakan,sekaligus pelanggaran hukum, atau kesalahan kebijakan menghasilkan pelanggaran hukum. Terkait skandal Century, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyatakan sikap politik bahwa pemberian dana talangan bagi Century dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian nasional di tengah ancaman krisis keuangan global pada 2008.

 

Namun melalui pemungutan suara DPR,menyatakan pemerintahanSBY bersalah serta menyebut mantan Gubernur BI Boediono dan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani sebagai pejabat paling bertanggung jawab dalam skandal tersebut. Sebenarnya secara politik kasus Century dapat dianggap ”selesai” karena presiden dan DPR telah menyatakan sikap, meskipun berbeda dan bahkan saling berlawanan.

Konstelasi politik di DPR tidak memungkinkan terwujudnya keinginan sebagian politisi untuk melanjutkan penyelesaian proses politik pada tahap penggunaan hak menyatakan pendapat dalam rangka ”pengadilan” bagi Boediono. Tata Tertib DPR mengatur untuk kuorum pengambilan keputusan DPR diperlukan kehadiran dua pertiga (2/3) dari seluruh anggota dewan. Sementara untuk menyetujui hak pernyataan pendapat tersebut diperlukan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR.

 

Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur proses pemberhentian Presiden/Wakil Presiden yang sangat sulit, sehingga hampir mustahil diwujudkan karena penilaian atas “pelanggaran hukum” yang dilakukan oleh presiden/ wakil presiden merupakan otoritas Mahkamah Konstitusi. Belum lagi soal kriteria pelanggaran hukum oleh presiden/ wakil presiden yang harus berupa “pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela”, sebagaimana diamanatkan Pasal 7A konstitusi kita.

 

Dukungan Politik

Oleh karena itu, terkait pelanggaran hukum, dukungan dan kepercayaan perlu diberikan sepenuhnya kepada KPK yang saat ini masih terus menyidik skandal bank yang kini bernama Bank Mutiara tersebut. Beberapa waktu lalu KPK mengumumkan tersangka baru kasus Century, yakni BM dan SCF, dua orang deputi BI yang diduga terlibat dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi Century.

Apakah KPK hanya berhenti pada pejabat setingkat deputi, barangkali sangat bergantung pada seberapa besar dukungan politik bagi komisi antikorupsi ini. Dalam kaitan ini,fokus para politisi parpol di Senayan semestinya adalah pemberian dukungan politik bagi KPK, bukan mengganggu,menghambat, dan bahkan mencoba mempreteli kekuasaan KPK.

 

Dukungan politik DPR dan para politisi parpol terhadap KPK sudah tentu tidak cukup dengan pernyataan publik belaka, tetapi juga dukungan dalam bentuk kebijakan yang benarbenar berpihak pada agenda pemberantasan korupsi. Dilema para politisi parpol di DPR kita saat ini adalah, di satu pihak menuntut KPK bekerja serius dalam membongkar skandal Century,namun di pihak lain dengan berbagai cara hendak mempreteli berbagai kewenangan yang dimiliki KPK.

 

Terakhir,Komisi III DPR mengundang para mantan penyidik KPK tanpa berupaya mengonfirmasi keterangan para penyidik dari komisioner lembaga antikorupsi tersebut. Karena itu,sebelum “hantu” Century menelan korban yang salah sasaran, ada baiknya kita memberi kesempatan kepada KPK menyelesaikan tugasnya membongkar skandal besar tersebut. Untuk itu, jelas diperlukan dukungan politik DPR.●

 

Artikel ini di muat di Seputar Indonesia, 3 Desember 2012

 

SYAMSUDDIN HARIS
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI            

Republik Kartu As

firman noorOleh: Firman Noor, Ph.D*
 

Dewasa ini jagat politik kita tengah dihangati sikap sebagian elite politik dan pemerintahan untuk menyerang dengan melakukan tuduhan tertentu setelah munculnya sebuah penilaian atau opini.

 

Berbagai kasus di level nasional yang menyeruak saat ini memicu munculnya komentar publik tentang mengapa baru sekarang melaporkan kebobrokan yang telah terjadi tahunan, bahkan puluhan tahun sehingga nyaris seperti tradisi. Sikap elite itu layaknya seorang yang menggunakan kartu as di saat-saat yang dirasa tepat. Terlepas dari apakah niat di balik upaya pembongkaran perilaku buruk lawan politik atau pihak tertentu itu, kartu as biasanya memang dikeluarkan ketika situasi telah “memaksa” seseorang untuk melakukannya.

 

Diawali oleh penilaian anggota Dewan pada kinerja yang dinilai kurang memuaskan, Menteri Dahlan Iskan terpicu untuk mengeluarkan kartu as dengan mengungkap namanama anggota Dewan yang dia tuduh telah memeras beberapa BUMN. Kasus teranyar dan hampir sama adalah langkah Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang memanaskan situasi dengan melaporkan beberapa kasus kongkalikong di beberapa kementerian ke KPK yang ditengarai melibatkan elite politik di parlemen.

 

Sebagian kalangan meyakini manuver Dipo Alam yang cukup berani itu merupakan respons atas berbagai opini mengenai situasi internal Istana yang bermasalah, terutama terkait dengan grasi presiden yang diberikan kepada bandar narkoba Meirika Franola (Syamsudin Haris,Seputar Indonesia,14 November 2012). Dalam bentuk yang lain, kartu as juga dimainkan oleh beberapa politisi yang tersangkut kasus korupsi,semisal M Nazaruddin atau Wa Ode Nurhayati, yang berupaya memicu adanya efek bola salju dengan menyebut nama-nama mantan rekan sejawat untuk turut diperiksa dan masuk bui.

 

Di sisi lain, berteletelenya proses penahanan orang yang diduga bersalah bisa jadi dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan dilemparkannya kartu as manakala orang tersebut terdesak. Perilaku elite politik bangsa ini yang saling membongkar dan melaporkan kelemahan, sebagai sebuah serangan balik, saat merasa terpojok atau dipojokkan, juga muncul hingga ke ranah politik lokal. Pada level lokal hal itu tecermin di antaranya dengan diungkapkannya berbagai kekurangan atau cacat lawan politik setelah kekalahan dalam pilkada.

 

Beberapa kasus memperlihatkan bahkan tidak lama setelah hasil pilkada diumumkan pihak yang kalah langsung membeberkan kecacatan lawan politik, seperti misalnya menggunakan politik uang, ijazah palsu, atau tindakan kriminal lain. Dalam beberapa kasus kartu as juga dilemparkan ketika terjadi perceraian politik menjelang pilkada. Tidak jarang kelemahan seorang petahana diungkapkan oleh figur-figur yang selama ini mengelilinginya, termasuk wakil dari petahana itu.Demikian semangatnya mengumbar kartu as, seolah mereka benar-benar sosok baru yang tidak ada kaitannya dengan pemerintahan sebelumnya.

 

Benang merah dari situasi ini adalah fenomena saling bongkar terjadi saat muncul kebutuhan mendesak,di mana kemudian pihak yang terpojok akan memainkan kartunya untuk membalas, melemahkan posisi lawan, atau sekadar mengalihkan perhatian publik. Dengan kata lain,bisa jadi sebetulnya berbagai kebusukan yang ada akan tetap dipendam bareng-bareng dan hilang dari amatan publik, jika tidak ada situasi politik yang memojokkan diri,kelompok,atau partainya.

 

Kekacauan Paradigma dan Rekrutmen Politik

Munculnya fenomena kartu as bisa saja dilihat sebagai bentuk tanggung jawab seorang politisi dan birokrat manakala melihat sebuah kebusukan.Namun, bisa jadi pula sumber utama dari fenomena kartu as ini adalah masih kuatnya paradigma zero sum game (menangkalah) dalam pengelolaan negara dan pemerintahan, terutama vis-a-vis mereka yang berseberangan, dan bukan paradigma negarawan sejati.

 

Di sini, orientasi menjaga citra diri dan kelompok sulit dimungkiri masih kental terlihat, meski dalam beberapa kasus kerap harus diakui juga berkelindan dengan kepentingan yang lebih luhur. Kenyataannya, secara kronologis, “heroisme”muncul setelah sebuah serangan politik dilancarkan, atau dalam kasus politisikoruptor setelah tertangkap, atau setelah mengalami kekalahan bagi para politisi peserta pilkada; dan bukan sebaliknya.

 

Lebih dari itu,boleh jadi, apa yang dilakukan oleh para politisi itu memang dengan niat tulus, namun apakah dengan sikap reaksioner-sensasional dengan jurus kartu as itu mampu menyelesaikan pelbagai persoalan paling mendasar dari segenap tetek bengek yang ada dalam dunia politik kita.Alih-alih menyelesaikan, sikap politisi, baik di parlemen atau eksekutif semacam itu bisa jadi hanya makin melemahkan kepercayaan masyarakat pada sistem dan institusi demokrasi yang ada. Di sisi lain,kekacauan paradigma memupuk pragmatisme dalam berpolitik yang kemudian menyuburkan sikap saling melindungi.

 

Studi mengenai “kartel politik” di Indonesia, misalnya, memperlihatkan adanya jejaring eksklusif di antara para politisi atau parpol untuk bekerja sama membangun kekuatan politik yang saling menguntungkan sesama mereka. Melalui pendekatan ini dapat dikatakan bahwa di banyak kasus fenomena kartu as muncul sebagai efek dari terhentinya hubungan harmonis dan sikap melindungi sesama elite politik yang diakibatkan terlanggarnya “norma-norma” kepentingan yang terbangun di antara mereka.

 

Selain itu,situasi kaderisasi partai politik, yang kebanyakan masih centang perenang, turut pula menyuburkan situasi ini.Lemahnya pola rekrutmen politik telah menyebabkan bangsa ini sering kecolongan dengan demikian banyaknya politisi dan pejabat, baik di pusat hingga ke daerahdaerah, yang belum memenuhi kualifikasi, baik dalam makna kemampuan teknis, administratif hingga moral. Ke depan, partai politik harus lebih keras lagi memperbaiki pola rekrutmen dan kaderisasi.

 

Partai hendaknya punya rasa malu—yang sepadan dengan syahwat berkuasanya— terhadap keberadaan para rekrutannya yang berperan di bawah standar kepatutan. “Sisi baik”dari upaya saling mengumbar kartu as ini adalah publik makin disadarkan bahwa mereka sesungguhnya tengah terjajah oleh bangsa sendiri, melalui praktik oligarki sebagian politisi busuk dan kolaboratornya.

 

Dengan situasi ini, sosok pahlawan dalam dunia politik bagi masyarakat saat ini adalah mereka yang berani mengungkap dan memutuskan rantai dan prilaku oligarkis, tentu saja dengan cara yang elegan dan konstruktif, di mana pun dan kapan pun.


*) Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI, Dosen pada Universitas Indonesia

 

Artikel ini dimuat di Seputar Indonesia, Rabu 21 Nopember 2012